00962 - Foreign Direct Investment dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah dan Prinsip Investasi Syariah

ABSTRACT

Foreign Direct Investment (FDI) in the Perspective of Islamic Economics: A Study Based on Maqāṣid al-Sharī'ah and Islamic Investment Principles

This article examines Foreign Direct Investment (FDI) from the perspective of Islamic economics through a conceptual extrapolation approach drawn from Islamic investment principles, maqāṣid al-sharī'ah, and sharia governance frameworks. Available literature indicates that Islamic economic and financial discourse places shariah compliance and the achievement of maqāṣid al-sharī'ah as the primary normative framework for assessing whether an economic activity—including investment—can be justified as "Islamic." Since FDI does not appear in existing literature as a specific jurisprudential category, this article formulates an Islamic perspective on FDI by synthesizing principles from Islamic capital market literature, Islamic banking, sharia governance, and maqāṣid-based performance evaluation. The findings indicate that FDI aligned with Islamic economics must fulfill the following criteria: (1) freedom from riba, gharar, maysir, prohibited objects, and injustice; (2) orientation toward risk-sharing and profit-sharing with a real-sector linkage; (3) the presence of sharia governance mechanisms; and (4) evaluation of social and environmental impact based on maqāṣid indicators rather than merely financial profitability. Empirical evidence confirms that FDI flows are positively and significantly related to the return of Islamic stock indices in ASEAN countries, reinforcing the urgency of directing FDI toward the realization of justice and public welfare (maslahah) as the fundamental objective of Islamic investment.

Keywords: Foreign Direct Investment, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Shariah Compliance, Islamic Investment Principles, Sharia Governance

________________________________________

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji Foreign Direct Investment (FDI) dari perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan ekstrapolasi konseptual yang bersumber dari prinsip investasi syariah, maqāṣid al-sharī'ah, dan kerangka tata kelola syariah. Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa diskursus ekonomi dan keuangan Islam menempatkan kepatuhan syariah serta pencapaian maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka normatif utama dalam menilai apakah suatu aktivitas ekonomi—termasuk investasi—dapat dibenarkan secara Islami. Karena FDI tidak muncul dalam literatur sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri, artikel ini memformulasikan perspektif Islam terhadap FDI melalui sintesis prinsip pasar modal syariah, perbankan syariah, tata kelola syariah, dan pengukuran kinerja berbasis maqāṣid. Temuan menunjukkan bahwa FDI yang selaras dengan ekonomi Islam harus memenuhi kriteria: (1) bebas dari riba, gharar, maysir, objek haram, dan kezaliman; (2) berorientasi pada risk-sharing dan profit-sharing dengan keterkaitan sektor riil; (3) dilengkapi mekanisme tata kelola syariah; serta (4) dievaluasi dampak sosial-lingkungannya melalui indikator maqāṣid, bukan sekadar profitabilitas finansial. Secara empiris, arus FDI terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap return indeks saham syariah di negara-negara ASEAN, sehingga memperkuat urgensi untuk mengarahkan FDI pada realisasi keadilan dan kesejahteraan publik (maslahah) sebagai tujuan fundamental investasi Islam.

Kata Kunci: Investasi Asing Langsung, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Kepatuhan Syariah, Prinsip Investasi Syariah, Tata Kelola Syariah

________________________________________

________________________________________

1. PENDAHULUAN: MENGAPA FDI PERLU DIBAHAS DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM

Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa diskursus ekonomi dan keuangan Islam menempatkan kepatuhan syariah (shariah compliance) dan pencapaian tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) sebagai kerangka normatif utama untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi—termasuk investasi—dapat dibenarkan dan dinilai "Islami" (Faqihuddin, 2019; Soemitra et al., 2021; Syarifah et al., 2022). Pada saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia lebih banyak membahas prinsip investasi syariah, tata kelola syariah, serta pengukuran kinerja berbasis maqāṣid—khususnya di perbankan dan pasar modal syariah—daripada memberikan pembahasan fikih yang spesifik tentang Foreign Direct Investment (FDI) sebagai kategori hukum tersendiri (Soemitra, 2016; Soemitra et al., 2021; Syarifah et al., 2022).

