00963 - Valuta Asing (Foreign Exchange) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Fikih Muamalah, Regulasi, dan Etika Transaksi

Abstract

This article examines the concept of foreign exchange (valuta asing/valas) from the perspective of Islamic economics, focusing on its fiqh muamalah framework, sharia principles, regulatory context, and ethical dimensions. Using a literature study approach, this article synthesizes various academic sources on the concept of al-ṣarf (currency exchange) in Islamic jurisprudence, its permissibility conditions, and its application in Indonesian Islamic financial institutions. The results show that foreign exchange in Islamic economics is understood as foreign currency needed for payment and conversion in international transactions. The applicable fiqh framework is al-sharf, which is permissible in principle as long as it meets the main conditions: conducted on a spot/cash basis, based on mutual consent (ridha), following value provisions (tamāthul for the same currency; prevailing exchange rate for different currencies), and containing no elements of riba or speculation. In the Indonesian context, DSN-MUI Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 serves as an important reference that limits permissible practices primarily to spot transactions, while prohibiting forms such as swap and option, with more nuanced discussion on forward transactions. At the ethical and sharia objectives level, the literature emphasizes real-sector orientation and the prohibition of speculation as principles safeguarding maslahah, while speculative online forex trading practices are widely assessed as containing gharar/maisir/riba and are therefore rejected.

Keywords: foreign exchange; al-sharf; Islamic economics; fiqh muamalah; DSN-MUI fatwa; hedging syariah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep valuta asing (foreign exchange/valas) dari perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada kerangka fikih muamalah, prinsip-prinsip syariah, konteks regulasi, dan dimensi etika transaksi. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, artikel ini mensintesis berbagai sumber akademik mengenai konsep al-ṣarf (pertukaran mata uang) dalam fikih Islam, syarat-syarat kebolehannya, serta penerapannya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa valuta asing dalam ekonomi Islam dipahami sebagai mata uang luar negeri yang diperlukan untuk pembayaran dan konversi dalam transaksi internasional. Kerangka fikih yang berlaku adalah al-sharf, yang pada prinsipnya mubah selama memenuhi syarat-syarat utama: dilakukan tunai/spot, atas dasar kerelaan (ridha), mengikuti ketentuan nilai (tamāthul untuk mata uang yang sejenis; kurs saat transaksi untuk yang berbeda), serta tidak mengandung unsur riba maupun spekulasi. Dalam konteks Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 menjadi rujukan penting yang membatasi praktik yang dibolehkan terutama pada transaksi spot, dengan larangan terhadap bentuk-bentuk seperti swap dan option, serta diskusi yang lebih bernuansa pada forward. Pada tataran etika dan tujuan syariah, literatur menegaskan orientasi sektor riil dan larangan spekulasi sebagai prinsip penjaga kemaslahatan, sementara praktik forex online yang spekulatif banyak dinilai mengandung gharar/maisir/riba sehingga ditolak.

Kata Kunci: valuta asing; al-sharf; ekonomi Islam; fikih muamalah; fatwa DSN-MUI; hedging syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi dan meningkatnya intensitas perdagangan antarnegara menjadikan valuta asing (foreign exchange/valas) sebagai instrumen yang tidak dapat dihindari dalam sistem keuangan modern. Setiap transaksi lintas batas yang melibatkan perbedaan mata uang meniscayakan adanya mekanisme konversi yang efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dan pelaku ekonomi Islam dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodasi kebutuhan pertukaran valuta asing tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir.

Kajian mengenai valuta asing dalam bingkai ekonomi Islam telah berkembang secara signifikan, terutama seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan berbagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Perdebatan akademik dan regulatif terfokus pada pertanyaan mendasar: bentuk-bentuk transaksi valas manakah yang selaras dengan prinsip syariah, dan di manakah batas antara pertukaran yang dibolehkan dengan spekulasi yang dilarang?

