01021 - Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah dan Maṣlaḥah

Abstract

This study examines the concept of fixed exchange rate system within the framework of Islamic economics, particularly through the lenses of maqāṣid al-sharī'ah and maṣlaḥah. Employing a qualitative-normative approach through literature review, this article analyzes the alignment between fixed exchange rate policy and Islamic monetary principles, including the prohibition of ribā, gharar, and maisir. The findings indicate that fixed exchange rate systems are conceptually permissible (mubāḥ) in Islamic economics, insofar as the policy instruments used to maintain the peg comply with shariah principles and do not rely on ribā-based mechanisms. Historical evidence from the dinar–dirham system and the Bretton Woods system (1944–1971) demonstrates that exchange rate stability is highly valued in Islamic economic thought, as it reduces uncertainty in international trade and protects wealth (ḥifẓ al-māl) as one of the five essential objectives of maqāṣid al-sharī'ah. Nevertheless, the sustainability of any fixed rate regime depends fundamentally on real supply-demand conditions and sound policy governance, as even historically anchored ratios experienced fluctuation. This study concludes that the evaluation of fixed exchange rate systems in Islamic economics is best approached as a matter of siyāsah shar'iyyah (Islamic policy), measured against the maṣlaḥah-mafsadah calculus and shariah compliance in the instruments and foreign exchange (ṣarf) transactions involved.

Keywords: fixed exchange rate, Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, monetary policy, ṣarf

________________________________________

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep sistem kurs tetap (fixed exchange rate) dalam kerangka ekonomi Islam, khususnya melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah. Dengan menggunakan metode kualitatif-normatif melalui studi kepustakaan, artikel ini menganalisis kesesuaian antara kebijakan kurs tetap dan prinsip-prinsip moneter Islam, termasuk larangan ribā, gharar, dan maisir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem kurs tetap secara konseptual berstatus mubāḥ dalam ekonomi Islam, selama instrumen kebijakan yang digunakan untuk mempertahankan patokan tersebut mematuhi prinsip syariah dan tidak bergantung pada mekanisme berbasis ribā. Bukti historis dari sistem dinar–dirham dan Sistem Bretton Woods (1944–1971) memperlihatkan bahwa stabilitas nilai tukar sangat dihargai dalam pemikiran ekonomi Islam karena mengurangi ketidakpastian dalam perdagangan internasional dan melindungi harta (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok maqāṣid al-sharī'ah. Kendati demikian, keberlanjutan rezim kurs tetap bergantung secara mendasar pada kondisi penawaran-permintaan riil dan tata kelola kebijakan yang baik, sebagaimana terbukti bahwa bahkan rasio yang secara historis dipatok pun pernah mengalami fluktuasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian sistem kurs tetap dalam ekonomi Islam paling tepat didekati sebagai persoalan siyāsah shar'iyyah, yang diukur melalui neraca maṣlaḥah-mafsadah serta kepatuhan syariah pada instrumen dan praktik transaksi valuta asing (ṣarf) yang terlibat.

Kata Kunci: kurs tetap, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, kebijakan moneter, ṣarf

________________________________________

1. Pendahuluan

Nilai tukar merupakan salah satu variabel makroekonomi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, khususnya dalam konteks keterbukaan ekonomi global. Dalam sistem moneter internasional, terdapat beragam rezim nilai tukar yang dapat dipilih oleh suatu negara, mulai dari sistem kurs tetap (fixed exchange rate) hingga sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate). Pilihan atas rezim nilai tukar tertentu tidak hanya berdimensi teknis-ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang relevan dikaji dari perspektif ekonomi Islam.

