00934 - Ekonomi Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Normatif-Institusional Berbasis Fiqh Muamalah dan Maqasid al-Shari'ah

Abstract

This article synthesizes the concept of international economics from the perspective of Islamic economics by examining cross-border economic activities—trade, finance, and policy—within the framework of Sharia principles and fiqh muamalah. Using a normative-analytical approach based on available literature, this study argues that Islamic international economics is not merely a positive analysis of trade and financial flows across nations, but also a normative-institutional framework that integrates Sharia compliance, ethics, and the objectives of maqasid al-shari'ah into the design of international trade, finance, and policy. The findings indicate that international economic relations in Islamic economics are grounded in three main pillars: (1) the foundational principle of fiqh muamalah that all transactions are permissible unless explicitly prohibited, with primary restrictions on riba, gharar, and maysir; (2) the direction of maqasid al-shari'ah toward equitable distribution, sustainable investment, fulfillment of basic needs, and transactional transparency; and (3) the requirement for strong Sharia compliance governance through Sharia Supervisory Boards, regulation, audit, and accounting-transparency standards. This article also identifies contemporary challenges including theory-practice gaps, cross-jurisdictional standard variations, and digital asset issues in international transactions.

Keywords: Islamic economics, international economics, fiqh muamalah, maqasid al-shari'ah, Sharia compliance, Islamic finance

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menyintesiskan konsep ekonomi internasional dari perspektif ekonomi Islam dengan mengkaji aktivitas ekonomi lintas batas—perdagangan, keuangan, dan kebijakan—dalam kerangka prinsip syariah dan fiqh muamalah. Dengan pendekatan normatif-analitis berbasis literatur yang tersedia, kajian ini berargumen bahwa ekonomi internasional Islam bukan sekadar analisis positif tentang arus perdagangan dan keuangan antarnegara, melainkan juga kerangka normatif-institusional yang mengintegrasikan kepatuhan syariah, etika, dan tujuan maqasid al-shari'ah ke dalam desain perdagangan, keuangan, dan kebijakan antarnegara. Temuan menunjukkan bahwa hubungan ekonomi internasional dalam ekonomi Islam berpijak pada tiga pilar utama: (1) kaidah dasar fiqh muamalah bahwa segala transaksi pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada larangan, dengan batasan utama riba, gharar, dan maysir; (2) arah maqasid al-shari'ah menuju distribusi yang adil, investasi berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan transparansi transaksi; serta (3) tuntutan tata kelola kepatuhan syariah yang kuat melalui Dewan Pengawas Syariah, regulasi, audit, dan standar akuntansi-transparansi. Artikel ini juga mengidentifikasi tantangan kontemporer berupa kesenjangan teori-praktik, variasi standar lintas yurisdiksi, dan isu aset digital dalam transaksi internasional.

Kata Kunci: ekonomi Islam, ekonomi internasional, fiqh muamalah, maqasid al-shari'ah, kepatuhan syariah, keuangan Islam

________________________________________

1. Pendahuluan

Ekonomi internasional sebagai cabang ilmu ekonomi lazimnya didefinisikan sebagai kajian tentang perdagangan, keuangan, dan kebijakan antarnegara. Namun, dalam bingkai ekonomi Islam, kajian ini tidak dapat dilepaskan dari landasan normatif syariah yang secara substantif membentuk cara pandang terhadap hubungan ekonomi lintas batas. Sumber-sumber literatur yang tersedia secara substantif membahas aktivitas lintas batas—misalnya perdagangan nasional–internasional, transaksi valuta/transfer internasional, dan pelembagaan keuangan Islam global—dalam kerangka ekonomi Islam dan fiqh muamalah (Faqihi, 2022; Iskandar et al., 2020; Takidah & Kassim, 2022).

Berdasarkan kerangka tersebut, "ekonomi internasional menurut ekonomi Islam" dapat disintesiskan sebagai kajian hubungan ekonomi antarnegara yang diarahkan dan dibatasi oleh prinsip syariah—misalnya larangan riba, gharar, maysir—dan tujuan normatif seperti keadilan, transparansi, serta kemaslahatan (maqasid al-shari'ah) (Ahmadi, 2023; Saada, 2024; Takidah & Kassim, 2022; Wardiwiyono, 2020; صمیم, 2025).

