00913 - Crowding Out Effect dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritis dan Implikasi Kebijakan

Abstract

This article examines the concept of the crowding out effect from the perspective of Islamic economics. Using a literature review approach, this study analyzes how conventional macroeconomic theory explains the crowding out mechanism through interest rate channels and domestic debt financing, and how Islamic economics positions itself critically against this phenomenon. The findings show that Islamic economics does not simply reject the crowding out effect as an economic phenomenon, but repositions the root of the problem in interest-based financing (riba) and non-productive public expenditure orientation. Islamic economics offers mitigation pathways through zakat optimization, waqf strengthening, sovereign sukuk issuance as a sharia-compliant alternative, and expenditure governance oriented toward maslahah. However, it is emphasized that sukuk is not an automatic solution, as it still requires management strategies that minimize excessive domestic liquidity absorption. The conclusion of this study is that Islamic economics shifts the focus from the G–r–I (expenditure–interest–investment) relationship toward a riba-free financing architecture, social instruments, and the quality of public expenditure so that the role of the state does not unproductively displace the private sector.

Keywords: crowding out effect, Islamic economics, riba, zakat, waqf, sukuk, fiscal policy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep crowding out effect dari perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review), studi ini menganalisis bagaimana teori makroekonomi konvensional menjelaskan mekanisme crowding out melalui kanal suku bunga dan pembiayaan utang domestik, serta bagaimana ekonomi Islam memposisikan dirinya secara kritis terhadap fenomena tersebut. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar menolak crowding out effect sebagai fenomena ekonomi, melainkan memosisikan ulang akar masalahnya pada pembiayaan berbasis riba dan orientasi belanja publik yang tidak tepat. Ekonomi Islam menawarkan jalur mitigasi melalui optimalisasi zakat, penguatan wakaf, penerbitan sukuk negara sebagai alternatif syariah, serta tata kelola belanja yang berorientasi maslahah. Namun, ditekankan bahwa sukuk bukan solusi otomatis karena tetap memerlukan strategi pengelolaan yang meminimalkan penyerapan likuiditas domestik yang berlebihan. Kesimpulan studi ini adalah bahwa ekonomi Islam menggeser fokus dari relasi G–r–I (belanja–bunga–investasi) menuju arsitektur pembiayaan bebas riba, instrumen sosial, dan kualitas belanja publik agar peran negara tidak menggeser peran sektor swasta secara tidak produktif.

Kata kunci: crowding out effect, ekonomi Islam, riba, zakat, wakaf, sukuk, kebijakan fiskal

________________________________________

1. Pendahuluan

Kebijakan fiskal ekspansif kerap menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap sektor swasta. Salah satu isu sentral dalam perdebatan tersebut adalah crowding out effect, yakni fenomena di mana peningkatan pengeluaran atau pinjaman pemerintah menyebabkan berkurangnya investasi swasta akibat kenaikan suku bunga. Fenomena ini telah menjadi perhatian utama dalam teori makroekonomi konvensional dan telah ditelaah secara luas melalui berbagai pendekatan teoritis maupun empiris.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu tersendiri menghadirkan perspektif yang berbeda dalam memandang kebijakan fiskal negara, termasuk dalam menyikapi crowding out effect. Perbedaan mendasar tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga paradigmatik, yakni menyangkut landasan nilai, tujuan belanja publik, serta desain instrumen pembiayaan yang digunakan oleh negara.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah crowding out effect secara komprehensif, mulai dari definisi dan mekanismenya dalam kerangka makroekonomi konvensional, kemudian mengkontraskannya dengan pandangan ekonomi Islam, serta mengidentifikasi jalur-jalur mitigasi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) dengan menelaah berbagai sumber referensi ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal internasional, laporan lembaga internasional (IMF dan Bank Dunia), serta karya akademik dalam bidang ekonomi Islam dan makroekonomi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan perspektif konvensional dan perspektif ekonomi Islam terhadap fenomena crowding out effect, sekaligus mengidentifikasi implikasi kebijakan yang relevan.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Crowding Out Effect dalam Teori Makroekonomi

