01011 - Kemiskinan Absolut dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Kerangka Normatif, dan Respons Kelembagaan

Abstract

This article examines the concept of absolute poverty from the perspective of Islamic economics, encompassing its normative framework and institutional responses. Absolute poverty is defined as a condition in which a person is unable to meet the minimum basic needs required for survival. Within the Islamic economic framework, this condition intersects with the categories of fuqara' and masakin as priority groups for social support, and is regarded as contradictory to the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), thereby demanding collective and institutional responses. Several instruments are identified as the Islamic economic system's responses to absolute poverty, including zakat, waqf, cash waqf, qardhul hasan, and Islamic microfinance schemes. However, this article also highlights the gap between normative ideals and practical implementation, particularly the tendency of Islamic financial institutions toward commercialization that distances them from their social mission. It is concluded that effective poverty alleviation within the Islamic framework requires not only the availability of instruments but also strong institutional governance and a reorientation of priorities toward social justice and community welfare.

Keywords: absolute poverty, Islamic economics, zakat, waqf, qardhul hasan, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kemiskinan absolut dari perspektif ekonomi Islam, mencakup kerangka normatif dan respons kelembagaannya. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Dalam kerangka ekonomi Islam, kondisi ini beririsan dengan kategori fuqara' dan masakin sebagai kelompok prioritas penerima dukungan sosial, dan dipandang sebagai kondisi yang bertentangan dengan tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) sehingga menuntut respons kolektif dan institusional. Beberapa instrumen diidentifikasi sebagai respons sistem ekonomi Islam terhadap kemiskinan absolut, meliputi zakat, waqf, cash waqf, qardhul hasan, dan skema mikrofinans syariah. Namun, artikel ini juga menyoroti kesenjangan antara ideal normatif dan praktik implementasi, khususnya kecenderungan lembaga keuangan Islam ke arah komersialisasi yang menjauhkan dari misi sosialnya. Disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan yang efektif dalam kerangka Islam memerlukan tidak hanya ketersediaan instrumen, tetapi juga tata kelola kelembagaan yang kuat dan reorientasi prioritas menuju keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Kata kunci: kemiskinan absolut, ekonomi Islam, zakat, waqf, qardhul hasan, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial-ekonomi paling fundamental yang dihadapi oleh berbagai peradaban sepanjang sejarah. Dalam konteks kontemporer, diskursus mengenai kemiskinan tidak hanya berkutat pada persoalan teknis pengukuran dan intervensi kebijakan, tetapi juga menyentuh dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab kolektif. Ekonomi Islam, sebagai sistem yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi, menawarkan kerangka konseptual dan kelembagaan yang khas dalam memahami dan merespons persoalan kemiskinan.

Salah satu konsep yang paling mendasar dalam kajian kemiskinan adalah kemiskinan absolut (absolute poverty), yaitu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan bagi kelangsungan hidupnya. Konsep ini relevan dikaji dalam perspektif ekonomi Islam, mengingat sistem ini secara eksplisit menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utamanya, sebagaimana tercermin dalam berbagai instrumen sosial-ekonomi yang diakui oleh syariah.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah definisi kemiskinan absolut, kerangka normatifnya dalam ekonomi Islam, serta berbagai instrumen kelembagaan yang dikembangkan sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi kesenjangan antara ideal normatif dan realitas implementasi, sekaligus menawarkan refleksi kritis atas efektivitas instrumen-instrumen yang ada.

________________________________________

2. Definisi Kemiskinan Absolut

2.1 Pengertian dalam Literatur Ekonomi

Dalam literatur ekonomi, kemiskinan absolut dipahami sebagai kondisi ketika seseorang tidak dapat memperoleh sumber daya/material untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup (minimum physical/basic needs) (Kachkar & Alfares, 2022). Definisi ini sejalan dengan pengertian kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu/kelompok untuk memenuhi tingkat minimum kebutuhan hidup (Ibrahim et al., 2021). Dengan demikian, frasa "kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk kelangsungan hidup" merupakan deskripsi yang konsisten dengan konsep kemiskinan absolut dalam rujukan yang tersedia (Ibrahim et al., 2021; Kachkar & Alfares, 2022).

