00969 - Global Value Chain dalam Perspektif Ekonomi Islam: Dari Efisiensi Lintas Negara Menuju Jaringan Nilai Halal yang Beretika

Abstrak

Global value chain (GVC) dalam ekonomi konvensional didefinisikan sebagai jaringan produksi lintas negara di mana setiap tahap produksi dilakukan di lokasi yang paling efisien. Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep GVC melalui lensa ekonomi Islam dengan mengidentifikasi titik-titik tekan normatif yang membedakan pendekatan Islam dari pendekatan konvensional. Menggunakan metode kajian literatur (library research), artikel ini menelaah sumber-sumber konseptual dan empiris yang relevan tentang GVC, halal supply chain, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa GVC menurut ekonomi Islam—yang dapat disebut sebagai global halal value chain—tidak sekadar berorientasi pada optimasi lokasi produksi, melainkan menuntut: (1) integritas halal–tayyib sepanjang rantai pasok dari hulu hingga hilir; (2) penguatan tata kelola kelembagaan melalui standardisasi, audit, dan sertifikasi halal; (3) distribusi nilai tambah yang adil dan transparan antaraktor rantai pasok; serta (4) penghindaran praktik non-syariah seperti riba, tadlis, dan maysir. Artikel ini menyimpulkan bahwa logika efisiensi GVC tidak ditolak dalam ekonomi Islam, melainkan "dibatasi dan diarahkan" agar selaras dengan tauhid, syariah, dan orientasi falah.

Kata kunci: global value chain, halal supply chain, ekonomi Islam, falah, integritas halal

________________________________________

Abstract

Global value chain (GVC) in conventional economics is defined as a cross-border production network in which each stage of production is carried out at the most efficient location. This article aims to reconstruct the concept of GVC through an Islamic economics lens by identifying normative emphases that distinguish the Islamic approach from the conventional one. Using a library research method, this article reviews conceptual and empirical sources relevant to GVC, halal supply chains, and Islamic economic principles. The findings indicate that GVC according to Islamic economics—which may be termed a global halal value chain—is not merely oriented toward production location optimization, but requires: (1) end-to-end halal–tayyib integrity throughout the supply chain; (2) institutional governance strengthening through standardization, audit, and halal certification; (3) fair and transparent distribution of value-added among supply chain actors; and (4) avoidance of non-sharia practices such as riba, tadlis, and maysir. This article concludes that the efficiency logic of GVC is not rejected in Islamic economics, but rather "constrained and directed" to align with tauhid, sharia, and falah orientation.

Keywords: global value chain, halal supply chain, Islamic economics, falah, halal integrity

________________________________________

1. Pendahuluan

Globalisasi telah mengubah struktur industri dunia secara fundamental. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya fenomena global value chain (GVC)—suatu arsitektur produksi yang memungkinkan setiap tahap dalam rantai nilai sebuah produk dilakukan di berbagai negara sesuai keunggulan komparatif masing-masing. Definisi ringkas yang lazim digunakan dalam literatur adalah "jaringan produksi lintas negara di mana setiap tahap produksi dilakukan di lokasi yang paling efisien."

Namun, jika kerangka analitik yang digunakan adalah ekonomi Islam, maka efisiensi lokasi semata tidak memadai sebagai satu-satunya orientasi. Ekonomi Islam menempatkan tujuan aktivitas ekonomi bukan pada maksimalisasi keuntungan, melainkan pada pencapaian falah—kesejahteraan dunia dan akhirat yang menyenangkan Allah SWT—dengan seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi harus berjalan dalam batas-batas syariah.

Artikel ini hadir untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana konsep GVC direkonstruksi dan dioperasionalisasikan dalam bingkai ekonomi Islam? Pembahasan dilakukan melalui kajian literatur terhadap sumber-sumber konseptual dan empiris yang relevan, dengan tujuan menghasilkan sintesis prinsip-prinsip operasional "GVC menurut ekonomi Islam."

