01007 - Kebutuhan Dalam Ekonomi Islam: Konsep, Hierarki, Dan Implikasi Kebijakan

Needs in Islamic Economics: Concept, Hierarchy, and Policy Implications

 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kebutuhan (needs) dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif. Kebutuhan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam ekonomi Islam, konsep ini tidak berdiri sendiri sebagai isu teknis konsumsi, melainkan melekat pada cara Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari way of life yang dituntun oleh syariah dan nilai moral-spiritual. Kajian ini menelaah posisi kebutuhan dalam ekonomi Islam, pembedaan antara kebutuhan dan keinginan, hierarki dharuriyyat–hajiyyat–tahsiniyyat, dimensi material dan spiritual pemenuhan kebutuhan, serta implikasi kebijakan dalam konteks peran negara dan distribusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan dalam ekonomi Islam diarahkan untuk merealisasikan maslahah dan falah yang bersifat holistik, terkait dengan perlindungan lima tujuan pokok syariah (maqashid syariah), serta menuntut pembedaan tegas dari keinginan dan penegakan etika moderasi. Pemenuhan kebutuhan pun bukan semata urusan individu, tetapi juga merupakan mandat sosial dan negara untuk menjamin kebutuhan dasar secara adil, terutama bagi kelompok rentan.

Kata Kunci: kebutuhan, ekonomi Islam, maslahah, maqashid syariah, falah, hierarki kebutuhan

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of needs in the perspective of Islamic economics. Needs are defined as everything required by humans to maintain and improve their life welfare. In Islamic economics, this concept does not stand alone as a technical issue of consumption, but is attached to the way Islam views economic activity as part of a way of life guided by sharia and moral-spiritual values. This study examines the position of needs in Islamic economics, the distinction between needs and wants, the hierarchy of dharuriyyat–hajiyyat–tahsiniyyat, the material and spiritual dimensions of needs fulfillment, and policy implications in the context of the state's role and distribution. The results show that needs in Islamic economics are directed to realize maslahah and falah which are holistic in nature, related to the protection of the five main objectives of sharia (maqashid syariah), and require a clear distinction from wants and the enforcement of moderation ethics. The fulfillment of needs is not solely an individual matter, but also a social and state mandate to guarantee basic needs fairly, especially for vulnerable groups.

Keywords: needs, Islamic economics, maslahah, maqashid syariah, falah, hierarchy of needs

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ekonomi, termasuk dalam ekonomi Islam. Secara sederhana, kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, dalam bingkai ekonomi Islam, konsep ini memiliki kedalaman makna yang jauh melampaui pengertian teknis semata.

Ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi—meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi—sebagai bagian integral dari way of life yang dituntun oleh syariah (Al-Qur'an dan Hadis) serta nilai moral-spiritual. Karena itu, "kebutuhan" dipahami dalam kerangka bahwa seluruh aktivitas ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan kemaslahatan, bukan sekadar memaksimalkan kepuasan material. Kerangka ini pun tampak pada definisi ekonomi syariah/Islam sebagai kegiatan atau ilmu yang mengarahkan praktik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan (komersial dan nonkomersial) menurut prinsip syariah dan nilai Islam (Hotman & Handayani, 2022; Putri & Syakur, 2023; Syaripudin & Putri, 2022).

Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam: posisinya dalam kerangka normatif ekonomi Islam, pembedaannya dari keinginan, hierarki prioritas pemenuhan, dimensi material dan spiritual, serta implikasi kebijakan yang lahir darinya.

________________________________________

2. POSISI KEBUTUHAN DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam ekonomi Islam, pembahasan kebutuhan tidak berdiri sendiri sebagai isu teknis konsumsi, melainkan melekat pada cara Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari way of life yang dituntun oleh syariah (Al-Qur'an dan Hadis) dan nilai moral-spiritual (Afrianty & Supian, 2023; Nurcholida & Zunaidi, 2021). Karena itu, "kebutuhan" dipahami dalam kerangka bahwa aktivitas ekonomi (produksi–distribusi–konsumsi) diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan kemaslahatan, bukan sekadar memaksimalkan kepuasan material (Hesthria, 2022; Magfiroh et al., 2022; Pusparini, 2015).

