00956 - Faktor Non-Ekonomi dalam Ekonomi Islam: Variabel Budaya, Politik, dan Sosial sebagai Determinan Aktivitas Ekonomi

Non-Economic Factors in Islamic Economics: Cultural, Political, and Social Variables as Determinants of Economic Activity

Abstract

This article examines the role of non-economic factors — namely cultural, political, and social variables — as determinants of economic activity within the framework of Islamic economics. Using a systematic literature review approach, this study synthesizes various scholarly sources covering Islamic jurisprudence (fiqh muamalat), Islamic banking, maqasid al-shariah, fatwa institutions, zakat governance, and sustainable finance. The findings reveal that Islamic economics does not treat cultural, political, and social variables as mere external disturbances, but rather as systemic components that legitimize, direct, and shape economic behavior. Cultural norms ('urf) serve as operational references in determining fair profit and wages; political-legal factors shape the regulatory infrastructure and institutional legitimacy of Islamic economics; and social factors — including public literacy, social networks, trust, and pluralism — determine public participation and acceptance of Islamic economic institutions. Furthermore, the normative values of maqasid al-shariah and moral principles (prohibition of riba, gharar, and maysir) act as normative-ethical determinants that bound and orient economic calculation. This article concludes that an adequate analysis and policy framework for Islamic economics must integrate cultural-political-social dimensions as integral systemic variables rather than peripheral factors.

Keywords: non-economic factors, Islamic economics, fiqh muamalat, maqasid al-shariah, culture, politics, social

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran faktor non-ekonomi — khususnya variabel budaya, politik, dan sosial — sebagai determinan aktivitas ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka sistematis, studi ini mensintesis berbagai sumber ilmiah yang mencakup fiqh muamalat, perbankan syariah, maqasid al-shariah, institusi fatwa, tata kelola zakat, dan keuangan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak memandang variabel budaya, politik, dan sosial sebagai gangguan eksternal semata, melainkan sebagai komponen sistemik yang melegitimasi, mengarahkan, dan membentuk perilaku ekonomi. Norma budaya ('urf) berfungsi sebagai rujukan operasional dalam menentukan kewajaran keuntungan dan upah; faktor politik-hukum membentuk infrastruktur regulatif dan legitimasi kelembagaan ekonomi syariah; serta faktor sosial — termasuk literasi publik, jejaring sosial, kepercayaan, dan pluralisme — menentukan partisipasi dan penerimaan publik terhadap institusi ekonomi Islam. Lebih lanjut, nilai-nilai normatif maqasid al-shariah dan prinsip moral (larangan riba, gharar, dan maysir) berfungsi sebagai determinan normatif-etis yang membatasi dan mengarahkan kalkulasi ekonomi. Artikel ini menyimpulkan bahwa analisis dan kebijakan ekonomi Islam yang memadai perlu mengintegrasikan dimensi budaya-politik-sosial sebagai variabel sistemik yang melekat, bukan sebagai faktor periferal.

Kata Kunci: faktor non-ekonomi, ekonomi Islam, fiqh muamalat, maqasid al-shariah, budaya, politik, sosial

________________________________________

1. Pendahuluan: Mengapa "Non-Ekonomi" Relevan dalam Ekonomi Islam?

Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi (misalnya produksi, konsumsi, distribusi, dan kontrak bisnis) dipahami sebagai bagian dari muamalat, yakni "mutual dealings" (hubungan timbal balik) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dalam perdagangan dan aktivitas komersial (Rahman et al., 2022). Namun, muamalat tidak semata-mata ekonomi; ia juga dipahami sebagai relasi sosial yang mencakup aktivitas ekonomi dan non-ekonomi, sehingga dimensi sosial (relasi antarmanusia) menjadi bagian inheren dari cara Islam memaknai aktivitas ekonomi (Rahman et al., 2022).

Sejalan dengan itu, Islam dipaparkan sebagai sistem yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (bukan hanya ritual), sehingga aturan syariah berfungsi mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan relasi antarmanusia — termasuk dalam ranah ekonomi (Hendri, 2021). Karena itu, variabel di luar ekonomi (budaya, politik, sosial) bukan "faktor eksternal" semata, melainkan bagian dari ekologi normatif-institusional yang membentuk bagaimana kegiatan ekonomi seharusnya dijalankan dalam kerangka syariah (Hendri, 2021; Shahrom & Kunhibava, 2023).

Secara tujuan, literatur menekankan bahwa syariah (melalui maqasid al-shariah) diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia — antara lain dengan menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Mulatsih et al., 2024). Orientasi ini mendorong ekonomi Islam untuk menilai keberhasilan aktivitas ekonomi tidak hanya melalui hasil material, tetapi juga melalui dimensi moral, sosial, dan kemaslahatan (Hendri, 2021; Mulatsih et al., 2024). Bahkan pada level pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah, terdapat pendekatan yang secara eksplisit memasukkan dimensi "non-economic wealth" dan "socio-economic wealth" (misalnya pada metode ANGELS) sebagai bagian dari evaluasi, menandakan bahwa dimensi non-ekonomi dianggap melekat dalam kinerja ekonomi syariah (Khoirunissa, 2009).

