01042 - Market Failure dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Sintesis Konseptual

Market Failure in the Perspective of Islamic Economics: A Conceptual Synthesis

Abstract

Market failure, conventionally understood as the inability of market mechanisms to allocate resources efficiently, is a foundational concept in mainstream economics that typically justifies government intervention. This article synthesizes the Islamic economics literature to construct a broader and normatively enriched understanding of market failure. Drawing on thematic analysis of relevant scholarly works, this article argues that Islamic economics expands the concept of market failure beyond technical inefficiency to encompass failures of economic justice ('adl), public interest (maslahah), and Sharia compliance. Key sources of market failure identified in Islamic literature include moral and behavioral failures, interest-based (riba) financial structures, informational asymmetry and gharar, speculative activity (maysir), monopolistic practices, and the underprovision of public goods and externalities. Correspondingly, Islamic economics prescribes a triadic policy response involving markets, government, and civil society, supplemented by risk-sharing financial architectures, social instruments such as zakat, waqf, and qard hasan, as well as robust market governance through institutions such as hisbah. The article concludes that Islamic economics does not reject market mechanisms but insists that a market "functions" only when it produces just prices, maintains contractual integrity, and advances broader socioeconomic and ecological welfare.

Keywords: market failure, Islamic economics, maslahah, riba, gharar, maysir, economic justice

________________________________________

Abstrak

Market failure, yang secara konvensional dipahami sebagai kegagalan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, merupakan konsep fundamental dalam ekonomi arus utama yang lazim dijadikan dasar pembenaran intervensi pemerintah. Artikel ini mensintesis literatur ekonomi Islam guna membangun pemahaman yang lebih luas dan kaya secara normatif tentang kegagalan pasar. Melalui analisis tematik terhadap berbagai karya ilmiah yang relevan, artikel ini berargumen bahwa ekonomi Islam memperluas konsep market failure melampaui sekadar ketidakefisienan teknis, hingga mencakup kegagalan keadilan ekonomi ('adl), kepentingan umum (maslahah), dan kepatuhan syariah. Sumber-sumber utama kegagalan pasar yang teridentifikasi dalam literatur Islam meliputi kegagalan moral dan perilaku, struktur keuangan berbasis bunga (riba), asimetri informasi dan gharar, aktivitas spekulatif (maysir), praktik monopolistik, serta kegagalan penyediaan barang publik dan penanganan eksternalitas. Sebagai respons, ekonomi Islam merekomendasikan kebijakan triadik yang melibatkan pasar, pemerintah, dan masyarakat sipil, yang dilengkapi dengan arsitektur keuangan berbasis risk-sharing, instrumen sosial seperti zakat, waqf, dan qard hasan, serta tata kelola pasar yang kuat melalui institusi seperti hisbah. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak menolak mekanisme pasar, tetapi menegaskan bahwa pasar dianggap "berfungsi" hanya ketika ia menghasilkan harga yang adil, menjaga integritas kontrak, dan memajukan kesejahteraan sosial-ekonomi serta ekologi secara luas.

Kata kunci: market failure, ekonomi Islam, maslahah, riba, gharar, maysir, keadilan ekonomi

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep market failure telah lama menjadi salah satu pilar analisis dalam ekonomi publik dan kebijakan ekonomi. Dalam pengertian konvensionalnya, istilah ini merujuk pada kondisi ketika mekanisme pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien, yang karenanya sering dijadikan dasar pembenaran bagi intervensi pemerintah untuk memperbaiki efisiensi tersebut (Zaman, 2012). Definisi yang lebih institusional menyebut market failure sebagai kegagalan suatu "sistem institusi pasar-harga" (price-market institutions) untuk mempertahankan aktivitas yang "diinginkan" atau menghentikan aktivitas yang "tidak diinginkan" (Firmansyah & Athoillah, 2019). Dalam perspektif regulasi sektor keuangan, istilah ini juga dipakai untuk menandai situasi ketika institusi keuangan tidak mampu memenuhi kewajiban atau tidak mampu berfungsi secara efisien dan efektif dalam periode relatif panjang, sehingga memerlukan sistem kontrol dan sinyal peringatan dini dari otoritas (Nissa, 2023).

