01003 - Kebijakan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sintesis Literatur

Economic Policy in Islamic Economic Perspective: A Literature Synthesis

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menyajikan sintesis literatur mengenai kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup dimensi moneter, fiskal, dan pengaturan pasar. Kebijakan ekonomi Islam didefinisikan sebagai intervensi dan pengaturan negara atas perekonomian untuk menjaga stabilitas dan keadilan sosioekonomi, dengan menolak praktik yang dilarang seperti riba dan distorsi pasar. Landasan normatif kebijakan ini berorientasi pada maqasid al-syariah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Kebijakan moneter Islam menekankan stabilitas nilai uang dan penolakan instrumen berbasis bunga, sementara kebijakan fiskal Islam menggunakan instrumen seperti zakat, kharaj, dan jizyah dengan orientasi distribusi dan kesejahteraan. Pengaturan pasar mengutamakan mekanisme pasar yang sehat namun memberi legitimasi intervensi pemerintah saat terjadi distorsi seperti ihtikar dan monopoli. Sintesis ini juga mencatat adanya perbedaan pandangan dalam literatur, khususnya terkait posisi inflasi dalam Islam dan kedudukan instrumen suku bunga dalam sistem moneter modern. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi Islam merupakan paket terintegrasi yang menggabungkan stabilitas moneter, kebijakan fiskal, pengawasan pasar, dan agenda distribusi yang dinilai sesuai syariah dan kemaslahatan.

Kata kunci: kebijakan ekonomi Islam, kebijakan moneter syariah, kebijakan fiskal Islam, maqasid al-syariah, stabilitas ekonomi

________________________________________

Abstract

This article presents a literature synthesis on economic policy from an Islamic economic perspective, encompassing monetary, fiscal, and market regulation dimensions. Islamic economic policy is defined as state intervention and regulation of the economy to maintain stability and socioeconomic justice, while rejecting prohibited practices such as usury (riba) and market distortion. The normative foundation of this policy is oriented toward maqasid al-syariah, justice, and general welfare (maslahah). Islamic monetary policy emphasizes monetary value stability and the rejection of interest-based instruments, while Islamic fiscal policy employs instruments such as zakat, kharaj, and jizyah with a distributive and welfare orientation. Market regulation prioritizes healthy market mechanisms but legitimizes government intervention when distortions such as ihtikar and monopoly occur. This synthesis also notes differences of opinion in the literature, particularly regarding the position of inflation in Islam and the role of interest rate instruments in modern monetary systems. Overall, Islamic economic policy constitutes an integrated package that combines monetary stability, fiscal policy, market supervision, and a distribution agenda assessed as consistent with sharia and public welfare.

Keywords: Islamic economic policy, Islamic monetary policy, Islamic fiscal policy, maqasid al-syariah, economic stability

________________________________________

1. Pendahuluan

Kebijakan ekonomi secara umum dipahami sebagai tindakan pemerintah (negara) untuk mengarahkan atau memengaruhi kondisi perekonomian agar mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut mencakup kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta kebijakan lain seperti perdagangan dan pengawasan pasar (Harniati et al., 2022; Maulana & Marasabessy, 2018). Dalam perspektif ekonomi Islam, ruang kebijakan tersebut tetap diakui, namun arah, batas, dan instrumennya harus selaras dengan prinsip syariah (fiqh muamalah) dan tujuan kemaslahatan (Rohaya & Wahid, 2014; Samsul et al., 2019; Wahyuni et al., 2022).

Sejumlah literatur yang meninjau peran negara menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas ekonomi diatur secara proporsional: individu memiliki kebebasan bertindak, tetapi tetap dibatasi norma, sementara pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat serta memiliki legitimasi untuk mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi bila diperlukan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan (Rohaya & Wahid, 2014). Dengan demikian, kebijakan ekonomi Islam dapat disintesis sebagai intervensi dan pengaturan negara atas perekonomian (moneter–fiskal–pasar) untuk menjaga stabilitas dan keadilan sosioekonomi, dengan menolak praktik yang dilarang seperti riba dan distorsi pasar (Harniati et al., 2022; Rohaya & Wahid, 2014; Samsul et al., 2019).

