00968 - Koefisien Gini dalam Perspektif Ekonomi Islam: Ukuran Ketimpangan, Instrumen Redistribusi, dan Agenda Distribusi Berkeadilan

Gini Coefficient in the Perspective of Islamic Economics: Inequality Measurement, Redistribution Instruments, and the Agenda of Just Distribution

________________________________________

Abstrak

Koefisien Gini merupakan ukuran statistik ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lazim digunakan dalam studi ekonomi Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep koefisien Gini dalam kerangka normatif dan empiris ekonomi Islam, mencakup definisi, basis kurva Lorenz, relevansi prinsip keadilan distributif, serta peran instrumen syariah—zakat, infak/sedekah, wakaf, dan keuangan syariah—dalam memengaruhi tingkat ketimpangan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian ekonomi Islam, baik teoretis maupun empiris, di tingkat nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif sebagai agenda normatif yang berlandaskan prinsip QS Al-Hasyr: 7, dan koefisien Gini relevan sebagai indikator evaluatif atas efektivitas instrumen syariah. Namun, bukti empiris memperlihatkan hasil yang beragam: sebagian studi menemukan zakat dan integrasi keuangan komersial–sosial syariah berkontribusi menurunkan ketimpangan, sementara studi lain menunjukkan hasil tidak signifikan atau bahkan berlawanan arah bergantung pada konteks dan desain kebijakan. Simpulan artikel ini menegaskan bahwa penggunaan koefisien Gini paling kuat bila diperlakukan sebagai indikator evaluatif yang dibaca bersama prinsip distribusi berkeadilan, tata kelola instrumen syariah, serta indikator komplementer seperti Islamic Human Development Index (I-HDI).

Kata kunci: Koefisien Gini, Ekonomi Islam, Keadilan Distributif, Zakat, Keuangan Syariah, Ketimpangan Pendapatan

________________________________________

Abstract

The Gini coefficient is a statistical measure of income and wealth distribution inequality widely used in Islamic economic studies. This article aims to examine the concept of the Gini coefficient within the normative and empirical framework of Islamic economics, encompassing its definition, Lorenz curve basis, relevance to the principle of distributive justice, and the role of Islamic instruments—zakat, infaq/sadaqah, waqf, and Islamic finance—in influencing inequality levels. A systematic literature review method was employed, drawing on various theoretical and empirical Islamic economic studies at both national and international levels. The findings indicate that Islamic economics positions distributive justice as a normative agenda grounded in the principle of QS Al-Hasyr: 7, and that the Gini coefficient is relevant as an evaluative indicator of the effectiveness of Islamic instruments. However, empirical evidence reveals mixed results: some studies find that zakat and the integration of Islamic commercial–social finance contribute to reducing inequality, while others show insignificant or even contrary results depending on context and policy design. The article concludes that the Gini coefficient is most effectively employed as an evaluative indicator read alongside the principles of just distribution, Islamic instrument governance, and complementary measures such as the Islamic Human Development Index (I-HDI).

Keywords: Gini Coefficient, Islamic Economics, Distributive Justice, Zakat, Islamic Finance, Income Inequality

________________________________________

1. Pendahuluan: Ketimpangan dan Kebutuhan Pengukuran dalam Ekonomi Islam

Dalam literatur ekonomi syariah kontemporer, ketimpangan distribusi pendapatan/kekayaan dipandang sebagai persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi yang penting, sehingga memerlukan ukuran statistik yang dapat menggambarkan tingkat ketidakmerataan secara agregat (Amin, 2023; Juliana et al., 2018; Rahmiyanti, 2018; Waluyo, 2017). Sejumlah kajian menempatkan keadilan (al-'adl) dan pemerataan/distribusi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan ekonomi Islam; pertumbuhan tidak dipandang sebagai capaian yang berdiri sendiri tanpa memperhatikan bagaimana hasilnya terdistribusi (Juliana et al., 2018; Jurnal, 2020; Rahmiyanti, 2018; Waluyo, 2017). Dalam konteks ini, koefisien (atau rasio) Gini lazim digunakan sebagai indikator/proxy ketimpangan pendapatan dalam berbagai studi ekonomi Islam, baik lintas negara maupun di Indonesia (Asrari & Wau, 2023; Lestari & Auwalin, 2022; Prastowo & Putriani, 2022; Widodo, 2019).