Dalam literatur makroekonomi, crowding out effect umumnya merujuk pada mekanisme ketika ekspansi fiskal—berupa kenaikan belanja pemerintah atau defisit anggaran yang dibiayai utang—menekan pengeluaran sektor swasta, terutama investasi, karena memicu kenaikan suku bunga atau menyerap dana pinjaman yang tersedia. Kerangka yang sering dipakai untuk menjelaskan kanal ini mencakup model IS–LM dan perluasannya pada perekonomian terbuka (Mundell–Fleming), yang menekankan bahwa kenaikan belanja pemerintah dapat mendorong suku bunga naik sehingga investasi swasta turun. Pada ekonomi terbuka, mekanisme ini juga dapat bekerja melalui apresiasi nilai tukar serta pelemahan current account sehingga menetralkan stimulus awal fiskal (Hany, 2021). Penjelasan serupa—bahwa kenaikan suku bunga menurunkan investasi swasta dan defisit permanen dapat "menggusur" investasi swasta—juga ditegaskan dalam pembahasan neoklasik mengenai defisit anggaran (Gazali, 2019; Madani & Dahruji, 2022).

Selain kanal suku bunga, literatur juga mengaitkan crowding out dengan pembiayaan defisit melalui utang domestik yang memicu credit squeeze sehingga suku bunga riil naik dan konsumsi maupun investasi swasta tertekan (Rafikhalif & Nirmalawati, 2021). Laporan IMF untuk negara-negara tertentu menekankan mekanisme yang dekat dengan definisi "kompetisi atas loanable funds": penyerapan pembiayaan oleh pemerintah melalui instrumen utang domestik dapat menekan kredit perbankan bagi sektor swasta dan pada akhirnya menghambat aktivitas swasta (Faiz, 2023; Husain et al., 2023). Bukti empiris yang menekankan rantai "belanja/utang pemerintah → kenaikan lending rate → penurunan kredit ke sektor swasta" juga ditemukan dalam studi yang secara eksplisit menyatakan crowding out kredit sektor swasta melalui kenaikan suku bunga pinjaman/lending rate dalam jangka panjang (Andni et al., 2023).

3.2 Posisi Ekonomi Islam: Mengapa Isu Crowding Out Dibaca Berbeda?

3.2.1 Titik Kritis: Riba dan Desain Pembiayaan Negara

Sebagian literatur ekonomi Islam menilai bahwa problem utama dalam konsepsi crowding out konvensional adalah ketergantungannya pada mekanisme bunga (interest rate) dan utang berbasis bunga (interest-based public debt). Dalam perspektif ini, penolakan Islam terhadap riba menjadi pembeda fundamental terhadap cara negara membiayai defisit dan bagaimana transmisi kebijakan fiskal bekerja (Irawan & Lubis, 2023; Iskandar et al., 2021). Dalam konteks itu, kritik terhadap praktik pengelolaan anggaran modern yang "mengandung riba" dan dorongan penggunaan instrumen fiskal Islam—misalnya zakat, jizyah, khumus, dan kharaj—diposisikan sebagai alternatif konseptual untuk tata kelola anggaran negara yang lebih sesuai syariah (Iskandar et al., 2021).

Sejalan dengan itu, literatur yang membahas defisit publik dalam pandangan Islam menekankan bahwa perbedaan dengan perspektif konvensional bukan hanya teknis, tetapi juga paradigmatik: fungsi belanja publik dalam Islam dipaparkan lebih berorientasi pada distribusi kekayaan/kemaslahatan publik daripada mengejar pertumbuhan ekonomi semata, serta diletakkan dalam kerangka penganggaran berbasis kas (cash-basis budgeting) yang "berpijak pada ketersediaan kas/treasury" (Irawan & Lubis, 2023). Dengan orientasi tersebut, pengeluaran publik diposisikan sebagai instrumen tugas negara untuk kesejahteraan (welfare function) dan kepentingan umum berdasarkan prinsip syariah (Florencia, 2022).

