00964 - Free Rider Problem Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Sintesis Konseptual

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Artikel ini mengkaji free rider problem dari perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan sintesis konseptual berbasis literatur. Free rider problem—situasi ketika individu menikmati manfaat barang publik tanpa menanggung biaya penyediaannya—tidak hanya dipandang sebagai persoalan inefisiensi ekonomi dalam kerangka Islam, melainkan juga bersinggungan dengan dimensi hak (ḥuqūq al-'ibād dan ḥuqūq Allāh), kemaslahatan, dan amanah pengelolaan sumber daya. Kajian ini mengidentifikasi tiga lapisan solusi institusional Islam: (1) zakat sebagai mekanisme yang mengubah kerangka memberi dan menutup ruang opsionalitas dalam amal sukarela; (2) waqf/awqaf sebagai institusi penyedia manfaat publik yang dianalisis melalui lensa hak milik dan pengaturan kelembagaan; serta (3) norma-keyakinan dan struktur komunitas yang mengaktifkan prososialitas sekaligus menyaring perilaku free riding. Dalam konteks modern, pembiayaan berbasis donasi dan Islamic crowdfunding tetap menghadapi free-rider predicament, sehingga desain mekanisme kelembagaan yang baik tetap diperlukan meskipun basis moral-religius dapat memperkuat mobilisasi dana. Sintesis ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan kerangka yang lebih kaya—melampaui pendekatan ekonomi konvensional—dalam memahami dan mengatasi free rider problem melalui integrasi dimensi etika, hukum, dan institusional.

Kata Kunci: free rider problem, ekonomi Islam, zakat, waqf, barang publik, kemaslahatan

________________________________________

Abstract (English)

This article examines the free rider problem from an Islamic economics perspective through a conceptual synthesis approach based on the literature. The free rider problem—a situation in which individuals enjoy the benefits of public goods without bearing the costs of their provision—is not merely viewed as a matter of economic inefficiency within the Islamic framework, but also intersects with dimensions of rights (ḥuqūq al-'ibād and ḥuqūq Allāh), public interest (maṣlaḥah), and the stewardship of resources (amānah). This study identifies three layers of Islamic institutional solutions: (1) zakāt as a mechanism that transforms the framework of giving and closes the space of optionality in voluntary charity; (2) waqf/awqāf as a public benefit-providing institution analyzed through the lens of property rights and institutional arrangements; and (3) religious norms, beliefs, and community structures that activate prosociality while simultaneously screening free-riding behavior. In the contemporary context, donation-based financing and Islamic crowdfunding continue to face the free-rider predicament, necessitating sound institutional mechanism design even as moral-religious foundations can strengthen fund mobilization. This synthesis demonstrates that Islamic economics offers a richer framework—transcending the conventional economic approach—in understanding and addressing the free rider problem through the integration of ethical, legal, and institutional dimensions.

Keywords: free rider problem, Islamic economics, zakāt, waqf, public goods, maṣlaḥah

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar dalam ekonomi barang publik adalah fenomena yang dikenal sebagai free rider problem (masalah penunggang gratis). Fenomena ini merujuk pada kecenderungan individu untuk menikmati manfaat suatu barang atau jasa publik tanpa bersedia menanggung biaya penyediaannya. Dalam literatur ekonomi arus utama, masalah ini diidentifikasi sebagai salah satu bentuk kegagalan pasar yang paling signifikan, terutama karena potensinya untuk menyebabkan kekurangan penyediaan (underprovision) barang-barang yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Dalam perkembangan kajian ekonomi Islam, persoalan ini mendapatkan perhatian yang semakin serius, bukan sekadar dalam bingkai analisis efisiensi, melainkan juga dalam kerangka normatif-yuridis yang lebih kaya. Ekonomi Islam memandang tindakan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika, hukum Islam, dan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas. Dengan demikian, free rider problem dalam perspektif Islam bukan hanya persoalan insentif dan struktur pasar, melainkan juga menyentuh dimensi hak, keadilan, dan amanah.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan sintesis konseptual mengenai free rider problem dari perspektif ekonomi Islam, mencakup: (1) definisi dan akar ekonomi masalah ini; (2) pembacaan ekonomi Islam terhadap fenomena free riding; (3) instrumen dan mekanisme Islam yang dapat mengurangi free riding; (4) aplikasinya dalam kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam; serta (5) tantangan kontemporer yang dihadapi dalam konteks pembiayaan modern berbasis donasi dan Islamic crowdfunding.

