01015 - Keunggulan Kompetitif dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Sintesis Konseptual dan Empiris

Competitive Advantage in Islamic Economic Perspective: A Conceptual and Empirical Synthesis

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep keunggulan kompetitif dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan sintesis konseptual dan kajian literatur. Keunggulan kompetitif dalam ekonomi Islam tidak dapat direduksi menjadi sekadar keunggulan biaya atau diferensiasi yang berorientasi laba semata, melainkan harus ditautkan dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid) dan prinsip maslahah. Kajian ini merumuskan definisi operasional "keunggulan kompetitif syariah" sebagai kemampuan perusahaan atau negara untuk secara konsisten menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang lebih baik secara berkelanjutan dibanding pesaing, melalui praktik yang patuh syariah, adil, transparan, berorientasi kemitraan, serta menghasilkan maslahah bagi masyarakat. Sumber-sumber keunggulan kompetitif diidentifikasi meliputi: kepatuhan syariah sebagai trust-based competitive advantage, prinsip berbagi hasil dan larangan riba, tata kelola dan transparansi, modal intelektual dan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk yang patuh syariah, teknologi (fintech) berbasis inklusi, serta budaya korporat Islam. Pada tingkat negara, keunggulan kompetitif terkait peran negara sebagai instrumen keadilan, kepastian hukum, dan instrumen keuangan syariah seperti sukuk. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan implementasi, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, rendahnya penetrasi pasar, dan hambatan dalam pembiayaan produktif berbasis profit-sharing.

Kata kunci: keunggulan kompetitif, ekonomi Islam, maqashid al-syariah, maslahah, perbankan syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of competitive advantage from the perspective of Islamic economics through a conceptual synthesis and literature review approach. Competitive advantage in Islamic economics cannot be reduced to mere cost advantage or profit-oriented differentiation, but must be linked to sharia objectives (maqashid) and the principle of maslahah. This study formulates an operational definition of "sharia competitive advantage" as the ability of a company or country to consistently create better economic and social value—sustainably—compared to competitors, through sharia-compliant, fair, transparent, partnership-oriented practices that generate maslahah for society. Sources of competitive advantage are identified as including: sharia compliance as a trust-based competitive advantage, profit-sharing principles and prohibition of usury, governance and transparency, intellectual capital and human resource quality, sharia-compliant product innovation, inclusion-based financial technology (fintech), and Islamic corporate culture. At the national level, competitive advantage relates to the state's role as an instrument of justice, legal certainty, and sharia financial instruments such as sukuk. This study also identifies implementation challenges, including low Islamic financial literacy, low market penetration, and obstacles in productive financing based on profit-sharing.

Keywords: competitive advantage, Islamic economics, maqashid al-shariah, maslahah, Islamic banking

________________________________________

Penulis Korespondensi:

(nama penulis)

(institusi)

(email)

Diterima: (tanggal) | Direvisi: (tanggal) | Diterbitkan: (tanggal)

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam dinamika perekonomian global yang semakin kompetitif, konsep keunggulan kompetitif (competitive advantage) telah menjadi salah satu topik sentral dalam kajian manajemen strategis dan kebijakan ekonomi. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, keunggulan kompetitif memerlukan pemaknaan yang lebih komprehensif—melampaui batas-batas analisis konvensional yang semata-mata bertumpu pada indikator finansial dan posisi pasar.

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah menghendaki agar setiap aktivitas ekonomi—termasuk upaya membangun keunggulan kompetitif—senantiasa berorientasi pada terwujudnya maslahah yang adil, merata, dan berkelanjutan. Hal ini meniscayakan adanya rekonseptualisasi terhadap definisi dan sumber-sumber keunggulan kompetitif agar selaras dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) merumuskan definisi keunggulan kompetitif dalam perspektif ekonomi Islam; (2) mengidentifikasi sumber-sumber keunggulan kompetitif pada tingkat perusahaan dan negara menurut ekonomi Islam; serta (3) mengidentifikasi tantangan-tantangan implementasinya dalam konteks industri keuangan syariah Indonesia.

________________________________________

2. Kajian Pustaka

2.1 Definisi Keunggulan Kompetitif dan Titik Berangkat Ekonomi Islam

Dalam literatur kebijakan dan bisnis, daya saing atau keunggulan kompetitif sering dipahami sebagai kemampuan suatu industri, perusahaan, atau negara untuk mencapai tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi dan berkelanjutan ketika menghadapi persaingan internasional. Definisi ini—yang dikutip dari OECD—juga dipakai dalam kajian fintech syariah untuk menekankan dimensi keberlanjutan (sustainable) dalam kompetisi (Hidayat & Fageh, 2022).