Dalam literatur ini, ekonomi Islam dipahami sebagai paradigma yang mengaitkan tanggung jawab alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan serta tetap mempertimbangkan hak kepemilikan anggota masyarakat demi memaksimalkan kesejahteraan sosial, dengan rujukan pada Al-Qur'an dan ajaran Nabi (Ahmadi, 2023). Definisi lain menegaskan ekonomi Islam sebagai sekumpulan prinsip umum yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah serta memperhatikan situasi dan lingkungan setempat (امانی & غفورزی, 2025). Selain itu, ekonomi Islam digambarkan berbeda dari ekonomi klasik-kapitalis dan diwujudkan dalam aturan syariah (disebut "Siraat al-Mustaqim"), dengan penekanan pada kategorisasi normatif halal/haram dan prinsip-prinsip perbankan/keuangan seperti larangan riba serta transaksi ambigu (gharar) (صمیم, 2025).

Artikel ini bertujuan menyajikan sintesis komprehensif mengenai konsep ekonomi internasional dalam perspektif ekonomi Islam dengan mengkaji empat dimensi utama: (1) landasan normatif muamalah dan maqasid al-shari'ah; (2) perdagangan internasional dalam kerangka syariah; (3) keuangan internasional berbasis prinsip Islam; serta (4) tata kelola dan kebijakan ekonomi internasional syariah, termasuk tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapinya.

________________________________________

2. Landasan Normatif: Muamalah, Kepatuhan Syariah, dan Maqasid al-Shari'ah

2.1 Prinsip Dasar Muamalah: Boleh Kecuali Ada Larangan

Literatur menegaskan kaidah umum muamalah bahwa segala bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (Takidah & Kassim, 2022). Kaidah ini juga ditegaskan sebagai fondasi pengembangan aktivitas—termasuk aktivitas pasar modal syariah—berbasis fiqh muamalah (Rahmat et al., 2023). Dengan demikian, dalam konteks hubungan ekonomi internasional, bentuk-bentuk interaksi lintas batas seperti perdagangan, investasi, dan jasa keuangan pada prinsipnya terbuka untuk dilakukan, selama memenuhi batasan syariah (Rahmat et al., 2023; Takidah & Kassim, 2022).

2.2 Batasan Transaksi: Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Berbagai sumber secara konsisten menempatkan larangan riba (bunga/usury) sebagai pembeda sentral antara keuangan/ekonomi Islam dan sistem konvensional (Faqihi, 2022; Takidah & Kassim, 2022; Wardiwiyono, 2020). Selain riba, literatur juga menekankan larangan gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi/judi) sebagai elemen yang harus dihindari dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam perbankan dan aktivitas pasar modal syariah (Takidah & Kassim, 2022; Wardiwiyono, 2020; صمیم, 2025).

Dalam konteks pasar modal syariah Indonesia, rujukan DSN-MUI juga disebut melarang transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maysir, risywah, serta ketidakadilan/kezaliman (Uriawan et al., 2026). Kerangka ini menunjukkan bahwa "ekonomi internasional" versi ekonomi Islam bukan hanya analisis positif tentang arus perdagangan/keuangan lintas negara, tetapi juga analisis normatif tentang bentuk transaksi mana yang sah dan mana yang melanggar syariah (Takidah & Kassim, 2022; Uriawan et al., 2026; صمیم, 2025).

2.3 Maqasid al-Shari'ah sebagai Tujuan Kebijakan dan Desain Instrumen

Beberapa sumber menekankan bahwa tujuan syariah dalam transaksi keuangan mencakup antara lain distribusi kekayaan yang adil, keberlanjutan investasi/peredaran kekayaan, pemenuhan kebutuhan dasar menuju kemakmuran ekonomi, serta keterbukaan transaksi untuk menghindari sengketa, dan legitimasi kepemilikan kekayaan privat maupun publik (Saada, 2024). Kerangka maqasid juga dipakai untuk menilai dan mengarahkan pengembangan produk/instrumen keuangan Islam agar menghasilkan maslahah pada tingkat mikro dan makro (Cahairul et al., 2021).

Dalam konteks ekonomi Islam, perlindungan lima aspek—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—juga digunakan sebagai perspektif evaluasi praktik pembiayaan berbasis teknologi, misalnya securities crowdfunding (Tahir et al., 2018). Sintesisnya: dalam ekonomi internasional menurut ekonomi Islam, kebijakan antarnegara—misalnya regulasi keuangan lintas batas—idealnya dinilai melalui maqasid, bukan semata efisiensi atau keuntungan finansial (Cahairul et al., 2021; Saada, 2024; Tahir et al., 2018).

