01016 - Konvergensi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Empiris

Abstract

Economic convergence — the phenomenon where low per capita income countries tend to grow faster and approach the prosperity level of developed countries — is an important concept in development economics. This article examines how the principles and instruments of Islamic economics can explain the catch-up pathway through real sector-linked growth, equalization, and reduction of welfare disparities. Through a conceptual mapping approach and synthesis of empirical literature, this study identifies three main convergence channels in the Islamic economics framework: (1) real sector-based growth and risk discipline channels through prohibition of riba, trade orientation, asset-based transactions, and profit-and-loss sharing (PLS); (2) redistribution and empowerment channels through zakat, waqf, and Islamic microfinance; and (3) institutional channels encompassing shariah governance, fatwa standardization, human resource quality, and sustainability agenda. Empirical findings from Indonesia show a significant bidirectional relationship between Islamic banking financing and economic growth, although this relationship is context-dependent and not automatic. The study also identifies tensions between ideal and practice, including the dominance of non-PLS financing, governance weaknesses, and the tendency of products to replicate conventional instruments. The conclusion emphasizes that economic convergence in the Islamic economics perspective is most coherently understood as maqāṣid-based welfare convergence, not merely income per capita convergence.

Kata Kunci: konvergensi ekonomi, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharī'ah, profit-and-loss sharing, zakat, wakaf, perbankan syariah

Keywords: economic convergence, Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, profit-and-loss sharing, zakat, waqf, Islamic banking

________________________________________

Abstrak

Konvergensi ekonomi — fenomena di mana negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah cenderung tumbuh lebih cepat dan mendekati tingkat kemakmuran negara maju — merupakan konsep penting dalam ekonomi pembangunan. Artikel ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dan instrumen ekonomi Islam dapat menjelaskan jalur catch-up melalui pertumbuhan yang terhubung ke sektor riil, pemerataan, dan pengurangan kesenjangan kesejahteraan. Melalui pendekatan pemetaan konseptual dan sintesis literatur empiris, studi ini mengidentifikasi tiga kanal konvergensi utama dalam kerangka ekonomi Islam: (1) kanal pertumbuhan berbasis sektor riil dan disiplin risiko melalui larangan riba, orientasi perdagangan, transaksi berbasis aset, dan profit-and-loss sharing (PLS); (2) kanal redistribusi dan pemberdayaan melalui zakat, wakaf, dan mikrofinans Islam; serta (3) kanal kelembagaan yang mencakup tata kelola syariah, standardisasi fatwa, kualitas sumber daya manusia, dan agenda keberlanjutan. Temuan empiris dari Indonesia menunjukkan hubungan dua arah yang signifikan antara pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi, meskipun hubungan tersebut bersifat kontekstual dan tidak otomatis. Studi ini juga mengidentifikasi ketegangan antara ideal dan praktik, termasuk dominasi pembiayaan non-PLS, kelemahan tata kelola, dan kecenderungan produk mereplikasi instrumen konvensional. Simpulan menegaskan bahwa konvergensi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam paling koheren dipahami sebagai konvergensi kesejahteraan berbasis maqāṣid, bukan sekadar konvergensi pendapatan per kapita.

________________________________________

1. Pendahuluan

Konvergensi ekonomi merupakan salah satu topik sentral dalam ekonomi pembangunan yang merujuk pada fenomena di mana negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah cenderung tumbuh lebih cepat dan mendekati tingkat kemakmuran negara-negara maju. Konsep ini telah menjadi landasan berbagai kebijakan pembangunan internasional, sekaligus menjadi bahan perdebatan akademis yang produktif mengenai kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya proses catch-up tersebut.

Di tengah perkembangan pesat ekonomi dan keuangan Islam secara global, muncul pertanyaan yang relevan dan mendesak: bagaimana kerangka ekonomi Islam memandang dan menjelaskan proses konvergensi ekonomi? Pertanyaan ini semakin penting mengingat bahwa ekonomi Islam tidak hanya menawarkan instrumen keuangan alternatif, tetapi juga memuat tujuan etika-sosial yang komprehensif — seperti keadilan, pemerataan, dan falāḥ (kesejahteraan dunia-akhirat) — yang membedakannya secara fundamental dari paradigma ekonomi konvensional.

Sumber-sumber yang tersedia tidak secara eksplisit membahas teori konvergensi lintas-negara dalam kerangka ekonomi Islam, sehingga pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pemetaan konseptual: bagaimana tujuan (maqāṣid) dan instrumen ekonomi Islam dapat menjelaskan jalur catch-up melalui pertumbuhan yang terhubung ke sektor riil, pemerataan, dan pengurangan kesenjangan kesejahteraan (Bashir, 2010; Ishak et al., 2023; Vojtěch, 2015).

Pemetaan ini didasarkan pada argumen bahwa banyak rujukan menegaskan ekonomi dan keuangan Islam memuat tujuan etika-sosial — seperti keadilan dan pemerataan — selain tujuan ekonomi, sehingga ukuran "mendekati kemakmuran" tidak semata-mata direduksi menjadi pertumbuhan output (Ishak et al., 2023; Ryandono, 2018; Vojtěch, 2015). Bahkan, tujuan ekonomi Islam secara eksplisit dikaitkan dengan falāḥ sebagai tujuan primer, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada kepatuhan syariah dan dampak kesejahteraan yang lebih luas (Antonio, 2023; Bashir, 2010).