________________________________________

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Definisi Global Value Chain dalam Ekonomi Global

Dalam literatur ekonomi, globalisasi dipahami telah mengubah struktur industri menjadi integrasi global melalui global value chains (GVC), yakni aktivitas produksi yang tersebar lintas negara namun tetap terkoordinasi sebagai satu "rantai nilai" (Santika, 2022). GVC dipaparkan sebagai fenomena ketika aktivitas dalam rantai nilai—yang pada awalnya berada dalam satu negara atau industri—semakin tersebar ke beberapa negara sehingga "rantai nilai tersebut menjadi global" (Nurohman, 2018; Santika, 2022). Dalam konseptualisasi ini, rantai nilai komoditas mencakup seluruh kegiatan dari hulu hingga hilir—mulai dari desain/riset, input, produksi, hingga pemasaran, logistik, distribusi, dan dukungan kepada pelanggan akhir—yang diorganisasi dalam jaringan produksi-perdagangan global (Nurohman, 2018).

GVC juga dapat dijelaskan melalui dinamika fragmentasi produksi oleh perusahaan multinasional (MNC), di mana strategi integrasi global membuat proses produksi dan distribusi menjadi jaringan terpadu secara regional atau global, sementara unit-unit (cabang) perusahaan menjalankan sebagian tahapan produksi dan tidak ada satu unit pun yang memproduksi produk "dari awal sampai akhir" (Nasution, 2020). Dalam sudut pandang kebijakan perdagangan, GVC digambarkan sebagai jaringan produksi lintas negara tempat bahan baku, bagian, dan komponen diproduksi serta diperdagangkan di berbagai negara—alih-alih satu perusahaan membangun seluruh rantai nilainya sendiri—dan keterlibatan dalam GVC dipandang meningkatkan efisiensi produksi melalui hiperspesialisasi (Sayoga, 2022). Dengan demikian, definisi ringkas "jaringan produksi lintas negara di mana setiap tahap produksi dilakukan di lokasi yang paling efisien" selaras dengan penekanan GVC sebagai fragmentasi lintas negara yang didorong efisiensi dan spesialisasi, serta terkoordinasi dalam jaringan produksi global (Santika, 2022; Sayoga, 2022).

2.2 Titik Tekan Ekonomi Islam untuk Membaca GVC: Dari Efisiensi Menuju Falah, Etika, dan Kepatuhan Syariah

Dalam referensi yang ada, ekonomi Islam diposisikan bukan sekadar analisis positif, tetapi terkait kuat dengan nilai moral, etika, dan orientasi spiritual yang menutup celah pengabaian moral yang dikritik dalam ekonomi konvensional sekuler (Ma'rifat & Rahmawan, 2018). Dalam konteks "tren ekonomi era global," Kholis menekankan adanya kecenderungan agar aktivitas ekonomi pada era global semakin memperhatikan etika, serta bahwa jaringan/keterkaitan rantai nilai menjadi pola aktivitas ekonomi terbaik dalam "Ekonomi Baru" yang bersifat borderless (Ma'rifat & Rahmawan, 2018). Artinya, konsep "rantai nilai" dan "jaringan" yang menjadi basis GVC dipandang relevan sebagai bentuk organisasi ekonomi modern, namun tetap perlu dibaca melalui lensa etika (Ma'rifat & Rahmawan, 2018).

Kerangka tujuan ekonomi Islam dalam sumber-sumber ini juga secara eksplisit ditautkan pada orientasi ketuhanan. Ekonomi Islam dijelaskan mengedepankan Allah SWT sebagai puncak tujuan dengan mencari keridaan-Nya dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Secara lebih spesifik, paradigma tauhid dipaparkan sebagai fondasi yang mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi transaksi, serta menuntut kegiatan ekonomi berjalan dalam batas syariah demi mewujudkan falah—kesejahteraan yang ditujukan untuk menyenangkan Allah (Asri et al., 2022). Bahkan pada level konsep kesejahteraan, tujuan permintaan (demand) dalam Islam diarahkan pada kesejahteraan/kemenangan dunia dan akhirat (falah) dengan membedakan halal-haram dalam konsumsi (Kholis, 2008).

Implikasinya, jika GVC dalam ekonomi konvensional sering ditekankan sebagai arsitektur efisiensi lintas negara (Santika, 2022; Sayoga, 2022), maka GVC menurut ekonomi Islam—berdasarkan rujukan yang tersedia—logisnya berarti: GVC tetap dipahami sebagai jaringan produksi global, tetapi tata kelola, standar, dan tujuan penciptaan nilainya harus selaras dengan tauhid, syariah (halal-haram), serta etika—bukan efisiensi-biaya semata (Kholis, 2008; Ma'rifat & Rahmawan, 2018).

