01020 - Kurs Mengambang (Floating Exchange Rate) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Definisi, Implikasi, dan Tata Kelola Syariah

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kurs mengambang (floating exchange rate) dari perspektif ekonomi Islam dengan menelaah definisi teknisnya, praktik kebijakan, serta implikasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini mengidentifikasi bahwa rezim kurs mengambang—baik dalam bentuk free float maupun managed float—memiliki kecenderungan menghasilkan volatilitas nilai tukar yang dapat bertabrakan dengan prinsip penghindaran maisir, gharar, dan spekulasi dalam ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar menilai rezim kurs dari klasifikasinya, melainkan dari kemampuannya mendorong stabilitas nilai uang, keadilan dalam muamalah, dan kemaslahatan (maslahat) secara luas. Transaksi valas dalam rezim ini diperbolehkan dengan batasan ketat berdasarkan fiqh ṣarf, sementara kebutuhan lindung nilai (hedging) syariah membuka ruang ijtihad tersendiri yang masih diperdebatkan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penilaian atas kurs mengambang dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah bersifat kontekstual dan mensyaratkan pengujian atas instrumen, motif, serta dampak riil kebijakan.

Kata Kunci: Kurs Mengambang, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Floating Exchange Rate, Stabilitas Moneter, Fiqh Ṣarf

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of floating exchange rate from an Islamic economic perspective by analyzing its technical definition, policy practice, and implications for sharia principles. Using a literature review approach, this article identifies that the floating exchange rate regime—whether in the form of free float or managed float—tends to generate exchange rate volatility that may conflict with Islamic principles of avoiding maisir, gharar, and speculation. The study finds that Islamic economics does not merely assess exchange rate regimes based on their classification, but rather on their capacity to promote monetary stability, justice in muamalah, and broad public welfare (maslahah). Foreign exchange transactions under this regime are permitted within strict boundaries based on ṣarf fiqh, while the need for sharia-compliant hedging opens a distinct space of ijtihad that remains debated. This article concludes that the assessment of floating exchange rates within the maqāṣid al-sharīʿah framework is contextual and requires examination of instruments, motives, and real policy impacts.

Keywords: Floating Exchange Rate, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharīʿah, Monetary Stability, Ṣarf Fiqh

________________________________________

1. Pendahuluan

Sistem nilai tukar merupakan salah satu komponen fundamental dalam arsitektur moneter suatu negara. Sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada 1971 dan ditetapkannya Jamaica Agreement pada 1976, sebagian besar negara di dunia beralih menuju rezim nilai tukar mengambang (floating exchange rate), termasuk Indonesia yang secara resmi mengadopsi sistem ini pada 14 Agustus 1997. Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di pasar valuta asing tanpa intervensi resmi yang bersifat permanen.

Dalam kajian ekonomi Islam, sistem nilai tukar mengambang memunculkan pertanyaan yang kompleks. Di satu sisi, mekanisme pasar pada prinsipnya sejalan dengan semangat kebebasan transaksi dalam muamalah. Di sisi lain, volatilitas yang melekat pada rezim mengambang berpotensi menimbulkan ketidakpastian (gharar), mendorong spekulasi (maisir), serta mengancam stabilitas nilai uang yang menjadi salah satu tujuan kebijakan moneter Islam.

Artikel ini hadir untuk memetakan secara sistematis bagaimana literatur ekonomi Islam memandang kurs mengambang—mulai dari definisi teknis, praktik kebijakan, penilaian normatif berbasis maqāṣid al-syarī'ah, konsekuensi fiqh muamalah, hingga perdebatan seputar instrumen lindung nilai syariah. Penelaahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang kontekstual dan berbasis bukti.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) dengan menelaah berbagai sumber akademik berupa artikel jurnal ilmiah dalam bidang ekonomi Islam, kebijakan moneter, dan fiqh muamalah yang relevan dengan topik kurs mengambang. Sumber-sumber yang dikaji mencakup karya-karya dari jurnal ekonomi syariah Indonesia yang terindeks, serta beberapa kajian kebijakan dan pemikiran tokoh ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, konsensus, maupun perbedaan pandangan yang terdapat dalam literatur yang tersedia.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Definisi Kurs Mengambang dan Variannya dalam Literatur Ekonomi

