00970 - Globalisasi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Kritis

Islamic Economics' Perspective on Economic Globalization: A Critical Study

Abstrak

Bahasa Indonesia:

Artikel ini mengkaji konsep globalisasi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan kajian literatur multidisiplin. Globalisasi ekonomi dipahami sebagai proses integrasi ekonomi dunia yang mencakup intensifikasi perdagangan lintas negara, perluasan investasi perusahaan transnasional, dan sirkulasi modal internasional yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, globalisasi ekonomi tidak dipandang semata sebagai fenomena teknis-ekonomi, melainkan sebagai arena kontestasi etis-normatif yang berhadapan dengan persoalan ketimpangan, erosi kedaulatan, krisis identitas, dan tata kelola global. Kajian ini menunjukkan bahwa respons ekonomi Islam terhadap globalisasi lebih dominan beroperasi sebagai proyek etika dan kritik nilai daripada sebagai sistem alternatif yang sepenuhnya menggantikan kapitalisme global. Terdapat variasi internal dalam spektrum Islamisme—dari kelompok yang mempertahankan syariah sebagai fondasi negara hingga kelompok yang mendorong ijtihad demi keadilan sosial—yang keduanya tidak serta-merta menolak keterbukaan pasar, tetapi berupaya memediasinya melalui prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kesetaraan.

Kata Kunci: globalisasi ekonomi, ekonomi Islam, etika ekonomi, Islamisme, ketimpangan global, tata kelola

________________________________________

English:

This article examines the concept of economic globalization from an Islamic economics perspective based on a multidisciplinary literature review. Economic globalization is understood as a process of world economic integration encompassing the intensification of cross-border trade, the expansion of transnational corporate investment, and the circulation of international capital driven by advances in information and communication technology. From an Islamic economics perspective, economic globalization is not viewed merely as a technical-economic phenomenon, but as an arena of ethical-normative contestation confronting issues of inequality, erosion of sovereignty, identity crisis, and global governance. This study reveals that the Islamic economics response to globalization operates predominantly as an ethical project and value critique rather than as an alternative system fully replacing global capitalism. Internal variations exist within the Islamist spectrum—from groups upholding sharia as the foundation of the state to those promoting ijtihad for social justice—neither of which necessarily rejects market openness, but seeks instead to mediate it through Islamic principles of justice and equality.

Keywords: economic globalization, Islamic economics, economic ethics, Islamism, global inequality, governance

________________________________________

1. Pendahuluan: Globalisasi Ekonomi dan Problem "Definisi" dalam Literatur

Dalam literatur yang disediakan, "globalisasi" dipahami sebagai rangkaian proses multidimensional yang berkembang pada skala dunia—mencakup ekonomi (perdagangan dunia dan finansial), komunikasi, dan budaya—sehingga globalisasi tidak identik dengan sekadar "internasionalisasi" ekonomi (yakni hubungan antarnegara yang meningkat, tetapi masih dapat dipahami dalam kerangka antar-ekonomi nasional) (Freitas, 2016; Losano, 2014). Karena itu, ketika tugas merumuskan globalisasi ekonomi menurut ekonomi Islam dimaknai sebagai "proses integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan, investasi, dan arus modal lintas batas", definisi tersebut sejalan dengan pendekatan yang menekankan intensifikasi keterhubungan lintas batas (cross-border) pada ranah perdagangan/produksi/keuangan, namun tetap perlu dibedakan dari pemakaian istilah "globalisasi" yang diperdebatkan sebagai slogan atau simplifikasi atas dinamika ekonomi dunia (Freitas, 2016; Taussig & Betancourt, 2021).

Di saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa diskursus "ekonomi Islam" yang paling eksplisit muncul dalam konteks Islamisme (mobilisasi politik dengan rujukan Islam) dan kritik atas tatanan dunia yang berpusat pada Barat, termasuk upaya merumuskan "ekonomi tipe islami" atau mereduksi problem ekonomi menjadi soal etika dan kepatuhan pada perilaku yang dipandang benar menurut teks kanonik (Soffiati, 2020). Dengan demikian, "menurut ekonomi Islam" dalam kajian ini harus dibatasi pada apa yang secara langsung didukung sumber: (i) definisi dan ciri globalisasi ekonomi sebagai integrasi perdagangan–produksi–keuangan lintas batas; (ii) kritik atas ketimpangan, erosi kedaulatan, dan economicism; serta (iii) ragam respons/rumusan yang menghubungkan ekonomi dengan etika, keadilan, dan identitas dalam wacana Islamisme dan pemikir Muslim kontemporer (Souza & Oliveira, 1970; Taussig & Betancourt, 2021).