Meskipun demikian, dari sudut pandang ekonomi Islam, definisi tersebut dipandang belum memadai. Ekonomi Islam menerima pentingnya efisiensi alokasi, tetapi menilai bahwa tolok ukur "keberhasilan pasar" tidak dapat direduksi menjadi efisiensi teknis semata; ia juga terkait dengan terwujudnya economic justice (keadilan ekonomi) dan keterjagaan tujuan sosial (kemaslahatan) (Faiz, 2023; Rab & Anjum, 2011). Karena itu, ketika pasar menghasilkan harga atau kontrak yang tidak adil, atau membuka ruang praktik menyimpang seperti manipulasi, eksploitasi, atau penipuan, ekonomi Islam dapat memandangnya sebagai kegagalan pasar dalam arti normatif—yakni kegagalan pasar mewujudkan keteraturan dan keadilan yang menjadi tujuan ekonomi (Iskandar, 2018; Rab & Anjum, 2011).

Artikel ini bertujuan untuk mensintesis berbagai perspektif dalam literatur ekonomi Islam mengenai konsep market failure, mencakup landasan normatifnya, sumber-sumber kegagalan pasar yang diidentifikasi, dan respons kebijakan serta kelembagaan yang direkomendasikan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam mendialogkan perspektif Islam dengan wacana market failure dalam ekonomi arus utama.

________________________________________

2. Landasan Normatif: Moral Ekonomi Islam, Kemaslahatan, dan Kritik atas Reduksionisme "Efisiensi"

Kerangka Islamic Moral Economy (IME) secara eksplisit diposisikan sebagai upaya untuk "memperbaiki kegagalan pasar" dari ekonomi pasar dengan memasukkan moralitas substantif—bukan hanya kepatuhan yuridis atau fikih sempit—ke dalam cara menilai dan membentuk institusi ekonomi (Faiz, 2023). IME juga menegaskan bahwa moralitas Islam melampaui definisi sempit ekonomi yang berorientasi efisiensi, karena Islam menaruh perhatian pada legitimasi "cara memperoleh" dan "tujuan penggunaan" kekayaan (Faiz, 2023). Sejalan dengan itu, kajian yang mengaitkan ekonomi Islam dengan isu lingkungan menekankan konsep maslahah (kepentingan umum) serta keterhubungan sistem ekonomi–sosial–lingkungan, sehingga kegagalan pasar dapat tampak ketika mekanisme pasar mengabaikan keadilan sosial dan ekologis (Iskandar, 2018; Ullah, 2023).

Sejumlah kritik terhadap ekonomi arus utama yang menekankan rasionalitas sempit dan materialisme dipakai untuk menjelaskan mengapa kegagalan pasar berulang. Misalnya, kritik atas homo economicus dan "filsafat pemaksimalan kekayaan" yang dipandang mendorong perilaku serakah dan destruktif terhadap tatanan sosial dan lingkungan (Aeni et al., 2023), serta penilaian bahwa ekonomi modern sering membangun "utopia" asumsi—misalnya optimalitas Pareto—yang tidak memadai dalam menjelaskan realitas dan mengabaikan dimensi moral perilaku manusia (Aydin, 2015). Dalam kerangka ini, ekonomi Islam memandang problem kegagalan pasar bukan hanya sebagai problem teknis yang menyangkut informasi atau struktur pasar, tetapi juga sebagai problem moral-perilaku dan tujuan (teleologi) ekonomi (Aeni et al., 2023; Aydin, 2015; Faiz, 2023).

Dalam konteks ini pula, "kepatuhan syariah" dalam transaksi ekonomi dipahami sebagai konsep yang lebih luas daripada sekadar ketiadaan riba. Sebuah transaksi dinilai shariah compliant apabila memenuhi kriteria keadilan ekonomi (Rab & Anjum, 2011). Formulasi ini menjadi landasan penting bagi perluasan makna market failure dalam perspektif Islam.

________________________________________

3. Sumber-Sumber Market Failure dalam Perspektif Ekonomi Islam

3.1 Kegagalan Moral dan Kegagalan "Akal Praktis" Pelaku Pasar

Satu artikulasi khas dalam perspektif Islam menyatakan bahwa market failure "bukan semata kegagalan institusi ekonomi", tetapi juga "kegagalan pikiran manusia" dalam memahami di mana letak kesejahteraannya dan bagaimana memprioritaskan kebutuhan dan keinginan; kegagalan ini kemudian merusak institusi ekonomi dan institusi sosial lainnya (Setiawan, 2022). Argumen ini konsisten dengan kritik yang menolak anggapan bahwa keserakahan jangka pendek adalah rasional, dan menilai bahwa teori perilaku manusia yang menormalisasi keserakahan berkontribusi pada kerusakan sosial dan ekologis (Aeni et al., 2023). Karena itu, ekonomi Islam cenderung menempatkan reformasi perilaku—pembentukan etika, amanah, dan tanggung jawab sosial—sebagai bagian integral dari pencegahan kegagalan pasar, bukan sekadar koreksi harga atau instrumen teknis (Aeni et al., 2023; Faiz, 2023; Setiawan, 2022).