Artikel ini hadir untuk mensintesis dan merapikan pemahaman konseptual mengenai valuta asing dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan literatur akademik yang tersedia, mencakup dimensi terminologi fikih, prinsip-prinsip syariah yang berlaku, ragam bentuk transaksi dan status hukumnya, etika muamalah, serta praktik pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi komprehensif bagi akademisi, praktisi perbankan syariah, dan pemangku kebijakan dalam memahami kerangka normatif transaksi valuta asing menurut Islam.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan kajian akademik yang membahas valuta asing, al-sharf, dan transaksi devisa dalam perspektif ekonomi Islam dan fikih muamalah, terutama yang diterbitkan dalam konteks akademik Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengklasifikasikan pembahasan ke dalam beberapa tema utama: pengertian dan relevansi valuta asing, terminologi fikih, prinsip-prinsip syariah, ragam bentuk transaksi dan status hukumnya, etika transaksi, serta praktik pada lembaga keuangan syariah. Seluruh sumber yang dirujuk dicantumkan secara lengkap dan tidak mengalami perubahan substansial dari sumber aslinya.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Valuta Asing dan Relevansinya dalam Transaksi Internasional

Dalam literatur ekonomi Islam Indonesia, valuta asing (foreign exchange/valas) dipahami sebagai mata uang luar negeri—misalnya dolar AS, poundsterling, ringgit, dan lain-lain—yang dibutuhkan ketika terjadi perdagangan internasional antarnegara, karena masing-masing negara memerlukan alat bayar lintas batas yang dalam praktik perdagangan disebut devisa (Suryani, 2013). Kebutuhan konversi mata uang dalam perdagangan internasional tersebut memunculkan permintaan dan penawaran valuta asing yang kemudian menjadi basis lahirnya transaksi valas di pasar valuta asing (Fadhli et al., 2023; Suryani, 2013).

Sejalan dengan itu, pasar valuta asing dijelaskan sebagai suatu "tempat/sistem" di mana individu, perusahaan, dan bank melakukan transaksi internasional dengan membeli (demand) dan menjual/menyediakan (supply) valuta asing (Inayah & Soemitra, 2022). Dengan demikian, dalam konteks mata uang asing yang digunakan dalam transaksi internasional, valas berfungsi terutama sebagai instrumen pembayaran dan konversi untuk memenuhi kebutuhan transaksi lintas negara (Inayah & Soemitra, 2022; Suryani, 2013).

3.2 Terminologi Fikih Muamalah: Al-Ṣarf sebagai Kerangka Transaksi Valas

Dalam fikih muamalah, transaksi pertukaran mata uang diklasifikasikan sebagai al-ṣarf (al-sharf), yakni jual beli/pertukaran uang dengan uang (Ghozali, 2003; Suryani, 2013). Al-sharf juga dipaparkan secara aplikatif sebagai pertukaran antarmata uang yang berbeda—misalnya rupiah dengan dolar, dolar dengan yen—dan dapat melibatkan uang kartal maupun bentuk nontunai tertentu, misalnya transfer, dalam praktik pertukaran (Ghozali, 2003).

Karena itu, beberapa tulisan menekankan bahwa dalam perspektif Islam istilah yang lebih tepat adalah "pertukaran valuta asing" (bukan "jual beli" dalam makna komoditisasi uang), meskipun dalam praktik regulasi-fatwa Indonesia istilah "jual beli valuta asing" masih digunakan secara umum (Sahrani et al., 2023). Penekanan ini terkait dengan pandangan bahwa uang/valuta pada dasarnya adalah alat bayar, bukan komoditas yang diperdagangkan untuk tujuan spekulatif (Ibrahim, 2021; Sahrani et al., 2023).

3.3 Prinsip-Prinsip Syariah yang Membatasi dan Membolehkan Transaksi Valuta Asing

3.3.1 Kebolehan Dasar Al-Sharf dan Syarat Umum

Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa praktik al-sharf pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dilakukan atas dasar kerelaan/kesepakatan para pihak dan secara tunai (spot) (Fadhli et al., 2023; Suryani, 2013). Kebolehan ini juga dinyatakan dengan syarat tidak ada unsur riba, misalnya tidak boleh ada "tambahan" pada pertukaran barang ribawi yang sejenis—dalam analogi klasik seperti emas dengan emas atau perak dengan perak (Fadhli et al., 2023; Suryani, 2013). Literatur lain merumuskan kebolehan transaksi valas dengan menekankan bahwa pertukaran harus cash (yadan bi yadin) dan tidak untuk spekulasi (Fadhli et al., 2023; Gunawan & Barlinti, 2022).

