01012 - Kemiskinan Relatif dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Karakteristik, dan Implikasi Keadilan Distributif

Relative Poverty in Islamic Economic Perspective: Concept, Characteristics, and Distributive Justice Implications

Abstrak

Kemiskinan relatif merupakan konsep yang penting namun kerap kurang mendapat perhatian mendalam dalam kajian ekonomi Islam di Indonesia. Artikel ini bertujuan menelaah konsep kemiskinan relatif dalam kerangka ekonomi Islam melalui pendekatan kajian literatur sistematis. Kajian ini menunjukkan bahwa kemiskinan relatif didefinisikan sebagai kondisi kemiskinan yang ditentukan secara perbandingan terhadap standar hidup atau pendapatan masyarakat sekitar, bukan semata berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar minimum. Berbeda dari kemiskinan absolut yang mengacu pada garis kebutuhan dasar, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh proses pembangunan yang belum merata. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan relatif merupakan sinyal kegagalan pemerataan distribusi (distributional equity) yang secara normatif menuntut penguatan mekanisme keadilan distributif, termasuk melalui instrumen zakat sebagai sarana redistribusi pendapatan. Kajian ini juga mendiskusikan relevansi padanan istilah fakir dan miskin dalam fikih Islam terhadap konsep kemiskinan relatif, serta sifat multidimensi kemiskinan yang melampaui sekadar dimensi pendapatan.

Kata kunci: kemiskinan relatif, ekonomi Islam, keadilan distributif, ketimpangan, zakat

________________________________________

Abstract

Relative poverty is an important yet often underexplored concept in Islamic economic studies in Indonesia. This article aims to examine the concept of relative poverty within the Islamic economic framework through a systematic literature review approach. The study reveals that relative poverty is defined as a condition of poverty determined comparatively against the living standards or income of surrounding communities, rather than solely based on the fulfillment of minimum basic needs. Unlike absolute poverty, which refers to a basic needs threshold, relative poverty is closely associated with income distribution inequality and welfare disparities resulting from uneven development processes. Within the Islamic economic perspective, relative poverty serves as a signal of distributive equity failure, which normatively demands the strengthening of distributive justice mechanisms, including through the instrument of zakat as a means of income redistribution. This study also discusses the relevance of the fiqh terms fakir and miskin in relation to the concept of relative poverty, as well as the multidimensional nature of poverty that extends beyond mere income dimensions.

Keywords: relative poverty, Islamic economics, distributive justice, inequality, zakat

________________________________________

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial-ekonomi yang paling fundamental dan terus menjadi agenda utama pembangunan, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam diskursus ilmu ekonomi, kemiskinan lazimnya dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Meskipun kemiskinan absolut lebih sering menjadi rujukan dalam kebijakan publik—khususnya karena penggunaannya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pengukuran resmi—kemiskinan relatif menyimpan dimensi analitis yang tidak kalah penting, terutama dalam memahami fenomena ketimpangan sosial-ekonomi.

Dalam konteks kajian ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan material, melainkan juga sebagai persoalan keadilan dan pemerataan yang menyentuh prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, menelaah kemiskinan relatif melalui lensa ekonomi Islam menjadi relevan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan normatif tentang tanggung jawab kolektif dalam mengatasi kesenjangan sosial.

Artikel ini disusun dengan tujuan: pertama, mengklarifikasi konsep kemiskinan relatif dalam literatur ekonomi Islam; kedua, membedakan kemiskinan relatif dari kemiskinan absolut; ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri analitis kemiskinan relatif; keempat, mendiskusikan padanannya dalam terminologi fikih Islam; dan kelima, menguraikan implikasi normatifnya bagi agenda keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah dalam bidang ekonomi Islam yang relevan dengan tema kemiskinan. Sumber-sumber yang dikaji mencakup karya-karya yang membahas konsep kemiskinan dalam perspektif Islam, instrumen pengentasan kemiskinan, dan keadilan distributif dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Sintesis dilakukan secara tematik untuk menghasilkan rumusan konsep yang koheren berdasarkan konsensus dan variasi temuan antarrujukan.