Dalam korpus referensi yang tersedia, FDI muncul terutama sebagai variabel empiris yang dikaitkan dengan kinerja return indeks saham syariah di negara-negara ASEAN (Fitriyanto et al., 2021), sehingga pembahasan "FDI menurut ekonomi Islam" perlu disusun melalui ekstrapolasi konseptual dari prinsip investasi syariah, maqāṣid, dan tata kelola syariah yang memang dibahas secara eksplisit oleh berbagai referensi (Alwi et al., 2022; Faqihuddin, 2019; Soemitra, 2016).

Dengan demikian, tulisan ini memformulasikan perspektif ekonomi Islam terhadap investasi kepemilikan usaha oleh investor asing secara langsung (FDI) sebagai: (i) aktivitas investasi riil yang harus tunduk pada prinsip larangan dan etika syariah; (ii) aktivitas yang harus diarahkan pada realisasi maqāṣid; dan (iii) aktivitas yang memerlukan tata kelola dan pengawasan syariah agar tidak terjebak pada kepatuhan yang semata legalistik (Rini, 2019; Soemitra, 2016; Soemitra et al., 2021).

________________________________________

2. LANDASAN NORMATIF EKONOMI ISLAM UNTUK MENILAI FDI

2.1 Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Orientasi Tujuan (Teleologi) Investasi

Sejumlah referensi menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah dipahami sebagai tujuan dan objektif syariah untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan menolak kerusakan atau kerugian (mafsadah) dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan (Muhammad & Yuningsih, 2020; Wijaya et al., 2023). Kerangka maqāṣid juga sering dijelaskan melalui lima perlindungan dasar yang dikenal sebagai al-kulliyyāt al-khams, yakni menjaga agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl) (Kusumadewi et al., 2022; Muhammad & Yuningsih, 2020; Rahmi et al., 2024). Dalam konteks inilah, instrumen dan praktik keuangan serta investasi syariah dipahami bukan hanya sebagai penghindaran unsur terlarang, tetapi juga sebagai sarana mencapai kemaslahatan publik dan keadilan (Muhammad & Yuningsih, 2020; Soemitra, 2016; Syibly, 2015).

Di bidang pengukuran kinerja lembaga keuangan, beberapa rujukan menampilkan konseptualisasi maqāṣid Abu Zahrah menjadi tiga tujuan: mendidik individu (tahdhīb al-fard), menegakkan keadilan (iqāmah al-'adl), dan mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan (jalb al-maṣlaḥah) (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018; Wardiwiyono, 2020). Formulasi ini menjadi dasar penting karena memberikan "bahasa operasional" untuk menilai apakah aktivitas keuangan hanya mengejar profit atau juga memenuhi mandat sosial-etik syariah (Mifrahi & Fakhrunnas, 2018; Syarifah et al., 2022; Wardiwiyono, 2020).

Implikasi untuk FDI: jika FDI dipahami sebagai investasi kepemilikan usaha, maka penilaiannya menurut ekonomi Islam semestinya tidak berhenti pada legalitas kontraktual, tetapi pada kontribusinya terhadap keadilan dan kesejahteraan (maslahah) serta perlindungan harta secara halal (ḥifẓ al-māl) yang menjadi bagian dari maqāṣid (Muhammad & Yuningsih, 2020; Soemitra, 2016; Syibly, 2015).

2.2 Prinsip-Prinsip Investasi dan Keuangan Syariah yang Relevan untuk FDI

Sumber yang secara eksplisit membahas prinsip pasar modal syariah menyatakan bahwa prinsip utama syariah dalam operasi pasar modal dan investasi mencakup: larangan bunga (interest), larangan ketidakpastian kontraktual (contractual uncertainty), komitmen pada risk-sharing dan profit-sharing, promosi investasi etis yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta asset-backing (Soemitra, 2016). Di literatur perbankan syariah, prinsip pembeda juga sering dirumuskan sebagai penghindaran riba dan penggantian orientasi pinjam-meminjam berbunga dengan perdagangan dan investasi berbasis bagi hasil (Abubakar & Handayani, 2018; Hamid et al., 2016). Selain itu, beberapa referensi mengenai tata kelola dan kepatuhan syariah menekankan bahwa transaksi harus terbebas dari unsur yang diharamkan, seperti riba, maysir, gharar, objek haram, serta praktik zalim dan ketidakadilan (Alwi et al., 2022; Faqihuddin, 2019).

