AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article examines the concept of "alternative economy" from the perspective of Islamic economics, synthesizing existing literature on its normative foundations, operational mechanisms, and implementation challenges. Islamic economics is positioned as an alternative paradigm to mainstream economic systems by integrating social justice, community empowerment, and environmental sustainability as core values—guided by tawhid and maqāṣid al-sharīʿah. The study identifies three main dimensions of Islamic alternative economy: social (distributive justice and financial inclusion), community (solidarity and local empowerment), and environmental (stewardship and green investment). Key instruments examined include risk-sharing financing, Islamic Social Finance (zakat, waqf, sadaqah, qardh al-hasan), and green finance instruments such as green sukuk. However, critical literature consistently highlights a significant gap between normative ideals and actual industry practices, where Islamic financial institutions often converge toward conventional profit-efficiency logic. This article concludes that the primary challenge lies not in conceptual deficiency but in institutional reorientation and governance reform to ensure tangible social-environmental impact.
Keywords: Islamic economics, alternative economy, maqāṣid al-sharīʿah, Islamic social finance, green sukuk, moral economy
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep "ekonomi alternatif" dari perspektif ekonomi Islam dengan menyintesiskan literatur yang ada mengenai fondasi normatif, mekanisme operasional, dan tantangan implementasinya. Ekonomi Islam diposisikan sebagai paradigma alternatif terhadap sistem ekonomi arus utama dengan mengintegrasikan keadilan sosial, pemberdayaan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai nilai inti yang dituntun oleh tawhid dan maqāṣid al-sharīʿah. Kajian ini mengidentifikasi tiga dimensi utama ekonomi alternatif Islam, yaitu dimensi sosial (keadilan distributif dan inklusi keuangan), dimensi komunitas (solidaritas dan pemberdayaan lokal), serta dimensi lingkungan (penatalayanan bumi dan investasi hijau). Instrumen-instrumen utama yang dikaji meliputi pembiayaan berbasis risk-sharing, Keuangan Sosial Islam (zakat, wakaf, sedekah, qardh al-hasan), dan instrumen keuangan hijau seperti green sukuk. Namun demikian, literatur kritis secara konsisten menyoroti kesenjangan signifikan antara ideal normatif dan praktik industri aktual, di mana lembaga keuangan Islam sering berkonvergensi pada logika profit-efisiensi konvensional. Artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada defisiensi konseptual, melainkan pada reorientasi kelembagaan dan reformasi tata kelola agar dampak sosial-lingkungan benar-benar terwujud.
Kata Kunci: ekonomi Islam, ekonomi alternatif, maqāṣid al-sharīʿah, keuangan sosial Islam, green sukuk, moral economy
________________________________________
1. Pendahuluan
Sistem ekonomi global yang didominasi oleh paradigma kapitalisme arus utama (mainstream) kerap dikritik karena memisahkan aktivitas ekonomi dari dimensi moralitas, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, "ekonomi alternatif" hadir sebagai pendekatan yang menekankan nilai sosial, lingkungan, atau komunitas di luar kerangka ekonomi arus utama. Salah satu tradisi intelektual yang paling konsisten menawarkan kerangka alternatif tersebut adalah ekonomi Islam.
Dalam kerangka ekonomi Islam, "ekonomi alternatif" dapat dipahami sebagai pendekatan ekonomi yang tidak mengisolasi kegiatan ekonomi dari moralitas, melainkan menempatkan etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian inheren dari cara ekonomi bekerja dan dinilai (Cattelan, 2020; Gani, 2023; Hafsa & Aström, 2011; Nor & Hashim, 2015). Berbeda dari arus utama yang sering dipotret sebagai memisahkan ekonomi dari nilai (detachment between economy and morality), tradisi ekonomi Islam menolak pemisahan tersebut sehingga orientasi "alternatif" di sini terutama bersifat normatif-teleologis (bertujuan) melalui tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah) dan cita-cita kesejahteraan sosial (Cattelan, 2020; Haq & Wahab, 2019; Muhmad et al., 2021; Sairally, 2013).