Artikel ini bertujuan untuk: pertama, memetakan konsep konvergensi ekonomi ke dalam kerangka ekonomi Islam; kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci ekonomi Islam yang relevan bagi proses catch-up; ketiga, menganalisis mekanisme konvergensi yang kompatibel dengan syariah; keempat, mengidentifikasi ketegangan antara ideal dan praktik; serta kelima, merumuskan sintesis kerangka konvergensi ekonomi yang koheren menurut ekonomi Islam.

________________________________________

2. Prinsip-Prinsip Kunci Ekonomi Islam yang Relevan bagi Proses Catch-Up

2.1 Larangan Riba dan Orientasi pada Perdagangan/Aktivitas Riil sebagai Basis Mobilisasi Sumber Daya

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa prinsip paling fundamental dalam keuangan Islam adalah larangan bunga/riba, serta klaim bahwa kekayaan seharusnya diperoleh melalui perdagangan dan investasi pada aset/aktivitas riil, bukan "uang dari uang" tanpa risiko (Askari et al., 2010; Bashir, 2010; Vojtěch, 2015). Kerangka ini dipertegas oleh argumen metodologis bahwa hubungan perdagangan versus bunga dipahami sebagai relasi terbalik: perdagangan dipandang "halal" sedangkan bunga "haram", dan bunga diposisikan sebagai penghambat aliran sumber daya ke aktivitas tradable (sektor riil) (Bashir, 2010; Choudhury & Harahap, 2012).

Bila dikaitkan dengan gagasan konvergensi — yakni negara miskin tumbuh lebih cepat — prinsip di atas menyediakan saluran konseptual yang signifikan. Percepatan pertumbuhan yang berkelanjutan diproyeksikan terjadi ketika pembiayaan dan akumulasi modal terikat pada proyek/aktivitas riil dan disiplin risiko, bukan sekadar ekspansi kredit berbasis utang yang memicu leverage berlebih (Askari et al., 2010; Bashir, 2010; Choudhury & Harahap, 2012). Klaim bahwa keuangan Islam menolak penciptaan utang melalui pinjam-meminjam langsung, menekankan transaksi berbasis aset, dan mendorong disiplin risiko melalui keterkaitan nasabah–pemberi dana–aset juga ditegaskan sebagai pembeda dari pembiayaan konvensional (Askari et al., 2010; Bashir, 2010; Vojtěch, 2015).

2.2 Risk-Sharing dan Profit-and-Loss Sharing (PLS) sebagai Mekanisme Keadilan dan Stabilitas

Berbagai sumber menjelaskan bahwa kontrak-kontrak utama — misalnya muḍārabah dan mushārakah — menempatkan hubungan pembiayaan pada skema bagi hasil dan pembagian risiko, dengan imbal hasil yang tidak boleh dijamin di muka (Rammal & Zurbruegg, 2007; Vojtěch, 2015). Literatur juga menegaskan bahwa keuangan Islam mempromosikan profit-and-loss sharing dan risk sharing sebagai cara yang lebih adil untuk penciptaan dan distribusi kekayaan serta untuk mendorong stabilitas dan kematangan ekonomi (Bashir, 2010; Vojtěch, 2015).

Dalam konteks konvergensi, PLS dapat dipahami sebagai mekanisme yang secara normatif mendorong pembiayaan kewirausahaan dan investasi produktif, sehingga memperbesar peluang negara/kelompok berpendapatan rendah untuk mempercepat pertumbuhan melalui penguatan basis produksi, bukan sekadar konsumsi berbasis utang (Bashir, 2010; Mubarrak, 2018; Vojtěch, 2015). Namun, beberapa rujukan juga mengingatkan adanya masalah implementasi PLS: studi tentang rasio bagi hasil dalam muḍārabah menekankan bahwa isu kunci bukan "kesetaraan tingkat return", melainkan fairness bagi deposan, dan bahkan menyatakan dua pertanyaan tentang kepuasan pembagian keuntungan dan kesetaraan return dijawab "negatif" (Ḥasan, 2010). Dengan demikian, jalur konvergensi berbasis PLS sangat bergantung pada desain kelembagaan dan tata kelola (Grais & Pellegrini, 2006; Ḥasan, 2010).

2.3 Keadilan Distributif, Maqāṣid, dan Tujuan Kesejahteraan sebagai "Konvergensi Kesejahteraan"

Beberapa sumber secara eksplisit menempatkan keuangan dan perbankan Islam sebagai instrumen untuk tujuan distribusi pendapatan/kekayaan dan kemaslahatan. Misalnya, terdapat pernyataan bahwa salah satu tujuan bank Islam adalah distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata, yang dapat dicapai antara lain melalui pembayaran zakat (Ishak et al., 2023), serta pandangan bahwa tujuan utama perbankan Islam mencakup distribusi pendapatan/kekayaan yang wajar dan kemajuan pembangunan ekonomi (Ryandono, 2018). Di tingkat tujuan yang lebih tinggi, ekonomi Islam dipaparkan menambahkan elemen ilahiah pada tujuan ekonomi: falāḥ sebagai tujuan primer, sehingga seluruh aktivitas ekonomi harus selaras dengan kehendak Tuhan agar kesuksesan dunia tidak mengorbankan kesuksesan akhirat (Antonio, 2023; Bashir, 2010).