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Rekonstruksi Konsep: "GVC Menurut Ekonomi Islam" sebagai Global Halal Value Chain yang Menjaga Integritas Halal–Tayyib dan Etika Lintas Negara

3.1.1 GVC dalam Ekonomi Islam Menuntut "Integritas Halal" Sepanjang Rantai Pasok

Dalam sektor halal, persoalan utama bukan sekadar di mana produksi paling efisien, melainkan bagaimana status halal tetap "utuh" di seluruh proses rantai pasok (Kholis, 2011). Nasution menegaskan bahwa secara ideal semua pihak dalam rantai pasokan—dari hulu hingga hilir—memikul tanggung jawab individu maupun kolektif untuk melindungi produk halal dari kontaminasi nonhalal, baik yang disengaja maupun tidak, dan tujuan rantai pasok halal bukan hanya kepuasan pelanggan, melainkan menjaga keutuhan status halal sepanjang rantai pasok (Kholis, 2011). Perspektif ini menggeser fokus GVC dari sekadar optimasi lokasi produksi ke "pengendalian titik kritis" integritas halal ketika proses terfragmentasi lintas negara (Kholis, 2011; Nasution, 2020).

Kerangka ini konsisten dengan penekanan bahwa halal supply chain memerlukan kebijakan halal, desain khusus untuk mengontrol logistik halal, struktur jaringan rantai pasokan, dan sumber daya rantai pasokan (Bawafie et al., 2024; A. S. Nasution & Sihotang, 2022). Annisa menegaskan bahwa dalam halal supply chain, tujuan akhir tidak sekadar efisiensi biaya produksi, melainkan menjaga dan mempertahankan kehalalan produk sampai di tangan konsumen (A. S. Nasution & Sihotang, 2022). Dalam konteks lintas negara, Robbani menekankan bahwa produk, layanan, dan logistik halal harus mengikuti syariah; produk halal harus dipisahkan dari produk nonhalal sepanjang rantai pasokan—baik transportasi air, udara, maupun darat—untuk mencegah kontaminasi silang dengan zat haram, serta perlu memenuhi standar seperti GMP dan HACCP dan diperlakukan di bawah prinsip tayyib (Harisah & Rohmaniyah, 2022).

Dengan demikian, "GVC menurut ekonomi Islam" secara operasional dapat dipahami sebagai GVC yang—ketika memproduksi atau menjual barang dan jasa yang ditujukan untuk pasar Muslim atau klaim halal—harus dirancang sebagai global halal value chain: keterpecahan lintas negara tetap dimungkinkan (L. Z. Nasution, 2020), namun setiap node (input–produksi–logistik–pemasaran) harus menjamin pemisahan, pencegahan kontaminasi, dan kepatuhan proses sesuai syariah dan prinsip tayyib (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Kholis, 2011; A. S. Nasution & Sihotang, 2022).

3.1.2 GVC dalam Ekonomi Islam Menekankan Governance: Integrasi Kelembagaan, Standardisasi, Audit, dan Sertifikasi

GVC pada praktiknya membutuhkan koordinasi dan kontrol jaringan pembeli–pemasok global, serta dipengaruhi kebijakan dan rezim kelembagaan tempat rantai nilai beroperasi (Nurohman, 2018). Karena itu, ketika GVC dimaknai dalam ekonomi Islam, dimensi kelembagaan menjadi kunci untuk menjaga kepatuhan syariah lintas aktor dan lintas wilayah (Kholis, 2011; Triwiyono & Meirawan, 2017). Tantangan besar industri halal Indonesia antara lain rendahnya pemahaman pelaku—khususnya UMKM—tentang rantai pasokan halal dan belum adanya integritas hulu–hilir, sehingga agenda kebijakan penting diarahkan pada efektivitas kelembagaan untuk menjamin integritas rantai pasok industri halal melalui integrasi regulasi, kebijakan, proses, prosedur, dan hukum menuju kepatuhan syariah (Kholis, 2011). Sejalan dengan itu, Ma'Rifat dan Rahmawan menekankan bahwa standar halal digunakan dalam perancangan manajemen rantai pasok halal—misalnya mengacu pada Dokumen Jaminan Halal HAS 23000 LPPOM MUI—dan implementasi rantai pasok halal dipengaruhi kebijakan halal pemerintah serta kemampuan pelaku rantai pasok mengaplikasikannya (Bawafie et al., 2024).