3.2.2 Implikasi Langsung pada Crowding Out

Karena definisi crowding out bertumpu pada "kenaikan suku bunga" sebagai pemicu turunnya investasi swasta, maka literatur ekonomi Islam yang mendorong sistem bebas bunga cenderung memandang bahwa sumber masalahnya adalah pembiayaan defisit berbasis bunga. Misalnya, argumen bahwa institusi keuangan syariah berbasis bagi hasil (bebas bunga) mengintegrasikan tabungan dan investasi melalui equity/share financing diposisikan sebagai jalan untuk memicu investasi sektor swasta (Παϊζάνος, n.d.). Dalam kerangka ini, crowding out diperlakukan bukan sebagai keniscayaan belanja negara, melainkan sebagai konsekuensi dari model pembiayaan yang berbasis bunga/utang—dan desain kebijakan yang menyertainya (Irawan & Lubis, 2023; Iskandar et al., 2021; Παϊζάνος, n.d.).

Di sisi lain, literatur ekonomi Islam tidak secara otomatis menutup kemungkinan bahwa ekspansi belanja negara bisa menekan sektor swasta melalui kanal lain, misalnya kompetisi atas dana pembiayaan, terutama bila pembiayaan tetap mengandalkan instrumen utang domestik yang menyerap likuiditas lembaga keuangan—sebagaimana kekhawatiran "crowding out of private sector credit" yang dibahas dalam laporan IMF (Faiz, 2023; Husain et al., 2023). Dengan kata lain, perbedaan ekonomi Islam lebih menekankan perubahan arsitektur pembiayaan dan tujuan belanja, bukan sekadar "negara harus kecil" tanpa nuansa (Florencia, 2022; Irawan & Lubis, 2023).

3.3 Mekanisme Crowding Out yang Relevan dalam Kerangka Ekonomi Islam

3.3.1 Kanal Suku Bunga: Khas Sistem Berbasis Bunga yang Dikritik Ekonomi Islam

Sejumlah rujukan yang beredar di literatur—termasuk yang membahas konteks Indonesia—menegaskan skema neoklasik: pada kondisi full employment, defisit permanen yang dibiayai utang dapat menaikkan suku bunga dan menurunkan investasi swasta (Gazali, 2019; Madani & Dahruji, 2022). Penjelasan serupa juga muncul dalam pembahasan utang luar negeri/utang pemerintah: peningkatan utang untuk membiayai pengeluaran dapat menaikkan suku bunga dan mendorong crowding out sektor swasta (Darmawan, 2022; Madani & Dahruji, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kanal ini justru memperkuat argumentasi normatif untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbunga. Artikel yang membandingkan kebijakan moneter berbasis bunga versus bebas bunga memformalkan relasi investasi–bunga (I tergantung r) dan menyatakan bahwa defisit yang dibiayai pinjaman berbunga dapat menimbulkan crowding out effect karena mengurangi tabungan publik dan menurunkan investasi swasta; sedangkan dalam skema interest-free monetary policy, investasi terdorong ketika r menurun—bahkan diposisikan "maksimum" ketika r=0 dalam model mereka (Abbas, 2022). Terlepas dari sifat pemodelan yang konseptual, rujukan ini penting karena menunjukkan "versi ekonomi Islam" yang secara eksplisit memetakan crowding out sebagai patologi sistem berbunga (Abbas, 2022), konsisten dengan kritik atas utang berbasis bunga dalam literatur defisit publik Islam (Irawan & Lubis, 2023).

3.3.2 Kanal Kompetisi atas Dana Pinjaman/Kredit: Tetap Mungkin Muncul Walau Instrumennya Syariah

Laporan IMF menekankan bahwa pembiayaan defisit yang terlalu bertumpu pada pasar utang domestik dapat crowd out kredit sektor swasta karena bank dan nonbank meningkatkan kepemilikan obligasi pemerintah, menaikkan suku bunga riil domestik, dan memperlambat kredit kepada sektor swasta (Faiz, 2023). Kekhawatiran serupa—bahwa "excessive domestic borrowing" dapat crowd out kredit swasta—muncul pula dalam laporan IMF lain yang menekankan penurunan pasokan dana pinjaman (loanable funds), kenaikan suku bunga riil, dan penurunan investasi swasta (Husain et al., 2023). Studi yang meneliti Tanzania juga menyimpulkan bahwa belanja pemerintah dan pinjaman domestik dapat crowd out kredit ke sektor swasta melalui kenaikan lending rate dalam jangka panjang (Andni et al., 2023).