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Non-Ekonomi sebagai Penentu (Determinant) Perilaku Ekonomi dalam Islam

2.1. Ekonomi sebagai Bagian dari Syariah dan Fiqh Muamalat

Ekonomi Islam kerap ditegaskan bertumpu pada fiqh muamalat sebagai dasar normatif transaksi dan aktivitas komersial (Rahman et al., 2022). Fiqh muamalat membahas aturan yang mengatur hubungan antarmanusia, termasuk hak dan kewajiban finansial (Rahman et al., 2022). Dalam kerangka ini, terdapat larangan unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi (Rahman et al., 2022). Dengan demikian, faktor non-ekonomi seperti kesadaran hukum-keagamaan, kualitas kepatuhan, dan institusi pengawasan menjadi variabel yang memengaruhi bentuk, validitas, dan legitimasi aktivitas ekonomi (Ghozali et al., 2022; Rahman et al., 2022).

2.2. Tujuan (Maqasid) dan Orientasi Kemaslahatan sebagai Pengikat Dimensi Sosial

Dalam kajian perbankan syariah, ditegaskan bahwa bank syariah sering berorientasi profit, sementara ekonomi Islam sebagai "induk" orientasinya adalah pencapaian maqasid al-shariah (kesejahteraan sosial) yang tidak selalu tercapai hanya melalui profit (Hendri, 2021). Literatur juga menekankan bahwa maslahah yang dicari dalam ekonomi Islam bukan maslahah individual semata (misalnya keuntungan bank), melainkan maslahah bagi masyarakat (Hendri, 2021). Kerangka ini menguatkan bahwa variabel sosial — misalnya keadilan, distribusi manfaat, dan dampak pada masyarakat — secara konseptual memengaruhi desain produk, perilaku lembaga, dan penilaian keberhasilan aktivitas ekonomi (Hendri, 2021; Mulatsih et al., 2024).

2.3. Fiqh Muamalat Bersifat Dinamis dan Dipengaruhi Konteks Sosial

Kajian fatwa menegaskan bahwa formulasi fiqh muamalat klasik sering merupakan hasil ijtihad ulama yang dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi pada masanya, dan karena perubahan modern, rujukan klasik tidak selalu sepenuhnya relevan sehingga ijtihad perlu memperhatikan kebutuhan pasar modern dengan tetap memegang prinsip-prinsip syariah (Ghozali et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa konteks sosial (perubahan pola transaksi dan kehidupan masyarakat) adalah variabel non-ekonomi yang memengaruhi pembentukan aturan ekonomi Islam kontemporer (Faizi & Shuib, 2021; Ghozali et al., 2022).

________________________________________

3. Faktor Non-Ekonomi dalam Ekonomi Islam (Budaya, Politik, Sosial) yang Memengaruhi Aktivitas Ekonomi

3.1. Faktor Nilai-Keagamaan dan Moral (Akhlak) sebagai Pendorong Perilaku Ekonomi

1) Motif Ketuhanan dan Etika Syariah

Literatur hukum perbankan menegaskan perbedaan motif: ekonomi sekuler cenderung mengejar kebahagiaan duniawi dan bersifat materialistik, sedangkan dalam Islam pendorong aktivitas ekonomi dikaitkan dengan "God-interest" (melayani dan mencari ridha Allah) (Anggraeni et al., 2024). Ini menjadikan moralitas dan kepatuhan sebagai variabel non-ekonomi yang membentuk preferensi dan tindakan pelaku ekonomi (Anggraeni et al., 2024; Hendri, 2021).

2) Prinsip-Prinsip Normatif Transaksi

Dalam kajian fatwa, dinyatakan prinsip dasar: aktivitas ekonomi pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang melarang; harus dilakukan atas dasar konsensus; harus menghasilkan maslahat dan menolak mudarat; serta bebas dari gharar, riba, dan "tyranny/kezaliman" (Ghozali et al., 2022). Karena prinsip-prinsip ini bersifat normatif, keberadaan nilai moral, kesadaran agama, dan etos keadilan memengaruhi bagaimana kontrak dipilih, bagaimana risiko dialokasikan, dan bagaimana keuntungan dinilai wajar atau menzalimi (Ghozali et al., 2022; Mulatsih et al., 2024).