________________________________________

2. Globalisasi Ekonomi: Dimensi Perdagangan, Produksi, dan Finansial Lintas Batas

Sumber yang paling operasional dalam mendefinisikan dimensi globalisasi ekonomi adalah tipologi yang memecah globalisasi menjadi: (a) globalisasi komersial—intensifikasi perdagangan barang dan jasa antarnegara; (b) globalisasi produktif—meningkatnya partisipasi operasi produksi perusahaan transnasional di seluruh ekonomi dunia; dan (c) globalisasi finansial—sirkulasi modal internasional yang intens (Losano, 2014). Tipologi ini secara langsung mencakup perdagangan, investasi/operasi produksi lintas wilayah oleh perusahaan transnasional, dan arus modal lintas batas (finance), sehingga kompatibel dengan definisi "integrasi ekonomi dunia melalui perdagangan, investasi, dan arus modal lintas batas" (Losano, 2014; Valcarcel, 2019).

Literatur lain dalam korpus yang sama menambahkan bahwa globalisasi ekonomi pada periode kontemporer berkaitan dengan interdependensi ekonomi dunia yang meningkat, didorong oleh perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta internet, dan juga penurunan biaya transportasi, sehingga globalisasi berkembang melampaui dimensi "sekadar ekonomi" menuju realitas yang menyertakan sains/teknologi dan ranah sosial–politik–kultural (Valcarcel, 2019). Dengan kata lain, arsitektur "lintas batas" dalam globalisasi ekonomi tidak hanya berupa mobilitas barang dan modal, tetapi juga ditopang oleh teknologi informasi yang merevolusi produksi, sirkulasi, distribusi, dan konsumsi, sekaligus memungkinkan bentuk-bentuk interaksi ekonomi yang baru (Albuquerque, 2011; Valcarcel, 2019).

Namun, sejumlah sumber menekankan bahwa keterhubungan tersebut bersifat selektif: ekonomi global kontemporer digambarkan sebagai ekonomi informasional, berbasis jejaring (network), dan globalisasi—di mana bagian-bagian tertentu dari sains/teknologi tingkat tinggi, informasi strategis finansial, dan manajemen korporasi multinasional menjadi segmen yang paling "terglobalisasi" (Albuquerque, 2011). Perspektif ini juga menegaskan bahwa "global" bukan sinonim otomatis dari "internasionalisasi", karena yang menjadi kunci ialah keterhubungan jejaring yang mampu menghubungkan dan memutus (connect/disconnect) bagian-bagian ekonomi dunia sesuai nilai strategisnya (Albuquerque, 2011; Freitas, 2016).

________________________________________

3. Globalisasi Ekonomi sebagai Relasi Kuasa: Ketimpangan, Keuntungan Korporasi Transnasional, dan Erosi Kedaulatan

Di dalam sumber yang tersedia, globalisasi sering dikritik sebagai bentuk integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia yang timpang, di mana perusahaan transnasional dan sebagian negara pusat menjadi penerima manfaat utama (Sayyid, 2004). Kritik ini berkelindan dengan argumen bahwa pembukaan ekonomi terhadap perdagangan dunia dan modal transnasional dapat mengikis daya putus dan bahkan kedaulatan negara-bangsa, meskipun tatanan politik global masih banyak bertumpu pada negara-bangsa (Sayyid, 2004). Dengan demikian, "integrasi" yang menjadi inti definisi globalisasi ekonomi (perdagangan–investasi–arus modal) sekaligus memunculkan problem tata kelola (governance), karena relasi kuasa dan institusi tidak selalu bergerak secepat integrasi pasar (Sayyid, 2004; Valcarcel, 2019).

Kritik lain dalam korpus menyoroti problem konseptual: istilah "globalisasi" dipertanyakan sebagai sofisma/slogan, dan dianjurkan memakai istilah seperti "ekonomi internasional" atau "internasionalisasi ekonomi" untuk menggambarkan pertukaran antar-ekonomi nasional yang berbeda secara lebih kompatibel dengan realitas dunia (Taussig & Betancourt, 2021). Nuansa ini penting bagi pembahasan "menurut ekonomi Islam" karena diskursus Islamisme (dalam sumber yang tersedia) justru banyak bergerak pada ranah regulasi moral, identitas, dan kritik terhadap hegemoni kapital global—yakni isu-isu yang mudah disederhanakan bila globalisasi hanya dipahami sebagai "pasar tunggal" tanpa relasi kuasa (Bedin et al., 2019; Sayyid, 2004; Soffiati, 2020).

