01019 - Kurs (Nilai Tukar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Definisi, Mekanisme, Dan Implikasi Normatif

The Exchange Rate in Islamic Economic Perspective: Definition, Mechanism, and Normative Implications

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kurs (nilai tukar) dalam kerangka ekonomi Islam secara komprehensif, mulai dari definisi, mekanisme pembentukan, hingga dimensi normatif dan fikih yang melekat padanya. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini mensintesiskan berbagai sumber akademik yang membahas kurs dari sudut pandang ekonomi umum maupun ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menerima definisi kurs sebagai harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang negara lain, namun menambahkan dimensi normatif berupa kewajiban stabilitas nilai uang demi keadilan muamalah, serta disiplin akad al-sharf yang mensyaratkan transaksi tunai (taqabudh), penggunaan kurs saat transaksi, dan larangan spekulasi. Artikel ini juga membahas perspektif historis sistem bimetal dinar–dirham, regulasi berbasis Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, manajemen risiko kurs melalui lindung nilai syariah, serta implikasi kebijakan nilai tukar bagi kemaslahatan umat.

Kata kunci: kurs, nilai tukar, ekonomi Islam, al-sharf, stabilitas moneter, lindung nilai syariah

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of exchange rates within the framework of Islamic economics, encompassing definitions, formation mechanisms, and their inherent normative and jurisprudential dimensions. Employing a literature review approach, this article synthesizes various academic sources discussing exchange rates from both conventional and Islamic economic perspectives. The findings indicate that Islamic economics accepts the definition of an exchange rate as the price of one currency expressed in another country's currency, while adding normative dimensions, namely the obligation to maintain monetary stability for the sake of justice in muamalah transactions, as well as the discipline of the al-sharf contract, which requires spot transactions (taqabudh), the use of the prevailing exchange rate at the time of transaction, and the prohibition of speculation. This article also discusses the historical perspective of the bimetallic dinar–dirham system, regulations based on DSN-MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002, exchange rate risk management through Islamic hedging, and the policy implications of exchange rates for public welfare (maslahah).

Keywords: exchange rate, Islamic economics, al-sharf, monetary stability, Islamic hedging

________________________________________

1. Pendahuluan

Kurs atau nilai tukar merupakan salah satu variabel makroekonomi yang paling fundamental dalam perekonomian terbuka. Sebagai harga relatif antara dua mata uang, kurs memengaruhi hampir seluruh aspek aktivitas ekonomi lintas negara, mulai dari perdagangan internasional, investasi asing, turisme, hingga aliran dana jangka pendek. Dalam konteks ekonomi Islam, pembahasan mengenai kurs tidak hanya berhenti pada definisi teknis dan mekanisme pembentukan harga, melainkan juga mencakup dimensi normatif yang bersumber dari prinsip keadilan, stabilitas nilai uang, dan ketentuan fikih muamalah.

Urgensi pembahasan kurs dalam ekonomi Islam semakin meningkat seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam sistem keuangan global yang rentan terhadap volatilitas nilai tukar. Di satu sisi, perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika kurs untuk keperluan transaksi riil. Di sisi lain, ketentuan syariah membatasi praktik-praktik tertentu yang berkaitan dengan pertukaran mata uang, terutama yang mengandung unsur spekulasi, gharar, dan riba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep kurs dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi: (1) definisi dan relevansi kurs dalam kerangka ekonomi Islam; (2) mekanisme pembentukan kurs; (3) terminologi dan cara penyajian kurs; (4) prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam terkait kurs; (5) perspektif historis sistem moneter Islam; (6) ketentuan fikih muamalah dalam transaksi valuta asing; (7) evaluasi praktik forex trading; (8) manajemen risiko kurs melalui lindung nilai syariah; (9) kebijakan kurs dalam perspektif Islam; serta (10) implikasi kurs bagi aktivitas ekonomi dan sektor keuangan syariah.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesiskan berbagai sumber akademik yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, kajian hukum ekonomi Islam, dan analisis kebijakan moneter syariah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2012–2024. Pendekatan sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berulang dalam literatur, kemudian mengintegrasikannya dalam kerangka analisis yang koheren antara perspektif ekonomi umum dan ekonomi Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Kurs dalam Kerangka Ekonomi dan Relevansinya bagi Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi—yang juga dipakai sebagai pijakan analisis ekonomi Islam—kurs atau nilai tukar dipahami sebagai harga atau perbandingan nilai suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang negara lain (Khomariyah, 2021; Saragih et al., 2023; Sebelum et al., 2021). Definisi ini sering pula dipertegas sebagai jumlah mata uang domestik (misalnya rupiah) yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Hasanah et al., 2020; Mary et al., 2021), sehingga kurs berfungsi sebagai "harga" dalam pertukaran dua mata uang (Khomariyah, 2021; Mary et al., 2021). Sejalan dengan itu, kurs juga dijelaskan sebagai catatan atau kutipan harga pasar (quotation): harga mata uang asing dalam mata uang domestik, atau kebalikannya—harga mata uang domestik dalam mata uang asing (Hasanah et al., 2020; Khomariyah, 2021; Saragih et al., 2023).