________________________________________

3. Perdagangan Internasional (Tijarah) Menurut Ekonomi Islam

3.1 Peran Perdagangan Lintas Negara dan Relevansi Politik-Ekonomi

Studi tentang perdagangan dari perspektif ekonomi Islam menegaskan bahwa perdagangan beserta elemennya secara historis berperan penting bagi kehidupan manusia, pendapatan, ekspor–impor, pertukaran komoditas, dan pemenuhan kebutuhan (Iskandar et al., 2020). Bahkan ditegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan warganya tanpa pertukaran perdagangan pada level nasional dan internasional, dan perdagangan dipandang berperan dalam menjamin keberlangsungan bangsa serta membangun relasi dagang dan politik antarnegara (Iskandar et al., 2020).

Hal ini menyediakan pijakan bahwa ekonomi internasional dalam kerangka Islam mengakui urgensi perdagangan lintas negara, tetapi menuntutnya berjalan dalam rambu normatif syariah (Iskandar et al., 2020; Wardiwiyono, 2020).

3.2 Etika Perdagangan dan Tata Kelola: Teladan Kenabian

Literatur tentang pendekatan kenabian dalam membangun keamanan komunitas Madinah menyinggung dimensi ekonomi dan turunannya: dorongan pada perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, pembatasan mofasid perdagangan seperti transaksi berbasis bunga (riba), serta larangan korupsi/penyalahgunaan seperti suap (McGregor & Alghamdi, 2024). Sumber yang sama juga menyinggung adanya kaidah "diplomatik", perjanjian internasional, korespondensi dengan raja/pemimpin negara, hingga tanggung jawab menjaga keamanan jalur-jalur besar lintas batas (McGregor & Alghamdi, 2024).

Meskipun fokusnya pada "keamanan komunitas", bagian ini relevan untuk ekonomi internasional karena menunjukkan bahwa hubungan lintas negara—perjanjian dan keamanan jalur perdagangan—dipandang terkait dengan tata kelola yang bermoral dan pembatasan praktik ekonomi yang merusak (Iskandar et al., 2020; McGregor & Alghamdi, 2024).

3.3 Halal-Haram sebagai Batas Komoditas dan Sektor

Dalam konteks literasi keuangan Islam, investasi yang patuh syariah mencakup larangan praktik riba dan larangan berinvestasi pada industri terlarang—misalnya perjudian dan alkohol—serta penekanan pada praktik etis dan moral dalam keuangan (Wardiwiyono, 2020). Prinsip serupa ditegaskan dalam pembahasan ekonomi Islam yang menekankan larangan menjalankan sistem keuangan yang dilarang Islam karena berdampak sosial merusak, termasuk aktivitas seperti perjudian dan perdagangan minuman beralkohol (صمیم, 2025).

Dalam ekosistem halal, juga ditekankan bahwa perbankan syariah—berdasarkan UU perbankan syariah Indonesia—tidak boleh membiayai bisnis yang bertentangan dengan prinsip Islam, misalnya yang terkait riba, maysir, gharar, serta objek haram dan zalim (Zulkipli, 2019). Sintesisnya: dalam perdagangan internasional menurut ekonomi Islam, bukan hanya tarif/logistik yang penting, tetapi juga kepatuhan pada batas halal-haram atas komoditas dan pembiayaannya (Wardiwiyono, 2020; Zulkipli, 2019; صمیم, 2025).

3.4 Akad dan Transparansi: Prasyarat Sah Transaksi Lintas Batas

Kajian maqasid dalam aktivitas keuangan menegaskan pentingnya keterbukaan/transparansi transaksi untuk mencegah perselisihan (Saada, 2024). Literatur tentang syarat dan ketentuan muamalat juga menekankan bahwa penyusunan akad harus memperhatikan persetujuan bebas para pihak serta menghindari riba dan gharar guna melindungi harta dari kerugian dan mencegah permusuhan yang timbul dari jenis jual-beli yang bermasalah (Sudarwanto et al., 2023).

Karena perdagangan internasional melibatkan kontrak, pembiayaan, dan pengiriman lintas yurisdiksi, maka penekanan pada akad yang jelas dan penghindaran gharar/riba menjadi prinsip kunci dalam "ekonomi internasional" berbasis ekonomi Islam (Saada, 2024; Sudarwanto et al., 2023; Wardiwiyono, 2020).