Dalam literatur ekonomi Islam, stabilitas nilai tukar kerap diposisikan sebagai salah satu sasaran kebijakan moneter yang sejalan dengan prinsip syariah, terutama dalam rangka menjaga kestabilan harga, melindungi kemaslahatan umat, dan mendorong aktivitas ekonomi riil. Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas kurs tetap melalui kerangka konseptual maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah masih relatif terbatas.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan konseptual yang sistematis mengenai kurs tetap dalam perspektif ekonomi Islam dengan menelusuri: (1) definisi dan ruang lingkup kurs tetap dalam kebijakan moneter; (2) landasan normatif ekonomi Islam tentang uang dan stabilitas nilai; (3) penilaian kurs tetap melalui kerangka maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah; (4) preseden historis sistem dinar–dirham; (5) analisis Sistem Bretton Woods dalam perspektif maqāṣid; (6) keterkaitan kurs tetap dengan fikih mu'āmalah khususnya ṣarf; serta (7) implikasi kebijakan yang relevan.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah literatur ilmiah berupa artikel jurnal, yang dikumpulkan secara purposif berdasarkan relevansinya dengan topik kurs tetap, kebijakan moneter Islam, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, dan fikih mu'āmalah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghimpun, mengklasifikasikan, dan menyintesis argumen dari berbagai sumber yang tersedia.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate) dan Ruang Lingkupnya dalam Kebijakan Moneter

Dalam literatur ekonomi, nilai tukar (kurs) dipahami sebagai harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain (Putra, 2024; Rohmi & Fahlevi, 2022), atau sebagai biaya untuk mengubah dua mata uang yang berlainan sehingga terbentuk perbandingan harga antara keduanya (Rohmi & Fahlevi, 2022). Nilai tukar juga dipakai dalam berbagai transaksi lintas negara, seperti perdagangan internasional dan aliran dana antarnegara (Batubara & Nopiandi, 2020; Rahmany, 2020), sehingga perubahan kurs sering dipandang relevan bagi stabilitas ekonomi dan stabilitas moneter (Putra, 2024; Putri & Nasution, 2022).

Kurs tetap (fixed exchange rate system) dalam rujukan yang tersedia digambarkan sebagai sistem di mana pemerintah atau bank sentral menambatkan (mematok) nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing tertentu, dan ketika terjadi perubahan yang kuat pemerintah "ikut campur tangan" untuk mengembalikannya (Shofiyati & Tofa, 2023). Karakter ini dibedakan dari free floating exchange rate system yang menempatkan nilai tukar terutama ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah (Putra, 2024). Sejalan dengan itu, rujukan lain juga mencatat bahwa dalam sistem moneter internasional dikenal beberapa rezim—termasuk fixed, floating, dan pegged—yang menunjukkan bahwa kurs tetap merupakan salah satu opsi kelembagaan dalam pengaturan nilai tukar (Batubara & Nopiandi, 2020; Rahmany, 2020).

3.2 Landasan Normatif Ekonomi Islam: Uang, Stabilitas Nilai, dan Peran Otoritas

3.2.1 Uang dalam Ekonomi Islam: Bukan Komoditas dan Harus Menopang Aktivitas Riil

Sejumlah rujukan menekankan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange) dan ukuran nilai, serta Islam menolak menjadikan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan (Asnaini et al., 2023; Ibrahim, 2012; Takiddin, 2014). Dalam kerangka ini, larangan ribā menjadi prinsip kunci; rujukan menegaskan ekonomi dan keuangan Islam mendorong transaksi berbasis aset, bebas bunga, serta menghindari spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar) (Ibrahim, 2012), dan secara eksplisit menempatkan praktik berbasis bunga sebagai sesuatu yang tidak sesuai prinsip syariah (Abdianti et al., 2024; Takiddin, 2014). Karena itu, kebijakan moneter syariah dalam rujukan diposisikan sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian dan memastikan sumber daya ekonomi tetap beredar, tanpa menggunakan instrumen berbasis ribā (Abdianti et al., 2024; Takiddin, 2014).