________________________________________

2. Koefisien Gini: Definisi, Rentang, dan Basis Kurva Lorenz

2.1 Definisi dan Interpretasi Nilai

Koefisien Gini didefinisikan sebagai ukuran agregat ketimpangan distribusi (sering dipakai untuk pendapatan maupun kekayaan), dengan rentang nilai 0 sampai 1, di mana 0 berarti pemerataan sempurna dan 1 berarti ketimpangan sempurna (Amin, 2023; Azwar et al., 2022; Barata, 2019; Prastowo & Putriani, 2022; Rahmawati, 2011; Setyaningsih et al., 2019). Sejumlah referensi menegaskan interpretasi praktisnya: semakin besar nilai Gini, semakin besar ketimpangan; sebaliknya semakin kecil nilainya, semakin merata distribusi (Amin, 2023; Muttaqin & Safitri, 2020; Rahmawati, 2011; Setyaningsih et al., 2019). Definisi rentang dan interpretasi ini juga digunakan dalam penelitian-penelitian ekonomi Islam yang menjadikan Gini sebagai indikator utama ketimpangan, misalnya studi perbankan/keuangan syariah dan filantropi Islam (Ibrahim & Indra, 2021; Prastowo, 2018; Prastowo & Putriani, 2022; Widodo, 2019).

2.2 Kurva Lorenz dan Cara Konseptual Memperoleh Gini

Koefisien Gini secara konseptual terkait dengan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran/pendapatan kumulatif yang membandingkan distribusi aktual suatu variabel (misalnya pendapatan) terhadap distribusi seragam (uniform) (Idayanti, 2018; Setyaningsih et al., 2019). Salah satu rujukan menjelaskan koefisien Gini sebagai rasio luas area: area di antara garis diagonal (garis pemerataan sempurna) dan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas setengah bidang tempat kurva Lorenz berada (Syamsuddin, 2022). Penjelasan berbasis kurva Lorenz ini juga konsisten dengan paparan bahwa Gini "berbasis" pada Lorenz curve dan garis kesetaraan sempurna (Al-Roubaie, 2022; Barata, 2019; Setyaningsih et al., 2019).

2.3 Kategori Tingkat Ketimpangan (Opsional untuk Pembacaan Kebijakan)

Beberapa rujukan memberikan klasifikasi kategorikal untuk memudahkan interpretasi kebijakan. Misalnya, salah satu sumber menyajikan rentang "ketidakmerataan rendah/sedang/tinggi" dengan batas-batas numerik tertentu (Syamsuddin, 2022), dan ada pula rujukan yang mengkategorikan ketimpangan rendah/sedang/tinggi dengan ambang yang berbeda dalam konteks studi distribusi bantuan (Eni & Razak, 2022). Variasi ambang ini menunjukkan bahwa kategori—berbeda dari definisi 0–1 yang konsisten—dapat bersifat kontekstual antarpenelitian (Eni & Razak, 2022; Syamsuddin, 2022).

________________________________________

3. Koefisien Gini dalam Kerangka Normatif Ekonomi Islam: Keadilan, Distribusi, dan Larangan Konsentrasi Kekayaan

3.1 Keadilan Distributif sebagai Orientasi

Literatur ekonomi Islam yang berorientasi keadilan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar peningkatan barang dan jasa, melainkan harus disertai realisasi keadilan dan pemerataan (Juliana et al., 2018; Rahmiyanti, 2018; Waluyo, 2017). Karena itu, ukuran ketimpangan seperti koefisien Gini relevan sebagai alat bantu untuk menilai sejauh mana distribusi hasil pembangunan menyimpang dari prinsip pemerataan/keadilan yang ditekankan (Amin, 2023; Rahmiyanti, 2018; Waluyo, 2017). Sejalan dengan itu, ada literatur yang menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, problem distribusi memiliki posisi sentral—bukan hanya persoalan produksi/pertumbuhan—karena terkait langsung dengan dimensi sosial-politik kesejahteraan (Nasim, 2018; Rahmawati, 2011; Waluyo, 2017).

