01005 - Kebijakan Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Tarif, Kuota, Dan Instrumen Regulasi Perdagangan

Abstrak

Artikel ini mengkaji kebijakan perdagangan internasional—khususnya tarif dan kuota—dalam perspektif ekonomi Islam dengan merujuk pada kerangka normatif maqāṣid al-sharī'ah, etika perdagangan Qur'ani, dan pemikiran klasik Abu 'Ubaid, serta mengintegrasikannya dengan rezim perdagangan multilateral GATT/WTO. Melalui pendekatan kajian literatur, artikel ini menelaah posisi instrumen tarif (usyūr/bea cukai), pembatasan kuantitatif (kuota), non-tariff measures (TBT/SPS/halal), dan remedi perdagangan (anti-dumping/safeguard) dari dua sudut pandang normatif sekaligus. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak bersikap mutlak pro-tarif atau anti-tarif, melainkan menilai desain kebijakan perdagangan berdasarkan parameter keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan integritas etika syariah. Pemikiran Abu 'Ubaid menempatkan intervensi negara sebagai keniscayaan untuk memastikan praktik perdagangan selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sementara konsep usyūr menegaskan legitimasi bea cukai sebagai instrumen keuangan publik Islam. Pada sisi lain, kerangka GATT/WTO membatasi pembatasan kuantitatif, mendorong tarifikasi, dan mewajibkan non-diskriminasi (MFN) serta transparansi. Titik temu keduanya terletak pada tuntutan keadilan, non-diskriminasi, dan transparansi yang melekat baik dalam norma internasional maupun etika Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan perdagangan yang "islami" harus diarahkan pada kemaslahatan, dilaksanakan secara adil dan transparan, serta selaras dengan tata aturan internasional yang membatasi diskriminasi dan pembatasan kuantitatif sewenang-wenang.

Kata kunci: kebijakan perdagangan internasional, tarif, kuota, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharī'ah, GATT/WTO, usyūr, Abu 'Ubaid

________________________________________

Abstract

This article examines international trade policy—particularly tariffs and quotas—from the perspective of Islamic economics, drawing on the normative framework of maqāṣid al-sharī'ah, Qur'anic trade ethics, and the classical thought of Abu 'Ubaid, while integrating these with the multilateral trade regime of GATT/WTO. Through a literature review approach, the article analyzes the position of tariff instruments (usyūr/customs duties), quantitative restrictions (quotas), non-tariff measures (TBT/SPS/halal), and trade remedies (anti-dumping/safeguard) from two normative perspectives simultaneously. The findings indicate that Islamic economics does not adopt an absolute pro-tariff or anti-tariff stance; rather, it evaluates trade policy design based on the parameters of justice (al-'adl), public welfare (maṣlaḥah), and Shariah ethical integrity. Abu 'Ubaid's thought positions state intervention as a necessity to ensure trade practices conform to the Qur'an and Sunnah, while the concept of usyūr affirms the legitimacy of customs duties as an instrument of Islamic public finance. On the other side, the GATT/WTO framework restricts quantitative limitations, promotes tariffication, and mandates non-discrimination (MFN) and transparency. The convergence of both frameworks lies in the shared demands for justice, non-discrimination, and transparency embedded in both international norms and Islamic ethics. The article concludes that an "Islamic" trade policy must be oriented toward public welfare, implemented justly and transparently, and aligned with international rules that restrict discrimination and arbitrary quantitative restrictions.

Keywords: international trade policy, tariffs, quotas, Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, GATT/WTO, usyūr, Abu 'Ubaid

________________________________________

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama perekonomian global yang terus mengalami perkembangan regulasi, baik pada tataran multilateral maupun domestik. Di tengah dinamika tersebut, pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan perdagangan—terutama instrumen tarif dan kuota—seharusnya dirancang dan dinilai dari perspektif normatif tetap menjadi perdebatan yang relevan. Hal ini semakin penting ketika dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam, yang menawarkan kerangka evaluatif berbasis keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) sebagai tolok ukur kebijakan publik.

Dalam konteks perdagangan internasional, kebijakan tarif dan kuota bukan sekadar instrumen teknis proteksi, melainkan mencerminkan pilihan etis dan politik suatu negara dalam mengelola arus barang lintas batas. Sementara rezim GATT/WTO mendorong liberalisasi melalui penurunan hambatan tarif dan pelarangan pembatasan kuantitatif, ekonomi Islam—sebagaimana tercermin dalam pemikiran Abu 'Ubaid dan kerangka maqāṣid al-sharī'ah—menekankan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan perdagangan, harus berorientasi pada pemeliharaan maslahat dasar manusia dan penerapan keadilan yang menyeluruh.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis posisi kebijakan tarif, kuota, dan instrumen regulasi perdagangan lainnya dari perspektif ekonomi Islam, sekaligus memetakan titik temu dan ketegangan antara norma Islam dengan kerangka GATT/WTO. Dengan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelaah sejumlah studi yang relevan untuk menyusun rumusan operasional kebijakan perdagangan yang islami dalam batas-batas rezim perdagangan internasional yang berlaku.