________________________________________

4. Keuangan Internasional Menurut Ekonomi Islam

4.1 Larangan Riba dan Preferensi Risk-Sharing/Kemitraan

Literatur literasi keuangan Islam menegaskan bahwa sistem keuangan Islam bersifat interest-free dan menganggap riba sebagai haram (Wardiwiyono, 2020). Sebagai alternatif, ekonomi Islam mendorong skema berbasis kemitraan di mana imbal hasil dibenarkan bila para pihak ikut berpartisipasi dan menanggung risiko terkait usaha bisnis (profit/risk sharing) (Wardiwiyono, 2020). Hal ini selaras dengan penekanan perbankan syariah pada penghindaran riba, gharar, dan maysir sebagai pembeda utama dari sistem konvensional (Takidah & Kassim, 2022; Uriawan et al., 2026; صمیم, 2025).

Dalam konteks internasional, prinsip ini mengarahkan desain instrumen lintas negara—misalnya investasi dan pembiayaan—agar menghindari struktur yang mereplikasi bunga atau spekulasi, dan menggantinya dengan struktur berbasis aset/risiko yang sepadan (Cahairul et al., 2021; Wardiwiyono, 2020; صمیم, 2025).

4.2 Keterkaitan Sektor Keuangan dan Sektor Riil (Asset-Backing)

Kajian pasar modal syariah menegaskan bahwa pasar modal syariah harus menjaga hubungan konstan antara aset finansial dan aktivitas ekonomi riil, dan memastikan sektor riil dan sektor finansial tumbuh bersama (Nordin et al., 2018). Literatur tentang metaverse dan kontrak ijarah juga menekankan bahwa prinsip keuangan Islam mensyaratkan transaksi berbasis aset riil dan menghindari transaksi spekulatif, serta menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi/ruang digital tetap harus sesuai syariah termasuk larangan riba dan gharar (Alam et al., 2023).

Sementara itu, penjelasan tentang sukuk menekankan karakter "sertifikat investasi Islam" yang berbeda dari obligasi berbunga: pemegang sukuk memiliki bagian dari aset yang terkait investasi dan instrumen ini dirancang untuk menghindari sumber imbal hasil dari riba (Wardiwiyono, 2020). Sintesisnya: keuangan internasional menurut ekonomi Islam menekankan kualitas keterkaitan dengan sektor riil—termasuk melalui aset dasar—sebagai mekanisme pembeda substantif, bukan sekadar label (Alam et al., 2023; Nordin et al., 2018; Wardiwiyono, 2020).

4.3 Institusi dan Layanan Lintas Negara: Perbankan Syariah dan Transaksi Internasional

Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, literatur menyatakan bahwa bank syariah—sebagai bank komersial—dapat berperan sebagai bank devisa, yakni bank yang diizinkan melakukan transaksi luar negeri atau transaksi terkait valuta asing seperti transfer internasional, letter of credit, dan pembayaran internasional (Takidah & Kassim, 2022). Secara normatif, aktivitas perbankan syariah harus bebas dari riba dan tunduk pada prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usaha (Qurtubi et al., 2024; Takidah & Kassim, 2022).

Karena itu, dari sisi ekonomi internasional, perbankan syariah dapat dipahami sebagai salah satu infrastruktur kelembagaan yang memungkinkan hubungan pembayaran dan pembiayaan lintas negara, tetapi tetap berada dalam rambu kepatuhan syariah (Qurtubi et al., 2024; Takidah & Kassim, 2022).

4.4 Keuangan Islam sebagai Fenomena Global dan Lembaga Pembangunan Internasional

Perkembangan keuangan Islam dipaparkan sebagai fenomena global dan bahkan disebut telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional; beberapa negara—misalnya Indonesia dan Malaysia—dipotret menjalankan dual financial system (Faqihi, 2022). Literatur lain menyatakan adanya 550 institusi keuangan Islam yang beroperasi di lebih dari 75 negara, serta menekankan peran organisasi internasional dan hub regional dalam standardisasi dan reputasi industri keuangan Islam (Saada, 2024). Sejarah institusionalisasi juga mencatat pembentukan Islamic Development Bank (IDB) pada 1975 di Jeddah sebagai tonggak penting (Faqihi, 2022; Roro et al., 2019).

Elemen-elemen ini relevan bagi ekonomi internasional karena menunjukkan bahwa hubungan keuangan lintas negara dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar aspirasi normatif, tetapi juga telah terlembaga melalui jaringan institusi global dan lembaga pembangunan (Faqihi, 2022; Roro et al., 2019; Saada, 2024).