3.2.2 Stabilitas Nilai Uang dan Nilai Tukar sebagai Sasaran yang Selaras dengan Tujuan Syariah

Rujukan menempatkan stabilisasi nilai tukar dan kestabilan tingkat harga sebagai karakter penting dalam sistem moneter Islam, sekaligus menuntut pemerintah bersikap adil dan jujur dalam aspek pencetakan dan pengelolaan uang (Fahlefi et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, rujukan menyatakan stabilitas nilai tukar dipandang penting untuk mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan; Bank Indonesia digambarkan memantau mekanisme pasar dan mengambil langkah untuk menjaga nilai tukar tetap stabil dan "sesuai dengan core value-nya" (Putri & Nasution, 2022). Rujukan lain menekankan nilai tukar seharusnya stabil—misalnya dikaitkan dengan keseimbangan neraca pembayaran—serta menempatkan peran bank sentral dalam memantau dan mengelola nilai tukar sebagai aspek penting menjaga stabilitas ekonomi (Putra, 2024).

3.3 Kurs Tetap Dinilai melalui Maqāṣid al-Sharī'ah dan Maṣlaḥah: Argumen Konseptual

Rujukan menyatakan bahwa ketidakstabilan ekonomi global dipandang mengancam elemen-elemen pokok yang harus dijaga (al-kulliyyāt al-khams) dalam maqāṣid al-sharī'ah (Fathurrahman, 2019). Di sisi lain, literatur maqāṣid menegaskan bahwa tujuan syariah meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (ḥifẓ al-māl) (Abdussalam & Shodiq, 2022). Karena volatilitas atau ketidakpastian ekonomi dapat berimplikasi pada kerusakan harta (ḥifẓ al-māl), maka kebijakan yang berorientasi mengurangi ketidakpastian dan menjaga stabilitas dapat dibaca sebagai relevan dengan maqāṣid dan maṣlaḥah, sepanjang diterapkan tanpa melanggar prinsip larangan ribā, gharar, dan maisir (Fathurrahman, 2019; Yanti, 2022).

Dalam konteks transaksi valuta, rujukan tentang maṣlaḥah mursalah menegaskan bahwa spekulasi valas membawa dampak negatif seperti ketidakstabilan nilai tukar dan guncangan terhadap perusahaan yang bergantung pada impor, sehingga menimbulkan kerusakan ekonomi yang lebih luas (Yanti, 2022). Dengan demikian, dari sisi etika kebijakan, kurs tetap dapat dipandang sebagai salah satu perangkat kelembagaan yang berpotensi menekan ketidakpastian (uncertainty) kurs—yang oleh rujukan Bretton Woods disebut sebagai sumber ketidakpastian hubungan perdagangan antarnegara bila fluktuasi terlalu besar (Fathurrahman, 2019)—namun penilaian syariahnya tetap bergantung pada cara implementasi dan konsekuensi maṣlaḥah-mafsadah dalam konteks tertentu (Fathurrahman, 2019; Yanti, 2022).

3.4 Preseden Historis yang Sering Dijadikan Rujukan dalam Diskursus Islam: Dinar–Dirham dan Stabilitas Berbasis Aset

3.4.1 Dinar–Dirham, Uang Penuh (Full Bodied Money), dan Aspirasi Stabilitas

Rujukan menjelaskan bahwa logam emas dan perak dipilih sebagai alat tukar karena sifatnya yang tahan lama dan bernilai tinggi; uang emas-perak dipahami sebagai uang penuh (full bodied money) karena nilai intrinsik (bahan) sama dengan nilai nominal (Amirudin & Kusairi, 2019). Literatur lain menegaskan sistem moneter Islam menawarkan solusi krisis melalui transaksi berbasis aset, bebas bunga, serta menggunakan mata uang stabil seperti dinar dan dirham (Ibrahim, 2012). Dalam diskursus kontemporer, stabilitas nilai emas juga sering disebut sebagai alasan penggunaan emas sebagai standar atau rujukan nilai (Faisal et al., 2019), dan sebagian rujukan menekankan uang idealnya memiliki nilai yang tidak mudah berubah (Asnaini et al., 2023).

