00933 - Ekonomi Industri dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Struktur, Perilaku, dan Kinerja Berbasis Syariah

Abstract

This article examines industrial economics from the perspective of Islamic economics, focusing on the Structure–Conduct–Performance (S–C–P) framework recontextualized within sharia principles and maqāṣid al-sharīʿah. Industrial economics, as a branch of microeconomics studying the structure, behavior, and performance of industries and markets, is placed within the domain of muamalah in Islamic economic thought—activities fundamentally permissible (mubah) unless prohibited by Islamic law. Drawing on an integrative literature review of Indonesian Islamic economic scholarship, this article demonstrates that Islamic industrial economics goes beyond efficiency measurement to encompass sharia compliance (avoiding ribā, gharar, maisir, and injustice), equitable wealth distribution, inclusive access, and sustainable social welfare (falah/maslahah). The analysis identifies key challenges in the Indonesian context, including low public literacy in Islamic economics, inadequate standardization and oversight in the halal industry—particularly in the real sector—and institutional imbalances in sharia supervisory mechanisms. The article concludes that Islamic industrial economics offers a normatively grounded analytical framework that integrates microeconomic tools with fiqh al-muamalah and maqāṣid objectives, calling for strengthened sharia literacy, contemporary fiqh education, and expanded supervisory reach beyond the financial sector.

Keywords: Islamic economics, industrial economics, Structure–Conduct–Performance, maqāṣid al-sharīʿah, muamalah, halal industry, sharia compliance

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji ekonomi industri dari perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada kerangka Struktur–Perilaku–Kinerja (S–C–P) yang dikontekstualisasikan ulang dalam prinsip-prinsip syariah dan maqāṣid al-sharīʿah. Ekonomi industri, sebagai cabang mikroekonomi yang menelaah struktur, perilaku, dan kinerja industri serta pasar, ditempatkan dalam ranah muamalah dalam pemikiran ekonomi Islam—yakni aktivitas yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah) kecuali terdapat larangan syariah. Berlandaskan kajian literatur integratif atas khazanah keilmuan ekonomi Islam Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa ekonomi industri Islam melampaui sekadar pengukuran efisiensi menuju kepatuhan syariah (menghindari ribā, gharar, maisir, dan kezaliman), distribusi kekayaan yang berkeadilan, akses yang inklusif, serta kesejahteraan sosial berkelanjutan (falah/maslahah). Analisis mengidentifikasi tantangan utama dalam konteks Indonesia, meliputi rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah, standardisasi dan pengawasan industri halal yang belum memadai—khususnya di sektor riil—serta ketimpangan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi industri Islam menawarkan kerangka analitis yang berlandaskan norma, yang mengintegrasikan perangkat analisis mikroekonomi dengan fiqh al-muamalah dan tujuan maqāṣid, seraya menuntut penguatan literasi syariah, pendidikan fiqh muamalah kontemporer, dan perluasan jangkauan pengawasan melampaui sektor keuangan.

Kata Kunci: ekonomi Islam, ekonomi industri, Struktur–Perilaku–Kinerja, maqāṣid al-sharīʿah, muamalah, industri halal, kepatuhan syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Ekonomi industri (industrial economics/industrial organization) merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji struktur, perilaku, dan kinerja industri dan pasar. Dalam khazanah ilmu ekonomi arus utama, kajian ini berada dalam lingkup mikroekonomi yang menelaah perilaku unit ekonomi—misalnya bagaimana sebuah industri mengambil keputusan terkait tenaga kerja, kuantitas, dan harga—sehingga fokusnya melekat pada perilaku industri dan mekanisme keputusan unit ekonomi (Sukardi et al., 2019). Kerangka kajian tersebut juga beririsan dengan pembahasan struktur pasar (market structure) yang di dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam dikaitkan dengan konsep kebebasan ekonomi, kerja sama, serta keterlibatan pemerintah dalam pasar (Ghozali et al., 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kajian ekonomi—termasuk ekonomi industri—ditempatkan dalam ranah muamalah, yakni ruang interaksi sosial-ekonomi antarmanusia (Arisandi et al., 2021; Azwar & Aqbar, 2019). Ekonomi syariah atau ekonomi Islam berlandaskan pedoman Al-Qur'an dan Hadis atau Sunnah (Arisandi et al., 2021; Hariyanto et al., 2023), dan prinsip umum muamalah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan (mubah) kecuali ada dalil yang melarang, sehingga memberikan keluwesan dalam inovasi aktivitas ekonomi sepanjang tidak melanggar larangan syariah (Azwar & Aqbar, 2019; Hariyanto et al., 2023; Sam et al., 2022).