Implikasi untuk FDI: prinsip-prinsip tersebut memberi parameter normatif bahwa FDI sebagai investasi kepemilikan usaha dapat dinilai selaras dengan ekonomi Islam apabila: (i) struktur pembiayaan dan pendapatan investasi tidak bertumpu pada bunga atau riba; (ii) risiko dan hasil dikelola secara adil; (iii) aktivitas usaha tidak berada pada sektor atau objek yang dilarang syariah; dan (iv) terdapat keterkaitan dengan aset atau aktivitas riil, bukan sekadar rekayasa finansial (Alwi et al., 2022; Faqihuddin, 2019; Soemitra, 2016).

________________________________________

3. KRITERIA FDI YANG SELARAS SYARIAH MENURUT KERANGKA EKONOMI ISLAM

3.1 Shariah Screening atas Sektor dan Aktivitas Usaha serta Cara Memperoleh Laba

Literatur perbankan syariah dan green banking menegaskan bahwa prinsip syariah mencakup larangan riba, larangan investasi pada aktivitas haram, serta keadilan dalam transaksi (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Prinsip transaksi bisnis syariah juga ditegaskan harus bebas dari riba, maysir, gharar, objek haram, dan kezaliman (Alwi et al., 2022). Dengan demikian, FDI yang berupa kepemilikan usaha menurut ekonomi Islam harus dinilai dari dua sisi: (a) objek atau aktivitas usaha, yakni halal-haram dan dampak kezaliman; dan (b) mekanisme penghasilan, yakni apakah mengandung riba, ketidakadilan, atau ketidakpastian yang dilarang (Alwi et al., 2022; Faqihuddin, 2019; Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Kerangka maqāṣid memperkuat argumen ini dengan menempatkan syariah sebagai alat untuk mengamankan manfaat (benefits) dan mencegah atau menyingkirkan kerugian atau cedera syariah (Muhammad & Yuningsih, 2020). Karena itu, pengujian FDI tidak hanya pada persoalan "apakah kontraknya sah," tetapi juga "apakah investasi itu membawa maslahah dan menghindari mafsadah" (Muhammad & Yuningsih, 2020; Wijaya et al., 2023).

3.2 Struktur Kontrak dan Distribusi Risiko serta Hasil: Preferensi pada Risk-Sharing dan Profit-Sharing

Prinsip pasar modal syariah menekankan risk-sharing dan profit-sharing sebagai pilar utama investasi syariah (Soemitra, 2016). Literatur keuangan syariah tentang keadilan sosial juga menegaskan bahwa Islam melarang riba serta mendorong masyarakat yang dibangun di atas kejujuran dan keadilan; dan pada level praktik, konsep keadilan dalam keuangan syariah dapat dilihat pada mudharabah dan musyarakah (profit and loss sharing) (Syibly, 2015). Pada sisi perbankan syariah, praktik juga "didorong" untuk menghindari riba dan mengembangkan aktivitas investasi berbasis bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Hamid et al., 2016).

Referensi yang memetakan akad-akad fikih muamalah dalam praktik perbankan menyebutkan musyarakah sebagai "kongsi/partnership" dan mudharabah sebagai "bagi hasil," di samping akad jual-beli dan akad lainnya (Alwi et al., 2022). Literatur mikrofinans syariah juga menyebut musyarakah sebagai salah satu kontrak utama di samping murabahah dan qard al-hasan (Thaidi et al., 2022). Hal ini memberi landasan bahwa bentuk kepemilikan usaha bersama—yang merupakan substansi FDI pada joint venture—memiliki kedekatan konseptual dengan akad-akad kemitraan syariah seperti musyarakah yang berorientasi berbagi risiko dan hasil (Alwi et al., 2022; Soemitra, 2016; Syibly, 2015).

3.3 Tata Kelola Syariah (Sharia Governance) sebagai Prasyarat Pengendalian Moral Hazard dan Kepatuhan

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah ciri utama lembaga keuangan syariah dan merupakan kewajiban dalam operasional bank syariah (Rini, 2019; Suretno, 2020). Literatur tentang Islamic Corporate Governance (ICG) menekankan bahwa implementasi ICG di perbankan syariah dikaitkan dengan kerangka hukum dan regulasi, serta tercermin melalui pembentukan Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah/DPS) dan mekanisme kepatuhan syariah (Rini, 2019). Literatur lain menegaskan pentingnya tata kelola syariah untuk menjaga reputasi dan kepercayaan serta memastikan produk dan operasional bebas dari unsur terlarang seperti riba, maysir, gharar, objek haram, dan kezaliman (Faqihuddin, 2019; Rini, 2019). Dalam konteks globalisasi, perbedaan desain tata kelola Islam dibandingkan konvensional—terutama pada shariah compliance—dipandang sebagai strategi untuk mewaspadai moral hazard, problem agensi, dan asimetri informasi (Sukardi, 2013).

