01004 - Kebijakan Moneter Kontraktif dalam Perspektif Ekonomi Islam: Instrumen, Mekanisme, dan Orientasi Kebijakan

Abstract

This article examines the concept of contractionary monetary policy from the perspective of Islamic economics. In conventional economics, contractionary monetary policy is defined as a central bank policy aimed at reducing the money supply and raising interest rates to control inflation. However, in the Islamic economic framework, the use of interest-based instruments is categorically prohibited as it constitutes riba. This study synthesizes various literature on Islamic monetary policy to formulate a definition of contractionary monetary policy that is consistent with sharia principles. The results of the synthesis show that contractionary monetary policy in Islamic economics retains the same macroeconomic objective, namely reducing the money supply during inflationary periods, but must be implemented through interest-free instruments such as reserve requirements, credit ceilings, moral suasion, and open market operations using sharia instruments such as SBIS, SWBI, PUAS, and sukuk/SBSN. Furthermore, Islamic monetary policy is oriented not merely as a technical response, but is directed toward maintaining the interconnection between the monetary sector and the real sector, as well as upholding the norms of justice and equitable distribution. Empirical evidence from Indonesia's dual monetary system shows that the effectiveness of sharia instruments in controlling inflation still varies and requires further development.

Keywords: contractionary monetary policy, Islamic economics, riba, sharia instruments, inflation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kebijakan moneter kontraktif dari perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter kontraktif didefinisikan sebagai kebijakan bank sentral yang bertujuan mengurangi jumlah uang beredar dan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, dalam kerangka ekonomi Islam, penggunaan instrumen berbasis bunga secara prinsipil dilarang karena dikategorikan sebagai riba. Kajian ini mensintesis berbagai literatur tentang kebijakan moneter Islam untuk merumuskan definisi kebijakan moneter kontraktif yang konsisten dengan prinsip syariah. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kebijakan moneter kontraktif dalam ekonomi Islam tetap memiliki tujuan makro yang sama, yakni mengurangi jumlah uang beredar pada saat inflasi meningkat, tetapi harus dilaksanakan melalui instrumen bebas bunga seperti cadangan wajib, pembatasan kredit, moral suasion, serta operasi pasar terbuka dengan instrumen syariah seperti SBIS, SWBI, PUAS, dan sukuk/SBSN. Lebih dari itu, kebijakan moneter Islam berorientasi bukan sekadar respons teknis, melainkan diarahkan untuk menjaga keterhubungan sektor moneter dengan sektor riil serta menegakkan norma keadilan dan pemerataan distribusi. Bukti empiris dari sistem moneter ganda Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas instrumen syariah dalam pengendalian inflasi masih bervariasi dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Kata Kunci: kebijakan moneter kontraktif, ekonomi Islam, riba, instrumen syariah, inflasi

________________________________________

1. Pendahuluan

Kebijakan moneter merupakan salah satu pilar utama dalam manajemen perekonomian makro yang digunakan oleh otoritas moneter untuk mencapai tujuan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Dalam literatur kebijakan moneter, kebijakan moneter umumnya dibedakan menjadi ekspansif, yakni yang menambah jumlah uang beredar, dan kontraktif, yakni yang mengurangi jumlah uang beredar (Abdianti et al., 2024; Ibrahim, 2012).

Kebijakan moneter kontraktif secara konvensional didefinisikan sebagai kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan lazim ditempuh ketika perekonomian menghadapi inflasi, sehingga kebijakan ini juga sering disebut kebijakan uang ketat (tight money policy) (Abdianti et al., 2024; AR, 2023; Ibrahim, 2012; Latifah, 2015). Dalam kerangka konvensional, instrumen utama yang digunakan antara lain adalah kenaikan suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, dan peningkatan cadangan wajib.

Namun, ketika kebijakan moneter kontraktif dikaji dari perspektif ekonomi Islam, terdapat persoalan prinsipil yang tidak dapat diabaikan. Sistem moneter Islam secara tegas melarang penggunaan instrumen berbasis bunga karena bunga diposisikan sebagai riba yang diharamkan (AR, 2023; Latifah, 2015). Akibatnya, rumusan konvensional yang menjadikan kenaikan suku bunga sebagai instrumen utama kontraksi moneter tidak dapat diadopsi begitu saja dalam kerangka ekonomi Islam (Abdianti et al., 2024; Kurniawati, 2019).