________________________________________

5. Kebijakan Ekonomi Internasional dan Tata Kelola (Governance) Syariah

5.1 Peran Negara, Regulasi, dan Pembangunan Kesejahteraan

Kajian tentang nilai etika Islam dalam pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa nilai etika Islam perlu diterapkan dalam aktivitas ekonomi—produksi, distribusi, konsumsi, dan perdagangan—dan bahwa peran pemerintah penting untuk merealisasikan nilai etika Islam guna menjamin kesejahteraan umum, pertumbuhan, dan pembangunan berkelanjutan (Rohmadi et al., 2024). Sementara itu, kerangka maqasid untuk aktivitas keuangan menempatkan tujuan seperti distribusi adil, investasi berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keterbukaan transaksi sebagai sasaran regulasi dan kebijakan (Cahairul et al., 2021; Saada, 2024).

Sintesisnya: kebijakan ekonomi internasional—misalnya kesepakatan, regulasi lintas yurisdiksi, dan dukungan ekosistem—dinilai ideal bila menguatkan dimensi keadilan dan kemaslahatan, bukan semata deregulasi atau ekspansi pasar (Cahairul et al., 2021; Rohmadi et al., 2024; Saada, 2024).

5.2 Kepatuhan Syariah sebagai Prinsip Inti dan Kebutuhan Pengawasan

Literatur tentang Shariah non-compliance menekankan bahwa lembaga keuangan Islam harus menjalankan aktivitas komersial sesuai standar syariah untuk meminimalkan risiko riba, maysir, dan gharar; bahkan jika akad dasarnya sesuai, non-compliance dapat muncul karena eksekusi produk yang keliru (Suretno, 2020). Dalam konteks fintech, studi komparatif Indonesia–Malaysia–Inggris menyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah prinsip inti regulasi keuangan Islam, namun pengawasan yang lemah dan rendahnya kepatuhan syariah tetap menjadi tantangan; karenanya direkomendasikan adanya regulasi kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan standardisasi tata kelola syariah (Dayyan & Chalil, 2020).

Kerangka serupa muncul pada studi Islamic crowdfunding lintas negara—Indonesia, Inggris, dan Malaysia—yang menekankan lemahnya dukungan regulasi dan pengawasan kepatuhan syariah, meskipun kepatuhan syariah merupakan prinsip inti tata kelola Islamic crowdfunding (Indupurnahayu & Prasetyowati, 2018). Bagi ekonomi internasional, bagian ini menunjukkan bahwa dimensi "kebijakan antarnegara" juga mencakup desain kelembagaan pengawasan dan keseragaman standar untuk transaksi yang mudah bersifat lintas batas—khususnya platform digital (Dayyan & Chalil, 2020; Indupurnahayu & Prasetyowati, 2018; Suretno, 2020).

5.3 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) dan Risiko Tumpang Tindih Pengawasan

Literatur menegaskan bahwa salah satu pembeda bank syariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan seluruh produk dan prosedur sesuai prinsip syariah dan mengawasi implementasi fatwa DSN (Qurtubi et al., 2024). Dalam konteks pasar modal syariah Indonesia, keberadaan DPS juga disebut memiliki dasar hukum melalui regulasi OJK, meskipun belum ada undang-undang khusus pasar modal syariah; sehingga diusulkan pembentukan aturan khusus yang mengakomodasi aspek syariah secara menyeluruh, khususnya terkait DPS (Rahmat et al., 2023).

Namun, studi tentang revitalisasi pengawasan bank syariah Indonesia–Malaysia menyoroti bahwa pengawasan dapat tidak optimal karena peran DPS, direktorat kepatuhan, dan OJK berjalan independen dan tidak efisien sehingga menciptakan tumpang tindih; studi tersebut merekomendasikan penguatan kerangka hukum agar DPS memiliki tanggung jawab atributif untuk memberi sanksi atas pelanggaran kepatuhan prinsip syariah dan adanya instrumen audit perbankan syariah (Sa'ad et al., 2023). Sintesisnya: dalam ekonomi internasional menurut ekonomi Islam, kebijakan dan tata kelola merupakan isu sentral karena kredibilitas lintas negara dari instrumen/industri sangat bergantung pada efektivitas pengawasan kepatuhan syariah (Qurtubi et al., 2024; Rahmat et al., 2023; Sa'ad et al., 2023).