________________________________________

II. DEFINISI MASALAH FREE RIDER DAN AKAR EKONOMINYA

Dalam teori ekonomi barang publik, free rider problem merujuk pada situasi ketika individu atau entitas menikmati manfaat barang atau sumber daya yang bersifat komunal maupun barang publik tanpa berkontribusi secara adil pada biaya penyediaan atau pemeliharaannya (Al-Bawwab, 2023; Shamshıyev, 2024). Masalah ini muncul terutama karena karakter barang publik yang sulit mengecualikan pihak yang tidak membayar (non-excludable): ketika barang publik tersedia, pihak yang tidak berkontribusi tetap dapat mengakses manfaatnya (Shamshıyev, 2024; Breier & Visser, 2006).

Literatur kebijakan publik juga menekankan bahwa kombinasi sifat non-excludable—dan dalam definisi "barang publik murni", juga non-rival—membuat penyediaan sukarela cenderung menghadapi insentif untuk "berharap orang lain yang membayar", sehingga terjadi free riding (Goldthau, 2011; Chen, 2021).

Konsekuensi ekonomi yang ditekankan dalam literatur adalah bahwa perilaku free riding dapat mendorong kegagalan pasar berupa kecenderungan kekurangan penyediaan barang publik atau degradasi sumber daya bersama (Shamshıyev, 2024). Dengan demikian, free rider problem sering dipahami sebagai mekanisme yang mengganggu kelangsungan penyediaan barang publik bila dibiarkan hanya pada kontribusi sukarela (Chen, 2021; Shamshıyev, 2024), dan menjadi dasar analitis untuk memikirkan intervensi kelembagaan/publik (Goldthau, 2011).

________________________________________

III. KERANGKA EKONOMI ISLAM: FREE RIDING SEBAGAI ISU HAK, KEMASLAHATAN, DAN AMANAH

3.1 Free Riding sebagai Pelanggaran Hak dalam Hukum Islam

Dari perspektif hukum Islam yang dibahas dalam kajian pengelolaan sumber daya alam, free rider problem tidak semata dipandang sebagai persoalan efisiensi ekonomi, melainkan terkait erat dengan dimensi hak (rights) dan pelanggaran terhadapnya (Shamshıyev, 2024). Temuan konseptual yang ditekankan adalah bahwa free riding—khususnya pada sumber daya alam—dapat dipahami sebagai pelanggaran hak manusia (ḥuqūq al-'ibād) dan hak komunitas/ketuhanan (ḥuqūq Allāh) dalam kerangka hukum Islam (Shamshıyev, 2024). Dengan kata lain, analisis Islam menghubungkan masalah ekonomi (insentif untuk tidak membayar) dengan problem normatif-yuridis (siapa yang menanggung beban, siapa yang dirugikan, dan hak apa yang dilanggar) (Shamshıyev, 2024).

3.2 Dimensi Kemaslahatan dan Etika-Hukum

Pada level etika-hukum, orientasi Islam pada public interest/maṣlaḥah dan jaringan konsep hak juga ditekankan dalam studi etika-fikih, misalnya melalui penempatan kemaslahatan dan hak sebagai kategori sentral dalam penilaian tindakan sosial-ekonomi (Iter, 2021). Karena itu, membaca free rider problem "menurut ekonomi Islam" dapat disintesiskan sebagai: problem ini mengancam kemaslahatan umum melalui pengalihan beban biaya kepada pihak lain, dan—dalam pembacaan hukum Islam—beririsan dengan pelanggaran hak pihak lain/masyarakat (Iter, 2021; Shamshıyev, 2024).

3.3 Amanah, Rizq, dan Pengelolaan Sumber Daya

Selain itu, dalam praktik sosial-komunitas Muslim tradisional, keyakinan sakral dapat berfungsi sebagai landasan moral untuk menahan diri dari pengambilan manfaat yang "mengambil jatah orang lain". Studi tentang pengelolaan sumber daya terumbu di Maladewa menunjukkan bahwa keyakinan seperti konsep rizq (rezeki sebagai "pemberian Tuhan") dan gagasan manusia sebagai penjaga/steward bumi dipahami sebagai nalar moral yang dapat membantu meredakan masalah free rider dalam pemanfaatan sumber daya bersama (Mohamed et al., 2018).