Selain itu, globalisasi ekonomi juga dikaitkan dengan "deteritorialisasi" (pelepasan ketergantungan pada teritori tertentu) dan tekanan terhadap hukum untuk menjadi lebih "global", termasuk dorongan menuju bentuk-bentuk produksi aturan oleh aktor-aktor privat di pinggiran sistem hukum formal (Olsen, 2015). Dengan demikian, arus perdagangan, modal, dan investasi lintas batas (yang mendefinisikan globalisasi ekonomi) tampil dalam sumber sebagai proses yang sekaligus menantang kerangka regulasi berbasis negara-teritorial (Olsen, 2015; Sayyid, 2004).

________________________________________

4. "Ekonomi Islam" dalam Korpus: dari Proyek "Ekonomi Tipe Islami" ke Etika dan Regulasi Moral

Sumber yang paling eksplisit membahas "ekonomi islami" menyatakan bahwa sebagian upaya Islamis untuk merespons tatanan dunia kontemporer melibatkan proyek-proyek yang berusaha mengekspresikan "ekonomi tipe islami" dengan mengonsolidasikan diktum Al-Qur'an dan Hadis menjadi sistem ekonomi yang menyeluruh (Soffiati, 2020). Akan tetapi, sumber yang sama menegaskan kesulitan untuk mempertahankan pandangan bahwa proyek "ekonomi islami" tersebut dapat menghasilkan ruptura (pemutusan) yang radikal dari model-model manajemen ekonomi yang ada (Soffiati, 2020). Dengan demikian, dalam korpus ini, "ekonomi Islam" bukan terutama diposisikan sebagai sistem alternatif yang terlembagakan sepenuhnya, melainkan sebagai arena kontestasi wacana yang berhadapan dengan kapital global (Bedin et al., 2019; Soffiati, 2020).

Karena keterbatasan kemungkinan ruptura tersebut, salah satu pendekatan yang dicatat ialah mereduksi ekonomi menjadi serangkaian persoalan etika: distorsi ekonomi dipandang sebagai akibat prosedur tidak etis dan dapat dikoreksi melalui kepatuhan pada perilaku yang dianggap benar menurut teks kanonik Islam (Soffiati, 2020). Pada titik ini, "globalisasi ekonomi menurut ekonomi Islam"—berdasarkan sumber—lebih tepat dipahami sebagai evaluasi moral-etik atas proses globalisasi (perdagangan–modal–investasi lintas batas), bukan sebagai teori teknis yang sepenuhnya menggantikan ekonomi arus utama (Soffiati, 2020; Souza & Oliveira, 1970).

Lebih jauh, sumber yang sama menyimpulkan bahwa serangan Islamis terhadap kapital global cenderung berfokus pada isu regulasi dan rectidão moral (ketertiban/kelurusan moral), alih-alih mentransendensikan syarat-syarat kapitalisme global itu sendiri (Soffiati, 2020). Ini memberikan batas analitis yang penting: dalam sumber yang tersedia, "ekonomi Islam" tampil terutama sebagai kerangka normatif (etika–moral–regulasi) yang merespons globalisasi ekonomi, bukan sebagai model yang terbukti menggantikan logika kapital global (Bedin et al., 2019; Soffiati, 2020).

________________________________________

5. Variasi Orientasi Ekonomi dalam Pemikiran/Gerakan Islam Kontemporer: Dukungan pada Ekonomi Pasar Terbuka dan Peran Negara–Syariah

Salah satu sumber mencatat adanya dua "sayap/vertiente" dalam Islamisme yang keduanya mendukung ekonomi yang terbuka terhadap pasar, tetapi berbeda pada posisi negara dan syariah (Souza & Oliveira, 1970). Kelompok pertama berpegang pada interpretasi klasik dan meyakini negara harus memperkuat syariah (seraya menolak nasionalisme etnis-teritorial), sedangkan kelompok kedua mendorong reformasi dan interpretasi baru (ijtihad) guna mengonsolidasikan negara yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kesetaraan sosial (Souza & Oliveira, 1970). Dengan demikian, dalam korpus ini, "globalisasi ekonomi" tidak otomatis ditolak; yang diperdebatkan ialah bagaimana keterbukaan pasar dan integrasi global itu dimediasi oleh syariah, reformasi, dan tujuan keadilan/kesetaraan (Soffiati, 2020; Souza & Oliveira, 1970).

