01006 - Kebijakan Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam: Landasan Normatif, Instrumen, dan Tata Kelola

Public Policy in Islamic Economic Perspective: Normative Foundations, Instruments, and Governance

Abstract

Public policy in the Islamic economic perspective is not merely a technical instrument of government, but a normative framework rooted in Islamic moral values and guided by the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). This article examines the conceptual foundations, normative basis, objectives, instruments, and governance of public policy according to Islamic economics through a systematic literature review. The results show that Islamic public policy is defined as a series of government decisions and actions—including programs, regulations, and fiscal-monetary management—filtered through Sharia values to resolve socio-economic problems and realize public welfare (maṣlaḥah). The normative foundation rests on maqāṣid al-sharī'ah as a moral compass, with a holistic welfare orientation (falāḥ) encompassing material and spiritual dimensions. Policy instruments include Islamic public finance (zakat, kharāj, 'ushr, jizyah), social instruments (waqf, Islamic microfinance), and sharia institutional regulation. Effective governance requires transparency, accountability, and public participation, with evaluation based on maqāṣid indicators. This article also identifies a persistent gap between normative theory and practice, as well as an ongoing debate regarding the appropriate degree of state intervention in the Islamic economic framework.

Keywords: public policy, Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, welfare, governance, zakat, waqf

________________________________________

Abstrak

Kebijakan publik dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar instrumen teknokratis pemerintah, melainkan kerangka normatif yang berakar pada nilai-nilai moral Islam dan dibimbing oleh tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah). Artikel ini mengkaji landasan konseptual, basis normatif, tujuan, instrumen, dan tata kelola kebijakan publik menurut ekonomi Islam melalui tinjauan literatur sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan publik Islam didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah—mencakup program, regulasi, serta pengelolaan fiskal-moneter—yang disaring oleh nilai-nilai syariah untuk menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (maṣlaḥah). Landasan normatifnya bertumpu pada maqāṣid al-sharī'ah sebagai kompas moral, dengan orientasi kesejahteraan holistik (falāḥ) yang mencakup dimensi material dan spiritual. Instrumen kebijakan meliputi keuangan publik Islam (zakat, kharāj, 'ushr, jizyah), instrumen sosial (wakaf, keuangan mikro Islam), dan regulasi kelembagaan syariah. Tata kelola yang efektif mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, dengan evaluasi berbasis indikator maqāṣid. Artikel ini juga mengidentifikasi kesenjangan yang persisten antara teori normatif dan praktik, serta perdebatan yang berkelanjutan mengenai derajat intervensi negara yang tepat dalam kerangka ekonomi Islam.

Kata kunci: kebijakan publik, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharī'ah, kesejahteraan, tata kelola, zakat, wakaf

________________________________________

1. Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu pemerintahan dan administrasi negara, yang secara umum dipahami sebagai serangkaian keputusan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ini memperoleh dimensi yang lebih kaya dan kompleks: kebijakan publik tidak hanya dinilai dari efisiensi teknis atau pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah dan kontribusinya terhadap kemaslahatan umat secara holistik.

Relevansi kajian ini semakin meningkat seiring berkembangnya institusi keuangan Islam, regulasi ekonomi syariah, dan instrumen keuangan sosial Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah tantangan kemiskinan, ketimpangan distribusi, dan krisis lingkungan yang terus mengemuka, ekonomi Islam menawarkan kerangka alternatif yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan ekologis ke dalam desain kebijakan publik.

Artikel ini bertujuan memetakan secara sistematis konsep, landasan normatif, tujuan, instrumen, proses tata kelola, serta perdebatan yang melingkupi kebijakan publik dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan kajian literatur yang representatif. Pembahasan disusun secara progresif: dimulai dari definisi dan landasan normatif, berlanjut ke tujuan dan instrumen kebijakan, kemudian proses dan evaluasi kebijakan, dan diakhiri dengan catatan kritis mengenai perdebatan derajat intervensi negara.