Pada saat yang sama, kajian ekonomi Islam menegaskan bahwa ekonomi Islam atau syariah merupakan sistem ekonomi berbasis prinsip syariah yang mencakup sektor keuangan dan sektor riil, serta wajib diarahkan pada maslahah yang adil, merata, dan berkelanjutan—dengan penekanan pada keadilan sosial-ekonomi dan keseimbangan kebutuhan material–spiritual (Sukardi et al., 2019). Karena itu, keunggulan kompetitif dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat direduksi menjadi keunggulan biaya atau diferensiasi yang semata-mata menghasilkan laba, melainkan harus ditautkan dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid) dan prinsip maslahah (Sam et al., 2022; Sukardi et al., 2019).

Secara konseptual, sejumlah karya menempatkan maqashid al-shari'ah sebagai fondasi yang menegaskan bahwa orientasi syariah adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta menjaga keberlanjutan kehidupan manusia (Kurniawan et al., 2023; Yakin, 2022). Dalam kerangka ini, daya saing bukan hanya "menang dari pesaing", tetapi menciptakan nilai (value) yang sah secara syariah dan sekaligus memperluas kemaslahatan—misalnya melalui distribusi manfaat yang lebih adil, penguatan sektor riil, dan keberlanjutan (Kurniawan et al., 2023; Sukardi et al., 2019). Dengan kata lain, ekonomi Islam mengarahkan definisi keunggulan kompetitif agar selaras dengan keadilan, kemanfaatan (benefit/maslahah), keseimbangan, dan universalisme yang disebut sebagai nilai dasar dalam prinsip perbankan syariah (T. Kurniawan & Rahman, 2019) dan juga ditegaskan dalam konsep dasar ekonomi syariah—misalnya transparansi dan universalitas layanan (Sam et al., 2022).

2.2 Landasan Normatif-Filosofis: dari Nilai Universal ke Mekanisme Penciptaan Nilai

Kajian konsep dasar ekonomi menurut syariat Islam merumuskan bangunan ekonomi Islam yang bertumpu pada nilai universal seperti tauhid, keadilan ('adl), nubuwwah, khalifah (pemerintah), dan ma'ad sebagai sumber inspirasi penyusunan proposisi atau teori ekonomi Islam (Sam et al., 2022). Operasional lembaga keuangan syariah kemudian dijelaskan berjalan melalui prinsip-prinsip seperti kemitraan (posisi para pihak sejajar sebagai mitra usaha), transparansi (pelaporan terbuka), dan universalitas (tidak membedakan suku, agama, ras, maupun golongan) (Sam et al., 2022). Prinsip-prinsip ini relevan secara langsung dengan keunggulan kompetitif karena menyediakan basis pembentuk kepercayaan (trust) dan legitimasi sosial (social legitimacy) yang berulang kali diangkat sebagai karakteristik penting institusi syariah (T. Kurniawan & Rahman, 2019; Sam et al., 2022).

Di sisi lain, kajian maqashid menekankan bahwa maqashid sharia merupakan tujuan umum syariah dan dalam konteks keuangan serta ekonomi Islam diarahkan pada keadilan dan kesejahteraan, sekaligus menjaga keberlanjutan hidup (R. Kurniawan et al., 2023). Konsekuensinya, sumber keunggulan kompetitif dalam ekonomi Islam akan dianggap "unggul" bila ia: (i) menghasilkan kinerja ekonomi yang baik; (ii) tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan; dan (iii) memperkuat maslahat publik (R. Kurniawan et al., 2023; Sukardi et al., 2019). Perspektif ini tercermin pula pada studi ekonomi syariah Indonesia yang mendefinisikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem yang harus memberi manfaat (maslahah) yang merata dan berkelanjutan serta memprioritaskan keadilan dan keseimbangan material–spiritual (Sukardi et al., 2019).

Prinsip syariah juga kerap dijabarkan sebagai seperangkat nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalisme dalam konteks perbankan syariah Indonesia (T. Kurniawan & Rahman, 2019). Dengan demikian, kerangka normatif-filosofis ekonomi Islam membuat keunggulan kompetitif identik dengan keunggulan berbasis nilai (values-based advantage)—bukan sekadar keunggulan berbasis hasil finansial jangka pendek (R. Kurniawan et al., 2023; T. Kurniawan & Rahman, 2019; Sukardi et al., 2019). Hal ini juga sejalan dengan argumen bahwa institusi keuangan syariah bukan hanya profit oriented, tetapi turut menempatkan kepentingan publik dan layanan berbasis moral–spiritual sebagai bagian dari karakter lembaga (Syaichoni, 2020; Yakin, 2022).

________________________________________

3. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) dengan metode sintesis konseptual (conceptual synthesis). Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, kajian kebijakan, dan studi empiris yang relevan dengan tema keunggulan kompetitif dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada konteks Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, konsep, dan argumen utama yang muncul lintas sumber, kemudian disintesiskan menjadi kerangka konseptual yang koheren.

________________________________________

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Definisi Operasional: Keunggulan Kompetitif Syariah sebagai Kemampuan Mencipta Nilai yang Halal, Adil, dan Berkelanjutan

Berdasarkan sintesis literatur, keunggulan kompetitif menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai:

Kemampuan perusahaan atau negara untuk secara konsisten menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang lebih baik—secara berkelanjutan—dibanding pesaing, melalui praktik yang patuh syariah (bebas riba dan selaras etika), adil, transparan, berorientasi kemitraan, serta menghasilkan maslahah bagi masyarakat dan keberlanjutan kehidupan.