Variasi ini juga menunjukkan bahwa "ekonomi Islam" di sini bersinggungan dengan desain institusional (negara, hukum, legitimasi), bukan hanya mekanisme pasar (Olsen, 2015; Souza & Oliveira, 1970). Hal tersebut konsisten dengan gambaran yang lebih umum tentang globalisasi sebagai proses yang menantang kedaulatan dan mendorong pergeseran bentuk regulasi—termasuk kecenderungan produksi aturan oleh "pemerintahan privat"—sehingga respons Islamis dapat terbaca sebagai upaya mengembalikan atau mengarahkan norma ekonomi melalui perangkat negara–syariah atau reformasi interpretatif (Olsen, 2015; Souza & Oliveira, 1970).

________________________________________

6. Kritik atas Globalisasi Neoliberal dan "Economicism": Etika sebagai Kunci Pembacaan "Ekonomi Islam"

Kritik yang lebih filosofis terhadap globalisasi neoliberal dalam korpus muncul melalui pembacaan atas pemikir Maroko kontemporer, Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān, yang sejak akhir 1990-an mengajukan kritik kuat atas globalisasi neoliberal (al-'awlama), dengan landasan kritik kultural-identitarian dan aksiologis (nilai) (Bedin et al., 2019). Dalam kerangka ini, perubahan relasi kontrol antara individu dan masyarakat menuju relasi baru berbasis etika dipandang membuka cara pandang baru terhadap ranah ekonomi, teknologi, dan komunikasi (Bedin et al., 2019). Namun, pemikir tersebut tidak digambarkan menyerukan revolusi politik karena struktur modernitas global dianggap stabil; responsnya ditempatkan pada "modernitas etis" yang mengaitkan moralitas Islam dan humanisme etis sebagai jawaban atas materialisme dan ketidakadilan globalisasi (Bedin et al., 2019). Ini menguatkan tesis bahwa "ekonomi Islam" dalam sumber-sumber yang tersedia terutama beroperasi sebagai proyek etika dan kritik nilai terhadap globalisasi ekonomi (Bedin et al., 2019; Soffiati, 2020).

Sumber lain mengonseptualisasikan economicism sebagai posisi yang menganjurkan agar ekonomi tidak tunduk pada etika (berlawanan dengan "ekonomi moral" sebelumnya) dan juga tidak tunduk pada hukum (deregulasi), serta menempatkan ekonomi sebagai ranah dominan yang menginvasi kehidupan kultural, terutama dalam dekade-dekade terakhir (Faria, 2007). Sumber yang sama juga menyatakan bahwa asimilasionisme dapat muncul—setidaknya sebagian—sebagai konsekuensi dari bekerjanya ekonomi pasar global saat ini, dan bahwa kultur global yang dangkal dapat memproduksi ketercabutan (desarraigo) dan krisis identitas (Faria, 2007). Dalam konteks pertanyaan kajian, poin ini relevan karena "globalisasi ekonomi" (arus perdagangan–modal–investasi) dapat dibaca, dari lensa etika yang menonjol dalam wacana "ekonomi Islam" di korpus, sebagai proses yang berisiko menomorduakan dimensi nilai–kultural dan karena itu memerlukan mediasi etis (Bedin et al., 2019; Faria, 2007; Soffiati, 2020).

Sejalan dengan itu, korpus juga mencatat bahwa pengalaman religius dalam masyarakat global kini sangat dipengaruhi model ekonomi yang berlaku, dan "kapitalisme global" dipandang memiliki daya massifikasi dan uniformisasi dalam konteks keragaman religius yang meningkat; bahkan secara kontradiktif, di tengah globalisasi ekonomi dan informasi, konflik etnis dan regional dapat menguat (Filho, 1999). Di sini, argumentasi "ekonomi Islam" sebagai kritik etis atas globalisasi ekonomi memperoleh konteks: globalisasi tidak hanya mengintegrasikan pasar, tetapi juga memproduksi kondisi-kondisi sosial yang memicu ekstremisme baru dan konflik identitas (Bedin et al., 2019; Filho, 1999).

