01017 - Kredit dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Pinjaman Berbunga, Qard, dan Jual-Beli Tangguh

Credit in the Perspective of Islamic Economics: Between Interest-Based Loans, Qard, and Deferred Sale

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kredit dalam perspektif ekonomi Islam secara komparatif terhadap sistem konvensional. Kredit dalam sistem konvensional dipahami sebagai fasilitas pinjaman dengan kewajiban pengembalian beserta bunga, sedangkan dalam ekonomi Islam konsep tersebut tidak tunggal maknanya. Setidaknya terdapat dua rumpun transaksi yang relevan, yakni pinjaman (qard) dan jual-beli dengan pembayaran tangguh (bay' muajjal). Kajian ini menelaah dasar normatif larangan riba, klasifikasi jenis-jenis riba yang berkaitan dengan kredit, perbedaan pendapat ulama (ikhtilaf) mengenai status bunga bank, serta batas kebolehan biaya administrasi pada fasilitas pinjaman. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) berbasis analisis literatur fiqh muamalah dan penelitian kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kredit berbasis bunga berpotensi masuk dalam kategori riba al-qard karena mengandung tambahan atas pokok yang dipersyaratkan. Alternatif yang ditawarkan ekonomi Islam adalah qard hasan dan pembiayaan berbasis akad jual-beli, sewa, atau kemitraan. Meski demikian, kajian juga mendokumentasikan adanya ikhtilaf ulama dan isu substance over form pada sebagian produk keuangan Islam kontemporer.

Kata Kunci: kredit, riba, qard, ekonomi Islam, bunga bank, bay' muajjal

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of credit from the perspective of Islamic economics in comparison with the conventional system. Credit in the conventional system is understood as a loan facility with an obligation to repay along with interest, whereas in Islamic economics the concept carries multiple meanings. At least two categories of transactions are relevant: loans (qard) and deferred-payment sales (bay' muajjal). This study reviews the normative basis for the prohibition of riba, the classification of riba types related to credit, scholarly disagreements (ikhtilaf) regarding the status of bank interest, and the permissible limits of administrative fees on loan facilities. The method employed is library research based on the analysis of fiqh muamalah literature and contemporary studies. The findings indicate that interest-based credit potentially falls under the category of riba al-qard, as it involves a stipulated increment over the principal. The alternatives offered by Islamic economics are qard hasan and financing based on contracts of sale, lease, or partnership. Nevertheless, the study also documents scholarly disagreements and substance-over-form issues in certain contemporary Islamic financial products.

Keywords: credit, riba, qard, Islamic economics, bank interest, bay' muajjal

________________________________________

1. Pendahuluan

Kredit merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem keuangan modern. Dalam definisi yang lazim digunakan, kredit dipahami sebagai fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian beserta bunga. Definisi ini mencerminkan konstruksi kredit dalam kerangka perbankan konvensional yang menempatkan bunga sebagai "harga" atas penggunaan dana pinjaman.

Namun demikian, seiring berkembangnya keuangan Islam secara global, pertanyaan mengenai status kredit berbunga dalam perspektif syariah menjadi semakin relevan untuk dikaji secara akademis. Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai transaksi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pinjaman dan jual-beli, yang tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan konsep konvensional.

Artikel ini bertujuan menguraikan konsep kredit dalam perspektif ekonomi Islam secara sistematis, meliputi: (1) perbedaan antara kredit konvensional dan konsep kredit dalam ekonomi Islam; (2) prinsip pinjaman (qard) dalam Islam; (3) dasar normatif larangan riba yang berkaitan dengan kredit berbunga; (4) klasifikasi jenis riba yang relevan; (5) pembedaan antara pinjaman dan jual-beli kredit; (6) batas kebolehan biaya administrasi; serta (7) dokumentasi ikhtilaf ulama mengenai status bunga bank.