Artikel ini bertujuan menyajikan sintesis literatur yang komprehensif mengenai kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan normatif, ruang lingkup kebijakan, serta integrasi tujuan makroekonomi yang menjadi ciri khasnya.

________________________________________

2. Landasan Normatif dan Orientasi Tujuan

2.1 Maqasid al-Syariah, Keadilan, dan Stabilitas

Literatur yang menyoroti filsafat ekonomi Islam menempatkan keadilan dan kesejahteraan sebagai orientasi kunci kebijakan. Ekonomi Islam dipaparkan sebagai sistem yang mengaitkan aktivitas ekonomi dengan nilai dan perilaku manusia, termasuk dorongan untuk membangun pertumbuhan yang non-ribawi, distribusi berbasis filantropi (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan konsumsi atau pertukaran yang halal (Samsul et al., 2019). Pada level kebijakan, strategi pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam dinyatakan tidak cukup hanya bersifat teknis moneter–fiskal, tetapi memerlukan stabilitas harga, perbaikan moral, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta penghapusan riba demi keadilan sosioekonomi (Harniati et al., 2022).

Dengan orientasi tersebut, kebijakan ekonomi tidak dipandang netral-nilai, melainkan diarahkan untuk kemaslahatan umum (maslahah) dan kesejahteraan (Harniati et al., 2022; Samsul et al., 2019). Dalam pembahasan pemikiran ekonomi klasik, gagasan mekanisme harga yang berjalan alami disertai kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pemerataan kekayaan dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dan pembacaan maqashid (Ramadhani et al., 2024).

2.2 Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Keuangan Publik Islam

Kajian keuangan publik Ibnu Taimiyah menekankan nilai-nilai Islam berbasis Al-Qur'an dan Sunnah, orientasi kesejahteraan material–spiritual, pentingnya pengawasan (hisbah), serta penekanan pada zakat dan pengelolaan kepemilikan publik dalam kebijakan negara (Hermanto, 2017). Sintesisnya, kebijakan ekonomi Islam berfungsi sebagai perangkat institusional untuk mewujudkan keadilan, stabilitas, dan kemakmuran melalui aturan transaksi (muamalah) serta tata kelola negara atas uang, fiskal, dan pasar (Harniati et al., 2022; Hermanto, 2017; Rohaya & Wahid, 2014).

________________________________________

3. Ruang Lingkup Kebijakan Ekonomi Islam

Literatur pengendalian inflasi menegaskan bahwa ekonomi Islam mengakui kebijakan moneter dan fiskal sebagai bagian dari upaya menekan inflasi, namun dengan kerangka tujuan keadilan sosioekonomi dan penghapusan riba (Harniati et al., 2022). Pembahasan pola kegiatan perekonomian pada level negara juga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi makro dicapai melalui kombinasi kebijakan moneter dan fiskal, disertai pengaturan perdagangan dan mekanisme pasar, termasuk pengawasan agar stabilitas harga tidak terganggu (Maulana & Marasabessy, 2018).

Dari sisi definisi teknis, kebijakan moneter dipaparkan sebagai upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro dengan mengatur jumlah uang beredar untuk mencapai kondisi yang diinginkan, khususnya stabilitas harga atau inflasi (Dasopang, 2020). Kerangka kebijakan fiskal dipaparkan sebagai kebijakan negara terkait pendapatan dan belanja untuk mencapai tujuan makro seperti stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan (Khairina, 2024).

Karena itu, kebijakan ekonomi menurut ekonomi Islam dapat dipetakan ke tiga klaster besar, yaitu: (1) kebijakan moneter syariah (pengelolaan uang dan likuiditas tanpa instrumen berbasis bunga atau riba); (2) kebijakan fiskal Islam (sumber penerimaan dan belanja publik berbasis instrumen syariah serta tujuan kesejahteraan) (Hermanto, 2017; Khairina, 2024); dan (3) pengaturan pasar dan perdagangan (pengawasan pasar, pencegahan monopoli atau penimbunan, dan intervensi bila terjadi distorsi) (Hiya, 2022; Maulana & Marasabessy, 2018).