Konsekuensinya, ekonomi industri dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar memotret struktur–perilaku–kinerja secara positif, tetapi juga menilai apakah struktur, perilaku pelaku industri, dan kinerja pasar tersebut sesuai prinsip syariah serta membawa kemaslahatan atau maqāṣid (Arisandi et al., 2021; Azwar & Aqbar, 2019; Hariyanto et al., 2023; Syakur, 2018). Artikel ini bertujuan menyusun kerangka konseptual ekonomi industri berbasis syariah melalui sintesis literatur, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasinya dalam konteks Indonesia.

________________________________________

2. Landasan Normatif: Dari Struktur–Perilaku–Kinerja Menuju Falah/Maslahah

2.1 Pilar Nilai: Tauhid, Syariah, Moralitas/Akhlak, dan Keadilan

Sejumlah kajian menegaskan bahwa ekonomi Islam berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang berakar pada sumber wahyu dan etika, sehingga aktivitas ekonomi tidak diposisikan netral nilai (Arisandi et al., 2021; Azhari et al., 2022; Hafizd, 2022). Dalam kerangka maqāṣid, ekonomi Islam dipahami selaras dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan (falah/maslahah) (Arisandi et al., 2021; Irawan et al., 2022), termasuk dengan menekankan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berdimensi material, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial (Arisandi et al., 2021; Irawan et al., 2022; Sadeli, 2022).

Sejalan dengan itu, beberapa literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam memuat aspek akidah, syariah, dan moral sebagai "nafas" pertumbuhan ekonomi Islam (Arisandi et al., 2021; Iswanto, 2015). Dalam konteks penerapan pada sektor halal, ekonomi syariah dipahami sebagai ekonomi yang berlandaskan aturan Islam dalam muamalah (Azhari et al., 2022; Hafizd, 2022).

2.2 Batasan Perilaku Pasar: Larangan Riba, Gharar, Maisir, Haram, dan Kezaliman

Ekonomi Islam menuntut agar aktivitas ekonomi menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, maisir, serta praktik yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan (Afifuddin, 2022; Arisandi et al., 2021; Hariyanto et al., 2023). Dalam pembahasan transaksi modern—misalnya e-commerce—suatu transaksi dipandang dapat diterima selama tidak mengandung unsur terlarang tersebut dan objeknya bukan yang diharamkan (Hariyanto et al., 2023). Dalam konteks pasar modal syariah, literatur normatif juga merumuskan tuntutan perilaku seperti amanah, saling rida, dan tidak saling menzalimi sebagai bagian dari pedoman transaksi yang sesuai syariah (Sam et al., 2022).

Karena itu, "perilaku industri" (conduct) dalam ekonomi industri Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka etika muamalah yang mencegah penipuan, ketidakadilan, dan unsur terlarang (Afifuddin, 2022; Hariyanto et al., 2023; Sam et al., 2022).

2.3 Tujuan Kinerja: Distribusi Kekayaan dan Kesejahteraan yang Inklusif

Sebagian literatur menekankan bahwa ekonomi Islam berupaya agar kekayaan tidak beredar hanya pada kelompok tertentu, melainkan tersebar di masyarakat (Afifuddin, 2022). Dalam konteks inklusi keuangan syariah, pembeda penting yang disebutkan ialah fokus pada risk sharing dan redistribusi kekayaan, yang membedakan orientasi inklusi dalam industri keuangan syariah dari pendekatan konvensional (Kadir, 2023).

Penekanan pada kontribusi inklusif dan agenda pengentasan kemiskinan struktural juga muncul ketika kinerja industri dinilai melalui indeks maqāṣid, di mana industri keuangan syariah didorong menjadi garda depan dalam perbaikan sistem kemiskinan struktural dan menjaga keberlanjutan kehidupan manusia, alam, dan sumber daya ekonomi (Kadir, 2023). Hal ini menegaskan bahwa dimensi "kinerja" (performance) dalam ekonomi industri Islam tidak berhenti pada efisiensi atau keuntungan, tetapi juga mencakup capaian maqāṣid dan kesejahteraan sosial (Arisandi et al., 2021; Irawan et al., 2022; Kadir, 2023).

