01043 - Market Power dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Normatif Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstract

This article examines the concept of market power from the perspective of Islamic economics, using the normative framework of maqāṣid al-sharī'ah as the primary analytical lens. Market power, defined in industrial economics as the ability of a market actor to raise prices above marginal cost—as expressed through the Lerner index—deviates from the conditions of perfect competition in which price is determined solely by supply and demand mechanisms. Within Islamic economics, the evaluation of market power is not confined to considerations of efficiency or market structure alone, but is embedded within the broader normative objectives of the sharīʿah, namely the realization of maṣlaḥah (public welfare) and the prevention of mafsadah (harm). This study finds that market power becomes problematic under Islamic law when it is exercised through distortive practices such as ihtikār (hoarding), price manipulation, and artificial scarcity that deviate prices from their fair (wajar) level. Islamic economics does not categorically prohibit all forms of imperfect market structure; rather, its normative judgment centers on whether such structures produce harm, price injustice, or obstruction of maṣlaḥah 'āmmah. The institution of al-ḥisbah and the principle of selective price intervention (tas'īr) serve as corrective mechanisms when market failure occurs. In the Indonesian context, the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) reflects a functional parallel to the hisbah institution in upholding fair competition. This article concludes that Islamic economics frames market power as an ethical-institutional issue, condemning not competitive ability per se, but the abuse of market influence that produces harm and violates fair pricing principles.

Keywords: market power, Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, ihtikār, al-ḥisbah, fair price

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep market power dari perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan kerangka normatif maqāṣid al-sharī'ah sebagai lensa analisis utama. Market power, yang dalam ekonomi industri didefinisikan sebagai kemampuan pelaku pasar untuk menaikkan harga di atas biaya marjinal—sebagaimana dinyatakan melalui Lerner index—merupakan penyimpangan dari kondisi persaingan sempurna di mana harga terbentuk semata-mata oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi Islam, evaluasi atas market power tidak berhenti pada pertimbangan efisiensi atau struktur pasar saja, melainkan dikaitkan dengan tujuan normatif syariah, yaitu realisasi maṣlaḥah (kemaslahatan publik) dan pencegahan mafsadah (kemudaratan). Kajian ini menemukan bahwa market power menjadi bermasalah secara syariah ketika diwujudkan melalui praktik-praktik distorsif seperti ihtikār (penimbunan), manipulasi harga, dan penciptaan kelangkaan buatan yang menyimpangkan harga dari nilai wajarnya. Ekonomi Islam tidak secara kategoris melarang seluruh bentuk struktur pasar tidak sempurna; melainkan penilaian normatifnya berpusat pada ada atau tidaknya mudarat, ketidakadilan harga, atau hambatan terhadap maṣlaḥah 'āmmah. Institusi al-ḥisbah dan prinsip intervensi harga selektif (tas'īr) berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika kegagalan pasar terjadi. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencerminkan padanan fungsional dari institusi hisbah dalam menegakkan persaingan yang adil. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam memposisikan market power sebagai isu etika-kelembagaan, yang mengecam bukan kemampuan bersaing itu sendiri, melainkan penyalahgunaan pengaruh pasar yang menimbulkan mudarat dan melanggar prinsip penetapan harga yang adil.

Kata Kunci: market power, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, ihtikār, al-ḥisbah, harga wajar

________________________________________

A. Pendahuluan

Pasar merupakan salah satu institusi paling fundamental dalam sistem ekonomi mana pun, termasuk dalam sistem ekonomi Islam. Mekanisme pasar yang sehat ditandai oleh proses pembentukan harga yang adil, kebebasan masuk dan keluar pasar, serta tiadanya distorsi yang merugikan salah satu pihak. Namun, dalam realitas empiris, kondisi persaingan sempurna jarang tercapai. Berbagai pelaku pasar, baik individual maupun kolektif, kerap memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga melampaui kondisi kompetitif ideal—kondisi yang dalam literatur ekonomi industri dikenal sebagai market power.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, market power dianalisis terutama melalui ukuran-ukuran struktural dan perilaku, seperti konsentrasi pasar, indeks Herfindahl-Hirschman, atau Lerner index. Pendekatan ini berfokus pada dimensi efisiensi alokatif dan surplus konsumen. Akan tetapi, ekonomi Islam menawarkan dimensi evaluasi yang lebih luas, yakni dimensi normatif yang berakar pada maqāṣid al-sharī'ah—tujuan-tujuan syariah yang berorientasi pada penegakan keadilan dan kemaslahatan umum.