________________________________________

4. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

4.1 Prinsip Dasar: Stabilitas Nilai Uang dan Penolakan Instrumen Berbasis Riba

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam bertujuan menjaga stabilitas perekonomian melalui penyeimbangan jumlah uang beredar dengan arus barang dan jasa, karena kelebihan uang beredar relatif terhadap barang atau jasa dipahami dapat mengacaukan perekonomian. Stabilitas nilai uang dinyatakan sangat penting karena uang menentukan nilai dan harga barang dan jasa, dan stabilitas nilai mata uang disebut sebagai prioritas manajemen moneter Islam. Secara prinsip, kebijakan moneter Islam juga ditegaskan harus bebas dari unsur riba dan bunga bank.

Literatur "kebijakan moneter tanpa bunga" secara eksplisit mengkritik penggunaan bunga sebagai instrumen utama moneter karena dipandang mengancam stabilitas ekonomi dan menggeser ukuran keseimbangan dari sektor riil ke permainan otoritas moneter melalui interest rate (Dewi et al., 2021). Studi literatur lain menegaskan pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam bukan melalui pengendalian uang beredar dengan instrumen suku bunga, melainkan melalui pendekatan yang menolak "penambahan uang" yang tidak disertai penambahan barang dan jasa, disertai larangan spekulasi atau investasi tidak produktif serta dorongan transaksi berbasis profit-and-loss sharing (Agustina et al., 2019).

Namun, terdapat nuansa dalam literatur Indonesia: satu kajian tentang penerapan suku bunga BI sebagai instrumen kebijakan moneter menyimpulkan bahwa mekanisme kebijakan moneter berbasis suku bunga di Indonesia masih menjadi instrumen utama dan "tidak dapat secara langsung" dianggap bertentangan dengan prinsip Islam dalam kerangka analisis yang digunakan (Mujibatun, 2013). Ini menunjukkan bahwa pada level diskursus, terdapat ketegangan antara tuntutan "bebas bunga" sebagai prinsip normatif kebijakan moneter Islam (Agustina et al., 2019; Dewi et al., 2021) dan fakta atau argumen institusional dalam sistem moneter modern tertentu (Mujibatun, 2013).

4.2 Instrumen dan Saluran Kebijakan

Dari sisi perangkat, literatur kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam menjelaskan bahwa bank sentral mengelola uang beredar demi stabilitas makro, mencakup pertumbuhan, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan neraca pembayaran. Dalam kajian tentang peran pemerintah menstabilkan inflasi melalui kebijakan moneter, disebutkan instrumen bank sentral seperti operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan rasio cadangan wajib sebagai cara pelaksanaan kebijakan moneter (Amri, 2018). Sementara itu, kajian moneter Islam menyatakan bahwa karena tidak ada sistem bunga, bank sentral Islam tidak dapat menerapkan discount rate sebagaimana konvensional dan membutuhkan instrumen bebas bunga (Siregar et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, studi komparatif instrumen moneter konvensional dan Islam menyebut adanya jalur konvensional (SBI, PUAB) dan jalur syariah (SBIS, PUAS) untuk memengaruhi uang beredar dan inflasi. Studi tersebut sekaligus menegaskan bahwa instrumen moneter Islam tidak menggunakan suku bunga, melainkan berpacu pada profit and loss sharing serta instrumen seperti GWM atau cadangan wajib, target pertumbuhan moneter, alokasi kredit berorientasi nilai, SBIS, dan PUAS (Afriyanti & Yolanda, 2020). Sintesis dari rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam berfokus pada pengelolaan stok atau arus uang dan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, dengan instrumen yang diupayakan kompatibel syariah (Afriyanti & Yolanda, 2020; Agustina et al., 2019).