Sintesisnya: ekonomi Islam—dalam artikulasi hukum dan etika—menekankan bahwa menikmati manfaat publik tanpa menanggung biaya bukan hanya inefisien, tetapi juga problematik secara moral dan dapat dipahami sebagai pelanggaran hak serta pengkhianatan amanah pengelolaan sumber daya (Mohamed et al., 2018; Shamshıyev, 2024).

________________________________________

IV. INSTRUMEN DAN MEKANISME ISLAM UNTUK MENGURANGI FREE RIDING

4.1 Zakat sebagai Mekanisme "Mengubah Kerangka Memberi" dan Meredakan Aksi Kolektif yang Rapuh

Kajian zakat secara eksplisit mengaitkan zakat dengan problem free riding dalam amal sukarela (voluntary charity). Al-Bawwab menegaskan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai solusi unik terhadap free rider problem dalam sedekah sukarela dengan "mengubah kerangka memberi" (changing the framework of giving) (Al-Bawwab, 2023). Terdapat dua klaim utama yang dikemukakan: (i) zakat menyelesaikan free rider problem pada amal biasa, dan (ii) zakat juga menyelesaikan problem koordinasi pada kelompok besar karena rate dan detail pemungutan zakat dibentuk secara terpusat berbasis wahyu (Al-Bawwab, 2023). Dengan demikian, dalam sintesis ekonomi Islam, zakat diposisikan sebagai institusi yang menstabilkan pembiayaan kepentingan sosial dengan cara menutup ruang "opsionalitas" yang biasanya membuka peluang free riding pada amal murni sukarela (Al-Bawwab, 2023).

Namun, terdapat nuansa penting di literatur Islam tentang filantropi: Hamdani dkk. mengemukakan bahwa salah satu ciri mencolok sedekah Islam sebagai barang publik adalah "tidak tunduk" pada masalah free riders, karena Islam menjanjikan peningkatan ganjaran atas amal publik ketika lebih banyak orang mendapatkan manfaat (Hamdani et al., 2004). Klaim ini koheren sebagai argumentasi normatif-keagamaan tentang motivasi memberi (Hamdani et al., 2004), tetapi berbeda penekanan dengan Al-Bawwab yang justru menempatkan free rider sebagai tantangan nyata pada amal sukarela dan menonjolkan zakat sebagai mekanisme pemecahannya (Al-Bawwab, 2023).

Sintesis yang hati-hati menunjukkan dua lapis penjelasan: (a) motivasi religius dapat melemahkan insentif free riding (argumen normatif-motivasional) (Hamdani et al., 2004), sementara (b) instrumen wajib/terstruktur seperti zakat dikonstruksikan untuk secara institusional mengatasi kelemahan amal sukarela terhadap free riding dan problem koordinasi (argumen institusional) (Al-Bawwab, 2023).

4.2 Waqf/Awqaf sebagai Institusi Penyedia Barang Publik dan Kerangka Hak Milik untuk Layanan Sosial

Waqf (public good waqf/waqf khairī) dikaji sebagai institusi ekonomi di dunia Islam pra-modern yang berperan mendukung institusi pembelajaran dan mendorong integrasi sosial (Shatzmiller, 2001). Shatzmiller menekankan analisis waqf melalui paradigma hak milik (property rights) dan pengaturan kelembagaan (institutional arrangements) untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja ekonomi institusi tersebut (Shatzmiller, 2001). Dari sudut sintesis free rider, poin utamanya bukan bahwa sumber ini menyatakan waqf "memecahkan" free riding secara eksplisit, melainkan: waqf adalah format kelembagaan yang menyalurkan aset menjadi layanan sosial yang manfaatnya bersifat publik, sehingga isu desain institusi dan hak milik menjadi krusial ketika masyarakat ingin menyediakan manfaat luas yang rentan pada problem pembiayaan sukarela (Goldthau, 2011; Shatzmiller, 2001).

Literatur kontemporer tentang pembiayaan awqaf juga menempatkan awqaf sebagai instrumen sosial-ekonomi penting dan membahas debat ekonomi filantropi, termasuk kritik terhadap anggapan bahwa filantropi swasta selalu gagal memasok amal karena free rider problem. Dalam konteks praktik modern, studi tentang crowdfunding filantropi di perguruan tinggi di Malaysia menunjukkan bahwa institusi menggunakan waqf sebagai instrumen crowdfunding untuk membantu mengatasi kekurangan dana tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pengelolaan (Man et al., 2019).