Kajian tentang market power dalam perspektif ekonomi Islam masih relatif terbatas, khususnya yang mengintegrasikan analisis ekonomi industri dengan kerangka maqāṣid secara sistematis. Sebagian besar literatur yang ada membahas topik-topik terkait secara terpisah, misalnya kajian tentang ihtikār dalam fiqh muamalah, kajian tentang struktur pasar dalam ekonomi Islam, atau kajian tentang fungsi al-ḥisbah sebagai institusi pengawasan pasar.

Artikel ini bertujuan untuk menyintesis berbagai literatur tersebut guna merumuskan pemahaman yang komprehensif tentang market power dari sudut pandang ekonomi Islam. Pembahasan dimulai dari definisi ekonomi market power, dilanjutkan dengan landasan normatif ekonomi Islam, bentuk-bentuk market power yang bermasalah secara syariah, nuansa pandangan tentang struktur pasar, peran institusi pengawas, dan diakhiri dengan relevansinya dalam konteks tata kelola persaingan di Indonesia.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Definisi Market Power dalam Analisis Ekonomi

Dalam ekonomi industri, market power (kekuatan pasar) dipahami sebagai kapasitas pelaku usaha untuk menaikkan harga di atas biaya marjinal (misalnya dinyatakan melalui Lerner index, L=(P-MC)/P), sehingga pelaku usaha tidak lagi sekadar price taker seperti dalam persaingan sempurna (Azwar & Jamaluddin, 2024; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Kerangka ini konsisten dengan pembedaan antara pasar persaingan sempurna—di mana harga terbentuk oleh mekanisme permintaan-penawaran dan pelaku pasar tidak dapat memengaruhi harga—dan pasar persaingan tidak sempurna yang memungkinkan pelaku pasar memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga (Nurhadi, 2019; Zubaidah & Mudrifah, 2019).

Dengan demikian, frasa "kemampuan suatu pelaku pasar untuk mempengaruhi harga di atas kondisi persaingan sempurna" selaras dengan pengertian market power sebagai penyimpangan dari kondisi P=MC (indikatif persaingan sempurna) menuju kondisi di mana harga dapat dinaikkan di atas biaya, karena adanya kendali atau pengaruh atas mekanisme pasar (Azwar & Jamaluddin, 2024; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

2. Landasan Normatif Ekonomi Islam: Maqāṣid al-Sharī'ah, Maṣlaḥah, dan Keadilan

Dalam perspektif ekonomi Islam, evaluasi atas perilaku pasar—termasuk penggunaan market power—tidak berhenti pada efisiensi atau struktur pasar semata, melainkan dikaitkan dengan tujuan normatif syariah (maqāṣid al-sharī'ah) yang berorientasi pada realisasi maṣlaḥah (kebaikan/kesejahteraan) dan pencegahan mafsadah (kerusakan/kemudaratan) (Lestari et al., 2024; Lifia & Rofiq, 2023).

Sejumlah literatur yang digunakan dalam kajian kinerja dan tata kelola ekonomi serta keuangan Islam menekankan bahwa maqāṣid memuat orientasi penegakan keadilan dan kemaslahatan umum. Misalnya, perumusan tujuan yang sering digunakan dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah merujuk pada tiga sasaran: tahdhīb al-fard (pembinaan/pendidikan individu), iqāmah al-'adl (penegakan keadilan), dan jalb al-maṣlaḥah (promosi kemaslahatan) (Al-basyar & Yuliana, 2020; Soemitra, 2016). Karena itu, ketika market power dipakai untuk menaikkan harga secara eksesif, memanipulasi informasi, atau menciptakan kelangkaan buatan yang merugikan pihak lemah, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan orientasi keadilan dan kemaslahatan yang ditekankan oleh maqāṣid (Al-basyar & Yuliana, 2020; Lestari et al., 2024; Lifia & Rofiq, 2023).