Dengan demikian, "konvergensi" dalam perspektif ekonomi Islam dapat dipahami tidak hanya sebagai konvergensi pendapatan per kapita, tetapi juga sebagai konvergensi kesejahteraan: mendekatnya kondisi masyarakat miskin menuju kecukupan (pemenuhan kebutuhan) dan keadilan sosial melalui instrumen-instrumen yang ditujukan untuk mengurangi kemudaran dan memaksimalkan kemaslahatan (Fakhruddin et al., 2024; Mudzhar, 2022). Hal ini konsisten dengan pemakaian kaidah fikih oleh otoritas fatwa pada isu-isu ekonomi, misalnya kaidah dasar bahwa muamalat pada asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang, serta kaidah menghilangkan mudarat dan mendahulukan pencegahan mafsadah (Mudzhar, 2022), yang memberi ruang adaptasi kebijakan/instrumen ekonomi guna mencapai kemaslahatan publik.

________________________________________

3. Mekanisme Konvergensi yang Kompatibel Syariah: Kanal-Kanal Utama

3.1 Kanal Intermediasi Keuangan Islam → Sektor Riil → Pertumbuhan: Bukti Makro Indonesia

Beberapa studi empiris dalam sumber yang tersedia mengaitkan perkembangan pembiayaan bank syariah dengan kinerja makroekonomi, khususnya di Indonesia. Studi SVAR tentang dinamika perbankan syariah di Indonesia melaporkan bahwa guncangan kenaikan pembiayaan bank syariah direspons positif oleh pertumbuhan PDB, inflasi inti, dan aktivitas bisnis dengan jeda waktu, serta menyebut angka: ekspansi pembiayaan syariah 1 persen meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 0,06 persen (Sharia Banking Dynamics and the Macroeconomic Responses: Evidence from Indonesia, 2019). Studi yang sama juga menekankan bahwa kontribusi jangka pendek terbatas namun meningkat dalam jangka panjang melalui kanal daya beli masyarakat (Sharia Banking Dynamics and the Macroeconomic Responses: Evidence from Indonesia, 2019), yang memberikan narasi bahwa pembiayaan syariah dapat berperan dalam proses peningkatan kapasitas ekonomi — sebuah prasyarat bagi catch-up.

Selain itu, studi ARDL tentang Indonesia menemukan adanya hubungan signifikan jangka pendek dan jangka panjang antara perkembangan perbankan Islam dan pertumbuhan ekonomi, dengan relasi yang bersifat dua arah (bi-directional) dan tidak murni "supply-leading" maupun "demand-following" (Abduh & Omar, 2012). Jika konvergensi dipahami sebagai kecenderungan pertumbuhan lebih tinggi pada ekonomi yang "sedang mengejar", maka temuan dua arah ini relevan: pertumbuhan dan perkembangan pembiayaan syariah dapat saling memperkuat, namun tidak menyiratkan secara otomatis bahwa negara miskin pasti mengejar negara kaya tanpa prasyarat kelembagaan lain (Abduh & Omar, 2012; Sharia Banking Dynamics and the Macroeconomic Responses: Evidence from Indonesia, 2019).

3.2 Kanal Redistribusi dan Pemberdayaan: Zakat, Wakaf, dan Mikrofinans Islam

Literatur yang tersedia sangat kuat menekankan instrumen sosial-ekonomi Islam sebagai perangkat peningkatan kondisi kelompok lemah — yang dalam logika konvergensi berarti mempercepat perbaikan kesejahteraan kelompok/daerah tertinggal.

Pertama, wakaf tunai (cash waqf). Studi di Malaysia yang menelaah dua institusi wakaf — sektor privat dan publik — menemukan bukti signifikan kontribusi wakaf bagi aktivitas keagamaan, ekonomi, dan sosial; salah satu institusi berfokus pada manfaat publik (pengelolaan masjid dan pembangunan sekolah), sedangkan yang lain menyediakan dana bagi utilitas publik dan individu (Sanusi & Shafiai, 2015). Temuan ini mendukung argumen bahwa wakaf dapat menjadi metode alternatif menuju pembangunan masyarakat, yakni memperbaiki prasyarat sosial (pendidikan, fasilitas publik) yang juga menentukan kemampuan ekonomi berpendapatan rendah untuk "mengejar" (Karisma & Rani, 2023; Sanusi & Shafiai, 2015).

Kedua, zakat sebagai instrumen pembangunan. Kajian tentang reposisi pengelolaan zakat di Indonesia menegaskan perlunya memindahkan paradigma zakat dari fiqh al-ibādāt (yang cenderung kaku) ke fiqh muamalat agar lebih fleksibel dan berdampak maksimal pada kesejahteraan serta pembangunan ekonomi masyarakat bila dikelola secara efektif (Fakhruddin et al., 2024). Argumen ini secara langsung konsisten dengan ide konvergensi: percepatan perbaikan kesejahteraan kelompok miskin memerlukan tata kelola dan inovasi distribusi yang adaptif demi tujuan maqāṣid (Fakhruddin et al., 2024; Mudzhar, 2022).

Ketiga, mikrofinans dari dana zakat (productive zakat). Studi perspektif praktisi zakat menekankan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tujuan penting sistem ekonomi Islam, dan lembaga pembiayaan mikro berperan untuk mencapai tujuan tersebut; ketersediaan mikrofinans membantu pihak miskin keluar dari kemiskinan, serta ditekankan bahwa mikrofinans dari dana zakat harus paralel dengan muamalat Islam dan tidak mengandung riba (Ibrahim et al., 2021). Ini menegaskan kanal konvergensi "dari bawah": peningkatan akses modal kerja tanpa riba untuk kelompok miskin dapat mempercepat peningkatan produktivitas dan kapasitas pendapatan (Ibrahim et al., 2021; Mubarrak, 2018).

