00914 - Current Account (Neraca Berjalan) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Implikasi Kebijakan

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep current account (neraca transaksi berjalan) dalam perspektif ekonomi Islam secara konseptual dan implikatif. Neraca transaksi berjalan merupakan komponen mendasar dalam neraca pembayaran yang mencatat transaksi barang, jasa, pendapatan, dan transfer berjalan antara residen dan nonresiden suatu negara. Dalam kerangka ekonomi Islam, neraca berjalan tidak hanya dinilai dari dimensi statistik-makro, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip syariah, yakni keadilan, penghindaran riba, dan penguatan sektor riil. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber relevan dalam ekonomi Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa defisit neraca berjalan dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar selisih statistik, melainkan indikator ketidakseimbangan makro yang melibatkan pola konsumsi, kebijakan moneter, dan aliran modal. Pembiayaan defisit melalui instrumen berbasis bunga dipandang bermasalah secara syariah. Oleh karena itu, kebijakan untuk menjaga keseimbangan neraca berjalan dituntut bebas riba dan berorientasi pada mekanisme bagi hasil serta penguatan sektor riil, selaras dengan tujuan kemaslahatan dan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata kunci: current account, neraca transaksi berjalan, ekonomi Islam, riba, sektor riil, kebijakan moneter Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the current account in Islamic economic perspective, both conceptually and in terms of policy implications. The current account is a fundamental component of the balance of payments that records transactions in goods, services, income, and current transfers between residents and non-residents of a country. Within the Islamic economic framework, the current account is assessed not only from a macro-statistical dimension but also from its conformity with Sharia principles, namely justice, avoidance of riba, and strengthening the real sector. This study employs a literature review approach drawing on relevant sources in Islamic economics in Indonesia. The findings indicate that a current account deficit in Islamic economic perspective is not merely a statistical gap, but an indicator of macroeconomic imbalance involving consumption patterns, monetary policy, and capital flows. Financing deficits through interest-based instruments is considered problematic from a Sharia standpoint. Therefore, policies to maintain current account balance are required to be free from riba, oriented toward profit-and-loss-sharing mechanisms and real-sector strengthening, in alignment with the goals of maslahah and maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: current account, balance of payments, Islamic economics, riba, real sector, Islamic monetary policy

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perekonomian terbuka, setiap negara menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara lain melalui berbagai transaksi lintas batas, baik berupa perdagangan barang, pertukaran jasa, aliran pendapatan, maupun transfer. Seluruh transaksi tersebut direkam secara sistematis dalam instrumen yang dikenal sebagai neraca pembayaran (balance of payments). Di antara komponen-komponen neraca pembayaran, neraca transaksi berjalan atau current account menempati posisi yang paling mendasar dan paling sering menjadi tolok ukur kinerja ekonomi eksternal suatu negara.

Secara konvensional, current account dipahami sebagai catatan atas seluruh transaksi perdagangan barang dan jasa, pendapatan faktor produksi, serta transfer berjalan antara penduduk (residen) suatu negara dengan penduduk negara lain (nonresiden). Surplus atau defisit dalam neraca ini lazim dijadikan indikator daya saing perekonomian sekaligus cerminan stabilitas makroekonomi eksternal.

Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, penilaian atas current account tidak cukup berhenti pada dimensi statistiknya semata. Ekonomi Islam menuntut agar setiap instrumen dan kebijakan ekonomi—termasuk yang berkaitan dengan neraca pembayaran—dinilai pula dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah: keadilan sosio-ekonomi ('adl), penghindaran riba, dan keberpihakan pada penguatan sektor riil sebagai basis aktivitas ekonomi yang produktif dan bermartabat.