Dalam literatur ekonomi makro, sistem kurs mengambang (floating exchange rate system) dipahami sebagai rezim nilai tukar yang dibiarkan bergerak mengikuti keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing di pasar, sehingga kurs dapat berfluktuasi sesuai dinamika pasar (Hasanah, 2022; Rozaini et al., 2018; Zatadini, 2022). Sejalan dengan itu, beberapa sumber menegaskan bahwa free floating exchange rate system adalah bentuk kurs mengambang yang menempatkan mekanisme pasar sebagai penentu utama nilai tukar tanpa intervensi pemerintah, dan karenanya kurs menjadi fleksibel serta dapat berfluktuasi (Hasanah, 2022; Rozaini et al., 2018). Konsepsi "mengambang penuh" juga dijelaskan sebagai kurs yang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar (penawaran–permintaan) (Rozaini et al., 2018; Zatadini, 2022).

Literatur yang sama juga membedakan kurs mengambang menjadi: (i) kurs mengambang "penuh" yang murni ditentukan pasar; dan (ii) kurs mengambang "terkendali" atau managed float, yakni kurs yang dibiarkan berfluktuasi namun pemerintah dapat melakukan intervensi sewaktu-waktu untuk menahan volatilitas berlebih (Hasanah, 2022; Zatadini, 2022). Dengan demikian, definisi floating exchange rate dalam kajian ekonomi lazimnya mencakup spektrum dari "mengambang murni" hingga "mengambang dengan pengelolaan volatilitas", tergantung pada intensitas intervensi otoritas moneter (Hasanah, 2022; Zatadini, 2022).

3.2. Kurs Mengambang dalam Praktik Kebijakan: Contoh Indonesia

Sejumlah kajian mencatat bahwa Indonesia pernah bertransisi menuju sistem nilai tukar mengambang bebas pada 14 Agustus 1997, yang dipaparkan sebagai peralihan dari rezim mengambang terkendali atau band intervensi menuju rezim yang lebih mengandalkan mekanisme pasar (Antonio et al., 2013; Eksyar et al., 2020; Fathurrahman, 2019; Sitorus et al., 2022). Penjelasan yang muncul dalam literatur tersebut menautkan pilihan menuju free floating dengan kondisi tekanan terhadap rupiah dan keterbatasan kemampuan mempertahankan band intervensi atau cadangan devisa, sehingga kurs kemudian "dibebaskan" untuk berfluktuasi (Antonio et al., 2013; Fathurrahman, 2019; Sitorus et al., 2022). Literatur lain yang membahas kerangka moneter Indonesia menyebut bahwa Bank Indonesia kemudian menjalankan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama (Inflation Targeting Framework) sambil menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating) (Salihin, 2019; Sukarna et al., 2024).

Namun, beberapa sumber kebijakan menekankan nuansa penting: meskipun menganut free floating, otoritas moneter tetap menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas yang berlebihan, dan kebijakan ini bukan untuk mengarahkan kurs pada level tertentu (Salihin, 2019; Sukarna et al., 2024). Dalam kerangka evaluasi intervensi, volatilitas kurs yang berlebihan dipandang dapat menimbulkan distorsi daya saing, menurunkan efisiensi alokasi sumber daya, dan meningkatkan ketidakpastian pelaku ekonomi; karenanya, intervensi dapat dipahami sebagai upaya korektif atas "kegagalan pasar" (market failure) tertentu tanpa harus mengubah rezim kurs menjadi tetap (fixed) (Putra, 2024). Dengan demikian, praktik "kurs mengambang" dalam kebijakan sering kali bergerak pada spektrum antara "murni tanpa intervensi" dan "mengambang dengan manajemen volatilitas" (Putra, 2024; Sukarna et al., 2024).

3.3. Titik Tolak Ekonomi Islam: Tujuan Stabilitas Moneter dan Etika Muamalah atas Uang

Dalam perspektif ekonomi Islam, literatur kebijakan moneter menempatkan stabilitas nilai uang sebagai salah satu tujuan kunci kebijakan moneter—bersama tujuan sosial-ekonomi lainnya—dan stabilitas ini dipahami mencakup dimensi internal (stabilitas harga) serta dimensi eksternal (stabilitas nilai tukar) (Salihin, 2019; Sukarna et al., 2024). Sejumlah pembahasan yang mengacu pada pemikiran M. Umer Chapra menegaskan pentingnya stabilitas dalam nilai uang agar uang dapat berfungsi sebagai medium of exchange, unit of account, dan patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran (Salihin, 2019; Sukarna et al., 2024). Literatur lain tentang kebijakan moneter tanpa bunga juga menegaskan kritik terhadap peran bunga dalam mengganggu stabilitas ekonomi, serta menekankan bahwa prinsip Islam tidak membolehkan jaminan atas nilai nominal maupun rate of return yang bersifat bunga (Rahmany, 2020).