________________________________________

3. Ekonomi Industri dalam Ekonomi Islam: Objek Kajian dan Kerangka Analisis S–C–P Berbasis Syariah

Agar sejalan dengan definisi ekonomi industri (struktur–perilaku–kinerja), ekonomi industri dalam perspektif ekonomi Islam dapat disusun sebagai kerangka evaluasi industri dan pasar yang: (1) memotret struktur pasar atau industri (S); (2) menilai perilaku pelaku industri (C) melalui etika dan akad muamalah; serta (3) mengevaluasi kinerja (P) dengan ukuran falah/maslahah dan kepatuhan syariah—yang seluruhnya berada dalam ranah muamalah dan bersandar pada prinsip "mubah kecuali dilarang" (Azwar & Aqbar, 2019; Hariyanto et al., 2023; Sam et al., 2022) serta orientasi maqāṣid (Arisandi et al., 2021; Irawan et al., 2022; Kadir, 2023).

3.1 Struktur (Structure): Kepemilikan, Bentuk Organisasi, dan Institusi Pengaturan

Beberapa literatur menempatkan pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang kerap dominan pada sektor keuangan—terutama perbankan—dan menegaskan bahwa dominasi tersebut tidak seharusnya melupakan instrumen ekonomi Islam lain; karenanya, analisis industri harus dipahami secara komprehensif melampaui perbankan (Azwar & Aqbar, 2019; Ramadhan et al., 2024). Secara kelembagaan, eksistensi ekonomi syariah di Indonesia ditandai tumbuhnya institusi seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank syariah (IKNB) (Awaluddin, 2018), dan perkembangan ini mendorong pembentukan payung hukum serta regulasi ekonomi syariah yang berakar pada fiqh muamalah (Misno, 2023; Syaichoni, 2020).

Pada tataran struktur pasar, literatur yang membahas pemikiran Monzer Kahf menyebutkan bahwa teori struktur pasar menautkan konsep kebebasan ekonomi, kerja sama, dan keterlibatan pemerintah dalam pasar (Ghozali et al., 2022). Dalam pembahasan prinsip pengembangan hukum dan ekonomi syariah, terdapat pula rumusan prinsip dasar—misalnya tauhid dan keadilan—serta prinsip derivatif seperti multitype ownership, freedom of action, dan social justice, yang secara konseptual relevan untuk menilai bagaimana struktur kepemilikan dan kebebasan bertindak dibingkai oleh keadilan sosial (Maika, 2017).

Pada aras yang lebih kritis, kajian mekanisme pasar syariah juga menyinggung "akar masalah" industrialisasi yang terkait model perusahaan, kepemilikan alat industri, pengembangan modal, dan ketenagakerjaan—seraya mengingatkan dampak kapitalisme industri berupa ketimpangan kepemilikan alat produksi dan tersingkirnya pelaku kecil (Nurhalita & Marliyah, 2023). Karena itu, dalam ekonomi industri Islam, analisis struktur tidak hanya mengukur konsentrasi atau kompetisi, tetapi juga menilai corak kepemilikan dan implikasinya terhadap keadilan sosial (Maika, 2017; Nurhalita & Marliyah, 2023).

Salah satu bentuk struktur kelembagaan yang sering didiskusikan dalam ekonomi Islam adalah koperasi syariah, yang diposisikan sebagai strategi usaha berbasis komunitas untuk membangun kemandirian dan "benteng" dari persaingan tidak sehat serta ekspansi pemodal besar, dengan dorongan solidaritas melawan turunan logika kapitalisme yang menempatkan uang di atas segalanya (Hidayati et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa struktur industri—misalnya bentuk organisasi, tata kepemilikan, dan relasi modal–tenaga kerja—dapat dievaluasi dari sisi kemaslahatan dan ketahanan sosial-ekonomi, bukan hanya efisiensi (Hidayati et al., 2023; Nurhalita & Marliyah, 2023).

3.2 Perilaku (Conduct): Akad Muamalah, Etika Bisnis, Pemasaran, dan Tata Kelola (Governance)

Dalam ekonomi Islam, perilaku pelaku industri dan pasar harus ditautkan pada kepatuhan akad muamalah dan etika bisnis. Beberapa kajian menegaskan bahwa muamalah memberi ruang kebebasan aktivitas ekonomi, namun tetap dibatasi larangan riba dan ketidakadilan (Hariyanto et al., 2023). Dalam konteks transaksi digital, e-commerce dipandang dapat dianalogikan dengan akad bai' as-salam apabila barang diserahkan secara tangguh, serta dibolehkan selama para pihak saling memahami dan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah—misalnya terhindar dari maisir, gharar, riba, dan objek haram (Hariyanto et al., 2023). Pada e-payment, literatur menekankan pentingnya prinsip ekonomi Islam dalam penggunaan instrumen pembayaran, sekaligus mengingatkan adanya keraguan praktik apabila terjadi penyalahgunaan yang tidak sesuai syariah serta perlunya rujukan fatwa DSN-MUI untuk menjaga koridor syariah dalam transaksi ekonomi atau keuangan (Syakur, 2018).

