00958 - Financial Inclusion dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Instrumen, dan Strategi Perluasan Akses Layanan Keuangan Formal

Abstract

Financial inclusion, within the framework of Islamic economics, is not merely an expansion of access to formal financial services, but must be integrated with sharia compliance and the principle of maslahah (social benefit). This article examines the concept of Islamic financial inclusion comprehensively, encompassing its normative foundations, measurement dimensions, instruments, the role of Islamic fintech, and policy strategies for expanding access in Indonesia. Using a literature review approach, the study synthesizes various empirical and conceptual sources to construct a systematic framework of Islamic financial inclusion. The findings indicate that Islamic financial inclusion requires two simultaneous conditions: adequate and affordable access to formal financial services, and full compliance with sharia principles—including the prohibition of riba, gharar, and maysir. Implementation relies on three main channels: commercial financing based on risk-sharing contracts, Islamic microfinance (BPRS and BMT), and social financial instruments (zakat, waqf, sadaqah, and qard hasan). Islamic fintech serves as a significant accelerator, although digitalization does not automatically produce inclusion without proper product design, sharia governance, and financial literacy. The study concludes that effective sharia financial inclusion requires an institutional network of commercial, micro, and social finance that is mutually complementary, supported by regulation, sharia supervisory boards, and massive literacy efforts.

Keywords: financial inclusion, Islamic economics, sharia fintech, Islamic microfinance, Islamic social finance

________________________________________

Abstrak

Inklusi keuangan dalam kerangka ekonomi Islam tidak sekadar perluasan akses layanan keuangan formal, melainkan harus diintegrasikan dengan kepatuhan syariah dan prinsip kemaslahatan. Artikel ini mengkaji konsep inklusi keuangan syariah secara komprehensif, mencakup landasan normatif, dimensi pengukuran, instrumen, peran fintech syariah, serta strategi kebijakan perluasan akses di Indonesia. Menggunakan pendekatan kajian pustaka, studi ini mensintesis berbagai sumber empiris dan konseptual untuk membangun kerangka sistematis inklusi keuangan Islam. Temuan menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah menuntut dua kondisi sekaligus: akses yang memadai dan terjangkau terhadap layanan keuangan formal, serta kesesuaian penuh dengan prinsip syariah—termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Implementasinya bertumpu pada tiga kanal utama: pembiayaan komersial berbasis akad risk-sharing, keuangan mikro syariah (BPRS dan BMT), serta instrumen keuangan sosial (zakat, waqf, sadaqah, dan qard hasan). Fintech syariah berperan sebagai akselerator signifikan, meskipun digitalisasi tidak otomatis menghasilkan inklusi tanpa desain produk, tata kelola syariah, dan literasi keuangan yang memadai. Studi menyimpulkan bahwa inklusi keuangan syariah yang efektif membutuhkan jaringan kelembagaan keuangan komersial, mikro, dan sosial yang saling melengkapi, ditopang regulasi, dewan pengawas syariah, dan upaya literasi yang masif.

Kata kunci: inklusi keuangan, ekonomi Islam, fintech syariah, keuangan mikro syariah, keuangan sosial Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

Makna financial inclusion dalam kerangka ekonomi Islam perlu dipahami secara holistik dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam itu sendiri. Dalam diskursus kebijakan dan akademik, financial inclusion (inklusi keuangan) dipahami sebagai proses dan ikhtiar memperluas akses serta penggunaan layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan unbankable, melalui layanan yang "tepat guna" dan terjangkau (Abubakar & Handayani, 2019; Nengsih, 2015; Nurohman et al., 2021). Definisi yang sering dipakai dalam literatur Indonesia juga menekankan pengurangan hambatan akses yang bersifat harga maupun non-harga agar masyarakat dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan (Nurohman et al., 2021; Puteri, 2015; Sadari & Hakim, 2019). Kerangka ini sejalan dengan gagasan bahwa inklusi keuangan merupakan kebutuhan pembangunan—mencakup pengentasan kemiskinan, pemerataan, dan stabilitas sistem keuangan—yang didorong melalui strategi nasional dan inovasi layanan (Abubakar & Handayani, 2019; Nengsih, 2015; Norman, 2020).

Dalam ekonomi Islam, inklusi keuangan tidak cukup dimaknai sebagai perluasan akses "apa pun" terhadap layanan keuangan formal; ia harus dipadukan dengan kepatuhan syariah (sharia compliance) dan tujuan kemaslahatan—dimensi etika, keadilan, dan manfaat sosial-ekonomi—yang menjadi karakter pembeda keuangan Islam (Ali et al., 2020; Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023; Sugiarto & Disemadi, 2020). Karena itu, "inklusi keuangan syariah" menuntut dua kondisi sekaligus: (i) akses dan penggunaan layanan keuangan formal yang memadai dan terjangkau, dan (ii) kesesuaian transaksi dan produk dengan prinsip syariah, misalnya larangan riba, gharar, maysir, dan praktik merugikan (Aziz, 2020; Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023; Hirawati & Harsono, 2023; Sugiarto & Disemadi, 2020).

Urgensi kajian ini semakin relevan mengingat Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, masih menghadapi kesenjangan signifikan antara tingkat inklusi keuangan konvensional dan syariah. Artikel ini bertujuan mensintesis konsep, instrumen, dan strategi inklusi keuangan dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan berbagai sumber empiris dan konseptual yang ada, guna memberikan peta jalan akademis dan kebijakan yang komprehensif.