3.2 QS Al-Hasyr: 7 dan Prinsip "Agar Harta Tidak Beredar di Kalangan Kaya Saja"

Sejumlah rujukan mengaitkan agenda pemerataan dan pencegahan konsentrasi kekayaan dengan landasan normatif Al-Qur'an, khususnya prinsip bahwa harta tidak seharusnya hanya beredar di antara golongan kaya (Ali et al., 2021; Fauziana et al., 2022; Fitri et al., 2021; Haris, 2020; Waluyo, 2017). Dalam studi kebijakan fiskal Islam, distribusi yang adil diposisikan untuk menghilangkan kesenjangan kekayaan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari falsafah nilai Islam (Waluyo, 2017), dengan rujukan eksplisit bahwa upaya menghindari "gap" distribusi dan penumpukan kekayaan adalah mandat normatif (Fitri et al., 2021; Haris, 2020). Karena koefisien Gini secara definisional mengukur ketidakmerataan distribusi, maka dari perspektif ini, Gini dapat dipakai sebagai indikator operasional untuk memantau sejauh mana masyarakat bergerak menuju distribusi yang lebih sejalan dengan prinsip tersebut (Haris, 2020; Rahmawati, 2011; Waluyo, 2017).

3.3 Ekonomi Islam Tidak Menuntut Penyamaan Total, tetapi Menekan "Gap"

Salah satu rujukan menegaskan bahwa Islam tidak menjadikan kesetaraan pendapatan total sebagai tujuan akhir, melainkan berupaya menghilangkan kesenjangan (income gap) dan mendorong keseimbangan distribusi (Haris, 2020). Argumen yang sejalan juga muncul dalam kajian pembangunan ekonomi Islam yang menekankan perbaikan kondisi agar individu dapat memperoleh kecukupan kebutuhan tanpa memaksa semua individu berada pada tingkat ekonomi yang sama (Rahmiyanti, 2018; Syamsuddin, 2022). Implikasinya, koefisien Gini tidak harus "nol", tetapi diharapkan menurun ketika instrumen-instrumen syariah berjalan efektif dalam mengurangi kesenjangan (Haris, 2020; Syamsuddin, 2022; Waluyo, 2017).

________________________________________

4. Instrumen Ekonomi Islam yang Relevan bagi Perbaikan Koefisien Gini: Zakat, Infak/Sedekah, Wakaf, dan Kebijakan Fiskal

4.1 Zakat sebagai Mekanisme Redistribusi (Social Finance)

Berbagai kajian menempatkan zakat sebagai instrumen distribusi/redistribusi yang dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan melalui transfer dari kelompok mampu kepada kelompok membutuhkan (Fitri et al., 2021; Muttaqin & Safitri, 2020; Syarifuddin & Sahidin, 2021; Waluyo, 2017). Dalam kerangka makro, zakat disebut memiliki implikasi ekonomi seperti distribusi pendapatan dan jaminan sosial (Ayyubi, 2021), dan secara konseptual dipakai untuk mencegah penumpukan kekayaan serta memperbaiki distribusi (Al-Roubaie, 2022; Widodo, 2019). Bahkan, salah satu studi mengaitkan zakat dengan gagasan pajak progresif; rujukan tersebut menyebut ambang "2.5 percent" dalam diskusi zakat kontemporer serta mengaitkannya dengan pencegahan akumulasi kekayaan (Widodo, 2019).

4.2 Bukti Empiris tentang Zakat dan Ketimpangan: Hasil yang Beragam

Temuan empiris dalam referensi yang tersedia tidak sepenuhnya seragam. Beberapa studi menemukan zakat/filantropi Islam berkontribusi pada penurunan ketimpangan atau berkinerja baik dalam mengatasi ketimpangan dalam berbagai spesifikasi model (Ayyubi, 2021; Muttaqin & Safitri, 2020; Widodo, 2019). Studi lain juga menyatakan bahwa filantropi Islam (ZIS) dapat menjadi salah satu upaya mempersempit rasio Gini di tengah pertumbuhan ekonomi (Efendi & Arifin, 2019), dan kajian lintas-ASEAN menempatkan filantropi (diukur sebagai donasi kemanusiaan) sebagai pemoderasi negatif terhadap dampak bencana pada ketimpangan yang diukur dengan Gini index (Azhar et al., 2022).

Namun demikian, terdapat studi panel di 34 provinsi Indonesia yang menemukan bahwa distribusi zakat (diproyeksikan melalui Indeks Kesejahteraan BAZNAS) tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Gini rasio dalam periode yang diteliti (Lestari & Auwalin, 2022). Di level daerah, studi Aceh menemukan penyaluran zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (diukur dengan Gini rasio) meskipun berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Fitri et al., 2021); ini mengindikasikan kemungkinan bahwa desain/targeting penyaluran atau dinamika ekonomi lokal dapat menghasilkan arah hubungan yang tidak selalu "menurunkan Gini" (Fitri et al., 2021).