3.2 Riba dan Struktur Keuangan Berbasis Bunga sebagai Kegagalan Pasar

Dalam beberapa tulisan, keberadaan bunga dan institusi berbasis bunga diposisikan sebagai market failure yang "tidak dikenali", karena pasar keuangan berbasis bunga gagal "menjauhkan" pencari pembiayaan dari mekanisme yang dianggap merusak secara moral dan kesejahteraan (Setiawan, 2022). Di tingkat sistem moneter, bunga dipandang memerlukan manipulasi moneter; manipulasi tersebut, bersama bunga dan ketimpangan yang dihasilkannya, dinilai "melumpuhkan pasar" sehingga pasar gagal menentukan harga yang adil dan gagal menjaga keseimbangan ekonomi yang vital (Özcan & Çokgezen, 2006). Perspektif ini koheren dengan narasi yang melihat krisis dan disfungsi kapitalisme modern berkaitan dengan apa yang disebut devil triumvirate yaitu riba, maysir, dan gharar, yang merusak keterkaitan antara arus keuangan dan produktivitas serta mendorong instabilitas (Abdillah et al., 2023; Costa & Pita, 2021).

Dalam literatur krisis keuangan dari perspektif keuangan Islam, salah satu proposisi utamanya adalah bahwa model non-bunga berbasis profit-and-loss sharing (PLS) dan risk sharing mengikat ekspansi kredit pada aktivitas ekonomi riil, mendorong disiplin karena pihak pembiaya menanggung risiko default, dan mengurangi akar krisis seperti leverage berlebih dan aktivitas spekulatif (Abdillah et al., 2023; Ayub & Pusparini, 2022). Dengan demikian, ekonomi Islam menilai kegagalan pasar pada sektor keuangan terjadi ketika "uang diperdagangkan" atau diputar tanpa keterkaitan memadai dengan ekonomi riil, sehingga membuka ruang ketidakadilan, ketimpangan, dan instabilitas (Ayub & Pusparini, 2022; Özcan & Çokgezen, 2006).

3.3 Gharar, Asimetri Informasi, dan Keruntuhan Trust-Based Exchange

Asimetri informasi di pasar—terutama ketika satu pihak, misalnya peminjam, memiliki informasi lebih baik daripada pihak lain, misalnya pemberi dana—dipaparkan sebagai sumber instabilitas dan potensi penyalahgunaan dalam pertukaran berbasis kepercayaan (Asutay & Yilmaz, 2021). Dalam studi tentang pembiayaan langsung pada "perusahaan Islam" di Turki, asimetri informasi yang menguntungkan peminjam disebut memicu instabilitas dan penyalahgunaan, serta dapat mengikis kepercayaan ketika transaksi makin anonim (Asutay & Yilmaz, 2021). Pada titik ini, ekonomi Islam menekankan bahwa pasar yang sehat menuntut transparansi dan kejujuran—nilai yang juga ditegaskan sebagai karakter yang harus melekat pada aktivitas pasar agar harga yang terbentuk adalah "harga yang adil" (Iskandar, 2018).

Sejalan dengan itu, kajian tentang hak milik dan institusi pasar menekankan bahwa Islam menghendaki para pihak memiliki "pengetahuan sempurna" tentang nilai tukar (counter-values) yang dipertukarkan untuk menghindari kegagalan pasar (Khan, 2017). Dengan kata lain, dari sudut ekonomi Islam, gharar dapat dibaca sebagai kondisi kontraktual yang merusak basis informasi dan keadilan pertukaran; ketika gharar meluas, pasar dapat "gagal" karena keputusan ekonomi tidak lagi dibangun di atas informasi yang cukup, keterbukaan, dan kerelaan yang bermakna (Iskandar, 2018; Khan, 2017).