Implikasi untuk FDI: ketika FDI masuk melalui kemitraan dengan institusi keuangan syariah atau melalui pembiayaan atau struktur investasi yang mengklaim "syariah," maka ekonomi Islam—sebagaimana dibahas dalam literatur perbankan syariah—menuntut adanya perangkat tata kelola syariah berupa DPS, dokumentasi, dan transparansi untuk memastikan substansi transaksi tetap sesuai maqāṣid, bukan sekadar kosmetik kontrak (Faqihuddin, 2019; Rini, 2019; Sukardi, 2013). Hal ini koheren dengan kritik bahwa kepatuhan minimal atau kepatuhan yang legalistik dianggap tidak memadai bila maqāṣid diabaikan (Soemitra, 2016; Syarifah et al., 2022).

________________________________________

4. KERANGKA EVALUASI FDI BERBASIS MAQĀṢID: DARI PRINSIP NORMATIF KE INDIKATOR KINERJA

4.1 Mengapa Indikator Berbasis Maqāṣid Diperlukan (Bukan Sekadar Profitabilitas)

Beberapa tinjauan literatur menegaskan adanya kritik bahwa lembaga keuangan syariah sering dinilai terlalu berorientasi pada keuntungan finansial dan pengembangan layanan yang legalistik, sehingga mengabaikan maqāṣid al-sharī'ah (Soemitra et al., 2021). Literatur pasar modal syariah juga mencatat kritik bahwa inovasi instrumen dapat "mendistorsi" visi keadilan dan kesetaraan jika terlalu mengejar outcome konvensional dan hanya mengejar kepatuhan formal (Soemitra, 2016). Systematic review mengenai maqāṣid dan kinerja bank syariah bahkan menyatakan bahwa kepatuhan minimum dalam pengaturan produk dianggap tidak memadai, dan regulator perlu menyiapkan instrumen serta pedoman agar pengukuran berbasis maqāṣid dapat diadopsi secara seragam (Syarifah et al., 2022). Dengan logika yang sama, evaluasi FDI menurut ekonomi Islam tidak cukup dinilai dari laba, arus modal masuk, atau ekspansi aset semata, tetapi juga dari "apakah investasi tersebut menegakkan keadilan dan kesejahteraan" (Muhammad & Yuningsih, 2020; Soemitra, 2016; Syibly, 2015).

4.2 Contoh Operasionalisasi Maqāṣid yang Relevan untuk Investasi: Zakat dan Sektor Riil

Dalam literatur Maqashid Shariah Index (MSI) untuk perbankan syariah, tujuan "maslahah/kesejahteraan" dioperasionalkan antara lain melalui indikator yang terkait dengan zakat dan investasi pada sektor riil (Suhada & Sigit, 2019). Penjelasan serupa muncul pada kajian kinerja bank syariah berbasis maqāṣid yang menyatakan bahwa maslahah dapat dilihat dari proyek investasi dan jasa sosial, antara lain melalui rasio zakat dan investasi sektor riil (Satifa & Mukhlısın, 2024). Literatur lain juga menegaskan bahwa kinerja bank syariah dipandang makin baik ketika laba bersih, zakat yang dibayarkan, dan investasi pada sektor riil atau vital meningkat, karena dominasi investasi sektor riil meningkatkan dukungan pada kepentingan publik (Wardiwiyono, 2020). Dengan demikian, salah satu terjemahan praktis maqāṣid untuk investasi adalah mendorong ekonomi riil dan distribusi manfaat sosial, bukan hanya memperbesar sektor finansial (Satifa & Mukhlısın, 2024; Suhada & Sigit, 2019; Wardiwiyono, 2020).

Implikasi untuk FDI: FDI yang selaras dengan ekonomi Islam semestinya mengarah pada investasi produktif di sektor riil dan memberi ruang bagi distribusi manfaat sosial—misalnya melalui mekanisme zakat, filantropi, atau CSR yang kompatibel dengan maqāṣid—karena literatur mengaitkan maqāṣid dengan orientasi kesejahteraan publik dan real-sector orientation (Hudaifah, 2016; Suhada & Sigit, 2019; Wardiwiyono, 2020).