________________________________________

3. Kemiskinan Absolut dalam Kerangka Ekonomi Islam

3.1 Kemiskinan sebagai Persoalan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Dalam kerangka ekonomi Islam, praktik dan tujuan ekonomi dipandang terkait dengan fondasi moral dan sosial yang berada di bawah yurisdiksi norma syariah, sehingga kegiatan ekonomi tidak dipisahkan dari mandat etika dan sosial (Mispiyanti & Junaidi, 2016). Dalam konteks ini, kemiskinan dipandang bukan hanya sebagai persoalan pendapatan, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berdampak luas. Kemiskinan dipahami sebagai problem sosial sekaligus ideologis karena dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban sosio-religius dan bahkan berpotensi mendorong penyimpangan (Rahman et al., 2022). Karena itu, agenda ekonomi Islam menekankan pembentukan masyarakat yang adil, seimbang, dan berorientasi kesejahteraan (Jamaludin et al., 2023), serta menempatkan tujuan sosial seperti pembangunan sosioekonomi dan pengentasan kemiskinan sebagai orientasi utama lembaga keuangan Islam, setidaknya pada level ideal normatif (Jamaludin et al., 2023).

3.2 Kategori Fuqara' dan Masakin sebagai Kelompok Paling Rentan

Dalam pandangan Islam, istilah kemiskinan dikategorikan menjadi poor dan miskeen (Kachkar & Alfares, 2022). Selain itu, kerangka zakat mengenal kelompok penerima (asnaf) yang secara eksplisit mencakup fuqara' (fakir) dan masakin (miskin) (Junaidi, 2017). Fuqara' adalah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak memiliki sarana memadai untuk hidup normal, sedangkan masakin digambarkan sebagai orang yang sangat miskin dan membutuhkan (Junaidi, 2017). Prioritas penyaluran zakat diberikan kepada fakir dan miskin untuk menghindari pemborosan/kerugian dan untuk memperbaiki kehidupan sosial mereka (Djayusman, 2017). Terdapat pula general agreement bahwa prioritas penggunaan dana zakat harus diarahkan pada pengentasan kemiskinan melalui bantuan kepada yang miskin dan membutuhkan (Rahman et al., 2022).

Secara konseptual, kemiskinan absolut—sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk bertahan hidup—beririsan kuat dengan kondisi kelompok yang digambarkan sebagai fakir/miskin dalam kerangka zakat, karena kelompok ini secara eksplisit diletakkan sebagai sasaran prioritas dukungan sosial-ekonomi (Djayusman, 2017; Junaidi, 2017; Kachkar & Alfares, 2022).

3.3 Kemiskinan Absolut sebagai Antitesis Maqāṣid al-Sharī'ah dan Kewajiban Kolektif

Kemiskinan diposisikan berlawanan dengan tujuan syariah (maqāṣid); kemiskinan disebut bertentangan dengan maqāṣid dan kerangka perlindungan fundamental seperti perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta (Tahir et al., 2018). Secara normatif, para fuqaha memandang bahwa penyelesaian kemiskinan adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar kelompok miskin (Tahir et al., 2018). Pernyataan kewajiban kolektif ini juga muncul dalam pembahasan BMT (mikrofinans syariah) terkait tanggung jawab komunitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar kelompok miskin (Ravi & Redzuan, 2022). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, kemiskinan absolut tidak hanya dipandang sebagai "kondisi kekurangan", melainkan sebagai kondisi yang menuntut respons institusional dan sosial agar kebutuhan dasar terpenuhi sesuai mandat kesejahteraan dan keadilan (Ravi & Redzuan, 2022; Tahir et al., 2018).

________________________________________

4. Respons Kelembagaan Ekonomi Islam terhadap Kemiskinan Absolut

4.1 Zakat: Instrumen Fiskal-Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan dan Redistribusi

Zakat dipaparkan sebagai salah satu instrumen paling penting dalam sistem ekonomi Islam: ia memiliki peran besar karena menjadi pilar, ditujukan untuk amal/charity guna mengentaskan kemiskinan, sekaligus merupakan elemen inti sistem perpajakan dalam tata kelola Islam (Mispiyanti & Junaidi, 2016). Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan merupakan tujuan sentral zakat dalam sistem ekonomi Islam (Bello et al., 2020). Karena kebutuhan asnaf berbeda-beda, penyaluran zakat seharusnya berbasis kebutuhan penerima; bantuan hidup bulanan saja dipandang tidak memadai sebagai solusi kemiskinan, dan ada dorongan agar zakat membantu mereka "keluar dari kemiskinan" secara lebih memberdayakan (Djayusman, 2017). Pada level praktik, penyaluran zakat yang bersifat one-off rawan disalahgunakan dan tidak akuntabel, sehingga pendekatan penyaluran zakat dalam bentuk pembiayaan mikro dipandang dapat membangun tanggung jawab bersama (Djayusman, 2017).