Bagi ekonomi Islam, temuan-temuan ini relevan karena menegaskan bahwa problem "penggusuran" sektor swasta tidak hanya persoalan riba sebagai harga modal, tetapi juga soal "struktur pembiayaan defisit" dan siapa yang menyerap likuiditas sistem keuangan—isu yang dapat tetap terjadi bila negara menerbitkan instrumen yang dibeli oleh perbankan domestik, termasuk perbankan syariah, dan menggeser portofolio pembiayaan menjauhi sektor swasta. Karena itu, literatur IMF juga menekankan pentingnya strategi pembiayaan yang meminimalkan private sector crowding out (Faiz, 2023; Husain et al., 2023).

3.4 Crowding Out versus Crowding In: Ekonomi Islam Menuntut Pembedaan Komposisi Belanja dan Kualitas Institusi

Literatur empiris dan kebijakan yang tersedia menunjukkan bahwa hubungan belanja/investasi publik dengan investasi swasta bersifat ambigu: bisa crowding out atau crowding in bergantung pada konteks, institusi, dan komposisi belanja. Laporan Bank Dunia untuk kawasan MENA menyatakan bahwa secara rata-rata efek crowding out lebih dominan, tetapi dapat "diredam atau dibalik" pada negara dengan institusi lebih baik dan integrasi pasar dunia yang lebih kuat; laporan yang sama juga mengutip literatur bahwa investasi infrastruktur publik dapat bersifat komplementer terhadap investasi swasta, sedangkan tipe belanja publik lain dapat memicu crowding out (Ratnasari et al., 2022). Kerangka kebijakan Bank Dunia yang lebih luas juga menegaskan bahwa investasi publik—terutama infrastruktur—dapat mengkatalisasi investasi swasta, tetapi "lebih mungkin crowd in" bila ada economic slack, kondisi keuangan akomodatif, kebutuhan investasi besar, institusi yang baik, dan tenaga kerja terampil (Musa et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, studi tentang belanja pemerintah daerah dan investasi swasta menyebutkan adanya perbedaan pandangan: pandangan tradisional melihat kenaikan belanja pemerintah memicu crowding out, sementara pandangan nontradisional menekankan bahwa belanja pemerintah dapat menstimulasi investasi swasta (Budiyanto et al., 2015). Secara empiris di Indonesia, riset lain menyimpulkan adanya partial crowding out—yakni pengeluaran pemerintah tidak mengurangi seluruh pengeluaran swasta, tetapi menekan komponen investasi swasta (bukan konsumsi) (Kuncoro, 2016). Dari sisi pembuktian empiris di negara lain, studi kasus Kyrgyzstan justru menemukan bahwa peningkatan pembelian pemerintah berkorelasi dengan kenaikan investasi swasta, yang diinterpretasikan sebagai crowding in, dan hasil VAR mendukung temuan ARDL mereka (Atabaev et al., 2018).

Bagi sintesis ekonomi Islam, implikasinya adalah bahwa pembahasan crowding out tidak cukup berhenti pada pelarangan riba, melainkan harus menilai: (i) komposisi belanja (produktif versus tidak produktif), (ii) kualitas tata kelola/akuntabilitas belanja, dan (iii) cara pembiayaan (domestik versus eksternal; berbasis utang versus berbasis ekuitas/bagi hasil), karena ketiganya menentukan apakah sektor swasta "tergusur" atau justru "terdorong" (Budiyanto et al., 2015; Kuncoro, 2016; Musa et al., 2020; Ratnasari et al., 2022). Hal ini sejalan dengan literatur ekonomi Islam yang menekankan fungsi belanja publik untuk kemaslahatan—bukan sekadar pembesaran negara—sehingga pemborosan dan defisit kas akibat belanja yang tidak sesuai rencana dapat merusak keuangan negara (Florencia, 2022; Irawan & Lubis, 2023).