Variasi temuan tersebut konsisten dengan literatur yang menekankan bahwa efektivitas instrumen syariah bergantung pada desain kelembagaan, efektivitas penghimpunan-penyaluran, dan konteks ekonomi (Ayyubi, 2021; Efendi & Arifin, 2019; Fitri et al., 2021; Lestari & Auwalin, 2022).

4.3 Infak/Sedekah dan Instrumen Sosial Lain

Studi nasional tentang zakat dan infak menemukan keduanya berpengaruh signifikan terhadap Gini rasio, dengan penekanan bahwa instrumen-instrumen tersebut dapat menjadi alat pemerataan distribusi pendapatan (Muttaqin & Safitri, 2020). Namun, riset lain menyatakan bahwa infak-sedekah dan CSR tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan ketimpangan sosial, sementara zakat berpengaruh—yang menunjukkan perbedaan efektivitas antarinstrumen sosial bergantung pada perilaku masyarakat dan tata kelola distribusinya (Ayyubi, 2021).

4.4 Wakaf dan Perluasan Peran Redistribusi

Sejumlah rujukan menempatkan wakaf sebagai bagian dari perangkat redistribusi dan pemberdayaan dalam ekonomi Islam, sering kali dibahas bersama zakat dan sedekah (Al-Roubaie, 2022). Terdapat pula kajian konseptual yang menekankan bahwa integrasi zakat–wakaf dapat diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan (Ali et al., 2021), serta literatur yang menempatkan wakaf dalam kerangka filantropi Islam yang dapat mendukung pemerataan kesejahteraan (Al-Roubaie, 2022; Syarifuddin & Sahidin, 2021).

4.5 Kebijakan Fiskal Islam: Fokus Distribusi

Kajian kebijakan fiskal perspektif Islam menekankan bahwa kebijakan publik perlu lebih berfokus pada pemerataan distribusi untuk menjamin keadilan dan menekan jurang kaya–miskin (Waluyo, 2017). Dalam kerangka ini, Gini dapat diposisikan sebagai indikator evaluasi atas efektivitas instrumen fiskal Islam—misalnya optimalisasi penghimpunan, modernisasi pengelolaan, serta integrasi kebijakan fiskal konvensional dan Islam—dalam mengurangi disparitas (Muttaqin & Safitri, 2020; Waluyo, 2017).

________________________________________

5. Perbankan/Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, dan Koefisien Gini: Temuan yang Juga Campuran

5.1 Inklusi Keuangan Perbankan Syariah: Hubungan Negatif dengan Ketimpangan (Sebagian Studi)

Salah satu penelitian di 33 provinsi Indonesia (2014–2016) menemukan bahwa inklusi keuangan pada perbankan syariah memiliki hubungan negatif signifikan dengan indeks Gini, sehingga diposisikan berkontribusi menurunkan ketimpangan pendapatan (Prastowo, 2018). Studi lain yang membahas inklusi keuangan dan perbankan syariah juga menempatkan semangat inklusi sebagai selaras dengan tujuan ajaran Islam tentang keadilan sosial dan distribusi sumber daya antara kaya dan miskin (Prastowo & Putriani, 2019), sekaligus merekomendasikan penguatan program pengentasan kemiskinan dan perluasan akses layanan perbankan syariah untuk meminimalkan ketimpangan (Prastowo & Putriani, 2019).

5.2 Kedalaman Keuangan Syariah dan Ketimpangan: Temuan Positif (Bertentangan)

Berbeda dari temuan di atas, studi spasial (2010–2018) menemukan bahwa Islamic Regional Financial Depth (rasio pembiayaan terhadap PDRB) memiliki efek langsung positif dan signifikan terhadap ketimpangan yang direpresentasikan oleh Gini index, dan juga memiliki efek tidak langsung (spillover) yang positif (Prastowo & Putriani, 2022). Penulis merekomendasikan perluasan pembiayaan ke usaha kecil-menengah agar pengembangan perbankan syariah lebih mendukung pemerataan (Prastowo & Putriani, 2022)—yang mengimplikasikan bahwa ekspansi keuangan syariah yang tidak inklusif dapat berasosiasi dengan kenaikan ketimpangan (Prastowo & Putriani, 2022).