Persoalan inilah yang mendorong pentingnya kajian yang secara komprehensif merumuskan konsep kebijakan moneter kontraktif dalam perspektif ekonomi Islam: bagaimana tujuannya dirumuskan, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana orientasi kebijakan tersebut diarahkan. Artikel ini bertujuan menyintesis berbagai literatur yang membahas kebijakan moneter Islam untuk menghasilkan rumusan yang sistematis dan komprehensif tentang kebijakan moneter kontraktif yang sesuai dengan prinsip syariah.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) dengan metode sintesis naratif (narrative synthesis). Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan karya akademik yang membahas kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, baik dalam konteks teoritis maupun empiris. Pengkajian dilakukan secara sistematis terhadap definisi, instrumen, mekanisme transmisi, serta orientasi normatif kebijakan moneter kontraktif menurut ekonomi Islam, termasuk bukti empiris dari penerapannya dalam sistem moneter ganda Indonesia.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Kebijakan Moneter Kontraktif dan Konteksnya

Dalam literatur kebijakan moneter, kebijakan moneter umumnya dibedakan menjadi ekspansif (menambah jumlah uang beredar) dan kontraktif (mengurangi jumlah uang beredar) (Abdianti et al., 2024; Ibrahim, 2012). Secara spesifik, kebijakan moneter kontraktif didefinisikan sebagai kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan lazim ditempuh ketika perekonomian menghadapi inflasi, sehingga kebijakan ini juga sering disebut kebijakan uang ketat (tight money policy) (Abdianti et al., 2024; AR, 2023; Ibrahim, 2012; Latifah, 2015).

Dalam sumber-sumber yang membahas kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dan/atau syariah, definisi kontraktif tersebut tetap dipertahankan: ia dipahami sebagai langkah otoritas moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan tujuan menekan inflasi (AR, 2023; Ibrahim, 2012; Latifah, 2015).

Namun, rumusan yang umum dalam ekonomi konvensional—yakni kontraksi moneter dilakukan dengan mengetatkan likuiditas dan sering dikaitkan dengan kenaikan suku bunga kebijakan—tidak dapat diadopsi begitu saja dalam ekonomi Islam, karena terdapat batasan prinsipil pada instrumen berbasis bunga (Abdianti et al., 2024; Kurniawati, 2019; Lucky, 2024; Rajab, 2021). Karena itu, pembahasan "kontraktif menurut ekonomi Islam" menuntut pembedaan: tujuan makro (menekan inflasi melalui pengetatan uang beredar) dapat serupa, tetapi instrumen dan prinsip operasionalnya harus sesuai syariah (Abdianti et al., 2024; Kurniawati, 2019; Rusanti et al., 2020; Sari, 2024).

3.2 Landasan Normatif Ekonomi Islam: Larangan Riba dan Orientasi Keadilan–Sektor Riil

Kerangka kebijakan moneter dalam ekonomi Islam secara konsisten diletakkan pada prinsip bahwa kebijakan moneter harus bebas dari riba/bunga, karena bunga bank diposisikan sebagai riba yang dilarang tegas; akibatnya, manajemen moneter Islam menolak instrumen yang berbasis bunga dan menekankan skema bagi hasil (AR, 2023; Latifah, 2015). Sejumlah kajian juga menekankan bahwa sistem moneter Islam menawarkan karakter yang berbeda dari sistem konvensional karena mengedepankan transaksi yang berbasis aset, bebas bunga, serta menghindari praktik spekulatif dan ketidakpastian (maisir dan gharar) (Putria, 2022; Sari, 2024).

Dalam formulasi tujuan, kebijakan moneter Islam tidak hanya menekankan aspek teknis penawaran–permintaan uang, tetapi juga mengusung pemerataan/keadilan dan menjaga stabilitas perekonomian dengan menyeimbangkan uang beredar agar tidak "melampaui" kapasitas barang dan jasa (AR, 2023; Latifah, 2015).