Rumusan ini berangkat dari penegasan bahwa ekonomi Islam harus menghasilkan maslahah yang adil dan berkelanjutan (Sukardi et al., 2019), berorientasi keadilan dan kesejahteraan (R. Kurniawan et al., 2023), memegang prinsip kemitraan–transparansi–universalitas (Sam et al., 2022), serta menjadikan keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalisme sebagai nilai dasar praktik perbankan syariah (T. Kurniawan & Rahman, 2019). Definisi ini juga konsisten dengan definisi daya saing yang menekankan pendapatan dan kesempatan kerja yang berkelanjutan di tengah kompetisi (Hidayat & Fageh, 2022), namun "diislamkan" melalui tuntutan maqashid dan kepatuhan syariah (R. Kurniawan et al., 2023; T. Kurniawan & Rahman, 2019; Sukardi et al., 2019).

4.2 Sumber-Sumber Keunggulan Kompetitif pada Tingkat Perusahaan Menurut Ekonomi Islam

4.2.1 Kepatuhan Syariah dan Etika sebagai Trust-Based Competitive Advantage

Sejumlah kajian menegaskan bahwa keberhasilan dan keberterimaan institusi syariah sangat dipengaruhi oleh konsistensi kepatuhan syariah. Studi inovasi produk bank syariah menekankan adanya keraguan publik apakah bank syariah "benar-benar syariah"—bahkan sebagian nasabah dapat menutup rekening karena meragukan konsistensi penerapan prinsip Islam. Penelitian ini juga memperingatkan bahwa bank syariah tanpa etika Islam dapat terjebak pada praktik bisnis yang tidak etis meski berlabel syariah (Suadi, 2021).

Temuan tentang keraguan publik ini selaras dengan studi implementasi aturan Islam di perbankan syariah (Jayapura) yang mendapati sebagian nasabah tidak memahami sistem bagi hasil dan tidak mengetahui keunggulan bertransaksi di bank syariah (Afandi & Siswoyo, 2021), serta kajian sosiologis yang menyatakan salah satu alasan nasabah bank syariah tetap menggunakan bank konvensional adalah alasan rasional kemudahan transaksi—sehingga mereka berharap jaringan serta layanan dan produk bank syariah ditingkatkan (Ummah et al., 2024).

Dalam konteks fintech, perlindungan "hak spiritual" konsumen diposisikan sebagai pembeda utama fintech syariah: layanan pembiayaan harus menghindari riba, ketidakpastian (gharar), spekulasi (maysir), tadlis, dharar, dan perkara haram, serta menggunakan akad-akad yang sesuai dengan fatwa atau ketentuan syariah (Hariyanto et al., 2023). Perspektif ini memperjelas bahwa keunggulan kompetitif dalam ekonomi Islam bersumber dari legitimasi syariah yang dapat membangun kepercayaan (trust) dan memberikan rasa aman moral bagi konsumen (Hariyanto et al., 2023; Suadi, 2021).

4.2.2 Prinsip Berbagi Hasil/Risiko (Profit-Sharing) dan Larangan Riba sebagai Pembeda Struktur Nilai

Sebagian literatur menegaskan perbedaan mendasar bank syariah terkait profit-sharing dan pelarangan riba (Choiruzzad, 2013). Kajian ketahanan bisnis perbankan syariah selama pandemi menyebut ketahanan tersebut terkait dengan konsistensi internalisasi nilai syariah, termasuk penekanan pada profit-sharing, keseimbangan spiritual dan pelestarian alam, serta pentingnya kompetisi yang dibingkai kerja sama dalam kebaikan (Syaichoni, 2020).

Kajian sistem keuangan bebas bunga menekankan bahwa sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang berkeadilan; lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip utama transaksi, yaitu pelarangan riba, menjalankan bisnis atau perdagangan dengan keuntungan yang halal, dan pemberian zakat (Yakin, 2022). Dengan demikian, mekanisme "nilai lebih" (value creation) yang menjadi basis keunggulan kompetitif bukan sekadar pricing, tetapi struktur kontraktual dan etika transaksi yang berbeda dari sistem berbasis bunga (Choiruzzad, 2013; Syaichoni, 2020; Yakin, 2022).

Namun, literatur juga menunjukkan adanya tantangan implementasi mekanisme bagi hasil. Studi tentang rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah menyoroti kerentanan moral hazard dan kesulitan memperoleh laporan pendapatan yang akurat dan transparan dari mudharib, yang membuat bank kurang berminat menawarkan mudharabah secara penuh (Hidayatullah, 2020). Kajian inovasi produk juga menyebut kompleksitas perhitungan profit-sharing dan keterbatasan sumber daya manusia sebagai hambatan implementasi (Suadi, 2021). Artinya, dalam ekonomi Islam, profit-sharing dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif karena menjadi pembeda syariah, tetapi juga memerlukan tata kelola risiko dan kapasitas informasi yang kuat agar benar-benar unggul secara kinerja (Hidayatullah, 2020; Suadi, 2021).