3.3.2 Ketentuan Kesetaraan Nilai (Tamāthul) dan Penggunaan Kurs saat Transaksi

Ketentuan syariah juga membedakan pertukaran mata uang sejenis dan berbeda jenis. Jika pertukaran dilakukan dalam mata uang yang sama, maka nilainya harus sama (al-tamāthul) dan dilakukan tunai (Gunawan & Barlinti, 2022; Suryani & Fathoni, 2017). Jika mata uang yang dipertukarkan berbeda jenis, maka transaksi harus dilakukan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dan tetap dilakukan tunai (Gunawan & Barlinti, 2022; Suryani & Fathoni, 2017). Formulasi ini muncul secara konsisten dalam beberapa tulisan yang mengaitkan ketentuan tersebut dengan upaya menghindari riba dan ketidakadilan dalam pertukaran (Fadhli et al., 2023; Gunawan & Barlinti, 2022; Suryani & Fathoni, 2017).

3.3.3 Larangan Spekulasi dan Pembatasan pada Kebutuhan Sektor Riil (Maslahah/Maqāṣid)

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa al-sharf tidak boleh menjadi instrumen spekulasi, karena spekulasi dipandang menyalahi tujuan uang sebagai alat tukar dan dapat merusak perekonomian (Pratiwi et al., 2023; Yanti, 2022). Dalam pendekatan maṣlaḥah mursalah, larangan spekulasi pada transaksi valuta asing ditegaskan, dan pertukaran mata uang dinilai hanya dibenarkan ketika terkait kebutuhan sektor riil, yaitu transaksi barang/jasa (Gunarsa, 2019; Yanti, 2022).

Argumen serupa juga muncul dalam pembahasan ekonomi syariah yang menekankan bahwa uang tidak boleh dijadikan komoditas, dan transaksi valas dibenarkan bila untuk kebutuhan riil seperti impor barang, belanja, atau pembayaran jasa di luar negeri; sementara penggunaan untuk spekulasi dinilai menimbulkan dampak negatif (Ibrahim, 2021; Isti'anah & Dofiri, 2021). Dengan demikian, batas "kebutuhan" (hājah) dan orientasi sektor riil diposisikan sebagai parameter penting untuk menjaga transaksi al-sharf tetap selaras dengan kemaslahatan (Isti'anah & Dofiri, 2021; Yanti, 2022).

3.4 Ragam Bentuk Transaksi Valas dan Status Hukumnya

3.4.1 Klasifikasi Bentuk Transaksi: Spot, Forward, Swap, Option

Literatur yang membahas pasar valas umumnya menguraikan beberapa bentuk transaksi: spot, forward, swap, dan option (Fadhli et al., 2023; Gunawan & Barlinti, 2022; Suryani & Fathoni, 2017). Beberapa kajian fikih di Indonesia mengadopsi klasifikasi ini untuk menilai kepatuhan syariah masing-masing bentuk transaksi (Fadhli et al., 2023; Gunawan & Barlinti, 2022; Suryani & Fathoni, 2017).

3.4.2 Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan Garis Besar Ketentuannya

Dalam konteks Indonesia, pembahasan transaksi valas sering dirujukkan pada Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-sharf) (Dedi, 2023; Gunawan & Barlinti, 2022). Sejumlah artikel menyatakan bahwa fatwa tersebut menegaskan tidak semua jenis transaksi valas dibenarkan; praktik yang diterima adalah yang memenuhi prinsip tunai/spot dan menghindari unsur terlarang seperti riba dan spekulasi (Dedi, 2023; Gunawan & Barlinti, 2022; Suryani & Fathoni, 2017).