Di level tujuan sosial, sebagian literatur yang dirujuk menegaskan bahwa salah satu orientasi dasar ekonomi Islam adalah mencukupi kebutuhan anggota masyarakat dan menjaga distribusi agar adil (Hendri, 2023; Siregar, 2020; Syamsuri et al., 2021). Dalam formulasi politik ekonomi Islam menurut Abdurrahman al-Maliki yang dikutip Hardiati dkk., tujuan kebijakan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan primer setiap individu secara menyeluruh dan membuka peluang pemenuhan kebutuhan sekunder sesuai kemampuan individu—dengan penekanan bahwa Islam memandang pemenuhan kebutuhan pada level individu, bukan semata kolektif negara (Hardiati et al., 2022).

Dengan demikian, kebutuhan dalam ekonomi Islam sekaligus menjadi konsep normatif (apa yang seharusnya diprioritaskan) dan konsep kebijakan (apa yang harus dijamin oleh tatanan sosial dan negara) (Anggryani et al., 2024; Hardiati et al., 2022; Salsabila et al., 2024).

________________________________________

3. DEFINISI KEBUTUHAN: DARI "KEPERLUAN HIDUP" MENUJU "KESEJAHTERAAN (MASLAHAH/FALAH)"

Sejumlah rujukan mendefinisikan kebutuhan sebagai sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kondisi sejahtera; ketika kebutuhan tidak terpenuhi, manusia tidak merasakan kesejahteraan (Sada, 2017). Dalam kajian konsumsi, kebutuhan juga dijelaskan sebagai "keperluan dasar manusia untuk menjalani kehidupan" (dibedakan dari keinginan sebagai kehendak) (Buri et al., 2024), dan konsumsi dipahami sebagai penggunaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (Anshori et al., 2023; Magfiroh et al., 2022). Pada titik ini, definisi kebutuhan sebagai "segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya" selaras dengan garis besar definisi kebutuhan sebagai prasyarat kesejahteraan dan keberlangsungan hidup (Buri et al., 2024; Magfiroh et al., 2022; Sada, 2017).

Namun, ekonomi Islam menambahkan penekanan bahwa pemenuhan kebutuhan tidak hanya bersifat material. Literatur menegaskan bahwa kesejahteraan—dan karenanya kebutuhan yang mendasarinya—bersifat holistik: mencakup dimensi material dan spiritual, dunia dan akhirat (Pusparini, 2015; Syahrin et al., 2022; Syamsuddin, 2022). Bahkan, konsumsi dalam ekonomi Islam diposisikan sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan untuk merealisasikan tujuan penciptaan manusia (pengabdian kepada Allah) dan untuk mencapai falah (Magfiroh et al., 2022; Pusparini, 2015; Syahrin et al., 2022). Karena itu, kebutuhan dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup sekaligus menopang tercapainya kemaslahatan (maslahah) dan falah dalam bingkai syariah (Hamdi, 2022; Magfiroh et al., 2022; Pusparini, 2015).

________________________________________

4. PEMBEDAAN KEBUTUHAN (NEEDS) DAN KEINGINAN (WANTS): DASAR ETIKA PRIORITAS

Ciri penting yang berulang dalam rujukan adalah pembedaan antara kebutuhan dan keinginan. Beberapa artikel secara eksplisit menyatakan bahwa Islam menganjurkan perilaku ekonomi yang ditujukan untuk pemenuhan needs (kebutuhan), bukan pemuasan wants (keinginan) (Suryani et al., 2020). Literatur literasi ekonomi Islam juga menjadikan kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan sebagai indikator penting pemahaman ekonomi Islam dalam pengambilan keputusan ekonomi (Nugraha et al., 2019). Dalam konteks konsumsi, berbagai kajian menilai bahwa perilaku konsumtif yang mendahulukan keinginan di atas kebutuhan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan hemat, sederhana, dan berorientasi maslahah (Mudrikah & Ayuningtyas, 2021; Quddus, 2021; Tabran et al., 2023).