3) Keadilan dan Larangan "Keuntungan Berlebihan" sebagai Dimensi Sosial-Moral

Kajian muamalat tentang profit-taking menekankan bahwa Islam menolak keuntungan melalui cara yang melanggar (misalnya riba, ketidakpastian), serta menolak manipulasi harga yang menindas; syariah menekankan fairness dan accountability dalam muamalat sebagai bentuk tanggung jawab sosial pedagang-konsumen (Nopriansyah, 2019). Studi tersebut juga menyatakan standar profit dapat merujuk pada kebiasaan lokal (custom) dan pemerintah dapat mengendalikan harga untuk stabilisasi dan mencegah manipulasi (Nopriansyah, 2019). Ini menunjukkan bahwa moralitas, kebiasaan (budaya), dan otoritas negara (politik) bersama-sama menjadi determinan non-ekonomi yang memengaruhi praktik penetapan harga dan keuntungan (Ghozali et al., 2022; Nopriansyah, 2019).

4) Upah (Ujrah) dan Dimensi Kemanusiaan

Kajian tentang prinsip upah dalam ekonomi syariah menyatakan upah terkait prinsip keadilan (al-'adl) dan moral; penentuan upah dipengaruhi banyak faktor dan dapat melibatkan mekanisme negosiasi, mekanisme pasar, serta peran negara, serta mempertimbangkan adat/kebiasaan masyarakat (Aziz et al., 2019). Ini menegaskan bahwa norma moral, institusi negara, dan budaya menjadi variabel non-ekonomi yang memengaruhi kontrak kerja dan remunerasi (Aziz et al., 2019; Ghozali et al., 2022).

Implikasi Kunci: Dalam ekonomi Islam, "kalkulasi ekonomi" tidak berdiri sendiri; ia dibatasi dan diarahkan oleh nilai moral-keagamaan (keadilan, akuntabilitas, pelarangan riba/gharar/maysir), sehingga kualitas moral dan kepatuhan menjadi determinan non-ekonomi atas perilaku ekonomi (Ghozali et al., 2022; Nopriansyah, 2019; Rahman et al., 2022).

________________________________________

3.2. Faktor Sosial: Lingkungan, Jejaring, Kepercayaan, dan Pluralisme Masyarakat

1) Lingkungan Sosial-Religius Memengaruhi Preferensi Ekonomi

Studi preferensi konsumen perbankan syariah menemukan keputusan menabung dipengaruhi bukan hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor religius (misalnya kesesuaian dengan ajaran Islam, pemahaman prinsip Islam, lingkungan yang mendukung religiusitas) dan faktor eksternal sosial seperti motivasi orang tua, saudara, teman, pegawai bank, dan ulama (Butary et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dan lingkungan nilai (religiusitas komunitas) merupakan variabel non-ekonomi yang memengaruhi keputusan ekonomi individu (Butary et al., 2022; Hendri, 2021).

2) Literasi/Pemahaman Masyarakat sebagai Variabel Sosial

Kajian tentang kurangnya pengetahuan publik mengenai perbankan syariah membingkai adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap teori dan praktik perbankan syariah serta tantangan budaya dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Mulyadi, 2023). Ini menegaskan bahwa tingkat pengetahuan/awareness publik — sebuah faktor sosial — mempengaruhi penerimaan dan perkembangan aktivitas ekonomi syariah (Butary et al., 2022; Mulyadi, 2023).

3) Kepercayaan Publik, Loyalitas, dan Tata Kelola/Pengawasan Syariah

Kajian efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) menekankan bahwa untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman menyimpan aset di lembaga keuangan syariah, diperlukan pengawasan DPS; namun implementasi DPS dinilai masih cenderung fokus pada kontrak daripada audit syariah sehingga dapat memengaruhi pemahaman pekerja sektor keuangan syariah dan berdampak pada loyalitas serta kepercayaan publik (Harsya, 2018). Kajian lain mengenai supervisi menegaskan adanya problem kelembagaan pengawasan yang tidak optimal dan berpotensi menimbulkan risiko hukum (Retnasih, 2023). Dengan demikian, kualitas tata kelola dan pengawasan (variabel institusional-sosial) memengaruhi trust, dan trust memengaruhi partisipasi ekonomi (Harsya, 2018; Retnasih, 2023).

4) Pluralisme Sosial dan Penerimaan Lintas Kelompok

Kajian pluralisme hukum ekonomi Islam menegaskan bahwa pengembangan perbankan syariah di Indonesia melibatkan Muslim dan non-Muslim, dan proses formulasi serta implementasi dipengaruhi argumentasi ideologis-politik, yuridis-ekonomi, dan perspektif sosial-budaya (Masduqi, 2020). Literatur ini memperlihatkan bahwa dinamika sosial (komposisi masyarakat, sensitivitas ideologi, dan persepsi budaya) merupakan determinan non-ekonomi yang dapat mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi syariah (Masduqi, 2020; Nurlatipah et al., 2023).