________________________________________

7. Institusi dan Praktik Ekonomi-Politik di Dunia Muslim dalam Ekonomi Global: Internasionalisasi Kapital dan Kerja Sama Antarnegara Muslim

Sumber tentang kebijakan luar negeri Arab Saudi menekankan bahwa proyek modernisasi dan reformasi ekonomi Saudi tidak merepresentasikan "peralihan" dari ekonomi tertutup ke ekonomi global; sebaliknya, ia dilihat sebagai kelanjutan strategi selama dekade-dekade yang berbasis akumulasi dan internasionalisasi kapital, selaras dengan kebijakan ekonomi neoliberal berpusat pada pasar, untuk membuat kawasan Teluk menjadi inti regional dan internasional (Bittar, 2012). Klaim ini penting untuk membaca "globalisasi ekonomi menurut ekonomi Islam" pada level negara: integrasi lintas batas melalui kapital dan pasar dapat diadopsi oleh negara beridentitas Islam sekaligus dipadukan dengan strategi legitimasi politik—artinya globalisasi ekonomi tidak otomatis identik dengan sekularisasi atau pelepasan identitas (Bittar, 2012; Filho, 1999).

Pada level kerja sama antarnegara Muslim, sumber tentang Indonesia mencatat bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/OIC) yang dimaksudkan untuk mendorong kerja sama ekonomi lebih besar di antara negara anggota, dengan penekanan pada dorongan investasi yang lebih besar ke negara-negara Muslim yang kurang berkembang (Faria, 2007b). Rujukan ini menunjukkan bahwa salah satu cara "ekonomi Islam" (dalam arti ruang kerja sama antarnegara Muslim yang berjejaring melalui OKI) beririsan dengan globalisasi ekonomi adalah melalui penguatan jaringan investasi dan koordinasi ekonomi lintas batas antarnegeri Muslim (Bittar, 2012; Faria, 2007b).

Korpus juga menempatkan globalisasi dalam konteks pembentukan jaringan dan institusi Islam internasional, yang (dalam analisis mengenai negara-negara Teluk) difasilitasi oleh arus pendapatan minyak, sehingga memperluas soft power transnasional sekaligus mengaitkan ekonomi-politik energi dan jaringan organisasi Islam lintas batas (Imbronito & Paula, 2020). Ini memberi dasar bahwa globalisasi ekonomi (arus kapital, energi, dan institusi) dapat berjalan paralel dengan pembangunan infrastruktur organisasi yang membawa identitas Islam dalam tatanan global (Faria, 2007b; Imbronito & Paula, 2020).

________________________________________

8. Implikasi Globalisasi Ekonomi bagi Hukum, Kedaulatan, dan Tata Kelola: Mengapa Dimensi Etika Menjadi Sentral

Dalam sumber-sumber yang tersedia, globalisasi ekonomi dikaitkan dengan "deteritorialisasi" dan tekanan menuju bentuk hukum yang lebih global, bahkan menuju "hukum global tanpa legislasi" yang lahir dari proses produksi aturan oleh aktor privat (Olsen, 2015). Di sisi lain, globalisasi—melalui pembukaan ekonomi pada perdagangan dan kapital transnasional—dilihat dapat mengikis kedaulatan pengambilan keputusan negara (Sayyid, 2004; Valcarcel, 2019). Di bawah kondisi ini, wacana "ekonomi Islam" yang menekankan etika/regulasi moral menjadi dapat dipahami sebagai upaya menegosiasikan ulang tata kelola (governance) global yang tidak sepenuhnya dikendalikan negara dan cenderung digerakkan oleh kepentingan ekonomi global (Bedin et al., 2019; Olsen, 2015; Soffiati, 2020).

Lebih jauh, literatur yang sama tentang economicism menegaskan bahwa dominasi ekonomi atas budaya dalam globalisasi dapat memperkuat krisis identitas dan ketercabutan (Faria, 2007a). Klaim tersebut menyediakan jembatan konseptual: ketika globalisasi ekonomi dipandang tidak tunduk pada etika maupun hukum (deregulasi), maka respons "ekonomi Islam" dalam korpus—yang sering mereduksi problem ekonomi menjadi isu etika dan rectidão moral—dapat dibaca sebagai counter-move normatif untuk "menundukkan" dinamika ekonomi pada horizon nilai (Faria, 2007a; Soffiati, 2020). Namun, korpus juga mengingatkan keterbatasannya: sulit mempertahankan bahwa "ekonomi islami" dapat memproduksi ruptura radikal dari manajemen ekonomi yang ada, sehingga orientasi etis itu sering hadir sebagai kritik dan agenda regulasi, bukan penggantian menyeluruh atas kapital global (Bedin et al., 2019; Soffiati, 2020).