5.4 Akuntansi dan Transparansi sebagai Infrastruktur Kebijakan

Studi tentang kerangka regulasi akuntansi Islam pada sistem keuangan Afghanistan menyatakan bahwa kerangka tersebut berpengaruh pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan (Alfathi & Laela, 2023). Hal ini beririsan dengan tujuan maqasid yang menekankan keterbukaan transaksi untuk menghindari sengketa (Saada, 2024) dan kebutuhan mengurangi manipulasi pelaporan (Alfathi & Laela, 2023). Dalam kacamata ekonomi internasional, standar akuntansi dan transparansi dapat dipahami sebagai bagian dari "infrastruktur kebijakan" yang memfasilitasi kepercayaan lintas batas dalam perdagangan dan keuangan (Alfathi & Laela, 2023; Saada, 2024).

________________________________________

6. Tantangan Kontemporer dalam Ekonomi Internasional Berbasis Syariah

6.1 Kesenjangan Teori–Praktik dan Kritik Kepatuhan

Kajian kritis praktik ekonomi/keuangan Islam di Indonesia menyebut adanya inkonsistensi implementasi perbankan syariah, fokus yang terlalu sempit pada sektor finansial, dan kebutuhan reorientasi agar lebih sesuai dengan tujuan fundamental ekonomi syariah (Ahmadi, 2023). Kritik kepatuhan juga muncul pada studi murabahah di perbankan syariah Indonesia yang menyimpulkan praktiknya belum sepenuhnya memenuhi aturan kepatuhan syariah, termasuk isu kepemilikan/serah-terima (al-qabd) dan kekhawatiran hilah menuju riba (Setiawan, 2021).

Dalam konteks tata kelola, kajian pengawasan menyebut bahwa setelah sekitar tiga dekade sistem perbankan ganda di Indonesia, operasi bank syariah dinilai pada banyak aspek identik dengan bank konvensional dan pangsa pasar bank syariah disebut sekitar 6,65%; kondisi ini dipakai untuk menjustifikasi urgensi perbaikan desain pengawasan (Sa'ad et al., 2023). Keseluruhan ini penting bagi ekonomi internasional karena kredibilitas instrumen lintas negara dan integrasi pasar—termasuk pasar modal dan fintech—sangat sensitif pada persepsi "kepatuhan yang nyata" (substance) dan bukan sekadar bentuk (form) (Ahmadi, 2023; Sa'ad et al., 2023; Setiawan, 2021).

6.2 Variasi Standar Lintas Negara dan Risiko Fatwa Shopping

Analisis fatwa DSN-MUI terkait pasar saham menunjukkan fatwa bisa muncul sebagai respons atas produk baru atau pertanyaan bisnis, dengan pola struktur yang mencantumkan dalil Al-Qur'an–Hadis, kaidah fiqh, pandangan ulama, lalu sikap DSN-MUI; studi yang sama menyoroti fenomena "fatwa shopping" yang muncul karena perbedaan yurisdiksi lembaga yang mengatur legalitas keuangan Islam (Ahyar, 2020). Dalam konteks ASEAN, kajian screening saham syariah menyatakan adanya berbagai model screening di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina; perbedaan dipengaruhi struktur sosial, industri keuangan, dan perbedaan kecenderungan mazhab/sarjana di masing-masing negara (Nordin et al., 2022).

Sintesisnya: ekonomi internasional menurut ekonomi Islam menghadapi tantangan harmonisasi standar lintas negara, karena perbedaan parameter kepatuhan dapat menghambat integrasi pasar dan meningkatkan arbitrase regulasi/fatwa (Ahyar, 2020; Nordin et al., 2022).

6.3 Uang, Valuta, dan Aset Digital Lintas Batas

Kajian Bitcoin dalam sistem moneter Indonesia menilai bahwa dari sudut fiqh, uang elektronik dipandang sebagai instrumen transaksi yang sah; namun bila Bitcoin memperoleh status mata uang, ia akan diatur dalam hukum pertukaran valuta (al-sarf) dan dikategorikan sebagai harta ribawi (Dewi & Ferdian, 2021). Studi tersebut juga menyatakan bahwa Bitcoin tidak diakui sebagai instrumen pembayaran di Indonesia, dan menyimpulkan penggunaannya berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat karena ketiadaan status hukum sebagai alat tukar (Dewi & Ferdian, 2021).