Berangkat dari kesenjangan antara pendekatan konvensional dan perspektif normatif-syariah tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menguraikan pengertian current account secara konseptual dalam kerangka neraca pembayaran; (2) menelaah makna dan implikasi normatif neraca berjalan menurut perspektif ekonomi Islam; (3) menganalisis isu surplus/defisit neraca berjalan dan relevansinya dengan larangan riba; serta (4) merumuskan sintesis definisi operasional current account menurut ekonomi Islam beserta implikasi kebijakannya.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah, kajian konseptual, dan karya tulis akademis dalam bidang ekonomi Islam yang relevan dengan tema neraca pembayaran, kebijakan moneter Islam, dan current account. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesiskan pandangan dari berbagai sumber yang membahas current account baik dari sisi teknis-makro maupun dari sisi normatif-syariah.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Current Account (Neraca Transaksi Berjalan) dalam Neraca Pembayaran

Dalam literatur ekonomi, termasuk yang dipakai dalam kajian ekonomi Islam di Indonesia, neraca pembayaran dipahami sebagai catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk (residen) suatu negara dengan penduduk negara lain (nonresiden) dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari neraca pembayaran dapat terlihat besarnya transaksi eksternal seperti ekspor, impor, dan jasa-jasa yang mengalir dari dan ke suatu negara (Pohan, 2021). Karena itu, neraca pembayaran sering diposisikan sebagai "rapor" kinerja ekonomi eksternal suatu negara (Pohan, 2021).

Di dalam neraca pembayaran, bagian yang paling mendasar disebut neraca transaksi berjalan (current account) (Liza, 2022). Sumber yang sama menegaskan bahwa neraca transaksi berjalan merupakan gabungan antara neraca perdagangan (ekspor–impor) dan neraca jasa (yang mencakup jasa faktor produksi dan non-faktor produksi) (Liza, 2022). Sementara itu, kajian lain yang secara eksplisit membedah struktur neraca transaksi berjalan menyatakan bahwa current account terdiri dari empat komponen: (1) neraca perdagangan barang, (2) neraca perdagangan jasa, (3) neraca pendapatan, dan (4) neraca transfer (Kasim, 2021). Dengan demikian, sesuai definisi yang lazim dipakai dalam pembahasan neraca pembayaran, current account mencatat transaksi barang, jasa, pendapatan, dan transfer berjalan (Kasim, 2021; Liza, 2022).

3.2 Makna Neraca Berjalan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Keseimbangan (Mīzān), Keadilan, dan Sektor Riil

Pembacaan ekonomi Islam atas current account tidak berhenti pada fungsi statistiknya sebagai sub-komponen neraca pembayaran, melainkan mengaitkannya dengan tujuan normatif syariah seperti keadilan sosio-ekonomi dan kemaslahatan (Alim & Suryadi, 2021; Liza, 2022). Hal ini sejalan dengan penegasan bahwa Islam memerintahkan penegakan keadilan dalam urusan muamalah, termasuk keadilan ekonomi (Liza, 2022), dan bahwa misi profetik dalam Islam menekankan "neraca (keadilan)" agar manusia menegakkan keadilan, termasuk dalam dimensi ekonomi (Alim & Suryadi, 2021). Dalam bahasa kebijakan ekonomi, orientasi "keseimbangan" juga sering dipahami sebagai prinsip yang melekat pada ekonomi Islam—yakni menjaga agar aktivitas ekonomi tidak menghasilkan kezaliman atau ketidakadilan (Alim & Suryadi, 2021; Liza, 2022).

Di sisi lain, sejumlah sumber yang mengutip pemikiran Ibnu Khaldun menekankan hubungan erat antara kekayaan negara dengan produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif/sehat (Abdianti et al., 2024; Anggesti & Afif, 2020). Dengan perspektif ini, neraca berjalan (sebagai inti transaksi eksternal) dapat dibaca sebagai indikator yang terkait dengan kekuatan sektor riil (produksi dan perdagangan) dan kemampuan perekonomian menjaga keseimbangan hubungan ekonomi internasional (Abdianti et al., 2024; Anggesti & Afif, 2020). Penekanan ini konsisten dengan argumentasi ekonomi Islam yang menolak pemisahan sektor finansial dari sektor riil, dan menempatkan kegiatan ekonomi produktif (perdagangan dan produksi) sebagai basis utama aktivitas ekonomi (Eksyar et al., 2020; Mujibatun, 2016).