________________________________________

5. DIMENSI SOSIAL-LINGKUNGAN: FDI, KEBERLANJUTAN, DAN MAQĀṢID

5.1 CSR, Legitimasi, dan Maqāṣid sebagai Mandat Sosial Lembaga dan Aktivitas Syariah

Kajian CSR perbankan syariah menunjukkan bahwa maqāṣid—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dipahami sebagai "alasan keberadaan" bank syariah, sehingga CSR dan pembiayaan berkelanjutan dapat diposisikan sebagai implementasi tujuan tersebut (Et.al, 2021). Studi pendekatan CSR terintegrasi juga menekankan bahwa perbankan syariah seharusnya tidak hanya profitabel dan sesuai Al-Qur'an-Hadis, tetapi juga mengamalkan nilai maqāṣid dan maslahah dalam bermuamalah, termasuk orientasi pengentasan kemiskinan melalui sinergi dana sosial seperti zakat dan program pemberdayaan usaha mikro (Hudaifah, 2016). Literatur mikrofinans syariah juga menekankan bahwa klaim kepatuhan (hukm) menjadi tidak bermakna jika maqāṣid tidak direalisasikan, dan praktik keuangan mikro Islam dipandang berperan signifikan dalam merealisasi maqāṣid utama: agama, kehidupan, akal, harta, dan keturunan (Thaidi et al., 2022).

Implikasi untuk FDI: kerangka ini mengarahkan FDI yang sesuai dengan ekonomi Islam untuk memperhatikan dampak sosial—misalnya pemberdayaan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan distribusi—bukan hanya penciptaan nilai privat bagi pemodal (Hudaifah, 2016; Syibly, 2015; Thaidi et al., 2022).

5.2 Keberlanjutan dan Orientasi Green dalam Perspektif Syariah

Literatur Islamic Green Banking menautkan prinsip perbankan syariah dengan tujuan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menegaskan prinsip larangan riba dan investasi pada aktivitas haram, dan pentingnya keadilan dalam transaksi (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Studi lain yang mengukur praktik keberlanjutan perbankan syariah—dengan item GRI yang ditransformasikan melalui teori maqāṣid—menyimpulkan bahwa tingkat praktik dan pelaporan keberlanjutan masih rendah, dan menekankan kebutuhan pedoman keberlanjutan yang tepat bagi perbankan syariah (Prayoga & Siswantoro, 2021). Meskipun konteksnya adalah perbankan, logika maqāṣid dan prinsip keadilan serta kemaslahatan yang digunakan studi-studi tersebut menyediakan dasar untuk menilai proyek investasi—termasuk FDI—berdasarkan kontribusinya pada dimensi sosial-lingkungan, bukan sekadar kesesuaian akad (Muhammad & Yuningsih, 2020; Ningluthfi & Nurohman, 2024; Prayoga & Siswantoro, 2021).

________________________________________

6. TANTANGAN IMPLEMENTASI: PELAJARAN DARI KRITIK ATAS INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH UNTUK KONTEKS FDI

6.1 Risiko "Legalistik": Patuh Bentuk Kontrak tetapi Menyimpang dari Maqāṣid

Kajian literatur mengenai tujuan ideal lembaga keuangan syariah menyoroti kritik bahwa orientasi sering berfokus pada manfaat finansial dan layanan legalistik, sementara maqāṣid al-sharī'ah terabaikan (Soemitra et al., 2021). Literatur pasar modal syariah memperkuatnya dengan menyatakan bahwa inovasi yang mengejar outcome konvensional dapat mendistorsi visi keadilan dan equitability yang tertanam dalam maqāṣid (Soemitra, 2016). Systematic review tentang maqāṣid dan kinerja bank syariah juga menilai kepatuhan minimum tidak memadai dan menuntut instrumen serta pedoman regulator agar maqāṣid menjadi kerangka tak terpisahkan dalam pengembangan kontrak dan produk keuangan (Syarifah et al., 2022).

Relevansi bagi FDI: apabila FDI "diberi label syariah," maka tantangan utama adalah memastikan label tersebut tidak berhenti pada dokumentasi legal, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan (maslahah) sebagai tujuan substantif (Muhammad & Yuningsih, 2020; Soemitra, 2016; Soemitra et al., 2021).