________________________________________

2. Kajian Pustaka

2.1 Definisi Inklusi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah

2.1.1 Inklusi Keuangan (Umum): Akses, Ketersediaan, dan Penggunaan Layanan Formal

Beberapa rujukan dalam literatur menegaskan inklusi keuangan sebagai proses untuk menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal oleh seluruh pelaku ekonomi (Ilmiah et al., 2021). Definisi ini juga mencakup upaya menghilangkan hambatan harga dan non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Nurohman et al., 2021; Puteri, 2015; Sadari & Hakim, 2019), serta penyediaan akses pada layanan formal yang berkualitas, aman, dan terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat sebagaimana dirujuk dari definisi kebijakan di Indonesia (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Lebih jauh, inklusi keuangan dipahami sebagai "hak setiap orang" untuk memperoleh akses layanan keuangan yang tepat waktu, nyaman, informatif, dan berbiaya terjangkau (Abadi et al., 2020; Sadari & Hakim, 2019).

Cakupan layanan yang dimaksud meliputi bukan hanya rekening, tetapi juga kredit atau pembiayaan, asuransi, remitansi atau pembayaran, dan layanan lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Abubakar & Handayani, 2019; Majid et al., 2024). Dalam pengertian ini, inklusi keuangan merupakan agenda pembangunan yang ditautkan dengan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan (Abubakar & Handayani, 2019; Fauzia, 2015; Norman, 2020).

2.1.2 Inklusi Keuangan Syariah: Akses Formal yang Kompatibel dengan Prinsip Syariah

Literatur menggarisbawahi bahwa inklusi keuangan syariah adalah keterbukaan pemberian akses dan penggunaan layanan keuangan yang nyaman dan terjangkau seraya tunduk pada ketentuan syariah (Abdulloh, 2023; Zaki et al., 2023). Prinsip syariah yang ditekankan mencakup penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi atau judi), tadlis (penipuan atau penyembunyian cacat), dharar (mudarat), serta menghindari hal haram atau ilegal (Aziz, 2020; Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023; Hirawati & Harsono, 2023; Sugiarto & Disemadi, 2020).

Dengan demikian, inklusi keuangan syariah juga terkait dengan perlindungan "hak spiritual" konsumen Muslim—yakni hak untuk bertransaksi secara selaras dengan keyakinan agama—yang dalam konteks fintech syariah dapat diupayakan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dan akad yang difatwakan (Sugiarto & Disemadi, 2020; Wulandari & Nasik, 2021).

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Landasan Normatif-Ekonomik: Mengapa Inklusi Keuangan Merupakan Esensi Ekonomi Islam?

Dalam literatur yang tersedia, inklusi keuangan diposisikan sebagai representasi dan esensi ekonomi Islam karena pembiayaan (business finance) semestinya tidak berhenti pada orientasi transaksional-profit, tetapi berwatak empowerment untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat (Fauzia, 2015). Argumen ini berkelindan dengan pandangan bahwa keuangan Islam dapat memperkuat inklusi melalui dua kanal: (i) konsep risk-sharing seperti mudharabah dan musyarakah, dan (ii) instrumen distribusi atau keuangan sosial seperti zakat, waqf, dan sadaqah (Ali et al., 2020). Kanal risk-sharing dipandang relevan bagi kelompok underserved karena menekankan alokasi yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga mendukung kesetaraan dan aktivitas ekonomi (Ali et al., 2020; Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023).

Selain itu, sumber-sumber menekankan bahwa realisasi inklusi keuangan dalam keuangan Islam tidak boleh mengabaikan rambu syariah—larangan riba, gharar berlebihan, perjudian, transaksi tidak etis, dan komoditas terlarang (Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023)—dan bahwa fintech atau transformasi digital yang "syariah" pun tidak sah bila teknologi dipakai tanpa kepatuhan pada prinsip syariah (Aziz, 2020; Hirawati & Harsono, 2023). Dengan kata lain, ekonomi Islam menautkan inklusi keuangan dengan tujuan moral-legal dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar ekspansi pasar (Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023; Fauzia, 2015; Nurfadilah & Samidi, 2021).

3.2 Dimensi dan Pengukuran Inklusi Keuangan Syariah

Untuk kebutuhan analisis kebijakan, inklusi keuangan syariah dalam literatur diukur melalui dimensi yang mirip dengan kerangka inklusi keuangan umum, namun difokuskan pada layanan syariah. Abdullah et al. mengukur inklusi keuangan syariah tingkat provinsi melalui tiga dimensi: aksesibilitas, ketersediaan, dan utilisasi, menggunakan Sarma Index (Abdullah et al., 2021). Studi tersebut juga menunjukkan adanya ketimpangan antarprovinsi: provinsi yang lebih maju cenderung memiliki inklusi keuangan syariah lebih tinggi, dan provinsi dengan mayoritas Muslim cenderung lebih tinggi daripada wilayah dengan Muslim minoritas (Abdullah et al., 2021).

Namun, temuan pentingnya adalah digitalisasi tidak otomatis meningkatkan inklusi; penetrasi internet justru ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan—dikaitkan dengan penggunaan internet yang dominan untuk hiburan—sementara keberadaan platform fintech syariah berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah (Abdullah et al., 2021). Temuan ini menegaskan bahwa perluasan akses digital memerlukan desain ekosistem, literasi, dan kanal layanan yang relevan, bukan hanya konektivitas (Abdullah et al., 2021; Zaki et al., 2023).