________________________________________

2. Definisi Kebijakan Publik dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi Islam, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian pilihan/keputusan pemerintah yang saling terkait yang diformulasikan pada berbagai bidang dan bermuara pada isu-isu kesejahteraan (welfare) yang terkait dengan dimensi ekonomi dan sosial (serta juga politik dan budaya) (Karimullah, 2023). Pemahaman ini konsisten dengan gagasan bahwa kebijakan publik muncul sebagai program pemerintah yang ditujukan pada segmen masyarakat atau ruang geografis tertentu (Abbas & Aravossis, 2024). Karena itu, frasa "serangkaian keputusan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi" sejalan dengan konsepsi kebijakan publik sebagai pilihan-pilihan pemerintah yang terobservasi melalui tindakan dan konsekuensi yang kemudian dinilai dari dampaknya terhadap kesejahteraan (Abbas & Aravossis, 2024; Karimullah, 2023).

Kekhasan ekonomi Islam terletak pada orientasi normatifnya: kebijakan ekonomi dalam masyarakat Islam menuntut agar keputusan ekonomi melewati "saringan moral" (moral filter) Islam, sehingga analisis kebijakan tidak berhenti pada keluaran ekonomi sempit, tetapi juga menilai konsekuensi sosial dan etisnya (Mahyudi, 2015). Dalam kerangka ini, kebijakan publik bukan sekadar instrumen teknokratis, melainkan perangkat untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) sebagai kompas moral kebijakan ekonomi (Suryani et al., 2023).

Dengan demikian, kebijakan publik menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai: serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah (program, regulasi, dan pengelolaan sumber daya publik) yang disaring oleh nilai-nilai syariah untuk menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi dan mewujudkan kemaslahatan/kesejahteraan masyarakat (Karimullah, 2023; Mahyudi, 2015; Suryani et al., 2023).

________________________________________

3. Landasan Normatif: Maqāṣid al-Sharī'ah, Maslahat, dan Kesejahteraan Holistik

Sejumlah kajian menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai landasan utama pengembangan kebijakan ekonomi Islam, yakni sebagai panduan moral dan fondasi bagi tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan etis (Suryani et al., 2023). Implementasi maqāṣid dalam kebijakan ekonomi dipaparkan mencakup penguatan institusi keuangan Islam, regulasi sesuai hukum Islam, dan perlindungan nilai moral dalam bisnis (Suryani et al., 2023). Dalam evaluasi kebijakan, maqāṣid dipakai untuk menilai apakah kebijakan meningkatkan pemeliharaan tujuan-tujuan seperti agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan sebagai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam kerangka maqāṣid pada studi tersebut (Suryani et al., 2023).

Penekanan maqāṣid ini juga tampak ketika kebijakan fiskal dipandang sebagai tugas pemerintah untuk menciptakan kemakmuran publik yang dapat diproyeksikan melalui indikator-indikator kesejahteraan yang dirangkaikan dengan aspek-aspek maqāṣid—misalnya agama, kehidupan/keadilan-keamanan, akal/pendidikan, keturunan/kesehatan dan jaminan sosial keluarga, serta harta/distribusi pendapatan dan akses kerja (Santoso et al., 2022).

Orientasi kebijakan publik ekonomi Islam sering dinyatakan sebagai kesejahteraan holistik (mis. falāḥ), yakni kesejahteraan dunia-akhirat dan keseimbangan dimensi material-spiritual (Ahyani et al., 2023). Dalam pemahaman ini, keadilan sosial dan keadilan ekonomi menjadi paradigma dasar, berbeda dari paradigma ekonomi pasar yang menekankan maksimisasi kekayaan/konsumsi (Ahyani et al., 2023). Konsekuensinya, peran negara dipandang penting untuk memungkinkan ekonomi Islam berkontribusi pada pemecahan persoalan ekonomi dan pembentukan struktur ekonomi yang adil (Ahyani et al., 2023), serta untuk memastikan pengeluaran publik memperoleh legitimasi syariah sebagai tugas kesejahteraan (Ghania et al., 2023).