3.4 Maysir/Spekulasi, Derivatif, dan Pelepasan Transaksi dari Aset Dasar

Dalam diskursus krisis, spekulasi (maysir) disebut sebagai salah satu akar penyebab yang harus diatur dan ditutup, khususnya pada pasar keuangan; larangan riba, maysir, dan gharar dipasangkan dengan tuntutan investasi pada aset riil dan risk-sharing (Elnahas et al., 2021). Perdebatan derivatif dalam keuangan Islam menunjukkan kekhawatiran bahwa penggunaan derivatif yang tidak "genuine" untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga menyerupai perjudian; isu yang dipersoalkan meliputi spekulasi tinggi, ketidakpastian payoff, serta ketiadaan aset dasar (underlying asset) (Muhamad, 2011). Bahkan ketika derivatif diperdebatkan untuk kebutuhan lindung nilai (hedging), literatur tersebut tetap menekankan bahwa tanpa investigasi yang tepat, praktiknya dapat "mengarah pada kegagalan dalam sistem keuangan" alih-alih memberi manfaat (Muhamad, 2011).

Dari sudut ekonomi Islam, rangkaian argumen ini memperluas konsep kegagalan pasar: pasar gagal bukan hanya ketika alokasi tidak efisien, tetapi juga ketika inovasi keuangan menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan yang merusak fungsi harga sebagai sinyal yang jujur serta merusak keterkaitan keuangan dengan ekonomi riil (Abdillah et al., 2023; Ayub & Pusparini, 2022; Elnahas et al., 2021; Muhamad, 2011).

3.5 Monopoli, Praktik Tidak Adil, dan Distorsi Persaingan

Monopoli dan praktik bisnis tidak adil diposisikan sebagai sumber market failure karena merusak kompetisi sehat dan membuka ruang eksploitasi (Iskandar, 2018; Sudiapermana & Muslikhah, 2020). Kajian tentang peran pemerintah dalam fikih dan sejarah Islam menegaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk memerangi monopoli dan melindungi pelaku ekonomi dari penyalahgunaan monopoli serta mencegah market failures (Sudiapermana & Muslikhah, 2020). Namun kajian yang sama juga mengingatkan adanya perdebatan internal: sebagian pemikir menolak intervensi pemerintah dalam praktik monopoli dengan alasan pasar harus menjamin kebebasan masuk-keluar komoditas demi distribusi kekuatan ekonomi yang proporsional (Sudiapermana & Muslikhah, 2020). Selain itu, ketika market failure terjadi, perlu dipertimbangkan apakah intervensi justru menimbulkan government failure yang lebih merusak daripada market failure itu sendiri (Sudiapermana & Muslikhah, 2020). Dengan demikian, ekonomi Islam tidak identik dengan etatisme: ia mengakui pasar, tetapi menolak pembiaran distorsi kekuatan pasar yang merusak keadilan, sambil tetap mewaspadai risiko kegagalan pemerintah (Iskandar, 2018; Sudiapermana & Muslikhah, 2020).

3.6 Barang Publik, Eksternalitas, dan Kegagalan Investasi Privat pada Sektor Tertentu

Dalam perspektif ekonomi publik, intervensi pemerintah untuk mengoreksi market failure dijelaskan sebagai respons atas kondisi ketika pasar privat tidak dapat menyediakan barang publik atau tidak mampu menangani eksternalitas (Hidajat, 2019). Di sini ekonomi Islam bertemu dengan diagnosis ekonomi publik, tetapi menambahkan rasionalitas moral: pemerintah tidak hanya bertindak sebagai "wasit", melainkan juga pelaksana nilai dan penjaga kemaslahatan (Iskandar, 2018; Yılmaz et al., 2023). Keterkaitan ekonomi–sosial–lingkungan dan prinsip maslahah memperluas domain "eksternalitas" menjadi isu yang secara inheren normatif—yakni ketika pasar mengabaikan kepentingan umum, keadilan antargenerasi, dan keberlanjutan (Ullah, 2023).

________________________________________

4. Ciri Khas Perspektif Islam: Kapan Pasar Dianggap "Berfungsi" dan Kapan "Gagal"?

Ekonomi Islam tidak memusuhi mekanisme pasar sebagai prinsip umum. Dalam studi kebijakan harga dan oligopoli, dicatat bahwa mekanisme harga pasar pada masa Nabi "sangat diapresiasi"; Nabi menolak penetapan harga ketika kenaikan harga terjadi karena kekuatan permintaan-penawaran murni dan tidak disertai dorongan monopolistik atau monopsonistik, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar (Hidajat, 2019). Ini penting: dalam ekonomi Islam, tidak setiap perubahan harga dipandang sebagai kegagalan pasar; kegagalan lebih terkait dengan adanya distorsi moral-struktural seperti monopoli, manipulasi, penipuan, atau gharar yang merusak keadilan pertukaran dan "harga yang adil" (Hidajat, 2019; Iskandar, 2018; Özcan & Çokgezen, 2006; Sudiapermana & Muslikhah, 2020).