5.3 Struktur Akad/Pembiayaan dan Keadilan Distribusi

Temuan yang lebih "mekanistik" muncul dalam studi yang menyatakan peningkatan disparitas dipengaruhi oleh penyaluran pembiayaan yang didominasi sektor konsumtif seperti murabahah dibanding pembiayaan berbasis bagi hasil (Syawaluddin, 2022). Sementara itu, studi Malaysia yang menguji berbagai kontrak pembiayaan syariah terhadap indeks Gini menunjukkan bahwa sebagian kontrak memiliki hubungan negatif jangka panjang dengan Gini (diinterpretasikan lebih mendukung pemerataan), tetapi musharakah dan ijarah menunjukkan hubungan positif jangka panjang dalam praktik yang diamati, diduga karena praktiknya cenderung diperlakukan seperti instrumen utang dan lebih menguntungkan sektor perbankan (Othman et al., 2021). Kedua studi ini sama-sama mengarah pada isu bahwa desain dan praktik kontrak dapat menentukan apakah keuangan syariah mendukung atau justru melemahkan pemerataan (Othman et al., 2021; Syawaluddin, 2022).

5.4 Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial (Zakat): Bukti Penurunan Ketimpangan

Salah satu studi Indonesia menegaskan bahwa pembiayaan komersial syariah saja tidak cukup efektif secara statistik untuk mengatasi ketimpangan, sedangkan social finance (zakat) berkinerja baik; dan ketika keduanya diintegrasikan, terdapat penurunan ketimpangan pendapatan yang signifikan (Widodo, 2019). Klaim integrasi ini memperkuat argumen kebijakan bahwa kanal komersial perbankan syariah memerlukan "pasangan" instrumen redistribusi (zakat dan sejenisnya) agar tujuan pemerataan lebih tercapai (Al-Roubaie, 2022; Waluyo, 2017; Widodo, 2019).

________________________________________

6. Keterbatasan Koefisien Gini dan Implikasi bagi Evaluasi Kebijakan Islam

6.1 Keterbatasan Statistik (Sensitivitas) dan Relevansinya

Salah satu rujukan menyoroti keterbatasan koefisien Gini: meskipun memenuhi prinsip transfer Pigou–Dalton (ketika terjadi transfer dari kaya ke miskin, ukuran ketimpangan seharusnya turun), Gini dinilai memiliki masalah sensitivitas karena tidak mampu mengeksplor sensitivitas pada tingkat pendapatan tertentu secara spesifik, dengan sensitivitas yang bergantung pada jumlah orang di seluruh tingkat pendapatan (Widodo, 2019). Implikasi praktisnya, dalam evaluasi kebijakan distribusi berbasis syariah (misalnya zakat produktif vs. konsumtif), Gini dapat menjadi indikator awal, tetapi tidak selalu menangkap perubahan ketimpangan pada segmen tertentu secara rinci (Lestari & Auwalin, 2022; Muttaqin & Safitri, 2020; Widodo, 2019).

6.2 Nuansa Pengukuran di Indonesia: "Pendapatan" vs. "Pengeluaran/Konsumsi"

Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi menggunakan data survei sosial ekonomi nasional dan menempatkan Gini sebagai ukuran ketimpangan (sering diperlakukan sebagai proksi ketimpangan pendapatan) (Widodo, 2019), sedangkan literatur lain mengingatkan bahwa Gini Indonesia sering berbasis disparitas konsumsi/pengeluaran, dan penyesuaian konsumsi ke pendapatan dapat memengaruhi estimasi ketimpangan (Iskandar, 2018). Nuansa ini penting karena ekonomi Islam menekankan keadilan distribusi harta/pendapatan; namun indikator yang tersedia sering merupakan ukuran berbasis pengeluaran sehingga interpretasi kebijakan perlu hati-hati (Iskandar, 2018; Widodo, 2019), khususnya ketika mengaitkan perubahan Gini dengan intervensi zakat/keuangan syariah (Fitri et al., 2021; Lestari & Auwalin, 2022; Muttaqin & Safitri, 2020).