Relevansinya dalam perekonomian terbuka ditekankan karena kurs dipakai dalam berbagai transaksi lintas negara, misalnya perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, dan aliran dana jangka pendek yang melampaui batas geografis maupun hukum (Khomariyah, 2021; Sebelum et al., 2021). Karena fungsi lintas-sektor tersebut, nilai tukar diposisikan sebagai indikator makro yang fundamental, bahkan disebut sebagai barometer kondisi makroekonomi, baik dalam kondisi stabilitas maupun volatilitas (Sebelum et al., 2021), selaras dengan pandangan bahwa kurs merupakan salah satu harga atau variabel penting dalam perekonomian terbuka (Hasanah et al., 2020; Saragih et al., 2023).

3.2 Mekanisme Pembentukan Kurs: Pasar, Permintaan–Penawaran, dan Otoritas Moneter

Literatur yang dirujuk dalam kajian ekonomi syariah menekankan bahwa kurs bergerak karena interaksi permintaan dan penawaran mata uang (Khomariyah, 2021; Sebelum et al., 2021). Ketika permintaan valuta asing relatif meningkat dibanding mata uang domestik, nilai mata uang domestik cenderung menurun. Sebaliknya, ketika permintaan valuta asing menurun, mata uang domestik cenderung menguat (Sebelum et al., 2021). Dari sisi penawaran, penawaran valuta asing yang meningkat relatif terhadap mata uang domestik dapat mendorong penguatan mata uang domestik, sementara penawaran yang menurun cenderung mendorong pelemahan (Sebelum et al., 2021). Dalam bahasa yang lebih ringkas, titik keseimbangan kurs ditentukan oleh sisi demand dan supply dari mata uang yang dipertukarkan (Hasanah et al., 2020; Khomariyah, 2021; Saragih et al., 2023).

Mekanisme pasar tersebut secara eksplisit dikaitkan dengan pasar valuta asing sebagai tempat berbagai mata uang diperdagangkan (Hasanah et al., 2020). Selain mekanisme pasar, kajian ekonomi juga mengakui peran otoritas moneter dalam rezim tertentu: variasi sistem kurs, misalnya tetap versus mengambang, menjelaskan derajat intervensi bank sentral atau pemerintah terhadap pembentukan kurs (Efrinal, 2020; Rifai et al., 2017; Saragih et al., 2023). Dengan demikian, ekonomi Islam—ketika membahas kurs—umumnya berbicara pada dua level sekaligus: (i) kurs sebagai harga relatif yang terbentuk di pasar (Khomariyah, 2021; Sebelum et al., 2021), dan (ii) kurs sebagai variabel yang dapat dipengaruhi oleh kerangka kebijakan moneter atau rezim nilai tukar (Efrinal, 2020; Ibrahim, 2012).