3.5 Instrumen dan Jalur Mitigasi Crowding Out dalam Ekonomi Islam

3.5.1 Zakat untuk Mengurangi Tekanan Defisit

Salah satu gagasan yang muncul dalam literatur adalah optimalisasi zakat dalam APBN untuk menutup defisit, dengan temuan bahwa zakat "bisa digunakan" untuk menutup defisit namun dibatasi hanya untuk empat asnaf, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, dan amil (Παϊζάνος, n.d.). Di ranah konseptual yang lebih umum, zakat dipaparkan sebagai kontribusi wajib umat Islam ke kas negara (state treasury) dan dikelola melalui institusi resmi agar pengumpulan, pengelolaan, dan distribusinya terarah (Iskandar et al., 2021). Dalam sintesis ekonomi Islam, fungsi zakat di sini relevan bukan karena "menggantikan seluruh pembiayaan negara", tetapi karena ia dapat menurunkan kebutuhan pembiayaan defisit berbasis utang sehingga menurunkan tekanan kompetisi pemerintah–swasta atas dana pembiayaan yang menjadi inti narasi crowding out (Iskandar et al., 2021; Παϊζάνος, n.d.).

3.5.2 Wakaf sebagai Pengurang Belanja Pemerintah dan Kebutuhan Utang

Literatur wakaf secara eksplisit menghubungkan wakaf dengan pengurangan belanja pemerintah dan defisit, yang kemudian menurunkan kebutuhan pemerintah untuk berutang dan "memotong" crowding out effect serta menurunkan suku bunga—yang diposisikan sebagai hambatan mendasar bagi investasi dan pertumbuhan (Middle East and North Africa Economic Developments and Prospects, September 2011: Investing for Growth and Jobs, 2013). Argumen yang sangat dekat juga dinyatakan dalam rujukan lain: ceteris paribus, sistem wakaf dapat mengurangi belanja pemerintah, memperkecil defisit anggaran, menurunkan kebutuhan utang pemerintah, menekan crowding out, dan menurunkan suku bunga, yang selanjutnya mengurangi hambatan bagi investasi swasta (Elasrag, 2017).

Dalam sintesis ekonomi Islam, wakaf dapat dipahami sebagai "jalur pembiayaan sosial" untuk layanan/aset publik—misalnya fasilitas—yang mengurangi beban fiskal pemerintah, sehingga secara tidak langsung menurunkan risiko crowding out yang biasanya muncul ketika negara harus menyerap likuiditas sistem keuangan untuk membiayai pengeluaran (Elasrag, 2017; Middle East and North Africa Economic Developments and Prospects, September 2011: Investing for Growth and Jobs, 2013). Secara kebijakan, rujukan tersebut juga menekankan bahwa wakaf bukan bagian dari belanja pemerintah dan dapat melibatkan partisipasi individu/sektor swasta dalam penyediaan layanan sosial (Middle East and North Africa Economic Developments and Prospects, September 2011: Investing for Growth and Jobs, 2013).

3.5.3 Sukuk Negara sebagai Alternatif Pembiayaan yang Lebih Kompatibel dengan Syariah

Dalam beberapa konteks, sukuk dipromosikan sebagai alternatif atas instrumen konvensional. Laporan IMF mengenai Yaman, misalnya, mencatat saran staf agar pemerintah menerbitkan lebih banyak sukuk sebagai pengganti treasury bills untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas pada bank-bank Islam dan mengurangi biaya pinjaman; saran ini juga diletakkan dalam kerangka mengurangi crowding out sektor swasta dan menjaga beban debt service (Fund, 2013). Dalam konteks Indonesia, riset tentang Project Based Sukuk (PBS) menempatkan PBS sebagai instrumen pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan menilai fenomena ini sebagai bukti peran instrumen syariah dalam membantu pemerintah, khususnya pada pembangunan infrastruktur (Kurniawan & Rahman, 2019).