Implikasi Kunci: Aktivitas ekonomi syariah (misalnya keputusan menabung, loyalitas pada lembaga syariah, penerimaan regulasi syariah) sangat dipengaruhi variabel sosial: jejaring keluarga/komunitas, peran tokoh agama, literasi publik, trust, dan pluralisme masyarakat (Butary et al., 2022; Harsya, 2018; Masduqi, 2020).

________________________________________

3.3. Faktor Budaya dan Adat ('Urf) dalam Membentuk Praktik dan Hukum Ekonomi

1) Adat sebagai Rujukan Operasional dalam Muamalat (Profit dan Upah)

Studi profit-taking menyatakan standar tingkat keuntungan dapat merujuk kebiasaan lokal (local customs) dan pemerintah dapat mengendalikan harga untuk stabilisasi serta mencegah manipulasi (Nopriansyah, 2019). Kajian upah juga menekankan bahwa upah dapat ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan dipengaruhi banyak faktor, dengan peran negara dalam memastikan kepatuhan syariah dan perlindungan hak (Aziz et al., 2019). Kedua studi ini menunjukkan bahwa 'urf (budaya/adat) adalah variabel non-ekonomi yang memengaruhi parameter "kewajaran" dalam transaksi (harga, keuntungan, upah) (Aziz et al., 2019; Nopriansyah, 2019).

2) Kearifan Lokal sebagai Pertimbangan Perumusan Hukum Islam di Ranah Muamalat

Kajian budaya Pamali di Polewali menegaskan bahwa kearifan lokal dalam muamalat dapat dipertimbangkan dalam perumusan hukum Islam dan kebijakan pembangunan setempat; studi tersebut juga menekankan bahwa penerapan hukum bersifat fleksibel dan dapat berubah menurut konteks ruang dan waktu dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural (Nurlatipah et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa budaya lokal bukan sekadar latar belakang, tetapi variabel yang dapat memengaruhi ijtihad dan kebijakan ekonomi syariah dalam konteks lokal (Ghozali et al., 2022; Nurlatipah et al., 2023).

3) Budaya-Politik dan Resistensi Berbasis Identitas

Kajian pluralisme hukum ekonomi Islam menunjukkan adanya penolakan berbasis argumen budaya dan ideologi (misalnya kekhawatiran "agenda tersembunyi" islamisasi) dalam konteks sosial tertentu, sehingga perspektif sosial-budaya memengaruhi penerimaan terhadap ekonomi syariah (Masduqi, 2020). Dengan demikian, identitas budaya dan interpretasi sosial terhadap simbol "syariah" dapat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi syariah di ruang publik (Faizi & Shuib, 2021; Masduqi, 2020).

Implikasi Kunci: Dalam ekonomi Islam, budaya/adat dapat menjadi input normatif-praktis (misalnya standar keuntungan dan upah) serta menjadi faktor penerimaan sosial-politik atas institusi ekonomi syariah (Masduqi, 2020; Nopriansyah, 2019; Nurlatipah et al., 2023).

________________________________________

3.4. Faktor Politik dan Hukum: Negara, Regulasi, dan Institusi Otoritatif (Fatwa)

1) Keputusan Politik dan Dukungan Negara Memengaruhi Pengakuan Ekonomi Islam

Kajian historis islamisasi ekonomi di Indonesia menegaskan bahwa politik memiliki pengaruh penting terhadap pengakuan dan penerimaan islamisasi ekonomi; intervensi pemerintah (keputusan politik) dapat memengaruhi kebijakan ekonomi (Faizi & Shuib, 2021). Studi tentang institusionalisasi ekonomi syariah juga menekankan pentingnya landasan legal formal dan rangkaian regulasi (misalnya undang-undang perbankan dan perbankan syariah) sebagai legitimasi dan kepastian hukum sistem ekonomi syariah (Shahrom & Kunhibava, 2023). Ini menunjukkan bahwa variabel politik-hukum (dukungan negara dan desain regulasi) adalah determinan non-ekonomi yang membentuk infrastruktur aktivitas ekonomi syariah (Faizi & Shuib, 2021; Shahrom & Kunhibava, 2023).

2) Fatwa DSN-MUI sebagai Otoritas Normatif yang Menghubungkan Syariah dan Praktik Ekonomi

Kajian fatwa menegaskan bahwa DSN memiliki otoritas mengeluarkan fatwa produk keuangan syariah dan ijtihadnya perlu tidak hanya bergantung pada kitab klasik yang normatif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pasar modern dengan tetap memenuhi prinsip syariah (Ghozali et al., 2022). Kajian lain menegaskan DSN-MUI fatwa menjadi rujukan standardisasi kesyariahan lembaga keuangan syariah; fatwa merujuk sumber primer (Qur'an dan Sunnah) serta sumber sekunder (pendapat ulama) (Nor et al., 2018). Karena itu, fatwa berfungsi sebagai variabel institusional-hukum yang memengaruhi desain produk, kontrak, dan kepatuhan, sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara normativitas teks dan kebutuhan ekonomi modern (Ghozali et al., 2022; Nor et al., 2018).