Sejalan dengan itu, pembahasan etika konsumsi Islam menempatkan "prioritas kebutuhan" sebagai etika kunci: mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan, menaati prinsip halal-haram, dan mempraktikkan moderasi (menghindari israf/tabdzir) (Anshori et al., 2023; Hamdi, 2022; Quddus, 2021). Bahkan, kajian kritik konsumerisme menegaskan bahwa maslahah dalam ekonomi Islam dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan fisik dan spiritual; karenanya, ukuran "kepuasan" tidak ditentukan oleh kuantitas konsumsi, melainkan manfaat (termasuk nilai ibadah) dari konsumsi tersebut (Magfiroh et al., 2022; Pusparini, 2015; Quddus, 2021). Dengan demikian, kebutuhan (bukan keinginan) menjadi jangkar normatif untuk menentukan prioritas konsumsi dan penggunaan sumber daya (Mudrikah & Ayuningtyas, 2021; Quddus, 2021; Suryani et al., 2020).

________________________________________

5. HIERARKI KEBUTUHAN (DHARURIYYAT–HAJIYYAT–TAHSINIYYAT) DAN SIFAT DINAMIS KEBUTUHAN

Sejumlah rujukan mengaitkan kebutuhan dengan hierarki prioritas dalam kerangka maqashid syariah/maslahah. Dalam pembahasan konsumsi (mengacu pada Imam al-Syatibi), kebutuhan dikategorikan dalam tiga tingkat: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder/penunjang), dan tahsiniyyat (tersier/penyempurna) (Buri et al., 2024; Quddus, 2021). Rujukan lain menjelaskan bahwa hajiyyat adalah kebutuhan kenyamanan/kemudahan yang membantu manusia terhindar dari kesulitan, sedangkan tahsiniyyat adalah pelengkap yang menyempurnakan kesejahteraan (Pusparini, 2015; Syamsuri et al., 2021). Kerangka bertingkat ini membantu ekonomi Islam menetapkan "skala prioritas" kebutuhan dalam konsumsi maupun kebijakan sosial-ekonomi (Buri et al., 2024; Siregar, 2020; Syamsuri et al., 2021).

Yang penting, kebutuhan dalam Islam juga dipandang dinamis. Rama dan Makhlan menekankan bahwa kebutuhan harus dilihat secara dinamis; standar dan tingkatan kebutuhan berubah seiring perubahan kondisi ekonomi dan standar hidup rata-rata masyarakat (Rama & Makhlan, 2013). Nuansa dinamis ini relevan dengan penjelasan bahwa pembedaan kebutuhan dan keinginan dapat bergantung pada kondisi ekonomi dan ukuran kemaslahatan pada tingkat individu maupun masyarakat (Anggryani et al., 2024). Artinya, ekonomi Islam menyediakan kerangka prioritas yang normatif (tiga tingkat kebutuhan), namun tetap mengakui bahwa penentuan operasionalnya dipengaruhi konteks sosial-ekonomi (Anggryani et al., 2024; Rama & Makhlan, 2013).

5.1 Contoh Kebutuhan Dasar dalam Literatur (Pangan–Sandang–Papan)

Sebagian rujukan menyebut contoh kebutuhan dasar secara langsung. Misalnya, pemikiran As-Syaibani menyebut kebutuhan pokok (dharuriyyat) ada empat: makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal (Gurdachi & Afabel, 2021). Rujukan lain menegaskan bahwa pemeliharaan jiwa dan akal mensyaratkan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan (termasuk rumah) sebagai kebutuhan yang "mutlak" agar manusia dapat menjaga eksistensi hidup dan menjalankan fungsinya (Siregar, 2020). Dalam konteks distribusi dan bantuan sosial, kebutuhan dasar juga sering diekspresikan sebagai sandang–pangan–papan (serta aspek lain seperti kesehatan dan pendidikan) sebagai fokus pemenuhan kesejahteraan (Dana Sosial Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Signifikansi Zakat, 2019).