Karena itu, konsep "pasar Islami" sering dirumuskan bukan hanya sebagai arena kebebasan transaksi dan hak milik, tetapi juga arena kompetisi sehat (fair play), kejujuran, keterbukaan, dan keadilan untuk menghasilkan just prices (Iskandar, 2018). Di saat yang sama, peran pemerintah dalam ekonomi Islam "bukan semata" karena market failure dan market imperfection; ada fungsi moral yang tidak dapat diwujudkan hanya dengan membiarkan pasar berjalan "alami", sekalipun pelaku pasar adalah Muslim (Yılmaz et al., 2023). Formulasi ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memandang kegagalan pasar dapat bersumber dari absennya institusi moral dan tata kelola—hisbah, pengawasan, regulasi—yang menjaga integritas pertukaran (Iskandar, 2018; Sudiapermana & Muslikhah, 2020; Yılmaz et al., 2023).

________________________________________

5. Respons Kebijakan dan Kelembagaan untuk Mengatasi Market Failure menurut Ekonomi Islam

5.1 Triadik Koordinasi: Pasar–Pemerintah–Masyarakat

Ekonomi Islam menekankan perlunya kerja bersama pasar, pemerintah, dan masyarakat karena terdapat fenomena market failure dan government failure; ada aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh pemerintah, sehingga masyarakat perlu berperan langsung (Yılmaz et al., 2023). Kerangka distributif juga menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai referee tetapi dapat berperan sebagai perencana, pengawas, produsen, dan konsumen dalam aktivitas pasar untuk menjaga tujuan sosial, termasuk fungsi yang dalam literatur dikaitkan dengan konsep al-hisbah sebagai kontrol pasar dari praktik devian (Frihatni et al., 2023; Zaman, 2019).

5.2 Intervensi Selektif Pemerintah dan Penguatan Tata Kelola

Dalam wacana fikih dan sejarah, pemerintah dipandang memiliki posisi strategis dalam memerangi monopoli dan mengatasi praktik bisnis tidak adil demi kesejahteraan sosial, sekaligus melindungi aktor ekonomi dari penyalahgunaan monopoli dan menghindari market failures (Sudiapermana & Muslikhah, 2020). Namun intervensi harus adaptif, mempertimbangkan efektivitas pasar dan risiko government failure (Sudiapermana & Muslikhah, 2020). Model peran negara dalam mengatur pasar—misalnya melarang praktik monopolistik, intervensi harga dan lokasi, akses permodalan, serta mendorong kolaborasi—juga dibingkai sebagai kebijakan yang menata relasi negara–pasar agar kompetisi tidak menyingkirkan pihak lemah (Aysan et al., 2018), selaras dengan argumen bahwa negara dapat melakukan intervensi harga dalam pasar oligopoli selama kebijakan harga memihak publik (Aysan et al., 2018; Hidajat, 2019).

Dalam sektor keuangan, gagasan bahwa otoritas memerlukan "sinyal peringatan dini" untuk mencegah atau menekan market failure juga mengarah pada kebutuhan tata kelola dan regulasi yang efektif (Nissa, 2023). Pada level institusi keuangan syariah, dimensi kepatuhan syariah dipahami sebagai isu tata kelola; kepatuhan syariah diposisikan penting untuk memastikan operasi memenuhi prinsip keadilan ekonomi (Rab & Anjum, 2011). Ini menyiratkan bahwa kegagalan pasar di sektor keuangan syariah juga dapat terjadi sebagai kegagalan tata kelola kepatuhan (shariah governance), karena pasar jasa keuangan bergantung pada kepercayaan dan integritas kontrak (Asutay & Yilmaz, 2021; Rab & Anjum, 2011).

5.3 Reformasi Arsitektur Keuangan: Risk-Sharing, Keterkaitan dengan Ekonomi Riil, dan Pembatasan Spekulasi

Literatur krisis dari perspektif keuangan Islam menawarkan respons kelembagaan yang cukup konsisten: memperluas risk-sharing dan PLS untuk mengaitkan pembiayaan dengan kegiatan produktif, menahan leverage berlebih, dan membatasi spekulasi (Abdillah et al., 2023; Ayub & Pusparini, 2022; Elnahas et al., 2021). Argumen ini juga menekankan bahwa dalam keuangan Islam ada "keterkaitan dekat" antara aliran keuangan dan produktivitas; karakter intrinsik ini diklaim mengurangi risiko dari leverage berlebih dan spekulasi yang menjadi akar krisis (Abdillah et al., 2023; Ayub & Pusparini, 2022). Dalam isu derivatif, sejumlah proposal reformasi menekankan kebutuhan memastikan transaksi terkait aset dasar, menghindari spekulasi berlebihan, dan membatasi penggunaan hanya untuk kebutuhan lindung nilai yang genuine—karena jika tidak, dapat memperbesar risiko kegagalan sistem (Muhamad, 2011).