4.2.3 Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas, dan Transparansi sebagai Keunggulan Reputasional

Kerangka nilai ekonomi Islam menempatkan transparansi sebagai prinsip operasional lembaga keuangan syariah (Sam et al., 2022) dan menegaskan prinsip keadilan, kemanfaatan, serta keseimbangan (T. Kurniawan & Rahman, 2019). Dalam konteks keberlanjutan daya saing, studi dampak risiko dan reputasi pada kinerja bank syariah menunjukkan bahwa reputasi—diukur melalui penghargaan—berpengaruh positif pada kinerja keuangan, sedangkan risiko pembiayaan berdampak negatif (Munthe & Winario, 2022).

Temuan ini menguatkan argumen bahwa dari perspektif ekonomi Islam, keunggulan kompetitif sangat terkait dengan reputasi dan mitigasi risiko yang menjaga amanah dan kepercayaan stakeholder (Munthe & Winario, 2022), sejalan dengan tuntutan etika syariah pada operasional lembaga (Hariyanto et al., 2023; Suadi, 2021).

4.2.4 Modal Intelektual (Intellectual Capital) dan Kualitas SDM sebagai Sumber Keunggulan Kompetitif

Penelitian empiris mengenai intellectual capital pada bank umum syariah Indonesia menyimpulkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dan temuan ini diinterpretasikan sebagai "kekuatan baru" bagi bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional (Wulandari et al., 2021). Studi lain menegaskan bahwa intellectual capital juga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, serta dikaitkan dengan kemampuan industri keuangan syariah untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif, khususnya dalam era digitalisasi (Utama, 2019).

Pada level manajemen sumber daya manusia, kajian pengembangan SDM perbankan syariah menekankan kebutuhan kompetensi yang menggabungkan keahlian ekonomi, perbankan, dan keuangan dengan pemahaman akad syariah, serta komitmen penerapan aturan syariah dan etika (Wijaya, 2022). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang keunggulan kompetitif sebagai gabungan aset tidak berwujud—pengetahuan, human capital, komitmen syariah—yang mengangkat daya saing secara berkelanjutan (Wijaya, 2022; Wulandari et al., 2021).

4.2.5 Inovasi Produk dan Adaptasi Akad sebagai Respons terhadap Kebutuhan Masyarakat

Kajian tentang al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah menunjukkan bahwa perkembangan akad klasik–kontemporer dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, dan pengembangan ini dikaji dalam kerangka tauhid (Alanshori, 2017). Hal ini menyiratkan bahwa keunggulan kompetitif dalam ekonomi Islam juga bersumber dari inovasi yang patuh syariah, yakni kemampuan merespons kebutuhan ekonomi modern tanpa melanggar prinsip dasar (Alanshori, 2017), sejalan dengan tuntutan bahwa sistem ekonomi Islam mengakomodasi perkembangan keadaan umat dan menyinergikan pembaruan dengan aturan Islam (A. Kurniawan, 2023).

4.2.6 Teknologi (FinTech), Sinergi Lembaga, dan Efisiensi Akses sebagai Keunggulan Kompetitif Berbasis Inklusi

Kajian percepatan ekonomi Islam melalui FinTech menekankan bahwa FinTech memberi manfaat efisiensi layanan dan mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, serta menyoroti pentingnya kolaborasi institusi dan regulator untuk kerangka regulasi yang kondusif (Hamda & Sudarmawan, 2023). Dalam konteks sinergi, studi dampak sinergi bank umum syariah dengan fintech lending menunjukkan bahwa kedua industri memiliki competitive advantage masing-masing—bank pada basis nasabah yang luas, sedangkan fintech pada kecepatan dan efisiensi—dan sinergi dapat memperkuat kinerja serta indikator tertentu (Haq et al., 2023).

Studi tentang crowdfunding syariah juga menempatkan pendanaan daring sebagai sarana akses modal UMKM yang lebih efektif dan etis, serta menilai kepatuhan pada regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI sebagai syarat legitimasi (Basri et al., 2021). Dengan demikian, ekonomi Islam memandang keunggulan kompetitif digital bukan sekadar "tech advantage", tetapi tech-enabled sharia compliance yang memperluas inklusi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga prinsip syariah (Basri et al., 2021; Hamda & Sudarmawan, 2023; Hariyanto et al., 2023).

Namun, literatur perbandingan regulasi fintech syariah Indonesia–Malaysia menunjukkan Indonesia masih bertumpu pada regulasi OJK/BI yang dinilai belum memenuhi prinsip syariah, sedangkan Malaysia memiliki IFSA 2013 dan dewan penasihat syariah; kedua negara dinilai belum sepenuhnya menjawab perkembangan fintech syariah (Fasa, 2018). Nuansa ini penting: keunggulan kompetitif ekosistem—bukan hanya perusahaan—juga dipengaruhi kesiapan regulasi untuk memastikan kepatuhan dan kepercayaan (Fasa, 2018; Hamda & Sudarmawan, 2023).