Sementara itu, kajian lain tentang legalitas Bitcoin dalam perspektif fiqh muamalah menyebut adanya keragaman pendapat ulama—sebagian membolehkan dengan syarat, sebagian mengkhawatirkan sifat spekulatif dan ketiadaan nilai intrinsik—seraya menekankan bahwa fiqh muamalah bertujuan mendorong keadilan, mencegah eksploitasi, dan memastikan transparansi (Dewi & Ferdian, 2021; Habibullah et al., 2023; Saada, 2024). Dalam ekonomi internasional, isu ini relevan karena aset digital sering bersifat lintas negara; literatur yang tersedia menunjukkan bahwa evaluasinya akan kembali pada kerangka fiqh muamalah—riba/gharar/maysir, mudarat–maslahah, dan aturan pertukaran—serta status regulasi negara (Dewi & Ferdian, 2021; Habibullah et al., 2023).

________________________________________

7. Kesimpulan

Berdasarkan literatur yang disintesiskan, "ekonomi internasional menurut ekonomi Islam" dapat dipahami sebagai kajian hubungan ekonomi antarnegara—meliputi perdagangan, keuangan, dan kebijakan—yang berangkat dari empat pilar utama.

Pertama, kajian ini berangkat dari prinsip fiqh muamalah bahwa pada dasarnya segala transaksi diperbolehkan kecuali ada larangan, dengan batasan utama berupa penghindaran riba, gharar, dan maysir (Takidah & Kassim, 2022; Uriawan et al., 2026; Wardiwiyono, 2020). Kedua, kajian ini diarahkan oleh maqasid al-shari'ah yang mengedepankan distribusi adil, investasi berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta transparansi untuk mencegah sengketa—sehingga kebijakan internasional pun dinilai dari kemaslahatan, bukan hanya keuntungan (Cahairul et al., 2021; Saada, 2024; Tahir et al., 2018).

Ketiga, kajian ini mengakui urgensi perdagangan internasional sekaligus menuntut etika dan tata kelola—anti-riba, anti-suap/korupsi—termasuk perjanjian lintas negara dan keamanan jalur perdagangan sebagai bagian dari ketertiban ekonomi (Iskandar et al., 2020; McGregor & Alghamdi, 2024). Keempat, kajian ini menuntut tata kelola kepatuhan syariah yang kuat melalui DPS/SSB, regulasi, audit, dan standar akuntansi-transparansi, karena tantangan praktik, variasi yurisdiksi, dan inovasi digital dapat memunculkan risiko non-compliance dan fragmentasi standar lintas negara (Dayyan & Chalil, 2020; Rahmat et al., 2023; Sa'ad et al., 2023; Suretno, 2020).

Dengan demikian, ekonomi internasional dalam perspektif ekonomi Islam—berdasarkan bukti dari sumber-sumber yang dikaji—bukan hanya analisis arus barang/uang lintas negara, melainkan juga kerangka normatif-institusional yang mengintegrasikan kepatuhan syariah, etika, dan tujuan kemaslahatan ke dalam desain perdagangan, keuangan, dan kebijakan antarnegara (Ahmadi, 2023; Dayyan & Chalil, 2020; Saada, 2024; Suretno, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmadi, A. Z. (2023). The role of Islamic ethical values in economy growth. Diwan. https://doi.org/10.48117/diwan.2023.32

Ahyar, M. (2020). Halal industry and Islamic banking: A study of halal ecosystem regulation in Indonesia. Journal of Finance and Islamic Banking, 2(2). https://doi.org/10.22515/jfib.v2i2.1929

Alam, A., Herianingrum, S., Ryandono, M. N. H., & Rohmawati, N. P. (2023). The role of Islamic investment ethics in preventing fraudulent investments. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 3(1), 37. https://doi.org/10.56174/pjieb.v3i1.81

Alfathi, M. R., & Laela, S. F. (2023). Internal control and business sustainability of anti-riba community. Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 8(2), 17–30. https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.17-30

Cahairul, A. F., Hidayat, R., & Muhammad, I. F. (2021). Fiqh muamalah overview of electronic money products at linkAJA shariah. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(1), 31–42. https://doi.org/10.46899/jeps.v9i1.266

Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). The attitude of merchants towards fatwa on riba and conventional bank in Langsa. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(1), 48–71. https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6372

Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2021). Enhancing Islamic financial literacy through community-based workshops: A transtheoretical model. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(5), 729–747. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2020-0261

Faqihi, F. (2022). دادوستد سهام از دیدگاه شریعت اسلام. Ghalib Quarterly Journal, 34–35(3–4), 167–185. https://doi.org/10.58342/.v10i34-35.21