3.3 Surplus/Defisit Neraca Berjalan dan Implikasinya Menurut Kerangka Pemikiran Ekonomi Islam (Chapra dan Isu Riba)

Dalam literatur kebijakan moneter Islam yang merujuk pemikiran M. Umer Chapra, dibahas bahwa surplus neraca pembayaran tidak diposisikan sebagai pemicu inflasi internal, sedangkan defisit neraca pembayaran dipandang dapat menimbulkan tekanan inflasi (Faizal & Kusumawardhany, 2022). Sumber yang sama menambahkan bahwa menurut Chapra, sumber utama defisit dapat terkait dengan ekspansi moneter yang tidak sehat, yang dibarengi konsumsi mencolok sektor swasta dan pemerintah melalui defisit transaksi berjalan serta kebocoran modal (Faizal & Kusumawardhany, 2022). Dengan demikian, dalam kerangka ini, defisit current account bukan sekadar selisih statistik, tetapi dapat dibaca sebagai gejala ketidakseimbangan makro yang melibatkan pola konsumsi, kebijakan moneter, dan aliran modal (Faizal & Kusumawardhany, 2022).

Perspektif ekonomi Islam juga menaruh perhatian pada cara pembiayaan defisit. Dalam pembahasan relevansi Chapra dengan Indonesia, dinyatakan bahwa dampak defisit transaksi berjalan akan semakin parah apabila pemerintah mengandalkan utang luar negeri untuk menutup defisit karena dapat menjebak negara pada pembayaran bunga utang yang tinggi (Faizal & Kusumawardhany, 2022). Kekhawatiran tentang kanal bunga/biaya utang ini juga muncul pada kajian lain yang mengaitkan membesarnya defisit neraca berjalan dengan meningkatnya impor barang dan jasa serta melonjaknya pembayaran bunga pinjaman (Sukarna et al., 2024). Dalam ekonomi Islam, problem ini menjadi lebih prinsipil karena sistem yang berbasis bunga dipandang bertentangan dengan larangan riba, dan karenanya kebijakan/arsitektur moneter idealnya bebas dari riba serta mengarah pada mekanisme yang berbasis bagi hasil dan keterkaitan dengan sektor riil (Hamimah, 2021; Mujibatun, 2016; Permata & Wartoyo, 2017).

Sebagai catatan, sumber yang menilai relevansi Chapra dengan Indonesia juga menyebut bahwa Indonesia memiliki standar limit defisit transaksi berjalan: bila defisit transaksi berjalan tidak lebih dari 3% dari PDB maka dianggap "aman" (Faizal & Kusumawardhany, 2022). Namun, dari sudut pandang ekonomi Islam yang menekankan larangan riba dan kehati-hatian terhadap pembiayaan berbasis bunga, indikator "aman" secara makro (dalam arti batas defisit) tidak otomatis menyelesaikan persoalan struktur pembiayaan defisit bila masih bergantung pada instrumen ribawi (Faizal & Kusumawardhany, 2022; Mujibatun, 2016; Permata & Wartoyo, 2017).

3.4 Neraca Berjalan, Nilai Tukar, dan Tujuan Kebijakan Moneter Islam: Menjaga Keseimbangan Eksternal Tanpa Riba

Kajian moneter di Indonesia menegaskan bahwa penguatan nilai tukar (misalnya Rupiah) dapat didukung oleh beberapa faktor fundamental, termasuk rendahnya defisit neraca pembayaran (Aprilia, 2021). Ini menunjukkan hubungan praktis antara kesehatan neraca pembayaran (yang di dalamnya current account menjadi komponen kunci) dan stabilitas moneter (Aprilia, 2021). Karena itu, pembahasan kebijakan moneter—termasuk dalam ekonomi Islam—sering memasukkan external balance (keseimbangan neraca pembayaran) sebagai sasaran penting (Amaroh, 2016; Musdalifah, 2021).

