00957 - Faktor Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tanah, Tenaga Kerja, Modal, dan Kewirausahaan

Production Factors in Islamic Economic Perspective: Land, Labor, Capital, and Entrepreneurship

Abstrak

Artikel ini mengkaji faktor-faktor produksi dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi tanah (sumber daya alam), tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Produksi dalam ekonomi Islam tidak sekadar berorientasi pada keuntungan duniawi, melainkan harus berada dalam bingkai nilai moral-teknikal Islami dan diarahkan pada kemaslahatan masyarakat serta kepatuhan pada ketentuan syariah. Melalui sintesis literatur ekonomi Islam kontemporer, artikel ini menelaah definisi, ruang lingkup, dan dimensi normatif masing-masing faktor produksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat faktor produksi tersebut diakui dalam ekonomi Islam dengan penekanan normatif yang khas: tanah harus dimanfaatkan secara produktif dan etis; tenaga kerja harus diperlakukan bermartabat dengan jaminan upah yang layak; modal harus dikembangkan melalui mekanisme bebas riba dengan skema bagi hasil; dan kewirausahaan berfungsi sebagai koordinator faktor-faktor produksi yang harus dijalankan sesuai moralitas Islam demi tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Kata kunci: faktor produksi, ekonomi Islam, tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, maslahah, syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the factors of production in Islamic economic perspective, covering land (natural resources), labor, capital, and entrepreneurship. Production in Islamic economics is not merely profit-oriented, but must be grounded in Islamic moral-technical values and directed toward public welfare (maslahah) and compliance with sharia provisions. Through a synthesis of contemporary Islamic economic literature, this article analyzes the definitions, scopes, and normative dimensions of each production factor. The findings indicate that all four production factors are recognized in Islamic economics with distinctive normative emphases: land must be utilized productively and ethically; labor must be treated with dignity and guaranteed fair wages; capital must be developed through interest-free mechanisms with profit-sharing schemes; and entrepreneurship functions as a coordinator of production factors that must operate in accordance with Islamic morality to achieve the welfare and public interest of the ummah.

Keywords: factors of production, Islamic economics, land, labor, capital, entrepreneurship, maslahah, sharia

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam literatur ekonomi Islam, aktivitas ekonomi umumnya dipahami mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi, serta ketiganya saling terkait; produksi sering diposisikan sebagai basis karena tanpa produksi tidak ada barang atau jasa yang bisa didistribusikan dan dikonsumsi (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Khamimah, 2021; Zainal & Hasan, 2022). Produksi sendiri dipahami sebagai proses kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan input (faktor-faktor produksi) dalam suatu periode tertentu (Bidaula et al., 2024; Khamimah, 2021; Khobir, 2016). Karena itu, pembahasan "faktor produksi" dalam ekonomi Islam pada dasarnya adalah pembahasan tentang jenis-jenis input yang diperlukan agar proses produksi dapat berjalan dan menghasilkan output (Bidaula et al., 2024; Khamimah, 2021; Khobir, 2016).

Berbeda dari paradigma produksi yang semata berorientasi keuntungan duniawi, literatur ekonomi Islam menekankan bahwa produksi mesti berada dalam bingkai nilai moral-teknikal Islami, dan diarahkan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan (maslahah) masyarakat serta kepatuhan pada ketentuan syariah (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Khamimah, 2021; Darojah et al., 2018). Kerangka ini membuat pembahasan faktor produksi dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada klasifikasi input, tetapi juga mencakup cara memperoleh, mengelola, dan memberi imbalan atas input tersebut agar sesuai syariah (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Darojah et al., 2018; Mutmainah & Hasan, 2023).

Artikel ini bertujuan menyajikan sintesis literatur mengenai empat faktor produksi utama dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan, sekaligus menguraikan dimensi normatif yang melekat pada masing-masing faktor tersebut.

________________________________________

2. Definisi dan Ruang Lingkup Faktor Produksi

Secara konseptual, faktor produksi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan—segala jenis input—yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan output (Khamimah, 2021; Khobir, 2016). Namun, beberapa sumber juga menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan bulat di antara para pakar ekonomi tentang klasifikasi faktor produksi; perbedaan klasifikasi dapat berangkat dari perbedaan definisi, karakteristik, maupun peran masing-masing faktor dalam menghasilkan output (Bidaula et al., 2024). Walaupun demikian, banyak rujukan ekonomi Islam kontemporer masih menggunakan klasifikasi yang mirip dengan ekonomi konvensional—misalnya alam atau tanah, tenaga kerja, modal—dengan penegasan adanya perbedaan normatif yang signifikan dalam cara pandang Islam terhadap tiap faktor (Bidaula et al., 2024).