________________________________________

6. KEBUTUHAN, MASLAHAH, DAN MAQASHID SYARIAH: FONDASI KESEJAHTERAAN ISLAM

Literatur yang dirujuk secara konsisten mengaitkan kesejahteraan Islam dengan maqashid syariah dan maslahah. Pusparini menegaskan bahwa fungsi kesejahteraan sosial Islami berakar pada pemikiran Al-Ghazali; tujuan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan lima hal: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Pusparini, 2015). Penjelasan yang selaras juga muncul pada kajian filsafat ekonomi Islam (mengutip Al-Ghazali) bahwa maslahah adalah usaha mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar tersebut (Alief, 2024), serta pada kajian pembangunan berkelanjutan dalam Islam yang menekankan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar demi memelihara lima maslahat pokok itu (Siregar, 2020).

Kerangka lima perlindungan ini juga digunakan dalam pendekatan pengukuran kesejahteraan/pembangunan manusia Islam (I-HDI), yang mengukur kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar (maslahah) agar manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat (Paizal et al., 2021; Dalimunthe & Imsar, 2023). Selain itu, Kader (2021) merumuskan model kesejahteraan Islam yang holistik melalui "five essential goods" (agama, diri/jiwa, akal, keturunan, harta) dan menempatkannya pada tiga tingkat prioritas (necessities, needs, refinements) (Kader, 2021). Dengan demikian, kebutuhan dalam ekonomi Islam tidak hanya berarti "apa yang diperlukan untuk hidup", tetapi "apa yang diperlukan untuk menjaga dan mewujudkan lima tujuan pokok syariah" dalam skala prioritas (Kader, 2021; Pusparini, 2015; Siregar, 2020).

________________________________________

7. DIMENSI MATERIAL DAN SPIRITUAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN

Beberapa rujukan menegaskan bahwa kesejahteraan dalam Islam—dan karenanya kebutuhan yang menopangnya—melampaui pemenuhan material. Syamsuddin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, tetapi juga berdimensi nonfisik/spiritual; ekonomi Islam tidak terbatas pada kebutuhan hidup dunia, tetapi juga kepentingan akhirat (Syamsuddin, 2022). Dalam kajian konsumsi Ramadan, konsumsi Islam diarahkan pada keseimbangan antara pembelanjaan untuk kebutuhan lahir dan kebutuhan batin/ukhrawi (Magfiroh et al., 2022). Perspektif ini selaras dengan konsep falah sebagai keadaan sejahtera material-spiritual dunia-akhirat (Pusparini, 2015; Syahrin et al., 2022; Syamsuri et al., 2021).

Literatur kesejahteraan ekonomi syariah juga menggarisbawahi bahwa kebahagiaan tercapai ketika keperluan hidup tercukupi baik materi maupun rohani, pada jangka pendek maupun panjang (Syahrin et al., 2022). Bahkan, dalam pembahasan harga yang adil berbasis nilai keadilan, kebutuhan dipahami bukan hanya kebutuhan hidup "profan" tetapi juga kebutuhan akhirat (misalnya kewajiban ibadah) sebagai bagian dari pertimbangan etis (Alimuddin, 2018). Artinya, "kebutuhan" dalam ekonomi Islam beroperasi dalam cakupan yang lebih luas daripada kebutuhan material semata, karena terkait langsung dengan tujuan hidup dan tanggung jawab moral-spiritual (Alimuddin, 2018; Magfiroh et al., 2022; Syamsuddin, 2022).

________________________________________

8. KEBUTUHAN SEBAGAI MANDAT KEBIJAKAN: PERAN NEGARA, DISTRIBUSI, DAN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

Rujukan menampilkan peran negara sebagai unsur penting dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Pemikiran Al-Ghazali yang dikaji Anggryani dkk. menekankan pentingnya memastikan kebutuhan pokok individu terpenuhi karena ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dapat mengganggu kelangsungan hidup; karenanya keterlibatan pihak berkuasa menjadi vital untuk mengelola dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat serta menangani konflik akibat disparitas pemenuhan kebutuhan (Anggryani et al., 2024). Dalam politik ekonomi Islam (al-Maliki), mandat kebijakan ditekankan pada pemenuhan kebutuhan primer setiap individu secara menyeluruh (Hardiati et al., 2022). Literatur fiskal Islam juga menempatkan realisasi kesejahteraan manusia dan penyelesaian masalah individu/kelompok sebagai tujuan kebijakan fiskal; kebijakan fiskal diharapkan menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Salsabila et al., 2024; Sarah et al., 2023).