3.4.2 Nuansa Penting: "Rasio Tetap" Dinar–Dirham Pernah Ada, namun Sejarah Juga Menunjukkan Fluktuasi

Beberapa rujukan menyebut adanya gambaran rasio kurs dinar–dirham 1:10 sebagai nilai tukar yang tetap (Abdianti et al., 2023, 2024; Putria, 2022). Akan tetapi, rujukan yang sama juga menegaskan bahwa ketidakseimbangan penawaran-permintaan mengguncang stabilitas nilai tukar, dan rasio dinar–dirham bervariasi—misalnya disebut mencapai 1:35 hingga 1:50 (Abdianti et al., 2023, 2024)—bahkan rujukan lain merinci bahwa stabilitas pernah terganggu dan rasio berubah pada periode sejarah tertentu (Putria, 2022). Literatur ini juga mengaitkan instabilitas tersebut dengan fenomena "bad coins out of circulations" (Hukum Gresham) ketika uang berkualitas buruk menggantikan uang berkualitas baik (Abdianti et al., 2024; Putria, 2022). Implikasi konseptualnya adalah: bahkan jika sebuah otoritas menetapkan "rasio tetap", stabilitas faktual tetap bergantung pada kondisi pasar riil (supply-demand) dan tata kelola kebijakan, sehingga kurs tetap bukan jaminan otomatis terhadap stabilitas (Abdianti et al., 2023, 2024; Putria, 2022).

3.5 Kurs Tetap dalam Praktik Modern: Bretton Woods sebagai Contoh Fixed Rate yang Dibahas dalam Perspektif Maqāṣid

Rujukan yang secara eksplisit mengaitkan fixed exchange rate system dengan stabilitas internasional adalah pembahasan tentang Sistem Bretton Woods (1944–1971) dalam perspektif maqāṣid syariah (Fathurrahman, 2019). Artikel tersebut menyatakan bahwa salah satu teknik acuannya adalah mematok nilai tukar USD terhadap harga emas secara tetap pada nilai tertentu (Fathurrahman, 2019), serta menegaskan bahwa sistem nilai tukar tetap dimaksudkan untuk menjamin sistem pertukaran nilai uang yang "tetap dan teratur" dan meminimalkan ketidakpastian perdagangan internasional akibat fluktuasi nilai tukar yang terlalu besar (Fathurrahman, 2019). Pada level konseptual, rujukan ini juga menyatakan Bretton Woods dapat menjadi "inspired system" untuk dipertimbangkan dalam merumuskan arah ekonomi politik Islam internasional demi stabilitas dan kemaslahatan global (Fathurrahman, 2019).

Namun demikian, rujukan yang tersedia tidak memberikan satu keputusan fikih tunggal bahwa kurs tetap wajib atau sunah; yang lebih tegas adalah bahwa kebijakan ekonomi internasional yang mendorong stabilitas dinilai penting karena instabilitas mengancam tujuan-tujuan perlindungan dalam maqāṣid (Abdussalam & Shodiq, 2022; Fathurrahman, 2019). Karena itu, penilaian kurs tetap menurut ekonomi Islam lebih tepat ditempatkan sebagai ijtihād kebijakan (siyāsah shar'iyyah) yang diukur melalui parameter maṣlaḥah, ḥifẓ al-māl, serta kepatuhan pada larangan ribā, gharar, dan maisir (Fathurrahman, 2019; Ibrahim, 2012; Yanti, 2022).

3.6 Keterkaitan Kurs Tetap dengan Fikih Mu'āmalah: Aturan Ṣarf Tetap Berlaku

Dalam fikih mu'āmalah, jual-beli valuta asing (al-ṣarf) dipahami muncul dari kebutuhan konversi mata uang dalam perdagangan internasional; praktiknya diperbolehkan bila dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak dan secara tunai (spot), serta tidak mengandung tambahan pada pertukaran barang ribawi sejenis (Suryani, 2013). Prinsip ini penting karena rezim kurs—baik tetap maupun mengambang—tidak menggugurkan syarat-syarat sah transaksi ṣarf: sekalipun kurs dipatok oleh otoritas, pelaksanaan pertukaran valuta di tingkat transaksi tetap harus menjaga ketentuan tunai atau spot dan menghindari unsur yang dilarang (Suryani, 2013; Yanti, 2022).