Keempat, peran bank Islam dalam distribusi zakat melalui wakālah. Studi tentang Bank Muamalat Malaysia Berhad sebagai wakil distribusi zakat refund menegaskan bahwa bank Islam dipandang dapat mempromosikan kemakmuran ekonomi Muslim melalui perluasan pasar/instrumen keuangan, sekaligus menegaskan tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata; zakat diposisikan vital bagi pertumbuhan ekonomi ummah dan diharapkan dibayar oleh bank Islam (Ishak et al., 2023). Mekanisme wakālah ini menunjukkan model kelembagaan yang memperkuat efektivitas distribusi, sehingga berpotensi mempercepat perbaikan kesejahteraan kelompok sasaran (Fakhruddin et al., 2024; Ishak et al., 2023).

Kelima, interkoneksi sosial–komersial bank dan lembaga zakat. Studi tentang afiliasi Bank Muamalat Indonesia dan Baitulmaal Muamalat menemukan korelasi yang kuat dan timbal balik pada variabel-variabel akun, serta interpretasi bahwa afiliasi tersebut merupakan upaya meningkatkan citra sistem perbankan sambil memberi nilai tambah, bentuk tanggung jawab korporasi, dan semangat pelayanan (Bayinah et al., 2021). Meskipun studi ini lebih fokus pada model hubungan kelembagaan, ia memperkuat argumen bahwa integrasi instrumen sosial (ZIS/amil) dengan perbankan dapat menjadi arsitektur pembangunan yang lebih inklusif — relevan bagi proses mengecilkan kesenjangan kesejahteraan (Bayinah et al., 2021; Ishak et al., 2023).

Keenam, BMT dan mikrofinans berbasis bagi hasil untuk UMKM. Pengalaman Indonesia dalam pengembangan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sejak 1990-an dipaparkan sebagai alternatif mikrofinans berbasis loss-profit sharing yang bertujuan mewujudkan sistem yang lebih adil; studi tersebut menyatakan skema BMT telah "massively contributed" dan memicu sektor riil terutama untuk UMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta mampu bertahan saat krisis ekonomi 1997 (Mubarrak, 2018). Walau tidak menguji konvergensi lintas-negara, narasi ini konsisten dengan gagasan konvergensi melalui pemberdayaan basis ekonomi produktif dan pengurangan kemiskinan — yakni mempercepat kenaikan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah (Ibrahim et al., 2021; Mubarrak, 2018).

3.3 Kanal Tata Kelola Syariah, Kepastian Kepatuhan, dan Transparansi sebagai Prasyarat Pertumbuhan Inklusif

Literatur menekankan bahwa kepatuhan syariah pada institusi keuangan Islam umumnya bertumpu pada mekanisme internal perusahaan, termasuk peran Shariah Supervisory Board (SSB) yang dekat dengan pasar dan dapat memungkinkan inovasi instrumen yang sesuai syariah (Grais & Pellegrini, 2006). Namun, buku yang sama juga memperingatkan potensi masalah independensi karena status kerja SSB dapat menciptakan economic stake sehingga opini SSB dapat berdampak pada kinerja finansial bank — misalnya melarang transaksi menguntungkan atau mewajibkan realokasi pendapatan tidak halal ke amal (Grais & Pellegrini, 2006). Untuk proses konvergensi, isu ini penting karena "kepercayaan" dan "disiplin kepatuhan" memengaruhi kemampuan lembaga mengarahkan dana ke kegiatan produktif dan sosial secara konsisten (Fakhruddin et al., 2024; Grais & Pellegrini, 2006).

Di Indonesia, kajian tentang otorisasi teks dalam fatwa DSN-MUI menekankan bahwa fatwa menjadi rujukan standardisasi kesyariahan lembaga keuangan syariah, dan bahwa pengembangan ekonomi syariah melalui fatwa merupakan upaya ijtihad untuk menegakkan norma moral dan pedoman hukum ekonomi syariah serta menstandardkannya dalam aturan yang mengikat bagi produk dan layanan modern (Mudzhar, 2022; Mustofa, 2023). Kerangka standardisasi ini dapat dipahami sebagai infrastruktur kelembagaan yang memungkinkan perluasan intermediasi syariah yang stabil — yang pada gilirannya relevan bagi pertumbuhan dan pembangunan sebagai prasyarat catch-up (Abduh & Omar, 2012; Mustofa, 2023).

Di sisi lain, studi tata kelola perusahaan pada bank syariah Indonesia menyatakan bahwa aturan corporate governance (CG) yang dikeluarkan bank syariah belum kuat mengikuti filosofi prinsip Islam maupun hukum, dan dikaitkan dengan adanya kasus fraud; studi tersebut juga menyatakan implementasi CG syariah Indonesia belum seperti Malaysia dan perlu penyempurnaan menjadi standar CG yang sesuai prinsip Islam dan hukum nasional (Hosen et al., 2019). Karena konvergensi menuntut pertumbuhan yang berkelanjutan, literatur ini menegaskan bahwa kelemahan governance dapat menghambat kontribusi institusi syariah terhadap pembangunan (Grais & Pellegrini, 2006; Hosen et al., 2019).