Sejalan dengan kerangka tersebut, beberapa kajian menegaskan bahwa syariah melarang praktik yang merusak mekanisme pasar yang adil, termasuk manipulasi harga, penimbunan, gangguan pasar bebas, eksploitasi, dan kecurangan (Lestari et al., 2024). Literatur lain juga menekankan bahwa ekonomi Islam mengakui peran pasar dalam alokasi sumber daya, tetapi memandang kompetisi saja tidak selalu cukup untuk melindungi kepentingan sosial; karenanya ekonomi Islam mewajibkan prinsip berbagi kesejahteraan dan melarang monopolisasi, spekulasi, serta penimbunan (Lifia & Rofiq, 2023).

Dengan demikian, market power dalam ekonomi Islam terutama dinilai dari relasinya dengan keadilan ('adl) dan maṣlaḥah (kepentingan umum), bukan semata-mata dari keberadaan diferensiasi produk atau konsentrasi pelaku usaha (Lestari et al., 2024; Lifia & Rofiq, 2023; Soemitra, 2016).

3. Market Power dalam Ekonomi Islam: Fokus pada Praktik yang Mengganggu Harga Wajar (Fair Price) dan Menimbulkan Mudarat

3.1 Ihtikār/Penimbunan sebagai Bentuk Penggunaan Market Power Melalui Sisi Penawaran

Dalam literatur fiqh muamalah yang dibahas dalam konteks ekonomi Islam, bentuk market power yang paling sering disorot adalah ihtikār (penimbunan/rekayasa kelangkaan). Definisi operasional yang dikutip dalam kajian maqāṣid menyatakan bahwa ihtikār—dalam pemahaman Syafi'iyah dan Hanabilah—adalah menimbun barang yang telah dibeli ketika harga naik untuk dijual kembali pada harga lebih tinggi saat masyarakat membutuhkan (Prakoso, 2021). Definisi ini menekankan mekanisme market power melalui pengurangan pasokan oleh penjual/produsen agar harga naik (Prakoso, 2021).

Kajian lain tentang persaingan usaha dari perspektif Al-Qur'an dan fiqh juga menyatakan bahwa ikhtikār adalah tindakan menahan/menimbun barang secara sengaja—terutama ketika terjadi kelangkaan—untuk menaikkan harga, dan diposisikan sebagai bentuk penekanan harga pasar yang membuat pasar menjadi "tidak sempurna" serta bertentangan dengan nilai pasar yang jujur dan tidak merugikan pihak lain (Wijaya et al., 2023).

Dengan titik tekan tersebut, "kekuatan pasar" (kemampuan memengaruhi harga di atas kondisi kompetitif) dalam ekonomi Islam bukan sekadar isu price setting biasa, melainkan menjadi persoalan ketika dilakukan melalui perilaku menahan pasokan, menciptakan kelangkaan, atau memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat sehingga harga bergerak menjauh dari harga wajar yang lahir dari permintaan-penawaran yang normal (Prakoso, 2021; Wijaya et al., 2023).

Dalam narasi historis yang dikutip, tindakan monopoli/penimbunan semacam itu juga dikaitkan dengan larangan yang dinisbahkan kepada Umar bin Khattab ("tidak boleh ada monopoli di pasar kami"), sekaligus penekanan bahwa otoritas publik memiliki tanggung jawab untuk intervensi demi stabilisasi harga ketika komoditas dibutuhkan masyarakat luas (Prakoso, 2021). Literatur ekonomi Islam yang membandingkan struktur pasar juga menegaskan bahwa prinsip sadd al-dharā'i' (menutup jalan menuju ketidakadilan) tampak dalam pelarangan Nabi atas monopoli/ihtikār, serta prinsip larangan penggunaan hak yang menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain (Haetami, 2021).