Klasifikasi "empat faktor" yang meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan konsisten dengan sejumlah literatur ekonomi Islam, terutama ketika unsur kewirausahaan dipahami sebagai fungsi organisasi atau manajemen atau pengusaha yang mengoordinasikan faktor-faktor lain (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021; Rohimat, 2020). Dalam pembacaan terhadap pemikiran Muhammad Abdul Mannan, misalnya, faktor-faktor yang memengaruhi produksi disebut meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021), dan unsur "organisasi" ini dapat disejajarkan dengan fungsi kewirausahaan atau manajerial sebagai pengoordinasi input (Rohimat, 2020).

________________________________________

3. Pembahasan: Empat Faktor Produksi Utama dalam Perspektif Ekonomi Islam

3.1 Tanah (Alam/Sumber Daya Alam)

Dalam ekonomi Islam, "tanah" diakui sebagai faktor produksi, tetapi beberapa penulis menekankan bahwa pengakuan ini tidak selalu identik dengan pengertian modern yang sempit; dalam tradisi penulisan klasik, "tanah" sering mencakup seluruh sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, misalnya permukaan bumi dan kesuburan tanah, serta sumber daya seperti air, mineral, dan sebagainya (Arif, 2019; Khamimah, 2021; Khobir, 2016). Karena itu, ketika literatur ekonomi Islam menyebut "tanah", maknanya lazim melebar menjadi kategori alam atau sumber daya fisik yang menjadi basis material produksi (Arif, 2019; Bidaula et al., 2024).

Di samping pengakuan atas tanah sebagai faktor produksi, beberapa rujukan menekankan dimensi normatif: pemanfaatan tanah atau sumber daya alam dalam produksi harus diarahkan pada penciptaan manfaat yang menopang kesejahteraan masyarakat dan tetap memperhatikan prinsip etika ekonomi Islam (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021). Literatur mengenai kewirausahaan Islam juga mengutip hadis tentang menghidupkan tanah yang tidak dimiliki seseorang sebagai dasar legitimasi pemanfaatan tanah secara produktif—yakni pihak yang menghidupkan tanah "lebih berhak" atasnya—yang dapat dibaca sebagai dorongan normatif agar sumber daya alam tidak ditelantarkan dan diolah menjadi produktif (Riyadi & Badaruddin, 2018).

Sejalan dengan itu, sebagian literatur nilai-nilai ekonomi syariah menegaskan prinsip kepemilikan bahwa segala sesuatu hakikatnya milik Allah dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola; prinsip ini memberi landasan etis bahwa pengelolaan tanah atau sumber daya alam sebagai input produksi perlu diarahkan pada kemaslahatan, bukan kerusakan atau tindakan sewenang-wenang (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021; Hartono et al., 2022; Khamimah, 2021). Dalam konteks implementasi, studi kasus faktor produksi pada unit usaha juga menekankan perlunya pelaku usaha ikut menjaga lingkungan agar ketersediaan bahan baku alam tetap terjaga—sebagai konsekuensi etika produksi dalam pandangan ekonomi Islam (Kamal, 2020).

Inti sintesis: Tanah (alam) adalah faktor produksi yang mencakup sumber daya alam; Islam mengakuinya sebagai input utama tetapi menuntut pemanfaatan produktif yang etis, selaras dengan kemaslahatan dan prinsip syariah (Arif, 2019; Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021; Riyadi & Badaruddin, 2018).

________________________________________

3.2 Tenaga Kerja (Sumber Daya Manusia)

Sejumlah literatur ekonomi Islam menempatkan tenaga kerja sebagai faktor produksi yang sangat penting—bahkan ada yang menegaskan Islam memandang tenaga kerja sebagai faktor produksi utama (main input), dengan alasan manusia memiliki kedudukan mulia sehingga aktivitas produksi yang merendahkan harkat kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam (Bidaula et al., 2024). Dengan demikian, pembahasan tenaga kerja dalam ekonomi Islam bukan hanya soal peran teknisnya dalam proses produksi, tetapi juga soal perlindungan martabat, hak, dan keadilan dalam hubungan kerja (Bidaula et al., 2024; Zainal & Hasan, 2022).