________________________________________

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data dikumpulkan dari literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah bereputasi, dan penelitian kontemporer yang berkaitan dengan topik kredit, riba, qard, dan keuangan Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memetakan persamaan dan perbedaan pandangan dari berbagai sumber, kemudian disintesiskan untuk menghasilkan rumusan konseptual yang komprehensif.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kredit Konvensional vs. "Kredit" dalam Ekonomi Islam

Dalam praktik ekonomi modern—terutama dalam kerangka perbankan konvensional—kredit lazim dipahami sebagai pemberian uang (atau yang dipersamakan) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian, dengan kewajiban mengembalikan dalam jangka waktu tertentu disertai bunga; definisi ini juga tercermin dalam penjelasan mengenai kredit dan bunga pada konteks perbankan/kelembagaan keuangan sebagaimana dikutip dalam pembahasan credit dan interest pada literatur yang merujuk pada ketentuan hukum perbankan Indonesia (Armia, 2019), serta uraian bahwa bank konvensional memberikan pinjaman dan memperoleh pendapatan dari bunga atas pinjaman tersebut (Ahmad et al., 2022). Dalam kerangka ini, bunga pinjaman diposisikan sebagai "harga" atau remunerasi yang harus dibayar debitur atas fasilitas pinjaman (credit/loan) (Ahmad et al., 2022), sejalan dengan karakterisasi bahwa fungsi fundamental bank konvensional adalah lending money and returning it with interest (Tohari, 2019).

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, istilah "kredit" tidak tunggal maknanya, karena dapat merujuk pada setidaknya dua rumpun transaksi yang berbeda: (i) utang-piutang/pinjaman (qarḍ/qard); dan (ii) jual-beli dengan pembayaran tangguh (jual-beli kredit/bay' muajjal). Literatur tentang credit in Islamic economic perspective merumuskan kredit (dalam konteks muamalah) sebagai hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada saat diminta atau di masa depan, karena penyerahan barang dilakukan sekarang (Armia, 2019). Pada saat yang sama, literatur fiqh muamalah menekankan bahwa akad pinjaman (qard) pada prinsipnya adalah pinjaman yang dikembalikan tanpa tambahan yang dipersyaratkan (Asni & Sulong, 2019; Sulong, 2018). Dengan demikian, definisi kredit sebagai "pinjaman dengan kewajiban pengembalian beserta bunga" adalah definisi yang tepat untuk kredit berbasis bunga dalam sistem konvensional (Ahmad et al., 2022; Armia, 2019), namun tidak sejalan dengan prinsip dasar pinjaman dalam ekonomi Islam bila "bunga" tersebut merupakan tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang (Asni & Sulong, 2019; Sulong, 2018).

3.2 Pinjaman (Qarḍ/Qard) dalam Ekonomi Islam: Prinsip Pengembalian Tanpa Tambahan

Dalam fiqh muamalah, qard dipahami sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan kepada pemberi pinjaman, dan dalam model idealnya (sering dirujuk sebagai qarḍ ḥasan) pengembalian tersebut sebatas pokok tanpa syarat keuntungan bagi pemberi pinjaman (Asni & Sulong, 2019; Mukhlısın, 2023). Penegasan bahwa qard adalah pinjaman yang "needs to be repaid … without any additional payment or charges" muncul eksplisit dalam analisis transaksi pay later berbasis teori qard (Asni & Sulong, 2019). Sejalan dengan itu, kajian mengenai pembiayaan/loan dalam konteks perbankan Islam dan restrukturisasi pembiayaan menegaskan bahwa loans in Islam didasarkan pada prinsip qarḍ ḥasan, yakni "lending without profit or interest" (Mukhlısın, 2023).

