00990 - Inflasi Biaya dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual, Normatif, dan Implikasi pada Sektor Keuangan Syariah

Cost-Push Inflation in Islamic Economic Perspective: A Conceptual, Normative, and Implications Review on Islamic Financial Sector

Abstract

Cost-push inflation, triggered by rising production costs that drive up prices, has significant implications in both conventional and Islamic economic frameworks. This article examines cost-push inflation from the perspective of Islamic economics through a conceptual and normative approach, integrating maqasid al-shariah, fiqh muamalat, and the Islamic financial sector. The study finds that cost-push inflation is relevant to the maqasid framework, particularly in the protection of wealth (hifz al-mal) and the prevention of harm (mafsadah). In the fiqh muamalat dimension, price adjustments reflecting genuine cost increases are permissible, provided they are free from prohibited elements such as riba, ihtikar, gharar, and fraud. In the Islamic financial sector, inflation affects operational costs and financing pricing strategies, while empirical evidence shows varied impacts on deposits and profitability. The study concludes that the Islamic economic response to cost-push inflation is not merely legal-formal compliance, but demands substantive justice, equitable distribution of cost burdens, and alignment with the objectives of maqasid al-shariah.

Keywords: cost-push inflation, Islamic economics, maqasid al-shariah, fiqh muamalat, Islamic finance

________________________________________

Abstrak

Inflasi biaya, yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi sehingga mendorong harga naik, memiliki implikasi signifikan dalam kerangka ekonomi konvensional maupun Islam. Artikel ini mengkaji inflasi biaya dari perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan konseptual dan normatif, dengan mengintegrasikan kerangka maqasid al-shariah, fiqh muamalat, dan sektor keuangan syariah. Kajian menemukan bahwa inflasi biaya relevan dengan kerangka maqasid, khususnya dalam perlindungan harta (hifz al-mal) dan pencegahan mudarat (mafsadah). Pada dimensi fiqh muamalat, penyesuaian harga yang mencerminkan kenaikan biaya riil dibolehkan, sepanjang bebas dari unsur-unsur terlarang seperti riba, ihtikar, gharar, dan fraud. Di sektor keuangan syariah, inflasi memengaruhi biaya operasional dan strategi penetapan harga pembiayaan, sementara bukti empiris menunjukkan variasi dampak pada dana pihak ketiga dan profitabilitas. Kajian ini menyimpulkan bahwa respons ekonomi Islam terhadap inflasi biaya bukan sekadar kepatuhan legal-formal, tetapi menuntut keadilan substantif, distribusi beban biaya yang adil, dan keselarasan dengan tujuan maqasid al-shariah.

Kata Kunci: inflasi biaya, ekonomi Islam, maqasid al-shariah, fiqh muamalat, keuangan syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Inflasi merupakan salah satu tantangan makroekonomi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, daya beli, dan stabilitas sistem keuangan. Di antara berbagai tipologi inflasi, inflasi biaya (cost-push inflation) merujuk pada inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi yang mendorong harga naik. Fenomena ini tidak hanya relevan dalam analisis ekonomi konvensional, tetapi juga mengundang refleksi mendalam dalam kerangka ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Ekonomi Islam, sebagai sistem yang mengarahkan perilaku ekonomi berdasarkan spirit al-Qur'an dan Sunnah, memiliki kerangka normatif yang khas dalam memandang inflasi, penetapan harga, keadilan distribusi, dan perlindungan kekayaan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ekonomi Islam memahami inflasi biaya, dan bagaimana respons normatif serta institusionalnya terhadap fenomena tersebut?