5.4 Instrumen Sosial dan Institusi Nirlaba: Zakat, Waqf, Sedekah, Qard Hasan, dan Social Business

Kegagalan pasar—misalnya ketika sektor privat enggan berpartisipasi dalam pembiayaan bidang tertentu—membuka ruang bagi instrumen sosial Islam. Dalam pembiayaan aforestasi, market failure dipakai untuk menjelaskan minimnya partisipasi sektor privat, dan ekonomi Islam menawarkan alternatif pembiayaan melalui peran negara, waqf, serta instrumen keuangan syariah (Zaman, 2012). Model Islamic social business dipresentasikan sebagai respons untuk memitigasi kegagalan kapitalisme pasar-bebas yang digerakkan kepentingan diri dalam menciptakan nilai sosial; social business dipandang kompatibel dengan ekonomi moral Islam dan dapat ditopang oleh zakat, sedekah, dan qard hasan (Aldeen, 2021). Literatur tentang ketimpangan global juga menekankan bahwa pembiayaan sosial Islam dan prinsip redistribusi—zakat, waqf, donasi sukarela—dapat memperluas inklusi, mengurangi market imperfections, dan meminimalkan kegagalan usaha melalui pembiayaan yang adil dan berbasis risk-sharing (Anwar et al., 2022).

Secara sintesis, instrumen sosial ini berfungsi sebagai mekanisme korektif atas market failure dalam dua cara: pertama, mengisi kekosongan pembiayaan atau layanan untuk kelompok rentan yang gagal dijangkau pasar; dan kedua, memperbaiki hasil pasar agar lebih dekat pada tujuan kemaslahatan dan keadilan distributif (Aldeen, 2021; Anwar et al., 2022; Faiz, 2023; Zaman, 2012).

5.5 Kebijakan Moneter dan Tata Harga: Larangan Manipulasi dan Orientasi Price Control yang Bermaslahah

Dalam kritik terhadap sistem bunga, manipulasi moneter dinilai merusak pasar karena membuat pasar gagal menentukan harga yang adil dan menjaga keseimbangan ekonomi (Özcan & Çokgezen, 2006). Sejalan dengan itu, kajian tentang manipulasi mata uang menyimpulkan bahwa praktik tersebut melanggar aspek-aspek utama prinsip manajemen moneter dan perdagangan Islam, terutama karena Islam menekankan tata kelola harga yang memberi manfaat bagi pihak-pihak yang bertransaksi dan pengendalian sumber daya secara maqasidi (Terfiadi et al., 2023). Namun demikian, ekonomi Islam membedakan antara penghormatan pada harga pasar ketika terbentuk dari permintaan-penawaran tanpa distorsi dan penolakan pada harga yang terbentuk dari distorsi monopoli, manipulasi, atau penipuan (Hidajat, 2019; Terfiadi et al., 2023).

________________________________________

6. Diskusi: Sintesis Konseptual Market Failure dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis literatur yang telah dipaparkan, market failure menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan ke dalam beberapa poin konseptual utama.

Pertama, dari sisi definisi inti, kegagalan pasar dipahami sebagai kegagalan mekanisme pasar atau institusi pasar-harga mencapai alokasi sumber daya yang efisien dan/atau menahan aktivitas yang merusak, yang kemudian menjadi dasar kebutuhan koreksi kelembagaan (Nissa, 2023; Zaman, 2012).

Kedua, dari sisi perluasan perspektif Islam, kegagalan pasar juga berarti kegagalan mewujudkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan, termasuk "harga yang adil", integritas kontrak, dan tujuan sosial yang dijaga syariah (Iskandar, 2018; Özcan & Çokgezen, 2006; Rab & Anjum, 2011).

Ketiga, dari sisi sumber kegagalan yang menonjol dalam literatur Islam, dapat diidentifikasi kegagalan moral dan perilaku akibat reduksionisme self-interest, riba dan manipulasi moneter, gharar dan asimetri informasi, maysir dan spekulasi termasuk derivatif tanpa aset dasar, monopoli dan praktik tidak adil, serta eksternalitas dan barang publik (Asutay & Yilmaz, 2021; Hidajat, 2019; Özcan & Çokgezen, 2006; Setiawan, 2022; Ullah, 2023).