Kerangka legal Indonesia juga ditekankan sebagai basis tata kelola: lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dipahami memberi penegasan urgensi halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga dikonsumsi, sebagai wujud perlindungan negara bagi konsumen (Triwiyono & Meirawan, 2017). Namun, evaluasi kebijakan menunjukkan adanya jeda antara Undang-Undang 2014 dan aturan pelaksana yang baru terbit pada 2019, sehingga kebijakan efektif berjalan sejak 2019 dan masih dinilai belum optimal dari sisi pemerataan/jangkauan lembaga pemeriksa halal, meski respons pemerintah dalam bantuan subsidi sertifikat halal dinilai baik (Mumfarida & Dzikrulloh, 2021). Dalam skala kawasan, harmonisasi dan penyelarasan standar halal lintas negara ASEAN juga dipandang strategis melalui standardisasi dan audit halal yang konsisten (Harisah & Rohmaniyah, 2022).

Maka, dalam bingkai "GVC menurut ekonomi Islam," governance tidak cukup berupa koordinasi komersial sebagaimana lazimnya GVC (Nurohman, 2018), melainkan harus mencakup penguatan institusi, standardisasi, audit, dan sertifikasi halal untuk mempertahankan integritas halal ketika produksi dan logistik tersebar lintas negara (Bawafie et al., 2024; Harisah & Rohmaniyah, 2022; Kholis, 2011; Mumfarida & Dzikrulloh, 2021). Sertifikasi halal juga diposisikan sebagai sarana membangun kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar lebih luas, serta bahkan dapat menjadi unique selling point yang menciptakan nilai tambah dan citra positif (Noer & Handayani, 2023).

3.1.3 GVC dalam Ekonomi Islam Mengikat Tujuan Nilai Tambah pada Keadilan, Transparansi, dan Larangan Praktik Non-Syariah

Konsep "rantai nilai" pada dasarnya terkait penciptaan nilai tambah melalui serangkaian aktivitas, dan analisis rantai nilai digunakan untuk mengidentifikasi tahapan yang dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus mengefisiensikan biaya (Nugraheni et al., 2022). Nasution dan Sihotang menegaskan analisis rantai nilai mencakup desain, sumber bahan baku, produksi, pemasaran, distribusi, dan penyampaian ke konsumen akhir, serta berfungsi mengidentifikasi tahap peningkatan nilai tambah dan efisiensi biaya untuk meningkatkan daya saing (Nugraheni et al., 2022). Namun, ekonomi Islam tidak berhenti pada "nilai tambah" sebagai profit semata, karena fondasi tauhid–keadilan dipaparkan sebagai basis tatanan ekonomi Islam (Asri et al., 2022).

Dimensi keadilan juga muncul dalam pembahasan distribusi nilai tambah di rantai pasok: Qashiratuttarafi dkk. menegaskan bahwa pemerataan nilai tambah/keuntungan di sepanjang rantai pasok harus adil dan disepakati seluruh pihak untuk menjaga kerja sama dan keberlangsungan rantai pasok (Hariyanto & Harahap, 2023). Asngari dkk. mengaitkan problem sistem kapitalistik dengan ketimpangan dan ketiadaan daya redistribusi, serta menekankan kebutuhan hijrah dari aktivitas ekonomi yang mengandung unsur ribawi, penipuan (tadlis), dan perjudian (maysir) menuju aktivitas halal–tayyib (Syarif & Adnan, 2019). Pada level etika perantara pasar, kajian tentang "calo" menilai praktik tersebut menjadi haram bila mengandung penipuan/manipulasi, bertentangan dengan kejujuran–keadilan–transparansi, dan memperoleh keuntungan tanpa memberikan nilai tambah yang setara dengan kompensasi yang diterima (Syofya, 2024).