4.3 Uang, Fiat Money, dan Stabilitas: Dinar–Dirham, Uang Kertas, serta Problem Nilai Intrinsik

Beberapa kajian menempatkan isu jenis uang sebagai inti stabilitas moneter. Satu artikel fiqh muamalah tentang stabilitas uang kertas menegaskan bahwa uang kertas modern merupakan fiat money yang tidak dibacking emas–perak dan disimpulkan tidak memiliki nilai stabil; ketika terjadi kelebihan uang beredar, harga barang meningkat dan memicu inflasi (Waasi, 2023). Artikel itu juga menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam uang tidak terbatas pada dinar–dirham, melainkan mencakup jenis lain selama merefleksikan fungsi uang; uang kertas dipandang bernilai dari sisi nominal tetapi tidak dari intrinsic value, dan penggunaannya dibolehkan selama berfungsi adil sebagai medium of exchange (Waasi, 2023).

Kajian lain mengenai fiat money dan inflasi menyatakan uang kertas memiliki nilai intrinsik yang "tidak jelas" sehingga kurang stabil, serta menyoroti keterkaitan fluktuasi nilai tukar dan inflasi dalam sistem fiat. Studi tersebut juga menyebut adanya anjuran ekonomi Islam agar alat transaksi kembali ke emas dan perak serta melarang impor berlebihan agar tidak melumpuhkan produsen domestik (Astrin & Wahyudi, 2023). Perspektif lain yang membahas redenominasi menyatakan sistem nilai tukar mengambang tidak mampu menjamin stabilitas nilai mata uang dan bahwa kebijakan pengurangan nol mata uang hanya terjadi dalam sistem fiat money yang produksinya sarat kepentingan politik; sekaligus menilai kebijakan tersebut problematis dalam perspektif maqasid karena menurunkan nilai mata uang dan dapat merugikan masyarakat (Ramadhanty & Auwalin, 2021).

Secara sintesis, literatur ini memposisikan stabilitas nilai uang sebagai tujuan kebijakan moneter Islam, tetapi memperlihatkan spektrum penilaian: mulai dari boleh memakai uang kertas jika fungsional dan adil (Waasi, 2023), hingga kritik kuat pada fiat money sebagai sumber instabilitas dan problem kebijakan tertentu seperti redenominasi dalam kerangka maqasid (Astrin & Wahyudi, 2023; Ramadhanty & Auwalin, 2021).

4.4 Pengendalian Inflasi sebagai Fokus Stabilitas Moneter

Banyak sumber mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga umum yang berkelanjutan dan menekankan dampaknya pada daya beli (Abdianti et al., 2024; Waasi, 2023). Kajian instrumen makro menegaskan inflasi sebagai masalah karena daya beli uang menurun ketika harga naik (Abdianti et al., 2024). Literatur pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam menegaskan inflasi perlu dikendalikan karena menyulitkan masyarakat berpendapatan rendah dan tetap, dan menyebut adanya kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif dalam praktik pengendalian (Supriatna & Jubaedah, 2021).

Namun, terdapat perbedaan narasi penting dalam literatur. Pertama, beberapa sumber menyatakan "dalam Islam tidak dikenal inflasi" dengan argumen bahwa mata uang ideal adalah dinar–dirham yang stabil (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Syadali, 2023). Kedua, sumber lain menyatakan inflasi telah terjadi sejak masa Rasulullah dan berulang dalam sejarah, sehingga negara perlu mengatasi inflasi untuk menjaga stabilitas (Windari, 2017). Ketiga, studi komparatif inflasi Islam versus konvensional juga menyatakan baik Islam maupun konvensional mengakui inflasi, meskipun berbeda dalam esensi atau penyebab, dan sama-sama mengakui inflasi dapat bersumber dari peningkatan permintaan agregat dan pertumbuhan uang beredar melebihi kebutuhan (Fadilla & Khalidin, 2021).

Sintesis yang paling hati-hati dari tiga arus ini adalah: sebagian literatur menggunakan "tidak dikenal inflasi" sebagai klaim normatif–ideal terkait stabilitas dinar–dirham (Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Syadali, 2023), sedangkan literatur lain memaparkan inflasi sebagai fenomena historis dan problem kebijakan yang tetap harus dikelola, termasuk dalam masyarakat Muslim (Fadilla & Khalidin, 2021; Supriatna & Jubaedah, 2021; Windari, 2017). Keragaman ini penting dicatat karena memengaruhi bagaimana kebijakan ekonomi Islam diformulasikan: apakah menekankan reformasi uang dengan kembali ke standar emas–perak (Astrin & Wahyudi, 2023; Syadali, 2023) atau menekankan manajemen uang atau permintaan-penawaran dan moralitas pasar dalam sistem modern (Fadilla & Khalidin, 2021; Harniati et al., 2022; Windari, 2017).