Keempat, dari sisi respons kebijakan, ekonomi Islam merekomendasikan kombinasi reformasi perilaku dan moral yang bukan hanya bersifat teknis, tata kelola pasar melalui hisbah dan kebijakan anti-monopoli, regulasi sektor keuangan dengan sistem early warning, arsitektur risk-sharing dan keterkaitan dengan ekonomi riil, serta penguatan instrumen sosial seperti zakat, waqf, dan social business—dengan tetap mewaspadai risiko government failure (Anwar et al., 2022; Nissa, 2023; Sudiapermana & Muslikhah, 2020; Yılmaz et al., 2023; Zaman, 2012).

Dengan demikian, kondisi "mekanisme pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien" dalam ekonomi Islam dipahami secara lebih luas: efisiensi penting, tetapi kegagalan pasar juga diukur dari kegagalan pasar menjaga keadilan, mencegah eksploitasi dan manipulasi, serta memastikan aktivitas ekonomi tetap berada dalam kerangka kemaslahatan dan kepatuhan syariah (Iskandar, 2018; Özcan & Çokgezen, 2006; Rab & Anjum, 2011; Sudiapermana & Muslikhah, 2020; Yılmaz et al., 2023).

________________________________________

7. Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pemahaman tentang market failure yang secara signifikan lebih luas dan lebih kaya secara normatif dibandingkan dengan pengertian konvensionalnya. Sementara ekonomi arus utama mendefinisikan kegagalan pasar terutama dalam kerangka ketidakefisienan alokasi teknis, ekonomi Islam meluaskan konsep tersebut untuk mencakup kegagalan dalam mewujudkan keadilan ekonomi, mencegah eksploitasi, dan memajukan kemaslahatan.

Sumber-sumber kegagalan pasar dalam perspektif Islam merentang dari dimensi moral dan perilaku individual hingga struktur kelembagaan, mencakup riba, gharar, maysir, monopoli, dan absennya tata kelola yang menjaga integritas pertukaran. Respons yang direkomendasikan pun bersifat holistik, melibatkan reformasi perilaku, penguatan institusi tata kelola pasar, reformasi arsitektur keuangan berbasis risk-sharing, serta penguatan instrumen sosial Islam seperti zakat dan waqf.

Penting untuk dicatat bahwa ekonomi Islam tidak memusuhi mekanisme pasar secara prinsipil. Ia mengakui bahwa harga pasar yang terbentuk dari permintaan dan penawaran yang murni—tanpa distorsi—adalah harga yang sah dan layak dihormati. Kegagalan pasar dalam perspektif Islam terjadi justru ketika mekanisme pasar dibiarkan beroperasi tanpa pagar moral dan kelembagaan yang menjamin keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ke depannya, kajian empiris yang lebih sistematis diperlukan untuk menguji sejauh mana kerangka konseptual ini dapat dioperasionalisasikan dalam konteks kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai negara.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, A., Ridho, A., Muslimin, J., Munawar, W., & Elkushli, S. A. A. (2023). Islamic economics and politico-legal policy: Defining the fundamental role of government in creating prudential business system. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 6(2), 281–312. https://doi.org/10.18196/ijief.v6i2.16826

Aeni, R. Q., Kardeli, A. D., & Rahayu, M. (2023). Collaborative economy-based business incubator model to increase the intention of Islamic entrepreneurship. Journal of Islamic Economics and Business, 3(2), 137–159. https://doi.org/10.15575/jieb.v3i2.31214

Aldeen, K. N. (2021). COVID-19 as wake-up call to reconsider the mainstream financial practices: Islamic finance perspective. Journal of Developing Economies, 6(1), 47. https://doi.org/10.20473/jde.v6i1.20955

Anwar, U. A. A., Sakova, M., Solikin, I., & Rani, A. M. (2022). Risk management in Islamic financial technology. JMD Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara, 5(2), 67–82. https://doi.org/10.26533/jmd.v5i2.985

Asutay, M., & Yilmaz, İ. (2021). Constituting an Islamic social welfare function: An exploration through Islamic moral economy. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(3), 524–540. https://doi.org/10.1108/imefm-03-2019-0130

Aydin, N. (2015). Islamic social business for sustainable development and subjective wellbeing. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(4), 491–507. https://doi.org/10.1108/imefm-09-2014-0097