3.2 Manipulasi Harga/Informasi dan Praktik yang Merusak Fair Pricing

Selain ihtikār, ekonomi Islam juga menyoroti manipulasi harga melalui rekayasa permintaan atau informasi. Dalam pembahasan maqāṣid pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl), disebutkan bahwa Nabi melarang al-najash (pembidaan/penggelembungan harga oleh pihak yang tidak berkepentingan) demi menjaga aliran normal permintaan-penawaran dan rezim harga yang adil bagi seluruh pihak di pasar (Ahyani et al., 2021). Masih dalam kerangka keadilan harga, Nabi juga melarang beberapa praktik yang dianggap merusak pembentukan harga wajar—misalnya membeli barang dari kafilah sebelum masuk pasar—sebagai mekanisme perlindungan terhadap proses pasar yang adil (Ahyani et al., 2021).

Secara lebih umum, artikel tentang CSR dalam perspektif Islam menyatakan bahwa syariah melarang manipulasi harga, penimbunan, gangguan pasar bebas, eksploitasi, dan kecurangan (Lestari et al., 2024). Maka, bentuk market power yang menjadi problem syariah adalah kekuatan untuk "menciptakan" harga melalui distorsi informasi/aturan main yang merugikan pihak lain, bukan kekuatan yang muncul secara alamiah dari produktivitas atau nilai tambah yang sah (Ahyani et al., 2021; Lestari et al., 2024).

4. Apakah Semua Struktur Pasar "Berkekuatan Pasar" Otomatis Terlarang? Nuansa Pandangan dalam Literatur

Literatur yang tersedia menunjukkan nuansa penting: sebagian kajian cenderung menilai monopoli sebagai sesuatu yang "tidak diperbolehkan" dalam kerangka ekonomi Islam, sementara bentuk persaingan lain seperti persaingan sempurna dipandang selaras dengan syariah; namun pada saat yang sama diakui bahwa beberapa bentuk persaingan tidak sempurna—misalnya monopolistic competition—sulit dihapus total karena relevansi empirisnya (Haetami, 2021).

Di sisi lain, kajian intervensi pemerintah pada pasar oligopoli dari sudut pandang ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak melarang intervensi pemerintah di pasar oligopoli selama kebijakan harga berpihak pada kepentingan publik, serta menekankan tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan masuk-keluar pasar, membongkar penimbunan, melarang kartel yang merugikan, dan mengambil kebijakan guna menciptakan harga yang adil ketika persaingan sempurna tidak mungkin terjadi (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Bahkan dinyatakan secara eksplisit bahwa "monopoli tidak selalu buruk" apabila harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil (fair price) (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

Dua posisi ini tidak identik:

Pertama, posisi yang menekankan "monopoli dilarang" cenderung menilai struktur sebagai masalah normatif karena berasosiasi dengan pengurangan output dan kenaikan harga—serta mudarat sosial—sehingga perlu dibatasi (Haetami, 2021).

Kedua, posisi yang menekankan "tolok ukurnya adalah mudarat dan harga adil" cenderung menilai bahwa struktur pasar (oligopoli/monopoli) tidak otomatis haram, tetapi menjadi bermasalah bila disertai rekayasa harga oleh produsen, penutupan akses pasar, penimbunan, atau ketidakadilan harga (Lifia & Rofiq, 2023; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

Keduanya bertemu pada satu titik: praktik penggunaan market power yang merusak keadilan, menimbulkan mudarat, atau menghambat maṣlaḥah 'āmmah harus dicegah dan/atau dikoreksi oleh otoritas (Haetami, 2021; Lifia & Rofiq, 2023; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

