00991 - Inflasi Inti (Core Inflation) dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam

Abstract

Core inflation is a measure of inflation that excludes highly volatile price components, particularly food and energy, in order to better capture persistent inflationary signals. This article examines the concept of core inflation and its relevance within the framework of Islamic economics. Drawing on empirical studies of Islamic monetary policy transmission and Islamic financial markets in Indonesia, the article demonstrates that core inflation—as adopted in Islamic economic literature—follows the mainstream macroeconomic definition, while its application is oriented toward normative goals consistent with Islamic principles, namely the preservation of monetary stability and purchasing power. The discussion further highlights that non-core inflation components tend to contribute more substantially to changes in the Consumer Price Index (CPI) in the short run, underscoring the need for caution when relying solely on core inflation as a policy indicator. From an Islamic economic perspective, monitoring core inflation is instrumentally significant, as persistent inflation is considered harmful to the functions of money and conducive to unproductive economic behavior. Synthesis of available literature suggests that core inflation serves as a complementary indicator within Islamic monetary frameworks, to be used alongside total CPI and non-core inflation data.

Keywords: core inflation, Islamic economics, monetary policy, price stability, Consumer Price Index

________________________________________

Abstrak

Inflasi inti merupakan ukuran inflasi yang mengecualikan komponen harga yang sangat bergejolak, khususnya pangan dan energi, guna menangkap sinyal inflasi yang lebih persisten. Artikel ini mengkaji konsep inflasi inti dan relevansinya dalam kerangka ekonomi Islam. Berdasarkan kajian empiris mengenai transmisi kebijakan moneter syariah dan pasar keuangan syariah di Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa inflasi inti sebagaimana diadopsi dalam literatur ekonomi Islam mengikuti definisi ekonomi makro arus utama, sementara penerapannya diarahkan pada tujuan normatif yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, yakni menjaga stabilitas moneter dan daya beli. Pembahasan juga menegaskan bahwa komponen inflasi non-inti cenderung berkontribusi lebih besar terhadap perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam jangka pendek, sehingga penggunaan inflasi inti secara tunggal sebagai indikator kebijakan perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemantauan inflasi inti bersifat instrumentally significant, mengingat inflasi yang persisten dipandang merusak fungsi uang dan mendorong perilaku ekonomi yang kurang produktif. Sintesis dari literatur yang tersedia menunjukkan bahwa inflasi inti berfungsi sebagai indikator komplementer dalam kerangka moneter Islam, yang digunakan bersama data IHK keseluruhan dan inflasi non-inti.

Kata kunci: inflasi inti, ekonomi Islam, kebijakan moneter, stabilitas harga, Indeks Harga Konsumen

________________________________________

1. Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, termasuk sistem keuangan syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, perhatian terhadap inflasi bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan juga normatif, mengingat inflasi yang tidak terkendali dianggap merusak fungsi uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Di antara berbagai ukuran inflasi yang digunakan dalam analisis kebijakan, inflasi inti (core inflation) menjadi salah satu indikator yang semakin banyak diadopsi dalam studi-studi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan konsep inflasi inti, definisinya secara operasional, penggunaannya dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah, serta relevansinya bagi kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Pembahasan disusun berdasarkan literatur empiris dan konseptual yang telah dikaji dalam konteks keuangan syariah Indonesia.

________________________________________

2. Inflasi dan Urgensi Pemisahan Komponen Inti dan Non-Inti

2.1 Definisi Inflasi dalam Konteks Keuangan Syariah

Dalam literatur ekonomi dan keuangan, termasuk studi-studi yang dikaji pada konteks keuangan syariah, inflasi dipahami sebagai kenaikan tingkat harga rata-rata yang bersifat berkelanjutan/berkepanjangan. Definisi ini tercermin dalam pembahasan inflasi sebagai kenaikan harga umum yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar kenaikan satu–dua komoditas (Alkaf & Nawasiah, 2021).