________________________________________

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebijakan Perdagangan Internasional dan Ruang Lingkup Instrumennya

Dalam praktik ekonomi modern, kebijakan perdagangan (trade policy/commercial policy) dipahami sebagai seperangkat kebijakan pemerintah yang memengaruhi arus barang lintas negara melalui pengurangan atau penambahan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif (Anggraeni, 2020; Murdoko & Septyastuti, 2022). Literatur yang membahas kerangka WTO/GATT menegaskan bahwa hambatan perdagangan dalam perdagangan internasional lazim dikategorikan sebagai hambatan tarif (tariff barriers) dan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) (Anggraeni, 2020; Hakim, 2021). Pada level sistem multilateral, GATT dipahami sebagai forum/kerangka aturan yang sejak awal ditujukan untuk meminimalkan hambatan perdagangan (tarif maupun non-tarif) (Hasyim et al., 2023; Murdoko & Septyastuti, 2022), sekaligus menjadi fondasi historis bagi aturan WTO yang kemudian berkembang dari rezim GATT (Hakim, 2021; Hasyim et al., 2023).

Sejalan dengan itu, pembahasan kebijakan perdagangan internasional hampir selalu bersinggungan dengan (i) tarif/bea masuk sebagai instrumen fiskal dan proteksi, serta (ii) pembatasan kuantitatif (misalnya kuota atau larangan impor/ekspor melalui mekanisme kuantitas) sebagai instrumen yang secara prinsip dibatasi dalam GATT (Anggraeni, 2020; Fathurrahman, 2019). Dalam uraian mengenai ketentuan GATT, disebutkan bahwa prinsip elimination of quantitative restrictions menolak pembatasan impor/ekspor melalui kuota atau lisensi; hambatan dinyatakan lebih "diperbolehkan" dalam bentuk tarif/pajak atau sejenisnya (Fathurrahman, 2019). Karena itu, ketika tugas pengguna meminta fokus "tarif dan kuota", secara konseptual fokus tersebut tepat berada pada jantung perdebatan antara proteksi dan liberalisasi di bawah GATT/WTO (Anggraeni, 2020; Fathurrahman, 2019; Murdoko & Septyastuti, 2022).

2. Landasan Normatif Ekonomi Islam untuk Menilai Kebijakan Perdagangan: Maqāṣid, Keadilan, dan Etika

Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan—termasuk perdagangan internasional—diletakkan dalam horizon kemaslahatan dan tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) yang menekankan pemeliharaan maslahat dasar manusia (al-ḍarūriyyāt al-khams) (Hafiz & Muhibban, 2024; Mustapa & Kania, 2022). Kerangka maqāṣid juga dipakai untuk menilai kebijakan ekonomi internasional: ketidakstabilan ekonomi global dipandang mengancam perlindungan maslahat dasar, sehingga kebijakan ekonomi internasional perlu diarahkan pada stabilitas dan kemaslahatan (Hafiz & Muhibban, 2024), selaras dengan pandangan bahwa tujuan ekonomi Islam bukan semata pemuasan kebutuhan material individu, melainkan penciptaan manfaat bersama tanpa merugikan pihak lain (Mustapa & Kania, 2022).

Pada tingkat etika, kajian Al-Qur'an tentang etika perdagangan internasional merumuskan sejumlah prinsip yang relevan untuk menilai kebijakan publik perdagangan, seperti kejujuran dan tanggung jawab, pencegahan suap/korupsi, pencegahan riba, penyempurnaan timbangan dan takaran, pencegahan penimbunan, dan pencegahan perdagangan komoditas terlarang (AMIRA, 2021). Literatur lain yang merangkum perspektif ekonomi Islam juga menegaskan bahwa perdagangan internasional dibolehkan, dan nilai-nilai dasar Islam (berbasis Al-Qur'an dan Hadis) menjadi fondasi etika dan prinsip dalam praktik perdagangan (Jannah & Syafrani, 2020), termasuk dalam konteks perdagangan lintas negara yang memerlukan standar etika yang stabil dan adil (AMIRA, 2021; Jannah & Syafrani, 2020).

Dengan demikian, "kebijakan perdagangan menurut ekonomi Islam" dapat dipahami sebagai: (a) kebijakan negara untuk mengatur arus perdagangan internasional (tarif, kuota, dan instrumen lain) (b) yang harus dinilai dengan parameter keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kepatuhan etika syariah (AMIRA, 2021; Hafiz & Muhibban, 2024).