5. Mekanisme Pasar, "Harga Wajar", dan Peran Negara: Al-Ḥisbah sebagai Institusi Pengendali Market Power

5.1 Mekanisme Harga yang Dihargai, tetapi Diawasi

Kajian tentang mekanisme pasar dalam ekonomi Islam menekankan bahwa mekanisme harga pada masa Nabi "sangat dihargai" sebagai cara mencapai harga pasar yang wajar (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021). Studi tentang pemikiran Abu Yusuf juga menjelaskan kecenderungan pemikiran ekonomi Islam untuk membersihkan pasar dari praktik penimbunan dan monopoli, lalu membiarkan harga bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran, dengan orientasi "kemaslahatan umum" (al-maṣlaḥah al-'āmmah) bagi produsen dan pembeli (Siregar et al., 2019). Literatur lain yang merefleksikan Abu Yusuf juga menyatakan bahwa pemerintah bertugas sebagai regulator/arbitrator untuk memastikan harga yang berlaku adalah harga yang adil dari mekanisme pasar yang "natural" (permintaan-penawaran), bukan dari rekayasa pasar atau monopoli (Permani & Iskandar, 2022).

Namun, pengakuan atas mekanisme pasar ini tidak berarti laissez-faire tanpa pengawasan. Literatur ekonomi Islam menekankan adanya badan pengawas sosial-regulatif (al-ḥisbah) yang menjalankan fungsi inspeksi untuk mencegah persaingan tidak sempurna, spekulasi, dumping, dan penimbunan; fungsi ini berakar pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar (Hamid et al., 2016). Dengan demikian, ekonomi Islam menggabungkan pengakuan atas mekanisme pasar (harga terbentuk oleh permintaan-penawaran) dengan kewajiban institusional untuk mencegah distorsi yang muncul dari penyalahgunaan market power (Hamid et al., 2016; Siregar et al., 2019).

5.2 Fungsi Al-Ḥisbah: Cegah Penipuan, Manipulasi Harga, dan Pemaksaan dalam Transaksi

Dalam kajian kontekstualisasi al-ḥisbah ke hukum persaingan, ditegaskan bahwa fungsi hisbah di sektor ekonomi mencakup memastikan produk halal dan sesuai syariah, mencegah kecurangan harga dan produk, mencegah praktik riba dan manipulasi harga, serta "mengendalikan pricing" (Mukhlısın, 2020). Kajian yang sama menambahkan prinsip bahwa tidak seorang penjual pun boleh memaksa penjual lain untuk menjual barang tertentu atau menetapkan harga nominal tertentu; konsep ini ditautkan dengan gagasan kompetisi yang adil sehingga tidak ada pihak yang menghalangi atau memaksa aktivitas komersial di pasar (Mukhlısın, 2020).

Bila dikaitkan dengan market power, maka hisbah berfungsi sebagai "rem institusional" agar kemampuan memengaruhi harga tidak berubah menjadi pemaksaan, rekayasa, atau manipulasi yang merusak kerelaan pihak berakad dan keadilan transaksi (Hamid et al., 2016; Mukhlısın, 2020).

5.3 Intervensi Harga (Tas'īr) dan Koreksi Pasar: Kapan Dibolehkan?

Literatur maqāṣid pemeliharaan harta mencatat bahwa Nabi menolak price control (penetapan harga) karena dapat tidak adil bagi pemasok, dalam konteks pasar Madinah yang mengalami ketidakpastian pasokan (Ahyani et al., 2021). Ini mengindikasikan prinsip kehati-hatian: intervensi harga bukan default, dan harus mempertimbangkan keadilan bagi berbagai pihak di pasar (Ahyani et al., 2021).

Akan tetapi, literatur lain menyatakan bahwa selective price control dapat dibenarkan ketika mekanisme pasar gagal; sekalipun kontrol harga bukan hal yang umum dalam ekonomi Islam, kontrol harga selektif dinilai "permissible" bila situasi memerlukan, yakni ketika mekanisme pasar gagal (Rambe et al., 2024). Sejalan dengan itu, kajian tentang oligopoli menegaskan bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menciptakan "harga yang adil" terutama jika persaingan sempurna tidak mungkin terjadi (Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam terdapat kombinasi prinsip: (i) preferensi pada pembentukan harga wajar melalui mekanisme pasar, dan (ii) legitimasi intervensi korektif bila terjadi kegagalan pasar atau ketidakadilan akibat penyalahgunaan market power (Ahyani et al., 2021; Rambe et al., 2024; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