Artikel ini bertujuan mengkaji inflasi biaya secara komprehensif dari perspektif ekonomi Islam, dengan menelaah: (1) konsep inflasi biaya dalam kerangka analisis ekonomi; (2) landasan normatif maqasid al-shariah dan kemaslahatan; (3) etika penetapan harga dalam fiqh muamalat; (4) implikasi inflasi biaya bagi sektor keuangan syariah; serta (5) keterkaitan inflasi biaya dengan sektor riil dan pembiayaan produktif.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research) dengan metode analisis konseptual dan normatif. Sumber data primer berupa literatur akademik bereputasi yang mencakup jurnal ilmiah, working paper, dan referensi terkait ekonomi Islam, fiqh muamalat, maqasid al-shariah, serta keuangan syariah. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi, hukum Islam, dan keuangan syariah untuk menghasilkan sintesis yang komprehensif tentang posisi ekonomi Islam terhadap fenomena inflasi biaya.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Konsep Inflasi Biaya dalam Kerangka Analisis Ekonomi

Dalam literatur ekonomi, inflasi dapat timbul dari sisi biaya (cost side), yakni ketika tekanan biaya menjadi sumber penting pembentukan harga dan pelaku usaha meresponsnya dengan menaikkan harga barang dan jasa (Sulistiyo et al., 2020). Mekanisme ini juga sejalan dengan temuan studi makro-keuangan yang menegaskan bahwa inflasi meningkatkan biaya produksi dan dapat menekan arus kas serta laba perusahaan, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan—misalnya tercermin pada harga saham (Asni et al., 2021).

Selain itu, pelemahan nilai mata uang domestik (depresiasi) dapat menaikkan biaya produksi lokal dan harga domestik melalui kenaikan biaya barang modal serta input impor, yang pada akhirnya menurunkan marjin laba (Asni et al., 2021). Dalam arti ini, inflasi biaya dapat dipahami sebagai inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya input/produksi—termasuk yang dipicu faktor nilai tukar—yang kemudian "diteruskan" (pass-through) menjadi kenaikan harga output (Asni et al., 2021; Sulistiyo et al., 2020).

3.2 Landasan Normatif Ekonomi Islam: Maqasid al-Shariah, Kemaslahatan, dan Pencegahan Mudarat

Ekonomi Islam diposisikan sebagai sistem yang menuntun perilaku ekonomi berdasarkan spirit dan norma al-Qur'an serta Sunnah dan diarahkan pada pencapaian tujuan syariah (maqasid al-shariah) dalam sebuah sistem yang terintegrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan ketuhanan (Hussin et al., 2012). Kerangka maqasid juga dipaparkan sebagai fondasi filosofis hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan manusia (falah) melalui perlindungan kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan mudarat (mafsadah) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi (Witbrodt & Shapiee, 2013).

Literatur terkait maqasid menegaskan dimensi maslahah sebagai "ultimate goal" syariah dan memetakan maqasid—misalnya menurut Al-Ghazali—pada penjagaan aspek-aspek fundamental termasuk harta/kekayaan (Minarni et al., 2023), sehingga gangguan terhadap daya beli dan nilai harta akibat inflasi dipandang relevan secara normatif dengan agenda perlindungan harta (hifz al-mal) dalam maqasid (Minarni et al., 2023; Nor et al., 2018).

Sejalan dengan itu, beberapa kajian menempatkan inflasi sebagai fenomena yang berpotensi menurunkan daya beli mata uang dan menggerus kekayaan pemiliknya (Nor et al., 2018). Dalam konteks tersebut, sebuah rujukan terkait SCAPM menekankan bahwa inflasi mengurangi daya beli dan menyebabkan loss of wealth, serta menyatakan bahwa merupakan tanggung jawab utama negara Islam untuk melindungi warga dan mencegah inflasi yang berlebihan karena dapat mengurangi kekayaan (Nor et al., 2018). Pada level diagnosis sistemik, literatur model bisnis Islam juga mengaitkan problem ekonomi modern—termasuk inflasi—dengan praktik ekonomi berbasis riba dan menekankan perlunya model yang menekankan distribusi kekayaan yang lebih adil untuk mengatasi problem tersebut (Subekti et al., 2022).

Dengan demikian, pembahasan inflasi biaya dalam ekonomi Islam tidak hanya menyoal mekanisme harga, tetapi juga menyoal legitimasi moral atas proses pembentukan harga, distribusi beban kenaikan biaya, dan kebijakan untuk mencegah kemudaratan sosial (Hussin et al., 2012; Subekti et al., 2022).