________________________________________

5. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

5.1 Instrumen Penerimaan dan Prinsip Anggaran pada Era Khulafa' ar-Rasyidin

Kajian kebijakan fiskal masa al-khilafah al-islamiyah menjelaskan pengelolaan fiskal negara pada era Khulafa' ar-Rasyidin yang cenderung melanjutkan praktik Nabi, dengan orientasi peningkatan kesejahteraan. Studi tersebut menyebut instrumen sumber anggaran negara pada periode itu seperti zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, waqf, dan lainnya, serta menyatakan terdapat kecenderungan prinsip balanced budget policy dan distribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Khairina, 2024). Kajian tersebut juga memaparkan bahwa dalam teori ekonomi Islam kebijakan fiskal bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, dan dikaitkan dengan maqashid al-syariah (Khairina, 2024).

5.2 Fungsi Stabilisasi, Pertumbuhan, dan Respons Krisis

Dalam konteks pandemi Covid-19, kajian kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatasi inflasi menyatakan pandemi berdampak pada penurunan transaksi, peningkatan pengangguran, dan memicu inflasi secara makro, sehingga kebijakan fiskal dibutuhkan untuk menstabilkan ekonomi (Akbar & Rusyana, 2022). Studi tersebut menyimpulkan kebijakan fiskal menekan inflasi melalui peningkatan belanja pemerintah, insentif atau restitusi pajak, refocusing APBN, dan penghematan anggaran, serta menilai kebijakan fiskal itu sesuai maqashid syariah karena bertujuan kemaslahatan dan menghindari mudharat (Akbar & Rusyana, 2022). Masih dalam kajian yang sama, kebijakan Umar ibn Khattab tentang penarikan zakat dipandang relevan sebagai instrumen fiskal, termasuk penerapan prinsip taisir pada objek dan waktu pemungutan zakat (Akbar & Rusyana, 2022).

Sementara itu, kajian perbandingan Ibnu Taimiyah versus Keynes menegaskan kesamaan umum bahwa kebijakan fiskal dapat dipakai untuk mengatasi pengangguran atau kemiskinan dan menstabilkan ekonomi, tetapi menekankan keunggulan kerangka Ibnu Taimiyah pada basis nilai Islam, orientasi material–spiritual, dan adanya institusi pengawasan (hisbah), serta perhatian pada zakat dan kehalalan sumber penerimaan (Hermanto, 2017). Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam dapat disintesis sebagai perangkat stabilisasi dan redistribusi yang bukan hanya mengejar output, tetapi juga memastikan legitimasi syariah atas sumber dan penggunaan anggaran serta tujuan keadilan (Akbar & Rusyana, 2022; Hermanto, 2017; Khairina, 2024).

5.3 Zakat dan Filantropi sebagai Komponen Kebijakan Fiskal

Beberapa literatur menempatkan zakat sebagai instrumen penting kebijakan ekonomi. Tinjauan kritis tentang zakat, belanja pemerintah, utang pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi menegaskan zakat sebagai sistem transfer pendapatan yang signifikan untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (T, 2022). Artikel kointegrasi zakat dan pertumbuhan ekonomi juga menegaskan zakat sebagai filantropi Islam untuk mensejahterakan umat, dan menyatakan pemerintah memberikan kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan; studi tersebut juga menyebut temuan bahwa zakat dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, meski artikel itu juga menekankan perlunya pemeriksaan empiris lanjutan untuk aspek-aspek tertentu (Gunawan, 2023).