Sejalan dengan itu, sejumlah rujukan menempatkan fokus kebijakan moneter Islam pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi (agar tidak tertahan pada aktivitas nonproduktif), serta memastikan tersedianya usaha dan/atau produk keuangan syariah yang dapat menyerap potensi investasi masyarakat menuju aktivitas produktif di sektor riil (Erliyana & Ferawati, 2019; Imaduddin, 2019; Latifah, 2015). Dengan kata lain, ketika kebijakan moneter bersifat kontraktif, ekonomi Islam menuntut agar pengetatan moneter tidak menjadi sekadar respons mekanis berbasis bunga, melainkan tetap menjaga keterhubungan kebijakan moneter dengan sektor riil dan prinsip keadilan (AR, 2023; Erliyana & Ferawati, 2019; Latifah, 2015; Putria, 2022).

3.3 Implikasi Utama untuk "Kontraktif" dalam Ekonomi Islam: Menekan Uang Beredar Tanpa Instrumen Bunga

3.3.1 Mengapa "Menaikkan Suku Bunga" Bukan Formula Kontraktif yang Kompatibel Syariah

Beberapa rujukan menyatakan secara eksplisit bahwa dalam ekonomi Islam tidak ada sistem bunga, sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan instrumen discount rate (kebijakan diskonto berbasis bunga) sebagaimana dalam kerangka konvensional (Abdianti et al., 2024; Imaduddin, 2019; Kurniawati, 2019; Lucky, 2024; Rajab, 2021). Karena itu, sekalipun dalam praktik kebijakan moneter modern (konvensional) kontraksi moneter sering dipresentasikan lewat kanal suku bunga, ekonomi Islam menuntut instrumen bebas bunga untuk mengendalikan likuiditas dan uang beredar (Abdianti et al., 2024; Kurniawati, 2019; Lucky, 2024; Rajab, 2021).

3.3.2 Prinsip Pengganti: Quantity Targeting dan Pengendalian Likuiditas Bebas Bunga

Literatur tentang moneter Islam menekankan bahwa penghapusan sistem bunga tidak menghambat upaya mengendalikan jumlah uang beredar; bank sentral tetap dapat mengendalikan uang beredar menggunakan instrumen yang bebas bunga (Abdianti et al., 2024; Imaduddin, 2019; Kurniawati, 2019; Lucky, 2024; Rajab, 2021). Bahkan, kajian permintaan uang dalam sistem moneter ganda merekomendasikan kecenderungan implementasi kebijakan moneter—ketika bunga tidak diperkenankan—menuju quantity targeting (penargetan kuantitas/agregat moneter) dengan tetap menjaga konsistensi instrumen syariah dan konvensional dalam konteks sistem ganda (Ramadhani et al., 2024).

Dengan demikian, kebijakan moneter kontraktif menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai: (1) kebijakan otoritas moneter untuk mengurangi jumlah uang beredar/likuiditas ketika inflasi meningkat (Abdianti et al., 2024; AR, 2023; Ibrahim, 2012; Latifah, 2015); (2) dilakukan dengan instrumen-instrumen nonbunga yang konsisten dengan syariah (Abdianti et al., 2024; Imaduddin, 2019; Kurniawati, 2019; Lucky, 2024; Rajab, 2021); serta (3) tetap berorientasi pada keseimbangan sektor moneter–sektor riil dan norma keadilan distribusi (Anggraini & Putri, 2020; AR, 2023; Latifah, 2015; Putria, 2022).

3.4 Instrumen Kontraktif yang Lebih Kompatibel dengan Ekonomi Islam

3.4.1 Cadangan Wajib (Reserve Requirement/GWM)

Instrumen yang sering disebut sebagai kompatibel untuk mengendalikan uang dan kredit adalah reserve requirement/reserve ratio (Abdianti et al., 2024; Lucky, 2024; Rusanti et al., 2020). Mekanismenya selaras dengan logika kontraksi moneter: ketika otoritas moneter meningkatkan cadangan minimum, cadangan bank berkurang sehingga kemampuan bank menyalurkan kredit/pembiayaan menurun (Yahya, 2015). Literatur juga memasukkan cadangan wajib resmi/GWM sebagai salah satu instrumen pengendalian moneter dalam perspektif ekonomi Islam (Rusanti et al., 2020).