Kaidah fiqh yang sangat sering digunakan untuk membedakan pinjaman yang sah dan yang mengandung riba adalah: "setiap pinjaman yang menarik manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba" (kullu qarḍ jarra manfa'atan fahuwa ribā). Kaidah ini dikutip sebagai dasar dalam menilai biaya/tambahan pada transaksi pinjaman, termasuk dalam kajian SPL/PayLater (Asni & Sulong, 2019), panduan profit-taking dari perspektif fiqh muamalah (Calder, 2020), serta analisis manfaat/benefit dalam e-wallet yang diposisikan sebagai utang (qard) (Abozaid, 2022). Karena itu, apabila sebuah fasilitas pinjaman mensyaratkan tambahan atas pokok (baik dinamai bunga, biaya layanan persentase, atau benefit lain yang melekat pada pokok utang), maka tambahan tersebut berisiko diklasifikasikan sebagai riba al-qard (riba dalam transaksi utang) (Abozaid, 2022; Asni & Sulong, 2019).

3.3 Bunga pada Kredit sebagai Riba: Dasar Normatif dan Karakter Ekonominya

3.3.1 Riba sebagai "Tambahan/Kelebihan" dalam Transaksi Utang

Beberapa rujukan mendefinisikan riba secara etimologis sebagai "increase/excess/addition" (Abozaid, 2013), dan dalam praktiknya digambarkan sebagai pengembalian utang melebihi pokok, misalnya meminjam 100 lalu diminta kembali 120, atau contoh pinjaman uang yang mensyaratkan pengembalian lebih besar dari pokok pada tanggal tertentu (Abozaid, 2013). Definisi riba juga dipaparkan sebagai unjustified increment dalam aktivitas pinjam-meminjam, dibayar di atas jumlah pinjaman, baik disyaratkan pemberi pinjaman maupun diberikan peminjam (Fasa et al., 2019). Dengan kerangka ini, bunga kredit yang merupakan tambahan atas pokok—ditetapkan di depan atau melekat pada tenor—secara konseptual bersesuaian dengan riba sebagai tambahan tanpa 'iwadh (kompensasi yang sah) dalam pinjaman (Abozaid, 2013, 2022; Fasa et al., 2019).

3.3.2 Dalil Umum: "Allah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba"

Literatur tentang muamalah dan produk keuangan Islam secara konsisten mengutip prinsip normatif bahwa Al-Qur'an menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (sering dirujuk pada QS. al-Baqarah: 275), dan ini digunakan sebagai pembeda antara keuntungan dari perdagangan versus keuntungan dari pinjaman berbunga (Calder, 2020; Marlina et al., 2023; Tohari, 2019). Misalnya, kajian profit-taking menegaskan bahwa tambahan dari aktivitas pinjaman boleh terlihat sebagai "profit" bagi pemberi pinjaman, tetapi dalam Islam ia dikategorikan sebagai usury/riba yang dilarang; sedangkan tambahan harga dalam jual beli barang adalah profit yang pada dasarnya dibolehkan (Calder, 2020). Penegasan bahwa Islam menghindari riba (ribā) dan merujuk pada QS. 2:275–79 sebagai basis pembedaan sistem keuangan Islam dari konvensional juga dibahas dalam studi sosiologi tentang "halalization" dan pasar modern (Tohari, 2019).

Dengan demikian, kredit berbasis bunga—yakni pinjaman dengan tambahan yang dipersyaratkan atas pokok—secara langsung beririsan dengan definisi riba sebagai tambahan atas pokok utang yang tidak sah (Abozaid, 2013, 2022; Fasa et al., 2019). Hal inilah yang menjadi alasan kesimpulan penelitian terhadap beberapa produk kredit digital (misalnya "pay later") bahwa biaya/charges pada skema tersebut dipandang sebagai bentuk riba sehingga tidak sesuai teori qard (Asni & Sulong, 2019).