Dalam konteks krisis (misalnya pandemi), kajian readvokasi anggaran menyatakan perlunya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok rentan, selaras dengan tujuan kesejahteraan publik (Salsabila et al., 2024). Kajian distribusi melalui lembaga zakat juga menegaskan bahwa manusia tidak lepas dari kebutuhan dasar hidup layak, dan Islam mengatur pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) serta menempatkan zakat sebagai instrumen penting distribusi (Iswandi, 2021). Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan bukan hanya isu individu, tetapi juga mandat institusional (negara dan lembaga sosial-keagamaan) yang menuntut kebijakan adil dan tepat sasaran (Anggryani et al., 2024; Iswandi, 2021; Salsabila et al., 2024).

________________________________________

9. KEBUTUHAN, KERJA/PRODUKSI, DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA: PEMENUHAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

9.1 Kerja dan Produksi sebagai Sarana Memenuhi Kebutuhan

Literatur menegaskan bahwa kerja merupakan sarana memenuhi kebutuhan hidup. Kajian hadis tematik menyatakan Islam memberi penghargaan kepada manusia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga agar terhindar dari kemelaratan dan meminta-minta (Afrianty & Supian, 2023). Dalam konteks ekonomi, kerja diposisikan sebagai aktivitas produktif yang diperintahkan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan tenaga kerja dalam perspektif Islam dipahami terkait pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan secara adil dan jujur (Hijriah & Adiba, 2019). Di sisi produksi, teori ekonomi Islam memahami produksi sebagai kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kehidupan seimbang (Salsabila et al., 2024), dan kajian produksi-distribusi-konsumsi menautkan pemenuhan kebutuhan dengan keseimbangan agar tidak melampaui batas (Suryani et al., 2020).

9.2 Sumber Daya Alam dan Batas Etis Pemenuhan Kebutuhan

Dalam pengelolaan sumber daya alam, rujukan menegaskan bahwa Allah memerintahkan pengelolaan sumber daya alam agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup, dengan batasan dan tanggung jawab menjaga kelestarian (Meyresta et al., 2022; Rosia et al., 2021; Wijaya et al., 2022). Beberapa kajian menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan yang salah kaprah dapat memicu ketidakseimbangan ekosistem dan kelangkaan, sehingga diperlukan etika pengelolaan yang bertanggung jawab dan berimbang (Firdaus, 2022; Meyresta et al., 2022; Rosia et al., 2021). Ini konsisten dengan pandangan pembangunan Islam yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas, namun menolak cara-cara yang merusak keberlanjutan sumber daya (Firdaus, 2022; Siregar, 2020). Dengan demikian, kebutuhan dalam ekonomi Islam tidak membenarkan pemenuhan yang eksploitatif; pemenuhan harus tunduk pada keseimbangan moral dan lingkungan (Rosia et al., 2021; Siregar, 2020; Suryani et al., 2020).

________________________________________

10. SIMPULAN

Berdasarkan sintesis rujukan, kebutuhan menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia agar dapat hidup dan mencapai kesejahteraan, sehingga jika tidak terpenuhi manusia menjadi kurang/tidak sejahtera (Buri et al., 2024; Magfiroh et al., 2022; Sada, 2017).

Kedua, kebutuhan diprioritaskan dalam kerangka hierarki dharuriyyat–hajiyyat–tahsiniyyat sebagai skala prioritas pemenuhan (Buri et al., 2024; Quddus, 2021; Syamsuri et al., 2021).

Ketiga, kebutuhan diarahkan untuk merealisasikan maslahah dan falah yang bersifat holistik (material–spiritual; dunia–akhirat), serta terkait dengan perlindungan lima tujuan syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) (Kader, 2021; Magfiroh et al., 2022; Pusparini, 2015; Syamsuddin, 2022).