3.4.2 Pembatasan Kredit (Credit Ceiling) dan Moral Suasion

Sebagian instrumen yang dikenal dalam kebijakan moneter konvensional dinilai masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit (dengan penyesuaian), seperti overall/selecting credit ceiling dan moral suasion (Abdianti et al., 2024; Lucky, 2024). Instrumen ini relevan untuk kebijakan kontraktif karena berfungsi menahan ekspansi kredit/pembiayaan dan memengaruhi perilaku perbankan tanpa meniscayakan mekanisme bunga (Abdianti et al., 2024; Lucky, 2024).

3.4.3 Operasi Pasar Terbuka Berbasis Instrumen Syariah

Dalam kerangka umum, operasi pasar terbuka dijelaskan sebagai kebijakan bank sentral membeli/menjual surat berharga; ketika bank sentral ingin menurunkan jumlah uang beredar, ia dapat menjual obligasi/surat berharga (Abdianti et al., 2023). Dalam konteks operasi moneter syariah di Indonesia, instrumen yang disebut antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan perangkat operasi moneter syariah lain sesuai regulasi Bank Indonesia (Maulidiyah et al., 2023), serta studi komparatif juga menyebut SBIS dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) sebagai bagian dari jalur instrumen syariah (Rusanti et al., 2020; Yusri & Dara, 2023). Instrumen syariah lain yang juga disebut sebagai surat berharga syariah negara adalah sukuk/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang dalam pembahasan tertentu diposisikan terkait operasi pasar terbuka/operasi moneter syariah (Jannah, 2023).

Perlu dicatat adanya telaah normatif-kritis yang mengkritik penggunaan sukuk untuk menutup defisit APBN sebagai tidak selaras dengan teori ekonomi Islam tertentu, meskipun sukuk tetap dipaparkan sebagai instrumen moneter syariah dan bagian dari operasi pasar terbuka (Jannah, 2023). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian: status sukuk sebagai instrumen dapat diakui dalam diskursus operasi moneter, tetapi tujuan penggunaan dan struktur pemanfaatannya dapat diperdebatkan dalam kajian normatif ekonomi Islam (Jannah, 2023).

3.4.4 Pasar Uang Antarbank Syariah dan Instrumen Penyerapan Likuiditas Syariah

Dalam konteks Indonesia, literatur menyebut adanya instrumen dan kanal syariah seperti PUAS dan SBIS dalam transmisi/pelaksanaan kebijakan moneter syariah (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Rusanti et al., 2020; Yusri & Dara, 2023). Selain itu, kajian tentang inflasi dan operasi moneter syariah mencatat bahwa Bank Indonesia pernah menggunakan instrumen syariah untuk menyerap likuiditas seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dijelaskan sebagai instrumen penyerapan likuiditas bank syariah (Hiya, 2022; Saekhu, 2015), dan kemudian berkembang pada instrumen syariah lain seperti SBIS (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Maulidiyah et al., 2023). Dalam kerangka kontraktif, instrumen-instrumen ini dipahami sebagai sarana menyerap kelebihan likuiditas lembaga keuangan syariah sehingga mengurangi uang beredar (Maulidiyah et al., 2023; Rusanti et al., 2020; Saekhu, 2015).

3.4.5 Perubahan Monetary Base dan Instrumen Lain yang Bebas Bunga

Selain instrumen di atas, rujukan juga memasukkan change in monetary base sebagai salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk mengontrol uang dan kredit (Abdianti et al., 2024; Lucky, 2024). Di sisi lain, kajian kebijakan moneter tanpa bunga menekankan pentingnya koordinasi regulasi pemerintah–bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter tanpa bunga, serta menegaskan bahwa bank sentral dapat meningkatkan/menurunkan uang beredar melalui instrumen bebas bunga (Imaduddin, 2019; Kurniawati, 2019; Lucky, 2024; Rajab, 2021).