3. Peran Negara dalam Perdagangan Internasional Menurut Pemikiran Ekonomi Islam (Abu 'Ubaid) dan Implikasinya bagi Kebijakan Tarif/Kuota

Perbedaan penting antara sebagian pemikiran ekonomi politik modern dan pemikiran ekonomi Islam klasik ditunjukkan melalui perbandingan Abu 'Ubaid dan Adam Smith. Abu 'Ubaid menekankan bahwa peran/intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional dibutuhkan untuk memastikan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berjalan dalam praktik perdagangan (Pebrianto, 2018). Sebaliknya, Adam Smith dipaparkan mendorong minimalisasi peran pemerintah, bahkan melalui penghapusan hambatan tarif dan non-tarif demi peningkatan penjualan agregat (Pebrianto, 2018). Dalam sintesis artikel tersebut, pemikiran Abu 'Ubaid diposisikan lebih menjanjikan kepastian menuju tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial karena orientasinya pada sistem ekonomi yang adil (Pebrianto, 2018).

Dalam kerangka Abu 'Ubaid pula, dikenal konsep usyūr yang dalam khazanah ekonomi Islam dibahas sebagai padanan isu bea cukai dalam konteks perdagangan internasional kontemporer (Kurniawan, 2022). Studi tentang usyūr menegaskan relevansinya dengan bea cukai pada ekspor-impor masa kini, dan mengaitkannya dengan kebijakan publik Islam (terutama pada masa Khalifah 'Umar) sebagai bagian dari keuangan publik (Kurniawan, 2022). Namun, literatur yang membahas relevansi pemikiran Abu 'Ubaid di Indonesia juga menyoroti kritik terhadap wacana perdagangan bebas yang menuntut tidak adanya tariff barrier, dan secara eksplisit menyatakan adanya prinsip bahwa "tidak ada nol tarif pada perdagangan internasional" dalam sorotan pemikiran Abu 'Ubaid (Barus et al., 2022). Temuan ini selaras dengan kajian dampak ACFTA yang menyimpulkan dampak buruk "nol tarif" bagi perekonomian Indonesia dan mendorong kebijakan baru yang menekankan asas keadilan dan kemaslahatan (dengan merujuk pemikiran Abu 'Ubaid dan Ibnu Khaldun) (Rabbani, 2021).

Implikasinya: dalam perspektif ekonomi Islam (setidaknya pada garis pemikiran Abu 'Ubaid yang dibahas oleh beberapa studi), tarif dalam bentuk tertentu dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan negara (misalnya usyūr/bea cukai) yang harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan (Barus et al., 2022; Kurniawan, 2022; Pebrianto, 2018), dan kebijakan "nol tarif" dalam skema perdagangan bebas diperdebatkan karena dianggap berpotensi mengganggu orientasi keadilan/kemaslahatan (Barus et al., 2022; Rabbani, 2021). Pada saat yang sama, literatur ekonomi syariah tentang pasar bebas menyatakan bahwa pasar bebas dipandang boleh untuk memenuhi kebutuhan negara, namun tetap harus memperhatikan prinsip perdagangan Islam seperti kejujuran dan larangan monopoli serta orientasi kesejahteraan masyarakat (Munawaroh et al., 2024). Karena itu, terdapat nuansa perbedaan dalam literatur: sebagian menekankan kebolehan "pasar bebas" dengan syarat etika (Munawaroh et al., 2024), sementara sebagian lain mengkritik "nol tarif" sebagai problematik dari sudut keadilan dan kemaslahatan (Barus et al., 2022; Rabbani, 2021).

4. Instrumen Kebijakan Perdagangan yang Utama: Tarif (Usyūr/Bea Cukai) dan Kuota/Pembatasan Kuantitatif—Dinilai dari Ekonomi Islam dan Kerangka GATT/WTO

4.1 Tarif dalam Kebijakan Perdagangan: Fungsi Pengaturan dan Debat "Nol Tarif"

Dalam kerangka kebijakan perdagangan, tarif dipahami sebagai instrumen yang sangat sentral baik dalam perlindungan industri domestik maupun dalam liberalisasi (melalui penurunan tarif) (Anggraeni, 2020; Murdoko & Septyastuti, 2022). Di bawah kerangka GATT/WTO, beberapa kajian menyebut gagasan bahwa proteksi terhadap produk dalam negeri "hanya dapat" dilakukan melalui tarif/bea masuk, bukan pembatasan lain, dan prinsip ini dipautkan pada ketentuan GATT/WTO (Hidayatullah, 2016; Murdoko & Septyastuti, 2022). Dalam konteks sengketa tarif, penerapan tarif yang diskriminatif dipandang bertentangan dengan ketentuan GATT, khususnya kewajiban non-diskriminasi antarnegara anggota WTO (Murdoko & Septyastuti, 2022).