________________________________________

3. Konsep Kemiskinan Relatif dalam Ekonomi Islam

3.1 Definisi dan Klasifikasi

Dalam literatur ekonomi Islam, khususnya yang membahas kemiskinan dalam kerangka Indonesia, kemiskinan lazim diklasifikasikan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Aflah, 2018; Hidayatullah, 2018; Masrofah, 2020; Subhan, 2019). Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai kondisi kemiskinan yang ditentukan secara perbandingan (relatif) terhadap masyarakat lain, bukan terutama terhadap standar minimum kebutuhan dasar (Amir, 2017; Hidayatullah, 2018; Masrofah, 2020; Subhan, 2019).

Karena itu, kemiskinan relatif dipahami sebagai kemiskinan yang tampak ketika seseorang atau rumah tangga berada pada lapisan paling bawah dibanding standar hidup atau pendapatan "di sekitarnya" atau dibanding keseluruhan masyarakat (Andriansyah, 2015; Hidayatullah, 2018; Masrofah, 2020; Subhan, 2019). Sejalan dengan itu, sejumlah rujukan menekankan bahwa kemiskinan relatif berkaitan erat dengan ketimpangan distribusi pendapatan atau standar kesejahteraan akibat proses pembangunan atau kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Aflah, 2018; Farhan, 2018; Istifhama, 2017; Wardana & Setyawan, 2023).

Catatan kesesuaian definitif: Rumusan tugas menyebut kemiskinan relatif sebagai keadaan "hidup di bawah standar rata-rata masyarakat di lingkungannya meskipun kebutuhan dasar telah terpenuhi." Dalam kutipan-kutipan rujukan yang tersedia, definisi kemiskinan relatif memang ditekankan sebagai perbandingan standar hidup atau pendapatan, misalnya "relatif dengan seluruh masyarakat" atau "di bawah pendapatan di sekitarnya" (Andriansyah, 2015; Hidayatullah, 2018; Masrofah, 2020; Subhan, 2019), tetapi rujukan-rujukan tersebut tidak menyatakan secara eksplisit unsur "kebutuhan dasar telah terpenuhi" sebagai syarat definitional (Aflah, 2018; Amir, 2017; Andriansyah, 2015; Masrofah, 2020). Dengan demikian, aspek "kebutuhan dasar telah terpenuhi" tidak dapat ditegaskan sebagai bagian baku definisi kemiskinan relatif berdasarkan sumber yang diberikan, walaupun penekanan definisi relatif yang berorientasi perbandingan standar hidup atau pendapatan konsisten dengan ide "di bawah rata-rata lingkungan" (Andriansyah, 2015; Hidayatullah, 2018; Masrofah, 2020; Subhan, 2019).

3.2 Pembeda Utama: Kemiskinan Absolut versus Kemiskinan Relatif

Perbedaan kunci antara kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif dalam rujukan yang tersedia adalah basis standar penilaiannya (Aflah, 2018; Amir, 2017; Masrofah, 2020; Pujiyono, 2017). Kemiskinan absolut dipahami sebagai kemiskinan yang dihitung berdasarkan standar minimum kebutuhan, misalnya ukuran kebutuhan dasar (Aflah, 2018; Amir, 2017; Masrofah, 2020). Dalam kerangka statistik Indonesia, BPS dijelaskan menggunakan pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach), yakni kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Miftahussalam & Rofiuddin, 2021; Muttaqin & Safitri, 2020; Rakhmawati & Suhadi, 2018).