3.5 Mekanisme Transmisi Kontraktif dalam Kerangka Islam: Pengetatan Likuiditas yang Menjaga Keterhubungan ke Sektor Riil

Secara mekanistis, kontraksi moneter melalui instrumen seperti cadangan wajib dan operasi pasar terbuka bekerja lewat pengetatan likuiditas dan penurunan kemampuan penyaluran dana (kredit/pembiayaan) (Abdianti et al., 2023; Yahya, 2015). Literatur juga menggambarkan logika umum bahwa ketika bank sentral mengurangi uang beredar (tight money), transmisi dapat menekan pembiayaan/penyaluran dana dan memengaruhi aktivitas ekonomi (Rohmi & Fahlevi, 2022; Yahya, 2015). Dalam kerangka syariah, fokus tambahan yang sering ditekankan adalah bahwa kebijakan moneter semestinya tidak terlepas dari sektor riil: kebijakan moneter Islam diposisikan untuk melancarkan perekonomian riil secara seimbang, serta memastikan instrumen/lembaga syariah menyerap potensi investasi masyarakat pada kegiatan produktif (Erliyana & Ferawati, 2019; Imaduddin, 2019; Putria, 2022).

Sejumlah rujukan bahkan menegaskan bahwa variabel yang diformulasikan dalam kerangka kebijakan moneter Islam adalah stok uang, bukan tingkat suku bunga (Ascarya, 2012; Putri & Nasution, 2022). Konsekuensinya, kebijakan kontraktif "menurut ekonomi Islam" lebih tepat dipahami sebagai kombinasi pengendalian kuantitas/likuiditas dengan instrumen bebas bunga, disertai orientasi etis—misalnya pelarangan riba dan dorongan agar uang tidak tertahan pada spekulasi—yang dipandang dapat memperbaiki sumber-sumber ketidakseimbangan moneter (Anggraini & Putri, 2020; Putria, 2022; Sari, 2024).

3.6 Praktik dalam Konteks Indonesia (Sistem Moneter Ganda): Bukti dan Perbedaan Temuan

Dalam praktik kebijakan moneter di Indonesia, sejumlah studi menegaskan bahwa Indonesia menjalankan sistem moneter ganda, dengan instrumen konvensional dan syariah yang berjalan paralel, misalnya SBI/SBIS serta PUAB/PUAS (N. Jannah, 2020; Khairunnisa & Rizal, 2023; Rusanti et al., 2020; Yusri & Dara, 2023). Pada kerangka ini, kebijakan kontraktif konvensional sering dipaparkan sebagai respons inflasi melalui kenaikan suku bunga SBI/BI Rate (stance kontraktif), yang pada gilirannya memengaruhi likuiditas dan perilaku perbankan (Hiya, 2022; Rohmi & Fahlevi, 2022; Saekhu, 2015). Sementara itu, pada sisi syariah, instrumen seperti SBIS dan PUAS disebut sebagai bagian dari perangkat transmisi/pengendalian moneter syariah (Dwihapsari et al., 2021; Ilhamdi & Nugraha, 2023; Rusanti et al., 2020; Yusri & Dara, 2023).

Namun, temuan empiris yang dirangkum dalam beberapa studi menunjukkan nuansa penting. Pertama, ada hasil yang menyatakan jalur konvensional (berbasis suku bunga melalui SBI/PUAB) lebih mampu memengaruhi jumlah uang beredar dan mengendalikan inflasi dibanding jalur syariah (SBIS/PUAS) yang dinilai masih memiliki andil kecil dalam pengendalian inflasi, meskipun disebut berkontribusi pada output sektor riil (Rusanti et al., 2020). Kedua, studi lain menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah dapat memiliki pengaruh dalam ukuran tertentu, dan bahkan dinilai memiliki besaran pengaruh lebih besar, tetapi lebih lambat dibanding konvensional dalam mengendalikan inflasi (Aqidah et al., 2022; Dwihapsari et al., 2021; Mubarok & Rusdianto, 2019). Ketiga, ada pula hasil yang menunjukkan perbedaan keterkaitan transmisi: mekanisme konvensional terhubung ke output dan inflasi, sedangkan "policy rate" syariah tidak terhubung ke output dan inflasi dalam temuan tertentu, sekaligus dicatat bahwa guncangan instrumen syariah (PLS, pembiayaan, PUAS, SBIS) dapat berdampak positif dan permanen pada inflasi dan output, berbeda dengan beberapa guncangan instrumen konvensional (Triwahyuni, 2021).