3.4 Jenis-Jenis Riba yang Relevan dengan Kredit

Beberapa rujukan membagi riba secara garis besar menjadi riba dalam pinjaman/utang dan riba dalam jual-beli/pertukaran (Asni & Sulong, 2019). Dalam pembagian yang lebih rinci, riba dapat diklasifikasi menjadi:

1. Riba dalam pinjaman (loan-related), misalnya riba al-qard dan riba al-jahiliyyah; dan

2. Riba dalam jual beli/pertukaran (trading-related), misalnya riba al-nasi'ah dan riba al-fadhl.

Dalam konteks kredit sebagai pinjaman uang, riba yang paling langsung adalah riba al-qard, yaitu ketika pengembalian pinjaman disyaratkan lebih (lebih baik kualitasnya atau lebih besar nominalnya) daripada pokok, serta ketika ada tambahan manfaat/benefit yang disepakati/ditetapkan pada saat akad pinjaman (Abozaid, 2022). Dalam konteks kredit yang berkaitan dengan penundaan waktu pembayaran, literatur juga menempatkan unsur "tambahan karena penangguhan" sebagai ciri riba yang terkait penundaan (nasi'ah) (Siyanbola, 2013), dan bahkan definisi riba sebagai "credit and unauthorized sales transactions" yang menyebabkan satu pihak memperoleh peningkatan kompensasi juga ditampilkan dalam diskusi definisional riba di konteks perbankan (Omar & Sari, 2019). Oleh karena itu, fasilitas kredit yang menambah kewajiban peminjam seiring waktu (melalui bunga, denda keterlambatan yang bersifat tambahan atas pokok, atau biaya yang melebihi biaya riil layanan pinjaman) dipersoalkan karena berpotensi masuk riba qard/utang (Abozaid, 2022; Asni & Sulong, 2019; Fasa et al., 2019).

3.5 Apakah Semua "Kredit" Dilarang? Pembedaan Penting: Pinjaman vs. Jual-Beli Kredit

Ekonomi Islam tidak menolak konsep pembayaran tangguh secara mutlak. Literatur fiqh muamalah menekankan bahwa transaksi jual-beli pada dasarnya dibolehkan selama tidak mengandung riba, maysir, dan gharar (Armia, 2019). Dalam konteks ini, "kredit" sebagai jual-beli dengan pembayaran ditangguhkan dipahami berbeda dari "kredit" sebagai pinjaman uang berbunga (Armia, 2019; Calder, 2020). Secara prinsip, Islam membolehkan memperoleh keuntungan melalui aktivitas jual-beli (misalnya margin dalam penjualan barang) tetapi melarang "profit-taking" dari lending yang menjelma sebagai riba (Calder, 2020; Marlina et al., 2023).

Namun, literatur juga mengingatkan adanya praktik yang "bernama jual-beli" tetapi substansinya mendekati pinjaman berbunga (rekayasa/hilah) dan karena itu menuai kritik (Armia, 2019; Handayani et al., 2021). Diskusi tentang produk-produk kontemporer dalam industri keuangan Islam menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa sebagian struktur pembiayaan (misalnya dominasi pembiayaan berbasis jual-beli kredit tertentu) dapat menjadi replika substansial dari utang berbunga, sehingga memunculkan kritik terkait kesesuaian "substance over form" (Firdaus, 2024; Handayani et al., 2021). Dengan demikian, pembedaan pinjaman (qard) vs. jual-beli kredit (bay' muajjal) adalah syarat analitis untuk menjawab "kredit menurut ekonomi Islam" secara tepat (Armia, 2019; Calder, 2020; Handayani et al., 2021).

3.6 Biaya Administrasi/Ujrah pada Transaksi Kredit: Batas "Biaya Riil" vs. Riba

Dalam diskusi kontemporer, beberapa rujukan menegaskan bahwa lembaga dapat mengenakan biaya layanan pada fasilitas pinjaman, tetapi dibatasi agar tidak menjadi tambahan keuntungan atas pokok pinjaman. Misalnya, kajian SPL merujuk standar yang menyatakan lembaga boleh mengenakan "wages" atas layanan pinjaman sebatas biaya langsung aktual, dan setiap tambahan di atas biaya aktual adalah terlarang (Asni & Sulong, 2019). Hal yang sejalan juga muncul dalam analisis diskonto bill of exchange yang mengutip resolusi lembaga fikih internasional bahwa fee atas layanan pinjaman dibolehkan dalam batas biaya aktual yang diperlukan, sedangkan setiap kenaikan di atas biaya aktual diklasifikasikan sebagai riba (Aidi, 2024).