Pada level kelembagaan fintech syariah, Zaki et al. menggunakan kriteria inklusi—penetrasi produk, ketersediaan, penggunaan, dan kualitas produk—untuk menjelaskan bagaimana teknologi maju dan kepatuhan syariah berkontribusi pada peningkatan inklusi melalui efisiensi biaya dan waktu serta kualitas produk yang dipercaya sesuai syariah (Zaki et al., 2023). Kerangka seperti ini memperlihatkan bahwa dalam ekonomi Islam, kualitas kepatuhan syariah adalah komponen evaluasi inklusi, bukan "atribut tambahan" (Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023; Zaki et al., 2023).

3.3 Kondisi Indonesia: Jurang Literasi–Inklusi dan Tantangan Pemerataan Layanan Syariah

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih dinilai rendah dibanding inklusi konvensional, meskipun Indonesia sering digambarkan sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim (Abdullah et al., 2021; Dewi & Adinugraha, 2023). Namun, angka "mayoritas Muslim" dilaporkan berbeda di beberapa rujukan: Abdullah et al. menyebut "hingga 85%" (Abdullah et al., 2021), sementara Maf'ula et al. menyebut 84,5% (Maf'ula et al., 2023), dan Ilham & Hariyani menyebut sekitar 89,09% (Ilham & Hariyani, 2020). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sumber-sumber yang ada tidak memberikan satu angka tunggal yang konsisten, tetapi semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa pasar Muslim yang besar menjadi konteks penting bagi desain inklusi syariah (Abdullah et al., 2021; Ilham & Hariyani, 2020; Maf'ula et al., 2023).

Terkait indikator literasi dan inklusi syariah, terdapat ketidakkonsistenan pelaporan dalam sumber yang sama-sama merujuk SNLIK 2022. Komarudin et al. menyatakan bahwa pengguna produk atau layanan keuangan syariah "hanya 9,14%" dan indeks literasi keuangan syariah "12,12%" (Komarudin et al., 2023). Sebaliknya, Abdulloh menuliskan indeks literasi keuangan syariah 2022 sebesar "9,14%" dan indeks inklusi keuangan syariah "12,12%" serta menyebut kenaikan dari 2019 (Abdulloh, 2023); Maf'ula et al. juga menuliskan susunan yang sama, yakni literasi 9,14% dan inklusi 12,12% (Maf'ula et al., 2023). Meski demikian, ketiga sumber sepakat bahwa level literasi dan/atau inklusi syariah masih rendah sehingga menjadi hambatan penguatan inklusi syariah (Abdulloh, 2023; Komarudin et al., 2023; Maf'ula et al., 2023).

Di sisi lain, untuk indikator nasional umum (tidak spesifik syariah), Komarudin et al. menyajikan data SNLIK 2022: indeks literasi keuangan Indonesia 49,68% dan indeks inklusi keuangan 85,10% (Komarudin et al., 2023). Data ini dipakai untuk menekankan adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi yang menurun namun tetap bermakna sebagai tantangan kebijakan (Komarudin et al., 2023). Dalam kerangka ekonomi Islam, kesenjangan literasi–inklusi ini penting karena adopsi layanan syariah bergantung pada pemahaman perbedaan prinsip, misalnya riba versus bagi hasil, dan kepercayaan pada kepatuhan syariah (Abdulloh, 2023; Sugiarto & Disemadi, 2020; Yusmalinda et al., 2022).

3.4 Instrumen dan Kanal Inklusi Keuangan dalam Ekonomi Islam

3.4.1 Kanal Komersial (Islamic Commercial Finance): Pembiayaan Berbasis Akad dan Risk-Sharing

Sumber-sumber menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, memiliki fungsi utama menyalurkan dana melalui pembiayaan dengan akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna', salam, dan lain-lain (Komarudin et al., 2023). Dalam konsep inklusi keuangan syariah, kanal risk-sharing melalui mudharabah dan musyarakah menempati posisi penting karena dipandang lebih adil dan lebih dekat pada prinsip keuangan Islam dibanding skema utang berbasis risk-transfer (Ali et al., 2020; Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023). Literatur juga mengkritik bahwa praktik industri sering overuse murabahah dan kurang memanfaatkan skema Profit and Loss Sharing (PLS) seperti mudharabah dan musyarakah untuk melayani UMKM, yang dinilai kurang sejalan dengan semangat risk-sharing (Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023).

Tantangan implementasi risk-sharing tercermin pada studi pembiayaan produktif dan mudharabah. Komarudin et al. (SLR) menyimpulkan pembiayaan produktif (bagi hasil) di bank syariah masih rendah dan kurang diminati dibanding pembiayaan konsumtif; hambatannya mencakup risiko tinggi, pengawasan, rendahnya pemahaman atau ketertarikan publik, kualitas sumber daya manusia, dan persepsi bahwa pembiayaan bagi hasil rumit dan inefisien (Komarudin et al., 2023). Dalam konteks Aceh, Yusmalinda et al. menemukan mudharabah tidak sepenuhnya diaplikasikan untuk pedagang kecil dan UMKM, melainkan lebih untuk korporasi, dengan alasan risiko tinggi, rendahnya kepercayaan bank kepada nasabah, laba yang fluktuatif, dan lemahnya manajemen risiko; mereka juga menekankan perlunya sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi (Yusmalinda et al., 2022). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa memperluas inklusi syariah bukan hanya memperbanyak kanal pembiayaan, tetapi juga menata desain produk, mitigasi risiko, dan literasi agar akad berbasis bagi hasil dapat bankable untuk segmen kecil (Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023; Komarudin et al., 2023; Yusmalinda et al., 2022).