Karena itu, "GVC menurut ekonomi Islam" dapat disintesiskan sebagai jaringan nilai global yang: (i) mengejar efisiensi lintas negara sebagaimana logika GVC (Santika, 2022; Sayoga, 2022), tetapi (ii) mengunci penciptaan dan distribusi nilai tambah pada prinsip keadilan, transparansi, integritas, serta penghindaran riba–tadlis–maysir dan praktik non-etis lainnya (Asri et al., 2022; Syarif & Adnan, 2019; Syofya, 2024), seraya (iii) menuntut kesepakatan yang adil antaraktor terkait pembagian manfaat agar rantai pasok berkelanjutan (Hariyanto & Harahap, 2023).

3.1.4 GVC dalam Ekonomi Islam Menempatkan Upgrading sebagai Agenda Kebijakan untuk Memperkuat Posisi Negara/UMKM dalam Koridor Syariah

Dalam studi rantai nilai global sektor pertanian negara berkembang, upgrading dipahami dicapai melalui kombinasi strategi peningkatan nilai tambah produk dan perbaikan tata kelola rantai, serta disimpulkan bahwa di era liberalisasi peran pemerintah seharusnya lebih terlihat karena pasar tidak selalu mencapai ekuilibrium optimal (Nurhayani et al., 2021). Perspektif ini selaras dengan agenda penguatan industri halal Indonesia yang menekankan penguatan kebijakan, integrasi hulu–hilir, dan efektivitas kelembagaan untuk menjamin integritas rantai pasok halal—yang pada gilirannya diproyeksikan meningkatkan daya saing wilayah karena melibatkan seluruh proses produksi-layanan dalam rantai pasok (Kholis, 2011).

Dalam sumber lain, penguatan ekosistem halal value chain juga diposisikan sebagai strategi pengembangan industri halal menuju era Society 5.0, dengan penekanan bahwa pengembangan dimulai dari input sampai outcome, serta melibatkan stakeholder (pemerintah, konsumen, industri, investor) sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan demand-supply (Arifudin et al., 2024). Kerangka kerja kebijakan ekonomi syariah Indonesia juga dinarasikan memiliki fokus penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai industri halal, peningkatan efektivitas kelembagaan, dan penguatan infrastruktur pendukung (Ibnu, 2023).

Sintesisnya, "GVC menurut ekonomi Islam" tidak hanya membaca GVC sebagai struktur produksi global (Santika, 2022; Sayoga, 2022), tetapi juga sebagai arena strategi upgrading yang memerlukan intervensi kebijakan dan penguatan ekosistem (institusi–infrastruktur–literasi pelaku) agar pelaku domestik tidak hanya menjadi pengguna input, melainkan mampu menguatkan nilai tambah dan posisi tawar dalam jaringan global—sekaligus menjaga kepatuhan syariah dan integritas halal (Ibnu, 2023; Kholis, 2011; Nurhayani et al., 2021).

3.2 Implikasi Praktis: Prinsip Operasional GVC yang Syariah-Compliant

Berdasarkan sintesis referensi di atas, perancangan "GVC menurut ekonomi Islam"—terutama untuk produk/jasa halal—dapat dirumuskan ke dalam prinsip-prinsip berikut.

Pertama, tujuan (teleologi) rantai nilai: falah dan keridaan Allah. Aktivitas ekonomi, termasuk produksi–distribusi lintas negara, diarahkan pada keridaan Allah dan falah, bukan sekadar maksimalisasi keuntungan (Kholis, 2008).

Kedua, kepatuhan halal–tayyib end-to-end. Semua aktor dari hulu sampai hilir wajib menjaga integritas halal dari kontaminasi nonhalal, dan logistik harus memisahkan halal–nonhalal serta mematuhi prinsip tayyib (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Kholis, 2011; A. S. Nasution & Sihotang, 2022).

Ketiga, tata kelola kelembagaan: standar, audit, sertifikasi, dan literasi pelaku. Penguatan kelembagaan diperlukan untuk integrasi hulu–hilir, standardisasi—misalnya rujukan dokumen jaminan halal—audit konsisten, serta pemerataan lembaga pemeriksa halal dan dukungan kebijakan (Bawafie et al., 2024; Harisah & Rohmaniyah, 2022; Kholis, 2011; Mumfarida & Dzikrulloh, 2021). Sertifikasi halal dapat menjadi instrumen kepercayaan dan nilai tambah dalam pemasaran global (Noer & Handayani, 2023).