Rangkaian temuan ini menegaskan bahwa diskursus "kontraktif menurut ekonomi Islam" pada konteks sistem ganda menghadapi isu efektivitas dan desain instrumen, sehingga sebagian literatur merekomendasikan pengembangan instrumen likuiditas syariah yang lebih memadai (Dwihapsari et al., 2021; Rusanti et al., 2020).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan, kebijakan moneter kontraktif menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan dalam empat poin utama. Pertama, dari aspek tujuan makro, kebijakan ini dilakukan ketika terjadi inflasi untuk mengurangi jumlah uang beredar/likuiditas agar stabilitas harga terjaga (Abdianti et al., 2024; AR, 2023; Ibrahim, 2012; Latifah, 2015). Kedua, dari aspek batasan syariah, kebijakan ini tidak menggunakan instrumen berbasis bunga/riba, sehingga formula konvensional "mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga" harus diganti dengan instrumen bebas bunga (Abdianti et al., 2024; AR, 2023; Kurniawati, 2019; Latifah, 2015; Rajab, 2021). Ketiga, dari aspek instrumen utama yang disebut dalam literatur, meliputi: cadangan wajib/reserve ratio/GWM (Abdianti et al., 2024; Lucky, 2024; Rusanti et al., 2020; Yahya, 2015); pembatasan kredit (credit ceiling) dan moral suasion (Abdianti et al., 2024; Lucky, 2024); operasi pasar terbuka yang menyerap likuiditas dengan instrumen syariah seperti SBIS, SWBI, dan sukuk/SBSN dalam operasi moneter (Abdianti et al., 2023; E. F. Jannah, 2023; Maulidiyah et al., 2023; Saekhu, 2015); serta perangkat pasar uang syariah seperti PUAS dan instrumen operasi moneter syariah (Ilhamdi & Nugraha, 2023; Rusanti et al., 2020; Yusri & Dara, 2023). Keempat, dari aspek orientasi kebijakan, kebijakan moneter Islam diarahkan untuk menjaga keterhubungan moneter–riil dan norma keadilan/pemerataan; kebijakan moneter Islam tidak diposisikan semata "teknis", melainkan diarahkan agar sumber daya ekonomi tetap beredar dan tersalurkan ke aktivitas produktif, seraya menghindari riba dan praktik spekulatif (Anggraini & Putri, 2020; AR, 2023; Erliyana & Ferawati, 2019; Imaduddin, 2019; Latifah, 2015; Putria, 2022).

Dengan demikian, inti pembedanya adalah: kontraktif dalam ekonomi Islam tetap berarti pengetatan uang beredar untuk meredam inflasi, tetapi bukan melalui kenaikan suku bunga sebagai instrumen utama; melainkan melalui pengendalian kuantitas dan likuiditas dengan instrumen syariah serta strategi kelembagaan yang menjaga keterkaitan ke sektor riil dan keadilan distribusi (Abdianti et al., 2024; AR, 2023; Kurniawati, 2019; Latifah, 2015; Putri & Nasution, 2022; Putria, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

AR, A. (2023). Kebijakan Moneter Perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/8e42n

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 263–276. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7042

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2024). Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kendali Economics and Social Humanities, 2(3), 191–200. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.110

Anggraini, R., & Putri, D. A. (2020). Kajian Kritis Ekonomi Syariah dalam Menelisik Kebijakan Moneter sebagai Upaya Penyelamatan Perekonomian di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal Bonanza Manajemen dan Bisnis, 1(2), 80–97. https://doi.org/10.47896/mb.v1i2.295