3.4.2 Kanal Mikro (Islamic Microfinance): BPRS, BMT, dan Model Komunitas Pedesaan

Pada level mikro, sumber-sumber menempatkan BPRS dan BMT sebagai kanal penting inklusi keuangan di pedesaan dan komunitas. Puteri menegaskan BPRS sebagai "community bank" yang berfokus melayani usaha kecil dan mikro di pedesaan berbasis prinsip Islam, dan kontribusinya nyata dalam mendukung inklusi keuangan; namun optimalisasi menghadapi kendala internal-eksternal sehingga perlu penguatan strategi regulasi, sosialisasi, persaingan, dan sumber daya manusia (Puteri, 2015). Fauzia juga menekankan inklusi keuangan sebagai sistem pemberian akses layanan ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya menengah ke bawah, dan mengaitkannya dengan penguatan qard hasan untuk pengembangan sektor pedesaan serta pemberdayaan; ia menyebut tantangan berupa sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan, dan koordinasi program di pedesaan (Fauzia, 2015). Dengan demikian, perspektif ekonomi Islam menempatkan inklusi keuangan sebagai pemberdayaan masyarakat bawah melalui lembaga mikro syariah, bukan semata penetrasi produk perbankan (Fauzia, 2015; Puteri, 2015).

3.4.3 Kanal Sosial (Islamic Social Finance): Zakat, Waqf, Sadaqah, dan Qard Hasan

Sumber yang tersedia menegaskan peran instrumen keuangan sosial Islam—zakat dan waqf—dalam kontribusi ekonomi syariah, termasuk pada masa krisis COVID-19, melalui optimalisasi pengelolaan dan penyaluran dana sosial serta pengembangan fintech syariah bagi pelaku pasar online sesuai aturan syariah (Nasrudin & Solehudin, 2022). Dalam kerangka inklusi keuangan syariah, Ali et al. menegaskan bahwa keuangan Islam dapat memfasilitasi inklusi melalui instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, waqf, dan sadaqah (Ali et al., 2020). Fauzia secara khusus mengaitkan penguatan qard al-hasan yang didukung sumber ZISWAF, terutama wakaf, sebagai basis program inklusi yang memberdayakan pedesaan (Fauzia, 2015). Konsepsi ini menempatkan inklusi sebagai perluasan akses terhadap pembiayaan berorientasi kemaslahatan, misalnya qard hasan, dan redistribusi sosial, bukan hanya akses kredit komersial (Ali et al., 2020; Fauzia, 2015; Nasrudin & Solehudin, 2022).

3.5 Fintech Syariah sebagai Akselerator Inklusi: Mekanisme, Manfaat, dan Batasannya

3.5.1 Mengapa Fintech Syariah Dianggap Relevan untuk Inklusi?

Banyak sumber dalam daftar menempatkan fintech, termasuk fintech syariah, sebagai inovasi yang dapat memperluas akses layanan keuangan karena menawarkan proses lebih praktis, efisien, dan menjangkau segmen yang belum terlayani lembaga formal tradisional (Abubakar & Handayani, 2019; Nurfadilah & Samidi, 2021; Zaki et al., 2023). Dalam konteks UMKM, sharia fintech, misalnya P2P dan crowdfunding, sering diposisikan sebagai alternatif akses permodalan bagi pelaku yang unbankable atau sulit memenuhi persyaratan lembaga keuangan tradisional (Dewi & Adinugraha, 2023; Mustafida et al., 2021; Utama & Ilahiyah, 2018). Zaki et al. menegaskan bahwa implementasi teknologi maju pada lembaga keuangan syariah meningkatkan inklusi melalui efisiensi biaya dan waktu (Zaki et al., 2023). Nurfadilah & Samidi juga menekankan peluang Islamic FinTech meningkatkan inklusi dengan menawarkan produk keuangan bagi nasabah unbanked dan sektor informal berbasis upah harian, sekaligus menekankan nilai etika seperti transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan keterkaitan dengan sektor riil (Nurfadilah & Samidi, 2021).

Pada level empiris mikro, beberapa studi menunjukkan asosiasi positif fintech dengan inklusi. Anah (studi UMKM kawasan pesantren) menemukan literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM (Anah, 2020). Basrowi et al. (mahasiswa Lampung) juga menyimpulkan literasi keuangan syariah dan teknologi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah (Basrowi et al., 2020). Pada level UMKM Muslim, Nurohman et al. menemukan hubungan positif antara fintech dan inklusi keuangan serta antara inklusi dan keberlanjutan UMKM (Nurohman et al., 2021). Secara lebih kausal terhadap kinerja usaha, Kholidah et al. (DID, mikro-enterprise di Jawa Timur) menyatakan microenterprises yang memperoleh Islamic fintech lending mengalami pertumbuhan pendapatan tahunan dan peningkatan jumlah karyawan, yang diinterpretasikan sebagai dampak positif akses layanan lending fintech syariah bagi performa usaha (Kholidah et al., 2024). Rangkaian temuan ini menguatkan tesis bahwa dalam ekonomi Islam, fintech syariah adalah instrumen potensial untuk memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan formal bagi UMKM—dengan prasyarat tata kelola dan kepatuhan syariah (Anah, 2020; Kholidah et al., 2024; Nurohman et al., 2021).