Dari sisi konsep uang dan fiqh muamalah, beberapa rujukan menekankan bahwa dalam ekonomi Islam uang diposisikan terutama sebagai alat tukar (medium of exchange) dan alat hitung (unit of account), bukan komoditas untuk diperdagangkan demi keuntungan berbasis uang itu sendiri (Fitriyanto et al., 2021; Islamiyati & Hany, 2021). Dalam diskursus etika ṣarf (pertukaran valas), ditekankan pula bahwa pertukaran valas semestinya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, serta tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan karena dapat berimplikasi pada fenomena "bubble economy" dalam praktik spekulatif atau derivatif yang membahayakan perekonomian (Ibrahim, 2012). Sejalan dengan itu, literatur yang membahas sistem moneter Islam menyebutkan perlunya menghindari transaksi yang mengandung spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar) serta menolak basis bunga (Fitriyanto et al., 2021; Rifai et al., 2017).

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah juga dipakai dalam beberapa kajian untuk menilai kebijakan ekonomi-moneter. Ketidakstabilan ekonomi global dipandang dapat mengancam perlindungan kebutuhan pokok (al-kulliyāt al-khams), sehingga stabilitas—termasuk stabilitas nilai tukar—diposisikan sebagai isu maslahat yang strategis (Alim & Suryadi, 2021). Dalam konteks manajemen risiko modern, kajian tentang hedging syariah menyatakan bahwa lindung nilai pada prinsipnya dipandang dapat selaras dengan maqāṣid, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), selama dilakukan dalam koridor syariah (Batubara & Nopiandi, 2020).

3.4. Kurs Mengambang Dinilai dari Ekonomi Islam: Bukan Sekadar "Boleh/Tidak", tetapi Soal Konsekuensi dan Tata Kelola

3.4.1. Problem Utama: Volatilitas, Ketidakpastian, dan Ruang Spekulasi

Sejumlah rujukan mengaitkan kurs mengambang—terutama dalam tatanan moneter modern berbasis fiat—dengan fluktuasi nilai uang yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dan kebutuhan instrumen lindung nilai (Rifai et al., 2017; Syihabuddin et al., 2022). Dalam kajian krisis berulang dari perspektif ekonomi Islam, kelemahan konseptual sistem konvensional antara lain dikaitkan dengan: kelebihan uang beredar, sistem bunga, spekulasi, pemisahan sektor moneter dari sektor riil, serta persoalan sistem moneter internasional yang dalam modelnya memasukkan variabel nilai tukar sebagai salah satu faktor (Rifai et al., 2017). Literatur lain yang berbicara tentang sejarah krisis juga menyoroti bahwa setelah runtuhnya tatanan nilai tukar yang stabil (fixed exchange rate regime), aktivitas spekulasi menjadi mengglobal dalam dinamika pasar moneter konvensional dengan rezim floating exchange rate (Shifa et al., 2022).

Dalam perspektif maqāṣid, ada kajian yang menyatakan secara eksplisit bahwa floating exchange rate (free float) tidak bisa menjamin mata uang memiliki nilai yang stabil, dan mengaitkan situasi pascateruntuhnya Bretton Woods—yakni fiat money dengan kurs mengambang—dengan fluktuasi nilai mata uang (Muslikhati, 2017). Sementara itu, kajian lain tentang Bretton Woods menilai stabilitas nilai tukar melalui sistem kurs tetap sebagai salah satu unsur penting keteraturan ekonomi internasional; sebaliknya, disintegrasi tatanan ekonomi internasional dipaparkan dapat melahirkan kekacauan nilai tukar yang "bebas mengambang" (clean/dirty), devaluasi kompetitif, hingga perang moneter (Alim & Suryadi, 2021). Dengan kata lain, sebagian literatur ekonomi Islam cenderung mengkritik kurs mengambang bukan karena "mekanisme pasar"-nya semata, melainkan karena implikasi volatilitas dan disinsentif terhadap stabilitas yang dapat bertentangan dengan tujuan stabilitas nilai uang dan kemaslahatan (Alim & Suryadi, 2021; Muslikhati, 2017; Salihin, 2019; Sukarna et al., 2024).