Aqidah, N. A., Ishak, I., Takdir, T., & Azzahra, M. (2022). Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Syariah dan Konvensional dalam Memengaruhi Inflasi di Indonesia. Owner, 6(3), 2345–2353. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.990

Ascarya, A. (2012). Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 14(3), 283–315. https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360

Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Perspektif Konvensional dan Syariah terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013–2020. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368

Erliyana, N., & Ferawati, R. (2019). Pengaruh Margin Keuntungan dan Inflasi terhadap Pembiayaan pada BRI Syariah Jambi. Innovatio Journal for Religious Innovations Studies, 19(2), 149–162. https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i2.87

Hiya, N. N. (2022). Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam tanpa Bunga. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 868. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307

Ibrahim, Z. (2012). Sistem Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592

Ilhamdi, I., & Nugraha, D. P. (2023). Analisis Tinjauan Bibliometrik pada Literatur Sistem Moneter Islam. Asy Syar'Iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 8(2), 114–146. https://doi.org/10.32923/asy.v8i2.3754

Imaduddin, M. (2019). Analisis Efektivitas Transmisi Moneter Ganda Melalui Jalur Kredit dan Pembiayaan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2011–2018. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 2(03), 413. https://doi.org/10.21111/jiep.v2i03.3780

Jannah, E. F. (2023). Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. Journal of Economics and Social Sciences (Jess), 2(1), 1–11. https://doi.org/10.59525/jess.v2i1.134

Jannah, N. (2020). Pengaruh Operasi Moneter terhadap Inflasi di Indonesia. At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 142. https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7900

Khairunnisa, D. A., & Rizal, S. (2023). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ganda Jalur Harga Aset terhadap Inflasi di Indonesia. Tauhidinomics Journal of Islamic Banking and Economics, 2(1), 39–50. https://doi.org/10.15408/thd.v2i1.30479

Kurniawati, F. (2019). Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 6(2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252

Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 11(2), 124. https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873

Lucky, M. (2024). Analisis Pembiayaan Bank Syariah dan Instrumen Moneter Syariah terhadap Stabilitas Moneter di Indonesia. Journal of Sharia Economics, 5(1), 111–125. https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.4327

Maulidiyah, D. R., Fatimatuzzahra, V., & Rusgianto, S. (2023). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia dengan Inflasi sebagai Moderasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 3014. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8946

Mubarok, F., & Rusdianto, R. (2019). Kendala Pembiayaan Bank Syariah: Pendekatan Granger Causality. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 2(1), 169–177. https://doi.org/10.36778/jesya.v2i1.53

Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 166. https://doi.org/10.30821/se.v8i1.13778

Putria, U. (2022). Sistem Bagi Hasil sebagai Pondasi Stabilitas Moneter Syariah. Islamica, 6(1), 44–52. https://doi.org/10.59908/islamica.v6i1.6

Rajab, Z. (2021). Praktik Kebijakan Moneter Islami. https://doi.org/10.31219/osf.io/gqtb6

Ramadhani, N., Oktaviany, A. S., & Utama, M. A. S. (2024). Peran Pemerintah Menstabilkan Inflasi dengan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Sosial dan Sains, 4(2), 186–195. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1171

Rohmi, M. L., & Fahlevi, M. R. (2022). Determinan Variabel Makroekonomi terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Error Correction Model (ECM). Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 5(01), 1. https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4531

Rusanti, E., Sofyan, A. S., Syarifuddin, S., & Anwar, N. (2020). Studi Komparatif Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional dan Islam dalam Pengendalian Inflasi. Jurnal Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 1–10. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v2i2.414

Saekhu, S. (2015). Pengaruh Inflasi terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 103–128. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.788

Sari, Y. (2024). Kebijakan Moneter Islam dalam Upaya Mengendalikan Inflasi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 621. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11938

Triwahyuni, T. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(2), 199–210. https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209

Yahya, M. (2015). Analisis Normatif Kritis Kebijakan Pemanfaatan Obligasi Syariah (Sukuk) dalam Menutup Defisit APBN. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 37–56. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.2.793

Yusri, Y., & Dara, R. R. (2023). Dampak Transmisi Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 11(1), 78–96. https://doi.org/10.21067/jrma.v11i1.8222