Etika muamalah juga sangat menonjol dalam praktik jual beli. Studi lapangan tentang pasar menunjukkan bahwa penipuan dan kezaliman—misalnya menyembunyikan cacat barang—dipandang dilarang dan menjadi indikasi belum optimalnya implementasi sistem ekonomi syariah dalam praktik pasar (Afifuddin, 2022). Kajian sosiologis hukum jual beli juga menegaskan bahwa persoalan seperti ghisy (menyembunyikan cacat) dapat muncul karena pelaku pasar tidak memahami jual beli yang sesuai syariah, yang menuntut bukan hanya terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga asas dan prinsip muamalah (Mahmudah et al., 2022). Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi industri Islam, "conduct" mencakup kepatuhan akad sekaligus kepatuhan etika transaksi (Afifuddin, 2022; Mahmudah et al., 2022).

Perilaku industri modern juga terkait pemasaran. Literatur tentang pemasaran bank syariah menyatakan bahwa pemasaran dalam Islam merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan sepanjang proses transaksi terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah, serta memaknai syariah marketing sebagai disiplin strategis yang keseluruhan prosesnya harus sesuai akad dan prinsip muamalah (Mubayyinah, 2019; Zaroni, 2014). Walaupun konteksnya perbankan, prinsip ini bersifat umum untuk perilaku pemasaran industri berbasis syariah karena menegaskan batasan moral transaksi dan penawaran nilai (Mubayyinah, 2019; Zaroni, 2014).

Di sisi tata kelola, literatur menekankan pentingnya Good Corporate Governance (GCG) pada bank syariah agar pelaksanaan operasional bank selaras prinsip Islam; peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dinilai penting untuk mengarahkan, menilai, dan menyupervisi aktivitas agar sesuai aturan syariah (Sari et al., 2022). Kajian lain menegaskan bahwa DPS bertanggung jawab memastikan produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip syariah (Kirom, 2023), dan pengawasan DPS dalam praktik Indonesia dipahami sebagai review syariah yang menuntut kompetensi fiqh muamalah dan pengetahuan keuangan (Faozan, 2013). Namun, terdapat catatan kritis bahwa pengaruh DSN-MUI dan DPS dianggap dominan di sektor keuangan, sementara sektor riil—misalnya industri wisata halal—belum dimonitor secara kuat, sehingga label syariah di sektor riil berisiko tidak memenuhi prinsip kepatuhan syariah dalam fatwa (Muhammad, 2020). Nuansa ini penting bagi ekonomi industri Islam karena perilaku industri sektor riil pun memerlukan standar dan pengawasan agar "conduct" benar-benar sharia-compliant (Muhammad, 2020).

3.3 Kinerja (Performance): Falah/Maslahah, Inklusi, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas Sosial

Kinerja industri dalam ekonomi Islam berorientasi pada maqāṣid. Literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam selaras dengan tujuan syariah untuk kemaslahatan umat di dunia dan akhirat (Arisandi et al., 2021; Irawan et al., 2022). Dalam pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah non-bank berbasis indeks maqāṣid, ditekankan pula kontribusi inklusif, akses bagi kelompok termarginalkan, serta pembedaan inklusi syariah melalui risk sharing dan redistribusi kekayaan (Kadir, 2023). Selain itu, industri keuangan syariah diproyeksikan berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan struktural dan menjaga keberlanjutan manusia, alam, dan sumber daya ekonomi (Kadir, 2023).

Dalam konteks industri jasa seperti asuransi syariah, literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam dipahami adil dan berupaya memastikan kekayaan tidak terkumpul pada satu kelompok, melainkan tersebar dalam masyarakat; dan praktik entitas syariah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah meskipun diakui masih terdapat kekurangan—misalnya belum menyentuh kelompok akar rumput (grass root) secara memadai (Afifuddin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja industri syariah harus memasukkan dimensi pemerataan manfaat dan jangkauan sosial, bukan hanya pertumbuhan (Afifuddin, 2022; Kadir, 2023).