3.4.3 Status Hukum Per Jenis Transaksi

Banyak rujukan menyatakan bahwa transaksi spot dibolehkan, sedangkan forward, swap, dan option dilarang/haram karena mengandung unsur yang dipersoalkan syariah—misalnya tidak tunai dan/atau memuat unsur spekulasi/maisir atau riba (Dedi, 2023; Fadhli et al., 2023; Gunawan & Barlinti, 2022; Suryani & Fathoni, 2017). Studi kasus pada layanan bank syariah juga melaporkan bahwa layanan pertukaran valuta asing di suatu cabang bank syariah menggunakan akad al-sharf dan hanya memperbolehkan spot, sementara forward, swap, dan option tidak diperbolehkan, dengan rujukan eksplisit pada fatwa DSN tersebut (Dedi, 2023).

Namun, terdapat nuansa penting: kajian tentang hedging menyebut bahwa Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 membolehkan transaksi valas yang tidak bertentangan dengan syariah hanya pada transaksi spot dan "forward agreement" untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil ḥājah) (Mawaddah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian literatur membedakan antara larangan forward dalam praktik spekulatif versus forward agreement yang diposisikan sebagai kebutuhan manajemen risiko, meskipun instrumen derivatif (forward/swap/option) tetap dinyatakan diperdebatkan di kalangan ulama/pakar karena tuntutan bebas dari maisir, gharar, dan riba (Mawaddah et al., 2024).

Selain itu, pembahasan relevansi fatwa di era digital mencatat penjelasan teknis bahwa transaksi spot dipahami sebagai transaksi yang penyelesaiannya cepat, dan dalam kurun waktu dua hari dianggap sah karena aspek penyelesaian yang tidak bisa dihindari (Avif et al., 2020). Dengan demikian, sekalipun "spot" menjadi bentuk yang paling kuat diterima, detail implementasi—misalnya aspek waktu penyelesaian—juga dibahas sebagai bagian dari 'urf dan kebutuhan operasional (Avif et al., 2020; Mawaddah et al., 2024).

3.5 Etika Pertukaran Valas (Adab/Akhlak Muamalah) dalam Ekonomi Islam

Kajian etika fikih ṣarf menekankan bahwa pertukaran valas seharusnya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan tidak menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan yang mendorong gelembung ekonomi (bubble economy), terutama dalam konteks pasar derivatif (Pratiwi et al., 2023). Kritik terhadap spekulasi juga muncul dalam pembahasan krisis dan perilaku spekulan yang menjadikan uang (alat tukar) sebagai komoditas demi keuntungan sebesar-besarnya (Fadhli et al., 2023).

Sejalan dengan itu, pembahasan maṣlaḥah mursalah menempatkan larangan spekulasi valuta asing sebagai bagian dari mekanisme kemaslahatan ekonomi—di samping isu lain seperti mekanisme pasar dan larangan dumping—dan kembali menegaskan pembolehan pertukaran mata uang hanya pada sektor riil (Gunarsa, 2019; Yanti, 2022). Dalam sintesis, etika muamalah pada valas mengarahkan transaksi agar tetap berada pada fungsi asal uang sebagai alat bayar dan menghindari motivasi spekulatif yang dipandang merusak kemaslahatan (Ibrahim, 2021; Isti'anah & Dofiri, 2021; Pratiwi et al., 2023).

3.6 Valas dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah dan Manajemen Risiko (Hedging Syariah)

3.6.1 Keterlibatan Perbankan Syariah dalam Pasar Valas dan Tuntutan Kepatuhan Syariah

Literatur menyatakan bahwa perbankan syariah, khususnya bank yang berstatus devisa, tidak dapat menghindarkan diri dari kebutuhan layanan valas; karena itu bank harus memiliki sistem operasional transaksi valuta asing yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Sahrani et al., 2023). Studi empiris pada sebuah cabang bank syariah menunjukkan layanan pertukaran valas menggunakan akad al-sharf bagi individu maupun badan usaha dan dinilai sesuai prinsip syariah karena memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI (Dedi, 2023).

Selain itu, beberapa tulisan tentang produk/jasa perbankan syariah memasukkan sharf (jual beli/pertukaran valuta asing) sebagai salah satu jenis jasa yang disediakan bank syariah (Abadi et al., 2020; Sarmedi, 2021). Dengan demikian, al-sharf diposisikan bukan hanya sebagai konsep fikih, tetapi juga sebagai layanan praktis yang harus didesain dengan batas-batas syariah (Abadi et al., 2020; Dedi, 2023; Sarmedi, 2021).