3.5.2 Ragam Bentuk Fintech Syariah yang Relevan untuk Inklusi

Beberapa bentuk fintech syariah yang sering disebut dalam sumber meliputi:

Pertama, P2P lending atau financing syariah sebagai kanal pembiayaan yang memfasilitasi akses dana tanpa tatap muka dan dapat memakai akad yang difatwakan (Aziz, 2020; Wulandari & Nasik, 2021; Zaki et al., 2023).

Kedua, crowdfunding syariah, termasuk equity crowdfunding, sebagai alternatif penggalangan dana yang dapat mempermudah akses modal UMKM dan menawarkan peluang investasi sesuai prinsip syariah (Mustafida et al., 2021; Nelly et al., 2022; Ummah et al., 2024). Nelly et al. menyatakan implementasi crowdfunding syariah terbagi dalam empat kategori: donation-based, reward-based, asset-based, dan equity-based, yang menjadi solusi layanan keuangan yang dapat diakses dunia usaha yang kurang akses perbankan (Nelly et al., 2022). Ummah et al. menekankan sharia fintech equity crowdfunding di Indonesia berpotensi menjadi solusi permodalan UMKM yang lebih sederhana dan etis serta dinilai dapat sesuai regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI (Ummah et al., 2024).

Ketiga, pembayaran digital syariah sebagai bagian ekosistem transaksi yang memudahkan akses layanan tanpa hambatan jarak dan waktu, yang berpotensi meningkatkan inklusi bila diadopsi masyarakat (Hidayatullah & Hidayati, 2022; Ilmiah et al., 2021).

Di level lembaga mikro syariah, Trimulato menekankan bahwa bentuk fintech seperti crowdfunding, peer-to-peer, dan payment dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan BPRS dan BMT, serta lembaga mikro syariah dapat menjadi perantara investasi pada instrumen dan bisnis yang sesuai syariah (Trimulato, 2019). Ascarya & Sakti (desain model micro-fintech untuk BMT) mengidentifikasi kebutuhan alat micro-fintech bagi BMT seperti digital banking, payment, P2P financing, P2P social, dan e-commerce, yang dapat dikembangkan sendiri atau melalui kolaborasi dengan asosiasi, APEX, dan perusahaan fintech (Ascarya & Sakti, 2022). Ini menunjukkan pendekatan ekonomi Islam yang memadukan inklusi komersial dan sosial pada level mikro melalui arsitektur teknologi yang sesuai karakter BMT (Ascarya & Sakti, 2022; Trimulato, 2019).

3.5.3 Keterbatasan: Digitalisasi Tidak Otomatis Inklusif

Walaupun fintech sering dipromosikan sebagai pendorong inklusi, bukti dalam sumber juga menampilkan nuansa penting: Abdullah et al. menemukan penetrasi internet berdampak negatif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, yang diinterpretasikan karena internet belum dioptimalkan untuk akses layanan keuangan, sementara keberadaan platform fintech syariah berdampak positif signifikan (Abdullah et al., 2021). Ini menyiratkan bahwa kebijakan inklusi syariah di era digital harus menekankan use-case keuangan, desain produk, dan literasi—bukan hanya infrastruktur konektivitas (Abdullah et al., 2021; Zaki et al., 2023).

3.6 Prinsip Syariah, Perlindungan Konsumen, dan Tata Kelola: Syarat Inklusi yang Berkelanjutan

3.6.1 Kepatuhan Syariah sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Spiritual

Dalam perspektif hukum dan ekonomi Islam, kepatuhan syariah adalah komponen kunci inklusi. Sugiarto & Disemadi menekankan bahwa perlindungan "hak spiritual" konsumen dalam sharia fintech dapat ditempuh dengan memastikan layanan pembiayaan tidak mengandung riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan menghindari hal haram, serta menggunakan akad yang sesuai fatwa, misalnya al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh (Sugiarto & Disemadi, 2020). Wulandari & Nasik menegaskan perbedaan utama P2P konvensional dan syariah terletak pada larangan bunga (riba) dan keharusan mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Wulandari & Nasik, 2021). Aziz juga mengaitkan fintech syariah dengan pemenuhan elemen syariah seperti akuntabilitas, transparansi informasi, keadilan, kesetaraan, dan penghindaran maysir, gharar, risywah, tadlis, israf, serta rujukan pada Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 (Aziz, 2020). Artinya, dalam ekonomi Islam, perluasan akses (inklusi) harus berjalan bersama validitas syariah agar manfaat inklusi tidak dibayar dengan pelanggaran norma agama (Aziz, 2020; Sugiarto & Disemadi, 2020; Wulandari & Nasik, 2021).

3.6.2 Regulasi dan Pengawasan: Kebutuhan Ekosistem yang Kredibel

Beberapa sumber menekankan bahwa fintech berperan memperluas akses ke sistem keuangan dan dapat menjadi alat pengentasan kemiskinan serta pemerataan, namun memerlukan penguatan regulasi untuk mengatasi risiko seperti penyalahgunaan data pribadi, shadow economy, dan kerugian konsumen (Abubakar & Handayani, 2019). Dalam konteks fintech syariah, Abubakar & Handayani menegaskan adanya dasar hukum kuat melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang fintech syariah (Abubakar & Handayani, 2019), sejalan dengan penegasan pada studi lain yang merujuk fatwa yang sama sebagai basis mekanisme fintech syariah (Aziz, 2020; Wulandari & Nasik, 2021).