Dalam pembacaan terhadap Mannan, hubungan produsen atau majikan dengan tenaga kerja dipandu oleh tanggung jawab moral-sosial; tenaga kerja tidak dipahami sebagai komoditas yang bebas diperlakukan sesuka hati (Khamimah, 2021). Literatur lain menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam, upah yang layak bukan sekadar konsesi, melainkan suatu keharusan dan hak yang dapat dipaksakan oleh negara; pernyataan ini sekaligus membedakan perspektif Islam dari pembenaran "mekanisme pasar semata" ketika upah tidak mencukupi kebutuhan hidup (Zainal & Hasan, 2022). Dengan kata lain, tenaga kerja sebagai input produksi harus ditempatkan dalam tata kelola yang adil, dan imbalan kerja tidak boleh dilepaskan dari tuntutan keadilan sosial (Bidaula et al., 2024; Khamimah, 2021; Zainal & Hasan, 2022).

Di sisi lain, literatur pemikiran Ibn Khaldun dalam ekonomi Islam juga dikaitkan dengan pentingnya tenaga kerja dan pembagian kerja (division of labor); bahkan disebut bahwa keterbatasan tenaga kerja terampil dapat menjadi hambatan pembangunan (Arif, 2019). Ini memperkaya pemahaman bahwa "tenaga kerja" sebagai faktor produksi dalam ekonomi Islam mencakup dimensi kualitas, keterampilan, dan pengorganisasian kerja, bukan sekadar jumlah pekerja (Arif, 2019; Bidaula et al., 2024).

Inti sintesis: Tenaga kerja adalah faktor produksi sentral; Islam menuntut pengelolaan relasi kerja yang bermartabat dan adil, termasuk tuntutan upah layak dan tanggung jawab moral-sosial, serta perhatian pada kualitas dan keterampilan tenaga kerja (Arif, 2019; Bidaula et al., 2024; Khamimah, 2021; Zainal & Hasan, 2022).

________________________________________

3.3 Modal (Capital)

Dalam literatur ekonomi Islam, "modal" sebagai faktor produksi lazim mencakup modal uang dan modal barang, misalnya mesin atau peralatan, yang dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa (Bidaula et al., 2024; Khobir, 2016; Mutmainah & Hasan, 2023). Literatur tentang produksi dalam Islam mengaitkan pembahasan modal dengan konsep kepemilikan harta dan mekanisme pengembangannya, seraya menegaskan bahwa pengembangan modal harus mengikuti mekanisme yang dipandang layak, tetapi tetap terkait dengan prinsip kepemilikan dalam Islam (Khobir, 2016). Di level konseptual, modal juga dipahami sebagai sarana produksi yang "menghasilkan", tetapi bukan produksi pokok; ia merupakan perwujudan dari pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga kerja, misalnya barang modal terbentuk dari proses produksi sebelumnya (Arif, 2019).

Perbedaan paling tegas dengan ekonomi konvensional tampak ketika modal dikaitkan dengan riba atau bunga. Sejumlah rujukan menegaskan substansi larangan riba: modal tidak dapat "bekerja sendiri" dan tidak ada keuntungan modal tanpa kerja dan tanpa keterlibatan risiko; karena itu Islam menyatakan perang terhadap riba dan mewajibkan meninggalkannya, sementara tetap menghalalkan keuntungan melalui perniagaan (Mardani, 2019; Mutmainah & Hasan, 2023). Literatur lain memperkuat logika normatifnya: "modal" dipahami sebagai sesuatu yang tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri; karena itu praktik membungakan uang dalam bentuk riba dan perjudian dilarang (Anwar, 2020). Sejalan dengan itu, literatur mengenai model hubungan kerja dan pembiayaan dalam perspektif syariah mengangkat prinsip bagi hasil dan relasi kemitraan (partnership) sebagai kerangka pengganti logika bunga, termasuk dalam merumuskan hubungan antara modal investasi dan tenaga kerja (Anam et al., 2021; Mutmainah & Hasan, 2023).