3.6.2 Hedging Syariah atas Risiko Nilai Tukar: Tujuan, Kontroversi Instrumen, dan Kerangka Regulasi

Pembahasan Islamic hedging menegaskan bahwa lindung nilai digunakan untuk mengurangi risiko pergerakan harga dan mata uang, terutama pada kontrak pertukaran valas dalam transaksi/perdagangan internasional seperti pembayaran impor dan penerimaan ekspor (Mawaddah et al., 2024). Akan tetapi, karena praktik hedging konvensional sering menggunakan instrumen derivatif (forward, swap, option), maka kesesuaiannya dengan syariah dipandang problematis dan menjadi bahan perdebatan; aktivitas ekonomi harus bebas dari maisir, gharar, dan riba (Mawaddah et al., 2024).

Studi yang menelaah penerapan hedging syariah dalam perbankan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/2/PBI/2016, dengan kesimpulan bahwa paparan risiko nilai tukar mendorong perlunya lindung nilai untuk mitigasi risiko berdasarkan prinsip syariah (Farida, 2021). Dengan demikian, manajemen risiko nilai tukar dalam ekonomi Islam dibingkai sebagai kebutuhan (hājah) yang harus ditempuh tanpa melanggar larangan syariah (Farida, 2021; Mawaddah et al., 2024).

3.7 Persoalan Syariah pada Forex Trading Online dan Transaksi Nonriil

Sejumlah karya yang mengkaji forex online trading menyimpulkan bahwa praktik ini bermasalah secara syariah, terutama ketika karakter transaksinya menyerupai perdagangan berjangka dan spekulatif, tidak ada penyerahan langsung, serta mengandung unsur yang dilarang seperti gharar dan maysir (Anshori, 2024; Hasan, 2020). Artikel lain secara tegas menilai online forex trading haram karena dipandang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta mengandung unsur gharar, maisir, riba, dan spekulasi yang melanggar ketentuan al-sharf (Umar, 2022).

Kajian yang secara spesifik menyoroti isu syariah trading forex individu juga menandai problem seperti ketiadaan qabd, adanya riba, perjudian, dan qard, yang dinilai cukup untuk melarang perdagangan forex individu meskipun ada klaim "forex Islam" tertentu (Suhartono & Nurwahida, 2021). Sintesis dari literatur ini memperlihatkan garis demarkasi yang kuat: pertukaran valas untuk kebutuhan transaksi riil—spot, tunai, jelas—cenderung diterima, sedangkan bentuk-bentuk trading valas yang dominan spekulatif, berjangka, atau tidak memenuhi ketentuan serah-terima dan kepastian cenderung ditolak (Anshori, 2024; Gunawan & Barlinti, 2022; Suhartono & Nurwahida, 2021).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap berbagai rujukan yang tersedia, valuta asing dalam ekonomi Islam dipahami sebagai mata uang luar negeri yang diperlukan untuk pembayaran dan konversi dalam transaksi internasional sehingga memunculkan pasar dan aktivitas pertukaran mata uang (Inayah & Soemitra, 2022; Suryani, 2013). Kerangka fikih yang digunakan adalah al-sharf, yaitu pertukaran uang dengan uang, yang pada prinsipnya mubah bila memenuhi syarat-syarat utama: dilakukan tunai/spot, atas dasar ridha, mengikuti ketentuan nilai (tamāthul untuk yang sejenis; kurs saat transaksi untuk yang berbeda), dan tidak mengandung riba maupun spekulasi (Gunawan & Barlinti, 2022; Sahrani et al., 2023; Suryani, 2013; Suryani & Fathoni, 2017).