Dari sisi struktur pengawasan syariah, Prayitno & Setyowati menyimpulkan Dewan Pengawas Syariah (DPS atau SSB) merupakan bentuk utama kepatuhan syariah di industri keuangan syariah termasuk fintech syariah; tantangannya adalah keterbatasan sumber daya manusia ahli ekonomi Islam dan anggapan DPS sekadar pelengkap, serta fakta bahwa fintech syariah belum memiliki regulasi tersendiri sehingga dasar hukumnya menggunakan norma umum dan POJK terkait tata kelola (Prayitno & Setyowati, 2020). Muhammad & Lanaula juga menyebut tantangan pengawasan syariah pada industri fintech syariah terkait keterbatasan regulasi, corporate governance, dan kapabilitas sumber daya manusia, sehingga dokumentasi hukum dan tata kelola perlu diperkuat mengingat risiko fintech dinilai lebih besar daripada model bisnis keuangan syariah konvensional (Muhammad & Lanaula, 2019). Pada domain equity crowdfunding syariah, Marwa et al. menyatakan perlindungan hukum keberadaan DPS diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 dan Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 serta menekankan peran strategis DPS untuk menjaga kredibilitas dan kepatuhan syariah crowdfunding (Marwa et al., 2024). Rangkaian ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, tata kelola syariah dan kepastian regulasi adalah enabler utama agar inklusi melalui inovasi digital tetap kredibel (Marwa et al., 2024; Muhammad & Lanaula, 2019; Prayitno & Setyowati, 2020).

3.6.3 Penyelesaian Sengketa sebagai Bagian dari Kepercayaan Ekosistem

Kepercayaan publik juga dipengaruhi kepastian penyelesaian sengketa. Suparli menyimpulkan sengketa fintech syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama; prosesnya dapat melalui gugatan sederhana atau biasa dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik (e-litigation) (Suparli, 2023). Dalam perspektif inklusi, mekanisme dispute resolution yang jelas dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan penguatan kepercayaan terhadap layanan syariah berbasis digital (Abubakar & Handayani, 2019; Suparli, 2023).

3.7 Strategi Memperluas Inklusi Keuangan Syariah

3.7.1 Strategi Institusional: Kompatibilitas Produk, Infrastruktur, SDM, dan Penciptaan Permintaan

Ali et al. menawarkan strategi penguatan inklusi keuangan syariah Indonesia berbasis Analytic Network Process (ANP) melalui wawancara pakar, dengan prioritas: product compatibility (0,28), financial infrastructure (0,25), human development (0,20), dan demand creation (0,18) (Ali et al., 2020). Dalam sintesis ekonomi Islam, temuan ini menyiratkan bahwa inklusi syariah memerlukan kesesuaian produk dengan kebutuhan masyarakat dan nilai etika, kesiapan infrastruktur layanan, penguatan sumber daya manusia, serta upaya membentuk permintaan melalui literasi dan sosialisasi (Ali et al., 2020; Komarudin et al., 2023; Maf'ula et al., 2023).

3.7.2 Penguatan Literasi Keuangan Syariah sebagai Prasyarat Inklusi

Sejumlah studi empiris dan konseptual menempatkan literasi sebagai determinan penting inklusi. Anah menemukan literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi UMKM kawasan pesantren (Anah, 2020); Basrowi et al. menemukan literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan pada inklusi keuangan syariah pada responden mahasiswa (Basrowi et al., 2020). Maf'ula et al. menekankan perlunya literasi keuangan syariah dilakukan secara masif, termasuk melalui komunitas perempuan pedesaan, dan melaporkan adanya perbedaan signifikan sebelum dan sesudah sosialisasi kontrak dan produk keuangan syariah (Maf'ula et al., 2023). Komarudin et al. dan Yusmalinda et al. juga memasukkan rendahnya pemahaman publik dan sumber daya manusia sebagai hambatan pembiayaan produktif dan penerapan akad, misalnya mudharabah (Komarudin et al., 2023; Yusmalinda et al., 2022). Dengan demikian, ekonomi Islam memandang literasi bukan sekadar edukasi konsumen, tetapi infrastruktur sosial bagi keberfungsian akad dan kepercayaan pada kepatuhan syariah (Maf'ula et al., 2023; Sugiarto & Disemadi, 2020; Yusmalinda et al., 2022).

3.7.3 Sinergi Bank Syariah–Fintech Syariah–Lembaga Sosial: Ekosistem Inklusi

Literatur menekankan kolaborasi ekosistem sebagai prasyarat skala. Trimulato menekankan fintech dapat dimanfaatkan lembaga mikro syariah (BPRS dan BMT) untuk meningkatkan layanan dan inklusi, dan bentuk fintech—P2P, crowdfunding, payment—dapat diadopsi sesuai karakter dan keterbatasan lembaga mikro (Trimulato, 2019). Ascarya & Sakti merancang model micro-fintech bagi BMT yang menggabungkan penggalangan dana sosial (zakat dan waqf) dan pendanaan komersial secara online, sementara penyaluran pembiayaan mikro dan distribusi sosial dilakukan offline—sebuah model offline-to-online yang menyesuaikan kebutuhan nasabah mikro (Ascarya & Sakti, 2022). Nelly et al. juga mendorong kemitraan crowdfunding syariah dengan bank syariah dan lembaga mikro syariah seperti BMT untuk tujuan bersama meningkatkan pangsa pasar dan akses permodalan (Nelly et al., 2022). Nurfadilah & Samidi menegaskan kebutuhan kerja sama antara perusahaan Islamic FinTech, pemerintah, bank, dan pelanggan agar layanan fintech menjadi alternatif peningkatan inklusi (Nurfadilah & Samidi, 2021). Sintesis ini menunjukkan bahwa inklusi syariah, menurut ekonomi Islam, idealnya dibangun sebagai jaringan kelembagaan komersial–mikro–sosial yang saling melengkapi, bukan kompetisi semata (Ascarya & Sakti, 2022; Nurfadilah & Samidi, 2021; Trimulato, 2019).