6.2 Isu Rekayasa dan Perdebatan Syariah: Pelajaran dari Hiyal/Tawarruq

Kajian tentang hiyal dalam produk deposit berbasis tawarruq di Malaysia menunjukkan adanya isu syariah—misalnya pre-arrangement, dual-agency, komoditas, dan pemegangan deposit—dan menyimpulkan perlunya perhatian industri untuk menjaga reputasi perbankan berbasis syariah (Zulkepli & Mohamad, 2019). Walaupun konteksnya adalah deposit, studi ini relevan sebagai peringatan metodologis: struktur transaksi dapat memunculkan risiko penyimpangan bila terlalu menekankan bentuk dan mengabaikan maqāṣid (Soemitra, 2016; Zulkepli & Mohamad, 2019).

Relevansi bagi FDI: struktur kepemilikan, pembiayaan, atau repatriasi keuntungan dalam FDI dapat saja "dibungkus" dalam terminologi syariah; namun literatur menuntut perhatian pada isu-isu yang bisa mengarah pada legal stratagem yang melemahkan reputasi dan tujuan maqāṣid (Soemitra, 2016; Zulkepli & Mohamad, 2019).

6.3 Pengelolaan Risiko Valas dan Instrumen Lindung Nilai: Pelajaran dari Studi Islamic Hedging

Studi tentang Islamic hedging dalam perspektif maqāṣid al-Najjar menyatakan bahwa aktivitas hedging syariah yang diteliti belum mampu mewujudkan maqāṣid terkait menjaga perilaku sosial (community behaviour) dan menjaga harta dari risiko yang dihadapi pelaku usaha di sektor keuangan Indonesia, serta mengindikasikan kemungkinan mismatch antara tujuan instrumen dan kerangka maqāṣid yang lebih luas (Syaichoni & Hidayati, 2024). Karena FDI sering terkait dengan eksposur nilai tukar dan risiko lintas negara, studi ini menegaskan pentingnya kehati-hatian: instrumen manajemen risiko yang digunakan dalam ekosistem investasi syariah harus dievaluasi apakah benar-benar menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan aspek sosial, bukan sekadar memindahkan risiko secara formal (Muhammad & Yuningsih, 2020; Syaichoni & Hidayati, 2024).

________________________________________

7. FDI DALAM EKOSISTEM PASAR MODAL SYARIAH: BUKTI EMPIRIS BAHWA ARUS INVESTASI ASING RELEVAN

Satu rujukan empiris yang secara eksplisit menguji FDI dalam konteks pasar modal syariah ASEAN menyimpulkan adanya hubungan kointegrasi jangka panjang dan menemukan bahwa FDI berpengaruh positif signifikan terhadap return indeks saham syariah pada empat negara ASEAN yang diteliti (Fitriyanto et al., 2021). Temuan ini tidak memberikan penilaian normatif "halal-haram" FDI, tetapi menunjukkan bahwa arus modal asing adalah faktor eksternal yang relevan bagi kinerja instrumen syariah di pasar (Fitriyanto et al., 2021). Dalam kerangka ekonomi Islam yang menekankan maqāṣid dan etika, relevansi empiris tersebut memperkuat urgensi menata FDI agar tidak hanya mengejar return, tetapi juga konsisten dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan yang menjadi raison d'être keuangan dan investasi syariah (Muhammad & Yuningsih, 2020; Soemitra, 2016; Syibly, 2015).

________________________________________

8. IMPLIKASI PRAKTIS DAN REKOMENDASI UNTUK FDI YANG ISLAMI

Berikut sintesis rekomendasi yang dapat ditarik secara ketat dari kebutuhan dan anjuran dalam literatur, tanpa mengklaim adanya fatwa spesifik FDI dalam sumber yang tersedia:

Pertama, gunakan dua lapis parameter: kepatuhan syariah dan pencapaian maqāṣid. Literatur crowdfunding syariah menekankan maqāṣid sebagai pendekatan untuk memahami prinsip syariah dan memastikan keamanan manfaat serta pencegahan kerugian (Muhammad & Yuningsih, 2020), sementara tinjauan maqāṣid-bank menilai kepatuhan minimum tidak memadai bila maqāṣid diabaikan (Syarifah et al., 2022).