3) Pengawasan Kepatuhan dan Desain Kelembagaan Supervisi

Kajian DPS menegaskan DPS bertugas mengawasi, meninjau, dan mengarahkan operasi lembaga keuangan agar sesuai syariah; namun efektivitasnya dipersoalkan karena cenderung fokus pada kontrak, yang berdampak pada trust publik (Harsya, 2018). Kajian supervisi lain menyatakan terdapat masalah kelembagaan pengawasan yang berjalan independen dan tidak efisien sehingga terjadi tumpang tindih, dan merekomendasikan penguatan desain regulasi terkait audit dan kewenangan sanksi (Retnasih, 2023). Ini menegaskan bahwa kualitas dan arsitektur kelembagaan (politik-administratif) adalah determinan non-ekonomi aktivitas ekonomi syariah — khususnya dalam stabilitas kepercayaan publik dan kepatuhan (Harsya, 2018; Retnasih, 2023).

4) Arah Kebijakan Ekonomi: Populisme dan Orientasi "People's Economy"

Studi transformasi ekonomi syariah dalam sistem populis menekankan bahwa transformasi ekonomi syariah disinergikan dengan konteks sistem ekonomi kerakyatan, dan menampilkan prinsip-prinsip seperti ketuhanan, keadilan (keadilan sosial), keseimbangan (kemanusiaan), kebebasan (musyawarah), persatuan (kekeluargaan), dan tanggung jawab (Mulatsih et al., 2024). Studi ini juga menyatakan nilai-nilai ekonomi Islam dapat diaplikasikan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik, geografis, dan bidang lainnya (Mulatsih et al., 2024). Ini memperlihatkan bahwa arah politik-ekonomi nasional dan ideologi kebijakan (misalnya kerakyatan) menjadi variabel non-ekonomi yang membentuk prioritas sektor, tujuan pembangunan, dan narasi ekonomi Islam (Faizi & Shuib, 2021; Mulatsih et al., 2024).

Implikasi Kunci: Politik dan hukum memengaruhi ekonomi Islam melalui (i) dukungan negara/regulasi, (ii) otoritas fatwa sebagai standardisasi syariah, dan (iii) efektivitas supervisi kepatuhan; semuanya menentukan legitimasi, desain produk, dan trust dalam aktivitas ekonomi (Faizi & Shuib, 2021; Ghozali et al., 2022; Harsya, 2018).

________________________________________

3.5. Faktor Pendidikan, Literasi, dan Kualitas SDM (Human Resources) sebagai Determinan Sosial-Institusional

1) Pendidikan Ekonomi/Keuangan Syariah Mengikuti Pertumbuhan Industri

Kajian tentang kemunculan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menyatakan pertumbuhan industri perbankan/keuangan syariah berjalan seiring dengan pertumbuhan pendidikan dan pelatihan, sekaligus menyoroti tantangan menghadapi perkembangan pasar keuangan global yang perlu direspons agar menghasilkan SDM ideal untuk menopang pertumbuhan industri. Hal ini menempatkan pendidikan sebagai variabel non-ekonomi yang memengaruhi kapasitas institusi ekonomi syariah (Hendri, 2021).

2) Kualitas SDM Memengaruhi Penerapan Nilai Syariah dalam Operasi

Studi fenomenologis SDM perbankan syariah menyimpulkan pengembangan SDM merujuk filosofi dan prinsip ekonomi Islam serta visi-misi bank; kualifikasi profesional SDM syariah dicirikan kualitas iman, takwa, pengetahuan dan pemahaman keuangan-bisnis, serta komitmen menerapkan aturan syariah (Alwi & Khotijah, 2022). Kajian penerapan prinsip syariah pada bank-bank syariah juga menegaskan keterbatasan pengetahuan karyawan tentang perbankan syariah karena latar belakang pendidikan bukan ekonomi Islam, dan menyarankan sosialisasi manfaat produk bagi hasil (Fakhruddin et al., 2024). Ini menegaskan bahwa kualitas dan pembinaan SDM (variabel sosial-organisasional) memengaruhi kualitas kepatuhan dan kualitas layanan ekonomi syariah (Alwi & Khotijah, 2022; Fakhruddin et al., 2024; Harsya, 2018).