Sejumlah literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam diposisikan sebagai alternatif terhadap dominasi sistem ekonomi besar, misalnya kapitalisme dan sosialisme, karena menawarkan kerangka yang menekankan keadilan, pemerataan, dan integrasi nilai sosial-lingkungan (Arfah et al., 2020; Nashoh et al., 2024; Rai, 2022). Dalam bahasa lain, ekonomi Islam dipahami sebagai model ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan komunitas—bukan semata efisiensi atau maksimalisasi keuntungan—dan relevan bagi tantangan kontemporer seperti ketimpangan sosial serta krisis lingkungan (Abbas & Aravossis, 2024; Gani, 2023; Hassan & Kayed, 2009; Iskandar et al., 2021).
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyintesiskan dan menganalisis secara sistematis konsep ekonomi alternatif dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup fondasi normatifnya, ciri-ciri utamanya, instrumen operasionalnya, serta kesenjangan antara ideal dan praktik yang diidentifikasi dalam literatur.
________________________________________
2. Fondasi Normatif: Tawhid, Maqāṣid Al-Sharīʿah, dan Moral Economy
2.1 Tawhid sebagai Dasar Kesatuan Etika–Ekonomi
Sejumlah konseptualisasi menempatkan tawhid sebagai basis epistemologis yang mengarahkan ekonomi agar melihat realitas secara utuh, menafsirkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral-spiritual, dan mendorong solidaritas serta keadilan (Hafsa & Aström, 2011; Hilmiyah et al., 2016). Dengan demikian, "alternatif" dalam ekonomi Islam bukan sekadar variasi teknis instrumen keuangan, melainkan rekonstruksi cara menilai keberhasilan ekonomi yang menggabungkan dimensi sosial, etika, dan keberlanjutan (Gani, 2023; Herman, 2021; Hilmiyah et al., 2016).
2.2 Maqāṣid Al-Sharīʿah sebagai Kompas Tujuan Sosial–Lingkungan
Literatur kebijakan ekonomi Islam menempatkan maqāṣid al-sharīʿah sebagai panduan moral untuk membangun ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan, termasuk menilai dampak kebijakan pada kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas (Haq & Wahab, 2019; Karimullah, 2023; Muhmad et al., 2021). Kerangka ini juga dipakai untuk menjembatani agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan etika dan tujuan Islam, sehingga pembangunan tidak berhenti pada capaian material, tetapi juga mencakup pemeliharaan kesejahteraan sosial dan tanggung jawab antargenerasi (Dirie et al., 2023; Haq & Wahab, 2019; Muhmad et al., 2021).
2.3 Ekonomi Islam sebagai Islamic Moral Economy
Kajian tentang Islamic Moral Economy (IME) menekankan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem alternatif yang bertumpu pada keadilan sosial-ekonomi dan nilai moral, serta idealnya beroperasi dengan kepercayaan/ukhuwwah dalam komunitas—terutama pada skala sosial yang menumbuhkan trust (Hassan & Kayed, 2009; Nor & Hashim, 2015). Namun, literatur kritis juga menggarisbawahi adanya jarak antara aspirasi IME dan praktik industri keuangan syariah yang kadang bergerak menuju logika profit-efisiensi dan "financialisation" (Hassan & Kayed, 2009; Nor & Hashim, 2015; Sairally, 2013).
________________________________________
3. Ciri Ekonomi Alternatif Islam: Menekankan Sosial, Komunitas, dan Lingkungan
3.1 Dimensi Sosial: Keadilan Distributif, Inklusi, dan Pengentasan Kerentanan
Ekonomi Islam mengaitkan stabilitas dan legitimasi ekonomi dengan keadilan sosial serta mekanisme distribusi—misalnya zakat, wakaf, sedekah, dan instrumen sosial lain—yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan (Abubakar & Aysan, 2021; Dirie et al., 2023; Gani, 2023; Hotman, 2024). Literatur sistematik mengenai Islamic Social Finance (ISF) menegaskan bahwa ISF berorientasi pada keadilan, fairness, equity, dan dapat berkontribusi pada kondisi kesejahteraan melalui keberlanjutan ekonomi–sosial–lingkungan sejalan dengan SDGs (Abubakar & Aysan, 2021; Dirie et al., 2023; Muhmad et al., 2021). Dalam konteks ini, literatur juga menyebut ISF (zakat, wakaf, sadaqat, qard-hasan) sebagai perangkat yang menautkan tujuan sosial secara langsung dengan arsitektur keuangan (Abubakar & Aysan, 2021; Cattelan, 2020; Dirie et al., 2023).