________________________________________

7. Indikator Komplementer dalam Ekonomi Islam: I-HDI dan Peran Gini di Dalamnya

Sebagian literatur menyatakan bahwa ukuran pembangunan konvensional dinilai belum sepenuhnya merefleksikan keadilan sosial dan kesejahteraan menurut perspektif Islam, sehingga dikembangkan ukuran seperti Islamic Human Development Index (I-HDI) (Dalimunthe & Imsar, 2023; Hasbi et al., 2023). Dalam kerangka konseptual I-HDI, Gini index (GI) bahkan dipakai sebagai komponen dalam Material Welfare Index, yang menegaskan bahwa ketimpangan material tetap diperhitungkan tetapi dilengkapi dimensi non-material (sejalan dengan maqāṣid al-sharī'ah) (Hasbi et al., 2023). Dengan demikian, dari sudut pandang pengukuran, koefisien Gini diposisikan bukan sebagai satu-satunya indikator kesejahteraan, melainkan bagian dari ukuran yang lebih komprehensif dalam evaluasi pembangunan Islam (Dalimunthe & Imsar, 2023; Hasbi et al., 2023).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, koefisien Gini dipahami dalam ekonomi Islam sebagai ukuran statistik ketimpangan (0–1) berbasis kurva Lorenz yang berguna untuk membaca ketidakmerataan distribusi (Amin, 2023; Azwar et al., 2022; Barata, 2019; Prastowo & Putriani, 2022; Setyaningsih et al., 2019), dan relevan karena ekonomi Islam menempatkan keadilan distributif serta pencegahan konsentrasi kekayaan sebagai agenda normatif—antara lain dihubungkan dengan prinsip QS Al-Hasyr: 7 (Ali et al., 2021; Fitri et al., 2021; Haris, 2020; Waluyo, 2017). Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa efektivitas instrumen Islam—zakat, infak/sedekah, wakaf, serta perbankan/keuangan syariah—terhadap penurunan Gini bervariasi antarconteks dan desain kebijakan: mulai dari temuan penurunan ketimpangan melalui zakat atau integrasi social–commercial finance (Muttaqin & Safitri, 2020; Widodo, 2019) hingga temuan tidak signifikan atau bahkan arah positif pada kasus tertentu (Fitri et al., 2021; Lestari & Auwalin, 2022; Prastowo & Putriani, 2022). Karena itu, penggunaan koefisien Gini dalam perspektif ekonomi Islam paling kuat bila diperlakukan sebagai indikator evaluatif yang harus dibaca bersama prinsip distribusi berkeadilan, kualitas tata kelola instrumen syariah, serta—bila perlu—indikator komplementer seperti I-HDI yang memasukkan dimensi material dan non-material (Hasbi et al., 2023; Waluyo, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ali, K. M., Kassim, S., Jannah, M., & Ali, Z. M. (2021). Enhancing The Role of Zakat and Waqf on Social Forestry Program in Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 1–26. https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6657

Al-Roubaie, A. (2022). Islamic Social Finance and Global Inequalities: The Case of COVID-19. Tafhim Ikim Journal of Islam and the Contemporary World, 15(2), 1–26. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no2.1

Amin, D. (2023). Pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia (perspektif ekonomi syariah). Amal Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1). https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474

Asrari, Z., & Wau, T. (2023). Macroeconomics, sharia, and economic inequality in The Organization of Islamic Cooperation (OIC): An empirical study. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 10(3), 203–219. https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp203-219

Ayyubi, R. T. A. (2021). Pengaruh distribusi zakat, infaq, sedekah dan CSR terhadap penurunan ketimpangan sosial. Islamic Economics Journal, 7(2), 135. https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6538

Azhar, T., Majid, M. S. Abd., Sartiyah, S., & Dawood, T. C. (2022). Impact of disaster on economic performance of ASEAN-9: Does philanthropy help? Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 23(1), 21–34. https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.12593

Azwar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2022). Islamic financial development and income inequality in Indonesia. International Journal of Islamic Business Ethics, 7(2), 108. https://doi.org/10.30659/ijibe.7.2.108-124

Barata, A. (2019). Strengthening national economic growth and equitable income through sharia digital economy in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(1), 145–168. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1053

Dalimunthe, A. H., & Imsar, I. (2023). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) di Indonesia. Cakrawala Repositori Imwi, 6(1), 118–132. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.198

Efendi, M., & Arifin, F. (2019). Islamic philantrophy development in digital era: New strategy of fund raising and supervision program. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 7(1), 129. https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i1.5287