Dalam konteks krisis pandemi, kajian kontribusi zakat menyatakan zakat dapat didistribusikan sebagai bantuan langsung, digunakan sebagai modal usaha dalam bentuk qardhul hasan tanpa tambahan margin, memperkuat UMKM melalui lembaga zakat (BAZ/LAZ), serta memanfaatkan sharia fintech untuk meningkatkan penghimpunan (Pangestu, 2021). Sintesisnya, kebijakan ekonomi Islam memasukkan perangkat fiskal–sosial (zakat dan turunannya) sebagai instrumen penyangga kesejahteraan dan pemulihan ekonomi, terutama saat krisis yang memperlemah ekonomi rumah tangga dan kesempatan kerja (Harniati et al., 2022; Pangestu, 2021; T, 2022).

________________________________________

6. Kebijakan Pasar, Harga, dan Perdagangan

6.1 Mekanisme Pasar Sehat dan Intervensi saat Distorsi

Literatur peran pemerintah dalam perspektif Islam menegaskan adanya perdebatan ulama tentang "mematok harga": sebagian mengharamkan karena dalil hadis tentang kenaikan harga pada masa Nabi, dan Islam menganjurkan harga ditentukan oleh mekanisme pasar permintaan–penawaran; pemerintah tidak boleh memihak pembeli atau penjual dengan menetapkan harga rendah atau tinggi untuk menguntungkan salah satu pihak (Rohaya & Wahid, 2014). Pada saat yang sama, literatur intervensi pemerintah terhadap harga gabah menyimpulkan bahwa intervensi pemerintah dapat dilakukan jika ada bukti pedagang melakukan ihtikar atau monopoli atau manipulasi harga; artikel itu memaparkan bentuk intervensi seperti pembatasan harga pembelian oleh lembaga negara, pengawasan pasar, dan langkah stabilisasi pasokan (Hiya, 2022).

Kedua sumber ini konsisten pada satu sintesis: default-nya mekanisme pasar, tetapi negara dapat atau harus bertindak ketika terjadi distorsi (ihtikar/monopoli) yang merusak keadilan transaksi (Hiya, 2022; Rohaya & Wahid, 2014).

6.2 Moralitas Pasar dan Larangan Praktik Distortif

Kerangka moralitas pasar juga muncul dalam literatur moneter Islam yang melarang praktik yang menimbulkan distorsi harga dan spekulasi, misalnya larangan talaqqi rukban (mencegat penjual sebelum masuk pasar) karena memanfaatkan ketidaktahuan harga dan memicu distorsi (Siregar et al., 2023). Literatur filsafat ekonomi Islam juga menyebut larangan penimbunan barang yang mengganggu distribusi dan stabilitas harga (Samsul et al., 2019). Dengan demikian, kebijakan pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya "anti intervensi", melainkan menempatkan negara sebagai penjaga fairness pasar: membiarkan harga terbentuk secara wajar, namun aktif menutup celah ketidakadilan berupa penimbunan, monopoli, dan distorsi informasi (Hiya, 2022; Rohaya & Wahid, 2014; Samsul et al., 2019; Siregar et al., 2023).

________________________________________

7. Integrasi Tujuan Makro: Stabilitas, Pertumbuhan, dan Distribusi

Literatur pengendalian inflasi menegaskan stabilitas ekonomi dibutuhkan agar pendapatan masyarakat tidak tergerus inflasi, dan stabilitas harga dipandang barometer pertumbuhan ekonomi riil (Harniati et al., 2022). Kajian kebijakan moneter perspektif ekonomi Islam juga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi—terutama pengendalian inflasi—merupakan tujuan utama pemerintah untuk pertumbuhan berkelanjutan, serta menekankan kebijakan moneter seharusnya mendorong investasi produktif, menghindari spekulasi berlebihan, dan memastikan distribusi kekayaan adil (Amri, 2018). Ini sejalan dengan kajian moneter Islam di sistem moneter ganda yang menyatakan pemerintah bertanggung jawab mencetak uang dan menjaga stabilitas nilainya; kebijakan moneter (makroprudensial atau mikroprudensial) dikaitkan dengan pengendalian uang beredar, inflasi, dan nilai tukar (Tambunan et al., 2019).