Dari perspektif ekonomi Islam, tarif tidak otomatis ditolak sebagai konsep; pembahasan usyūr justru menempatkannya dalam diskursus keuangan publik dan bea cukai perdagangan internasional (Kurniawan, 2022). Akan tetapi, literatur yang mengaitkan perdagangan bebas (misalnya AFTA/ACFTA) dengan ekonomi Islam menunjukkan perdebatan: (i) kajian tertentu menilai mekanisme pembebasan pajak/tarif dalam AFTA ditolak menurut ekonomi Islam, dan menegaskan penerapan 'ushr dalam perdagangan antarnegara dengan syarat sesuai regulasi yang berlaku (Salamah, 2017); (ii) kajian relevansi Abu 'Ubaid menolak narasi "nol tarif" dan melihatnya merusak konsep perdagangan internasional bernafaskan Islam (Barus et al., 2022); (iii) kajian ACFTA menyimpulkan "nol tarif" berdampak buruk bagi Indonesia dan menuntut kebijakan baru berbasis keadilan-kemaslahatan (Rabbani, 2021). Sebaliknya, kajian pasar bebas dalam perspektif ekonomi syariah menyatakan pasar bebas boleh untuk memenuhi kebutuhan, dengan prasyarat etika (jujur, anti-monopoli) dan orientasi kesejahteraan (Munawaroh et al., 2024). Sintesisnya, ekonomi Islam dalam literatur yang tersedia tidak semata "pro-tarif" atau "anti-tarif", melainkan menilai desain tarif berdasarkan keadilan, kemaslahatan, dan etika (Munawaroh et al., 2024; Rabbani, 2021).

4.2 Kuota dan Pembatasan Kuantitatif: Posisi GATT/WTO dan Penilaian Kemaslahatan

Dalam kerangka GATT, pembatasan kuantitatif (kuota/larangan kuantitas) menjadi fokus karena GATT memuat prinsip elimination of quantitative restrictions, yang menyatakan negara anggota tidak diperbolehkan membatasi impor/ekspor melalui kuota atau lisensi; hambatan dinyatakan lebih diperkenankan melalui tarif/pajak atau sejenisnya (Fathurrahman, 2019). Karena itu, pembatasan kuantitatif sering menjadi objek sengketa atau setidaknya perlu dibenarkan dengan dasar pengecualian yang tersedia dalam GATT (Alisya et al., 2024; Hadawang, 2023). Studi tentang pembatasan ekspor bijih nikel menegaskan bahwa Pasal XI GATT melarang larangan ekspor, kuota, lisensi, dan bentuk pembatasan kuantitatif lain, namun juga menegaskan adanya pengecualian yang dapat dipakai negara anggota dalam kondisi tertentu (Hadawang, 2023). Sengketa larangan ekspor nikel Indonesia juga dipaparkan sebagai gugatan yang merujuk Pasal XI:1 GATT 1994 tentang eliminasi pembatasan kuantitatif (Alisya et al., 2024).

Dalam perspektif Islam, studi kasus larangan impor hewan hidup sementara pada awal pandemi menegaskan bahwa Islam tidak mengatur secara spesifik larangan impor dalam perdagangan internasional, namun menekankan prinsip keadilan dalam penetapan peraturan (Fathurrahman, 2019). Artikel tersebut juga mengaitkan keharusan tunduk pada kerangka WTO/GATT bagi anggota WTO dan menekankan prinsip non-diskriminasi (MFN) serta ketentuan GATT tentang transparansi dan pembatasan kuantitatif (Fathurrahman, 2019). Dalam penilaian penulis artikel itu, larangan impor sementara dipandang tepat karena alasan pencegahan wabah, namun harus dilakukan secara adil (Fathurrahman, 2019). Sintesisnya, dari sudut ekonomi Islam berbasis maqāṣid dan etika, pembatasan kuantitatif seperti kuota/larangan dapat dinilai sah sejauh berorientasi pada perlindungan maslahat (misalnya kesehatan) dan dilaksanakan adil—sementara dari sudut GATT/WTO, ia memerlukan dasar pengecualian yang relevan dan kepatuhan prosedural (misalnya transparansi) (Alisya et al., 2024; Fathurrahman, 2019; Hadawang, 2023).

5. Instrumen Kebijakan Lain yang Melengkapi Tarif/Kuota dalam Regulasi Arus Perdagangan: Remedi Perdagangan, Standar Teknis (TBT/SPS), dan Kebijakan Halal

5.1 Remedi Perdagangan (Anti-Dumping, Safeguard) sebagai "Katup Pengaman" dan Kaitannya dengan Keadilan

Dalam hukum perdagangan internasional, remedi perdagangan dipahami sebagai kebijakan pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif impor terhadap industri domestik, baik akibat unfair trade maupun fair trade (Muala, 2020). Literatur menekankan bahwa remedi perdagangan (anti-dumping, anti-subsidi, safeguard) dimasukkan dalam perjanjian WTO sebagai pengecualian yang berfungsi sebagai insurance/safety valve agar negara tetap bersedia menandatangani komitmen liberalisasi (Muala, 2020). Praktik dumping dan anti-dumping juga secara eksplisit dibahas sebagai bentuk unfair trade practice dalam GATT/WTO (Kusumaningrum & Yekti, 2018).