3.3 Inflasi Biaya dan Etika Penetapan Harga dalam Fiqh Muamalat

3.3.1 Keuntungan yang Dibolehkan: Berasal dari Transaksi Riil, Bukan dari Pinjaman Berbunga

Kerangka fiqh muamalat membedakan antara keuntungan yang timbul dari aktivitas jual-beli/pertukaran yang sah dan tambahan (extra charge) yang timbul dari pinjaman uang. Kajian profit-taking berbasis fiqh muamalat menegaskan bahwa keuntungan dari pinjaman (lending) yang mengandung riba adalah terlarang, sedangkan keuntungan dari penjualan barang (sale) adalah dibolehkan oleh syariah (Nidyanti & Siswantoro, 2019). Pernyataan ini konsisten dengan sumber glosarium keuangan Islam yang menyatakan Islam melarang pengenaan bunga tetap atas uang (fixed interest on money) namun membolehkan keuntungan tetap pada jual-beli barang (fixed profit on sale of goods) (Nordin et al., 2022).

Dalam konteks produk murabahah, rujukan tata kelola dan kepatuhan syariah menjelaskan bahwa murabahah adalah skema di mana penjual menginformasikan biaya perolehan/produksi dan marjin laba dinegosiasikan; total biaya dibayar seringkali secara angsuran (Putra & Wijayanti, 2020). Secara prinsip, ini menegaskan bahwa "kenaikan harga" dalam transaksi komersial dapat sah selama berakar pada transaksi riil dan struktur akadnya sesuai syariah (Nidyanti & Siswantoro, 2019; Putra & Wijayanti, 2020).

Implikasinya untuk inflasi biaya adalah: kenaikan harga yang merefleksikan kenaikan biaya riil—misalnya kenaikan biaya produksi—dapat dipahami sebagai bagian dari penetapan harga yang dibolehkan, karena laba dalam jual-beli memang diakui syariah (Nidyanti & Siswantoro, 2019; Putra & Wijayanti, 2020). Namun, legitimasi tersebut tetap dibatasi oleh etika muamalat dan tujuan maqasid untuk mencegah kemudaratan dan ketidakadilan (Minarni et al., 2023; Nidyanti & Siswantoro, 2019; Witbrodt & Shapiee, 2013).

3.3.2 Batas Etik: Larangan Riba, Ihtikar, Gharar, dan Fraud

Kajian profit-taking berbasis fiqh muamalat menegaskan adanya elemen-elemen yang dilarang dalam pengambilan keuntungan, yaitu riba, ihtikar (monopoli/penimbunan), gharar (ketidakpastian), dan ghabn fahisy (fraud/kecurangan) (Nidyanti & Siswantoro, 2019). Sejalan dengan itu, literatur perbankan Islam juga menekankan larangan riba dan gharar sebagai faktor daya tarik dan persepsi keadilan dalam produk perbankan Islam (Grais & Pellegrini, 2006). Rujukan tata kelola dan kepatuhan syariah juga mendefinisikan gharar sebagai ketidakpastian/hazard/risk (Putra & Wijayanti, 2020), sehingga inflasi biaya yang memicu volatilitas harga dan ketidakpastian nilai dapat menjadi relevan terhadap isu gharar bila ketidakpastian menjadi berlebihan dalam transaksi komutatif tertentu (Arif, 2018; Putra & Wijayanti, 2020).

Dalam konteks krisis nilai tukar, satu studi empiris menilai ketidakpastian nilai rupiah terhadap dolar dan menyimpulkan bahwa pada periode krisis dan pascakrisis hingga resolusi krisis nilai, transaksi komutatif internasional—baik spot maupun pembayaran tangguh—dapat mengandung ketidakpastian berlebihan yang menimbulkan keraguan serius atas validitas transaksi menurut larangan gharar (Arif, 2018). Walaupun studi tersebut tidak membahas "inflasi biaya" secara langsung, ia memperlihatkan bagaimana gejolak nilai tukar dan inflasi sebagai input pengukuran nilai riil dapat beririsan dengan kepatuhan syariah melalui kanal ketidakpastian nilai (gharar) dalam transaksi (Arif, 2018; Putra & Wijayanti, 2020).