Pada sisi lembaga keuangan, kajian peran bank syariah menekankan perbankan sebagai perantara sektor keuangan dan sektor riil, dengan keterkaitan pada stabilitas uang beredar dan inflasi; perkembangan uang beredar memengaruhi konsumsi, investasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi (Rakhmawati & Suhadi, 2018). Dalam konteks Indonesia pasca Covid-19, kajian peran Bank Syariah Indonesia (BSI) menyatakan bank syariah berperan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan modal, khususnya UMKM, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, serta dikaitkan dengan tujuan menjaga inflasi stabil dan mengurangi kemiskinan atau pengangguran (Mahendra et al., 2022). Studi-studi ini—meski berbeda fokus—sama-sama menempatkan kebijakan ekonomi Islam sebagai paket terintegrasi: stabilitas moneter + dukungan sektor riil + distribusi atau filantropi + pengawasan pasar (Amri, 2018; Harniati et al., 2022; Mahendra et al., 2022; Rakhmawati & Suhadi, 2018).

________________________________________

8. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, kebijakan ekonomi menurut ekonomi Islam dapat diringkas sebagai berikut.

Pertama, tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas, khususnya stabilitas harga dan nilai uang, serta menegakkan keadilan sosioekonomi dan kesejahteraan (maslahah), bukan semata target pertumbuhan (Harniati et al., 2022; Hermanto, 2017; Khairina, 2024).

Kedua, kebijakan moneter syariah mengelola jumlah uang beredar dan instrumen moneter untuk stabilitas, tanpa menjadikan bunga atau riba sebagai instrumen; menautkan pertumbuhan moneter pada sektor riil, mendorong pembiayaan produktif, dan menghindari spekulasi (Afriyanti & Yolanda, 2020; Agustina et al., 2019; Amri, 2018; Dewi et al., 2021).

Ketiga, kebijakan fiskal Islam menggunakan instrumen penerimaan dan belanja yang sah secara syariah seperti zakat dan instrumen fiskal klasik yang dibahas literatur sejarah, dengan orientasi distribusi dan kesejahteraan; respons krisis atau pandemi dinilai melalui kerangka maqashid (Akbar & Rusyana, 2022; Hermanto, 2017; Khairina, 2024; Pangestu, 2021).

Keempat, regulasi pasar atau perdagangan mengutamakan mekanisme pasar yang sehat tetapi memberi legitimasi intervensi pemerintah untuk mencegah ketidakadilan (ihtikar/monopoli/manipulasi), serta menolak praktik yang mendistorsi harga (Hiya, 2022; Rohaya & Wahid, 2014; Samsul et al., 2019; Siregar et al., 2023).

Kelima, terdapat perbedaan pandangan dalam literatur terkait: (a) posisi "inflasi dalam Islam" antara ideal normatif dan fenomena historis atau empiris (Fadilla & Khalidin, 2021; Kurniawati & Nurwahidin, 2024; Syadali, 2023; Windari, 2017); dan (b) kedudukan instrumen suku bunga dalam sistem moneter modern tertentu (Dewi et al., 2021) dibanding sebagian analisis yang menyatakan tidak serta-merta bertentangan (Mujibatun, 2013).

Dengan kerangka tersebut, "tindakan pemerintah yang dirancang untuk memengaruhi kondisi perekonomian" dalam ekonomi Islam bukan hanya soal stabilisasi teknis, melainkan paket kebijakan yang mengintegrasikan stabilitas moneter, kebijakan fiskal, pengawasan pasar, dan agenda distribusi yang dinilai sesuai syariah dan kemaslahatan (Amri, 2018; Harniati et al., 2022; Khairina, 2024; Rohaya & Wahid, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2024). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kendali Economics and Social Humanities, 2(3), 191–200. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.110

Afriyanti, C., & Yolanda, A. (2020). Instrumen ekonomi makro pada pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i1.23

Agustina, A. M., Naim, A. H., & Surepno, S. (2019). Pengaruh nilai tukar, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap Jakarta Islamic Index. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 2(2), 187. https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.5932

Akbar, M. F., & Rusyana, A. Y. (2022). Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi dihubungkan dengan maqashid al-syari'ah. Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 1–15. https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.86