2.2 Relevansi Pemisahan Inflasi Inti dan Non-Inti

Di Indonesia, beberapa studi yang mengaitkan variabel makro dengan pasar modal dan keuangan syariah secara eksplisit menegaskan bahwa laju inflasi dipengaruhi oleh gabungan inflasi inti dan inflasi non-inti (non-core) (Noval et al., 2023). Pemisahan ini relevan karena inflasi non-inti dapat dipicu oleh faktor eksternal tertentu, misalnya fluktuasi harga minyak mentah, sedangkan inflasi inti merefleksikan kenaikan harga yang lebih mendasar dan stabil (Noval et al., 2023).

Selain itu, studi transmisi kebijakan moneter syariah menekankan bahwa perubahan IHK tidak hanya dipengaruhi fenomena moneter atau inflasi inti, tetapi juga oleh komponen non-inti yang volatil, mencakup komponen harga yang sangat berfluktuasi dan komponen harga yang diatur pemerintah (Setiawan et al., 2024; Umar et al., 2024).

________________________________________

3. Definisi Operasional Inflasi Inti

3.1 Pengecualian Komponen yang Sangat Volatil

Sesuai praktik umum statistik inflasi, inflasi inti sering dipahami sebagai ukuran inflasi yang diperoleh dengan mengecualikan sektor/komponen yang sangat volatil, khususnya pangan dan energi, dengan tujuan memperoleh rasio signal-to-noise yang lebih baik (Winarto & Beik, 2024). Dengan kata lain, inflasi inti digunakan untuk menangkap kecenderungan inflasi yang lebih persisten dengan mengurangi distorsi dari gejolak harga yang sifatnya sementara dan sangat berfluktuasi (Winarto & Beik, 2024).

3.2 Perdebatan dan Keterbatasan

Namun, sumber yang sama juga mengingatkan adanya perdebatan: pengukuran inflasi inti dapat menghilangkan sebagian informasi penting yang terkandung pada sektor-sektor volatil tersebut, sehingga penggunaannya untuk tujuan kebijakan perlu kehati-hatian (Winarto & Beik, 2024). Peringatan ini sejalan dengan temuan dalam studi transmisi kebijakan moneter, baik konvensional maupun syariah, yang menyatakan bahwa inflasi non-inti cenderung berkontribusi lebih besar pada perubahan IHK dibanding inflasi inti, karena non-core lebih sering menjadi sumber variasi jangka pendek pada IHK (Setiawan et al., 2024; Umar et al., 2024).

________________________________________

4. Inflasi Inti dalam Kajian Ekonomi Islam

4.1 Tidak Ada Definisi Khas Islam yang Berbeda

Sumber-sumber yang tersedia tidak menetapkan definisi inflasi inti yang berbeda secara khusus dalam ekonomi Islam. Justru, kajian-kajian ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang menggunakan istilah inflasi inti mengadopsi kerangka pemisahan core vs non-core sebagaimana lazim dalam ekonomi makro (Noval et al., 2023; Setiawan et al., 2024). Bahkan, ada riset yang secara eksplisit menyatakan bahwa "inflation is based on core inflation" ketika menggunakan inflasi sebagai variabel dalam model empiris, misalnya untuk menguji relasi pembiayaan syariah dengan pengangguran dan pertumbuhan (Bawono et al., 2021). Hal ini menunjukkan penggunaan inflasi inti sebagai proxy makro yang dianggap lebih stabil untuk analisis hubungan makro–keuangan syariah (Bawono et al., 2021).