Dalam kerangka kebijakan mikro, prinsip ini juga muncul dalam pembahasan investasi bagi hasil: ekonomi Islam menekankan kerja sama permodalan yang menghindari kesenjangan dan menggunakan skema bagi hasil, misalnya musyarakah dan mudharabah, alih-alih sistem bunga (Anam et al., 2021). Dengan demikian, "modal" sebagai faktor produksi diakui, tetapi mekanisme remunerasi atau pengembangannya mesti mengikuti prinsip syariah, khususnya menghindari riba dan menegakkan kemitraan berbagi risiko (Anam et al., 2021; Mardani, 2019; Mutmainah & Hasan, 2023).

Inti sintesis: Modal adalah input produksi berupa uang dan barang modal, tetapi dalam ekonomi Islam pengembangan dan imbalannya harus bebas riba serta lebih selaras dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil, karena modal tidak dibenarkan menghasilkan tanpa kerja dan risiko (Anam et al., 2021; Anwar, 2020; Khobir, 2016; Mardani, 2019; Mutmainah & Hasan, 2023).

________________________________________

3.4 Kewirausahaan (Fungsi Pengusaha/Organisasi/Manajemen)

Dalam banyak rujukan, "kewirausahaan" dapat dipahami sebagai fungsi aktif yang mengumpulkan, mengombinasikan, dan mengoordinasikan faktor-faktor produksi lain untuk menghasilkan barang atau jasa (Ramin & Wahyudin, 2022; Rohimat, 2020). Literatur pendidikan entrepreneurship di pesantren, misalnya, menegaskan fungsi spesifik entrepreneur: kemampuan mengumpulkan faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, lalu memanfaatkannya untuk memproduksi barang atau jasa (Rohimat, 2020). Dengan cara ini, kewirausahaan dipandang sebagai faktor produksi yang bersifat penggerak atau koordinator—organisasi atau manajemen—yang membuat input lain menjadi produktif (Rohimat, 2020).

Khusus dalam pembacaan pemikiran Muhammad Abdul Mannan, beberapa studi menyatakan bahwa produksi dipengaruhi oleh faktor: tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021). Hal ini penting karena menunjukkan bahwa, pada Mannan, selain tiga faktor klasik (alam–tenaga kerja–modal), ada penekanan eksplisit pada organisasi sebagai unsur yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan produksi (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021). Literatur komparatif tentang Ibnu Khaldun dan Mannan bahkan menyebut bahwa faktor produksi yang semula dipahami tiga kemudian "ditambahkan" menjadi empat dengan memasukkan organisasi sebagai unsur keempat dalam perspektif Mannan (Sulaeman, 2018). Dengan demikian, "kewirausahaan" dalam arti fungsi organisasi atau manajerial memiliki dasar kuat dalam literatur ekonomi Islam kontemporer sebagai faktor produksi tersendiri (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021; Sulaeman, 2018).

Namun, ada pula catatan nuansa: kajian tentang pasar faktor produksi dalam perspektif Islam menyebut adanya ketidakjelasan umum di antara ekonom Islam kontemporer terkait peran pengusaha dalam ekonomi pasar kapitalis dan fungsi yang disarankan dari faktor ini dalam ekonomi pasar Islam, walaupun mereka mengakui pentingnya keuntungan bagi investasi, pertumbuhan, dan kemakmuran. Artinya, pengakuan kewirausahaan sebagai faktor produksi relatif luas, tetapi perdebatan dapat muncul pada desain institusional dan konseptualisasinya dalam "pasar Islam" (Rohimat, 2020).

Terlepas dari itu, literatur produksi dalam Islam secara konsisten menekankan bahwa pengorganisasian faktor produksi—dan karenanya praktik kewirausahaan—harus mengikuti moralitas Islam dari tahap mengorganisasikan faktor, proses produksi, hingga pemasaran atau pelayanan (Bidaula et al., 2024; Khobir, 2016). Dalam kerangka Mannan, orientasi produksi juga ditekankan pada kesejahteraan masyarakat yang dipandu Al-Qur'an dan Hadis, sehingga fungsi organisasi atau kewirausahaan pun semestinya diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar akumulasi keuntungan (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021).

Inti sintesis: Kewirausahaan adalah fungsi pengorganisasian atau manajerial yang mengoordinasikan tanah, tenaga kerja, dan modal; pada Mannan, unsur "organisasi" ditegaskan sebagai faktor produksi, namun diskursus kontemporer mencatat masih ada nuansa perdebatan tentang peran pengusaha dalam desain pasar Islam; seluruhnya harus tunduk pada moralitas syariah (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021; Rohimat, 2020; Bidaula et al., 2024; Khobir, 2016).