6. Relevansi dengan Tata Kelola Persaingan Modern (Indonesia): KPPU dan Hisbah sebagai Kesepadanan Nilai

Dalam konteks Indonesia, literatur tentang kontekstualisasi al-ḥisbah menyimpulkan bahwa pengawasan pasar dan persaingan dalam Islam sudah ada sejak masa Nabi dan menjadi tugas muhtasib; sementara KPPU (sebagai institusi independen) mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan secara substansi dinilai memiliki kemiripan nilai dengan hisbah dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di aktivitas ekonomi dan persaingan usaha (Mukhlısın, 2020).

Literatur lain tentang pembangunan nilai rahmatan lil 'alamin juga menyinggung adanya tradisi pengawasan aktivitas pasar dan kompetisi dalam Islam melalui muhtasib, dan membandingkannya dengan kerangka pengawasan persaingan modern (Fidhayanti et al., 2021). Ini mempertegas bahwa pembatasan market power yang merusak bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan terkait mandat etis-institusional untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan publik (Fidhayanti et al., 2021; Hamid et al., 2016; Mukhlısın, 2020).

________________________________________

C. Sintesis: Definisi Operasional Market Power Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis literatur di atas, market power menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, kemampuan pelaku pasar memengaruhi harga menjauh dari "harga wajar" yang lahir dari permintaan-penawaran normal, misalnya dengan menaikkan harga di atas biaya (indikasi market power dalam ekonomi industri) (Azwar & Jamaluddin, 2024; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021), sekaligus menyimpang dari kondisi persaingan sempurna di mana pelaku pasar tidak memengaruhi harga (Nurhadi, 2019; Zubaidah & Mudrifah, 2019).

Kedua, bersifat problematik secara syariah ketika diwujudkan melalui praktik distorsif/merugikan seperti ihtikār (mengurangi pasokan untuk menaikkan harga), manipulasi harga (misalnya najash), penimbunan, atau eksploitasi, karena praktik-praktik tersebut diposisikan merusak keadilan dan maṣlaḥah (Ahyani et al., 2021; Lestari et al., 2024; Prakoso, 2021; Wijaya et al., 2023).

Ketiga, dinilai dengan parameter maqāṣid al-sharī'ah—terutama penegakan keadilan dan kemaslahatan umum—sehingga struktur pasar tidak selalu dihukumi semata-mata dari bentuknya (monopoli/oligopoli), tetapi dari ada atau tidaknya mudarat, rekayasa harga, dan kerusakan mekanisme pasar (Al-basyar & Yuliana, 2020; Lifia & Rofiq, 2023; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

Keempat, mengundang peran negara dan institusi pengawasan (hisbah) untuk menjaga kebebasan masuk-keluar pasar, mencegah penimbunan/kartel/manipulasi, serta melakukan intervensi korektif bila mekanisme pasar gagal atau ketidakadilan terjadi (Hamid et al., 2016; Mukhlısın, 2020; Rambe et al., 2024; Safitri & Maftukhatusolikhah, 2021).

________________________________________

D. Kesimpulan

Ekonomi Islam memandang market power sebagai isu etika-kelembagaan yang harus diarahkan agar harga dan transaksi tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Yang dikecam bukan "kemampuan bersaing" itu sendiri, melainkan penyalahgunaan pengaruh pasar untuk menimbulkan mudarat dan merusak fair pricing (Ahyani et al., 2021; Lestari et al., 2024; Lifia & Rofiq, 2023; Mukhlısın, 2020).

Dua posisi normatif dalam literatur—yang menekankan larangan monopoli secara struktural dan yang menekankan tolok ukur mudarat serta harga adil—keduanya bertemu pada satu simpulan yang sama: praktik market power yang merusak keadilan, menimbulkan mudarat, atau menghambat maṣlaḥah 'āmmah wajib dicegah dan dikoreksi oleh otoritas. Dalam konteks Indonesia, amanat ini tercermin dalam mandat kelembagaan KPPU sebagai padanan fungsional dari institusi hisbah dalam tradisi Islam.