________________________________________

9. Dampak Sosial–Lingkungan Globalisasi Ekonomi dan Relevansinya bagi Kritik Etis

Walaupun kajian ini menekankan dimensi integrasi (perdagangan–investasi–arus modal), korpus memberi konteks bahwa globalisasi ekonomi juga berkelindan dengan dampak sosial dan lingkungan. Misalnya, refleksi tentang globalisasi Barat menempatkan kapitalisme sebagai sumber tekanan sosio-lingkungan, menekankan bahwa ekonomi kapitalis membutuhkan bahan baku, tenaga kerja murah, pasar, dan ekspansi kontinu, serta bahwa ekonomi kapitalis yang terglobalisasi dapat melampaui batas resiliensi lingkungan (Q., 2013). Karena itu, kritik etis atas globalisasi ekonomi (yang tampak dalam diskursus "ekonomi Islam" di korpus) memperoleh relevansi tambahan: globalisasi ekonomi tidak netral secara sosial maupun ekologis (Bedin et al., 2019; Filho, 1999; Q., 2013).

Di bidang mobilitas manusia, sumber teologi tentang misi dan dunia global menegaskan bahwa globalisasi—dalam ekspresi positif dan negatif—menjadi latar bagi peningkatan mobilitas manusia, dan menyebut bahwa terdapat sebab-sebab yang dikenal bagi mobilitas tersebut yang terkait ekonomi global (Grosfoguel, 2013). Ini beririsan dengan sumber yang menilai pengalaman religius dipengaruhi model ekonomi global dan bahwa konflik identitas dapat menguat dalam kondisi globalisasi ekonomi dan informasi (Filho, 1999). Dengan demikian, kerangka "ekonomi Islam" yang tampil sebagai etika/solidaritas (dalam arti perhatian pada dampak sosial) bersesuaian dengan diagnosis bahwa globalisasi ekonomi membentuk kondisi-kondisi sosial yang problematik dan memerlukan mediasi nilai (Bedin et al., 2019; Filho, 1999; Grosfoguel, 2013).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan korpus referensi yang diberikan, globalisasi ekonomi dapat dirumuskan sebagai proses integrasi ekonomi dunia yang memanifestasikan diri dalam (i) intensifikasi perdagangan barang dan jasa lintas negara, (ii) perluasan operasi produksi dan investasi perusahaan transnasional secara global, dan (iii) sirkulasi modal internasional yang semakin intens, yang didorong dan dimungkinkan oleh perkembangan teknologi informasi/komunikasi serta jejaring ekonomi informasional (Albuquerque, 2011; Losano, 2014; Valcarcel, 2019). Literatur juga menekankan bahwa globalisasi bukan sekadar internasionalisasi, dan bahkan istilah globalisasi diperdebatkan—sebagian kritik menyarankan istilah "internasionalisasi ekonomi" untuk menghindari simplifikasi sloganistik (Freitas, 2016; Taussig & Betancourt, 2021).

Sementara itu, "menurut ekonomi Islam"—sejauh yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber—lebih tepat dipahami sebagai pembacaan normatif-etik atas globalisasi ekonomi: (a) terdapat upaya Islamis menyusun "ekonomi tipe islami" berbasis Al-Qur'an dan Hadis, tetapi dinilai sulit menghasilkan ruptura radikal dari model manajemen ekonomi yang dominan; (b) karena itu, respons yang menonjol adalah menempatkan distorsi ekonomi sebagai masalah etika dan menekankan regulasi serta rectidão moral; (c) pemikir Muslim kontemporer tertentu mengajukan kritik globalisasi neoliberal dengan menekankan modernitas etis untuk menanggapi materialisme dan ketidakadilan globalisasi (Bedin et al., 2019; Soffiati, 2020). Pada saat yang sama, korpus mencatat variasi internal: ada spektrum Islamisme yang sama-sama mendukung ekonomi pasar terbuka, tetapi berbeda dalam penekanan peran negara, syariah, reformasi (ijtihad), serta tujuan keadilan dan kesetaraan sosial (Souza & Oliveira, 1970). Dengan demikian, dalam sumber yang tersedia, "globalisasi ekonomi menurut ekonomi Islam" bukan terutama sebuah teori teknis tunggal, melainkan arena respons etis–institusional terhadap integrasi lintas batas (perdagangan, investasi, arus modal) yang dinilai berkelindan dengan relasi kuasa, ketimpangan, krisis identitas, dan problem tata kelola global (Faria, 2007a; Filho, 1999; Olsen, 2015; Sayyid, 2004).