3.3 Cara Penyajian Kurs dan Terminologi Perubahan Kurs

Dalam praktik pasar, kurs dapat dinyatakan melalui dua model kuotasi yang sering disebut model Eropa (indirect quote) dan model Amerika (direct quote) (Indarwati, 2021). Selain cara kuotasi, praktik pertukaran valas juga mengenal dua harga transaksi utama: kurs beli (bid)—harga ketika dealer (bank atau money changer) bersedia membeli valuta asing—dan kurs jual (offer)—harga ketika dealer bersedia menjual valuta asing. Selisihnya menjadi keuntungan dealer (Indarwati, 2021). Literatur lain yang membahas praktik kurs di perbankan syariah juga menggunakan istilah kurs jual dan kurs beli dalam pengertian harga bank menjual versus membeli valuta asing (Puspasari, 2023), konsisten dengan pembedaan bid–offer tersebut (Indarwati, 2021; Puspasari, 2023).

Perubahan nilai tukar lazim dijelaskan dengan terminologi apresiasi (penguatan nilai mata uang domestik) dan depresiasi (pelemahan) (Nurokhmawati & Pardi, 2022; Sabrina et al., 2021). Terminologi ini menjadi penting dalam analisis dampak ekonomi, misalnya ketika depresiasi rupiah dikaitkan dengan meningkatnya biaya impor bahan baku atau alat produksi dan implikasi terhadap kinerja perusahaan (Hanifah & Pantas, 2022; Sebelum et al., 2021). Dengan kata lain, istilah apresiasi–depresiasi adalah bahasa standar untuk membaca dinamika kurs sebagai variabel ekonomi sekaligus faktor risiko (risk factor) yang relevan bagi aktivitas bisnis dan keuangan (Hanifah & Pantas, 2022; Nurokhmawati & Pardi, 2022).

3.4 Prinsip Umum Ekonomi Islam terkait Kurs: Stabilitas Nilai Uang, Keadilan, dan Pencegahan Distorsi

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa stabilitas nilai uang atau mata uang dipandang sebagai tujuan penting dalam kerangka Islam, karena Islam menekankan kejujuran dan keadilan dalam interaksi antarmanusia (Indarwati, 2021). Penegasan serupa muncul dalam kajian kebijakan moneter syariah: stabilitas nilai mata uang diposisikan sebagai prioritas atau aturan yang berdampak besar terhadap kehidupan perekonomian karena uang menentukan nilai dan harga barang atau jasa (Andriana et al., 2021). Dengan demikian, pembahasan kurs dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada definisi "harga mata uang", tetapi juga memasukkan dimensi normatif bahwa ketidakstabilan kurs dapat merusak keadilan pertukaran dan mengganggu tertib muamalah (Andriana et al., 2021; Indarwati, 2021).

Pada level historis-institusional, literatur kebijakan moneter Islam menyebut adanya peran lembaga publik—misalnya Baitul Maal—pada masa Islam awal yang menjalankan fungsi mirip bank sentral, termasuk menerbitkan uang dan menjaga stabilitas nilainya (Sukmawati et al., 2020). Hal ini menguatkan argumen bahwa stabilitas nilai uang dan implikasinya pada kurs dipahami sebagai bagian dari tata kelola moneter dalam tradisi Islam, bukan sekadar isu teknis pasar (Andriana et al., 2021; Sukmawati et al., 2020).

3.5 Perspektif Sejarah: Dinar–Dirham, Bimetal, dan Pelajaran bagi Konsep Stabilitas Kurs

Beberapa rujukan menyatakan bahwa pada masa Rasulullah saw. digunakan standar bimetal (bimetallic standard) emas dan perak, yaitu dinar dan dirham (Sukmawati et al., 2020). Literatur tersebut juga menyebut bahwa nilai tukar emas–perak pada periode itu relatif stabil dengan rasio kurs dirham–dinar 1:10, meskipun stabilitas dapat terganggu ketika terjadi ketidakseimbangan supply–demand (Sukmawati et al., 2020). Bahkan disebutkan adanya variasi historis, misalnya pada masa Bani Umayyah rasio 1:12 dan masa Abbasiyah sekitar 1:15, serta fluktuasi yang lebih jauh pada masa lain, yakni 1:35–1:50, yang dikaitkan dengan instabilitas dan fenomena bad coins out of circulation—yang disebut sebagai hukum Gresham dalam literatur konvensional (Sukmawati et al., 2020). Klaim rasio-rasio ini juga muncul dalam pembahasan lain tentang stabilitas moneter syariah (Bangun et al., 2023).