3.4.2. Catatan Penting: Literatur Islam Tidak Sepenuhnya Satu Suara tentang Rezim Kurs yang Ideal

Walaupun ada kecenderungan kritik di atas, literatur yang tersedia menunjukkan adanya pernyataan normatif yang lebih tegas dari sebagian penulis bahwa "dalam pandangan Islam" sistem nilai tukar yang dikehendaki adalah nilai tukar tetap karena dianggap membawa kestabilan dan kesejahteraan (Findiana, 2019). Namun, klaim normatif tersebut perlu dibaca sebagai salah satu posisi dalam literatur—terutama karena sumber lain membahas kebutuhan stabilitas tanpa selalu menyatakan satu rezim tunggal sebagai satu-satunya pilihan—misalnya dengan menekankan stabilitas nilai uang sebagai tujuan kebijakan yang secara kebijakan dapat ditempuh dengan berbagai perangkat (Putra, 2024; Salihin, 2019; Sukarna et al., 2024). Karena itu, berdasarkan sumber-sumber yang diberikan, posisi yang lebih aman secara evidensial adalah: ekonomi Islam menuntut stabilitas dan keadilan dalam fungsi uang serta melarang spekulasi/gharar/maisir, dan rezim kurs—baik floating maupun fixed—dinilai dari sejauh mana ia mendorong tujuan-tujuan tersebut (Fitriyanto et al., 2021; Ibrahim, 2012; Rifai et al., 2017; Salihin, 2019; Sukarna et al., 2024).

3.5. Konsekuensi Fiqh Muamalah pada Pasar Valas di Rezim Kurs Mengambang: Aturan Ṣarf dan Pembatasan Motif Spekulasi

Dalam kerangka fiqh ṣarf, kajian etika pertukaran valas menekankan bahwa transaksi valas merupakan keniscayaan dalam ekonomi global, tetapi etika syariahnya menuntut: transaksi diniatkan untuk kebutuhan, tidak menjadikan uang sebagai komoditas dagang, dan menghindari konsekuensi gelembung ekonomi yang terkait spekulasi derivatif (Ibrahim, 2012). Sejalan dengan itu, literatur sistem moneter Islam juga menegaskan penghindaran spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar) (Fitriyanto et al., 2021; Rifai et al., 2017).

Dalam konteks implementasi layanan valas bank syariah, studi lapangan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar melaporkan bahwa transaksi valas yang diperbolehkan adalah spot, sedangkan forward, swap, dan option tidak diperbolehkan, serta disimpulkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/II/2002 tentang Al-Sharf (Sukmawati et al., 2020). Namun, terdapat ketidakkonsistenan dalam literatur sekunder: sebuah artikel yang juga membahas Fatwa DSN-MUI No. 28/2002 dan hedging syariah justru menyatakan "mekanisme jual beli mata uang menggunakan spot" sebagai terlarang, sambil tetap menyatakan bahwa hedging syariah atas nilai tukar berbasis kebutuhan riil dapat dilakukan sesuai ketentuan fatwa (Zulverdi, 2003). Perbedaan pelaporan ini menunjukkan bahwa sebagian tulisan sekunder dapat berbeda dalam merumuskan detail operasional—misalnya klasifikasi "spot" dalam ringkasan temuan—sehingga pembacaan terhadap sumber kebijakan atau teks fatwa primer menjadi krusial. Akan tetapi, teks fatwa primer itu sendiri tidak disediakan dalam paket referensi ini, sehingga klarifikasi final atas titik tersebut tidak dapat diputuskan hanya dari sumber yang ada (Sukmawati et al., 2020; Zulverdi, 2003).