Dari perspektif Islam, dumping dikaji sebagai praktik perdagangan berketidakadilan dan dibahas melalui pendekatan siyasah al-ighraq, dengan kesimpulan bahwa kebijakan diperlukan untuk melindungi hak masyarakat, termasuk dalam menghadapi dumping (Kusumaningrum & Yekti, 2018). Dengan demikian, baik kerangka WTO (melalui perangkat remedi) maupun perspektif Islam (melalui agenda penegakan keadilan dan perlindungan hak) sama-sama menyediakan rasionalitas normatif bahwa negara dapat melakukan intervensi untuk menjaga keadilan perdagangan dan melindungi masyarakat/industri (Kusumaningrum & Yekti, 2018; Muala, 2020).

5.2 Standar Teknis dan SPS/TBT sebagai Non-Tariff Measures: Perlindungan vs. Hambatan Terselubung

Di luar tarif/kuota, regulasi non-tarif berupa standar dan regulasi teknis menjadi penting karena hampir semua negara menerapkannya, namun ia berpotensi menjadi hambatan perdagangan bila digunakan untuk motif proteksi (Nugraha et al., 2022). Kajian tentang TBT Agreement menegaskan bahwa standardisasi dan regulasi teknis telah diadopsi dalam hukum nasional (misalnya UU Perdagangan), dipahami sebagai instrumen pasar bebas untuk melindungi lingkungan, keselamatan konsumen, keamanan dan kesehatan publik, namun tetap dapat menjadi potensi hambatan teknis perdagangan sebagai "internal measures" (Septiawan & Bahri, 2019). Kajian lain tentang standardisasi produk menegaskan keterikatan Indonesia pada TBT Agreement, menjelaskan tiga konsep TBT (regulasi teknis, standar, prosedur penilaian kesesuaian), dan menyebut bahwa penerapan standardisasi wajib dimungkinkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; sekaligus menekankan pentingnya good regulatory practices dan notifikasi standar ke WTO (Safitri & Fakhri, 2018). Pada domain SPS, kajian harmonisasi SPS menegaskan bahwa standar sanitasi dan fitosanitasi dirancang untuk menjamin produk aman dan sehat serta memastikan aturan kesehatan yang ketat tidak digunakan sebagai instrumen proteksi produsen domestik (Himmawan et al., 2021).

Sintesisnya: dari sudut kebijakan perdagangan yang sejalan dengan ekonomi Islam, regulasi teknis dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan maslahat (kesehatan, keselamatan, lingkungan) (AMIRA, 2021; Himmawan et al., 2021; Septiawan & Bahri, 2019), tetapi harus dijaga agar tidak jatuh menjadi ketidakadilan (proteksi terselubung) sebagaimana kritik bahwa non-tarif sering bermotif proteksi (Nugraha et al., 2022), serta harus memenuhi tata kelola yang baik (GRP, notifikasi) untuk menjaga keadilan dan transparansi (Safitri & Fakhri, 2018).

5.3 Kebijakan Halal sebagai Regulasi Teknis: Legitimasi Perlindungan Konsumen Muslim dan Risiko Hambatan Perdagangan

Dalam perdagangan internasional, isu sertifikasi dan labelisasi halal dipahami sebagai bagian dari regulasi teknis, dan di Indonesia berubah menjadi mandatory untuk produk yang beredar dan diperdagangkan termasuk impor setelah berlakunya UU Jaminan Produk Halal (Nugraha et al., 2022). Kajian tersebut menegaskan bahwa kesesuaian regulasi teknis halal dengan TBT Agreement menjadi penting agar kebijakan nasional tidak menjadi hambatan perdagangan internasional (Nugraha et al., 2022). Literatur lain menekankan bahwa standar halal dapat menjadi polemik karena diidentifikasi sebagai hambatan teknis perdagangan yang dapat memicu perselisihan antarnegara, dan juga menegaskan tidak adanya lembaga sertifikasi halal internasional sehingga setiap negara membangun sistemnya sendiri (Risnaningsih & Mulyasari, 2021). Namun pada sisi justifikasi, analisis Pasal XX(a) GATT 1994 menyatakan bahwa Pasal XX menyediakan pengecualian umum, termasuk untuk perlindungan moral publik, dan menyimpulkan bahwa jaminan produk halal dapat diposisikan sebagai moral publik masyarakat muslim sehingga dapat menjadi basis pembelaan dalam sengketa WTO, sepanjang memenuhi syarat "necessary" dan chapeau (Sabaruddin, 2017). Kajian lain juga menyinggung bahwa produk halal dapat diposisikan sebagai general exception dalam GATT (Sidiq, 2023).