Dari sudut pandang sintesis, rangkaian argumen tersebut menunjukkan dua hal yang sama-sama penting bagi ekonomi Islam: (i) orientasi normatif untuk mencari uang yang lebih stabil nilainya, sering diasosiasikan dengan emas–perak (Bangun et al., 2023; Sukmawati et al., 2020), dan (ii) pengakuan bahwa bahkan dalam sistem berbasis komoditas pun kurs dapat berfluktuasi jika terjadi gangguan keseimbangan pasar (Sukmawati et al., 2020). Karena itu, "stabilitas kurs" dalam ekonomi Islam tampil sebagai tujuan kebijakan dan etika, bukan klaim bahwa fluktuasi mustahil terjadi (Andriana et al., 2021; Sukmawati et al., 2020).

3.6 Kurs dalam Ranah Fikih Muamalah: Konsep Al-Sharf

3.6.1 Definisi Al-Sharf dan Relevansinya terhadap Kurs

Dalam fikih muamalah, pertukaran mata uang dikenal sebagai al-sharf, yakni jual beli valuta asing atau uang dengan uang (Muzakki, 2024; Nuryani et al., 2021). Al-sharf dipandang muncul karena kebutuhan konversi mata uang dalam lalu lintas perdagangan internasional yang mendorong permintaan–penawaran valas (Nuryani et al., 2021), sehingga kurs (nilai tukar) menjadi parameter yang melekat pada transaksi (Muzakki, 2024; Nuryani et al., 2021). Karena kurs dapat berubah mengikuti kondisi perekonomian dan pasar, transaksi valas juga dipahami berisiko disalahgunakan untuk spekulasi, sehingga etika dan batas syariahnya menjadi fokus pembahasan (Nuryani et al., 2021; Restuti & Cahya, 2023).

3.6.2 Ketentuan Syariah: Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002

Rujukan yang tersedia menegaskan bahwa praktik jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, dan kesesuaian praktik perbankan syariah dirujukkan pada Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) (Muzakki, 2024; Wulansari & Aziz, 2019). Di antara ketentuannya adalah: transaksi tidak untuk spekulasi atau untung-untungan; dilakukan karena kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga; jika mata uang sejenis harus sama nilainya dan dilakukan tunai atau serah-terima langsung (taqabudh); sedangkan jika berlainan jenis harus dilakukan tunai dengan kurs yang berlaku saat transaksi (Lisdawami, 2021; Wulansari & Aziz, 2019). Literatur analisis hukum ekonomi Islam di Indonesia juga menegaskan garis besar yang sama: transaksi valas dibolehkan selama dilakukan tunai dan menggunakan kurs saat transaksi, serta pihak-pihak melakukan serah-terima mata uang pada saat yang sama (Lisdawami, 2021; Wulansari & Aziz, 2019).

Sintesis dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kurs (exchange rate) diakui sebagai "harga" yang sah dalam pertukaran mata uang yang berlainan jenis, tetapi cara mengunci dan merealisasikan kurs harus menghindari riba (misalnya tambahan pada pertukaran sejenis), gharar (ketidakjelasan), dan maysir atau spekulasi (Lisdawami, 2021; Rizal & Humaidi, 2019). Dengan demikian, definisi kurs sebagai "harga mata uang dalam mata uang lain" (Mary et al., 2021; Saragih et al., 2023; Sebelum et al., 2021) diterima, namun praktik pertukarannya diwajibkan memenuhi disiplin akad al-sharf (Muzakki, 2024; Wulansari & Aziz, 2019).

3.7 Jenis Transaksi Valas: Spot versus Derivatif dan Evaluasi Praktik Forex Trading

Dalam studi kasus layanan valas pada bank syariah, disebutkan bahwa transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi spot saja, sedangkan forward, swap, dan option tidak diperbolehkan. Kesimpulan kepatuhan syariahnya dikaitkan dengan pemenuhan Fatwa DSN-MUI No. 28 (Muzakki, 2024). Hal ini menunjukkan penerjemahan praktis dari prinsip taqabudh (tunai atau serah-terima) yang ditekankan dalam literatur fikih al-sharf (Lisdawami, 2021; Nuryani et al., 2021).