3) Literasi Publik dan Kebutuhan Layanan Memengaruhi Prospek Ekonomi Syariah

Kajian institusionalisasi ekonomi syariah menegaskan sebagian pelanggan tetap menggunakan bank konvensional karena alasan kemudahan transaksi dan berharap jaringan serta layanan bank syariah diperluas (Shahrom & Kunhibava, 2023). Bersama studi kurangnya pengetahuan publik (Mulyadi, 2023) dan temuan preferensi konsumen terkait pengetahuan dan lingkungan religius (Butary et al., 2022), tampak bahwa literasi publik dan kualitas layanan — yang bergantung pada SDM dan organisasi — menjadi determinan non-ekonomi partisipasi ekonomi syariah (Butary et al., 2022; Mulyadi, 2023; Shahrom & Kunhibava, 2023).

________________________________________

3.6. Faktor Sosial-Kemasyarakatan melalui Instrumen Filantropi (Zakat) dan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

1) Zakat sebagai Instrumen Kesejahteraan dan Fleksibilitas Muamalat

Kajian maqasid pada zakat mengusulkan reposisi zakat dari fiqh ibadat ke fiqh muamalat agar pengelolaan lebih fleksibel dan berdampak maksimal pada kesejahteraan; zakat dipandang bukan hanya pemurnian harta, tetapi juga instrumen untuk kesejahteraan dan pengembangan ekonomi jika dikelola efektif (Choiruzzad, 2013). Argumen ini menguatkan bahwa tata kelola filantropi dan desain institusi sosial adalah variabel non-ekonomi yang dapat mengubah dampak ekonomi masyarakat (Choiruzzad, 2013; Hendri, 2021).

2) Keterhubungan Bank–Lembaga Zakat dan Motif Moral serta Dukungan Pemerintah

Studi keterkaitan Bank Muamalat Indonesia dengan Baitulmaal Muamalat menafsirkan hubungan sosial-komersial sebagai upaya memberi nilai tambah, bentuk tanggung jawab korporasi, dan semangat pelayanan; studi tersebut menekankan model ideal bergantung pada intensi moral pemilik modal, keberpihakan pemerintah, literasi direksi, kebutuhan kontrol, dan kesadaran publik (Rahmati et al., 2018). Ini menunjukkan variabel sosial-moral, politik (alignment pemerintah), dan kesadaran publik memengaruhi integrasi instrumen sosial dengan aktivitas ekonomi (Faizi & Shuib, 2021; Rahmati et al., 2018).

3) CSR dan Fungsi Sosial Bank Syariah melalui Zakat/Charity

Analisis CSR dan zakat bank syariah menyatakan tujuan bank Islam terkait kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan, serta menjelaskan bahwa pada kasus Bank Muamalat Indonesia pengelolaan zakat dilakukan melalui institusi afiliasi (Baitulmaal Muamalat) untuk penghimpunan dan penyaluran ZIS dalam program sosial dan pengembangan ekonomi (misalnya mikro-enterprise) termasuk pemanfaatan dana non-halal untuk tujuan sosial (Witro, 2021). Kajian akuntabilitas perbankan syariah juga menekankan dimensi akuntabilitas vertikal kepada Tuhan dan akuntabilitas horizontal kepada manusia serta lingkungan melalui zakat dan CSR (Pratama et al., 2022). Ini menegaskan bahwa faktor sosial (filantropi, CSR, akuntabilitas) dan faktor institusional (lembaga afiliasi pengelola zakat) memengaruhi cara bank syariah berperan dalam ekonomi masyarakat (Pratama et al., 2022; Witro, 2021).

________________________________________

3.7. Faktor Lingkungan (Ekologi) dan Keberlanjutan sebagai Mandat Non-Ekonomi

1) Pelestarian Alam sebagai Mandat dalam Ekonomi Islam

Kajian perbandingan kinerja bank syariah menegaskan bahwa ekonomi Islam memandang pelestarian alam sebagai mandat yang harus dijaga (Khoirunissa, 2009). Ini menjadikan ekologi (lingkungan) sebagai dimensi normatif non-ekonomi yang memengaruhi etika pembiayaan dan tujuan pembangunan (Khoirunissa, 2009; Mulatsih et al., 2024).

2) Kerangka Regulasi "Value-Based Intermediation" dan Dampak Komunitas-Lingkungan

Kajian kerangka regulasi pembiayaan berkelanjutan di Malaysia menjelaskan Value-based Intermediation (VBI) bertujuan mewujudkan "intended outcomes of Shariah" melalui praktik dan penawaran yang menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan terhadap ekonomi, komunitas, dan lingkungan; studi tersebut juga menilai implementasi kerangka VBI dan penilaian risiko iklim oleh bank-bank Islam masih tahap awal, tetapi mendorong inisiatif sejalan dengan "triple bottom line" (Ismail et al., 2020). Meskipun konteksnya Malaysia, argumen ini memperlihatkan bahwa dimensi lingkungan dan komunitas (non-ekonomi) dapat menjadi parameter kelembagaan dan regulatif yang memengaruhi praktik intermediasi keuangan Islam (Ismail et al., 2020; Pratama et al., 2022).