Keempat, etika transaksi dan distribusi nilai tambah yang adil. Paradigma tauhid menuntut integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan (Asri et al., 2022), sementara distribusi nilai tambah sepanjang rantai pasok perlu adil dan disepakati untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi (Hariyanto & Harahap, 2023). Praktik perantara yang mengambil keuntungan tanpa nilai tambah atau mengandung penipuan/manipulasi dipandang bertentangan dengan prinsip etika Islam (Syarif & Adnan, 2019; Syofya, 2024).

Kelima, digitalisasi untuk traceability dan penguatan kepatuhan. Strategi penguatan halal value chain dalam kebijakan digital menekankan kebutuhan sistem informasi terintegrasi untuk traceability produk halal (Arifudin et al., 2024). Transformasi digital melalui blockchain juga dipandang berpeluang memudahkan proses sertifikasi halal dan mendukung penerapan rantai pasok produk halal, meski membutuhkan perbaikan sistem dan edukasi pelaku sebelum integrasi penuh (Saifuddin et al., 2022).

3.3 Nuansa Penting dalam Literatur: "Halal sebagai Identitas Agama" vs. "Halal sebagai Penanda Kualitas"

Terdapat nuansa penekanan yang tidak sepenuhnya identik di antara sumber. Di satu sisi, literatur Islamic marketing/branding menekankan bahwa bagi Muslim, branding—termasuk halal branding—tidak dapat dipisahkan dari iman dan harus mengikuti persyaratan otoritas untuk membangun kepercayaan konsumen (Herman et al., 2024). Di sisi lain, kajian tentang halal economy menyimpulkan bahwa latar belakang agama bukan faktor dominan pertumbuhan halal economy, melainkan kualitas produk menjadi tren perilaku konsumen, dan industri halal tumbuh juga di negara non-Muslim (Purwanti, 2023).

Nuansa ini penting bagi "GVC menurut ekonomi Islam": desain rantai nilai global perlu menjaga halal sebagai kepatuhan syariah—identitas normatif (Kholis, 2011; A. S. Nasution & Sihotang, 2022)—namun dalam kompetisi global juga perlu memperhatikan dimensi kualitas (tayyib, standar proses, dan mutu layanan) yang membuat produk halal kompetitif lintas segmen konsumen (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Purwanti, 2023).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan referensi yang tersedia, global value chain menurut ekonomi Islam dapat disintesiskan sebagai berikut.

Pertama, secara struktur, ia tetap merupakan jaringan aktivitas penciptaan nilai yang terfragmentasi lintas negara—desain–input–produksi–logistik–pemasaran–layanan—dan dikoordinasikan sebagai jaringan produksi global (L. Z. Nasution, 2020; Santika, 2022).

Kedua, secara normatif-operasional, ia harus dijalankan dalam kerangka tauhid, syariah, dan etika—berorientasi falah, menjaga integritas halal–tayyib sepanjang rantai, memperkuat governance melalui standar–audit–sertifikasi, serta menjamin keadilan/transparansi dan menghindari praktik non-syariah (Harisah & Rohmaniyah, 2022; Hariyanto & Harahap, 2023; Kholis, 2011; Mumfarida & Dzikrulloh, 2021; A. S. Nasution & Sihotang, 2022; Syofya, 2024).

Dengan demikian, definisi efisiensi lintas negara yang menjadi ciri GVC (Sayoga, 2022) tidak ditolak, tetapi "dibatasi dan diarahkan" agar efisiensi tersebut tidak mengorbankan kepatuhan syariah, integritas halal, serta tujuan etis-spiritual ekonomi Islam (Kholis, 2008, 2011; Ma'rifat & Rahmawan, 2018; A. S. Nasution & Sihotang, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arifudin, A., Rizqi, M. A. A., Saputra, D. A., Nizam, M. K., & Ilyasa, I. (2024). Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 156–168. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1216

Asri, S., Setiawan, H., & Krisnawansyah, Y. (2022). Kebijakan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat menghadapi global village. Menara Ilmu, 16(2). https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3796

Bawafie, A. A. A., Tompson, M. D., & Muin, R. (2024). Industri halal: Paradigma tauhid mewujudkan rantai nilai halal di Indonesia. Kinerja, 6(02), 398–405. https://doi.org/10.34005/kinerja.v6i02.3972