3.4 Kanal Literasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia: Memperluas Inklusi dan Memperbaiki Praktik

Studi literasi keuangan pada mahasiswa Muslim Malaysia menemukan bahwa paparan pendidikan dan praktik keuangan memengaruhi skor literasi, dan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah terkait muamalat menunjukkan skor literasi lebih baik; wawancara juga menekankan peran lingkungan sosial dalam meningkatkan literasi (Md.Shafik & Ahmad, 2020). Sementara itu, studi tentang SDM perbankan syariah di Aceh menyimpulkan kualitas SDM berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai dan merekomendasikan penguatan kurikulum ekonomi Islam serta pelatihan bagi mahasiswa dan karyawan bank syariah (Sari & Amri, 2018). Dalam kerangka konvergensi, literasi dan kualitas SDM dapat diposisikan sebagai prasyarat agar pembiayaan syariah benar-benar efektif mengarah ke aktivitas produktif, mengurangi risiko, dan memperbesar dampak kesejahteraan (Md.Shafik & Ahmad, 2020; Sari & Amri, 2018).

3.5 Kanal Keberlanjutan (Sustainability) dan Pembangunan Berdampak

Literatur regulasi Malaysia menegaskan bahwa Bank Negara Malaysia menerbitkan Value-based Intermediation (VBI) untuk mendorong institusi keuangan Islam menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan bagi ekonomi, komunitas, dan lingkungan, serta menerbitkan VBIAF dan CCPT untuk membantu penerapan asesmen dampak dan risiko iklim; studi tersebut menemukan bank-bank yang diteliti mulai mengimplementasikan asesmen dampak dan risiko iklim meski masih pada tahap awal, namun telah ada inisiatif VBI yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Shahrom & Kunhibava, 2023). Studi lain yang mengukur praktik keberlanjutan bank Islam Malaysia tahun 2010–2019 menemukan tren peningkatan pelaporan keberlanjutan dan mengaitkan konvergensi perbankan Islam dan keberlanjutan dengan kebutuhan pembangunan inklusif serta dampak positif pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat (Rehman & Ahmed, 2023). Di Indonesia, analisis perbandingan kinerja sustainable banking anggota First Movers tahun 2017–2020 menemukan tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan konvensional dalam kinerja tersebut (Karisma & Rani, 2023). Keseluruhan temuan ini mendukung gagasan bahwa "konvergensi ekonomi" yang dikejar dalam ekonomi Islam selayaknya berbasis dampak dan inklusivitas, bukan hanya pertumbuhan (Rehman & Ahmed, 2023; Shahrom & Kunhibava, 2023).

________________________________________

4. Ketegangan antara Ideal dan Praktik: Mengapa Konvergensi ala Ekonomi Islam Tidak Otomatis Terjadi

4.1 Risiko "Menyerupai" Sistem Konvensional dan Problem Desain Produk

Sebagian literatur mengkritik praktik industri yang cenderung mereplikasi kontrak konvensional. Buku tentang pasar sukuk menegaskan tidak perlu keuangan Islam meniru setiap kontrak konvensional, meski keduanya dapat saling belajar (Ariff et al., 2012). Artikel antropologi keuangan juga mengingatkan bahwa upaya mengganti "utang" (debt) dengan "ekuitas" (equity) saja bisa menjadi red herring; perubahan kategori instrumen tidak otomatis mengubah kualitas moral hubungan kontraktual karena banyak pengaturan dapat ditafsirkan sebagai debt atau equity, dan rekayasa produk dapat menghasilkan instrumen yang dinilai patuh syariah tetapi mereplikasi karakteristik kontrak sebelumnya (Pitluck, 2022). Kritik-kritik ini sejalan dengan kajian tentang "gap" teori dan praktik ekonomi Islam yang menyoroti munculnya produk "ill repute" akibat penolakan mematuhi keputusan International Fiqh Academy serta perlunya revolusi metodologis fiqh muamalat yang memberi prioritas pada maqāṣid (Al-Jarhi, 2013; Pitluck, 2022).

Dalam konteks instrumen pasar modal, kajian tentang isu syariah pada struktur sukuk menyatakan adanya masalah nyata terkait prinsip muamalat dan maqāṣid, termasuk isu kepemilikan aset, sifat "debt-like" sukuk berbasis jual beli, minimnya PLS, dan hilangnya keterhubungan dengan ekonomi riil; studi ini juga menyebut bahwa penasihat syariah kadang "terpaksa kompromi" demi pendekatan realistis meningkatkan pangsa pasar aset Islam (Benaicha et al., 2019). Jika konvergensi dipahami sebagai pembangunan yang mempersempit kesenjangan secara sehat, kritik ini menegaskan bahwa pertumbuhan industri keuangan Islam yang hanya mengejar skala tanpa keterhubungan riil dan maqāṣid dapat melemahkan dampak pembangunan yang menjadi ciri khas ekonomi Islam (Al-Jarhi, 2013; Benaicha et al., 2019).