Di sisi tanggung jawab sosial, kajian CSR dalam perspektif Islamic worldview mendorong paradigma ekonomi etik yang menekankan tanggung jawab sosial, pengelolaan sumber daya produktif, efisien, dan berkelanjutan, serta prinsip keadilan ekonomi dan keseimbangan dalam eksploitasi sumber daya untuk kemakmuran bersama (Abdullah et al., 2023). Literatur tersebut juga menautkan maqāṣid syariah dengan industri perbankan syariah dan kompatibilitasnya dengan konsep CSR, sehingga kinerja industri dapat dipahami sebagai sinergi tujuan bisnis dan kemaslahatan sosial (Abdullah et al., 2023). Dalam ekonomi industri Islam, hal ini memperluas indikator "performance" dari sekadar profitabilitas menuju akuntabilitas sosial dan keberlanjutan (Abdullah et al., 2023; Kadir, 2023).

Selain itu, kinerja industri syariah juga berkaitan dengan integrasi filantropi Islam dan pemberdayaan. Kajian tentang integrasi zakat–infak–sedekah–wakaf (ZISWAF) dengan industri keuangan non-bank syariah menekankan perlunya program jangka panjang yang kreatif agar dana tidak terserap pada charity saja, melainkan memberdayakan mustahik atau dhuafa; dan menekankan perlunya sinergi lembaga ZISWAF dengan IKNB syariah sebagai solusi berdampak jangka panjang pada kemandirian dan kesejahteraan umat (Nugroho, 2021). Hal ini relevan dengan ekonomi industri Islam karena kinerja industri—terutama industri keuangan syariah yang menopang sektor riil—dapat dinilai dari kontribusinya pada pemberdayaan ekonomi dan dampak sosial yang berkelanjutan (Kadir, 2023; Nugroho, 2021).

________________________________________

4. Ruang Lingkup Sektor Industri dan Pasar dalam Ekonomi Industri Islam

Literatur menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak semestinya dipersempit pada perbankan; dominasi praktik di bidang keuangan—khususnya perbankan—harus diimbangi pandangan komprehensif terhadap instrumen ekonomi Islam lainnya (Ramadhan et al., 2024). Literatur literasi ekonomi Islam juga menekankan bahwa lingkup ekonomi Islam luas, mencakup sektor keuangan dan sektor riil, termasuk praktik bisnis berbasis syariah dan penguatan instrumen sosial seperti zakat–infak–sedekah (Suadi, 2021). Terdapat pula kritik bahwa bayangan publik tentang ekonomi syariah sering sempit pada sektor keuangan, padahal praktik ekonomi syariah juga hadir di sektor non-keuangan seperti pasar tradisional, pertanian, dan industri (Sholeh, 2020).

Sejalan dengan pelebaran ruang lingkup tersebut, sejumlah kajian mengidentifikasi berkembangnya industri halal pada berbagai sektor: makanan-minuman, fashion, wisata halal, hiburan atau media, farmasi, kosmetik, dan lainnya (Anita et al., 2020; Hafizd, 2022). Kajian edukasi ekonomi syariah berbasis moderasi menekankan bahwa berbagai produk halal dikembangkan negara-negara anggota OKI dan industri halal memerlukan kajian serius untuk menemukan standardisasi syariah pada berbagai sektor ekonomi serta pengawasan penerapannya (Hafizd, 2022). Kajian hotel syariah menegaskan industri halal sebagai bidang muamalah yang memerlukan pijakan sesuai syariah (Azhari et al., 2022).

Pada pariwisata syariah, literatur menekankan bahwa pengembangan paket wisata syariah dapat merujuk fatwa DSN-MUI terkait akad seperti ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujrah (Anita et al., 2020). Namun, kajian tentang peran DSN-MUI dan DPS dalam wisata halal mengingatkan bahwa sektor riil berlabel syariah masih dapat belum memenuhi prinsip kepatuhan syariah sebagaimana difatwakan, sehingga pengawasan perlu diperkuat (Muhammad, 2020). Semua ini menunjukkan bahwa ekonomi industri Islam perlu memetakan struktur–perilaku–kinerja pada sektor industri halal maupun sektor keuangan syariah, sambil menguji konsistensi kepatuhan syariahnya (Anita et al., 2020; Azhari et al., 2022; Hafizd, 2022; Muhammad, 2020).