Keempat, pemenuhan kebutuhan menuntut pembedaan tegas dari keinginan serta penegakan etika moderasi (tidak berlebihan/boros) dan prioritas kebutuhan (Mudrikah & Ayuningtyas, 2021; Quddus, 2021; Suryani et al., 2020).

Kelima, pemenuhan kebutuhan bukan semata urusan individu, tetapi juga terkait mandat sosial dan negara untuk menjamin kebutuhan dasar secara adil, terutama bagi kelompok rentan, melalui kebijakan dan instrumen distribusi (termasuk zakat) (Anggryani et al., 2024; Hardiati et al., 2022; Iswandi, 2021; Salsabila et al., 2024).

Dengan demikian, rumusan kebutuhan sebagai "segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya" terkonfirmasi oleh rujukan sebagai inti konseptual kebutuhan, dengan tambahan khas ekonomi Islam: orientasi maslahah-falah, dimensi spiritual-ukhrawi, dan kerangka maqashid syariah serta etika prioritas dalam pemenuhan (Magfiroh et al., 2022; Pusparini, 2015; Sada, 2017; Syamsuddin, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afrianty, N., & Supian, A. (2023). Analisis Bekerja Dalam Tinjauan Ekonomi Islam dengan Pendekatan Hadis Tematik. Ekobis Syariah, 7(1), 47. https://doi.org/10.22373/ekobis.v7i1.17773

Alief, A. A. (2024). Filsafat Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teoritis). Ekalaya Jurnal Ekonomi Akuntansi, 2(1), 56–65. https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.810

Alimuddin, A. (2018). Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 15(4), 523–547. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2011.v15.i4.168

Anggryani, L., Buhari, U. L., Husain, H., & Kamiruddin, K. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya dengan Perekonomian di Era Modernisasi. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 93–108. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364

Anshori, M. A., Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). Konsumsi dalam Perspektif Islam. Jur'i, 6(2), 180–192. https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.542

Buri, N., Ismail, N., & Al-Ayubi, S. (2024). Analisis Komparatif Teori Konsumsi Mazhab Monzer Kahf, Abdul Manan dan Yusuf Al-Qardhawi. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(6). https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2260

Dana Sosial Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Signifikansi Zakat. (2019). Sosio Informa, 5(3). https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1944

Dalimunthe, A. H., & Imsar, I. (2023). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) di Indonesia. Cakrawala Repositori Imwi, 6(1), 118–132. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.198

Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 120. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594

Gurdachi, A., & Afabel, H. (2021). Dampak Pemikiran As-Syaibani Bagi Pembangunan Perekonomian Dinasti Abbasiyah (750–804 M). El Tarikh Journal of History Culture and Islamic Civilization, 2(1), 11–23. https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.7759

Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 1. https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821

Hardiati, N., Shaleh, C., & Rasyid, F. A. (2022). Epistimologi Politik Ekonomi Islam: Kajian dalam Perekonomian Negara. Jurnal Ilmiah Edunomika, 6(1), 380. https://doi.org/10.29040/jie.v6i1.4478

Hendri, Z. M. H. Z. M. (2023). Analisis Manajemen Strategi Badan Amil Zakat (BAZ) terhadap Penyaluran Dana dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Jirak Kecamatan Sajad. Sebi Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 41–55. https://doi.org/10.37567/sebi.v4i2.1622

Hesthria, N. (2022). Implementasi Kegiatan Alokasi Sumber Daya di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains, 11(2), 247–255. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14773

Hijriah, H. Y., & Adiba, E. M. (2019). The Labor Market: An Overview from an Islamic Perspective. Tijab (The International Journal of Applied Business), 3(1), 24. https://doi.org/10.20473/tijab.v3.i1.2019.24-37

Hotman, & Handayani, W. (2022). Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 33–44. https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3477

Iswandi, A. (2021). Peran Lembaga Ziswaf dalam Distribusi Ekonomi pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 13(02), 96–107. https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.298

Kader, H. (2021). Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective. Islamic Economic Studies, 28(2), 102–123. https://doi.org/10.1108/ies-07-2020-0026