Dari sudut ekonomi Islam, etika perdagangan internasional yang dirumuskan dari Al-Qur'an secara eksplisit memuat gagasan ekspor-impor komoditas halal serta pencegahan praktik terlarang (suap, riba, penimbunan, perdagangan komoditas terlarang) (AMIRA, 2021), dan ringkasan literatur ekonomi Islam juga mengulang daftar etika tersebut (Jannah & Syafrani, 2020). Sintesisnya: kebijakan halal dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang menjaga maslahat dan moral publik (selaras etika perdagangan Islam), namun tetap memerlukan harmonisasi dengan aturan WTO/TBT agar tidak menjadi hambatan yang tidak perlu dan tetap memenuhi prinsip prosedural (misalnya notifikasi/GRP) (Nugraha et al., 2022; Risnaningsih & Mulyasari, 2021; Sabaruddin, 2017; Safitri & Fakhri, 2018).

6. Prinsip Non-Diskriminasi, Transparansi, dan Pengecualian: Titik Temu antara Tata Kelola WTO dan Tuntutan Keadilan Ekonomi Islam

Kerangka WTO/GATT menekankan prinsip non-diskriminasi (MFN) sebagai pilar untuk mewujudkan perdagangan yang adil, dan literatur menegaskan prinsip ini melarang pembedaan perlakuan terhadap produk sejenis antarnegara anggota (Fathurrahman, 2019; Muis et al., 2023; Subhan, 1970). Pada saat yang sama, pembahasan Islam dalam konteks kebijakan perdagangan (misalnya larangan impor sementara) juga menegaskan bahwa keadilan merupakan tuntutan utama dalam penetapan regulasi, dengan rujukan eksplisit bahwa Al-Qur'an menghendaki keadilan dalam penetapan aturan (Fathurrahman, 2019). Dari sisi prosedural, prinsip transparansi dalam GATT (Pasal X) disebutkan mengharuskan publikasi ketentuan perdagangan agar diketahui negara anggota lain (Fathurrahman, 2019), dan kajian TBT menekankan good regulatory practices serta notifikasi ke WTO sebagai prasyarat penting agar standar wajib tidak berubah menjadi hambatan perdagangan (Safitri & Fakhri, 2018).

Titik temu konseptualnya: ekonomi Islam menuntut keadilan dan menolak praktik yang merusak integritas pasar (misalnya dumping/unfair trade) (AMIRA, 2021; Kusumaningrum & Yekti, 2018), sementara WTO/GATT menyediakan perangkat normatif untuk menekan diskriminasi (MFN) (Muis et al., 2023; Subhan, 1970), mengurangi pembatasan kuantitatif (Pasal XI) (Fathurrahman, 2019; Hadawang, 2023), dan menata prosedur transparansi/standar (TBT/SPS) (Himmawan et al., 2021; Nugraha et al., 2022; Septiawan & Bahri, 2019). Namun, literatur juga menunjukkan adanya ketegangan: regulasi teknis dapat bermotif proteksi dan berpotensi melanggar prinsip MFN bila tidak dirancang hati-hati (Nugraha et al., 2022), serta kebijakan kuantitatif/larangan ekspor-impor sering menjadi sengketa (Alisya et al., 2024; Hadawang, 2023). Dalam kerangka ekonomi Islam berbasis maqāṣid, ketegangan ini perlu diurai dengan memastikan bahwa kebijakan perdagangan (tarif maupun pembatasan kuantitatif) benar-benar diarahkan pada kemaslahatan (kesehatan, moral publik, perlindungan dari ketidakadilan) dan dilaksanakan adil, transparan, serta akuntabel (AMIRA, 2021; Fathurrahman, 2019; Hafiz & Muhibban, 2024; Sabaruddin, 2017).

7. Rumusan Operasional: Kebijakan Tarif dan Kuota yang "Islami" (Berbasis Kemaslahatan) dalam Batas-Batas Rezim Perdagangan Internasional

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, kebijakan perdagangan internasional menurut ekonomi Islam—khususnya terkait tarif dan kuota—dapat dirumuskan dalam prinsip operasional berikut.

Pertama, tarif (usyūr/bea cukai) diperlakukan sebagai instrumen kebijakan publik yang sah sejauh berorientasi keadilan dan kemaslahatan, bukan sebagai alat eksploitasi atau ketidakadilan (Barus et al., 2022; Kurniawan, 2022; Pebrianto, 2018). Pada level kebijakan regional/perdagangan bebas, klaim "nol tarif" diperdebatkan dalam literatur ekonomi Islam: sebagian studi mengkritik nol tarif karena dinilai berdampak buruk dan tidak sejalan dengan asas keadilan/kemaslahatan (Barus et al., 2022; Rabbani, 2021), sementara studi lain menegaskan pasar bebas dapat dibolehkan dengan syarat etika dan orientasi kesejahteraan (Munawaroh et al., 2024).

Kedua, kuota/pembatasan kuantitatif diperlakukan sebagai instrumen yang sangat dibatasi, karena kerangka GATT menolak pembatasan kuantitatif dan mengarahkan hambatan melalui tarif/pajak (Fathurrahman, 2019), serta banyak sengketa (misalnya pembatasan ekspor) merujuk Pasal XI GATT (Alisya et al., 2024; Hadawang, 2023). Dalam perspektif Islam, pembatasan kuantitatif dapat dipertimbangkan bila berorientasi perlindungan maslahat (misalnya kesehatan) dan dijalankan adil (Fathurrahman, 2019), tetapi tetap harus memperhatikan tata aturan (transparansi dan pembenaran normatif) sebagaimana ditekankan dalam pembahasan GATT/WTO (Fathurrahman, 2019; Hadawang, 2023).