Hal ini penting karena literatur lain menegaskan bahwa depresiasi mata uang dapat menaikkan biaya produksi dan harga domestik (Asni et al., 2021), sehingga tekanan inflasi biaya yang dipicu nilai tukar tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan isu kepatuhan syariah bila ketidakpastian transaksi membesar (Arif, 2018; Asni et al., 2021).

3.3.3 Keadilan Harga Saat Biaya Naik: Marjin Wajar dan Pencegahan Manipulasi

Kajian profit-taking menyatakan bahwa ketiadaan pedoman tingkat profit dapat memicu manipulasi dan profit berlebihan yang membebani daya beli konsumen dan mendorong kenaikan harga barang (Nidyanti & Siswantoro, 2019). Dalam kerangka ini, penelitian tersebut menegaskan bahwa standar profit-taking dapat merujuk pada 'urf (kebiasaan lokal) dan bahwa pedoman profit semestinya mengikuti fakta adanya biaya tambahan (additional costs incurred) (Nidyanti & Siswantoro, 2019). Selain itu, pemerintah dapat mengontrol harga barang dan tingkat profitabilitas untuk menstabilkan harga dan menghindari manipulasi (Nidyanti & Siswantoro, 2019).

Dengan demikian, dalam inflasi biaya—ketika biaya produksi benar-benar naik—kenaikan harga secara prinsip dapat ditoleransi sejauh: (i) berbasis biaya tambahan yang nyata, (ii) marjinnya wajar, dan (iii) tidak disertai praktik terlarang seperti ihtikar atau fraud (Grais & Pellegrini, 2006; Nidyanti & Siswantoro, 2019).

Penelitian yang sama memperingatkan bahwa jika profit-taking "dilipatgandakan" melampaui standar normal, dapat mengarah pada implikasi ad'afan muda'afah (pelipatgandaan yang berlebihan) (Nidyanti & Siswantoro, 2019). Ini memberi batas normatif yang tegas: tekanan biaya bukan legitimasi untuk mengambil keuntungan eksesif, karena maqasid menuntut pencegahan mudarat dan penegakan keadilan dalam muamalat (Minarni et al., 2023; Nidyanti & Siswantoro, 2019; Witbrodt & Shapiee, 2013).

3.4 Implikasi Inflasi Biaya bagi Sektor Keuangan Syariah

3.4.1 Inflasi sebagai Faktor Eksternal yang Memengaruhi Biaya dan Kinerja Lembaga Keuangan

Dalam kajian perbankan syariah, inflasi sering diposisikan sebagai faktor eksternal/makroekonomi yang memengaruhi kinerja atau kondisi bank (Daud et al., 2023; Калимуллина & Orlov, 2020). Studi tentang stabilitas bank syariah mengutip temuan bahwa inflasi dapat memengaruhi biaya operasional bank: semakin tinggi inflasi, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan bank (Ammar, 2023). Dengan demikian, inflasi biaya pada level perekonomian dapat "tercermin" pula pada level lembaga keuangan melalui kenaikan biaya operasional dan penyesuaian strategi penetapan harga produk/jasa keuangan (Ammar, 2023; Daud et al., 2023; Калимуллина & Orlov, 2020).

Namun, temuan empiris mengenai dampak inflasi pada variabel perbankan syariah tidak selalu seragam. Studi panel pada industri perbankan syariah Indonesia melaporkan bahwa inflasi tinggi tidak memengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (Sulong & Asni, 2018), sementara studi lain tentang profitabilitas perbankan Indonesia menyatakan adanya hubungan positif signifikan inflasi terhadap profitabilitas, dan menekankan bahwa kemampuan manajemen memprediksi inflasi yang diharapkan (expected inflation) dapat meningkatkan keuntungan (Amiruddin, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa kanal inflasi—termasuk inflasi biaya—dapat beroperasi berbeda tergantung indikator hasil, perilaku manajemen, dan kondisi pasar/struktur industri (Amiruddin, 2023; Ammar, 2023; Sulong & Asni, 2018).