Implikasinya bagi definisi kredit adalah: apabila "kredit" dipahami sebagai pinjaman, maka model yang paling aman secara prinsip adalah pengembalian pokok tanpa tambahan, sementara biaya administrasi (jika ada) harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai biaya layanan riil, bukan persentase yang bertambah seiring pokok/tenor sehingga menyerupai bunga (Aidi, 2024; Asni & Sulong, 2019).

3.7 Nuansa Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat) tentang Bunga Bank dan Riba

Sejumlah rujukan menegaskan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai status bunga bank (dan oleh implikasi, kredit berbunga). Kajian ushul fiqh tentang bunga bank konvensional menyatakan ulama terbagi menjadi yang mengharamkan karena menyamakan bunga bank dengan riba, yang membolehkan karena menganggap bunga bank berbeda dari riba, serta yang menilainya syubhat karena adanya kemiripan sekaligus perbedaan (Ahmad et al., 2022). Studi analisis konten terbaru juga mengidentifikasi tiga kelompok: (i) yang menilai bunga bank adalah riba, (ii) yang menilai bukan riba, dan (iii) yang mengambil posisi antara dua sistem perbankan (Anam et al., 2022). Literatur maqasid tentang larangan riba juga menegaskan bahwa perdebatan modern sering berpusat pada definisi operasional riba dan apakah bunga bank dapat dibedakan dari riba jahiliyah, dengan sebagian pandangan berusaha memisahkan keduanya (Hidayat et al., 2019), serta diskusi terminologis yang menyorot adanya perbedaan istilah "riba-free" dan "interest-free" dalam komunikasi modern (Setiawan, 2021).

Titik temu dari berbagai rujukan tersebut adalah: kredit berbunga berada pada area yang—menurut arus utama yang mengidentikkan tambahan atas pokok utang sebagai riba—dipandang bermasalah secara syariah, namun literatur juga mendokumentasikan adanya ikhtilaf di sebagian kalangan tentang penyamaan "interest" dengan riba (Ahmad et al., 2022; Anam et al., 2022; Hidayat et al., 2019).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan sintesis dari berbagai rujukan yang dikaji, "kredit" dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan secara lebih presisi melalui dua pembedaan pokok sebagai berikut.

Pertama, jika "kredit" berarti pinjaman (qard/qarḍ): kredit/pinjaman adalah pemberian dana yang wajib dikembalikan, dan pada prinsip qard, pengembalian tidak boleh disyaratkan ada tambahan di atas pokok (tidak ada bunga/charges yang menjadi keuntungan atas pokok) (Asni & Sulong, 2019; Mukhlısın, 2023). Tambahan manfaat yang disyaratkan pada pinjaman berkarakter riba (misalnya riba al-qard) (Abozaid, 2022; Asni & Sulong, 2019), sehingga definisi "pinjaman … beserta bunga" menggambarkan bentuk kredit yang dipersoalkan karena unsur riba (Abozaid, 2013; Fasa et al., 2019).

Kedua, jika "kredit" berarti jual-beli kredit (pembayaran tangguh): kredit dipahami sebagai hak/kewajiban pembayaran di masa depan karena barang diserahkan sekarang (Armia, 2019). Keuntungan yang lahir dari jual-beli dibedakan dari keuntungan dari pinjaman, karena prinsip normatif "jual beli dihalalkan, riba diharamkan" menjadi garis demarkasi (Calder, 2020; Marlina et al., 2023; Tohari, 2019). Meski demikian, struktur jual-beli kredit dapat menjadi kontroversial bila dipandang hanya mengganti istilah namun meniru substansi pinjaman berbunga, sehingga memunculkan kritik "replication" dan isu form-versus-substance (Firdaus, 2024; Handayani et al., 2021).