________________________________________

5. Implikasi Metodologis: Kerangka Analisis Industri dan Pasar secara Islami

Berdasarkan sintesis literatur di atas, analisis ekonomi industri dalam perspektif ekonomi Islam dapat disusun sebagai seperangkat pertanyaan riset atau indikator yang memadukan analisis mikro atau industri dengan fiqh muamalah, regulasi, dan maqāṣid.

5.1 Analisis Struktur (S)

Analisis struktur dalam ekonomi industri Islam mencakup tiga dimensi. Pertama, bentuk kepemilikan dan organisasi: apakah struktur kepemilikan dan kebebasan bertindak selaras dengan prinsip multitype ownership, freedom of action, dan social justice yang dibahas dalam pengembangan ekonomi syariah (Maika, 2017), serta menghindari dampak konsentrasi kepemilikan alat produksi yang dikritik dalam pembacaan kapitalisme industri (Nurhalita & Marliyah, 2023). Kedua, kelembagaan dan regulasi: apakah tersedia payung hukum dan institusi yang menegakkan kepatuhan syariah, mengingat regulasi ekonomi syariah di Indonesia berakar pada fiqh muamalah dan banyak menyerap fatwa MUI atau DSN-MUI pada sektor tertentu (Misno, 2023; Syaichoni, 2020). Ketiga, cakupan sektor: apakah analisis mencakup sektor riil dan tidak berhenti pada dominasi sektor keuangan atau perbankan (Ramadhan et al., 2024; Sholeh, 2020; Suadi, 2021).

5.2 Analisis Perilaku (C)

Analisis perilaku mencakup empat aspek. Pertama, kepatuhan akad dan larangan: apakah perilaku industri atau strategi transaksi bebas dari riba, gharar, maisir, dan kezaliman—sebagaimana ditekankan dalam transaksi e-commerce maupun investasi syariah (Hariyanto et al., 2023; Sam et al., 2022). Kedua, etika pasar dan kejujuran: apakah terdapat praktik penipuan atau ghisy, atau ketidakadilan yang menunjukkan deviasi dari nilai Islam dalam jual beli (Afifuddin, 2022; Mahmudah et al., 2022). Ketiga, pemasaran syariah: apakah pemasaran dan penawaran nilai mengikuti prinsip muamalah dan tidak melanggar ketentuan syariah (Mubayyinah, 2019; Zaroni, 2014). Keempat, governance dan pengawasan: apakah terdapat mekanisme pengawasan kepatuhan syariah—misalnya melalui DPS—yang efektif, seraya mewaspadai catatan bahwa pengawasan DSN-MUI atau DPS cenderung lebih kuat di sektor keuangan dibanding sektor riil (Muhammad, 2020; Sari et al., 2022).

5.3 Analisis Kinerja (P)

Analisis kinerja mencakup tiga dimensi. Pertama, maslahah/falah dan pemerataan: apakah kinerja industri menghasilkan kesejahteraan dan mencegah konsentrasi kekayaan pada satu kelompok (Afifuddin, 2022; Arisandi et al., 2021; Irawan et al., 2022). Kedua, inklusi dan kontribusi sosial: apakah industri memberi akses bagi kelompok termarginalkan dan menjalankan risk sharing serta redistribusi kekayaan sebagai karakter pembeda inklusi syariah (Kadir, 2023). Ketiga, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial: apakah kinerja mengarah pada pengelolaan sumber daya yang produktif, efisien, berkelanjutan, dan bertanggung jawab sosial sebagaimana ditekankan dalam paradigma CSR Islami (Abdullah et al., 2023), serta mendukung program pemberdayaan jangka panjang melalui sinergi filantropi Islam dan industri keuangan syariah (Kadir, 2023; Nugroho, 2021).

________________________________________

6. Konteks Indonesia: Tantangan Literasi, Standardisasi, dan Kepercayaan Publik

Sejumlah literatur menekankan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki literasi ekonomi syariah yang memadai, sehingga edukasi diperlukan agar praktik ekonomi syariah membawa dampak positif dan bergerak menuju kesesuaian syariah yang lebih baik (Hafizd, 2022). Program sosialisasi ekonomi dan perbankan syariah juga digambarkan sebagai respons atas rendahnya literasi ekonomi atau perbankan syariah; kegiatan sosialisasi dinyatakan dapat meningkatkan pemahaman peserta (Nurhayati, 2021). Literasi ekonomi Islam juga ditekankan sebagai kemampuan memahami ekonomi Islam sehingga seseorang dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai hukum Islam; generasi muda diharapkan menjadi pionir pengembangan ekonomi Islam (Suadi, 2021).