4.2 Pentingnya Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sejumlah rujukan dalam konteks keuangan syariah menegaskan bahwa inflasi memiliki konsekuensi ekonomi-sosial yang merugikan, terutama melalui pelemahan daya beli dan perilaku ekonomi masyarakat. Dalam analisis net asset value (NAV) reksa dana syariah, dikemukakan bahwa menurut ekonom Islam, inflasi buruk karena mengganggu fungsi uang, khususnya sebagai penyimpan nilai, melemahkan semangat menabung, meningkatkan kecenderungan konsumsi termasuk barang non-primer dan barang mewah, serta mendorong investasi ke aktivitas non-produktif seperti penimbunan aset berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan valuta asing alih-alih sektor produktif (Aziz et al., 2020).

Keterkaitan inflasi dengan daya beli dan perilaku pemegang dana juga tampak pada studi loyalitas nasabah yang diukur melalui simpanan pihak ketiga. Studi tersebut menegaskan bahwa inflasi yang berkelanjutan menaikkan harga barang sehingga daya beli turun; masyarakat memerlukan lebih banyak uang untuk kebutuhan harian dan dapat menarik dana simpanan, termasuk pada perbankan syariah (Arfah et al., 2020). Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi Islam yang menekankan kemaslahatan dan stabilitas moneter, pengamatan terhadap inflasi dan khususnya komponen yang persisten (inti) selaras dengan kebutuhan menjaga kestabilan daya beli dan perilaku ekonomi yang lebih produktif (Arfah et al., 2020; Aziz et al., 2020).

________________________________________

5. Hubungan Inflasi Inti dengan Struktur Inflasi dalam Studi Moneter Syariah

5.1 Karakteristik Inflasi Inti versus Non-Inti

Dalam studi transmisi kebijakan moneter syariah, dijelaskan bahwa IHK dipengaruhi oleh komponen moneter yang terkait inflasi inti, sekaligus oleh komponen non-inti yang volatil, mencakup inflasi komponen volatil dan komponen harga yang diatur pemerintah (Umar et al., 2024). Karena inflasi inti cenderung persisten, inflasi non-inti lebih sering berkontribusi pada perubahan IHK (Umar et al., 2024). Studi lain yang membandingkan kanal transmisi moneter konvensional dan syariah juga menegaskan bahwa IHK tidak hanya dipengaruhi fenomena seperti inflasi inti, tetapi juga inflasi non-inti yang sangat volatil, sehingga kontribusi non-inti pada perubahan IHK lebih besar (Setiawan et al., 2024).

Di sisi lain, studi yang menyoroti struktur inflasi Indonesia dalam konteks pasar modal syariah menyatakan bahwa inflasi dipengaruhi gabungan inflasi inti dan non-inti; inflasi inti lebih stabil dan fundamental, sedangkan inflasi non-inti dapat dipengaruhi faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah (Noval et al., 2023). Ini memperkuat alasan teknis mengapa inflasi inti dipakai, yakni untuk memisahkan tekanan harga yang mendasar dari guncangan harga yang bersifat lebih sementara dan volatil (Noval et al., 2023; Setiawan et al., 2024).

5.2 Implikasi Konseptual bagi Ekonomi Islam

Sebagian literatur yang membahas kebijakan moneter dalam perspektif syariah menekankan bahwa uang kertas bersifat inflatable, yakni tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga bank sentral perlu mengatur jumlah uang beredar untuk mengendalikan nilai mata uang dan inflasi. Hal ini dikontraskan dengan penggunaan uang intrinsik seperti dinar emas dan dirham perak dalam sejarah pemerintahan Islam (Yuli & Rofik, 2023). Argumen ini menguatkan fokus ekonomi Islam pada stabilitas nilai uang dan stabilitas harga (Yuli & Rofik, 2023).

Pada tingkat pengukuran, inflasi inti dapat dipandang sebagai indikator untuk membaca tekanan inflasi yang lebih berkaitan dengan kondisi moneter dan struktural yang lebih persisten, sementara tetap mengakui bahwa volatilitas non-inti dapat mendominasi perubahan IHK pada periode tertentu (Setiawan et al., 2024; Umar et al., 2024; Winarto & Beik, 2024).