Magfiroh, S., Ansori, S., & Khomsiyatun, U. (2022). Konsep Maslahah dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami pada Bulan Ramadhan di Indonesia. Jurnal Penelitian Agama, 23(1), 109–124. https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.2022.pp109-124

Meyresta, L., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(2), 85–96. https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389

Mudrikah, S., & Ayuningtyas, R. D. (2021). Ethics of Islamic Consumption Behavior on Discount Promotion and Flash Sale (Overview of Theoretical Economics of Umar bin Al-Khattab). Akses Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 16(2). https://doi.org/10.31942/akses.v16i2.5553

Nugraha, A. L., Sunjoto, A. R., & Susilo, A. (2019). Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis. Islamic Economics Journal, 5(1), 147. https://doi.org/10.21111/iej.v5i1.3680

Nurcholida, A., & Zunaidi, M. (2021). Pembentukan Perilaku Ekonomi yang Berwawasan Pancasila melalui Penerapan Pendidikan Ekonomi di Lingkungan. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Pendidikan, 1(2), 97–104. https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p97-104

Paizal, M., Sahrul, S., & Sukmawati, U. S. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kalimantan Barat. Jief Journal of Islamic Economics and Finance, 1(2), 41–51. https://doi.org/10.28918/jief.v1i2.4123

Pusparini, M. D. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). Islamic Economics Journal, 1(1), 45. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344

Putri, D. F., & Syakur, A. (2023). Integrasi Konsep dan Aplikasi dalam Menentukan Perilaku Konsumsi dalam Kegiatan Ekonomi Muslim. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 3(2), 182–190. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1935

Quddus, M. F. (2021). Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam. Malia (Terakreditasi), 13(1), 43–60. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771

Rama, A., & Makhlan, M. (2013). Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah. Dialog, 36(1), 31–46. https://doi.org/10.47655/dialog.v36i1.76

Rosia, R., Amalia, A., Syarifah, A., Rahmawati, L., Syariah, N., & Miskiyah, Z. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Menciptakan Human Welfare (Perspektif Ekonomi Islam). Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 12–26. https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.68

Sada, H. J. (2017). Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 213. https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2126

Salsabila, T. T., Febrian, R., Yani, L. R. P., & Hidayat, F. (2024). Re-Advokasi Anggaran Saat Corona dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dirham Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 96–107. https://doi.org/10.53990/dirham.v5i2.274

Sarah, M., Hani, R. A., & Fara, A. (2023). Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 12(2), 236. https://doi.org/10.36272/jes.v12i2.270

Siregar, M. R. (2020). Sustainable Development dalam Pembangunan Islam. Hukum Islam, 20(1), 81. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8068

Suryani, S., Ihwanudin, N., & Saripudin, U. (2020). Keseimbangan dalam Produksi, Distribusi dan Konsumsi sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 33–60. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i2.3918

Syahrin, M. A., Arifin, M. A. S., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah. JSE Jurnal Sharia Economica, 1(2), 95–105. https://doi.org/10.46773/.v1i2.395

Syamsuddin, S. (2022). Strategi Pembangunan dalam Ekonomi Islam: Menelusuri Pemikiran Filosofis Musa Asy'arie. Jurnal Ilmiah Ekonomika & Sains, 3(2), 30–42. https://doi.org/10.54066/jiesa.v3i2.274

Syamsuri, S., Mafaza, S. A., & Kamaluddin, I. (2021). Strategi dalam Menciptakan Falah dengan Pendekatan Rasionalitas Ekonomi Ibnu Thufail: Telaah Kitab Hayy bin Yaqzan. Malia (Terakreditasi), 12(2), 209–224. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2624

Syaripudin, E. I., & Putri, M. T. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 106–114. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.150

Tabran, M. T., Alma, Wahyuddin, W., & Uddin, S. (2023). Perilaku Konsumtif Perspektif Ekonomi Islam di Masa Pandemi Covid-19. Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 24–32. https://doi.org/10.35905/balanca.v4i2.2855

Wijaya, L. M., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(2), 125. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i2.6804