________________________________________

4. Tujuan Kebijakan Publik Menurut Ekonomi Islam

4.1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengurangan Ketimpangan

Tujuan akhir ekonomi politik Islam dalam ranah kebijakan publik ditegaskan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara, yang membedakan orientasinya dari pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan agregat sambil berpotensi mengabaikan kesejahteraan individu (Basyirah et al., 2022). Karena itu, kebijakan publik ekonomi Islam menempatkan keadilan distribusi dan instrumen distribusi—zakat, wakaf, infak, sedekah, warisan, hibah, serta hibah pemerintah—sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial (Basyirah et al., 2022; Yılmaz et al., 2023). Kerangka distribusi ini juga dinyatakan membutuhkan sinergi antara pemerintah, institusi sosial Islam, dan masyarakat agar kebijakan distribusi dapat dioperasionalkan dan menghasilkan pemberdayaan ekonomi (Ahmad, 1992; Yılmaz et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kajian tentang irisan ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan menekankan perlunya memanfaatkan dana zakat dan wakaf untuk proyek-proyek berorientasi kesejahteraan komunitas, mendorong akses keuangan inklusif, serta menegaskan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas sebagai pertimbangan kebijakan (Putra et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian pembangunan daerah menempatkan zakat/sedekah/wakaf sebagai sumber dana program sosial-ekonomi, sekaligus menekankan bahwa program berbasis nilai Islam perlu mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan serta keberlanjutan program (Imam, 2024).

4.2 Stabilitas dan Etika Kebijakan Makro (Fiskal-Moneter) Tanpa Riba

Kebijakan publik dalam ekonomi Islam juga mencakup kebijakan makro—terutama fiskal dan moneter—namun dibatasi oleh prinsip syariah, khususnya larangan instrumen berbasis bunga sebagai instrumen kebijakan moneter (Nusantara & Susamto, 2023). Dalam kerangka moneter Islam, bank sentral dipandang berkewajiban menilai permintaan uang dalam konteks stabilitas harga dan target kebijakan moneter lain, tetapi pilihan instrumen tidak boleh berbasis bunga (Nusantara & Susamto, 2023). Kajian distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam menempatkan kebijakan moneter dan fiskal sebagai bagian dari upaya stabilitas dan pengendalian inflasi/nilai tukar melalui peran bank sentral dan pengelolaan fiskal, sekaligus mengaitkannya dengan instrumen sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf) untuk mengurangi kesenjangan dan mendorong kesejahteraan (Yılmaz et al., 2023).

Dengan demikian, penyelesaian masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan dipahami tidak terpisah dari stabilisasi makro, melainkan terhubung melalui desain instrumen yang memenuhi nilai moral-sosial (Mahyudi, 2015; Nusantara & Susamto, 2023; Yılmaz et al., 2023).

4.3 Keberlanjutan (Sustainable Development) dan Keadilan Sosial-Ekologis

Beberapa kajian menempatkan ekonomi Islam sebagai kerangka alternatif pembangunan yang memprioritaskan keadilan sosial dan ekologis, berbeda dari fokus sempit pada mekanisme pasar dan rasionalitas individual dalam arus utama (Clarke, 2016). Dalam tinjauan sistematis tentang pembangunan berkelanjutan dalam worldview Islam, zakat dan wakaf dipandang sebagai mekanisme untuk mendorong ekuitas sosial, sementara pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam dipahami sebagai keseimbangan dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial (Tobin, 2020).

Selain itu, kajian tentang Islamic social finance (ISF) menekankan perlunya koherensi kebijakan dan dialog inklusif lintas aktor untuk memobilisasi dana ISF bagi krisis kemanusiaan dan pencapaian SDGs, sekaligus menolak fragmentasi agenda sosial-ekonomi-lingkungan karena worldview Islam menekankan kesatuan/keutuhan (tawḥīd) keterkaitan manusia dan lingkungan (Wibowo, 2023). Hal ini memperluas "masalah sosial dan ekonomi" dalam mandat kebijakan publik menjadi juga termasuk tantangan lingkungan yang memengaruhi kesejahteraan.