Kajian lain yang secara spesifik membahas trading forex daring menilai bahwa praktik tersebut bermasalah dari perspektif syariah karena cenderung mengandung spekulasi atau gambling dan unsur gharar, selain isu biaya (fee) dan transaksi yang tidak memenuhi prinsip serah-terima dalam majelis akad (Lisdawami, 2021; Ratna & Siregar, 2018). Sejalan dengan itu, kajian etika pertukaran valas menekankan bahwa pertukaran valas semestinya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan yang dapat memicu distorsi seperti bubble economy, terutama dalam praktik derivatif (Restuti & Cahya, 2023). Dengan demikian, ekonomi Islam membedakan secara tegas antara: (i) pertukaran valas yang dibutuhkan untuk transaksi riil dan dilakukan sesuai ketentuan al-sharf, dan (ii) praktik perdagangan valas yang bertumpu pada spekulasi dan kontrak yang tidak memenuhi etika atau ketentuan serah-terima (Ratna & Siregar, 2018; Restuti & Cahya, 2023).

3.8 Manajemen Risiko Kurs dalam Keuangan Islam: Lindung Nilai Syariah

Sumber yang tersedia menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan Islam mengembangkan pendekatan lindung nilai syariah (Islamic hedging atau al-tahawwut al-Islamiy) untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan pergerakan kurs (Hudaya et al., 2022). Kajian komparatif Indonesia–Malaysia mencontohkan struktur lindung nilai yang mengacu pada janji (wa'ad) dan pertukaran mata uang yang merujuk kurs saat ini untuk mengurangi paparan fluktuasi (Hudaya et al., 2022). Sementara itu, kajian tentang hedging dalam industri keuangan Islam menyatakan adanya pedoman implementasi Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 dan menyebutkan beberapa instrumen atau struktur—misalnya Islamic Foreign Exchange Forward berbasis wa'ad dan tawarruq; currency rate swap berbasis murabahah atau qard—yang dipahami sebagai upaya mitigasi risiko yang dinilai sejalan dengan maqashid syariah (perlindungan terhadap kekayaan) (Lutfi & Muhtadi, 2022).

Sintesis kedua sumber ini menunjukkan bahwa, sekalipun transaksi spekulatif dilarang, mitigasi risiko kurs dapat diposisikan sebagai kebutuhan manajemen risiko yang dibolehkan apabila struktur akad dan tujuannya memenuhi prinsip syariah (Hudaya et al., 2022; Lutfi & Muhtadi, 2022).

3.9 Kebijakan Kurs dan Rezim Nilai Tukar dalam Perspektif Islam

Literatur yang dirujuk menyatakan bahwa kebijakan nilai tukar dalam Islam dapat dipahami cenderung membiarkan kurs mengikuti keseimbangan pasar, namun pemerintah tetap harus mengambil kebijakan bila terjadi gangguan terhadap keseimbangan tersebut. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab menstabilkan nilai tukar dan mencegah spekulasi mata uang yang dapat memicu gejolak atau krisis nilai tukar (Ibrahim, 2012). Argumen ini konsisten dengan penekanan umum bahwa stabilitas nilai uang adalah prioritas moneter Islam (Andriana et al., 2021; Indarwati, 2021).

Pada tataran rezim, sumber-sumber yang tersedia menginventarisasi berbagai sistem nilai tukar, misalnya sistem standar emas, kurs tetap, pengawasan devisa, tambatan, dan kurs mengambang (floating) (Saragih et al., 2023), serta klasifikasi fixed exchange rate, free floating, managed float, dan pegged exchange rate (Efrinal, 2020). Literatur lain yang mengulas ekonomi Indonesia menyebut bahwa sejak Agustus 1998 Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang bebas (Rifai et al., 2017). Meskipun klasifikasi rezim tersebut bersifat ekonomi umum, literatur ekonomi Islam menggunakannya sebagai konteks untuk menilai bagaimana stabilitas kurs dapat dijaga dan kapan intervensi diperlukan untuk melindungi kemaslahatan, misalnya mencegah spekulasi dan instabilitas (Andriana et al., 2021; Ibrahim, 2012).