________________________________________

6. Inflasi Inti dan Kebijakan Moneter Syariah

6.1 Instrumen Moneter Syariah dan Tujuan Stabilitas Inflasi

Studi kebijakan moneter syariah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi untuk menciptakan iklim positif bagi kegiatan ekonomi dan bisnis. Beberapa instrumen yang dikaji mencakup Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Islamic Interbank Money Market (IIMM), dan pembiayaan dalam memengaruhi inflasi dan kinerja ekonomi (Umar et al., 2024). Dalam penelitian tersebut, inflasi secara jangka pendek dipengaruhi secara signifikan oleh IIMM, dan dalam jangka panjang inflasi ditentukan oleh SBIS dan aktivitas pembiayaan (Umar et al., 2024).

Kajian lain yang membandingkan transmisi moneter konvensional dan syariah di Indonesia, menggunakan instrumen SBI/PUAB vs SBIS/PUAS, juga menyatakan bahwa IHK dipengaruhi oleh instrumen-instrumen tersebut baik dalam jangka pendek maupun panjang (Setiawan et al., 2024). Pada saat yang sama, kajian tersebut menekankan kembali isu pengukuran bahwa kontribusi terhadap IHK tidak hanya berasal dari inflasi moneter atau inflasi inti, melainkan juga dari inflasi non-inti yang volatil dan sering lebih dominan dalam menggerakkan IHK (Setiawan et al., 2024).

Studi yang lebih baru mengenai instrumen moneter syariah, mencakup SBIS, SukBI, FASBIS, PUAS, serta pembiayaan bank syariah, menemukan adanya variabel-variabel instrumen syariah yang signifikan memengaruhi inflasi dalam horizon tertentu, yaitu FASBIS dalam jangka pendek serta FASBIS, PUAS, dan pembiayaan dalam jangka panjang (Muliani et al., 2022). Sejalan dengan literatur instrumen moneter syariah, kebijakan moneter syariah tidak berlandaskan sistem bunga dan dilaksanakan dalam kerangka operasi moneter syariah di Indonesia (Rofiqo et al., 2023).

6.2 Relevansi Inflasi Inti sebagai Indikator Kebijakan dalam Ekonomi Islam

Karena inflasi inti cenderung lebih persisten dibanding komponen non-inti (Umar et al., 2024), penggunaan inflasi inti dapat membantu otoritas moneter membaca tekanan yang lebih mendasar, yang secara konseptual terkait dengan stabilitas nilai uang yang menjadi perhatian dalam diskursus moneter Islam (Yuli & Rofik, 2023). Namun, dua catatan dari sumber-sumber yang tersedia perlu ditekankan.

Pertama, inflasi non-inti sering lebih dominan menggerakkan IHK, misalnya karena volatilitas komponen tertentu dan harga yang diatur pemerintah, sehingga analisis yang hanya mengandalkan inflasi inti berisiko mengabaikan sumber utama variasi IHK pada periode tertentu (Setiawan et al., 2024; Umar et al., 2024). Kedua, literatur ekonomi juga memperingatkan bahwa inflasi inti, karena mengecualikan pangan dan energi, dapat menghilangkan informasi yang relevan; karenanya pemakaiannya untuk kebijakan perlu kehati-hatian (Winarto & Beik, 2024).

________________________________________

7. Simpulan

Berdasarkan kajian literatur yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa inflasi inti (core inflation) adalah ukuran inflasi yang mengecualikan komponen harga yang sangat bergejolak, khususnya pangan dan energi, sehingga diharapkan lebih merepresentasikan sinyal inflasi yang persisten (Winarto & Beik, 2024). Dalam studi-studi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, inflasi inti dipahami sebagai komponen inflasi yang lebih fundamental dan stabil, berbeda dari inflasi non-inti yang dapat dipengaruhi guncangan eksternal seperti fluktuasi harga minyak (Noval et al., 2023), serta dihubungkan dengan argumen bahwa non-core sering lebih berperan dalam perubahan IHK (Setiawan et al., 2024; Umar et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pentingnya memantau inflasi, termasuk inflasi inti, berkelindan dengan pandangan bahwa inflasi merusak fungsi uang dan dapat mendorong perilaku ekonomi yang kurang produktif; karenanya stabilitas harga dan nilai uang menjadi perhatian normatif sekaligus kebijakan (Arfah et al., 2020; Aziz et al., 2020; Yuli & Rofik, 2023).