________________________________________

Daftar Pustaka

Albuquerque, E. S. de. (2011). O lugar do Brasil no cenário geopolítico mundial contemporâneo. Revista da Anpege, 07(01), 229–236. https://doi.org/10.5418/ra2011.0701.0019

Bedin, G. A., Schonardie, E. F., & Leves, A. M. P. (2019). Os direitos humanos, a multiculturalidade e o risco do choque de civilizações: Uma análise do mundo pós-guerra fria. Revista Direito em Debate, 28(52), 92–105. https://doi.org/10.21527/2176-6622.2019.52.92-105

Bittar, E. C. B. (2012). Crise econômica, desglobalização e direitos humanos: Os desafios da cidadania cosmopolita na perspectiva da teoria do discurso. Revista Direitos Humanos Fundamentais, 12(1). https://doi.org/10.36751/rdh.v12i1.655

Faria, R. G. (2007a). Marroquinos em Portugal. Lusotopie, XIV(1), 205–221. https://doi.org/10.1163/17683084-01401010

Faria, R. G. (2007b). The Moroccans in Portugal: Immigration, religion and community. Lusotopie, 14(1), 205–221. https://doi.org/10.1163/176830807781450690

Filho, M. G. F. (1999). O Estado no limiar do novo século. Revista de Direito Administrativo, 217, 81–90. https://doi.org/10.12660/rda.v217.1999.47415

Freitas, R. M. C. de. (2016). A internacionalização do terrorismo: O desafio terrorista no mundo globalizado. Caderno de Relações Internacionais, 7(12). https://doi.org/10.22293/2179-1376.v7i12.171

Grosfoguel, R. (2013). Los estudios étnicos en Estados Unidos como estudios descoloniales al interior del sistema universitario global occidentalizado. Ra Ximhai, 9(1), 17–34. https://doi.org/10.35197/rx.09.01.2013.01.rg

Imbronito, M. I., & Paula, D. F. de. (2020). Transformações urbanas em Baku no século XXI. Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, 8(56). https://doi.org/10.17271/2318847285620201873

Losano, M. G. (2014). Direito e geografia: O espaço do direito e o mundo da geografia. Direito & Justiça, 40(1), 84. https://doi.org/10.15448/1984-7718.2014.1.16550

Olsen, A. C. L. (2015). Imigração e reconhecimento de direitos: O desafio do Brasil na era da (in)tolerância. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 6(2), 122. https://doi.org/10.7213/rev.dir.econ.socioambienta.06.002.ao05

Q., F. B. (2013). Sobre Making Islam Democratic y Life as Politics, de Asef Bayat. Estudios de Asia y África, 255–284. https://doi.org/10.24201/eaa.v48i1.2126

Sayyid, S. (2004). Islam(ismo), eurocentrismo e ordem mundial. Revista Crítica de Ciências Sociais, 69, 53–72. https://doi.org/10.4000/rccs.1337

Soffiati, A. (2020). Breve história da globalização ocidental e seus custos ambientais. Ambientes: Revista de Geografia e Ecologia Política, 2(1), 144. https://doi.org/10.48075/amb.v2i1.24225

Souza, G. C. de, & Oliveira, A. H. O. (1970). Terrorismo e religião: Um estudo sobre a atuação do regime Taliban à luz da ideologia islâmica. Hegemonia: Revista de Ciências Sociais, (5), 8. https://doi.org/10.47695/hegemonia.vi5.46

Taussig, S., & Betancourt, Y. V. (2021). Foro islámico global: Panislamismo digital en tiempos de COVID-19. Raphisa: Revista de Antropología y Filosofía de lo Sagrado, 4(2). https://doi.org/10.24310/raphisa.2020.vi8.10689

Valcarcel, M. S. (2019). Lectura crítica de Kian, Azadeh (2019). Femmes et pouvoir en islam. París: Michalon Éditeur. Descentrada, 3(2), e097. https://doi.org/10.24215/25457284e097