3.6. Kurs Mengambang dan Kebutuhan Hedging: Ruang Solusi Syariah sekaligus Ruang Perdebatan

Volatilitas kurs yang secara definisi melekat pada rezim floating sering diposisikan sebagai sumber risiko yang mendorong kebutuhan manajemen risiko atau lindung nilai (Syihabuddin et al., 2022). Dalam kajian hedging pada industri keuangan Islam, hedging didefinisikan sebagai pendekatan manajemen risiko menggunakan instrumen keuangan untuk menetralkan risiko perubahan harga atau arus kas, dan dinyatakan bahwa secara umum hedging dipandang diperbolehkan karena selaras dengan maqāṣid—yakni perlindungan terhadap kekayaan (Batubara & Nopiandi, 2020). Artikel lain menegaskan bahwa transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dibutuhkan untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan kurs, dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 sebagai pedoman implementasi transaksi lindung nilai syariah (Zulverdi, 2003).

Akan tetapi, literatur juga menekankan adanya perdebatan ulama dan pakar terkait instrumen derivatif—forward, swap, dan option—karena aktivitas ekonomi harus terbebas dari maisir, gharar, dan riba, dan "tidak semua instrumen derivatif sesuai syariah" (Rusanti et al., 2020). Dalam pembahasan yang lebih spesifik, interest rate swap dijelaskan sebagai pertukaran arus kas fixed rate dan floating rate, namun dinilai "murni haram" karena mengandung riba, gharar, dan maisir (Syihabuddin et al., 2022). Bahkan ketika muncul desain "Islamic Profit Rate Swap" sebagai instrumen hedging Islam, studi tersebut menyebut adanya beberapa keganjilan praktik—misalnya aspek spekulasi dan isu penggabungan akad—yang menjadi tantangan kesesuaiannya dengan fiqh muamalat (Syihabuddin et al., 2022). Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, rezim kurs mengambang dapat meningkatkan kebutuhan hedging, tetapi solusi hedging syariah harus disaring ketat pada aspek motif (kebutuhan nyata versus spekulasi) dan struktur akad (bebas riba/gharar/maisir), serta masih menyisakan ruang ijtihad dan perbedaan praktik (Batubara & Nopiandi, 2020; Rusanti et al., 2020; Syihabuddin et al., 2022; Zulverdi, 2003).

3.7. Alternatif yang Sering Diajukan dalam Literatur Islam: Stabilitas Nilai Uang, termasuk Wacana Dinar–Dirham, tetapi Bukti Tidak Selalu Seragam

Sebagian literatur moneter Islam menawarkan gagasan penggunaan mata uang yang stabil dan menyebut dinar–dirham sebagai contoh stabilitas, sekaligus mengaitkannya dengan sistem moneter Islam yang berbasis aset, bebas bunga, serta menghindari spekulasi dan ketidakpastian (Fitriyanto et al., 2021). Literatur tentang konsep uang dalam ekonomi Islam juga menyatakan bahwa penggunaan dinar emas dan dirham perak bukan kewajiban agama, tetapi disebut memiliki stabilitas tertentu dibanding uang kertas, serta menautkan penerimaan global terhadap floating rate—melalui Jamaica Agreement 1976—dengan penghapusan permanen standar emas (Mahendra et al., 2023). Kajian lain mengenai stabilitas uang kertas juga menegaskan bahwa uang kertas (fiat) tidak memiliki nilai stabil dan mengaitkan perubahan besar abad ke-20 dengan ambruknya Bretton Woods pada 1971 (Zaifuddin, 2021). Sejalan dengan itu, ada studi yang menyatakan konsekuensi pembebasan rupiah pada 14 Agustus 1997 dan menautkan dinamika krisis atau volatilitas dengan karakter fiat yang tidak didukung (backed) oleh emas (Antonio et al., 2013).

Namun, bukti empiris dalam referensi yang tersedia tidak sepenuhnya seragam: studi perbandingan risiko nilai tukar pada kurs "Dinar (Emas), Dolar AS, Euro, dan Yuan" untuk periode 2010–2015 justru melaporkan bahwa volatilitas nilai tukar tertinggi adalah Dinar Emas berdasarkan ukuran volatilitas yang digunakan studi tersebut (Abidin, 2019). Ini menunjukkan bahwa klaim "stabilitas" dapat berbeda tergantung definisi stabilitas—misalnya stabilitas daya beli jangka panjang versus volatilitas kurs terhadap mata uang tertentu pada periode tertentu—dan pendekatan pengukuran (Abidin, 2019; Mahendra et al., 2023). Selain itu, literatur maqāṣid yang membahas evolusi bentuk uang juga menegaskan bahwa anggapan uang dalam Islam "harus selalu" berbentuk dinar/dirham adalah tidak benar, dan mengutip pandangan bahwa uang sebagai alat tukar tidak terbatas pada emas–perak saja (Latifah, 2015).