Dalam konteks Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 menjadi rujukan penting yang—menurut banyak kajian—membatasi praktik yang dibolehkan terutama pada spot, dengan larangan terhadap bentuk-bentuk seperti swap dan option, serta diskusi yang lebih bernuansa pada forward antara pelarangan spekulatif versus forward agreement untuk kebutuhan yang tak terhindarkan (Avif et al., 2020; Dedi, 2023; Gunawan & Barlinti, 2022). Pada tataran etika dan tujuan syariah, literatur menegaskan orientasi kebutuhan dan sektor riil serta larangan spekulasi sebagai prinsip penjaga kemaslahatan, sementara praktik forex online yang spekulatif banyak dinilai mengandung gharar/maisir/riba sehingga ditolak (Anshori, 2024; Isti'anah & Dofiri, 2021; Pratiwi et al., 2023; Suhartono & Nurwahida, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abadi, M. T., Mubarok, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi Islamic Social Reporting Index sebagai indikator akuntabilitas sosial bank syariah. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 1–25. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3813

Anshori, M. H. (2024). Analisis laporan keuangan terhadap pergerakan harga saham pada perusahaan sub sektor perbankan syariah dalam Bursa Efek Indonesia 2020–2021. Jurnal Studi Islam dan Sosial, 7(1), 52–72. https://doi.org/10.61941/iklila.v7i1.180

Avif, M. S., Hayatudin, A., & Adam, P. (2020). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) terhadap jasa penukaran uang. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 70. https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19532

Dedi, M. (2023). Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) di era digital. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 5(1), 25–39. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i1.6532

Fadhli, M., Syah, M. I., & Anes, M. R. (2023). Financial management related to fiqh muamalah in Bengkalis City. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 4(4). https://doi.org/10.53697/emak.v4i4.1452

Farida, A. (2021). Analisis mekanisme jual beli mata uang (al-sharf) menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. Malia (Terakreditasi), 12(2), 137–150. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659

Ghozali, M. Y. (2003). Pemerataan pendapatan dalam perspektif Islam. Al Qalam, 20(96), 5. https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i96.649

Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak berjangka komoditas emas sebagai instrumen transaksi derivatif dalam kajian hukum ekonomi syariah. Undang: Jurnal Hukum, 2(1), 95–117. https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.95-117

Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). Pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid shariah. Palar: Pakuan Law Review, 8(1), 473–485. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5119

Hasan, A. (2020). Dampak pengurangan nol mata uang terhadap ekonomi masyarakat perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(2), 467–492. https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.467-492

Ibrahim, Y. (2021). Jual beli valuta asing dalam perspektif fiqh muamalah. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, 10(2), 173–191. https://doi.org/10.47766/syarah.v10i2.213

Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih muamalah uang dan lembaga keuangan: Studi literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2966. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777

Isti'anah, I., & Dofiri, D. (2021). Encourage national economic growth melalui penerapan kebijakan Sukuk Negara (SBSN). Investi: Jurnal Investasi Islam, 2(02), 265–286. https://doi.org/10.32806/investi.v2i02.139

Mawaddah, R. Z., Widyaningtias, A., & Amaroh, S. (2024). Jiose: Journal of Indonesian Sharia Economics, 3(1). https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1

Pratiwi, D. N., Setiyowati, A., SM, A. Y., & Nuzula, R. F. (2023). Implementasi produk investasi Sukuk Ritel SR 017 pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya. MJSE, 12(1), 23–32. https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.6500

Sahrani, Nasir, N. A., & Tauhid, L. (2023). Konsep nilai tukar uang perspektif ekonomi Islam. Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 1–7. https://doi.org/10.35905/balanca.v4i2.4702

Sarmedi, S. (2021). Jual beli valuta asing dalam perspektif hukum Islam. El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(2), 93. https://doi.org/10.35194/.v1i2.1840

Suhartono, S., & Nurwahida, N. (2021). Transaksi mata uang asing (al-sharf) dalam perspektif Islam pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(1), 34. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19674

Suryani, S. (2013). Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(2), 253–268. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.253-268

Suryani, S., & Fathoni, M. A. (2017). Lindung nilai (hedging) perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 11(2), 351–372. https://doi.org/10.18326/infsl3.v11i2.351-372

Umar, J. (2022). Telaah transaksi Go-Food dalam perspektif akuntansi syariah (Studi kasus User & Kantor Go-Jek Gorontalo). Akasyah: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah, 1(1), 30–38. https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.364

Yanti, N. (2022). Konsep mashlahah mursalah perspektif ekonomi Islam. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 312. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832