Di sisi lain, literatur yang membahas prinsip kebijakan moneter syariah menegaskan bahwa instrumen kebijakan tidak boleh mengandung ribā dan harus berbasis prinsip syariah—misalnya bagi hasil—serta bahwa instrumen konvensional yang memasukkan bunga atau ribā tidak dapat dipakai sebagai basis kebijakan moneter syariah (Abdianti et al., 2024; Takiddin, 2014). Konsekuensinya, pembacaan "kurs tetap dalam ekonomi Islam" bukan hanya soal mematok angka kurs, tetapi juga mencakup arsitektur kebijakan yang digunakan untuk mempertahankan patokan itu agar tidak bergantung pada mekanisme yang bertentangan dengan prinsip syariah menurut parameter normatif yang ditekankan rujukan (Abdianti et al., 2024; Ibrahim, 2012).

3.7 Implikasi Kebijakan: Peran Negara, Stabilitas, dan Mitigasi Risiko Nilai Tukar yang Selaras Syariah

Rujukan menegaskan bahwa pemerintah dan bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk memantau dan mengelola nilai tukar (Putra, 2024; Putri & Nasution, 2022), dan bahwa dalam moneter syariah regulator perlu menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar serta instrumen keuangan syariah tersedia untuk menyerap investasi masyarakat (Abdianti et al., 2024). Dalam kerangka kebijakan, kurs tetap dapat dipahami sebagai salah satu cara institusional untuk mengupayakan stabilitas kurs, tetapi ia tetap menghadapi tantangan—seperti ketidakseimbangan supply-demand yang mengguncang patokan—yang telah dicontohkan dalam diskursus dinar–dirham (Abdianti et al., 2023, 2024; Putria, 2022).

Dalam konteks mitigasi risiko kurs, rujukan tentang hedging (lindung nilai) syariah menyatakan bahwa hedging merupakan pendekatan manajemen risiko untuk menetralkan risiko sistematis akibat perubahan harga atau arus kas, dan secara umum diperbolehkan karena memenuhi maqāṣid syariah khususnya perlindungan kekayaan (ḥifẓ al-māl) (Hasanah, 2022). Rujukan tersebut juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 sebagai pedoman implementasi transaksi lindung nilai syariah (Hasanah, 2022). Dengan demikian, dalam praktik ekonomi Islam, pengelolaan stabilitas kurs—baik pada rezim kurs tetap maupun rezim lain—dapat dilengkapi oleh perangkat mitigasi risiko yang dirumuskan agar tetap sesuai syariah (Hasanah, 2022; Yanti, 2022).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, kurs tetap dapat dirumuskan sebagai rezim nilai tukar yang dipatok oleh pemerintah atau bank sentral terhadap mata uang acuan, dengan intervensi untuk mengembalikan kurs saat terjadi pergeseran yang kuat (Shofiyati & Tofa, 2023), serta merupakan salah satu rezim yang dikenal dalam sistem moneter internasional (Batubara & Nopiandi, 2020; Rahmany, 2020).

Dalam ekonomi Islam, penilaian terhadap kurs tetap tidak berhenti pada desain rezim, tetapi pada tujuan stabilitas dan kemaslahatan (maqāṣid atau maṣlaḥah) serta kepatuhan instrumen terhadap larangan ribā, gharar, dan maisir, di samping tuntutan transaksi berbasis aset dan ekonomi riil (Fathurrahman, 2019; Ibrahim, 2012; Yanti, 2022). Rujukan tentang dinar–dirham dan Bretton Woods menunjukkan bahwa tradisi pemikiran kebijakan menilai stabilitas kurs sebagai penting untuk mengurangi ketidakpastian perdagangan dan melindungi kemaslahatan, namun sekaligus mengakui bahwa stabilitas patokan dapat terganggu oleh dinamika penawaran-permintaan serta problem kualitas uang (Hukum Gresham) (Abdianti et al., 2024; Fathurrahman, 2019; Putria, 2022).