________________________________________

5. Instrumen Kebijakan Publik Ekonomi Islam

5.1 Instrumen Keuangan Publik Islam: Zakat dan Pungutan Publik Lain

Kajian instrumen keuangan publik Islam menempatkan zakat bersama kharāj, 'ushr, dan jizyah sebagai perangkat kebijakan publik untuk pendanaan dan distribusi yang berorientasi keadilan dan kesejahteraan (Basyirah et al., 2022). Pemerintah dipandang memiliki kompetensi kebijakan publik untuk menarik pemasukan publik tertentu—misalnya jizyah dan kharāj—dan berkewajiban mengalokasikan belanja negara termasuk zakat kepada pihak yang berhak sebagai bagian dari kebijakan pemerataan (Basyirah et al., 2022). Prinsip-prinsip keuangan publik Islam juga diringkas sebagai menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial, serta menuntut agar sumber-sumber seperti zakat, jizyah, kharaj, dan wakaf dikelola efisien untuk kepentingan umum (Qadi & Alavian, 2022).

Dalam manajemen belanja publik, pengeluaran diposisikan memiliki fungsi kesejahteraan dan legitimasi syariah, di mana pemenuhan kebutuhan publik dipahami sebagai kewajiban sosial yang dapat menjadi tanggung jawab negara. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat menjadi kewajiban sosial (farḍ kifāyah) pada komunitas apabila kas negara tidak mencukupi (Ghania et al., 2023).

5.2 Instrumen Sosial: Wakaf dan Kelembagaan Pemberdayaan

Wakaf diposisikan sebagai instrumen sosial (tabarru') yang secara historis memiliki peran ekonomi-sosial dan diarahkan untuk kesejahteraan publik (al-Anani, 2020). Dalam konteks Indonesia, kebijakan bank wakaf mikro dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pembiayaan komunitas skala kecil, dengan karakter pembiayaan tanpa agunan dan proses administratif yang cepat, yang diargumentasikan dapat mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di sekitar pesantren (al-Anani, 2020). Pada level pembangunan daerah, rekomendasi kebijakan juga mencakup pembentukan inisiatif mikrofinans berbasis prinsip Islam, disertai penguatan pengawasan penggunaan dana dan dampak lingkungan pembangunan (Imam, 2024).

5.3 Regulasi dan Penguatan Institusi Keuangan Syariah

Implementasi maqāṣid dalam kebijakan ekonomi Islam dinyatakan mencakup pembangunan infrastruktur ekonomi Islam seperti pendirian institusi keuangan Islam dan penguatan regulasi sesuai syariah (Suryani et al., 2023). Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, pengembangan regulasi ekonomi Islam dipahami terkait kebutuhan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi industri perbankan syariah, serta menegaskan bahwa kebijakan ekonomi menurut Islam dibatasi oleh syariah dan ditopang tanggung jawab sosial (social responsibility/social security) (Pepinsky et al., 2012).

Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah dipaparkan mendukung tujuan kemaslahatan dan menyediakan ruang pluralitas sehingga dapat dinikmati lintas keyakinan serta diterima dari perspektif demokrasi dan keadilan sosial (Salem, 2020). Selain itu, kebijakan ekonomi-politik Indonesia pada era reformasi dipetakan melalui berbagai regulasi yang mendukung institusi keuangan syariah, sekaligus menekankan bahwa kebijakan harus berangkat dari aspirasi/permintaan masyarakat untuk memiliki legitimasi dan rasa keadilan (Dieye, 2020).

________________________________________

6. Proses, Tata Kelola, dan Evaluasi Kebijakan Publik dalam Ekonomi Islam

6.1 Good Governance: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

Studi maqāṣid dalam kebijakan ekonomi Islam menempatkan good governance—transparansi, akuntabilitas, kualitas kepemimpinan—sebagai aspek evaluasi implementasi kebijakan ekonomi Islam (Suryani et al., 2023). Hal ini sejalan dengan argumen bahwa evaluasi kebijakan publik dalam masyarakat Islam perlu menilai dampaknya bukan hanya pada aspek ekonomi sempit, tetapi juga pada konsekuensi sosial dan etis, sehingga memerlukan sistem informasi yang mampu memantau hasil paket kebijakan (Mahyudi, 2015).