________________________________________

4. Sintesis: Kurs Mengambang menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, posisi sintesis yang paling sesuai dengan bukti dalam sumber yang tersedia adalah sebagai berikut.

Pertama, definisi teknis kurs mengambang tetap sama: kurs ditentukan oleh mekanisme permintaan–penawaran pasar valas; "mengambang penuh" berarti sepenuhnya oleh pasar, sementara "managed float" memberi ruang intervensi untuk mengendalikan volatilitas (Rozaini et al., 2018; Zatadini, 2022).

Kedua, tolok ukur ekonomi Islam dalam menilai rezim kurs tidak berhenti pada klasifikasi rezim, melainkan pada tujuan stabilitas nilai uang dan pencegahan mudarat ekonomi—ketidakpastian ekstrem, distorsi, dan ketidakadilan—yang terkait dengan volatilitas (Alim & Suryadi, 2021; Muslikhati, 2017; Putra, 2024; Sukarna et al., 2024).

Ketiga, kurs mengambang dalam tatanan fiat modern sering dikaitkan dalam literatur Islam dengan fluktuasi nilai uang dan ruang spekulasi; karena itu ia rentan bertabrakan dengan prinsip menghindari maisir/gharar serta larangan menjadikan uang sebagai komoditas untuk spekulasi (Findiana, 2019; Fitriyanto et al., 2021; Ibrahim, 2012; Rifai et al., 2017; Shifa et al., 2022).

Keempat, pada level muamalah, transaksi valas diperbolehkan dengan etika dan batasan: motif kebutuhan—bukan spekulasi—dan kepatuhan pada ketentuan ṣarf yang dalam studi implementasi perbankan syariah dilaporkan menekankan spot dan melarang forward/swap/option (Ibrahim, 2012; Sukmawati et al., 2020). Namun, terdapat perbedaan pelaporan dalam sebagian literatur sekunder mengenai detail spot versus non-spot, sehingga kehati-hatian metodologis diperlukan (Sukmawati et al., 2020; Zulverdi, 2003).

Kelima, karena kurs mengambang meningkatkan eksposur risiko kurs, ekonomi Islam membuka ruang hedging syariah sebagai bagian perlindungan harta (maqāṣid), tetapi instrumen derivatif tetap menjadi area perdebatan dan harus disaring dari riba/gharar/maisir dan motif spekulasi (Batubara & Nopiandi, 2020; Rusanti et al., 2020; Syihabuddin et al., 2022; Zulverdi, 2003).

Keenam, wacana "mata uang stabil"—termasuk dinar–dirham—sering diangkat sebagai respons atas instabilitas fiat dan floating, tetapi bukti dalam sumber yang diberikan menunjukkan bahwa klaim stabilitas tidak tunggal dan dapat bertentangan dengan pengukuran volatilitas tertentu (Abidin, 2019; Fitriyanto et al., 2021; Mahendra et al., 2023).

________________________________________

5. Penutup

Kurs mengambang dapat dipandang "problematis" dalam ekonomi Islam ketika menghasilkan volatilitas berlebih dan mendorong spekulasi; sebaliknya, kebijakan pengurangan volatilitas—tanpa mematok level tertentu—dapat dibaca sebagai upaya mengurangi mudarat ketidakstabilan, yang konsisten dengan orientasi stabilitas nilai uang dalam literatur kebijakan moneter Islam (Alim & Suryadi, 2021; Muslikhati, 2017; Putra, 2024; Sukarna et al., 2024). Meskipun demikian, penilaian final tetap mensyaratkan pengujian atas instrumen, motif, dan dampak riil kebijakan dalam kerangka syariah (Batubara & Nopiandi, 2020; Fitriyanto et al., 2021; Ibrahim, 2012; Rusanti et al., 2020).