Dengan demikian, kalimat "fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian beserta bunga" secara konseptual paling dekat dengan kredit berbasis bunga dalam sistem konvensional (Ahmad et al., 2022; Armia, 2019). Dalam ekonomi Islam, bentuk tersebut umumnya dipersoalkan karena tambahan yang melekat pada pinjaman berkarakter riba, sementara alternatif yang ditonjolkan adalah (i) qard/qarḍ ḥasan (pinjaman kebajikan tanpa tambahan) atau (ii) pembiayaan berbasis akad jual-beli/sewa/kemitraan yang tidak menjadikan "uang melahirkan uang" melalui bunga pinjaman (Asni & Sulong, 2019; Calder, 2020; Marlina et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abozaid, A. (2013). Towards genuine Sharīʿah products with lessons of the financial crisis. Dalam Islamic finance (hlm. 222–233). https://doi.org/10.1515/9780748672370-014

Abozaid, A. (2022). Combining contracts together: An analysis from maqasid perspective. İslam Ekonomisi Dergisi, 2(2), 87–98. https://doi.org/10.55237/jie.1114287

Ahmad, A. A., Hashim, N. A., Arifah, R. N., & Nordin, N. (2022). An analysis of Shopee Pay Later transactions based on the Qard theory. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/15239

Aidi, A. (2024). Debt sale in Islamic banks and its contemporary applications: A comparative jurisprudential study. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 14(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i10/22939

Anam, E. A. K., Mohamad, A. B., & Yahaya, M. Z. (2022). Analysis of rationalization through restructuring of Islamic finance based on the Ihsan principle. Islamiyyat, 44(1), 41–51. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-4

Armia, M. S. B. (2019). Interest in Islam and cross religions. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 4(1), 1–13. https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.3

Asni, F., & Sulong, J. (2019). Analysis of the development of Islamic home financing history in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i6/6039

Calder, R. (2020). Halalization: Religious product certification in secular markets. Sociological Theory, 38(4), 334–361. https://doi.org/10.1177/0735275120973248

Fasa, M. I., Aviva, I. Y., Firmansah, Y., & Suharto, S. (2019). Controversy on riba prohibition: Maqashid Shariah perspective. International Journal of Islamic Economics, 1(02), 124. https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1804

Firdaus, Q. (2024). On digital rupiah and Islamic economy: A comparative analysis and ethics. Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance, 4(1), 33–53. https://doi.org/10.31958/ab.v4i1.10775

Handayani, O., Sulistiyono, A., & Muryanto, Y. T. (2021). The urgency of regulating fintech peer to peer lending sharia in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.036

Hidayat, A. W., Baharuddin, A. Z., & Fasa, M. I. (2019). Credit in the Islamic economic perspective. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 3(2), 211–234. https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.491

Marlina, L., Salafiyah, A. A., Fatoni, A., Nurismalatri, N., & Putra, P. (2023). Riba in Islamic economics and finance. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.224

Mukhlısın, M. (2023). Is bank interest ribâ? A content analysis. Journal of Islamic and South East Asian Finance and Accounting, 1(01), 1–13. https://doi.org/10.25077/jiseafa.1.01.1-13.2023

Omar, M. N., & Sari, N. M. (2019). Maqasid al-Shariah philosophy in monetary regime towards inclusive sustainable growth. International Journal of Islamic Economics, 1(02), 95. https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1802

Setiawan, R. A. (2021). Why an interest-free economy was instituted from early religious zeal? Australian Journal of Islamic Studies, 6(2), 31–48. https://doi.org/10.55831/ajis.v6i2.347

Siyanbola, T. T. (2013). Islamic banking as a panacea for economic instability in Nigeria. Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 1(3), 69–89. https://doi.org/10.12816/0003627

Sulong, J. (2018). Issues of shariah in Islamic loan in Malaysia: A review (hlm. 884–894). https://doi.org/10.15405/epsbs.2018.12.03.90

Tohari, C. (2019). The difference opinions analysis on conventional bank interest law according to Ushul Fiqh. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 17(1), 1. https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.795