Secara eksplisit, literatur kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam menyatakan bahwa salah satu tujuan kebijakan moneter adalah menyeimbangkan/menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional (Amaroh, 2016; Musdalifah, 2021). Namun, prinsip pentingnya adalah bahwa kebijakan moneter Islam harus bebas dari riba dan bunga bank, dan manajemen moneter diletakkan pada prinsip bagi hasil (Amaroh, 2016; Musdalifah, 2021). Selaras dengan itu, studi literatur tentang kebijakan moneter Islam tanpa bunga menekankan pengalihan instrumen berbasis bunga menuju mekanisme profit and loss sharing, serta menguatkan posisi uang sebagai alat transaksi—bukan komoditas yang diperdagangkan—dengan konsekuensi mengarahkan pembiayaan pada aktivitas produktif sektor riil (Permata & Wartoyo, 2017). Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, upaya menjaga current account (misalnya melalui stabilitas impor-ekspor) menjadi bagian dari desain stabilitas makro, tetapi tetap harus diletakkan dalam parameter syariah (anti-riba dan pro-sektor riil) (Amaroh, 2016; Mujibatun, 2016; Musdalifah, 2021; Permata & Wartoyo, 2017).

3.5 Komponen "Transfer Berjalan" dalam Neraca Berjalan dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam (Remitansi dan Distribusi)

Struktur current account yang memasukkan neraca transfer menegaskan bahwa neraca berjalan tidak hanya tentang barang dan jasa, tetapi juga mencakup aliran transfer berjalan lintas batas (Kasim, 2021). Dalam konteks Indonesia, studi yang secara khusus membahas defisit current account menempatkan remitansi sebagai kanal yang relevan, dan menyimpulkan bahwa profesionalisme pekerja migran Indonesia berkontribusi signifikan dalam meningkatkan remitansi serta membantu mengatasi defisit neraca transaksi berjalan (Kasim, 2021). Ini memperlihatkan bahwa komponen transfer dalam current account dapat menjadi salah satu saluran perbaikan posisi eksternal melalui aliran dana dari luar negeri (Kasim, 2021).

Dalam ekonomi Islam, dimensi transfer dan distribusi juga sering dikaitkan dengan agenda keadilan sosial-ekonomi. Misalnya, zakat diposisikan sebagai instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan kaya–miskin dan menegakkan keadilan ekonomi (Liza, 2022). Walaupun zakat tidak otomatis identik dengan "current transfer" internasional dalam definisi neraca pembayaran, literatur yang sama menegaskan bahwa Islam menempatkan keadilan dan pengurangan ketimpangan sebagai bagian dari mandat muamalah (Liza, 2022), dan ini memberi konteks normatif ketika menilai kebijakan yang memengaruhi komponen-komponen neraca berjalan (termasuk transfer) agar tidak menghasilkan ketidakadilan (Alim & Suryadi, 2021; Liza, 2022).

________________________________________

4. Sintesis dan Diskusi: Definisi Operasional Current Account Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, current account (neraca transaksi berjalan) menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan ke dalam tiga dimensi sebagai berikut.

Pertama, dimensi statistik-makro (struktur neraca pembayaran): bagian paling mendasar dari neraca pembayaran yang mencatat transaksi eksternal residen–nonresiden, terutama transaksi barang (ekspor–impor), jasa, serta (dalam struktur yang lebih rinci) pendapatan dan transfer berjalan (Kasim, 2021; Pohan, 2021).

Kedua, dimensi normatif-syariah (kerangka evaluasi): instrumen informasi makro yang dinilai bukan hanya dari besar-kecilnya surplus/defisit, tetapi juga dari kesesuaian prosesnya dengan prinsip syariah, yakni keadilan, penghindaran riba, dan orientasi pada penguatan sektor riil (produksi dan perdagangan) sebagai basis kekayaan dan kesehatan neraca pembayaran (Alim & Suryadi, 2021; Faizal & Kusumawardhany, 2022; Permata & Wartoyo, 2017).