________________________________________

4. Sintesis: Pemetaan Ringkas Variabel Non-Ekonomi (Budaya–Politik–Sosial) dan Kanal Pengaruhnya

Berangkat dari literatur di atas, faktor non-ekonomi dalam ekonomi Islam dapat dipetakan sebagai berikut.

1) Budaya/Adat ('Urf) dan Kearifan Lokal

• Kanal pengaruh: membentuk standar kewajaran profit/upah, menjadi bahan pertimbangan ijtihad dan kebijakan lokal.

• Dukungan sumber: profit-taking berbasis kebiasaan lokal dan kemungkinan kontrol harga oleh pemerintah (Nopriansyah, 2019); upah dipengaruhi kebiasaan dan peran negara (Aziz et al., 2019); kearifan lokal muamalat dapat dipertimbangkan dalam perumusan hukum dan kebijakan (Nurlatipah et al., 2023).

2) Politik–Hukum–Kelembagaan

• Kanal pengaruh: legalitas dan legitimasi ekonomi syariah; standardisasi produk melalui fatwa; efektivitas pengawasan dan kepatuhan; orientasi kebijakan (misalnya kerakyatan).

• Dukungan sumber: politik memengaruhi penerimaan islamisasi ekonomi (Faizi & Shuib, 2021); kepastian hukum melalui regulasi menjadi dasar institusionalisasi (Shahrom & Kunhibava, 2023); fatwa DSN-MUI sebagai rujukan standar syariah dan kebutuhan merespons pasar modern (Ghozali et al., 2022; Nor et al., 2018); problem supervisi DPS dan tumpang tindih pengawasan memengaruhi risiko hukum dan trust (Harsya, 2018; Retnasih, 2023); nilai-nilai ekonomi syariah disinergikan dengan konteks sosial-budaya-politik (Mulatsih et al., 2024).

3) Sosial (Jejaring, Literasi, Trust, Pluralisme)

• Kanal pengaruh: preferensi konsumen, partisipasi publik, loyalitas, penerimaan lintas kelompok.

• Dukungan sumber: keputusan menabung dipengaruhi faktor religius dan jejaring sosial (keluarga/teman/ulama) (Butary et al., 2022); kurangnya pengetahuan publik menjadi tantangan (Mulyadi, 2023); trust dipengaruhi efektivitas pengawasan syariah (Harsya, 2018); pluralisme dan perspektif sosial-budaya memengaruhi proses formulasi dan penerimaan perbankan syariah (Masduqi, 2020; Nurlatipah et al., 2023).

4) Nilai Moral–Keagamaan dan Tujuan Maqasid

• Kanal pengaruh: menetapkan batas dan arah perilaku ekonomi (anti riba/gharar/maysir; keadilan; akuntabilitas).

• Dukungan sumber: muamalat diikat larangan unsur terlarang (Rahman et al., 2022); prinsip transaksi (konsensus, maslahat, tanpa riba/gharar/kezaliman) (Ghozali et al., 2022); orientasi maqasid untuk kesejahteraan sosial (Hendri, 2021; Mulatsih et al., 2024).

5) Instrumen Sosial (Zakat/CSR) dan Tata Kelola Filantropi

• Kanal pengaruh: memperluas tujuan ekonomi dari profit ke kesejahteraan dan pengentasan problem sosial; membangun legitimasi dan nilai tambah bank.

• Dukungan sumber: reposisi zakat ke muamalat untuk dampak kesejahteraan (Choiruzzad, 2013); model bank–ZMO bergantung pada intensi moral, alignment pemerintah, kesadaran publik (Rahmati et al., 2018); zakat/CSR bank syariah melalui lembaga afiliasi (Witro, 2021); akuntabilitas vertikal-horizontal termasuk lingkungan (Pratama et al., 2022).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis referensi, ekonomi Islam memandang variabel non-ekonomi — khususnya budaya, politik/hukum, dan sosial — sebagai determinan penting yang membentuk praktik ekonomi karena: (i) muamalat dipahami sebagai relasi sosial yang mencakup dimensi ekonomi dan non-ekonomi (Rahman et al., 2022); (ii) tujuan ekonomi Islam berorientasi pada maqasid al-shariah dan maslahah sosial, bukan sekadar profit (Hendri, 2021; Mulatsih et al., 2024); dan (iii) implementasi ekonomi syariah di dunia nyata bergantung pada institusi fatwa, regulasi negara, pengawasan kepatuhan, literasi publik, jejaring sosial, dan konteks budaya lokal (Faizi & Shuib, 2021; Ghozali et al., 2022; Harsya, 2018; Nurlatipah et al., 2023).