________________________________________

4. Variasi Klasifikasi dan Perluasan Faktor Produksi dalam Literatur Ekonomi Islam

Walaupun empat faktor—tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau organisasi—sangat lazim digunakan, literatur ekonomi Islam juga merekam variasi klasifikasi sebagai berikut.

Pertama, ada rujukan yang menyatakan faktor produksi "biasanya" terdiri atas alam, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan, serta membedakan kewirausahaan sebagai "keahlian usaha atau manajemen" (Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021). Kedua, ada pula yang menambahkan kategori lain seperti sumber daya fisik dan sumber daya informasi di samping tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan (Arif, 2019). Ketiga, beberapa sumber menegaskan sekali lagi bahwa klasifikasi faktor produksi tidak sepenuhnya seragam, sehingga perbedaan kategorisasi adalah hal yang diakui dalam literatur (Bidaula et al., 2024).

Karena itu, jawaban yang paling konsisten adalah bahwa empat faktor produksi—tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan—merupakan formulasi yang kuat dan banyak dipakai; sementara variasi lain, misalnya memasukkan informasi atau memecah alam menjadi beberapa subkategori, adalah pengayaan konseptual yang tidak selalu menjadi konsensus (Arif, 2019; Bidaula et al., 2024; Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021).

________________________________________

5. Kerangka Normatif: Pengarahan Penggunaan Faktor Produksi dalam Ekonomi Islam

Di banyak sumber, produksi dalam ekonomi Islam tidak dilepaskan dari orientasi kesejahteraan dan kepatuhan syariah. Dalam perspektif Mannan, produksi dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan manfaat untuk masa kini dan masa depan, dan sistem produksi perlu mengedepankan kesejahteraan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021). Literatur lain menegaskan bahwa tujuan produksi dalam Islam adalah memberi maslahah maksimum bagi konsumen; keuntungan tidak dilarang, tetapi harus berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam—sering dirumuskan sebagai keuntungan plus "berkah" (Bidaula et al., 2024; Chrysnaputra & Pangestoeti, 2021). Prinsip ini juga ditegaskan melalui pernyataan bahwa seluruh aktivitas produksi terikat pada nilai moral dan teknikal Islami dari tahap pengorganisasian faktor sampai pemasaran (Bidaula et al., 2024; Khobir, 2016).

Implikasinya bagi masing-masing faktor produksi adalah sebagai berikut.

Pertama, tanah atau alam harus dikelola secara produktif dan etis—memaksimalkan manfaat, menjaga keberlanjutan ketersediaan bahan baku alam, dan menghindari kerusakan (Kamal, 2020; Khamimah, 2021; Khobir, 2016).

Kedua, tenaga kerja harus diperlakukan bermartabat; relasi kerja tidak boleh mengabaikan tanggung jawab moral-sosial dan tuntutan upah layak (Bidaula et al., 2024; Khamimah, 2021; Zainal & Hasan, 2022).

Ketiga, modal harus dikembangkan melalui mekanisme halal; menghindari riba dan menegakkan skema kemitraan atau bagi hasil sebagai konsekuensi prinsip bahwa modal tidak boleh menghasilkan tanpa kerja dan risiko (Anam et al., 2021; Anwar, 2020; Mardani, 2019; Mutmainah & Hasan, 2023).

Keempat, kewirausahaan atau organisasi menjadi penggerak yang mengoordinasikan seluruh input; namun harus dijalankan sesuai moralitas Islam dan diarahkan pada kesejahteraan atau kemaslahatan, sebagaimana penekanan produksi berorientasi welfare dalam literatur Mannan (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021; Khobir, 2016; Rohimat, 2020).

________________________________________

6. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, faktor produksi menurut ekonomi Islam secara umum dapat dirumuskan dalam empat kategori utama.

Pertama, tanah (alam atau sumber daya alam) sebagai basis material produksi yang diakui Islam, dengan tuntutan pemanfaatan produktif dan etis (Arif, 2019; Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021; Riyadi & Badaruddin, 2018).

Kedua, tenaga kerja (SDM) sebagai faktor produksi yang sangat penting—bahkan diposisikan utama—dengan konsekuensi normatif pada keadilan dan martabat kerja, termasuk tuntutan upah layak dan tanggung jawab moral-sosial (Bidaula et al., 2024; Khamimah, 2021; Zainal & Hasan, 2022).