Pada ranah kelembagaan keuangan, berbagai kajian menegaskan bahwa tujuan bank/keuangan syariah idealnya tidak hanya kepatuhan transaksi, tetapi juga kontribusi nyata pada kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan sosial (Nor, 2016; Nor & Hashim, 2015; Sairally, 2013). Kerangka SDGs–maqasid juga dipakai untuk mendorong indikator dan tata kelola yang membantu lembaga keuangan Islam menilai dampak sosialnya, bukan sekadar kinerja finansial (Hanisfy & Afgani, 2023; Muhmad et al., 2021; Syamlan & Mukhlisın, 2020).
3.2 Dimensi Komunitas: Solidaritas, Pemberdayaan Lokal, dan Sektor Ketiga
Banyak literatur memosisikan ekonomi Islam sebagai ekonomi yang menekankan pemberdayaan komunitas dan partisipasi sosial—termasuk literatur yang menghubungkan praktik keuangan Islam dengan pemberdayaan ekonomi komunitas rentan dan inklusi keuangan (Hotman, 2024; Rois & Salahuddin, 2022). Sejalan dengan itu, terdapat wacana bahwa ekonomi Islam tidak berhenti pada "market economy", melainkan juga mencakup "beyond market economy/third sector economy" yang terdiri dari transfer kebajikan, kewirausahaan sosial berbasis nilai, dan sistem sosial-mikrofinans (Atan et al., 2024; Ayub et al., 2024). Dalam narasi ini, institusi seperti wakaf dipandang sebagai mekanisme berkelanjutan untuk fungsi sosial, inklusi, dan kohesi sosial (Abubakar & Aysan, 2021; Ayub et al., 2024; Fauziah & Kassim, 2022).
Sebagai contoh, model cash waqf untuk mendukung social enterprise diajukan sebagai solusi atas hambatan pembiayaan dan sebagai kanal kontribusi pada berbagai isu sosial-lingkungan terkait SDGs (Fauziah & Kassim, 2022). Literatur juga menekankan bahwa wakaf secara konseptual diproyeksikan untuk pengembangan sosioekonomi dan kohesi sosial, dengan kebutuhan kerangka organisasi dan tata kelola yang mendukung (Abubakar & Aysan, 2021; Ayub et al., 2024). Sementara itu, instrumen qardh al-hasan dikonstruksi sebagai pinjaman altruistik yang mengandung solidaritas sosial dan keadilan ekonomi—terutama relevan bagi kelompok membutuhkan dan/atau usaha tahap awal—walaupun diakui ada tantangan praktis seperti risiko gagal bayar, persoalan manajemen, dan kebutuhan likuiditas (Hassan & Kayed, 2009; Ibrahim & Alenezi, 2024).
3.3 Dimensi Lingkungan: Khalifah/Penatalayanan Bumi, Investasi Hijau, dan Ekonomi Sirkular
Literatur menyatakan bahwa ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai penjaga/steward (khalifah) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan bumi dan keseimbangan (mizan), sehingga praktik ekonomi yang merusak lingkungan dipandang bertentangan dengan etika dan tujuan Islam (Iskandar et al., 2021; Muhmad et al., 2021; Rusydiana et al., 2022). Dalam kerangka ini, pembiayaan dan investasi seharusnya memperhitungkan dampak lingkungan dan memprioritaskan proyek yang tidak menimbulkan eksternalitas negatif (Al-Roubaie & Sarea, 2019; Iskandar et al., 2021; Shamshiyev, 2024).
Keterkaitan ekonomi Islam dengan agenda lingkungan juga muncul melalui beberapa jalur. Pertama, Islamic green finance dan pengembangan instrumen seperti green sukuk untuk mendanai proyek ramah lingkungan—misalnya energi bersih, transportasi massal, konservasi air, kehutanan, teknologi rendah karbon—serta menekankan pergeseran ke pembiayaan yang lebih memperhitungkan dampak sosial-lingkungan (Faizi et al., 2024; Iskandar et al., 2021; Supriyadi et al., 2023). Kedua, argumen bahwa kepatuhan syariah mendorong pembiayaan yang menghindari kegiatan berdampak negatif (negative externalities), sehingga etika investasi dapat menjadi perangkat penguatan perlindungan lingkungan (Al-Roubaie & Sarea, 2019; Shamshiyev, 2024). Ketiga, penilaian bahwa circular economy tidak bertentangan dengan maqāṣid al-sharīʿah dan bahkan dapat memajukan perlindungan kehidupan, keturunan, intelek (melalui pengurangan limbah/polusi), dan harta (melalui konservasi sumber daya) (Rusydiana et al., 2022; Yussuf, 2022).