Dengan demikian, analisis dan kebijakan ekonomi Islam yang memadai perlu memperlakukan budaya–politik–sosial bukan sebagai "gangguan eksternal," melainkan sebagai komponen sistemik yang memengaruhi legitimasi, perilaku pelaku ekonomi, serta capaian kesejahteraan yang menjadi tujuan syariah (Choiruzzad, 2013; Ismail et al., 2020; Mulatsih et al., 2024).

________________________________________

Daftar Referensi

Alwi, S., & Khotijah, S. (2022). Analysis of the lack of public knowledge regarding the development of Islamic banking in Indonesia. Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide, 1(4), 85–92. https://doi.org/10.55047/cashflow.v1i4.299

Anggraeni, F. P., Wahyudi, P., & Hana, K. F. (2024). The impact of BMT on the welfare of market traders in Kudus. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16282

Aziz, R. M., Jayaprawira, A. R., & Sulistyowati, S. (2019). Determinant of Islamic pension fund in Indonesia. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 3(1), 68–81. https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i1.1431

Butary, B. A., Soemitra, A., & Amelia, A. (2022). Analysis of the presence of the first Islamic financial institution and the contribution of Muslim scholars in Indonesia. Proceeding of International Conference on Science and Technology, 99–111. https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.v0i0.2899

Choiruzzad, S. A. B. (2013). More gain, more pain: The development of Indonesia's Islamic economy movement (1980s–2012). Indonesia, 95(1), 125–172. https://doi.org/10.1353/ind.2013.0003

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on sharia products and its role in the development of Islamic finance industry. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From fiqh al-ibadat to muamalat: Repositioning zakat management in Indonesia in the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 495. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19637

Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The merger of Indonesian Islamic banks: Impact on the Islamic economy development. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 23. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551

Harsya, R. M. K. (2018). Community trends to choose the sharia economic settlement agreement. Diponegoro Law Review, 3(1), 104. https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.104-121

Hendri, L. (2021). Examining maqasid sharia attainment: Case of financing products of Bank Muamalat Indonesia. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(2), 216–230. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.13

Ismail, W. M. W., Mahat, I. R., & Mazlan, N. A. (2020). Awareness on prohibited elements in muamalat: Common practice in life. Journal of Contemporary Islamic Studies, 6(1), 95–110. https://doi.org/10.24191/jcis.v6i1.6

Khoirunissa, D. (2009). Consumers' preference toward Islamic banking (Case study in Bank Muamalat Indonesia and Bank BNI Syariah). Iqtisad, 4(2), 145–163. https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss2.art3

Masduqi, M. (2020). The role of sharia banks in developing the economy in Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, 6(2). https://doi.org/10.26532/jph.v6i2.5876

Mulatsih, L. S., Prabantarikso, M., Purnomo, H., Judijanto, L., & Alfiana, A. (2024). How different is the financial performance of sharia-based banks? Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 309–326. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2622

Mulyadi, S. (2023). Contributions of internal and external variables in non-performing financing Bank Muamalat for the period of 2005–2021. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 17–36. https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7309

Nopriansyah, W. (2019). Islamization of economy in Indonesia: From politics to law. Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, 5(2), 182–193. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v5i2.2169

Nor, F. M., Shaharuddin, A., Nawai, N., Marzuki, A., & Abdullah, W. Z. W. (2018). Qualitative study of profit margin determinants and pricing practices: An Islamic banking perspective. International Journal of Banking and Finance, 13. https://doi.org/10.32890/ijbf2017.13.2.8505

Nurlatipah, W. S., Rahman, F., & Toha, M. (2023). Analysis of financial ratios on the performance of Muamalat Indonesia Bank. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 2(1), 54–77. https://doi.org/10.31538/mjifm.v2i1.13

Pratama, A., Warsiyah, W., & Nastiti, D. (2022). Islamic commercial bank business strategy during global pandemic outbreak. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(2), 901. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5386

Rahman, M., Fathudin, F., & Basit, A. W. (2022). Transformation of sharia economy in the populist system. International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR), 6(1), 940. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4390

Rahmati, A., Mulyadi, D., & Januddin, J. (2018). Analysis of low realization for mudharabah financing at Muamalat Indonesia Bank, Banda Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 1(4), 215–223. https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.111

Retnasih, N. R. (2023). Exploring the dynamic nexus between Indonesian economic forces and Islamic banking financial performance. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 4(2), 236–256. https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6581

Shahrom, Z. R., & Kunhibava, S. (2023). Sustainable finance: A study on Malaysia's regulatory framework on sustainable banking and its implementation by selected Islamic banks in Malaysia in support of sustainable development goals. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 152–178. https://doi.org/10.33102/jmifr.520

Witro, D. (2021). Political paradigm of conventional economics and Islamic economics: Indonesian sharia bank discourse. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 5(2). https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10993