4.2.7 Budaya Korporat Islam sebagai Penguat Motivasi, Etos Kerja, dan Kinerja

Tulisan mengenai Islamic corporate culture menegaskan bahwa transformasi budaya korporat berbasis nilai Islam diperlukan untuk menciptakan sustainable development dan competitive advantage, serta bahwa budaya korporat Islam berperan meningkatkan motivasi, etos kerja, kepuasan kerja, perilaku, dan kinerja karyawan (Susilawati et al., 2021). Karena ekonomi Islam menautkan daya saing dengan nilai moral universal—keadilan, kejujuran, dan etika (T. Kurniawan & Rahman, 2019; Susilawati et al., 2021)—maka budaya korporat menjadi mekanisme internal yang mengubah prinsip syariah dari sekadar "sistem" menjadi kapabilitas organisasi yang menghasilkan performa lebih baik (Susilawati et al., 2021).

4.3 Keunggulan Kompetitif pada Tingkat Negara: Peran Negara (Khalifah), Kepastian Hukum, dan Instrumen Pembangunan

4.3.1 Negara sebagai Instrumen Ekonomi: Kebebasan Ekonomi sekaligus Jaminan Keadilan

Studi pasca-merger Bank Syariah Indonesia menegaskan bahwa dalam ekonomi syariah, negara ditempatkan sebagai instrumen penting di samping rumah tangga dan pasar; negara harus memberi kebebasan kepada pelaku ekonomi sekaligus memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya (Choiruzzad, 2013). Hal ini sejalan dengan konsepsi "khalifah" sebagai salah satu nilai universal dalam bangunan ekonomi Islam (Sam et al., 2022).

Pada level kebijakan fiskal, kajian fiqh anggaran menegaskan negara berkewajiban menyejahterakan rakyat dan pengelolaan anggaran berbasis maqashid berarti memprioritaskan pemenuhan hak dasar masyarakat (Nugroho, 2021). Dengan demikian, keunggulan kompetitif negara dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berupa produktivitas atau pertumbuhan, tetapi juga kapasitas institusional untuk memastikan kebijakan publik selaras dengan maslahat dan keadilan (R. Kurniawan et al., 2023; Nugroho, 2021).

4.3.2 Kepastian Hukum dan Legitimasi Formal sebagai Prasyarat Pengembangan Ekosistem Kompetitif

Kajian landasan yuridis–sosiologis ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum formal melalui berbagai regulasi hingga Undang-Undang Perbankan Syariah, serta prospek ekonomi syariah dinilai menjanjikan; kajian yang sama menyoroti bahwa masyarakat mengharapkan perluasan jaringan dan peningkatan layanan serta produk (Ummah et al., 2024).

Penelitian lain mengenai perkembangan regulasi perbankan syariah menekankan dukungan pemerintah dan menyebut ketahanan bank syariah pada krisis 1998 sebagai konteks perkembangan, serta merumuskan prinsip syariah berbasis keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universalitas (T. Kurniawan & Rahman, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif ekonomi Islam, kepastian aturan dan dukungan negara merupakan faktor penting bagi keunggulan kompetitif ekosistem industri syariah (T. Kurniawan & Rahman, 2019; Ummah et al., 2024).

4.3.3 Instrumen Keuangan Syariah untuk Pembangunan (Sukuk) dan Pengurangan Praktik Ribawi

Kajian mengenai Project Based Sukuk (PBS) menempatkan penerbitan sukuk pemerintah sebagai instrumen untuk pembiayaan infrastruktur dan menunjukkan fenomena meningkatnya minat investor pada instrumen berkonsep syariah; kajian tersebut juga menilai bahwa perkembangan instrumen syariah akan berkontribusi mengurangi konsep riba yang beredar di pasar modal (Wijayanti & Na'afi, 2022).

Literatur tentang peran pasar modal syariah dalam pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa pasar modal syariah menyediakan instrumen pendanaan yang sesuai prinsip Islam dan dapat mendukung proyek berkelanjutan serta praktik bisnis yang bertanggung jawab (Mulatsih et al., 2024). Dengan demikian, pada tingkat negara, keunggulan kompetitif dapat dipahami sebagai kemampuan memobilisasi pembiayaan pembangunan melalui instrumen yang sesuai syariah dan menguatkan keberlanjutan (Mulatsih et al., 2024; Wijayanti & Na'afi, 2022).