Implikasi dari kajian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara analisis ekonomi industri dan kerangka normatif maqāṣid al-sharī'ah dalam merancang kebijakan persaingan usaha yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan bermaslahat bagi seluruh pemangku kepentingan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(1), 121–151. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550

Al-basyar, M. M., & Yuliana, I. (2020). Investments in Shares of Islamic Studies Thinking Jasser Auda. Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi, 8(1), 1. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v8i1.22957

Azwar, A., & Jamaluddin, J. (2024). Securities Crowdfunding as a Source of Capital and Alternative Investment in the Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective: Indonesian Case. Journal of Management and Muamalah, 14(2), 99–118. https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.198

Fidhayanti, D., Arifah, R. N., & Ardhani, L. (2021). Restructuring Policy of Shariah Financing Towards UMKM Affected by Covid-19: Maqashid Syariah Perspective. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.019

Haetami, E. (2021). Analysis of Sharia Hotel Management in Bandung City in the Perspective of Maqashid Syari'ah. International Journal of Science and Society, 3(3), 303–315. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i3.373

Hamid, W., Salim, U., Djumahir, D., & Aisjah, S. (2016). Trade Principles and Sharia-Adherence Banking Performance Analysis by Employing Maqasid Islamic Sharia Index Approach: Study on Indonesian Sharia Bank. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 59(11), 66–74. https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.09

Lestari, D. M., Kusuma, H., & Sunaryati. (2024). To What Extent Collateral in PLS Financing Brings Maṣlaḥah? An Analytical Comparison from Islamic Law Outlook with Maqāṣid al-Sharī'ah Index. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 109–124. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10575

Lifia, L., & Rofiq, A. (2023). Maqashid Sharia Thinking Perspective of Ibnu Assyur in the Development of Sharia Banking. Journal of Management and Informatics, 2(1), 01–17. https://doi.org/10.51903/jmi.v2i1.151

Mukhlısın, M. (2020). Level of Maqāsid ul-Shari'āh's in Financial Reporting Standards for Islamic Financial Institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(1), 60–77. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2020-0090

Nurhadi, N. (2019). The Importance of Maqashid Sharia as a Theory in Islamic Economic Business Operations. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(2), 130–145. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635

Permani, I., & Iskandar, I. (2022). As-Syatibi Economic Thinking. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(1), 45. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.394

Prakoso, C. S. (2021). Impact of Government Intervene in Oligopoly Market Using Tawhidi String Relation Approach Case Study of Toll Road Operators in Indonesia. Indonesian Journal of Business Accounting and Management, 4(02), 16–22. https://doi.org/10.36406/ijbam.v4i02.557

Rambe, J. H., Imsar, I., & Anggraini, T. (2024). Analysis of Priority Banking Officer (PBO) Marketing Strategy in Increasing the Number of Priority Customers Viewed from a Maqashid Syariah Perspective: Bank Sumut KC Syariah Padangsidimpuan. Istinbath, 23(1), 168–188. https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.752

Safitri, N., & Maftukhatusolikhah, M. (2021). Profit Equalization Reserve and DSN MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 in Maqashid Syariah Perspective. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 21(1), 31–40. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8340

Siregar, K. H., Qarib, A., & Ruslan, D. (2019). Analysis of Islamic Banking Market Structure in Indonesia with Panzar-Rosse Model Approach. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences, 2(2), 122–133. https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.243

Soemitra, A. (2016). Higher Objectives of Islamic Investment Products: Islamizing Indonesian Capital Market. Studia Islamika, 23(2), 237–269. https://doi.org/10.15408/sdi.v23i2.2408

Wijaya, A., Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah, N. (2023). The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 69–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673

Zubaidah, S., & Mudrifah, M. (2019). CRS Implementation from Western to the Islamic Perspective: Maqasid al-Shari'ah and Maslahah. KnE Social Sciences, 3(13), 743. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4245