Penekanan partisipasi publik juga muncul: evaluasi kebijakan dapat memasukkan persepsi publik dan mendorong partisipasi komunitas melalui survei, konsultasi publik, dan dialog pemangku kepentingan (Suryani et al., 2023), sementara pembangunan daerah berbasis nilai Islam direkomendasikan meningkatkan pelibatan komunitas dalam perencanaan dan implementasi, serta memperkuat pengawasan penggunaan dana dan dampak lingkungan (Imam, 2024).

Kajian evaluasi kebijakan publik berbasis teori good governance di Iran menggarisbawahi bahwa kebijakan publik dipahami sebagai program pemerintah dan good governance dipakai sebagai paradigma untuk menghadapi tantangan, memperkuat pemberdayaan negara, serta meningkatkan partisipasi dan kepuasan warga (Abbas & Aravossis, 2024). Namun, studi tersebut juga melaporkan adanya masalah implementasi kebijakan publik di Iran dalam perspektif indikator good governance, termasuk kecenderungan penerapan kebijakan yang bersifat unilateral/vertikal (Abbas & Aravossis, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, orientasi normatif—keadilan dan kesejahteraan—mensyaratkan tata kelola yang memadai, tetapi realisasi tata kelola tersebut dapat menghadapi kendala institusional (Abbas & Aravossis, 2024; Mahyudi, 2015).

6.2 Evaluasi Berbasis Maqāṣid dan Kesejahteraan Nyata

Studi pengembangan kebijakan ekonomi Islam berbasis maqāṣid menekankan evaluasi dampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk penilaian apakah kebijakan meningkatkan akses publik terhadap layanan keuangan syariah dan bagaimana persepsi publik terhadap kebijakan (Suryani et al., 2023). Pada ranah fiskal, penilaian kebijakan anggaran dalam perspektif ekonomi Islam dipetakan menggunakan indikator maqāṣid—agama, kehidupan/keadilan-keamanan, akal/pendidikan, keturunan/kesehatan-jaminan sosial, harta/distribusi pendapatan dan akses kerja—untuk menilai orientasi kesejahteraan publik (Santoso et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian keuangan publik Islam menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber dana publik Islam (Qadi & Alavian, 2022).

6.3 Kesenjangan Teori-Praktik dan Kebutuhan "Infusi Nilai"

Sebagian literatur menyoroti kesenjangan antara konstruksi teori ekonomi Islam dan aktivitas nyata, sehingga diusulkan kebijakan publik berbasis syariah sebagai values infusion policy untuk mengaktualkan perilaku yang mencerminkan nilai Islam (homo Islamicus) dan memperkuat integrasi serta kohesi sosial (Sirageldin, 1995). Pada level institusi, studi empiris tentang kinerja sosial korporat lembaga keuangan Islam menunjukkan adanya kecenderungan praktik CSR yang lebih "perifer" ketimbang menjadi keputusan kebijakan manajemen yang integral, dengan fokus dominan pada pemenuhan tanggung jawab legal, ekonomi, dan kepatuhan syariah (Shari'ah compliance) (Gandmani et al., 2019).

Temuan ini memperlihatkan bahwa, sekalipun tujuan maqāṣid menuntut promosi kesejahteraan, implementasi kebijakan kelembagaan dapat belum sepenuhnya selaras dengan peran sosial yang diharapkan (Gandmani et al., 2019; Suryani et al., 2023).

________________________________________

7. Catatan Kritis: Perdebatan tentang Derajat Intervensi Negara

Walaupun banyak kajian menekankan signifikansi peran negara dalam menjamin kesejahteraan—misalnya melalui belanja publik, jaminan sosial, dan instrumen distribusi (Ghania et al., 2023; Nusantara & Susamto, 2023; Yılmaz et al., 2023)—literatur juga mencatat adanya perdebatan mengenai sejauh mana sektor publik harus "mendominasi" kebijakan ekonomi.