Sebaliknya, kemiskinan relatif ditekankan sebagai kemiskinan yang diidentifikasi melalui standar hidup relatif di dalam masyarakat, misalnya perbandingan pendapatan antar-lapisan (Hidayatullah, 2018; Masrofah, 2020; Miftahussalam & Rofiuddin, 2021; Subhan, 2019). Rujukan juga menunjukkan bahwa kemiskinan relatif memiliki keterkaitan kuat dengan ketimpangan. Beberapa sumber mendeskripsikannya sebagai kondisi "miskin" karena dampak pembangunan atau kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau semua lapisan sehingga menimbulkan ketimpangan pada distribusi pendapatan (Aflah, 2018; Farhan, 2018; Istifhama, 2017; Wardana & Setyawan, 2023). Sumber lain menegaskan kemiskinan relatif sebagai kemiskinan yang dilihat "antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya" (Hidayatullah, 2018; Subhan, 2019), atau sebagai rumah tangga yang pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya atau berada di lapisan paling bawah (Andriansyah, 2015).

________________________________________

4. Ciri Analitis Kemiskinan Relatif dalam Perspektif Ekonomi Islam

4.1 Berorientasi pada Ketimpangan dan Stratifikasi Sosial-Ekonomi

Karena kemiskinan relatif ditentukan melalui perbandingan dengan masyarakat lain, konsep ini secara langsung menangkap gejala ketimpangan distribusi pendapatan dan standar kesejahteraan (Aflah, 2018; Farhan, 2018; Istifhama, 2017; Wardana & Setyawan, 2023). Beberapa rujukan bahkan menempatkan kemiskinan relatif sebagai gejala yang muncul ketika pembangunan "belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat" dan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan (Aflah, 2018; Farhan, 2018; Istifhama, 2017; Wardana & Setyawan, 2023). Dalam kerangka ini, kemiskinan relatif beririsan dengan agenda ekonomi Islam tentang keadilan distribusi dan penolakan terhadap terkonsentrasinya kekayaan pada kelompok terbatas (Amalia, 2011; Elfadhli, 2016; Rini et al., 2018; Waluyo, 2017).

4.2 Kontekstual dan Bergantung pada Standar Masyarakat Setempat

Rujukan yang tersedia menekankan bahwa ukuran kemiskinan relatif akan berubah mengikuti kondisi standar hidup setempat, sehingga garis kemiskinan relatif dapat meningkat ketika median atau rata-rata pendapatan meningkat (Aflah, 2018). Rujukan yang sama juga menegaskan bahwa garis kemiskinan relatif tidak cocok untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dan lintas waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama (Aflah, 2018). Hal ini menguatkan sifat kemiskinan relatif sebagai konsep yang embedded pada konteks sosial-ekonomi setempat (Aflah, 2018; Amir, 2017; Miftahussalam & Rofiuddin, 2021; Pujiyono, 2017).

4.3 Terkait Dimensi Multidimensi Kemiskinan (Akses dan Partisipasi Sosial)

Sejumlah rujukan ekonomi Islam memandang kemiskinan sebagai persoalan kompleks dan multidimensi, terkait ketidakmampuan mengakses aspek ekonomi, sosial-budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat (Aprianto, 2018; Hidayatullah, 2018; Nafisa & Kurniawan, 2023). Framing multidimensi ini relevan untuk kemiskinan relatif karena ketertinggalan relatif sering termanifestasi bukan hanya pada pendapatan, tetapi juga pada keterbatasan akses dan partisipasi sosial yang memadai (Aeni, 2021; Aprianto, 2018; Nafisa & Kurniawan, 2023; Rahman et al., 2020).

________________________________________

5. Padanan Istilah dalam Wacana Islam: Fakir, Miskin, dan Ruang Ijtihad Kriteria

Dalam perspektif Islam, kemiskinan sering dibahas melalui dua istilah kunci, yakni fakir dan miskin (Aflah, 2018; Masrofah, 2020; Rahman et al., 2020). Rujukan juga menekankan bahwa terdapat perbedaan cara pandang ulama atau mazhab dan juga perbedaan standar dalam regulasi atau statistik modern, sehingga penentuan kriteria fakir-miskin bersifat terbuka terhadap ijtihad dan variasi ukuran (Aflah, 2018; Masrofah, 2020; Rahman et al., 2020). Karena itu, upaya memetakan "kemiskinan relatif" ke dalam istilah fikih (fakir atau miskin) tidak selalu tunggal dan dapat berbeda menurut rujukan dan konteks kelembagaan (Aflah, 2018; Rahman et al., 2020; Sugeng & Rahman, 2017).