Karena itu, kurs tetap dalam ekonomi Islam paling tepat diposisikan sebagai opsi kebijakan yang "mubāḥ secara konseptual"—tidak dinyatakan terlarang dalam rujukan—tetapi harus dinilai secara kontekstual melalui neraca maṣlaḥah-mafsadah dan kepatuhan syariah pada instrumen serta praktik transaksi valuta asing (ṣarf) yang tetap mensyaratkan spot atau tunai (Ibrahim, 2012; Suryani, 2013; Yanti, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2023). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 263–276. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7042

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2024). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kendali: Economics and Social Humanities, 2(3), 191–200. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.110

Abdussalam, A., & Shodiq, A. (2022). Maqashid as-syariah perspektif Imam Al-Ghazali: Studi literasi maslahah mursalah. Moderasi: Journal of Islamic Studies, 2(2), 139–159. https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32

Amirudin, A., & Kusairi, Ah. (2019). Macam-macam sistem ekonomi dan kemerosotan sistem ekonomi syariah (Ekonomi syariah di dalam dunia global). Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(1), 65. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2648

Asnaini, A., Idwal, B., & Yuningsih, A. (2023). Penolakan konsep time value of money dalam ekonomi Islam untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap produktif. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 2(1), 01–15. https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2631

Batubara, Z., & Nopiandi, E. (2020). Analisis pengaruh inflasi, nilai tukar, dan BI rate terhadap tabungan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1(1), 53–68. https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.201

Fahlefi, R., Alimin, A., Sari, R. A., & Nopiardo, W. (2023). Analisis konsep uang menurut ulama salaf dan khalaf serta implikasinya dalam perbankan syariah. Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance, 3(2), 160–172. https://doi.org/10.31958/ab.v3i2.9758

Faisal, A., Wahid, A. N., & Yuliani, I. (2019). Rekonstruksi integralistik instrumen mata uang berbasis syariah (digital gold currency). El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 7(2), 100. https://doi.org/10.18860/ed.v7i2.6701

Fathurrahman, A. (2019). Sistem Bretton Woods dalam perspektif maqasid syariah: Studi kebijakan ekonomi politik internasional (1944–1971). Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 141–154. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2417

Hasanah, S. M. (2022). Hedging sebagai upaya memitigasi risiko dalam industri keuangan Islam. Fikroh, 6(1), 15–39. https://doi.org/10.37216/fikroh.v6i1.703

Ibrahim, Z. (2012). Sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592

Putra, R. F. (2024). Konsep nilai tukar rupiah, aliran modal asing, dan kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif Islam. Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 61. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.11311

Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan moneter dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 166. https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778

Putria, U. (2022). Sistem bagi hasil sebagai pondasi stabilitas moneter syariah. Islamica, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6

Rahmany, S. (2020). Faktor-faktor kebijakan yang mempengaruhi tabungan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1(2), 122–137. https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.225

Rohmi, M. L., & Fahlevi, M. R. (2022). Determinan variabel makroekonomi terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah Indonesia: Analisis error correction model (ECM). Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 5(01), 1. https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4531

Shofiyati, H., & Tofa, M. (2023). Dampak inflasi dan nilai tukar mata uang pada perkembangan pasar uang syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3661. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9889

Suryani, S. (2013). Transaksi valuta asing ṣarf dalam konsepsi fikih mu'amalah. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(2), 253. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.253-268

Takiddin, T. (2014). Uang dalam perspektif ekonomi Islam. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 1(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1539

Yanti, N. (2022). Konsep mashlahah mursalah perspektif ekonomi Islam. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 312. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832