4.2 Dominasi Pembiayaan Non-PLS, Moral Hazard, dan Kualitas Pembiayaan (NPF)

Beberapa studi menggambarkan kendala implementasi pembiayaan berbagi hasil. Penelitian di Bank Muamalat Indonesia (Banda Aceh) menyatakan rendahnya realisasi muḍārabah disebabkan kesulitan bank memperoleh laporan laba rugi secara akurat, transparan, dan rutin, serta kerentanan moral hazard dari pelaku usaha (muḍārib) yang cenderung memaksimalkan keuntungan sehingga mengurangi return bank; juga disebut adanya kurangnya minat pada skema profit sharing dan dominasi pembiayaan murābaḥah pada periode 2010–2015 (Rahmati et al., 2018). Kajian lain tentang faktor penghambat implementasi ijārah mawṣūfah fī al-dhimmah menyebut ketiadaan regulasi standar pemerintah (OJK/BI), kesulitan transformasi sistem, kurangnya pengetahuan praktisi, dominasi kontrak murābaḥah, dan rendahnya minat publik terhadap produk berbasis ijārah (Sahrani & Adha, 2022). Kondisi ini mengimplikasikan bahwa kanal konvergensi melalui PLS dan inovasi produk yang lebih sesuai maqāṣid dapat tersendat oleh isu informasi, regulasi, dan preferensi pasar (Al-Jarhi, 2013; Rahmati et al., 2018; Sahrani & Adha, 2022).

Selain itu, studi tentang NPF pada perbankan syariah menekankan bahwa NPF merepresentasikan risiko pembiayaan dan berdampak langsung pada profitabilitas; penelitian tersebut menggunakan data kuartalan 2012–2016 dan menyebut adanya batas maksimum NPF 5 persen oleh Bank Indonesia serta menunjukkan beberapa determinan makro dan internal yang memengaruhi NPF (Hardana et al., 2023). Studi profitabilitas perbankan syariah Indonesia juga menegaskan bahwa variabel pembiayaan bermasalah (NPF) memengaruhi profitabilitas, dan menyarankan perlunya pengelolaan NPF serta stabilisasi kondisi makro (nilai tukar, inflasi) (Widarjono, 2018). Dalam kerangka konvergensi, kualitas pembiayaan adalah prasyarat penting: pembiayaan yang buruk dapat mengurangi kemampuan bank mendorong investasi produktif dan menstabilkan pertumbuhan yang dibutuhkan untuk catch-up (Hardana et al., 2023; Sharia Banking Dynamics and the Macroeconomic Responses: Evidence from Indonesia, 2019; Widarjono, 2018).

4.3 Konvergensi yang Berbeda: "Konsonansi" Islamisasi-Keuangan dengan Kapitalisme?

Kajian fenomena gerakan anti-riba di Indonesia menyebut adanya perdebatan tentang hubungan sistem keuangan Islam dengan kapitalisme; bahkan disebut bahwa studi di Malaysia menunjukkan sistem keuangan Islam dan kapitalisme dapat "converge" dan menemukan "perfect consonance" (Fauzia & Riyadi, 2020). Pernyataan ini penting karena memperlihatkan bahwa istilah "konvergensi" bisa bermakna ganda: (i) konvergensi kesejahteraan yang selaras dengan maqāṣid, atau (ii) konvergensi institusional/produk dengan kapitalisme yang dapat diperdebatkan apakah selaras dengan maqāṣid (Benaicha et al., 2019; Fauzia & Riyadi, 2020; Pitluck, 2022). Karena itu, "konvergensi ekonomi menurut ekonomi Islam" dalam arti catch-up pendapatan seharusnya dibedakan dari "konvergensi model bisnis/produk" yang justru dapat mengurangi diferensiasi etika dan dampak sosial ekonomi Islam (Al-Jarhi, 2013; Ariff et al., 2012; Fauzia & Riyadi, 2020).

________________________________________

5. Sintesis: Kerangka Konvergensi Ekonomi yang Koheren Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, konvergensi ekonomi dalam arti catch-up kemakmuran paling koheren dijelaskan sebagai proses konvergensi kesejahteraan berbasis maqāṣid yang berjalan melalui tiga lapis kanal yang saling melengkapi.

Pertama, kanal pertumbuhan berbasis sektor riil dan disiplin risiko. Larangan riba, orientasi perdagangan, transaksi berbasis aset, dan PLS/risk-sharing dimaksudkan untuk mengikat pembiayaan pada aktivitas produktif dan mencegah leverage berlebih, sehingga pertumbuhan lebih berkualitas dan tahan guncangan (Askari et al., 2010; Bashir, 2010; Choudhury & Harahap, 2012). Temuan empiris Indonesia yang mengaitkan pembiayaan syariah dengan pertumbuhan PDB (dengan jeda) dan relasi dua arah perbankan Islam–pertumbuhan mendukung bahwa kanal ini mungkin bekerja, walau tidak otomatis dan bergantung konteks (Abduh & Omar, 2012; Sharia Banking Dynamics and the Macroeconomic Responses: Evidence from Indonesia, 2019).

Kedua, kanal redistribusi dan pemberdayaan. Zakat, wakaf, dan mikrofinans Islam — termasuk BMT dan mikrofinans dari dana zakat — diposisikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi kelompok lemah; reposisi zakat ke fiqh muamalat ditekankan agar fleksibel dan berdampak maksimal pada kesejahteraan (Fakhruddin et al., 2024; Ibrahim et al., 2021; Sanusi & Shafiai, 2015). Kanal ini langsung berkaitan dengan "konvergensi" karena menargetkan percepatan perbaikan kelompok berpendapatan rendah agar mendekati standar kesejahteraan yang lebih tinggi (Ishak et al., 2023; Mubarrak, 2018).