3.4.2 Penetapan Harga Pembiayaan untuk Mengantisipasi Fluktuasi Inflasi

Dalam praktik pembiayaan rumah syariah di Malaysia, satu studi kualitatif berbasis wawancara dengan petugas syariah bank melaporkan bahwa bank menetapkan harga jual (selling price) yang tinggi (ceiling rate) untuk menghindari risiko fluktuasi inflasi dan ketidakpastian ekonomi pada tenor panjang (Darmadi, 2013). Studi yang sama menambahkan bahwa bank memandang perlu menetapkan harga pembiayaan sejak awal; perubahan harga selama periode pembiayaan dapat menimbulkan implikasi riba (Darmadi, 2013). Ini menunjukkan bagaimana risiko inflasi—yang dapat mencerminkan tekanan biaya/ketidakpastian harga ke depan—ditangani melalui desain kontrak dan penetapan harga awal, demi menghindari riba dan menjaga kepastian akad (Darmadi, 2013; Nidyanti & Siswantoro, 2019; Nordin et al., 2022).

Akan tetapi, studi tersebut juga menekankan konsekuensi sosial-persepsional: keberadaan dua tingkat harga (ceiling dan floating) memunculkan kebingungan publik dan persepsi negatif bahwa perbankan syariah menetapkan harga tinggi dan menindas (Darmadi, 2013). Sebagai respons, studi itu mencatat adanya inisiatif regulator—Bank Negara Malaysia—untuk mewajibkan klausul ibra' (rebate) dan perhitungan yang lengkap dalam kontrak, serta mendorong perbaikan mekanisme ceiling price selaras dengan maqasid al-shariah, wasatiyyah, dan ihsan (Darmadi, 2013).

Secara konseptual, ini memperlihatkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian—termasuk ketidakpastian inflasi—ekonomi/keuangan Islam tidak cukup berhenti pada "kepatuhan legal-formal" semata dengan menghindari riba, tetapi juga menuntut keadilan substantif dan pengurangan mudarat persepsi maupun beban ekonomi yang tidak proporsional (Darmadi, 2013; Minarni et al., 2023; Witbrodt & Shapiee, 2013).

3.5 Inflasi Biaya, Sektor Riil, dan Risiko Inflasi yang Tidak Produktif

Sebuah kajian tentang perilaku pembiayaan bank Islam di Malaysia menyoroti bahwa pembiayaan berbasis kredit untuk aset non-produktif—khususnya real estat—dapat berkontribusi pada inflasi harga aset (asset price inflation) dan meningkatkan biaya hidup, serta meningkatkan risiko instabilitas keuangan (Rahmayuni & Paminto, 2021). Kajian itu juga menegaskan bahwa dalam skema besar keuangan Islam, bank Islam seharusnya memenuhi maqasid al-shariah dan tidak semata menawarkan produk yang patuh pada dimensi legal syariah; karena itu bank Islam perlu mengurangi pembiayaan non-produktif yang tidak selaras dengan tujuan syariah (Rahmayuni & Paminto, 2021).

Walaupun "inflasi harga aset" tidak identik dengan inflasi biaya (cost-push), rujukan ini memperluas pemahaman bahwa "kenaikan harga" dalam ekonomi dapat bersumber dari struktur pembiayaan dan alokasi dana, dan karena itu evaluasi syariah perlu menimbang dampaknya pada kesejahteraan dan keadilan sosial (Minarni et al., 2023; Rahmayuni & Paminto, 2021; Witbrodt & Shapiee, 2013).

Dalam kerangka yang lebih luas, literatur tentang opsi pembiayaan dan kewirausahaan menekankan fitur perbankan Islam seperti risk-sharing dan larangan riba/gharar/maisir (Faisal & Sudibyo, 2020). Kajian tersebut juga menyatakan bahwa pembiayaan berbasis profit-loss sharing (PLS) dapat meningkatkan tabungan dan "tidak menyebabkan inflasi" karena suplai merefleksikan peningkatan sektor riil (Faisal & Sudibyo, 2020). Meski pernyataan ini bersifat umum dan tidak spesifik pada inflasi biaya, ia relevan sebagai argumen bahwa penguatan keterkaitan pembiayaan dengan aktivitas produktif sektor riil dipandang lebih konsisten dengan stabilitas dan tujuan kemaslahatan dibanding penyaluran dana yang tidak produktif (Faisal & Sudibyo, 2020; Hussin et al., 2012; Rahmayuni & Paminto, 2021; Witbrodt & Shapiee, 2013).