Praktik filantropi ekologis berbasis masjid seperti sedekah sampah juga dipotret sebagai inovasi yang mengintegrasikan filantropi Islam dengan tanggung jawab lingkungan: sampah rumah tangga dikumpulkan, dimonetisasi, lalu hasilnya disalurkan untuk kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan, sekaligus memperkuat kohesi komunitas (Hashri & Bahara, 2025; Syamlan & Mukhlisın, 2020).
________________________________________
4. Instrumen dan Mekanisme: Bagaimana "Alternatif" Itu Dioperasionalkan?
4.1 Larangan Riba dan Orientasi Risk-Sharing (Bagi Hasil)
Ciri khas yang sering ditampilkan sebagai pembeda adalah larangan riba (bunga), spekulasi tertentu, dan praktik yang dianggap tidak etis; sementara pembiayaan diidealkan berbasis bagi hasil/risk-sharing—misalnya mudarabah dan musharakah—dan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil (Hassan & Kayed, 2009; Khalidin et al., 2024; Panggiarti, 2023). Literatur mengaitkan risk-sharing dengan insentif untuk keterlibatan pada kegiatan produktif dan kehati-hatian pembiayaan, sekaligus sebagai jalur menuju distribusi yang lebih adil (Hassan & Kayed, 2009; Khalidin et al., 2024). Pada tingkat prinsip, pengaitan sektor keuangan dengan ekonomi riil juga diposisikan sebagai aspek etika dan stabilitas dalam keuangan Islam (Al-Roubaie, 2009; Al-Roubaie & Sarea, 2019; Khalidin et al., 2024).
Namun, literatur kritis menunjukkan bahwa praktik industri sering lebih dominan pada pembiayaan berbasis utang dan kepatuhan legal-formal, sehingga tujuan sosial risk-sharing tidak selalu terwujud secara memadai (Hassan & Kayed, 2009; Iskandar et al., 2020; Nor & Hashim, 2015; Sairally, 2013).
4.2 Keuangan Sosial Islam (Zakat–Wakaf–Sadaqah–Qard Hasan) sebagai Mesin Kesejahteraan Komunitas
Kajian tren dan tinjauan sistematik menekankan bahwa instrumen ISF—zakat, wakaf, sadaqat, qard-hasan—kuat keterkaitannya dengan isu kemiskinan, inklusi keuangan, pembangunan ekonomi, dan agenda keberlanjutan (Abubakar & Aysan, 2021; Dirie et al., 2023). Pada tataran implementasi, cash waqf didorong sebagai kanal pembiayaan alternatif untuk social enterprise dan pemecahan masalah sosial, termasuk dalam rumusan konseptual kontribusi terhadap SDGs (Dirie et al., 2023; Fauziah & Kassim, 2022). Dalam konteks bisnis tahap awal, qardh al-hasan juga dibahas sebagai mekanisme yang mengintegrasikan solidaritas dan distribusi kekayaan sambil mendorong pembentukan usaha baru, meski memiliki tantangan pengelolaan (Asutay, 2025; Ibrahim & Alenezi, 2024).
4.3 Perbankan Sosial Islam dan CSR yang Sistemik
Literatur "Islamic social bank" memosisikan pembelajaran dari model social banking sebagai cara membuat perbankan syariah lebih dekat pada aspirasi Islamic moral economy, yakni memberi prioritas pada aspek sosial-etika-lingkungan dari proyek yang dibiayai (Nor, 2016; Nor & Hashim, 2015). Perspektif manajerial pada CSR perbankan syariah juga menunjukkan bahwa walaupun ada dorongan melakukan CSR, aktivitas yang menghasilkan dampak sosioekonomi signifikan sering dinilai masih kurang, dan social banking dipandang sebagai salah satu jawaban (Nor, 2016; Nor & Hashim, 2015). Studi empiris tentang CSR pada institusi keuangan Islam juga menguatkan adanya dukungan konseptual terhadap peran sosial terintegrasi, tetapi praktik aktual cenderung menempatkan CSR sebagai aktivitas periferal dibanding kebijakan inti (Nor & Hashim, 2015; Sairally, 2013).