Di sisi pendidikan pesantren, terdapat argumen bahwa penguatan studi fiqh muamalah kontemporer diperlukan agar lembaga pendidikan Islam mampu menghadapi problem ekonomi modern dan menjaga kemurnian syariah sebagai solusi problem ekonomi umat (Imari, 2016). Dalam konteks industri, isu literasi ini berdampak pada kualitas perilaku pasar—misalnya praktik jual beli yang menyimpang—serta pada kepercayaan publik terhadap institusi syariah (Afifuddin, 2022; Imari, 2016; Mahmudah et al., 2022).

Selain literasi, standardisasi dan pengawasan industri halal juga menjadi tantangan. Literatur menekankan perlunya kajian serius untuk standardisasi syariah pada berbagai sektor industri halal dan pengawasan untuk menjamin penerapannya (Hafizd, 2022). Kajian wisata halal menekankan pentingnya DSN-MUI atau DPS dan payung fatwa agar sektor riil berlabel syariah tidak menurunkan kepercayaan publik, namun sekaligus mengingatkan ketidakseimbangan pengawasan yang cenderung lebih dominan pada sektor keuangan (Muhammad, 2020). Secara keseluruhan, tantangan literasi–standardisasi–pengawasan ini merupakan variabel institusional yang memengaruhi struktur pasar, perilaku pelaku industri, dan pada akhirnya kinerja ekonomi industri syariah dalam mencapai falah/maslahah (Hafizd, 2022; Kadir, 2023; Muhammad, 2020; Suadi, 2021).

________________________________________

7. Simpulan

Ekonomi industri menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai kajian mikroekonomi atas struktur–perilaku–kinerja industri dan pasar (Ghozali et al., 2022; Sukardi et al., 2019), tetapi dengan penegasan bahwa seluruh analisis tersebut berada dalam ranah muamalah yang pada dasarnya mubah kecuali ada larangan (Azwar & Aqbar, 2019; Hariyanto et al., 2023; Sam et al., 2022). Karena itu, evaluasi industri atau pasar tidak hanya mengukur efisiensi atau persaingan, melainkan juga menilai kepatuhan syariah—menghindari riba, gharar, maisir, dan kezaliman (Afifuddin, 2022; Arisandi et al., 2021; Hariyanto et al., 2023)—serta capaian maqāṣid/maslahah berupa pemerataan, inklusi, dan kesejahteraan sosial berkelanjutan (Abdullah et al., 2023; Arisandi et al., 2021; Irawan et al., 2022; Kadir, 2023).

Dalam konteks Indonesia, agenda ini menuntut penguatan literasi ekonomi syariah (Hafizd, 2022; Suadi, 2021), sosialisasi publik (Nurhayati, 2021), revitalisasi fiqh muamalah kontemporer dalam pendidikan (Imari, 2016), serta penguatan standardisasi dan pengawasan kepatuhan syariah—terutama pada sektor riil halal yang dinilai masih kurang termonitor dibanding sektor keuangan (Hafizd, 2022; Muhammad, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. (2023). Analisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(01), 52–69. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402

Afifuddin, M. (2022). Peran pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah (Studi pada Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pondok Pesantren Zainul Hasan). Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(1), 214–230. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.915

Anita, K., Abdullah, M. W., & Idris, M. N. (2020). Relevansi pembiayaan pemilikan rumah (PPR) syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah bernilai humanis islami. Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(2), 159–186. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.221

Arisandi, B., Mashudi, M., & Muttaqin, I. (2021). Analysis of Islamic economic on production management of home industry farmers group Ambudi Makmur 2 Kramat Bangkalan. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 7(2), 144–163. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v7i2.4704

Awaluddin, M. (2018). Penguatan peran perguruan tinggi Islam dalam mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jurnal Iqtisaduna, 4(2), 238. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6970

Azhari, A., Hambali, H., Iba, Z., Yusuf, M. A., & Sutoyo, S. (2022). Pelatihan ekonomi syariah bagi santri kelas akhir Dayah Misbahul Ulum sebagai inisiasi pembentukan program studi ekonomi syariah. Aceh Journal of Community Engagement (AJCE), 1(2), 59–62. https://doi.org/10.51179/ajce.v1i2.1644

Azwar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan ilmu ekonomi Islam di antara ilmu ekonomi dan fikih muamalah: Analisis problematika epistemologis. Nukhbatul Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(2), 88–105. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77

Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. La_Riba, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1

Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The merger of Indonesian Islamic banks: Impact on the Islamic economy development. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 23. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551

Hafizd, J. Z. (2022). The importance of religious moderation-based Islamic economic education to the community for the realization of economic justice in Indonesia. Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2(1), 86–106. https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.17

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In search of ummah welfare model: The revitalisation of sharia economic law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Hidayati, T., Umar, M., Azhari, F., & Abas, M. A. (2023). The legal construction of licensing and supervision of sharia multilevel marketing in Indonesian trade law. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 13(2), 237–263. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17989

Imari, I. (2016). Rekonstruksi akad perbankan syariah berdasar maqashid syariah. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1392

Irawan, D., Sugianto, S., & Siregar, S. (2022). Manajemen pemasaran bank syariah berbasis teknologi revolusi industri 4.0. Mes Management Journal, 1(1), 27–39. https://doi.org/10.47467/mesman.v1i1.11

Iswanto, B. H. (2015). Dimensi politik hukum dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 14(2), 271. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.271-284

Kadir, S. (2023). Analysis of sale and buy practices in a review of sharia economic law. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 15–27. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7739

Kirom, C. (2023). Peningkatan pemahaman akad syariah dalam fiqih muamalah pada masyarakat Desa Mejobo Kudus. Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 11–22. https://doi.org/10.35878/kifah.v2i1.791

Mahmudah, S., Ghozali, M. L., & Ritonga, I. (2022). Implementation of sharia maqashid on sukuk based on Fatwa DSN-MUI/IX/2020. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 139. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296

Maika, M. R. (2017). Model ekonomi berbagi "Mobile-SECO" (platform multi-sided markets) sebagai ekosistem sosio-ekonomi Islami. Iqtishoduna, 12(2), 47–55. https://doi.org/10.18860/iq.v12i2.3946

Misno. (2023). Socialization of sharia economics and banking in the city and district of Bogor. Sahid Mengabdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.56406/jsm.v1i1.16

Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam dalam perspektif maqasid asy-syariah. Journal of Sharia Economics, 1(1), 14–29. https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55

Muhammad, M. M. (2020). Transaksi e-commerce dalam ekonomi syariah. El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2(1), 76. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021

Nugroho, E. R. (2021). Implementation of sharia-compliance in Islamic bank product innovations. Prophetic Law Review, 3(2). https://doi.org/10.20885/plr.vol3.iss2.art4

Nurhalita, S., & Marliyah, M. (2023). Implementation of creative economy in improving economic welfare maqāṣid al-sharīʿah perspective (Case study: Rattan craftsmen of Jentera Stabat Village). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 13(2), 157. https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(2).157-169

Nurhayati, N. (2021). Artikel ekonomi syariah (mekanisme pasar syariah pada hukum kepemilikan dalam Islam). https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce

Ramadhan, S., Rambe, T., Hasibuan, B. H., & Harahap, A. A. (2024). Analysis of fatwa regarding sharia credit cards and their relevance to the development of Islamic banking in Indonesia and Bahrain. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 15. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.23425

Sadeli, N. W. (2022). Analisis manfaat e-payment dari perspektif ekonomi Islam. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 3(1), 31–43. https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.798

Sam, H. A., Rosidah, M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). The contribution of the Western world to the Islamic economy in Indonesia. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 36–45. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i1.586

Sari, W. R., Saka, D. N., & Subandono, A. (2022). Service quality Si Mudha (Simpanan Mudharabah) perspektif Islamic economic. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 158–176. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.173

Sholeh, H. I. N. (2020). Regulasi investasi pasar modal syariah di Indonesia. Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 2(2), 77–88. https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9798

Suadi, A. (2021). Juridical and sociological foundations of institutionalizing sharia economics in Indonesia. Lex Publica, 8(2), 29–46. https://doi.org/10.58829/lp.8.2.2021.29-46

Sukardi, B., Fachrurazi, F., & Supriyanto, S. (2019). Sharia maqashid's inclusive performance and contribution to the sharia non-bank financial industry in Indonesia. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 283–310. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.4325

Syaichoni, A. (2020). Al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah in the study of Islamic financial economics. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 309–328. https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.6834

Syakur, A. (2018). Revitalisasi ilmu fiqh di pesantren: Agenda memperkuat kontribusi terhadap ekonomi Islam di Indonesia. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 2(2), 81–102. https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1043

Zaroni, A. N. (2014). Kompetensi mahasiswa praktik kerja lapangan di perbankan syariah: Studi mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda. Fenomena, 6(2), 231. https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.170