Sebagian literatur menyatakan padanan tertentu, misalnya menyebut bahwa fakir dapat disamakan dengan kemiskinan absolut dan miskin dengan kemiskinan relatif (Fitriany, 2021). Namun, rujukan lain menekankan perlunya kehati-hatian dalam standardisasi karena perbedaan istilah dalam Al-Qur'an dan Hadis memunculkan ragam interpretasi teolog dan perumusan kriteria (Aflah, 2018; Rahman et al., 2020).

Dengan demikian, yang dapat ditegaskan dari sumber-sumber yang tersedia adalah: (i) Islam mengenal kategori fakir dan miskin (Aflah, 2018; Masrofah, 2020; Rahman et al., 2020); (ii) terdapat keragaman kriteria (Aflah, 2018; Rahman et al., 2020); dan (iii) sebagian literatur memadankan miskin dengan kemiskinan relatif, tetapi padanan ini tidak disepakati sebagai satu-satunya rujukan dalam semua karya (Aflah, 2018; Fitriany, 2021).

________________________________________

6. Implikasi Normatif Ekonomi Islam: Mengapa Kemiskinan Relatif Menjadi Isu Keadilan Distribusi

Kerangka ekonomi Islam yang dibahas dalam rujukan menempatkan keadilan dan pemerataan distribusi sebagai prinsip penting, termasuk dalam kebijakan fiskal Islam yang menekankan distribusi ekonomi yang adil untuk menjamin kebutuhan primer dan mengurangi jurang kaya–miskin (Amalia, 2011; Waluyo, 2017). Dalam kerangka ini, kemiskinan relatif dapat dibaca sebagai sinyal bahwa tujuan pemerataan (distributional equity) belum tercapai, khususnya bila pembangunan menghasilkan ketimpangan pendapatan atau standar kesejahteraan (Aflah, 2018; Amalia, 2011; Farhan, 2018; Waluyo, 2017).

Sejumlah rujukan juga mengaitkan pengentasan kemiskinan dengan instrumen redistribusi, terutama zakat, sebagai instrumen kesejahteraan dan pemerataan pendapatan (Amir, 2017; Elfadhli, 2016; "Untitled," 2021). Bahkan, terdapat penegasan bahwa zakat adalah instrumen ekonomi Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan sekaligus menjadi instrumen pemerataan pendapatan ("Untitled," 2021), selaras dengan gagasan literatur lain tentang penyaluran kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan untuk mengurangi kesenjangan sosial (Elfadhli, 2016; Nafisa & Kurniawan, 2023; Waluyo, 2017). Dengan kata lain, dalam ekonomi Islam, problem kemiskinan—termasuk kemiskinan relatif yang lekat dengan ketimpangan—secara normatif memanggil agenda keadilan distribusi dan penguatan mekanisme solidaritas sosial (Amalia, 2011; Elfadhli, 2016; Nafisa & Kurniawan, 2023; Waluyo, 2017).

________________________________________

7. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, kemiskinan relatif menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai kondisi kemiskinan yang ditentukan secara relatif melalui perbandingan standar hidup atau pendapatan seseorang atau rumah tangga terhadap masyarakat sekitarnya atau terhadap keseluruhan masyarakat, sehingga seseorang atau rumah tangga berada pada lapisan terbawah secara sosial-ekonomi. Kondisi ini berkaitan erat dengan ketimpangan distribusi pendapatan atau standar kesejahteraan dan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Aflah, 2018; Amir, 2017; Andriansyah, 2015; Farhan, 2018; Hidayatullah, 2018; Istifhama, 2017; Masrofah, 2020; Subhan, 2019).