Ketiga, non-tariff measures (standar teknis/SPS/TBT termasuk halal) harus diposisikan sebagai perlindungan maslahat (kesehatan, keselamatan, moral publik) dan tidak menjadi proteksi terselubung (Himmawan et al., 2021; Nugraha et al., 2022; Septiawan & Bahri, 2019). Dalam isu halal, literatur menegaskan adanya potensi friksi sebagai technical barriers, namun juga menyediakan justifikasi melalui pengecualian GATT terkait moral publik bila memenuhi syarat "necessary" dan chapeau (Sabaruddin, 2017), serta menekankan urgensi harmonisasi dengan TBT agar tidak menjadi hambatan yang tidak perlu (Nugraha et al., 2022; Risnaningsih & Mulyasari, 2021).

Keempat, remedi perdagangan (anti-dumping/safeguard) dapat dipakai sebagai perangkat koreksi ketidakadilan perdagangan, karena WTO memasukkannya sebagai safety valve/insurance (Muala, 2020), dan perspektif Islam menekankan kebijakan untuk melindungi hak masyarakat dari dumping sebagai praktik ketidakadilan (Kusumaningrum & Yekti, 2018).

Kelima, prinsip tata kelola berupa keadilan, non-diskriminasi, dan transparansi harus melekat pada seluruh desain kebijakan, karena WTO/GATT menegaskan MFN dan transparansi (Fathurrahman, 2019; Muis et al., 2023; Subhan, 1970), sementara literatur Islam menegaskan keadilan sebagai tuntutan dalam penetapan peraturan (Fathurrahman, 2019) dan etika perdagangan (anti-suap, anti-riba, dan integritas transaksi) (AMIRA, 2021; Jannah & Syafrani, 2020).

Secara keseluruhan, literatur yang tersedia menempatkan kebijakan tarif dan kuota bukan sekadar "teknik proteksi", melainkan instrumen hukum-ekonomi yang harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan dalam bingkai norma internasional (GATT/WTO) yang membatasi diskriminasi dan pembatasan kuantitatif serta menuntut transparansi (Fathurrahman, 2019; Hadawang, 2023; Muis et al., 2023; Subhan, 1970), sekaligus dalam bingkai etika Islam yang menolak praktik terlarang dan menuntut integritas kebijakan publik (AMIRA, 2021; Hafiz & Muhibban, 2024; Kusumaningrum & Yekti, 2018).

________________________________________

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan internasional—khususnya tarif dan kuota—tidak dapat dinilai secara tunggal dari perspektif teknis semata, melainkan memerlukan evaluasi normatif yang menyeluruh. Dari perspektif ekonomi Islam, desain kebijakan perdagangan harus senantiasa didasarkan pada parameter keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan integritas etika syariah. Pemikiran Abu 'Ubaid menegaskan bahwa intervensi negara dalam perdagangan internasional bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan normatif untuk memastikan praktik perdagangan selaras dengan nilai-nilai Islam, dengan usyūr sebagai bentuk legitimasi historis instrumen tarif dalam keuangan publik Islam.

Sementara itu, kerangka GATT/WTO menetapkan batas-batas normatif yang jelas: pembatasan kuantitatif sangat dibatasi, hambatan diarahkan melalui tarif yang transparan dan non-diskriminatif, dan pengecualian hanya diperkenankan dengan justifikasi yang memadai. Kedua kerangka ini—Islam dan WTO—bertemu pada satu titik fundamental: tuntutan keadilan, non-diskriminasi, dan transparansi sebagai fondasi tata kelola perdagangan yang baik.

Implikasi praktis dari kajian ini adalah bahwa Indonesia dan negara-negara berpenduduk muslim mayoritas dapat merancang kebijakan perdagangan yang sekaligus memenuhi komitmen internasional dan nilai-nilai Islam, asalkan desain kebijakan tersebut benar-benar diorientasikan pada perlindungan maslahat publik, dilaksanakan secara adil dan transparan, serta tidak dijadikan instrumen proteksi terselubung yang merugikan mitra dagang.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

AMIRA, N. (2021). Penerapan safeguards dalam importasi certain iron or steel products oleh pemerintah Indonesia ditinjau dari agreement of safeguard. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 8(1), 137–155. https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.146

Alisya, J., Matondang, K. A., Nainggolan, N. P., & Aulia, J. (2024). Economic ethics challenges in global trade: Implications and solutions. Aurelia Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 3(1), 672–682. https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1706

Anggraeni, N. (2020). Larangan impor hewan dari China terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Muamalatuna, 12(1), 1. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.3299