Ketiga, kanal kelembagaan. Efektivitas konvergensi sangat bergantung pada tata kelola syariah (SSB/CG), standardisasi fatwa/aturan, transparansi, kualitas SDM, literasi muamalat, serta agenda dampak-keberlanjutan (VBI/VBIAF/CCPT) (Grais & Pellegrini, 2006; Hosen et al., 2019; Md.Shafik & Ahmad, 2020; Mustofa, 2023; Shahrom & Kunhibava, 2023). Tanpa prasyarat ini, praktik dapat menyimpang — fraud, produk menyerupai riba, lemahnya PLS, sukuk yang "debt-like" — yang mengurangi keterhubungan dengan sektor riil dan menghambat dampak pembangunan (Al-Jarhi, 2013; Benaicha et al., 2019; Hardana et al., 2023).

________________________________________

6. Batasan Bukti dan Implikasi Riset/Kebijakan

6.1 Batasan Bukti Konvergensi Lintas-Negara

Sumber yang disediakan tidak menampilkan pengujian eksplisit apakah negara berpendapatan rendah secara sistematis tumbuh lebih cepat dan konvergen terhadap negara maju dalam kerangka ekonomi Islam. Bukti yang ada lebih berupa: (i) prinsip normatif dan tujuan (maqāṣid/falāḥ, larangan riba, keadilan); (ii) studi institusional (zakat/wakaf, governance); dan (iii) bukti makro untuk satu negara (Indonesia) yang mengaitkan pembiayaan syariah dan pertumbuhan (Abduh & Omar, 2012; Sharia Banking Dynamics and the Macroeconomic Responses: Evidence from Indonesia, 2019).

6.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi oleh berbagai sumber, beberapa implikasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, menguatkan keterhubungan pembiayaan dengan sektor riil dan memperbaiki praktik PLS, mengingat problem moral hazard dan transparansi pada muḍārabah (Rahmati et al., 2018), serta kritik bahwa produk dapat kehilangan kontak dengan ekonomi riil dan maqāṣid (Al-Jarhi, 2013; Benaicha et al., 2019).

Kedua, memperkuat tata kelola dan standardisasi kepatuhan syariah (SSB/CG dan fatwa) karena kelemahan governance dikaitkan dengan fraud dan belum selaras dengan filosofi Islam (Hosen et al., 2019), sementara fatwa diposisikan sebagai standardisasi kesyariahan (Mustofa, 2023), dan SSB perlu independensi efektif (Grais & Pellegrini, 2006).

Ketiga, memperbaiki kualitas pembiayaan (NPF) karena risiko pembiayaan berdampak pada profitabilitas dan keberlanjutan intermediasi (Hardana et al., 2023; Widarjono, 2018).

Keempat, mendorong instrumen sosial — zakat, wakaf, mikrofinans zakat, BMT — sebagai mesin konvergensi kesejahteraan yang secara eksplisit ditujukan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi (Fakhruddin et al., 2024; Ibrahim et al., 2021; Mubarrak, 2018; Sanusi & Shafiai, 2015).

Kelima, mengarusutamakan agenda dampak (VBI/keberlanjutan) agar "catch-up" tidak mengorbankan lingkungan dan komunitas serta tetap selaras dengan outcome syariah (Karisma & Rani, 2023; Rehman & Ahmed, 2023; Shahrom & Kunhibava, 2023).

Keenam, mengembangkan literasi muamalat dan kualitas SDM agar inovasi produk dan praktik tidak terjebak pada formalitas atau sekadar replikasi konvensional (Al-Jarhi, 2013; Md.Shafik & Ahmad, 2020; Sari & Amri, 2018).

________________________________________

7. Simpulan

Artikel ini telah memetakan konvergensi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan konseptual dan sintesis literatur empiris. Temuan utama menunjukkan bahwa konvergensi ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konvergensi pendapatan per kapita, melainkan lebih tepat dipahami sebagai konvergensi kesejahteraan berbasis maqāṣid al-sharī'ah.

Tiga kanal utama yang teridentifikasi — yakni kanal pertumbuhan berbasis sektor riil, kanal redistribusi dan pemberdayaan, serta kanal kelembagaan — saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain. Efektivitas masing-masing kanal sangat ditentukan oleh kekuatan prasyarat kelembagaan, termasuk tata kelola syariah, standardisasi regulasi, kualitas SDM, dan agenda keberlanjutan.

Ketegangan antara ideal dan praktik yang teridentifikasi — meliputi dominasi pembiayaan non-PLS, kelemahan corporate governance, dan kecenderungan produk mereplikasi instrumen konvensional — menunjukkan bahwa konvergensi kesejahteraan ala ekonomi Islam tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan komitmen sistemik terhadap maqasid, disiplin kelembagaan, dan inovasi yang berakar pada prinsip-prinsip syariah yang autentik.

Penelitian lanjutan yang mengujikan secara eksplisit apakah negara-negara yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam secara lebih konsisten menunjukkan konvergensi pendapatan yang lebih cepat — melalui metodologi komparatif lintas-negara — sangat diperlukan untuk melengkapi fondasi konseptual yang telah dibangun dalam artikel ini.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(1), 35–47. https://doi.org/10.1108/17538391211216811

Al-Jarhi, M. (2013). Gaps in the theory and practice of Islamic economics. JKAU: Islamic Economics, 26(1). https://doi.org/10.4197/islec.26-1.11

Antonio, M. S. (2023). Equity market & Islamic finance: Innovation and product development. Ekonomi Islam Indonesia, 5(2). https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.278

Ariff, M., Iqbal, M., & Mohamed, S. (2012). Introduction to sukuk Islamic debt securities markets. https://doi.org/10.4337/9780857936219.00009

Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2010). Conclusion. (hal. 209–215). https://doi.org/10.1002/9781118390450.oth