3.10 Implikasi Kurs bagi Aktivitas Ekonomi dan Sektor Keuangan Syariah

Karena kurs merefleksikan harga relatif mata uang, perubahan kurs memiliki konsekuensi terhadap biaya dan keputusan ekonomi. Sejumlah rujukan menekankan bahwa pelemahan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor bahan baku atau peralatan sehingga memengaruhi biaya produksi dan pada akhirnya dapat berimplikasi terhadap kinerja perusahaan dan pasar, termasuk pasar saham (Hanifah & Pantas, 2022; Sebelum et al., 2021). Literatur lain menegaskan bahwa depresiasi kurs dapat menjadi sinyal yang dicermati investor; misalnya depresiasi rupiah terhadap dolar diasosiasikan dengan memburuknya prospek perekonomian dalam persepsi investor (Sebelum et al., 2021). Di sisi perbankan, fluktuasi kurs juga dapat menjadi perhatian karena dapat menghasilkan pendapatan berbasis fee atau selisih kurs, namun sekaligus mencerminkan pentingnya stabilitas nilai uang sebagai tujuan sistem moneter Islam (Andriana et al., 2021; Indarwati, 2021).

________________________________________

4. Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, kurs (nilai tukar) tetap dipahami sebagai harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang negara lain—yakni perbandingan nilai dua mata uang atau quotation harga pertukaran (Khomariyah, 2021; Mary et al., 2021; Saragih et al., 2023; Sebelum et al., 2021). Namun, ekonomi Islam menambahkan dimensi normatif dan fikih yang membedakannya dari pendekatan konvensional.

Pertama, pertukaran mata uang harus dilakukan melalui akad al-sharf sesuai ketentuan syariah: tunai (taqabudh), menggunakan kurs saat transaksi, dan tidak untuk spekulasi (Lisdawami, 2021; Muzakki, 2024; Wulansari & Aziz, 2019). Kedua, aktivitas pertukaran mata uang diarahkan pada tujuan stabilitas nilai uang demi keadilan dan kemaslahatan (Andriana et al., 2021; Ibrahim, 2012; Indarwati, 2021). Ketiga, meskipun transaksi spekulatif dilarang, manajemen risiko kurs melalui instrumen lindung nilai syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah diperbolehkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan sesuai maqashid syariah (Hudaya et al., 2022; Lutfi & Muhtadi, 2022).

Sintesis ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang kurs sebagai variabel ekonomi yang sah dan diperlukan untuk transaksi riil lintas negara (Nuryani et al., 2021; Sebelum et al., 2021), tetapi menuntut agar: (i) stabilitas nilai uang dijaga demi keadilan muamalah (Andriana et al., 2021; Indarwati, 2021), dan (ii) aktivitas pertukaran mata uang tunduk pada disiplin akad al-sharf serta etika antispeculasi (Lisdawami, 2021; Restuti & Cahya, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Andriana, S., Ermawati, E., & Pakawaru, I. (2021). Pengaruh nilai tukar dan harga terhadap volume ekspor crude palm oil (CPO) PT. Letawa 2017–2019. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 183–200. https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i2.76.183-200

Bangun, P., Ovami, D. C., & Jayusman, S. F. (2023). Analisis determinan indeks harga saham pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 23(2). https://doi.org/10.30596/16612

Efrinal. (2020). Pengaruh indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah dan repo rate terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia periode 2015–2018. Akrual Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2(1), 91–105. https://doi.org/10.34005/akrual.v2i1.1046

Hanifah, I. N., & Pantas, P. E. (2022). Pengaruh indikator makroekonomi terhadap volume perdagangan sukuk ritel di Indonesia. Etihad Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 99–114. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i2.4355

Hasanah, M., Al-Mustofa, M. U., & Herianingrum, S. (2020). An empirical analysis macroeconomics on Islamic mutual funds in Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia, 6(1), 95–101. https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3539