Sintesis yang paling konsisten dengan sumber-sumber yang ada adalah bahwa dalam ekonomi Islam, inflasi inti dipakai sebagaimana dalam ekonomi makro arus utama, yakni sebagai inflasi yang mengecualikan komponen volatil seperti pangan dan energi, dan relevansinya bersifat instrumental dalam membantu menjaga stabilitas daya beli dan stabilitas moneter, dengan tetap menimbang informasi dari inflasi non-inti dan IHK keseluruhan (Aziz et al., 2020; Setiawan et al., 2024; Umar et al., 2024; Winarto & Beik, 2024; Yuli & Rofik, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alkaf, F. T., & Nawasiah, N. (2021). The effect of spin-off policy and macroeconomic fundamental factors on third party funds at sharia general banks. Journal of Applied Managerial Accounting, 5(1), 08–22. https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2738

Arfah, A., Olilingo, F. Z., Syaifuddin, S., Dahliah, D., Nurmiati, N., & Putra, A. H. P. K. (2020). Economics during global recession: Sharia-economics as a post COVID-19 agenda. Journal of Asian Finance Economics and Business, 7(11), 1077–1085. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1077

Aziz, T., Marwat, J., Mustafa, S., & Kumar, V. (2020). Impact of economic policy uncertainty and macroeconomic factors on stock market volatility: Evidence from Islamic indices. Journal of Asian Finance Economics and Business, 7(12), 683–692. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.683

Bawono, A., Laksana, K. U., Nabila, R., & Himmati, R. (2021). Effectiveness of Islamic monetary policy transmission on inflation and economic performance. Shirkah Journal of Economics and Business, 6(3), 336–360. https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i3.432

Muliani, D. A., Suriani, S., & Seftarita, C. (2022). Determinants of Islamic banks' net income in Middle Eastern countries. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 11(2), 408–429. https://doi.org/10.22373/share.v11i2.15054

Noval, N., Syamsu, N., Sofyan, S., & Rifai, R. (2023). Examining the role of inflation moderation in mitigating the impact of crude oil prices on Indonesia's sharia stock market. Kelaniya Journal of Management, 12(3), 81–97. https://doi.org/10.4038/kjm.v12i3.7765

Rofiqo, A., Wicaksana, F. A., & Razak, A. B. A. (2023). Factors that influence to costumers sharia bank loyalty: An empirical study of students at Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Etihad Journal of Islamic Banking and Finance, 3(2), 122–130. https://doi.org/10.21154/etihad.v3i2.7774

Setiawan, I., Tripuspitorini, F. A., & Ruhana, N. (2024). Determinants of MSME financing in Islamic banks in Indonesia for sustainable development. E3S Web of Conferences, 479, 07001. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447907001

Umar, M., Kristianingsih, K., & Dahtiah, N. (2024). Sharia board characteristics, macroeconomic factors, and non-performing financing of Indonesian Islamic banks. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 14(2), 148–164. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v14i2.148-164

Winarto, F. H., & Beik, I. S. (2024). The effect of sharia monetary policy instruments and Islamic bank financing on economic growth and inflation. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 72–89. https://doi.org/10.20885/jeki.vol10.iss1.art6

Yuli, S. B. C., & Rofik, M. (2023). Implications of sharia-compliant financing trade-offs on unemployment and growth. Public and Municipal Finance, 12(1), 100–109. https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.09