Kedua, pastikan screening sektor dan mekanisme laba konsisten dengan larangan riba, gharar, maysir, dan objek haram. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam diskursus perbankan syariah dan green banking (Alwi et al., 2022; Faqihuddin, 2019; Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Ketiga, utamakan desain investasi yang menginternalisasi risk-sharing/profit-sharing dan keterkaitan aset riil. Prinsip risk-sharing/profit-sharing dan asset-backing disebut sebagai prinsip utama investasi syariah (Soemitra, 2016), selaras dengan penekanan pada mudharabah/musyarakah sebagai praktik profit-loss sharing dan basis keadilan (Alwi et al., 2022; Syibly, 2015).

Keempat, perkuat sharia governance dan pengawasan melalui DPS/SSB, transparansi, dan akuntabilitas. Literatur ICG dan sharia governance menempatkan DPS/SSB dan kepatuhan syariah sebagai mekanisme kunci untuk memastikan operasional sesuai prinsip syariah dan menjaga kepercayaan publik (Faqihuddin, 2019; Rini, 2019; Sukardi, 2013).

Kelima, ukur dampak FDI dengan indikator kesejahteraan dan sektor riil yang berorientasi maqāṣid, bukan hanya profit. Literatur MSI menautkan maslahah dengan zakat dan investasi sektor riil (Suhada & Sigit, 2019), serta menekankan bahwa dominasi investasi sektor riil meningkatkan dukungan kepentingan publik (Wardiwiyono, 2020), yang konsisten dengan orientasi CSR dan pengentasan kemiskinan berbasis maqāṣid (Hudaifah, 2016).

Keenam, waspadai instrumen dan rekayasa yang berpotensi menggeser substansi maqāṣid, misalnya hiyal/tawarruq atau hedging yang tidak memenuhi maqāṣid. Hal ini ditunjukkan oleh kajian hiyal pada tawarruq (Zulkepli & Mohamad, 2019) dan temuan keterbatasan Islamic hedging dalam mewujudkan maqāṣid (Syaichoni & Hidayati, 2024).

________________________________________

9. KESIMPULAN

Berdasarkan referensi yang tersedia, "FDI menurut ekonomi Islam" tidak dibahas sebagai satu fatwa spesifik, tetapi dapat dirumuskan melalui prinsip umum investasi syariah dan kerangka maqāṣid. Prinsip investasi syariah menekankan larangan bunga, larangan ketidakpastian kontraktual, komitmen pada risk-sharing/profit-sharing, promosi investasi etis yang meningkatkan masyarakat, serta asset-backing (Soemitra, 2016); dan pada level transaksi menuntut ketiadaan riba, maysir, gharar, objek haram, dan kezaliman (Alwi et al., 2022; Faqihuddin, 2019). Kerangka maqāṣid menegaskan orientasi maslahah dan pencegahan mafsadah, termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muhammad & Yuningsih, 2020; Rahmi et al., 2024).

Literatur juga mengingatkan adanya kritik "kepatuhan legalistik" yang dapat menyimpang dari maqāṣid (Soemitra, 2016; Soemitra et al., 2021), sehingga FDI yang selaras dengan ekonomi Islam memerlukan tata kelola syariah dan evaluasi dampak sosial-riil yang terukur (Rini, 2019; Suhada & Sigit, 2019; Wardiwiyono, 2020). Secara empiris, arus FDI terbukti relevan bagi return indeks saham syariah di ASEAN (Fitriyanto et al., 2021), memperkuat urgensi agar FDI tidak hanya "masuk dan menguntungkan," tetapi juga diarahkan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan ekonomi Islam (Muhammad & Yuningsih, 2020; Syibly, 2015).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Percepatan pertumbuhan perbankan syariah melalui implementasi tata kelola syariah. Law and Justice, 2(2), 124–134. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417

Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep maqasid as syariah dalam perbankan syariah. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 7(2), 56–80. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549

Et.al, A. S. J. (2021). CSR and legitimacy of Indonesian Islamic banks. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Turcomat), 12(3), 1242–1251. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.875

Faqihuddin, A. (2019). Tatakelola syariah pada bank syariah. El-Arbah Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah, 3(01), 19–34. https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i01.912

Fitriyanto, N., Ardiansyah, M., Wibowo, M. G., & Satibi, I. (2021). Dinamika hubungan foreign direct investment (FDI), makroekonomi dan return indeks saham syariah di empat negara ASEAN. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 322–365. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4471