Harisah, H., & Rohmaniyah, W. (2022). Peran merger bank syariah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri halal. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(1), 97–110. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24611

Hariyanto, H., & Harahap, M. M. S. (2023). Pasar halal dan pemajuan produk umat Islam perspektif teori deprivasi: Studi kasus produk HNI-HPAI. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(6), 509–518. https://doi.org/10.56338/jks.v6i6.3657

Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka sistem aset digital pada infrastruktur blockchain yang sejalan dengan syariah Islam. JIPI: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika, 9(2), 768–781. https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.5431

Ibnu, M. (2023). Peningkatan (upgrading) rantai nilai sektor pertanian Indonesia: Kajian teori dan hasil-hasil empiris. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 19(1), 39–53. https://doi.org/10.20956/jsep.v19i1.21586

Kholis, N. (2008). Masa depan ekonomi Islam dalam arus tren ekonomi era global. Unisia, 31(68), 1–23. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art5

Kholis, N. (2011). Peluang dan tantangan institusi pendidikan ekonomi Islam dalam konteks tren ekonomi global. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 109–122. https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss1.art7

Ma'rifat, T. N., & Rahmawan, A. (2018). Pengembangan kerangka konseptual model rantai pasok halal pada komoditas daging ayam di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Pertanian Cemara, 15(2), 29–35. https://doi.org/10.24929/fp.v15i2.655

Mumfarida, M., & Dzikrulloh, D. (2021). Implementasi halal pada proses produksi bisnis pesantren (multicase studi). Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 1–20. https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i2.2147

Nasution, A. S., & Sihotang, M. K. (2022). Analisis pada UMKM Medan Marelan dalam ekosistem halal value chain. Journal of Sharia Economics, 3(2), 171–183. https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.2033

Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437

Noer, I., & Handayani, S. (2023). Jaringan rantai pasok kopi biji. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, 23(2), 262–271. https://doi.org/10.25181/jppt.v23i2.2762

Nugraheni, D. D., Oktyajati, N., & Widananto, H. (2022). Pemetaan dan analisis rantai nilai (value chain) produk batik pada sentra industri batik di Bayat, Klaten. Journal Industrial Engineering & Management (Just-Me), 3(1), 28–35. https://doi.org/10.47398/just-me.v3i1.727

Nurhayani, N., Akbar, M., Damayanti, D., Rahmatullah, & Syarigawir. (2021). Kewirausahaan di tengah revolusi industri 4.0: Teori dan konsep tinjauan ekonomi Islam. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1), 13–24. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.586

Nurohman, Y. A. (2018). Theoretical review: Teori merek halal. Among Makarti, 10(2). https://doi.org/10.52353/ama.v10i2.154

Purwanti, I. T. (2023). Potret industri halal fashion: Rantai nilai dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Kota Pekalongan. Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Bisnis, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.69503/econetica.v5i1.357

Saifuddin, S., Fathony, A., & Habibullah, M. (2022). The risk management e-bekal to improve services to students at Nurul Jadid Islamic Boarding School. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(6), 1721–1734. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i6.1444

Santika, A. (2022). Penyuluhan edukasi bermuamalah hasil perkebunan dalam ekonomi Islam di Desa Gunung Megang. Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 137–147. https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.33

Sayoga, A. A. H. E. (2022). Kajian rantai nilai agribisnis mete Kabupaten Wonogiri. Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal of Agribusiness Management), 10(2), 871. https://doi.org/10.24843/jma.2022.v10.i02.p12

Syarif, F., & Adnan, N. (2019). Pertumbuhan dan keberlanjutan konsep halal economy di era moderasi beragama. Jurnal Bimas Islam, 12(1), 93–122. https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97

Syofya, H. (2024). Menciptakan value added bagi ekonomi lokal dalam tinjauan model rantai blok dan konsep rantai nilai: Sebuah studi literatur. Journal on Education, 6(2), 12561–12576. https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.5113

Triwiyono, D. A., & Meirawan, D. (2017). Implementasi sistem informasi manajemen akademik berbasis teknologi informasi di sekolah dasar. Jurnal Administrasi Pendidikan, 10(1). https://doi.org/10.17509/jap.v17i1.6433