________________________________________

4. Sintesis: Bagaimana Ekonomi Islam Memandang dan Merespons Inflasi Biaya

Berdasarkan rujukan-rujukan yang tersedia, inflasi biaya dapat disintesiskan dalam ekonomi Islam sebagai fenomena kenaikan harga yang berakar pada tekanan biaya—baik biaya produksi maupun biaya input impor akibat depresiasi—di mana perusahaan kemudian menaikkan harga barang/jasa (Asni et al., 2021; Sulistiyo et al., 2020). Dalam perspektif maqasid, fenomena ini penting karena inflasi menggerus daya beli dan berimplikasi pada perlindungan harta/kekayaan serta kesejahteraan sosial, sehingga negara Islam diposisikan memiliki tanggung jawab melindungi warga dari inflasi berlebihan (Minarni et al., 2023; Nor et al., 2018; Witbrodt & Shapiee, 2013).

Pada level mikro muamalat, penyesuaian harga untuk menutup biaya tambahan riil dan memperoleh laba dari transaksi jual-beli adalah dibolehkan, tetapi harus dibatasi oleh larangan riba serta larangan praktik eksploitatif seperti ihtikar, gharar berlebihan, dan fraud; di sini pemerintah juga dapat berperan mengontrol harga/profit guna stabilisasi dan pencegahan manipulasi (Grais & Pellegrini, 2006; Nidyanti & Siswantoro, 2019).

Di sektor keuangan syariah, inflasi—termasuk komponen biaya—berpotensi menaikkan biaya operasional bank dan memengaruhi strategi penetapan harga produk (Ammar, 2023; Daud et al., 2023; Калимуллина & Orlov, 2020), sementara bukti empiris menunjukkan variasi dampaknya pada deposit dan profitabilitas (Amiruddin, 2023; Sulong & Asni, 2018). Praktik penetapan harga pembiayaan yang mempertimbangkan risiko inflasi juga memperlihatkan kebutuhan menjaga kepastian akad dan menghindari riba, namun sekaligus menuntut desain yang lebih adil dan moderat (maqasid/wasatiyyah/ihsan) agar tidak menimbulkan persepsi penindasan harga (Darmadi, 2013; Minarni et al., 2023; Witbrodt & Shapiee, 2013).

Akhirnya, literatur juga mengingatkan bahwa kenaikan harga dalam ekonomi dapat diperparah oleh pembiayaan non-produktif yang mendorong inflasi harga aset dan biaya hidup, sehingga orientasi maqasid mendorong pembiayaan yang lebih produktif dan berdampak sosial positif (Faisal & Sudibyo, 2020; Hussin et al., 2012; Minarni et al., 2023; Rahmayuni & Paminto, 2021).

________________________________________

5. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memandang inflasi biaya bukan semata sebagai gejala teknis mekanisme pasar, melainkan sebagai persoalan yang menyentuh dimensi moral, keadilan distribusi, dan perlindungan kesejahteraan umat. Kerangka maqasid al-shariah menegaskan bahwa negara dan pelaku ekonomi bertanggung jawab mencegah inflasi yang berlebihan karena dapat menggerus harta dan daya beli masyarakat.

Dalam fiqh muamalat, kenaikan harga akibat biaya produksi yang nyata dapat dibenarkan secara syariah, dengan syarat bebas dari unsur-unsur terlarang—riba, ihtikar, gharar, dan fraud—serta marjin keuntungan yang ditetapkan bersifat wajar dan proporsional. Di sisi lain, sektor keuangan syariah menghadapi tantangan dalam mengelola risiko inflasi melalui desain produk dan penetapan harga yang selaras antara ketaatan hukum syariah dengan keadilan substantif bagi nasabah.