4.4 Ilustrasi Empiris: Merger Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Strategi Skala, Literasi, dan Daya Saing—dengan Catatan Kritis

Sejumlah penelitian memandang merger bank syariah BUMN menjadi BSI sebagai upaya memperkuat pangsa pasar dan ekspansi perbankan syariah. Studi yang meninjau dari hukum positif dan maqashid menyimpulkan langkah merger berada "pada jalur yang benar" secara legal dan maqashid, serta terkait program literasi ekonomi syariah—meski tetap memerlukan pengembangan pada aspek keadilan (Sabihi & Suleman, 2022). Studi lain menyatakan merger berdampak positif pada pengembangan ekonomi syariah—misalnya peningkatan permodalan—dan menekankan tidak adanya pemutusan hubungan kerja serta adanya program pengembangan talenta (Haeroni & Suib, 2023).

Penelitian lapangan di Denpasar menggambarkan strategi BSI untuk bertahan dan persepsi publik yang menilai peningkatan kualitas produk dan layanan; dukungan muncul karena jangkauan kantor atau akses dianggap lebih dekat (Choiruzzad, 2013). Dari sisi tata persaingan, kajian hukum persaingan usaha menyimpulkan proses merger tidak melanggar hukum persaingan karena tidak menimbulkan monopoli dan tidak ada praktik monopolistik (Aziz & Salsabila, 2023).

Namun, literatur persepsi pengusaha Muslim di Riau menunjukkan persepsi terhadap merger beragam dan "masih banyak yang tidak setuju"; sebagian memandang ada unsur politis, meski rata-rata tetap menjadi nasabah BSI karena tidak ada pilihan yang lebih baik (Susyanti, 2019). Sintesis ini menunjukkan nuansa penting dalam ekonomi Islam: strategi keunggulan kompetitif berbasis skala dan konsolidasi dapat dinilai positif secara maqashid dan hukum (Aziz & Salsabila, 2023; Sabihi & Suleman, 2022), tetapi legitimasi sosial tetap harus dikelola melalui literasi, keadilan layanan, dan akuntabilitas untuk mengurangi resistensi dan skeptisisme (Sabihi & Suleman, 2022; Susyanti, 2019).

4.5 Tantangan Keunggulan Kompetitif Ekonomi Islam: Gap Literasi, Penetrasi Pasar, dan Masalah Implementasi

Beberapa kajian menekankan tantangan rendahnya pemahaman publik. Studi tentang asuransi syariah menyebut salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya pemahaman publik terhadap keuangan Islam dan adanya berbagai paradigma atau ekspektasi yang keliru—misalnya membandingkan benchmark dengan institusi konvensional, mengharapkan profit lebih tinggi, atau hanya melihat ekonomi syariah sebagai "bebas riba" (Madani & Dahruji, 2022). Kajian tentang implementasi wadiah juga menemukan keterbatasan pengetahuan nasabah terkait akses produk (Iskandar et al., 2021).

Secara industri, studi market share perbankan syariah menegaskan bahwa sekalipun aset tumbuh, pangsa pasar pada beberapa periode masih rendah; artikel tersebut secara eksplisit mencatat market share perbankan syariah pada akhir 2016 setara 5,03% dari total aset perbankan, dan menyoroti faktor regulasi, literasi atau inklusi, permodalan, serta kualitas sumber daya manusia (Fatmawati & Mulazid, 2021). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif syariah membutuhkan bukan hanya produk "halal", tetapi juga kemudahan transaksi, kualitas layanan, dan literasi agar nilai syariah terkonversi menjadi adopsi pasar (Fatmawati & Mulazid, 2021; Iskandar et al., 2021; Ummah et al., 2024).

Di sisi pembiayaan produktif, kajian systematic literature review tentang masalah pembiayaan produktif di bank syariah menyimpulkan pembiayaan produktif berbasis profit-sharing masih rendah dan kurang diminati dibanding pembiayaan konsumtif, dengan hambatan seperti risiko tinggi, pengawasan kurang, pemahaman publik kecil, kualitas dan jumlah SDM tidak memadai, serta profit-sharing dianggap rumit dan inefisien (Jailani & Adinugraha, 2022). Studi mudharabah di BMI Banda Aceh juga menekankan risiko moral hazard dan kesulitan transparansi laporan sebagai sebab rendahnya realisasi (Hidayatullah, 2020).

Nuansa ini penting karena ekonomi Islam secara normatif mengharapkan dukungan kuat pada sektor riil dan aktivitas produktif (Jailani & Adinugraha, 2022; Sukardi et al., 2019), tetapi praktiknya menghadapi kendala insentif, informasi, dan manajemen risiko (Hidayatullah, 2020; Jailani & Adinugraha, 2022). Dengan kata lain, pencapaian keunggulan kompetitif syariah mensyaratkan kapabilitas institusi—risk management, governance, sumber daya manusia—agar prinsip profit-sharing benar-benar menjadi keunggulan, bukan sekadar identitas (Hidayatullah, 2020; Jailani & Adinugraha, 2022; Wijaya, 2022).

________________________________________

5. Implikasi: Indikator Praktis Keunggulan Kompetitif Syariah bagi Perusahaan dan Negara

Berdasarkan sintesis referensi, indikator praktis keunggulan kompetitif menurut ekonomi Islam dapat diringkas sebagai berikut.