Penggunaan zakat dalam program dukungan usaha/mikro (microenterprise support programs) perlu menjalankan praktik-praktik ketat seperti penyaringan (screening) penerima, pelatihan profesional, monitoring usaha, dan skema kelulusan (graduation) (Bello et al., 2020). Contoh yang dipaparkan adalah integrasi dana zakat dalam program dukungan wirausaha/asnaf dan program mikro di Malaysia dan Indonesia (Bello et al., 2020).

Namun demikian, terdapat nuansa dan keterbatasan dalam jangkauan pada kelompok yang "absolut miskin". Bukti empiris dari program Islamic Charity Based Microfinance di Indonesia menunjukkan mayoritas klien berada di atas garis kemiskinan nasional meski dekat ambang, dan probabilitas terpilihnya klien meningkat dengan semakin tingginya pendapatan—temuan yang bertentangan dengan klaim sebagian literatur bahwa lembaga mikrofinans berbasis charity bisa lebih luas menjangkau "termiskin" jika charity menjadi sumber dana utama (Olanrewaju & Ahamad, 2021). Ini mengindikasikan bahwa walaupun zakat memiliki tujuan pengentasan kemiskinan, desain seleksi dan implementasi dapat membatasi jangkauan kepada kelompok yang paling miskin, yakni yang paling dekat dengan kemiskinan absolut (Djayusman, 2017; Olanrewaju & Ahamad, 2021).

4.2 Microfinance/BMT: Pembiayaan dan Pemberdayaan untuk Kelompok Tidak Bankable

Lembaga mikrofinans syariah, khususnya BMT, berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat miskin di sektor informal dan sering memanfaatkan dana sosial Islam seperti zakat, infaq, sadaqah, dan waqf (Faizi & Shuib, 2021). Dalam praktik pembiayaan bagi kelompok miskin, studi kasus BMT di Indonesia menunjukkan adanya mekanisme pemberdayaan yang tidak hanya berupa modal, tetapi juga penyediaan infrastruktur dan pelatihan, serta pembangunan kapasitas religius sebagai bagian dari manajemen risiko (Hamidi & Worthington, 2020). Studi yang sama juga menunjukkan adanya mekanisme mitigasi risiko seperti kewajiban kolateral sebagai screening, opsi joint-liability bila tanpa kolateral, dan penggunaan dana endowment dari charity/zakat/infaq/sadaqah untuk menutup gagal bayar (Hamidi & Worthington, 2020). Rangkaian mekanisme ini menunjukkan bahwa respons ekonomi Islam terhadap kemiskinan, termasuk kemiskinan absolut, sering memadukan intervensi finansial dan intervensi sosial/kapabilitas (Faizi & Shuib, 2021; Hamidi & Worthington, 2020).

4.3 Waqf dan Cash Waqf: Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Layanan Publik secara Berkelanjutan

Waqf dipaparkan sebagai instrumen yang efektif dan berkelanjutan dalam membantu pengentasan kemiskinan (Iskandar, 2024). Waqf dapat berperan menyediakan kebutuhan dasar kaum miskin serta berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang berkaitan langsung dengan keamanan ekonomi (Soemitra, 1970). Dalam bentuk modern, cash waqf dijelaskan sebagai endowment berbentuk aset moneter/cash atau near-cash; hasil investasinya digunakan sebagai charity bagi penerima manfaat (Hanifa et al., 2024). Salah satu keunggulan cash waqf adalah fleksibilitasnya dalam penghimpunan dan pemanfaatan sumber daya waqf (Hanifa et al., 2024). Di Indonesia, cash waqf telah mendapatkan legalisasi baik dari otoritas ulama maupun hukum nasional, dan diperkenalkan sebagai instrumen sosial baru untuk membantu menyelesaikan problem sosial termasuk kemiskinan (Wahyudi & Susetyohadi, 2021).

Meskipun demikian, terdapat nuansa implementasi yang perlu dicermati. Kajian yuridis di Indonesia mencatat bahwa pengelolaan cash waqf belum optimal; bahkan disebutkan adanya kesenjangan besar antara potensi cash waqf dan realisasi yang terhimpun (Türkan et al., 2022). Temuan ini menegaskan bahwa peran waqf untuk membantu kelompok miskin, termasuk yang berada pada kemiskinan absolut, sangat bergantung pada efektivitas tata kelola lembaga pengumpul, pengelola (nazhir), dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (Türkan et al., 2022; Wahyudi & Susetyohadi, 2021).