4.4 Pembiayaan Hijau Syariah: Green Sukuk dan Kanal Pasar–Sosial
Pemetaan lanskap pendanaan iklim Islam di Indonesia mengidentifikasi jalur seperti "greening Islamic capital markets", "greening Islamic social finance", dan pengembangan layanan green banking untuk inklusi—termasuk bagi kelompok unbanked—dengan green sukuk sebagai instrumen kunci (Faizi et al., 2024). Kajian hukum green sukuk menekankan bahwa paradigma sustainable financing (memasukkan aspek lingkungan–sosial–governance/ESG) relevan untuk memperkuat dasar kebijakan dan legitimasi penerbitan green sukuk demi kontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Muhmad et al., 2021; Supriyadi et al., 2023). Literatur yang lebih umum tentang peran keuangan Islam dalam green economy juga menekankan bahwa kepatuhan prinsip Islam dapat membatasi pembiayaan yang menimbulkan eksternalitas negatif dan membuka peluang investasi etis/hijau (Al-Roubaie & Sarea, 2019; Rusydiana et al., 2022).
________________________________________
5. Sintesis: Ekonomi Alternatif Islam sebagai Ekonomi Berorientasi Tujuan
Bila disintesis, "ekonomi alternatif" menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai ekonomi berorientasi tujuan (maqasid-driven) yang memiliki karakteristik sebagai berikut.
Pertama, menautkan ekonomi dengan moralitas dan tujuan kesejahteraan—bukan memisahkan keduanya (Cattelan, 2020; Hafsa & Aström, 2011; Hilmiyah et al., 2016). Kedua, mengintegrasikan tiga dimensi keberlanjutan (ekonomi–sosial–lingkungan) dalam penilaian kebijakan dan praktik ekonomi (Gani, 2023; Haq & Wahab, 2019; Muhmad et al., 2021). Ketiga, mengutamakan solidaritas komunitas dan institusi sosial (ISF/wakaf/zakat/qard hasan) sebagai bagian dari arsitektur pembangunan (Abubakar & Aysan, 2021; Ayub et al., 2024; Dirie et al., 2023). Keempat, menawarkan instrumen pasar—misalnya sukuk/green sukuk—yang idealnya diarahkan untuk proyek produktif dan berkelanjutan, serta instrumen sosial untuk keadilan distributif (Dirie et al., 2023; Faizi et al., 2024; Supriyadi et al., 2023).
Dalam kerangka ini, ekonomi Islam dipahami bukan hanya sebagai "varian" dari ekonomi konvensional, tetapi sebagai paradigma alternatif yang mengubah cara mendefinisikan nilai (value), keberhasilan (success), dan akuntabilitas (accountability) ekonomi (Cattelan, 2020; Hafsa & Aström, 2011; Hilmiyah et al., 2016).
________________________________________
6. Nuansa dan Kritik: Gap antara Ideal dan Praktik
Literatur kritis dan empiris berulang kali menekankan adanya kesenjangan antara norma ekonomi Islam—keadilan sosial, equity, pembangunan komunitas—dan praktik industri keuangan Islam yang kadang berkonvergensi pada logika konvensional berupa profit-efisiensi dan formalitas kepatuhan (Hassan & Kayed, 2009; Iskandar et al., 2020; Nor & Hashim, 2015; Sairally, 2013). Perdebatan juga muncul bahwa penguatan narasi "green/social Islamic finance" dapat bergeser dari debat moral tentang struktur risiko menuju kriteria teknis keberlanjutan yang berpotensi mereplikasi manajerialisme berorientasi pertumbuhan ala keuangan arus utama—sebuah peringatan agar "alternatif" tidak menjadi sekadar re-labeling (Jaafar & Brightman, 2022; Nor & Hashim, 2015).
Karena itu, sebagian literatur mengusulkan reorientasi menuju tujuan sosial—misalnya dengan memperluas qard al-hassan dan memperkuat mekanisme sosial/kelembagaan agar praktik lebih dekat pada substantive morality ekonomi Islam (Asutay, 2025; Ibrahim & Alenezi, 2024; Nor & Hashim, 2015).