3.7.4 Pilar Kebijakan Inklusi: Edukasi, Kelayakan/Aksesibilitas, Regulasi, Fasilitasi Intermediasi, dan Reformasi Perlindungan

Norman (kajian kebijakan inklusi dalam perspektif ekonomi syariah) menjelaskan strategi pencapaian tujuan inklusi keuangan menggunakan lima pilar: edukasi keuangan, peningkatan kelayakan keuangan, dukungan regulasi, peningkatan fasilitasi intermediasi, dan reformasi kebijakan yang mencakup perlindungan konsumen serta instrumen seperti agen bank dan phone banking (Norman, 2020). Abubakar & Handayani menegaskan prinsip inklusi mencakup inovasi teknologi untuk memperluas akses, namun menuntut regulasi komprehensif dan kerja sama antarotoritas untuk mengatasi risiko seperti data pribadi, shadow economy, dan kerugian konsumen (Abubakar & Handayani, 2019). Karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan inklusi syariah yang efektif menuntut kombinasi pilar literasi–akses–regulasi–perlindungan, dengan kepatuhan syariah sebagai prasyarat legitimasi sosial (Abubakar & Handayani, 2019; Norman, 2020; Sugiarto & Disemadi, 2020).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, inklusi keuangan menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai upaya sistematis memperluas akses, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan formal yang terjangkau dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat—terutama kelompok rentan dan UMKM—dengan memastikan seluruh produk dan prosesnya patuh pada prinsip syariah (anti-riba, anti-gharar berlebihan, anti-maysir, anti-penipuan atau kerugian), serta berorientasi pada pemberdayaan dan kemaslahatan (Abubakar & Handayani, 2019; Ali et al., 2020; Enhancing the MSME Islamic Financial Inclusion in Indonesia: An Institutional Theory Perspective, 2023; Fauzia, 2015; Puteri, 2015; Sugiarto & Disemadi, 2020; Zaki et al., 2023).

Implementasinya membutuhkan: (i) kanal komersial berbasis akad yang adil (risk-sharing), (ii) penguatan keuangan mikro syariah (BPRS dan BMT), (iii) optimalisasi instrumen sosial (zakat, waqf, sadaqah, qard hasan), serta (iv) akselerasi melalui fintech syariah yang ditopang tata kelola, DPS, regulasi, dan literasi agar inklusi bersifat kredibel dan berkelanjutan (Ali et al., 2020; Ascarya & Sakti, 2022; Marwa et al., 2024; Muhammad & Lanaula, 2019; Nasrudin & Solehudin, 2022; Nurfadilah & Samidi, 2021; Prayitno & Setyowati, 2020; Trimulato, 2019).

Studi ini memiliki keterbatasan dalam hal konsistensi data statistik yang dilaporkan oleh berbagai sumber, khususnya terkait angka indeks literasi dan inklusi keuangan syariah dari SNLIK 2022. Penelitian selanjutnya perlu memverifikasi data tersebut langsung dari sumber primer dan mengembangkan kerangka pengukuran inklusi keuangan syariah yang lebih terstandardisasi. Selain itu, kajian komparatif lintas negara dengan mayoritas Muslim dapat memperkaya pemahaman tentang model inklusi keuangan syariah yang paling efektif dalam berbagai konteks kelembagaan dan regulatori.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2020). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 4(1), 178–188. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298

Abdullah, Z., Saleh, S., & Mujiyati, M. (2021). Determinant of Islamic financial inclusion in digital era: Cross-province analysis. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 59–80. https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3912

Abdulloh, M. (2023). Digital transformation of Bank Syariah Indonesia services and its impact on financial inclusion. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 3(2), 224–235. https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.6977

Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Strengthening financial technology regulation to empowerment financial inclusive. Diponegoro Law Review, 4(2), 274. https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.274-290

Ali, M. M., Devi, A., Bustomi, H., Furqani, H., & Sakti, M. R. P. (2020). Strengthening Indonesia's Islamic financial inclusion: An analytic network process approach. ICR Journal, 11(2), 225–251. https://doi.org/10.52282/icr.v11i2.785

Anah, L. (2020). Tingkat Islamic financial literacy dan penggunaan fintech terhadap financial inclusion UMKM kawasan pondok pesantren di Kota Jombang. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(2), 127. https://doi.org/10.29300/ba.v5i2.3551

Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(2), 236–254. https://doi.org/10.1108/imefm-05-2020-0233

Aziz, F. A. (2020). Menakar kesyariahan fintech syariah di Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 1–18. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567

Basrowi, B., Suryanto, T., Anggraeni, E., & Nasor, M. (2020). The effect of Islamic financial literation and financial technology on Islamic financial inclusion. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 5(2), 231. https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i2.1669