Kajian ini memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan teks fatwa primer sebagai rujukan langsung, sehingga terdapat beberapa titik yang tidak dapat diputuskan secara definitif hanya dari literatur sekunder yang tersedia. Penelitian lanjutan yang mengintegrasikan analisis teks fatwa primer, data empiris volatilitas kurs, dan studi komparasi lintas negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) sangat direkomendasikan untuk memperkuat basis argumentasi normatif dan empiris dalam kajian ini.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abidin, Z. (2019). Pengaruh kebijaksanaan moneter terhadap nilai tukar domestik di Indonesia (1990–2005). Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 49–63. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v1i2.340

Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 211–238. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169

Antonio, M. S., Hafidhoh, H., & Fauzi, H. (2013). The Islamic capital market volatility: A comparative study between in Indonesia and Malaysia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 15(4), 391–415. https://doi.org/10.21098/bemp.v15i4.73

Batubara, Z., & Nopiandi, E. (2020). Analisis pengaruh inflasi, nilai tukar dan BI rate terhadap tabungan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1(1), 53–68. https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.201

Eksyar, S., Apribadi, I., & Novita, E. (2020). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i3.74

Fathurrahman, A. (2019). Sistem Bretton Woods dalam perspektif maqasid syariah: Studi kebijakan ekonomi politik internasional (1944–1971). Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 141–154. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2417

Findiana, F. (2019). Dinar dirham sebagai alternatif investasi dan hedging yang aman. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(1), 75–95. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i1.11476

Fitriyanto, N., Ardiansyah, M., Wibowo, M. G., & Satibi, I. (2021). Dinamika hubungan foreign direct investment (FDI), makroekonomi dan return indeks saham syariah di empat negara ASEAN. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 322–365. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4471

Hasanah, S. M. (2022). Hedging sebagai upaya memitigasi risiko dalam industri keuangan Islam. Fikroh, 6(1), 15–39. https://doi.org/10.37216/fikroh.v6i1.703

Ibrahim, Z. (2012). Sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592

Islamiyati, D., & Hany, I. H. (2021). Pengaruh inflasi, indeks produksi industri dan kurs terhadap penghimpunan zakat, infaq dan sedekah. Telaah Bisnis, 20(2), 25. https://doi.org/10.35917/tb.v20i2.167

Latifah, N. A. (2015). Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 11(2), 124. https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873

Mahendra, W., Rahmah, F., & Jasman, Z. R. (2023). Determinan cadangan devisa di negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 5(3), 245–257. https://doi.org/10.14710/jdep.5.3.245-257

Muslikhati, A. C. T. (2017). Pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap rasio pertumbuhan aset perbankan syariah. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 131–142. https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5101

Putra, R. F. (2024). Konsep nilai tukar rupiah, aliran modal asing dan kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif Islam. Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 61. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.11311

Rahmany, S. (2020). Faktor-faktor kebijakan yang mempengaruhi tabungan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1(2), 122–137. https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225

Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis pengaruh kurs rupiah, laju inflasi, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 13. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27

Rozaini, N., Harahap, M., & Nasution, M. (2018). Interdependensi aset perbankan syariah terhadap makroekonomi. Al-Ulum, 17(1). https://doi.org/10.30603/au.v17i1.119

Rusanti, E., Sofyan, A. S., Syarifuddin, S., & Anwar, N. (2020). Instrumen studi komparatif kebijakan moneter konvensional dan Islam dalam pengendalian inflasi. Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 1–10. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.414

Salihin, A. (2019). [Judul tidak tersedia]. Jurnal Istiqro, 5(2), 114. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i2.425

Shifa, M., Amalia, A., Majid, M. S. Abd., & Marliyah, M. (2022). Penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai solusi prediksi krisis moneter di Indonesia. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(6), 2321–2338. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.992

Sitorus, A. P., Mahlel, M. M., Majid, M. S. Abd., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Krisis keuangan masa depan dan sistem keuangan baru. Jurnal EMT KITA, 6(1), 136–146. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.561

Sukarna, S., Faisal, F., Hadi, S., & Husenudin, A. (2024). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009: Studi pemikiran M. Umer Chapra. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 4139–4152. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.888

Sukmawati, U. S., Kusnadi, I. H., & Ayuni, S. (2020). Pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah pada Jakarta Islamic Index yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 6(2), 54–69. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.338

Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). Politik uang. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 98–111. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.98-111

Zaifuddin, M. (2021). Dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz5g

Zatadini, N. (2022). Islamic Profit Rate Swap dalam pandangan fiqh muamalat. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 2(1), 23–32. https://doi.org/10.52620/jeis.v2i1.19

Zulverdi, D. (2003). Manajemen moneter dalam masa krisis. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 1(2), 37–67. https://doi.org/10.21098/bemp.v1i2.168