Tinjauan kritis atas doktrin ekonomi Islam yang berorientasi kebijakan mencatat adanya pandangan yang mendorong nasionalisasi sumber daya serta kontrol harga dan perdagangan oleh pemerintah. Namun, pandangan ini dikritik karena dianggap berasumsi "big government" mampu menyelesaikan semua masalah dan dinilai bertentangan dengan filosofi ekonomi Islam yang juga mengakomodasi inisiatif privat dan free enterprise (Tukiran et al., 2024). Sementara itu, kajian lain menegaskan bahwa syariah mendukung kebebasan negatif melalui pelarangan kontrol harga dan menjamin perlindungan konsumen dari pemaksaan, serta menafsirkan syariah sebagai lebih market-friendly dan berorientasi pemerintah terbatas (Jawad & Yakut-Cakar, 2010).

Dua arus pemikiran ini menunjukkan bahwa "kebijakan publik menurut ekonomi Islam" memiliki tujuan normatif yang relatif konsisten—keadilan dan kesejahteraan—tetapi desain kelembagaan dan campur tangan negara diperdebatkan dalam implementasi (Ghania et al., 2023; Jawad & Yakut-Cakar, 2010; Tukiran et al., 2024).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, kebijakan publik menurut ekonomi Islam adalah serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah—program, regulasi, serta pengelolaan fiskal-moneter dan instrumen sosial—yang disaring oleh nilai moral syariah untuk menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi serta mewujudkan kemaslahatan/kesejahteraan. Hal ini dioperasionalkan melalui keadilan distribusi, pemenuhan kebutuhan dasar, stabilitas yang bebas riba, serta tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Basyirah et al., 2022; Ghania et al., 2023; Karimullah, 2023; Mahyudi, 2015; Nusantara & Susamto, 2023; Suryani et al., 2023).

Tiga temuan utama yang dapat disimpulkan dari kajian ini adalah sebagai berikut. Pertama, maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sekaligus sebagai landasan normatif, kerangka desain kebijakan, dan alat evaluasi yang mengintegrasikan dimensi agama, sosial, ekonomi, dan ekologis. Kedua, instrumen kebijakan publik Islam—zakat, wakaf, kharāj, regulasi syariah—membentuk ekosistem yang saling menopang antara keuangan publik formal dan keuangan sosial informal. Ketiga, terdapat kesenjangan yang persisten antara konstruksi teoritis dan implementasi aktual, yang mensyaratkan tidak hanya reformasi institusional, tetapi juga values infusion dalam tata kelola kebijakan.

Implikasi praktis dari kajian ini relevan bagi pembuat kebijakan di negara-negara dengan populasi Muslim besar, seperti Indonesia, dalam merancang kebijakan fiskal, regulasi keuangan syariah, dan program pemberdayaan berbasis zakat-wakaf yang tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial dan etis secara syariah.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abbas, N., & Aravossis, S. (2024). Exploring the intersection of islamic economics and sustainable development: Challenges, opportunities, and policy implications. SeEk, 1(2), 10–20. https://doi.org/10.35335/wyp8gp53

Ahmad, I. U. (1992). Islam and the economic challenge. American Journal of Islam and Society, 9(4), 546–555. https://doi.org/10.35632/ajis.v9i4.2540

Ahyani, H., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2023). The relevance of allocation and distribution of income in the Islamic economic perspective in Indonesia. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 14(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v14i1.329

al-Anani, K. (2020). Devout neoliberalism?! Explaining Egypt's Muslim Brotherhood's socio-economic perspective and policies. Politics and Religion, 13(4), 748–767. https://doi.org/10.1017/s1755048320000085

Basyirah, L., Nasiruddin, M. H., Rozi, F., & Syamsi, B. (2022). The development of Islamic economic politics in sharia banking in the reform era to date in Indonesia. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 10(2), 200–215. https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7515