Dewi, I. S., & Adinugraha, H. H. (2023). The role of sharia fintech in improving halal financial inclusion in MSMEs in Indonesia. Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal, 3(1), 18–29. https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693

Enhancing the MSME Islamic financial inclusion in Indonesia: An institutional theory perspective. (2023). Journal of Accounting and Finance, 23(2). https://doi.org/10.33423/jaf.v23i2.6042

Fauzia, I. Y. (2015). Membangun ekonomi pedesaan dengan financial inclusion melalui lembaga keuangan shariah. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(2), 181–198. https://doi.org/10.21274/an.2015.1.2.181-198

Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 16(1), 71. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335

Hirawati, H., & Harsono, M. (2023). Islamic financial technology dalam kajian filsafat ilmu. Ekonomi Keuangan Investasi dan Syariah (Ekuitas), 4(3), 850–860. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2711

Ilham, M., & Hariyani, I. (2020). Memahami peran lembaga pembiayaan syari'ah dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Widya Yuridika, 3(2), 257. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1658

Ilmiah, D., Sani, A. A., & Wonoseto, M. G. (2021). Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan BPJS pada perbankan syariah. Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.3707

Kholidah, H., Fianto, B. A., Herianingrum, S., Ismail, S., & Hidzir, P. A. M. (2024). Do Islamic fintech lending promote microenterprises performance in Indonesia? Evidence of difference-in-difference model. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 18(1), 224–246. https://doi.org/10.1108/imefm-08-2023-0310

Komarudin, P., Hadi, H., & Sodiki, M. (2023). Productive financing problems in Islamic banks (Research at universities in Indonesia: A systematic literature review analysis). Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 168–209. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6483

Maf'ula, F., Hakimi, F., & Assadam, E. (2023). Socialization of Islamic financial contracts and products as an endeavor to increase financial literacy in rural area. As-Sidanah Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(2), 491–502. https://doi.org/10.35316/assidanah.v5i2.491-502

Majid, J., Ilhamiwati, M., & Utami, E. Y. (2024). Evaluasi bibliometrik terhadap efektivitas produk keuangan syariah dalam mendorong keuangan inklusif di masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science, 2(02), 219–228. https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1095

Marwa, M. H. M., Al-Fatih, S., Hussain, M. A., & Haris, H. (2024). The position and role of the sharia supervisory board in ensuring sharia compliance equity crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum, 39(2), 212. https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.33330

Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic supervisory in the Islamic financial technology industry. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 311–338. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400

Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The development of Islamic crowdfunding in Indonesia and its impact towards SMEs. Hasanuddin Economics and Business Review, 4(3), 20. https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547

Nasrudin, N., & Solehudin, E. (2022). Kontribusi ekonomi syari'ah dalam pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19. Asy-Syari'ah, 23(2), 317–328. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552

Nelly, R., Harianto, H., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi empiris perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(5), 1283–1297. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926

Nengsih, N. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. Etikonomi. https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272

Norman, E. (2020). Kebijakan keuangan inklusif dalam perspektif ekonomi syariah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2(1), 33–40. https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.134

Nurfadilah, D., & Samidi, S. (2021). How the Covid-19 crisis is affecting customers' intention to use Islamic fintech services: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7, 83–114. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i0.1318

Nurohman, Y. A., Kusuma, M., & Narulitasari, D. (2021). Fin-tech, financial inclusion, and sustainability: A quantitative approach of Muslims SMEs. International Journal of Islamic Business Ethics, 6(1), 54. https://doi.org/10.30659/ijibe.6.1.54-67

Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The existence of sharia supervisory board in sharia fintech: Legal basis and problematic in Indonesia. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 20(2), 135. https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060

Puteri, H. E. (2015). Kontribusi BPRS dalam merealisasi financial inclusion di pedesaan: Evaluasi empiris dan penguatan strategi. Islam Realitas Journal of Islamic & Social Studies, 1(1), 19. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.3

Sadari, S., & Hakim, A. (2019). Revitalisasi keuangan inklusif dalam sistem perbankan syariah di era financial technology. Zhafir | Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i1.126

Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers spiritual rights in Indonesia: A legal study of sharia fintech implementation in the consumers protection perspective. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 437–452. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766

Suparli, T. (2023). Sharia fintech dispute resolution formulation in the religious courts. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21216

Trimulato, T. (2019). Fintech for sharia micro finance institution: Qualitative analysis toward utilization of financial technology in BPRS and BMT. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 4(2), 123. https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.917

Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia fintech: Crowdfunding as MSMEs financing. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 115–136. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808

Utama, S., & Ilahiyah, I. (2018). Pengembangan model low cost Islamic peer to peer financing berbasis financial technology untuk akselerasi kinerja UMKM. Islamic Economics Journal, 4(2), 249. https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2966

Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik perbedaan mekanisme sistem peer to peer lending pada fintech konvensional dan fintech syariah di Indonesia. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 1(2), 66–90. https://doi.org/10.52620/jeis.v1i2.7

Yusmalinda, Y., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Problems of mudharabah financing in Islamic banking after the implementation of qanun of Islamic financial institutions in Aceh. Justicia Islamica, 19(1), 1–20. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009

Zaki, I., Paham, F. M. H., & Zusak, M. B. F. (2023). Improving sharia financial inclusion through advancements in technology and compliance with sharia principles. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 16(1), 146. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v16i1.22116