Temuan ini menandakan bahwa respons ekonomi Islam terhadap inflasi biaya bersifat multidimensi: tidak cukup berhenti pada kepatuhan legal-formal, tetapi menuntut integrasi antara mekanisme pasar yang sehat, pengawasan pemerintah yang adil, dan penguatan pembiayaan pada sektor riil yang produktif demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

________________________________________

Daftar Pustaka

Amiruddin, K. (2023). Exceptional ratio on deposits in a shariah economic perspective: A study in Bank Muamalat Indonesia. International Journal of Multidisciplinary Research and Literature, 2(6), 835–845. https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i6.176

Ammar, A. (2023). Performance assessment of Islamic banks in the light of maqasid al-shariah: A global evidence. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 20–31. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2124

Arif, M. N. R. A. A. A. (2018). Spin-off, market structure, and deposit funds: Case in the Indonesian Islamic banking industry. Economic Journal of Emerging Markets, 10(2), 187–193. https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss2.art7

Asni, F., Mahamud, M. A., & Sulong, J. (2021). Management of community perception issues to ceiling and floating rates on Islamic home financing based on maqasid shariah concept. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i7/9852

Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report. Humanomics, 29(1), 4–23. https://doi.org/10.1108/08288661311299295

Daud, M. A. M., Sukor, M. E. A., Musa, M. A., Abarahan, A. S., & Jusoh, W. N. H. W. (2023). A review of Islamic banks financing in Malaysia. Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, 31(1), 482–501. https://doi.org/10.60016/majcafe.v31.18

Faisal, Y., & Sudibyo, Y. A. (2020). Performance reviewed from maqasyid shariah, culture of Islamic organizations and sharia compliance. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(10), 458. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2158

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate governance and shariah compliance in institutions offering Islamic financial services. https://doi.org/10.1596/1813-9450-4054

Hussin, M. Y. M., Muhammad, F., Noordin, K., Marwan, N. F., & Razak, A. A. (2012). The impact of oil price shocks on Islamic financial market in Malaysia. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 6, 1–13. https://doi.org/10.51200/ljms.v6i.2965

Minarni, M., Abidin, M., & Ekowati, V. M. (2023). The influence of financial performance on profitability of sharia commercial banks in Indonesia using the CAMEL method. La_Riba, 9(2), 329–352. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art4

Nidyanti, A., & Siswantoro, D. (2019). Risk rating comparison between Islamic banks in Indonesia and Malaysia. https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288647

Nor, F. M., Shaharuddin, A., Nawai, N., Marzuki, A., & Abdullah, W. Z. W. (2018). Qualitative study of profit margin determinants and pricing practices: An Islamic banking perspective. International Journal of Banking and Finance, 13. https://doi.org/10.32890/ijbf2017.13.2.8505

Nordin, N., Ahmad, A. A., Razif, N. F. M., Haron, M. S. bin, & Samsuddin, N. A. A. (2022). Towards an Islamic business model in Malaysia: Why and how? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15292

Putra, R., & Wijayanti, R. R. (2020). Islamic values in the annual reports of the shariah bank to create a sharia value-added. Journal of Accounting and Investment, 21(1). https://doi.org/10.18196/jai.2101139

Rahmayuni, S., & Paminto, A. (2021). Corporate governance and macroeconomics on the financial stability of Islamic banks. Ijebd (International Journal of Entrepreneurship and Business Development), 4(4), 510–515. https://doi.org/10.29138/ijebd.v4i4.1417

Subekti, R., Abdurakhman, A., & Rosadi, D. (2022). Can zakat and purification be employed in portfolio modelling? Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8, 1–16. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1418

Sulistiyo, A. B., Wardayati, S. M., Hidayatullah, A., & Riesky, S. S. N. (2020). Effect of Islamic corporate governance on customer trust: Empirical study on Islamic bank. Asian Journal of Islamic Management (AJIM), 2(1), 12–24. https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss1.art2

Sulong, J., & Asni, F. (2018). Profit-taking rate guideline based on fiqh muamalat perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i7/4345

Witbrodt, M. A., & Shapiee, R. (2013). Financial crisis, fiqh muamalat and international commutative transactions: An empirical assessment of the value of contemporary currency in light of the prohibition against gharar. Jurnal Pengurusan, 39, 15–29. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-39-02

Калимуллина, М., & Orlov, M. A. (2020). Islamic finance and food commodity trading: Is there a chance to hedge against price volatility and enhance food security? Heliyon, 6(11), e05355. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05355