Amri, H. (2018). Analisis kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam terhadap pembangunan perekonomian Islam. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 3(2), 1–16. https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.41

Astrin, L., & Wahyudi, A. (2023). Intervensi pemerintah terhadap harga gabah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3), 1586–1598. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5550

Dasopang, N. (2020). Pola kegiatan perekonomian. Islamic Circle, 1(2), 110–128. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.397

Dewi, S. P., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Investasi dan inflasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Saujana Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah, 3(02), 17–32. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i02.44

Fadilla, F., & Khalidin, B. (2021). The effect of SBI levels on price stability sharia shares in sharia capital market according to the perspective of syirkah. Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 11(2), 145. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.8431

Gunawan, S. (2023). Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/e6j3h

Harniati, R., Asnaini, A., & Muttaqin, F. (2022). Analisis peran strategis Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca Covid-19. Jovishe Journal of Visionary Sharia Economy, 1(1), 61–74. https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.78

Hermanto, B. (2017). Dasar filosofis pertumbuhan ekonomi, distribusi dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, 10(2), 331. https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3846

Hiya, N. N. (2022). Studi literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 868. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4307

Khairina, T. (2024). Peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(8), 198–205. https://doi.org/10.62504/jimr849

Kurniawati, F., & Nurwahidin, N. (2024). Analisis perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Syntax Idea, 6(3), 1403–1418. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048

Mahendra, A., Shalini, W., Parulian, T., Sirait, R. T. M., & Gulo, S. R. (2022). Analisis pengaruh harga minyak dunia, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran dengan inflasi sebagai variabel moderating di Indonesia. Journal on Education, 5(1), 951–960. https://doi.org/10.31004/joe.v5i1.708

Maulana, I., & Marasabessy, R. H. (2018). Kebijakan moneter tanpa bunga. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(1), 95–109. https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.26

Mujibatun, S. (2013). Prospek ekonomi syari'ah melalui produk mudarabah dalam memperkuat sektor riil. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 141–154. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.776

Pangestu, B. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya fluktuasi harga saham dan pengaruh pada perusahaan perbankan. Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 5(2), 152–159. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.311

Rakhmawati, I., & Suhadi, S. (2018). Daya tahan sektor rumah tangga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Bisnis Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 5(1), 65. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2955

Ramadhani, N., Oktaviany, A. S., & Utama, M. A. S. (2024). Peran pemerintah menstabilkan inflasi dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Sosial Dan Sains, 4(2), 186–195. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1171

Ramadhanty, R. P., & Auwalin, I. (2021). Pengaruh pembiayaan perbankan bank umum syariah terhadap PDRB provinsi di Indonesia tahun 2010–2019. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 8(1), 8. https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp8-17

Rohaya, R., & Wahid, N. A. (2014). Pengaruh stabilitas uang kertas terhadap inflasi ditinjau menurut fiqh muamalah. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 3(1), 56. https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1055

Samsul, S., Hamid, N. M., & Nasution, H. G. (2019). Sistem pengendalian inflasi dalam sistem ekonomi Islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1(1), 16–28. https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.10

Siregar, R. A. S., Hamid, A., Bahri, K., & Tambunan, J. (2023). Peran pemerintah daerah dalam mendukung bisnis syariah (studi kasus di Kota Padangsidimpuan). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(2), 221. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14492

Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan fiskal masa al-khilafah al-islamiyah. Asy-Syari'ah, 22(2), 291–312. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116

Syadali, M. R. (2023). Zakat, belanja pemerintah, utang pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: Sebuah analisis kritis melalui literature review. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3414. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9451

T, A. M. (2022). Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/rqnvu

Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis kointegrasi zakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2015–2018. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 2(2), 249. https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066

Waasi, N. (2023). Inflasi dan pengangguran dalam ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/3nhup

Wahyuni, A. D., Madjakusumah, D. G., & Srisusilawati, P. (2022). Analisis stabilitas fiat money dalam inflasi dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Bandung Conference Series Sharia Economic Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2699

Windari, W. (2017). Ketangguhan sistem ekonomi Islam dalam perekonomian dunia. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman, 5(1), 1. https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.767