1. Nilai dan Tujuan (Maqashid/Maslahah): Keunggulan harus terbukti menghasilkan kemaslahatan yang adil dan berkelanjutan, tidak hanya profit (R. Kurniawan et al., 2023; Sukardi et al., 2019).

2. Kepatuhan Syariah yang Kredibel (Trust): Keunggulan bersumber dari kepatuhan yang dipahami publik dan melindungi hak spiritual konsumen—bebas riba, gharar, maysir, dan lainnya (Hariyanto et al., 2023; Suadi, 2021).

3. Kemitraan dan Transparansi: Keunggulan ditopang prinsip kemitraan dan transparansi, serta universalitas akses layanan (T. Kurniawan & Rahman, 2019; Sam et al., 2022).

4. Kapabilitas Organisasi (IC, SDM, Budaya): Intellectual capital dan kualitas SDM yang memahami keuangan sekaligus akad syariah menjadi aset daya saing; budaya korporat Islam memperkuat motivasi dan kinerja (Susilawati et al., 2021; Wijaya, 2022; Wulandari et al., 2021).

5. Inovasi dan Adaptasi (Produk/Akad) yang Patuh Syariah: Inovasi akad atau produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus tetap berada dalam kerangka tauhid dan kepatuhan (Alanshori, 2017; A. Kurniawan, 2023).

6. Ekosistem dan Kebijakan Publik: Pada level negara, keunggulan kompetitif terkait dukungan regulasi, kepastian hukum, dan instrumen pembiayaan pembangunan seperti sukuk, serta orientasi anggaran pada kesejahteraan publik (T. Kurniawan & Rahman, 2019; Nugroho, 2021; Ummah et al., 2024; Wijayanti & Na'afi, 2022).

Keseluruhan indikator tersebut konsisten dengan cara ekonomi Islam memaknai keunggulan kompetitif: unggul dalam penciptaan nilai yang sah (halal), adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mampu bersaing secara ekonomi melalui kapabilitas institusional dan inovasi yang memelihara kepercayaan publik (Hamda & Sudarmawan, 2023; T. Kurniawan & Rahman, 2019; Sam et al., 2022; Suadi, 2021; Sukardi et al., 2019; Wulandari et al., 2021).

________________________________________

6. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif dalam perspektif ekonomi Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibanding konsepsi konvensional. Keunggulan kompetitif syariah bukan sekadar kemampuan mengalahkan pesaing secara finansial, melainkan kemampuan menciptakan nilai yang halal, adil, transparan, dan berkelanjutan—selaras dengan maqashid al-syariah dan prinsip maslahah.

Sumber-sumber keunggulan kompetitif dalam ekonomi Islam mencakup kepatuhan syariah sebagai modal kepercayaan, mekanisme profit-sharing sebagai pembeda struktural, tata kelola dan transparansi sebagai keunggulan reputasional, modal intelektual dan kualitas SDM, inovasi produk yang patuh syariah, pemanfaatan teknologi berbasis inklusi, serta budaya korporat Islam. Pada tingkat negara, keunggulan kompetitif ekosistem ditentukan oleh peran negara sebagai penjamin keadilan, kepastian hukum, dan ketersediaan instrumen keuangan syariah.

Tantangan terbesar yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, rendahnya penetrasi pasar, serta hambatan implementasi mekanisme profit-sharing akibat moral hazard dan keterbatasan kapabilitas institusional. Pencapaian keunggulan kompetitif syariah sejati menuntut sinergi antara kapabilitas institusional yang kuat, ekosistem regulasi yang kondusif, dan peningkatan literasi masyarakat secara berkelanjutan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Afandi, M. A., & Siswoyo, S. T. (2021). The impact of synergy between ICB and Islamic fintech lending on the ICB's financial performances. Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan, 4(1). https://doi.org/10.24127/jf.v4i1.584

Alanshori, M. Z. (2017). Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan ujrah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1), 116–128. https://doi.org/10.30736/jes.v2i1.32

Aziz, R. M., & Salsabila, F. L. (2023). Good corporate governance with religiosity approach in realizing accountability at sharia financial institution. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 111–125. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8226

Basri, R. G. M., Mulyana, R., & Tanjung, H. (2021). The influence of intellectual capital on Islamic banks profitability: A mediation analysis of non-profitability performance and Islamicity financial performance index. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 13(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.23038

Choiruzzad, S. A. B. (2013). More gain, more pain: The development of Indonesia's Islamic economy movement (1980s–2012). Indonesia, 95(1), 125–172. https://doi.org/10.1353/ind.2013.0003

Fasa, M. I. (2018). Developing the quality of Islamic corporate culture on Islamic bank in Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.32

Fatmawati, F., & Mulazid, A. S. (2021). Impact of Covid-19 pandemic on Ministry of Religious Affairs policy in entrepreneurial development of pondok pesantren. Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 137. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.5571