Eni, S., & Razak, S. (2022). Analisis tingkat kesenjangan bantuan langsung tunai (BLT) dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat muslim di pedesaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah), 2(1), 1–10. https://doi.org/10.30863/akunsyah.v2i1.3059

Fauziana, H., Wardhana, A. K., & Rusgianto, S. (2022). The effect of education, income, unemployment, and poverty toward the Gini Ratio in member of OIC Countries. Daengku Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2(2), 181–191. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku874

Fitri, C. D., Maulana, H., & Safitri, A. (2021). Analisis pengaruh penyaluran zakat terhadap ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2007–2017. Ekobis Syariah, 2(2), 45. https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10033

Haris, G. (2020). The application of dynamic zakat percentage by Yusuf al-Qaradawy on the professional zakat in Indonesian BAZNAS. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(2), 299. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.922

Hasbi, M. Z. N., Munajat, M., & Qoyum, A. (2023). A conceptual framework of the Islamic Human Development Index (I-HDI) and its relationship with Maqāṣid Al-Sharī'ah. Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(2), 258–273. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i2.10910

Ibrahim, M. Y., & Indra, I. (2021). An empirical analysis of Islamic banking (IBs) contribution to Indonesia's inclusive growth. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 4(SI). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i0.10342

Idayanti, R. (2018). Distribusi zakat fitrah pada masyarakat miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 2(1), 45. https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110

Iskandar, I. (2018). Islamic economics as a new current of economic development in Indonesia. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2), 150. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.150-158

Juliana, J., Marlina, R., Saadillah, R., & Mariam, S. (2018). Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perspektif politik ekonomi Islam. Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 120–131. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3824

Jurnal. (2020). Sistem ekonomi Islam sarana menuju keadilan sosial. Jurnal Cendekia Jaya, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i1.61

Lestari, N. P., & Auwalin, I. (2022). Zakat and income inequality in Indonesia: Panel data analysis in 34 provinces. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(6), 898–912. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp898-912

Muttaqin, A. A., & Safitri, A. (2020). Analisis pengaruh zakat dan infak terhadap tingkat kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan dan Gini rasio di Indonesia tahun 2007–2018. Al-Tijary, 6(1), 51–61. https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2416

Nasim, A. (2018). Sistem dan politik ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 1(1), 8–16. https://doi.org/10.47076/jkpis.v1i1.8

Othman, A. H. A., Soualhi, Y., & Kassim, S. (2021). Do Islamic banking financial instruments achieve equitable income and wealth distribution? Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 1(2), 48–81. https://doi.org/10.52747/aqujie.1.2.70

Prastowo, P. (2018). Analisis regional keuangan inklusi perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 4(1), 51–57. https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art6

Prastowo, P., & Putriani, D. (2019). Income inequality and regional index of financial inclusion for Islamic bank in Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 11(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.8380

Prastowo, P., & Putriani, D. (2022). Spatial analysis on the impact of Islamic regional financial depth on income inequality in Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 152–166. https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss2.art1

Rahmawati, Y. (2011). Refleksi sistem distribusi syariah pada lembaga zakat dan wakaf dalam perekonomian Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2498

Rahmiyanti, D. (2018). Implementasi keadilan dalam pembangunan ekonomi Islam. Al-Buhuts, 14(02), 53–68. https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892

Setyaningsih, P., Aziz, R. M., & Hadiyati, P. (2019). Analysis of Ziswaf, production index and sharia stock index on economic growth. Jurnal Pasar Modal dan Bisnis, 1(2), 221–242. https://doi.org/10.37194/jpmb.v1i2.32

Syamsuddin, S. (2022). Strategi pembangunan dalam ekonomi Islam: Menelusuri pemikiran filosofis Musa Asy'arie. Jurnal Ilmiah Ekonomika & Sains, 3(2), 30–42. https://doi.org/10.54066/jiesa.v3i2.274

Syarifuddin, M. S., & Sahidin, A. (2021). Filantropi Islam menjawab problem kesenjangan ekonomi umat. Jurnal Penelitian Medan Agama, 12(2), 101. https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11506

Syawaluddin, S. (2022). Islamic banking and its contribution toward disparity income in Indonesia. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 263. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.5647

Waluyo, A. (2017). Kebijakan fiskal dan upaya mengatasi disparitas ekonomi perspektif Islam. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 17(1), 19. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.19-38

Widodo, A. (2019). The role of integrated Islamic commercial and social finance in reducing income inequality in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(2), 263–286. https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1063