________________________________________
7. Simpulan
"Ekonomi alternatif" menurut ekonomi Islam adalah pendekatan ekonomi yang memosisikan keadilan sosial, pemberdayaan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai inti sistem, dituntun oleh tawhid dan maqāṣid al-sharīʿah (Haq & Wahab, 2019; Hilmiyah et al., 2016; Karimullah, 2023). Ia dioperasionalkan melalui kombinasi mekanisme risk-sharing, keterkaitan dengan ekonomi riil, serta instrumen keuangan sosial Islam (zakat–wakaf–sadaqah–qard hasan) dan inovasi green finance seperti green sukuk (Abubakar & Aysan, 2021; Dirie et al., 2023; Faizi et al., 2024; Hassan & Kayed, 2009). Literatur juga menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada ketiadaan konsep, melainkan pada kesenjangan implementasi, sehingga agenda pentingnya adalah reorientasi kelembagaan dan tata kelola agar dampak sosial-lingkungan benar-benar terwujud (Asutay, 2025; Nor & Hashim, 2015; Sairally, 2013).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abbas, N., & Aravossis, S. (2024). Exploring the intersection of islamic economics and sustainable development: Challenges, opportunities, and policy implications. SeEk, 1(2), 10–20. https://doi.org/10.35335/wyp8gp53
Abubakar, J., & Aysan, A. F. (2021). Research trends in the field of Islamic social finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3917822
Al-Roubaie, A. (2009). Islamic finance: A bulwark against contagion in the global banking system. ICR Journal, 1(2), 303–321. https://doi.org/10.52282/icr.v1i2.749
Al-Roubaie, A., & Sarea, A. (2019). Building capacity for green economy: The role of Islamic finance. Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 12(2), 1–29. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol12no2.1
Arfah, A., Olilingo, F. Z., Syaifuddin, S., Dahliah, D., Nurmiati, N., & Putra, A. H. P. K. (2020). Economics during global recession: Sharia-economics as a post COVID-19 agenda. Journal of Asian Finance Economics and Business, 7(11), 1077–1085. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1077
Asutay, M. (2025). Islamic moral economy: Bringing back substantive morality to humanise Islamic finance. Global Policy, 16(S1), 7–11. https://doi.org/10.1111/1758-5899.13487
Atan, N. A., Samad, R. R., Johari, F., & Kefeli, Z. (2024). Beyond charity. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 118–134. https://doi.org/10.33102/jmifr.574
Ayub, M., Khan, K. A., Khan, M., & Ismail, M. (2024). Waqf for accelerating socioeconomic development: A proposed model with focus on Pakistan. Qualitative Research in Financial Markets, 16(5), 937–961. https://doi.org/10.1108/qrfm-07-2023-0161
Cattelan, V. (2020). Translating sustainability into Islamic social finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3592459
Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: A systematic literature review and future research agenda. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317
Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: Mapping the climate funding landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 711–733. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2023-0189
Fauziah, N. N., & Kassim, S. (2022). Cash waqf model for social enterprise to achieve sustainable development goals in Indonesia. Al-Muzara'ah, 95–105. https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105
Gani, A. A. (2023). Transformation from conventional economics to sharia economics: A conceptual analysis. Endless International Journal of Future Studies, 6(3), 44–57. https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i3.199
Hafsa, Z., & Aström, O. (2011). Paradigm shift for sustainable development: The contribution of Islamic economics. Journal of Economic and Social Studies, 1(1), 73–82. https://doi.org/10.14706/jecoss11116
Hanisfy, G. R., & Afgani, K. F. (2023). Developing sustainability practices reporting measurement framework for Islamic banks in Indonesia: A literature synthesis. Journal Integration of Management Studies, 1(1), 93–101. https://doi.org/10.58229/jims.v1i1.33
Haq, M., & Wahab, N. A. (2019). The maqasid al shariah and the sustainability paradigm: Literature review and proposed mutual framework for asnaf development. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 5(2), 179–196. https://doi.org/10.26710/jafee.v5i2.854
Hashri, M. A., & Bahara, R. (2025). From waste to worship on mosque-based initiatives as Islamic philanthropy for the circular economy: A systematic literature review. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1557(1), 012013. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1557/1/012013
Hassan, M. K., & Kayed, R. N. (2009). The global financial crisis, risk management and social justice in Islamic finance. ISRA International Journal of Islamic Finance, 1(1), 33–58. https://doi.org/10.55188/ijif.v1i1.63
Herman, S. (2021). Islamic development concept: A proposal for betterment of Muslim ummah in the post-pandemic episode. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 11(1), 12–27. https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).12-27