Ketiga, modal berupa uang dan barang modal sebagai input yang sah, tetapi mekanisme pengembangan atau imbalannya mesti bebas riba dan lebih selaras dengan kemitraan atau bagi hasil (Anam et al., 2021; Anwar, 2020; Khobir, 2016; Mardani, 2019; Mutmainah & Hasan, 2023).

Keempat, kewirausahaan sebagai fungsi pengusaha atau organisasi atau manajemen yang bersifat aktif dalam mengumpulkan dan mengoordinasikan input lain; dalam perspektif Mannan sering ditegaskan sebagai "organisasi" sebagai faktor produksi, meski diskursus kontemporer mencatat adanya nuansa perdebatan konseptual tentang perannya (Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021; Rohimat, 2020; Sulaeman, 2018).

Dengan demikian, keempat faktor produksi—tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan—merupakan formulasi yang kuat dalam literatur ekonomi Islam, terutama bila kewirausahaan dipahami sebagai fungsi organisasi atau manajerial yang mengarahkan faktor-faktor lain menuju produksi yang berorientasi kemaslahatan dan kepatuhan syariah (Bidaula et al., 2024; Darojah et al., 2018; Khamimah, 2021; Khobir, 2016; Rohimat, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anam, C., Hermawati, A., & Survival, S. (2021). Sosialisasi penguatan kewirausahaan atas dasar spiritual dalam optimalisasi Kampung Tanggung Alba Malang. Wadiah, 5(2). https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3510

Anwar, S. (2020). Menanamkan mental entrepreneurship melalui institusi pondok pesantren (studi kasus Pondok Pesantren Raudlatuzzahrah Kolor Sumenep). Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2). https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7006

Arif, Z. (2019). Optimalisasi peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(1), 89. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1817

Bidaula, Z. S., Maulida, S., & Rahman, H. (2024). Entrepreneurship in Islam (principles and strategies for the success of the Prophet Muhammad SAW in trading). Rihlah, 1(2), 95–104. https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i2.18

Chrysnaputra, R. D., & Pangestoeti, W. (2021). Peran dan fungsi kewirausahaan Islam dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 28–48. https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.301

Darojah, Z., Quro'i, M. D., & Dewi, D. K. (2018). Peran kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 218–253. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.70-105

Hartono, B., Siregar, M., & Sriharini, S. (2022). Konsep integrasi pendidikan Islam dan kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 11(02). https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.2210

Kamal, J. (2020). Pasar faktor produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal An-Nahl, 7(2), 98–105. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.16

Khamimah, W. (2021). Peran kewirausahaan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Jurnal Disrupsi Bisnis, 4(3). https://doi.org/10.32493/drb.v4i3.9676

Khobir, A. (2016). Perilaku ekonomi dalam bingkai antara al-mu'amalah al-maddiyah dan al-mu'amalah al-adabiyah. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.601

Mardani, D. A. (2019). Spritual entrepreneurship dalam pemberdayaan ekonomi umat: Studi terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 4(1), 194–206. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.68

Mutmainah, M., & Hasan, H. (2023). Produksi menurut pemikiran Muhammad Abdul Mannan. Ta'amul: Journal of Islamic Economics, 2(2), 147–157. https://doi.org/10.58223/taamul.v2i2.110

Ramin, Moh., & Wahyudin, A. (2022). Pemanfaatan pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa/i Prodi Ekonomi Syariah Kampus IAI Nata Ketapang Sampang sebagai alternatif mengatasi pengangguran terdidik. Investi: Jurnal Investasi Islam, 3(1), 333–346. https://doi.org/10.32806/ivi.v3i1.102

Riyadi, S., & Badaruddin, B. (2018). Revitalisasi model pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berbasis standar KKNI dan Islamic entrepreneurship. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 113–132. https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2050

Rohimat, A. M. (2020). Socio-entrepreneurship Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam membentuk kesalehan sosial di tengah Covid-19. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 3(1), 105. https://doi.org/10.14421/lijid.v3i1.2216

Sulaeman, M., dkk. (2018). Guyub ekonomi desa: Kajian kewirausahaan untuk desa mandiri dan sejahtera. https://doi.org/10.31227/osf.io/ejn2k

Zainal, Z., & Hasan. (2022). Analisis teori produksi perspektif ekonomi Islam dalam buku Islamic Economics Theory and Practice karya Muhammad Abdul Mannan. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(1), 231–243. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.916