Clarke, M. (2016). Points of equilibrium: Religious beliefs and economic development policy. Sustainable Development, 24(3), 181–189. https://doi.org/10.1002/sd.1620

Dieye, A. (2020). Conclusion (hlm. 221–224). https://doi.org/10.1007/978-3-030-48763-8_9

Gandmani, A. A., Sadeghi, M., & Baseri, B. (2019). Legal principles of economic policy in the Islamic Republic of Iran. Gênero & Direito, 8(3). https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2019v8n3.47629

Ghania, N. A., Farhan, F., Rahmadhani, H., Eriska, M., Jenifer, Rahman, A. Z., & Pratama, S. A. I. (2023). Government's strategy to overcome the impact of fiscal and monetary policy on the Indonesian economy. Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJOMS), 2(2), 289–301. https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i2.352

Imam, A. (2024). Political implications of Islamic financial instruments for poverty alleviation in Nigeria. https://doi.org/10.2139/ssrn.4952564

Jawad, R., & Yakut-Cakar, B. (2010). Religion and social policy in the Middle East: The (re)constitution of an old-new partnership. Social Policy and Administration, 44(6), 658–672. https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2010.00736.x

Karimullah, S. S. (2023). Exploration of maqasid al-shariah concepts in the development of Islamic economic policies. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747

Mahyudi, M. (2015). Reviving the Islamic economic system through shariah-based public policy. Humanomics, 31(4), 415–429. https://doi.org/10.1108/h-06-2015-0037

Nusantara, W. Z. S., & Susamto, B. (2023). Consumption pattern irrationality of south Malang coast society: The Islamic reflection for local wisdom-based policy (hlm. 501–513). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_48

Pepinsky, T. B., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2012). Testing Islam's political advantage: Evidence from Indonesia. American Journal of Political Science, 56(3), 584–600. https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2011.00570.x

Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, M., & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction of the practice of siyasa syar'iyyah during the Islamic empire's relevance to the practice of sharia financing CWLS retail in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(2), 347. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057

Qadi, M. R., & Alavian, M. (2022). Evaluation and evaluation of public policy in the Islamic Republic of Iran based on the theory of good governance. International Journal of Health Sciences, 48550–48571. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns7.13638

Salem, M. B. (2020). "God loves the rich." The economic policy of Ennahda: Liberalism in the service of social solidarity. Politics and Religion, 13(4), 695–718. https://doi.org/10.1017/s1755048320000279

Santoso, I. R., Zulfikar, A. A., Handoko, L., Firmansyah, F., Muliadi, S., & Mualim. (2022). The impact of government policies and regulations on the development Islamic economics distribution. Advances in Economics, Business and Management Research, 205. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220107.010

Sirageldin, I. (1995). Islam, society, and economic policy (The distinguished lecture). The Pakistan Development Review, 457–480. https://doi.org/10.30541/v34i4ipp.457-480

Suryani, I., Muhtar, M. H., Rahman, Y. M., Jaya, B. P. M., & Khalaf, A. A. (2023). Integration of Islamic law in regional development in Indonesia. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(1), 1. https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770

Tobin, S. A. (2020). Islamic neoliberalism for Jordan's Islamic Action Front in Islamic banking and finance. Politics and Religion, 13(4), 768–795. https://doi.org/10.1017/s1755048320000073

Tukiran, T., Rajab, M., & Mas'ud, I. (2024). Building Islamic economy towards golden Indonesia 2045. AI, 1(3), 23–31. https://doi.org/10.62872/sxr7rd67

Wibowo, A. (2023). Enhancing economic growth for the achievement of sustainable development goals through digital era fundraising schemes for sustainable community development: A policy analysis from the Islamic economic perspective. Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy, 1, 26–37. https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.301

Yılmaz, E., Deymencioğlu, G., Ataş, M., & Şensoy, F. (2023). Mainstream economics' war with the environment: Counter-critiques from heterodox economics and Islamic economics. International Journal of Ethics and Systems, 40(3), 526–538. https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2023-0045