Hilmiyah, N., Possumah, B. T., & Shaifai, M. H. M. (2016). Tawhidic based economic system: A preliminary conception. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 9(1), 107–124. https://doi.org/10.15408/aiq.v9i1.3481
Hotman, H. (2024). Islamic economics and sustainable development goals (SDGs): Bridging the gap through ethical financial practices. Economics Studies and Banking Journal (Demand), 1(2), 53–60. https://doi.org/10.62207/xfs4vv68
Ibrahim, A. A., & Alenezi, A. (2024). Leveraging qardh al-hasan within Islamic finance: A conceptual framework for advancing sustainable development among early-stage enterprises. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 18(1), 18–54. https://doi.org/10.30993/tifbr.v18i1.368
Iskandar, A., Possumah, B. T., & Arifuddin, A. (2020). Rethinking Islamic economic and finance practices in Indonesia: Some critical reviews. International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 4(2), 81–94. https://doi.org/10.28918/ijibec.v4i2.2751
Iskandar, A., Usman, A. H., & Shaharuddin, S. A. (2021). Role of Islamic economic and finance in renewable energy: Some quotation from Quranic verses and Indonesia experiences. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 6(1), 583–595. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v6i1.196
Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From structure to purpose: Green and social narratives, and the shifting morality of Islamic finance in Kuala Lumpur. Sustainability, 14(9), 5433. https://doi.org/10.3390/su14095433
Karimullah, S. S. (2023). Exploration of maqasid al-shariah concepts in the development of Islamic economic policies. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747
Khalidin, B., Musa, A., Fardesi, M., & Ulfia, N. (2024). Islamic economics towards the sustainability of economic development. International Journal of Social Science Humanity & Management Research, 3(11). https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i11n16
Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable development goals and Islamic finance: An integrated approach for Islamic financial institutions. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 5(1). https://doi.org/10.28992/ijsam.v5i1.286
Nashoh, H., Nafis, A. W., & Is'adi, M. (2024). A philosophical overview of the government's role in the development and development of the sharia economy. Dinasti International Journal of Economics Finance & Accounting, 5(1), 111–120. https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i1.2406
Nor, S. M. (2016). Islamic social bank: An adaptation of Islamic banking? Jurnal Pengurusan, 46, 43–52. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2016-46-05
Nor, S. M., & Hashim, N. A. (2015). CSR and sustainability of Islamic banking: The bankers view. Jurnal Pengurusan, 45, 73–81. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2015-45-07
Panggiarti, E. K. (2023). Implementation of sharia-based financial system by OJK: Promoting a sustainable and inclusive economy. Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide, 2(3), 407–417. https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i3.666
Rai, D. (2022). Islamic economics and finance as an alternative for the current economic system in the context of Covid-19. Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(4), 245. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i4.7395
Rois, I., & Salahuddin, Muh. (2022). Islamic microfinance institutions, Indonesian economic democracy, and development (A maqashid approach system perspective). Jurnal Iqtisaduna, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.26821
Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Bahri, M. S. (2022). The nexus between a green economy and Islamic finance: Insights from a bibliometric analysis. ICR Journal, 13(1), 51–71. https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.908
Sairally, B. S. (2013). Evaluating the corporate social performance of Islamic financial institutions: An empirical study. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(3), 238–260. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0026
Shamshiyev, O. (2024). A theoretical study on negative externalities and the free-rider problem in natural resource management from Islamic law perspective. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 10(1), 40–68. https://doi.org/10.54863/jief.1381347
Supriyadi, A. P., Fidhayanti, D., Ramadhita, R., & Noh, M. S. B. M. (2023). Green sukuk in Indonesia: Unraveling legal frameworks for sustainable Islamic bonds. El-Mashlahah, 13(2), 151–180. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372
Syamlan, Y. T., & Mukhlisın, M. (2020). Zero waste accounting for Islamic financial institutions in Indonesia and its role in achieving sustainable development goals. Etikonomi, 19(2), 365–382. https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15538
Yussuf, Y. C. (2022). A critical assessment of the circular economy concept in the light of maqasid al shariah. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 8(2), 291–318. https://doi.org/10.54863/jief.1074828
0 Comments:
Posting Komentar