Sintesisnya: waqf/awqaf dipahami sebagai (i) institusi penyedia manfaat publik dengan dukungan struktur hak milik dan desain kelembagaan (Shatzmiller, 2001), (ii) instrumen filantropi yang diperdebatkan kapasitasnya vis-à-vis problem free riding dalam ekonomi filantropi, dan (iii) mekanisme penggalangan dana modern berbasis waqf yang dipraktikkan untuk menutup kesenjangan pendanaan program sosial (Man et al., 2019).

4.3 Norma, Keyakinan, dan Struktur Komunitas sebagai Pendorong Kontribusi dan Penekan Insentif Free Riding

Salah satu pertanyaan klasik adalah bagaimana komunitas keagamaan mampu menghasilkan barang publik/amal dan mempertahankan organisasi padahal terbuka pada free riding. Bukti eksperimental-lapangan dan wawancara pada Katolik dan Muslim di Eropa menunjukkan bahwa agama arus utama memfasilitasi penyediaan club goods dan barang publik melalui struktur komunitas dan sistem keyakinan teologis yang mengaktifkan kecenderungan prososial anggota, termasuk konsep "kewajiban kepada Tuhan", "rahmat Tuhan", dan deservingness (Warner et al., 2015). Kerangka ini konsisten dengan gagasan bahwa, dalam sebagian konteks, sanksi/monitoring bukan satu-satunya pendorong; keyakinan dan komunitas dapat memproduksi kontribusi walau insentif free riding tetap ada (Warner et al., 2015).

Literatur ekonomi agama juga memberi mekanisme yang lebih "organisasional": komunitas religius yang menyerupai club rentan terhadap free riders, dan salah satu cara menghadapinya adalah menaikkan biaya keanggotaan melalui praktik yang "mahal" untuk menyaring pihak yang ingin menikmati manfaat tanpa berkontribusi (Aksoy & Gambetta, 2022; McBride, 2016). Aksoy dan Gambetta secara eksplisit menjelaskan bahwa komunitas "club-like" rentan pada free riders dan bahwa praktik yang mahal dapat menggantikan "membership fee" untuk menyaring penumpang gratis (Aksoy & Gambetta, 2022). McBride merangkum bahwa pendekatan penyaringan (screening) dengan menaikkan biaya keanggotaan adalah metode penting yang banyak dibahas untuk menghadapi free rider problem dalam produksi barang club religius (McBride, 2016).

Sintesisnya untuk ekonomi Islam: selain instrumen fiskal/filantropi (zakat, waqf), ekologi institusional Islam juga dapat mengandalkan norma-keyakinan dan struktur komunitas yang—setidaknya dalam teori organisasi—mengurangi kerentanan terhadap free riding melalui motivasi prososial dan/atau penyaringan organisasi (Aksoy & Gambetta, 2022; Warner et al., 2015).

________________________________________

V. APLIKASI PADA KEBIJAKAN PUBLIK DAN SUMBER DAYA ALAM: DARI "KEGAGALAN PASAR" KE "PELANGGARAN HAK"

Kajian pengelolaan sumber daya alam dari perspektif hukum Islam menegaskan bahwa free riding dan eksternalitas negatif tidak hanya merupakan problem ekonomi, tetapi terkait pelanggaran hak dalam hukum Islam; karena itu kebijakan ekonomi-lingkungan seharusnya selaras dengan hukum dan etika Islam, memprioritaskan kepentingan umum, kesejahteraan, dan responsible stewardship (Shamshıyev, 2024). Di sini, penyebab mendasar yang disorot untuk free rider pada barang publik adalah non-excludability (Shamshıyev, 2024), sebuah penekanan yang sejalan dengan pembacaan kebijakan publik arus utama bahwa sifat non-excludable mendorong insentif untuk tidak membayar (Breier & Visser, 2006; Goldthau, 2011).

Contoh yang dekat dengan kebijakan perkotaan adalah diskusi road pricing Jakarta, yang menyatakan bahwa pada layanan yang tidak diberi harga (un-priced service), muncul tantangan free rider karena pengguna enggan membayar sesuatu yang "secara tradisi gratis" (Prayudyanto & Tamin, 2019). Studi tersebut juga menekankan bahwa ketika kebijakan harga diterapkan pada masyarakat Muslim, kebijakan itu sebaiknya dipertimbangkan konsistensinya dengan sistem pajak/pendapatan pajak Islam untuk kemanfaatan kelompok miskin dan rentan (Prayudyanto & Tamin, 2019).