Bashir, M. S. (2010). Islamic finance and its contribution to solving the current financial crisis. International Journal of Management Studies, 17. https://doi.org/10.32890/ijms.17.2010.10190

Bayinah, A. N., Said, M., & Suparta, M. S. (2021). Social-commercial interconnection: Lessons from Bank Muamalat Indonesia & Baitulmaal Muamalat affiliation. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(2), 341–368. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1339

Benaicha, M., Qasem, B. M. S., & Kassim, A. A. A. (2019). Selected shariah issues in sukuk structures: A comparative approach. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 328–343. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-025

Choudhury, M. A., & Harahap, S. S. (2012). The future of monetary reform and the real economy: A problem of trade versus interest. International Journal of Management Studies, 19. https://doi.org/10.32890/ijms.19.1.2012.10358

Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From fiqh al-ibādāt to muamalat: Repositioning zakat management in Indonesia in the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 495. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637

Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2020). New trends in economic behavior: The phenomenon of the anti-usury movement in Indonesia. Studia Islamika, 27(3), 515–550. https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.11038

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. World Bank Policy Research Working Paper. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hardana, A., Zein, A. S., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). Factors influencing non-performing financing (NPF) in sharia banking. Journal Markcount Finance, 1(2), 87–97. https://doi.org/10.55849/jmf.v1i2.87

Ḥasan, Z. (2010). Profit sharing ratios in mudaraba contracts revisited. International Journal of Banking and Finance, 7. https://doi.org/10.32890/ijbf2010.7.1.8396

Hosen, M. N., Falah, N., & Lathifah, F. (2019). Analysis of corporate governance on Islamic bank in Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 19(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12645

Ibrahim, M. A., Adnan, N. I. M., Aziz, A., Adnan, H. M., & Adnan, N. I. M. (2021). The view of zakat practitioners on micro financing from zakat funds as productive zakat for asnaf entrepreneurs. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9590

Ishak, N. N., Razali, M., Mohd, N., Saro, N., Yahaya, M. H., & Ruzulan, Z. (2023). The role of Islamic financial institutions in distributing zakat refund (wakalah). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(5). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i5/17178

Karisma, D. R., & Rani, L. N. (2023). Comparison analysis of sustainable banking performance of sharia bank and conventional bank as members of first movers on sustainable banking in Indonesia period 2017–2020. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 10(5), 511–524. https://doi.org/10.20473/vol10iss20235pp511-524

Md.Shafik, A. S. Md. S., & Ahmad, W. M. W. (2020). Financial literacy among Malaysian Muslim undergraduates. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(8), 1515–1529. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2017-0149

Mubarrak, H. (2018). Developing BMT as a loss-profit sharing-based microfinance: An Indonesian experience. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(2), 137. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.137-152

Mudzhar, M. A. (2022). The use of legal maxims in the fatwas of Indonesian Ulama Council. Jurnal Indo-Islamika, 12(1), 1–11. https://doi.org/10.15408/jii.v12i1.24343

Mustofa, I. (2023). Text authorization in the development of sharia economic law in Indonesia: Study of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 13(2), 210–236. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18935

Pitluck, A. Z. (2022). Beyond debt and equity. Focaal, 2022(93), 60–74. https://doi.org/10.3167/fcl.2022.930105

Rahmati, A., Mulyadi, D., & Januddin, J. (2018). Analysis of low realization for mudharabah financing at Muamalat Indonesia Bank, Banda Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 1(4), 215–223. https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.111

Rammal, H. G., & Zurbruegg, R. (2007). Awareness of Islamic banking products among Muslims: The case of Australia. Journal of Financial Services Marketing, 12(1), 65–74. https://doi.org/10.1057/palgrave.fsm.4760060

Rehman, Q., & Ahmed, R. (2023). Sustainability assessment of Malaysian Islamic banks: An application of content analysis and TOPSIS. International Journal of Trends and Innovations in Business & Social Sciences, 1(4), 165–173. https://doi.org/10.48112/tibss.v1i4.678

Ryandono, M. N. H. (2018). Sukuk model determinant as funding strategy of Islamic bank in Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(2), 153. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.153-174

Sahrani, S., & Adha, S. N. (2022). Implementation of al-ijārah al-mawṣūfah fī al-dhimmah at Indonesian sharia bank. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 337–356. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3504

Sanusi, S., & Shafiai, M. H. M. (2015). The management of cash waqf: Toward socio-economic development of Muslims in Malaysia. Jurnal Pengurusan, 43, 3–12. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2015-43-01

Sari, N., & Amri, A. (2018). Peran sumber daya manusia (SDM) dalam perkembangan perbankan syariah: Sebuah analisis kualitas dan kinerja pegawai. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(2), 227. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.227-249

Sharia banking dynamics and the macroeconomic responses: Evidence from Indonesia. (2019). Jurnal Ekonomi Malaysia, 53(2). https://doi.org/10.17576/jem-2019-5302-10

Shahrom, Z. R., & Kunhibava, S. (2023). Sustainable finance: A study on Malaysia's regulatory framework on sustainable banking and its implementation by selected Islamic banks in Malaysia in support of sustainable development goals. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 152–178. https://doi.org/10.33102/jmifr.520

Vojtěch, J. (2015). Islamic banking: Regulatory background from the Czech perspective. International and Comparative Law Review, 15(2), 123–134. https://doi.org/10.1515/iclr-2016-0039

Widarjono, A. (2018). Estimating profitability of Islamic banking in Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22(3). https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2197