4.4 Qardhul Hasan: Pinjaman Kebajikan Tanpa Bunga untuk Kelompok Lemah Secara Ekonomi

Qardhul hasan dipaparkan sebagai pembiayaan pinjaman sosial tanpa biaya selain pengembalian pokok, berbasis ta'āwun (tolong-menolong), ditujukan bagi kelompok yang lemah secara ekonomi (Çeliker, 2022). Qardhul hasan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan berfungsi sebagai sarana pengentasan kemiskinan, sekaligus terkait dengan keadilan ekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan sebagai tujuan ekonomi Islam (Khairi & Muhamad, 2022). Namun, studi tentang implementasi di perbankan syariah menunjukkan hambatan nyata: pembiayaan qardhul hasan dipaparkan kurang mendapat perhatian karena produk perbankan lebih berorientasi profit, sehingga pada realitas tertentu qardhul hasan belum mampu menjadi solusi efektif untuk memberantas kemiskinan (Çeliker, 2022). Hal ini menunjukkan adanya gap antara mandat sosial dan praktik kelembagaan yang dapat mengurangi efektivitas instrumen untuk membantu kelompok yang sangat miskin (Çeliker, 2022; Khairi & Muhamad, 2022).

________________________________________

5. Tantangan Konseptual dan Praktik: Tujuan Sosial versus Kecenderungan Komersial

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa kerangka perbankan Islam memuat tujuan sosial—misalnya memperkuat solidaritas sosial, mendukung yang membutuhkan melalui zakat dan qardh al-hasan, dan mengentaskan kemiskinan—tetapi tetap ada tuduhan/temuan social failure pada sebagian lembaga, sehingga diperlukan peningkatan kinerja sosial (Jamaludin et al., 2023). Kajian pelaporan sosial bank syariah juga menemukan adanya kecenderungan bahwa pengungkapan menekankan identitas religius dan klaim kepatuhan syariah, tetapi kurang spesifik dalam mengungkap skema/inisiatif yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial (Tumanggor, 2024). Literatur lain yang meninjau kritik atas industri keuangan Islam juga menekankan adanya kekhawatiran bahwa praktik keuangan Islam menjadi sangat mirip dengan praktik konvensional dan menjauh dari orientasi sosial-ekonomi yang diharapkan (Sukarmi & Victoria, 2018), serta bahwa aspek pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan dapat terabaikan ketika institusi lebih dominan mengejar kepentingan komersial (Türkan & Kılıç, 2022).

Dalam konteks penguatan dampak, terdapat dorongan konseptual agar zakat tidak diperlakukan semata sebagai fiqh ibadat yang rigid, tetapi direposisi ke fiqh muamalat agar lebih fleksibel dan berdampak pada kesejahteraan, sehingga tujuan zakat untuk keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan lebih tercapai (Trimulato, 2022). Rujukan lain juga mengakui adanya keterbatasan/inflexibility zakat dan karenanya mendorong perhatian pada instrumen sosial Islam lain seperti waqf dan microfinance sebagai alat efektif untuk pengentasan kemiskinan (Billah, 2021).

________________________________________

6. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kemiskinan absolut menurut perspektif ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk bertahan hidup (Ibrahim et al., 2021; Kachkar & Alfares, 2022), yang dalam kerangka sosial-ekonomi Islam beririsan dengan kondisi fakir dan miskin sebagai kelompok prioritas penerima dukungan melalui zakat (Djayusman, 2017; Junaidi, 2017), dan dipandang sebagai persoalan yang bertentangan dengan tujuan syariah (maqāṣid) sehingga menuntut respons kolektif dan institusional melalui zakat, waqf/cash waqf, qardhul hasan, dan skema mikrofinans pemberdayaan (Çeliker, 2022; Soemitra, 1970; Tahir et al., 2018).

Efektivitas respons kelembagaan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, ketepatan desain program, dan konsistensi orientasi sosial lembaga keuangan Islam. Kesenjangan antara ideal normatif dan praktik implementasi menuntut adanya reformasi kelembagaan yang lebih serius, termasuk reposisi instrumen zakat dari sekadar fiqh ibadat menjadi instrumen transformasi sosial yang terukur dan akuntabel. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan absolut dalam kerangka ekonomi Islam bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan komitmen moral dan kelembagaan yang menyeluruh.