Sintesisnya: dalam bingkai ekonomi Islam, instrumen harga/pajak untuk mengatasi free riding dapat dibenarkan sebagai mekanisme tata kelola barang publik, namun idealnya diikat pada tujuan kemaslahatan dan distribusi manfaat yang adil, sebagaimana ditekankan dalam diskusi pemanfaatan pendapatan kebijakan tersebut (Prayudyanto & Tamin, 2019; Shamshıyev, 2024).

________________________________________

VI. TANTANGAN KONTEMPORER: CROWDFUNDING DONASI DAN FREE-RIDER PREDICAMENT

Dalam konteks pembiayaan proyek sosial modern, literatur menegaskan bahwa donation-based crowdfunding rentan pada free rider problem, yaitu individu memilih tidak menyumbang karena berharap orang lain yang menyumbang sementara ia tetap menikmati manfaat sosial dari proyek (Zhao & Sun, 2019). Kajian tentang model Islamic crowdfunding untuk mikro-wirausaha di Malaysia juga mencatat bahwa ketika infaq digunakan untuk mendukung proyek bisnis, tantangan muncul karena donasi murni dapat tidak efisien akibat "free-rider predicament"—pihak yang diuntungkan dari manfaat publik tetapi tidak memberi imbal balik/kontribusi (Ishak & Nasir, 2023). Sintesisnya: sekalipun nilai kerja sama sosial ditekankan, instrumen donasi murni dalam ekosistem modern tetap menghadapi problem insentif klasik barang publik yang sama, dan karena itu memerlukan desain kontrak dan manajemen risiko yang tepat (Ishak & Nasir, 2023; Zhao & Sun, 2019).

Pada saat yang sama, praktik crowdfunding berbasis waqf di institusi pendidikan ditunjukkan dapat membantu mengatasi kekurangan dana, dan "orang bersedia berdonasi untuk tujuan baik" dalam kasus yang diteliti (Man et al., 2019). Ini menunjukkan bahwa mekanisme filantropi Islam dapat bekerja secara praktis untuk mobilisasi dana (Man et al., 2019), namun literatur crowdfunding tetap mengingatkan bahwa problem free riding merupakan risiko struktural dalam penyediaan barang publik berbasis kontribusi sukarela (Ishak & Nasir, 2023; Zhao & Sun, 2019).

Maka, sintesis ekonomi Islam yang realistis adalah: nilai religius dan institusi Islam (waqf, infaq) dapat memperkuat mobilisasi, tetapi desain kelembagaan tetap penting karena problem insentif barang publik tidak otomatis hilang dalam platform modern (Man et al., 2019; Zhao & Sun, 2019).

________________________________________

VII. PENUTUP

Berdasarkan sintesis konseptual di atas, free rider problem "menurut ekonomi Islam" dapat diringkas dalam empat proposisi utama.

Pertama, secara definitif-ekonomi, free rider problem merujuk pada tindakan menikmati manfaat barang/jasa publik tanpa menanggung biaya, yang muncul karena sifat non-excludability barang publik (Al-Bawwab, 2023; Breier & Visser, 2006; Shamshıyev, 2024).

Kedua, penilaian Islam melampaui sekadar inefisiensi: free riding bersinggungan dengan pelanggaran hak (ḥuqūq al-'ibād dan ḥuqūq Allāh) dan bertentangan dengan etika kemaslahatan serta amanah pengelolaan sumber daya (Iter, 2021; Mohamed et al., 2018; Shamshıyev, 2024).

Ketiga, terdapat solusi institusional Islam yang dapat diidentifikasi: (a) zakat diposisikan sebagai solusi institusional terhadap free riding pada amal sukarela dan problem koordinasi, karena ketentuannya ditetapkan secara terpusat berbasis wahyu (Al-Bawwab, 2023); (b) waqf/awqaf berfungsi sebagai institusi penyedia manfaat publik dan dianalisis melalui lensa hak milik dan pengaturan kelembagaan (Shatzmiller, 2001); serta (c) norma-keyakinan dan komunitas dapat mengaktifkan prososialitas dan—dalam teori organisasi religius—praktik yang "mahal" dapat menyaring free riders (Aksoy & Gambetta, 2022; McBride, 2016; Warner et al., 2015).