Habibullah, M., Faruque, A. A., Faruque, Md. O., & Atiullah, M. (2023). Islamic economic framework for the exercise of Islamic financial activities: Its conformity with maqasid Shari'ah. Al-Burhān Journal of Qurʾān and Sunnah Studies, 7(1), 81–92. https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.300

Indupurnahayu, & Prasetyowati, R. A. (2018). Lending growth as a fiqh implication toward product development of Islamic bank in Indonesia. Archives of Business Research, 6(9). https://doi.org/10.14738/abr.69.5183

Iskandar, A., Possumah, B. T., & Arifuddin, A. (2020). Rethinking Islamic economic and finance practices in Indonesia: Some critical reviews. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 4(2), 81–94. https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i2.2751

McGregor, S. L. T., & Alghamdi, A. K. H. (2024). Measuring Islamic financial literacy. 10(1). https://doi.org/10.2478/fprj-2024-0003

Nordin, N., Ahmad, A. A., Razif, N. F. M., Haron, M. S. B., & Samsuddin, N. A. A. (2022). Towards an Islamic business model in Malaysia: Why and how? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15292

Nordin, N., Aziz, M. I., Embong, R., Daud, N., & Aziz, S. A. (2018). Shariah compliant gold investment: An understanding among academicians in Terengganu, Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4728

Qurtubi, A. N., Sugianto, E., & Kelibia, M. U. (2024). Legality of Bitcoin in the perspective of fiqh muamalah. West Science Islamic Studies, 2(03), 172–180. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i03.1133

Rahmat, R., Asmuni, A., Anggraini, T., & Hrp, A. K. Z. (2023). Terms and conditions applicability muamalat. International Journal of Economics (IJEC), 2(1), 162–169. https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.441

Rohmadi, R., Bagaskara, D. Y., & Wulandari, I. (2024). Mapping multi akad research in sharia banks: VOSviewer bibliometric study and literature review. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(3), 250–268. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.11523

Roro, F. S. R., Hernoko, A. Y., & Anand, G. (2019). The characteristics of proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 455. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2013

Sa'ad, A. A., Rehan, R., Usman, A. A., & Salaudeen, A. O. (2023). The metaverse and Islamic financial contracts: The case of ijarah. F1000Research, 12, 837. https://doi.org/10.12688/f1000research.131519.1

Saada, Z. (2024). The prophetic approach in laying the foundations of community security. Diwan. https://doi.org/10.48117/diwan.2024.40

Setiawan, R. A. (2021). Why an interest-free economy was instituted from early religious zeal? Australian Journal of Islamic Studies, 6(2), 31–48. https://doi.org/10.55831/ajis.v6i2.347

Sudarwanto, A. S., Kharisma, D. B., & Cahyaningsih, D. T. (2023). Islamic crowdfunding and Shariah compliance regulation: Problems and oversight. Journal of Financial Crime, 31(4), 1022–1036. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2023-0003

Suretno, S. (2020). Kepatuhan syariah pada produk musharakah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 1–24. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826

Tahir, M. H. P., Prihartono, P. S. A., & Megahati, R. R. P. (2018). Islamic economic as an alternative to economic system in Indonesia. International Journal of Research and Studies Publishing, 8(3). https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.3.2018.p7529

Takidah, E., & Kassim, S. (2022). The Shariah compliance of Islamic peer-to-peer (P2P) lending practices in Indonesia: Identification of issues and the way forward. ICR Journal, 13(1), 72–91. https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.830

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. https://doi.org/10.48550/arxiv.2601.02384

Wardiwiyono, S. (2020). Six years in achieving maqasid ash-shariah: The case of Islamic commercial banks in Indonesia. https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200723.005

Zulkipli, Z. N. B. (2019). Late payment penalty: Ta'widh and gharamah imposed to debtor from the Shariah perspective. Yuridika, 35(1), 187. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620

امانی، ک. ا.، & غفورزی، ه. (2025). نقش چهارچوب مقرراتی محاسبه اسلامی در روند شفافیت و حساب‌دهی سیستم مالی افغانستان. Journal of Social Sciences – Kabul University, 6(4), 97–121. https://doi.org/10.62810/jss.v6i4.119

صمیم، پ. ع. (2025). Commerce and its elements from the perspective of Islamic economics. Pamir Academic & Research Journal, 9(29), 1–20. https://doi.org/10.61806/parj.v9i29.35