________________________________________

Daftar Pustaka

Bello, H. S., Isah, M., & Lame, D. M. (2020). Grameen Model and its ethical inclinations to Islamic Microfinance System: A Narrative-Textual Case Study. Financial Markets Institutions and Risks, 4(4), 75–82. https://doi.org/10.21272/fmir.4(4).75-82.2020

Billah, M. M. (2021). Islamic Wealth and the SDGs. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2

Djayusman, R. R. (2017). The Emergence of Islamic Economics and Finance Education in Indonesia. Economics World, 5(6). https://doi.org/10.17265/2328-7144/2017.06.013

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Hamidi, M. L., & Worthington, A. C. (2020). How social is Islamic banking? Society and Business Review, 16(1), 51–70. https://doi.org/10.1108/sbr-03-2020-0036

Hanifa, N., Wijaya, D. A., & Munir, M. B. B. (2024). The Leadership Role of the Sultan and Government Policy of the Malay Kingdom of Riau-Lingga: Maritime Economic Perspective in Islamic Malay Historiography. International Journal of Religion, 5(11), 7187–7197. https://doi.org/10.61707/egxaad05

Ibrahim, M. A., Adnan, N. I. M., Aziz, A., Adnan, H. M., & Adnan, N. I. M. (2021). The View of Zakat Practitioners on Micro Financing from Zakat Funds as Productive Zakat for Asnaf Entrepreneurs. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(4). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9590

Iskandar, I. (2024). The Dynamics of Politics in the Development of Sharia Economic Law in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343513

Jamaludin, N., Miftahurrahmah, M., & Muizzudin, M. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro Business Sector Post Covid 19 Pandemic. Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies, 7(2), 155. https://doi.org/10.30983/es.v7i2.7254

Junaidi, A. (2017). The Effectiveness of Interest-Free Loan Financing (Qardhul Hasan) as the Social Implementer of Islamic Bank to Reduce Poverty in Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum, 6(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i2.12390

Kachkar, O., & Alfares, M. (2022). Islamic Social Finance: Integrating Zakah Funds in Microfinance and Microenterprise Support Programs (hlm. 127–159). https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7499-7.ch006

Khairi, W. O. F. W. M., & Muhamad, M. O. (2022). Investment Instruments in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c68

Mispiyanti, M., & Junaidi, J. (2016). Zakat as Social Function of Shariah Banking Related to SMEs Empowerment for Poverty Alleviation. International Journal of Islamic Business Ethics, 1(2), 110. https://doi.org/10.30659/ijibe.1.2.110-120

Olanrewaju, H. A. A., & Ahamad. (2021). Minimizing Unemployment in Nigeria through Mudharaba Finance: A Proposed Framework. IJUS | International Journal of Umranic Studies, 4(2), 39–50. https://doi.org/10.59202/ijus.v4i2.416

Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of Sharia Economy in the Populist System. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390

Ravi, M. I. M. R., & Redzuan, N. H. (2022). Development Residential Property for B40. International Journal of Islamic Business, 7(2), 13–43. https://doi.org/10.32890/ijib2022.7.2.2

Soemitra, A. (1970). People Empowerment Strategies through the Mosques: Case Study of Masjid Al-Jihad Brayan Medan. IBDA' Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 12(1), 1–12. https://doi.org/10.24090/ibda.v12i1.431

Sukarmi, S., & Victoria, A. (2018). Cash Waqf in Sustaining of Indonesian Society "In Legal & Economic Perspective." Al-Itqan Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies, 83–97. https://doi.org/10.31436/al-itqan.v2i1.43

Tahir, M. H. P., Prihartono, P. S. A., & Megahati, R. R. P. (2018). Islamic Economic as an Alternative to Economic System in Indonesia. International Journal of Research and Studies Publishing, 8(3). https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.3.2018.p7529

Trimulato, T. (2022). The Role Sharia Non-Bank Financial Institutions to Support SDGS Program. Al-Arbah Journal of Islamic Finance and Banking, 4(1), 79–106. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.1.14668

Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724

Türkan, Y., & Kılıç, G. (2022). Islamic Finance in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c64

Türkan, Y., Razak, D. A., Mohammed, M. O., Kılıç, G., Razak, D. bin A., Khairi, W. O. F. W. M., Çeliker, F., Zengin, M., Muhamad, M. O., Bükey, M., & Çoban, U. (2022). Islamic Finance and Banking in Malaysia in 33 Questions for Beginners. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19

Wahyudi, R., & Susetyohadi, A. (2021). The Efficiency of Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesian Islamic Banks: Data Envelopment Analysis Approach. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 169. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.4978

Çeliker, F. (2022). General Information About the Malaysian Economy. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c67