Hudaya, F., Setiawan, J. S., & Yusuf, M. (2022). Pengaruh nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap indeks saham syariah Indonesia tahun 2015–2019. Neraca, 17(2), 96–126. https://doi.org/10.48144/neraca.v17i2.722

Ibrahim, Z. (2012). Sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592

Indarwati, S. (2021). Benarkah suku bunga memengaruhi volatilitas pasar saham syariah? Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(1), 56. https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2780

Khomariyah, N. (2021). Tinjauan fluktuasi indeks saham syariah Indonesia (ISSI) perspektif makro ekonomi. Jurnal Akuntansi, 10(1), 75–85. https://doi.org/10.37932/ja.v10i1.195

Lisdawami, I. M. (2021). Pengaruh kurs, inflasi dan indeks produksi industri terhadap Jakarta Islamic Index periode 2010–2019. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 90–114. https://doi.org/10.36420/ju.v7i1.4925

Lutfi, Ach. F., & Muhtadi, R. (2022). Mampukah kurs berdampak terhadap indeks saham syariah Indonesia? Kajian empiris selama pandemi tahun 2020–2021. Iqtisadie Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 2(2), 187–203. https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i2.284

Mary, H., Octaviani, A. E., Sari, L., Elfiswandi, E., & Zefriyenni, Z. (2021). Dampak perubahan kurs rupiah, laju inflasi dan fluktuasi kurs valuta asing pada performa indeks harga saham syariah Indonesia (ISSI). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2(5), 573–580. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i5.468

Muzakki, L. A. (2024). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang asing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2016–2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 29. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12314

Nurokhmawati, & Pardi, P. (2022). Indeks saham syariah Indonesia saat pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 888. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3623

Nuryani, A., Marwanto, O., & Ratnawati, T. (2021). Analisis harga saham syariah Indonesia Jakarta Islamic Index masa sebelum dan saat Covid-19. Jea17 Jurnal Ekonomi Akuntansi, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.30996/jea17.v6i1.5219

Puspasari, C. D. (2023). Pengaruh variabel makroekonomi dan kapitalisasi pasar terhadap return on equity (ROE) saham syariah (studi pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2017–2021). Jurnal Muamalat Indonesia, 3(2). https://doi.org/10.26418/jmi.v3i2.65394

Ratna, R., & Siregar, P. A. (2018). Eksternal dan internal dalam menentukan non performing financing pada perbankan syariah. Jurnal At-Tabayyun: Hukum Umum dan Hukum Agama, Ekonomi, dan Pendidikan, 1(1), 88–112. https://doi.org/10.62214/jat.v1i1.16

Restuti, D. P., & Cahya, B. T. (2023). Analisis return reksa dana syariah berdasarkan domestic macroeconomics dan foreign macroeconomics. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 12(1), 1–18. https://doi.org/10.33059/jmk.v12i1.6066

Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis pengaruh kurs rupiah, laju inflasi, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekspor terhadap total pembiayaan perbankan syariah dengan dana pihak ketiga sebagai variabel moderating. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 13. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27

Rizal, F., & Humaidi, M. N. (2019). Dampak makroekonomi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 300–328. https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1800

Sabrina, I., Yenti, F., & Husni, A. (2021). Pengaruh variabel ekonomi makro nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 52. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3268

Saragih, F., Harahap, R. D., Marpaung, M., & Iskandar, W. (2023). Analisis pengaruh PDB, kurs dan NPF terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.11085

Sebelum, M., Covid, D. S., Nuryani, A., Marwanto, O., & Ratnawati, T. (2021). Jea17 Jurnal Ekonomi Akuntansi, 6(1). https://doi.org/10.30996/jea17.v6i1

Sukmawati, U. S., Kusnadi, I. H., & Ayuni, S. (2020). Pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham syariah pada Jakarta Islamic Index yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2015–2019. Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora, 6(2), 54–69. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.338

Wulansari, D. A., & Aziz, A. (2019). Pengaruh inflasi, nilai tukar, BI rate dan financing to deposit ratio (FDR) terhadap tabungan mudharabah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia tahun 2014–2018. Malia (Terakreditasi), 11(1), 51–64. https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1727