Barus, A. P., Sutiarnoto, S., & Leviza, J. (2022). Sengketa penerapan tariff impor dan hambatan dagang antara Amerika Serikat dan negara China dalam perspektif kerangka WTO. Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2(1), 37–52. https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.21

Fathurrahman, A. (2019). Sistem Bretton Woods dalam perspektif maqasid syariah: Studi kebijakan ekonomi politik internasional (1944–1971). Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 141–154. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2417

Hadawang, M. R. (2023). Implementasi kebijakan hukum perdagangan di Indonesia pada saat terjadinya kompetisi dagang Amerika dengan China. Lex Prospicit, 1(1), 53. https://doi.org/10.19166/lp.v1i1.6671

Hafiz, R. A., & Muhibban. (2024). Kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Holistik Analisis Nexus, 1(5). https://doi.org/10.62504/zk67df70

Hakim, A. (2021). Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah Indonesia pada era pasar bebas ASEAN. Jurnal Keislaman, 2(2), 217–237. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387

Hasyim, S., Husen, L. O., & Nasrullah, N. (2023). The implications of TRIMs agreement on domestic economy in the 21st century: A study of legal development. Sign Jurnal Hukum, 4(2), 332–350. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224

Hidayatullah, S. (2016). Perbandingan hukum pengaturan standardisasi menurut agreement TBT dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Arena Hukum, 9(2), 271–288. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.7

Himmawan, M. F., Sridadi, A. R., & Handoyo, R. D. (2021). Ketahanan nasional sektor ekonomi perdagangan: Pendekatan gravity model approach. Jurnal Lemhannas RI, 9(1), 80–87. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.378

Jannah, N. M., & Syafrani, A. (2020). Validitas hukum Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan terhadap eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia. Journal of Legal Research, 2(1), 191–210. https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.14578

Kurniawan, A. (2022). Relevansi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka GATT-WTO. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(1). https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2731

Kusumaningrum, D. N., & Yekti, S. N. (2018). Harmonisasi ketentuan SPS dalam perspektif kepentingan Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 14(1), 37. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2767.37-50

Muala, A. (2020). Reposisi ekonomi Islam di era globalisasi perspektif maqashid syari'ah. Journal of Islamic Law, 1(1), 45–63. https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.17

Muis, A. R. C., Arleta, A. P., & Talo, A. I. (2023). Kebijakan dumping sebagai perdagangan berketidakadilan dalam perspektif siyasah al-ighraq. Cendekia Niaga, 7(1), 23–30. https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.832

Munawaroh, A., Ummah, K. K., Wulandari, N., Maharani, & Ardianto, B. (2024). Dinamika hukum perdagangan internasional: Studi kasus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Holistik Analisis Nexus, 1(6), 128–137. https://doi.org/10.62504/nexus618

Murdoko, & Septyastuti, S. (2022). Implementasi sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor serta kaitannya dalam perdagangan internasional. The Juris, 6(2), 632–645. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.657

Mustapa, H., & Kania, S. (2022). Perang Rusia, Covid 19 dan revitalisasi agrikultural. Politea Jurnal Politik Islam, 5(1), 64–82. https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4949

Nugraha, L. G., Nurbani, E. S., & Pitaloka, D. (2022). Analisis perlindungan moral publik atas penjaminan produk halal berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994. Jurnal Risalah Kenotariatan, 3(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.70

Pebrianto, D. Y. (2018). Implikasi prinsip most favoured nation terhadap pengaturan tarif impor di Indonesia. Wajah Hukum, 2(1), 29. https://doi.org/10.33087/wjh.v2i1.25

Rabbani, D. R. S. (2021). Critical study of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis of the implementation of international trade policies in Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(1), 14–39. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1.2

Risnaningsih, I., & Mulyasari, H. (2021). Upaya perbankan syari'ah dalam perkuatan permodalan sektor riil. Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 89–96. https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.537

Sabaruddin, S. S. (2017). Simulasi dampak liberalisasi perdagangan bilateral RI-Yaman terhadap perekonomian Indonesia dan Yaman: Sebuah pendekatan SMART model. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 13(1), 40–52. https://doi.org/10.33830/jom.v13i1.31.2017

Safitri, J., & Fakhri, A. (2018). Analisis perbandingan pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith mengenai perdagangan internasional. Millah Journal of Religious Studies, 85–98. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art5

Salamah, L. (2017). Analisa strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT): Peluang dan tantangan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam mewujudkan integrasi Asia Tenggara. Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 30(3), 300. https://doi.org/10.20473/mkp.v30i32017.300-309

Septiawan, H., & Bahri, E. S. (2019). Tinjauan zakat perusahaan perspektif syariah dan regulasi. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 18(2), 339–375. https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11495

Sidiq, S. (2023). Interseksi hukum dan ekonomi: Analisis komprehensif terhadap dinamika regulasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 39–59. https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767

Subhan, A. (1970). Diaspora Hadrami di Asia Tenggara. Studia Islamika, 9(3). https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.663