Hamid, W., Salim, U., Djumahir, D., & Aisjah, S. (2016). Trade principles and sharia-adherence banking performance analysis by employing maqasid Islamic sharia index approach: Study on Indonesian sharia bank. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 59(11), 66–74. https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.09

Hudaifah, A. (2016). Pendekatan terintegrasi corporate social responsibility perbankan syariah dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Al Tijarah, 2(2), 146. https://doi.org/10.21111/tijarah.v2i2.740

Kusumadewi, R., Saleh, S., & Muhammad, R. (2022). Analisis kebutuhan sumber daya insani perbankan syariah Indonesia berbasis kompetensi. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, 7(1), 1. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.250

Mifrahi, M. N., & Fakhrunnas, F. (2018). Islamic bank performance based on Maqasid Based Performance Evaluation Model (MPEM). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 4(2), 93–103. https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss2.art6

Muhammad, R., & Yuningsih, A. (2020). Shariah compliance analysis of Islamic crowdfunding: Case study of ethiscrowd.com. Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 75. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic green banking terhadap sustainable development goals di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182

Prayoga, A., & Siswantoro, D. (2021). Sustainability practices and financial performance: Evidence from Islamic banking in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2020.2302993

Rahmi, C., Rohman, A. A., Sari, A. E., Nadhifah, S. L., & Azmi, M. R. (2024). Penerapan maqashid syariah dalam perbankan syariah di Indonesia studi kasus: Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia). Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(2), 01–09. https://doi.org/10.59024/jis.v2i2.711

Rini, N. (2019). The implementation of Islamic corporate governance (ICG) on sharia banking in Indonesia. Tijab (The International Journal of Applied Business), 2(1), 29. https://doi.org/10.20473/tijab.v2.i1.2018.29-38

Satifa, S. A., & Mukhlısın, M. (2024). Indonesia Islamic banks performance pre and during Covid-19 pandemic based on the Maqāsid Sharīʿah Index. Performance Measurement Letters, 1(1). https://doi.org/10.58968/pml.v1i1.463

Soemitra, A. (2016). Higher objectives of Islamic investment products: Islamizing Indonesian capital market. Studia Islamika, 23(2), 237–269. https://doi.org/10.15408/sdi.v23i2.2408

Soemitra, A., Awaluddin, A. I., & Daulay, A. N. (2021). Studi literatur tujuan ideal lembaga keuangan dan perbankan Islam. Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(2). https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050

Suhada, S., & Sigit, P. (2019). Analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan maqashid indeks. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 2(1), 5–37. https://doi.org/10.35836/jakis.v2i1.50

Sukardi, B. (2013). Corporate governance engineering of Islamic banking and finance: Tantangan globalisasi sistem ekonomi dan pasar bebas. Tsaqafah, 9(1), 149. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.42

Suretno, S. (2020). Kepatuhan syariah pada produk musharakah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 1–24. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826

Syaichoni, A., & Hidayati, A. N. (2024). Islamic hedging in the perspective of maqasid shariah 'Abd al-Majid al-Najjar. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 150–161. https://doi.org/10.33102/jmifr.573

Syarifah, L., Muhfiatun, M., Fitrijanti, T., & Prasojo, P. (2022). Maqasid sharia and Islamic bank performance: A systematic review. I-Economics a Research Journal on Islamic Economics, 7(2), 94–111. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.9167

Syibly, M. R. (2015). Keadilan sosial dalam keuangan syariah. Millah Journal of Religious Studies, 15(1), 73–100. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4

Thaidi, H. A. bin A., Rahman, M. F. A., Rahman, A. A., & Shamsuri, M. A. F. bin. (2022). Prospects of Islamic microfinance: Maqasid shariah perspective. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 16(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.268

Wardiwiyono, S. (2020). Six years in achieving maqasid ash-shariah: The case of Islamic commercial banks in Indonesia. https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200723.005

Wijaya, A., Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah, N. (2023). The implementation of e-commerce consumer option rights (khiyar) in realizing transaction justice: A study of maqasid al-shariah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 69–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673

Zulkepli, M. I. S., & Mohamad, M. T. (2019). Analisis hiyal dalam produk deposit berasaskan kontrak tawarruq di perbankan Islam Malaysia. Online Journal of Research in Islamic Studies, 6(1), 43–59. https://doi.org/10.22452/ris.vol6no1.4