Ketiga, dimensi implikasi kebijakan (maqāṣid dan stabilitas): bagian dari keseimbangan eksternal yang menjadi sasaran kebijakan moneter, namun kebijakan untuk menjaganya dituntut bebas riba dan lebih mengandalkan mekanisme yang adil (misalnya bagi hasil) serta selaras dengan tujuan kesejahteraan dan kemaslahatan (Amaroh, 2016; Musdalifah, 2021; Permata & Wartoyo, 2017).

________________________________________

5. Simpulan

Artikel ini telah mengkaji current account (neraca transaksi berjalan) dari dua perspektif: konvensional-makro dan normatif-syariah. Secara teknis, current account merupakan komponen fundamental dalam neraca pembayaran yang merekam seluruh transaksi barang, jasa, pendapatan, dan transfer berjalan antara residen dan nonresiden suatu negara. Secara normatif, ekonomi Islam menempatkan neraca berjalan bukan semata sebagai instrumen statistik, melainkan sebagai cerminan sejauh mana aktivitas ekonomi eksternal suatu negara berjalan sesuai dengan nilai keadilan, bebas dari riba, dan mendukung penguatan sektor riil.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah: pertama, defisit current account perlu direspons bukan hanya dengan intervensi makroekonomi konvensional, tetapi juga dengan memastikan bahwa instrumen pembiayaan defisit tidak bersifat ribawi; kedua, kebijakan moneter yang berorientasi menjaga keseimbangan neraca pembayaran harus diletakkan dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan distribusi, dan penguatan basis produksi domestik.

Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menguji secara empiris keterkaitan antara variabel current account dan indikator keuangan Islam (misalnya rasio pembiayaan berbasis bagi hasil) di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas, sehingga sintesis konseptual yang telah dirumuskan dalam artikel ini dapat memperoleh validasi empiris yang lebih kuat.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2024). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kendali Economics and Social Humanities, 2(3), 191–200. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.110

Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 211–238. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169

Amaroh, S. (2016). Tanggung jawab sosial bank syariah terhadap stakeholder dalam perspektif maqāṣid syarī'ah. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 16(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2894

Anggesti, N., & Afif, M. (2020). Dampak penerapan AFCTA di Indonesia dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Abu Ubaid. El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 3(2), 189–211. https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2052

Aprilia, A. (2021). Ekonomi pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. https://doi.org/10.31219/osf.io/k2wzm

Eksyar, S., Apribadi, I., & Novita, E. (2020). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i3.74

Faizal, & Kusumawardhany, S. I. (2022). Kualitas rumusan misi dan kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2019. Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, 2(1), 45–71. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.193

Hamimah, H. (2021). Dampak perubahan harga minyak dunia, nilai tukar dan inflasi terhadap neraca perdagangan di negara-negara Islam. Jurnal Muamalat Indonesia, 1(2). https://doi.org/10.26418/jmi.v1i2.50642

Kasim, A. (2021). Penerapan sistem akuntansi syariah dalam asuransi syariah di Indonesia. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 1(1), 1. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469

Liza, C. (2022). Peningkatan efektivitas pembelajaran akuntansi melalui program MiCelAc (Microsoft Excel Accounting). JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, 2(2), 92–102. https://doi.org/10.55583/jkip.v2i2.250

Mujibatun, S. (2016). Solusi problem penghapusan bunga dengan pendekatan produk bai' bitsaman ājil dalam upaya mewujudkan lembaga keuangan lā-riba (Studi kasus di BMT Damar dan BMT-KJKS IAIN Walisongo Semarang). Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 117–130. https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1035

Musdalifah, M. (2021). Konsep ekonomi pada masa Bani Umayyah. https://doi.org/10.31219/osf.io/r7hb5

Permata, F. E., & Wartoyo, W. (2017). Analisis penerapan PSAK No. 105 pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(1). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1687

Pohan, M. E. S. (2021). Economic development and its measurement. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 18(1), 80–90. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.266

Sukarna, S., Faisal, F., Hadi, S., & Husenudin, A. (2024). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009: Studi pemikiran M. Umer Chapra. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(4), 4139–4152. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.888