Aysan, A. F., Disli, M., Duygun, M., & Öztürk, H. (2018). Religiosity versus rationality: Depositor behavior in Islamic and conventional banks. Journal of Comparative Economics, 46(1), 1–19. https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.001

Ayub, T., & Pusparini, M. D. (2022). Inflation in the United Kingdom in times of war and pandemic (a solution from the Islamic economics). Tasharruf Journal Economics and Business of Islam, 7(1), 1. https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i1.1903

Costa, J., & Pita, M. (2021). Entrepreneurial initiative in Islamic economics – the role of gender: A multi-country analysis. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(6), 793–813. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2020-0010

Elnahas, A., Ismail, G., El-Khatib, R., & Hassan, M. K. (2021). Islamic labeled firms: Revisiting Dow Jones measure of compliance. Journal of Business Finance & Accounting, 48(5–6), 988–1021. https://doi.org/10.1111/jbfa.12507

Faiz, I. A. (2023). Critical perspective on public deficits: Contrasting conventional and Islamic views. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(8), 1315–1337. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2021-0245

Firmansyah, H., & Athoillah, M. A. (2019). Risk analysis of Islamic banking financing business in Indonesia 2014–2018. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 17(2), 131. https://doi.org/10.30984/jis.v17i2.957

Frihatni, A. A., Habbe, A. H., Rasyid, S., & Nagu, N. (2023). The impact of Islamic banks' resilience and culture on market share: Evidence from Muslim countries in MENA and ASEAN. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, 6(4), 1041–1049. https://doi.org/10.53894/ijirss.v6i4.2396

Hidajat, T. (2019). Capitalism and Islamic economics: A viewpoint. https://doi.org/10.2991/icobame-18.2019.12

Iskandar, I. (2018). Islamic economics as a new current of economic development in Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2), 150. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.150-158

Khan, F. (2017). Market for lemons and cigarettes: An Islamic perspective on market failure and a lesson for eliminating interest from economy. Turkish Journal of Islamic Economics, 4(2), 1–17. https://doi.org/10.26414/tujise.2017.4.2.1-17

Muhamad, R. (2011). Shariah compliance process and corporate governance in Islamic banking institutions (IBIs): A proposed model. Asian Journal of Accounting Perspectives, 4(1), 36–48. https://doi.org/10.22452/ajap.vol4no1.3

Nissa, I. K. (2023). The strategy of the Islamic economic system in Indonesia's development. Al Hukmu Journal of Islamic Law and Economics, 41–49. https://doi.org/10.54090/hukmu.147

Rab, H., & Anjum, S. (2011). Financial interest causing problems of monetary transmission as evaluated by the Islamic alternative. Humanomics, 27(3), 184–200. https://doi.org/10.1108/08288661111165222

Setiawan, R. A. (2022). Issues in Islamic derivatives and proposals for reforms in the OTC market in Indonesia. Journal of Risk and Financial Management, 15(5), 222. https://doi.org/10.3390/jrfm15050222

Sudiapermana, E., & Muslikhah, M. (2020). The transformation of sustainable community empowerment based on Islamic boarding schools system. Journal of Nonformal Education, 6(1), 36–43. https://doi.org/10.15294/jne.v6i1.23429

Terfiadi, S. Y., Jais, M., Mahdi, S., & Husein, R. (2023). The potential of the Islamic capital market (ICM) as an investment model for the Baitul Mal. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 3(4), 620–628. https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.635

Ullah, A. (2023). Philosophical foundations of economics – A comparative study of Islamic economics, capitalism and Marxism. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(2), 1–18. https://doi.org/10.53840/ijiefer99

Yılmaz, E., Deymencioğlu, G., Ataş, M., & Şensoy, F. (2023). Mainstream economics' war with the environment: Counter-critiques from heterodox economics and Islamic economics. International Journal of Ethics and Systems, 40(3), 526–538. https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2023-0045

Zaman, A. (2019). Launching a revolution, based on Islamic foundations. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(2), 77–88. https://doi.org/10.4197/islec.32-2.5

Zaman, A. Z. A. (2012). Azmat al-iqtishad al-Islami: Al-tasykhis wa al-hulul [Crisis of Islamic economics: Diagnosis and solutions]. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 25(1), 143–166. https://doi.org/10.4197/islec.25-1.6

Özcan, G. B., & Çokgezen, M. (2006). Trusted markets: The exchanges of Islamic companies. Comparative Economic Studies, 48(1), 132–155. https://doi.org/10.1057/palgrave.ces.8100073