Keempat, dalam konteks modern, pembiayaan donasi dan Islamic crowdfunding tetap menghadapi "free-rider predicament", sehingga memerlukan desain mekanisme/kontrak dan tata kelola yang baik, meskipun basis moral-religius dapat membantu mobilisasi (Ishak & Nasir, 2023; Man et al., 2019; Zhao & Sun, 2019).

Temuan sintesis ini berkontribusi pada pengayaan diskursus ekonomi Islam dengan menunjukkan bahwa kerangka Islam tidak sekadar menawarkan instrumen teknis-fiskal, melainkan juga membangun fondasi normatif-etis yang lebih kokoh dalam mengatasi problem penyediaan barang publik—problem yang hingga kini tetap relevan dalam berbagai konteks, dari pengelolaan sumber daya alam hingga platform pembiayaan digital berbasis keumatan.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Aksoy, O., & Gambetta, D. (2022). Commitment through sacrifice: How longer Ramadan fasting strengthens religiosity and political Islam. American Sociological Review, 87(4), 555–583. https://doi.org/10.1177/00031224221101204

Al-Bawwab, R. (2023). Zakat: Changing the framework of giving. Islamic Economic Studies, 30(2), 86–103. https://doi.org/10.1108/ies-08-2021-0026

Breier, M., & Visser, M. (2006). Community-based provision of development services in rural South Africa. South African Journal of Economics, 74(2), 301–314. https://doi.org/10.1111/j.1813-6982.2006.00068.x

Chen, J. (2021). Public goods: Re-examination, related concepts and distinctions. E3S Web of Conferences, 251, 03062. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125103062

Goldthau, A. (2011). A public policy perspective on global energy security. International Studies Perspectives, 13(1), 65–84. https://doi.org/10.1111/j.1528-3585.2011.00448.x

Hamdani, S. N. H., Ahmad, E., & Khalid, M. (2004). Study of philanthropic behaviour in divine economics framework. The Pakistan Development Review, 875–894. https://doi.org/10.30541/v43i4iipp.875-894

Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2023). The applicability of Islamic crowdfunding as an alternative funding for micro-entrepreneurs in Malaysia. Qualitative Research in Financial Markets, 16(3), 548–564. https://doi.org/10.1108/qrfm-12-2022-0202

Iter, A. (2021). مفهوم الحرية في الفقه الحنفي: الحرية في أفق المصالح والحقوق. Journal of Islamic Ethics, 5(1–2), 120–172. https://doi.org/10.1163/24685542-12340067

Man, N. C., Rameli, M. F. P., Wahab, N. A. A., Jaapar, N., & Rabu, N. (2019). Crowdfunding practices in higher education institutions in Malaysia: The case of Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka (UiTMCM). Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.24191/jipsf/v2n12019_1-18

McBride, M. (2016). A rational choice theory of religious authority. Rationality and Society, 28(4), 410–438. https://doi.org/10.1177/1043463116658870

Mohamed, M., Gombay, N., & Pirker, J. (2018). Development and the sacred: An account of reef resource management in the Maldives. International Journal of Social Research and Innovation, 3(1), 1–22. https://doi.org/10.55712/ijsri.v3i1.18

Prayudyanto, M. N., & Tamin, O. Z. (2019). Is road pricing a sustainable policy? Jakarta case. Matec Web of Conferences, 280, 04019. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928004019

Shamshıyev, O. (2024). A theoretical study on negative externalities and the free-rider problem in natural resource management from Islamic law perspective. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 10(1), 40–68. https://doi.org/10.54863/jief.1381347

Shatzmiller, M. (2001). Islamic institutions and property rights: The case of the "public good" waqf. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 44(1), 44–74. https://doi.org/10.1163/156852001300079148

Warner, C. M., Kılınç, R., Hale, C. W., Cohen, A. B., & Johnson, K. A. (2015). Religion and public goods provision: Experimental and interview evidence from Catholicism and Islam in Europe. Comparative Politics, 47(2), 189–209. https://doi.org/10.5129/001041515814224417

Zhao, L., & Sun, Z. (2019). Pure donation or hybrid donation crowdfunding. Baltic Journal of Management, 15(2), 237–260. https://doi.org/10.1108/bjm-02-2019-0076