Berbeda dari kemiskinan absolut yang mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan relatif mencerminkan kegagalan distribusi yang lebih struktural. Dalam perspektif normatif ekonomi Islam, kondisi ini menuntut respons kebijakan yang berorientasi pada keadilan distributif, penguatan instrumen redistribusi seperti zakat, serta pembangunan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aeni, N. (2021). Respon agama terhadap kemiskinan: Perspektif sosiologi. Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 2(1). https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1260

Aflah, K. N. (2018). Urgensi penetapan kriteria fakir miskin bagi penyaluran zakat di Indonesia. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(1), 167. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037

Amalia, E. (2011). Transformasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif bagi penguatan usaha kecil mikro di Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2497

Amir, R. (2017). Menyoroti hak dan kewajiban asasi manusia dalam aspek ekonomi (Sebagai ciri negara kesejahteraan/welfare state). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2(2), 96–110. https://doi.org/10.24256/alw.v2i2.633

Andriansyah, Y. (2015). Menggunakan konsep "at-turāṡ wa at-tajdīd" dalam pemikiran Hassan Hanafi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Millah: Journal of Religious Studies, 15(1), 161–184. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art8

Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v8i2.60

Elfadhli, E. (2016). Zakat produktif sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 14(1), 99. https://doi.org/10.31958/juris.v14i1.300

Farhan, I. (2018). Respon agama terhadap persoalan sosial-ekonomi: Studi gerakan sosial-ekonomi Muhammad Yunus di Bangladesh. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 18(1), 69–82. https://doi.org/10.24042/ajsk.v18i1.3304

Fitriany, L. (2021). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, belanja daerah dan zakat terhadap kemiskinan di Kota Dumai. Al-Hisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 12–23. https://doi.org/10.57113/his.v1i1.75

Hidayatullah, I. (2018). Analisis bagi hasil pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 101–114. https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.54

Istifhama, L. (2017). Strategi bertahan dan modal sosial pedagang pasar tradisional swasta dalam perspektif ekonomi Islam. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 8(1), 32–42. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v8i1.1492

Masrofah, S. (2020). Analisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/n8vh6

Miftahussalam, M., & Rofiuddin, M. (2021). Pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Journal of Economics Research and Policy Studies, 1(1), 40–54. https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.63

Muttaqin, A. A., & Safitri, A. (2020). Analisis pengaruh zakat dan infak terhadap tingkat kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan dan gini rasio di Indonesia tahun 2007–2018. Al-Tijary, 6(1), 51–61. https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2416

Nafisa, S. N., & Kurniawan, N. (2023). Peran filantropi Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1), 26–32. https://doi.org/10.57151/jeko.v2i1.152

Pujiyono, A. (2017). Model pemberdayaan perempuan miskin melalui program keuangan mikro syariah berbasis masyarakat (Program Misykat DPU-DT). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 17–37. https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art2

Rahman, M. Z. A., Mohamad, M. T., & Azzis, M. S. A. (2020). Islam dan pembasmian kemiskinan bandar. Jurnal Syariah, 28(3), 461–500. https://doi.org/10.22452/js.vol28no3.5

Rakhmawati, I., & Suhadi, S. (2018). Daya tahan sektor rumah tangga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(1), 65. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2955

Rini, N., Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2018). Peran dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 17(1). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i1.269

Subhan, M. (2019). Paradigma Islam tentang kemiskinan dan solusi pemecahannya. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.54

Sugeng, A., & Rahman, A. A. (2017). Eksplorasi indikator dalam menentukan fakir dan miskin berdasarkan ḥad al-kifāyah zakat: Kajian di Lampung Indonesia. Jurnal Syariah, 24(3), 369–392. https://doi.org/10.22452/js.vol24no3.2

Untitled. (2021). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2

Waluyo, A. (2017). Kebijakan fiskal dan upaya mengatasi disparitas ekonomi perspektif Islam. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(1), 19. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.19-38

Wardana, A., & Setyawan, R. (2023). Peran dagang untuk mengentaskan masalah ekonomi dalam kacamata Islam. Jurnal Ar-Ribhu, 5(2). https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v5i2.765