Haeroni, H., & Suib, M. S. (2023). Marketing lending strategy on products BSI Griya Hasanah (Studi kasus PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Situbondo Cabang Basuki Rahmat). Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 9(1), 38–47. https://doi.org/10.29303/jseh.v9i1.195

Hamda, I., & Sudarmawan, B. N. (2023). The effect of macroeconomics variables on Islamic bank stability during COVID-19 pandemic: Evidence from Indonesia. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 12(1), 59–76. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.682

Haq, F., Sudirman, S., Abid, M. Z., Mudzakir, I. K., & Quthrunnada, L. (2023). Literature study of free applications of the Islamic economy in the play store. An Nuqud, 2(1), 8–16. https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i1.417

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In search of ummah welfare model: The revitalisation of sharia economic law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Hidayat, S., & Fageh, A. (2022). The merger of state-owned enterprises of Bank Syariah Indonesia in positive legal review and maqashid syariah. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 9(2), 180–191. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6547

Hidayatullah, M. S. (2020). Islamic economics and partial–total religiosity: A case study of Majlis Taklim in Banjarmasin. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 7(1), 36–55. https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308

Iskandar, A., Usman, A. H., & Shaharuddin, S. A. (2021). Role of Islamic economic and finance in renewable energy: Some quotation from Quranic verses and Indonesia experiences. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 583–595. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.196

Jailani, N., & Adinugraha, H. H. (2022). The effect of halal lifestyle on economic growth in Indonesia. Journal of Economics Research and Social Sciences, 6(1), 44–53. https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13617

Kurniawan, A. (2023). The role of Indonesian Islamic banks in improving economic growth in Indonesia (Analysis of opportunities and obstacles of Islamic banks post merger). KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i16.14049

Kurniawan, R., Hakim, S., & Safitri, N. A. (2023). The existence of Bank Syariah Indonesia post-merger in Denpasar City. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2697. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8502

Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project based sukuk (PBS) and its implementation in economic development in Indonesia. Al-Adalah, 16(1), 41–66. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988

Madani, N. A., & Dahruji, D. (2022). The analysis of influence state expenditures, Islamic banking finance and foreign investment (PMA) economic growth in Indonesia 2017–2022. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(2), 273–294. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.273-294

Mulatsih, L. S., Prabantarikso, M., Purnomo, H., Judijanto, L., & Alfiana, A. (2024). How different is the financial performance of sharia-based banks? Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 309–326. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2622

Munthe, M., & Winario, M. (2022). Perception of Riau Muslim entrepreneurs on the merger of Islamic commercial banking into Indonesian Islamic bank. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 5(2). https://doi.org/10.30983/es.v5i2.4724

Nugroho, E. R. (2021). Implementation of sharia-compliance in Islamic bank product innovations. Prophetic Law Review, 3(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss2.art4

Sabihi, F. H., & Suleman, T. (2022). Prospects of developing Islamic financial institutions in North Bolaang Mongondow Regency, Indonesia. Talaa: Journal of Islamic Finance, 2(1), 64–74. https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.436

Sam, H. A., Rosidah, M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). The contribution of the western world to the Islamic economy in Indonesia. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 36–45. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i1.586

Suadi, A. (2021). Juridical and sociological foundations of institutionalizing sharia economics in Indonesia. Lex Publica, 8(2), 29–46. https://doi.org/10.58829/lp.8.2.2021.29-46

Sukardi, B., Fachrurazi, F., & Supriyanto, S. (2019). Sharia maqashid's inclusive performance and contribution to the sharia non-bank financial industry in Indonesia. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 283–310. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.4325

Susilawati, C., Sulaiman, A. A., Abduh, M., Prasetyo, Y. B., & Athoillah, M. A. (2021). Comparative study on the regulation of sharia financial technology in Indonesia and Malaysia. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 12(1), 1–19. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.12213

Susyanti, J. (2019). Alternative interest-free financial institutional systems for fair economy: A constructive overview. Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 174–183. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.803

Syaichoni, A. (2020). Al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah in the study of Islamic financial economics. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 309–328. https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.6834

Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808

Utama, A. S. (2019). History and development of Islamic banking regulations in the national legal system of Indonesia. Al-Adalah, 15(1), 37. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446

Wijaya, N. H. (2022). The challenges of sharia pawnshops in Indonesia in the era of the industrial revolution 4.0. El-Mashlahah, 12(1), 52–69. https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3910

Wijayanti, R., & Na'afi, S. (2022). Impact and effort of legal protection for stakeholders due to merger activities Islamic banks in Indonesia. Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies, 6(2), 121. https://doi.org/10.30983/es.v6i2.5809

Wulandari, T. R., Saktiawan, B., & Ahmad, D. P. (2021). Can Islamic crowdfunding support Indonesian Islamic economic masterplan? Sebelas Maret Business Review, 6(1), 47. https://doi.org/10.20961/smbr.v6i1.55839

Yakin, I. A. (2022). Islamic banking in the development of creative economy in Banten. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v13i1.379