Namun, literatur juga mengingatkan bahwa "instrumen utang berdaulat"—termasuk dalam konteks pembahasan green bond/green sukuk—bisa tetap menimbulkan crowding out terhadap sektor korporasi bila pinjaman pemerintah sangat kuat, karena kehadiran dominan pemerintah di pasar dapat menaikkan harga/biaya investasi sektor korporasi dan menghambat pengembangannya (Anugrahaeni, 2017). Jadi, dari perspektif ekonomi Islam, sukuk bukan "obat otomatis" terhadap crowding out: ia adalah alternatif yang lebih sesuai syariah dibanding instrumen berbunga, tetapi tetap harus dikelola dalam strategi pembiayaan yang meminimalkan penyerapan likuiditas domestik yang berlebihan dan menjaga ruang pembiayaan bagi sektor swasta (Anugrahaeni, 2017; Fund, 2013), sejalan dengan peringatan IMF tentang dampak dominasi pembiayaan domestik pada kredit swasta (Faiz, 2023; Husain et al., 2023).

3.5.4 Tata Kelola Belanja: Orientasi Maslahah, Disiplin Anggaran, dan Menghindari Pemborosan

Literatur ekonomi Islam yang membahas belanja publik menekankan bahwa belanja publik merupakan bagian dari tugas negara untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umum berbasis syariah, sekaligus memperingatkan bahwa pengeluaran yang tidak sesuai rencana anggaran dapat memicu defisit kas pemerintah dan merugikan keuangan negara (Florencia, 2022). Dalam kerangka defisit publik Islam, belanja negara juga diposisikan berbasis ketersediaan kas/treasury (cash-basis) dan diarahkan pada distribusi kekayaan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan (Irawan & Lubis, 2023). Secara historis-intelektual, literatur tentang Abu Ubaid menekankan instrumen penerimaan negara Islam—zakat, jizyah, khumus, dan kharaj—sebagai perangkat pengelolaan anggaran yang efektif dan bebas riba, sekaligus menyatakan ketidakefektifan pengelolaan anggaran modern yang masih mengandung riba (Iskandar et al., 2021).

Sintesisnya adalah bahwa ekonomi Islam mengaitkan mitigasi crowding out bukan hanya dengan "menghapus bunga", tetapi juga dengan disiplin belanja (menghindari pemborosan dan belanja konsumtif yang tidak produktif), pemilihan proyek yang berorientasi kemaslahatan, dan penataan instrumen penerimaan dan pembiayaan yang mengurangi ketergantungan pada penyerapan dana pinjaman domestik (Florencia, 2022; Irawan & Lubis, 2023). Hal ini konsisten dengan temuan lintas-negara bahwa investasi publik dapat bersifat komplementer terhadap investasi swasta dalam konteks tertentu, namun dalam konteks tata kelola yang lemah, investasi publik dapat mengalir ke proyek rendah imbal hasil dan cenderung crowd out investasi swasta (Ratnasari et al., 2022).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, crowding out effect menurut perspektif ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, sebagai fenomena ekonomi, crowding out tetap diakui: pembiayaan defisit—terutama melalui utang domestik—dapat menaikkan suku bunga/lending rate, menekan kredit/investasi swasta, dan pada ekonomi terbuka dapat bekerja melalui nilai tukar serta current account (Andni et al., 2023; Faiz, 2023; Hany, 2021; Rafikhalif & Nirmalawati, 2021).

Kedua, sebagai kritik normatif Islam, akar masalahnya sering diposisikan pada desain pembiayaan berbasis riba/utang berbunga dan orientasi belanja yang tidak tepat; Islam menolak riba dan mendorong instrumen serta tata kelola fiskal yang lebih sesuai syariah (Abbas, 2022; Irawan & Lubis, 2023; Iskandar et al., 2021).

Ketiga, sebagai agenda kebijakan, ekonomi Islam menawarkan jalur mitigasi: (a) mengurangi kebutuhan defisit-utang melalui zakat—dengan batasan asnaf tertentu menurut rujukan (Iskandar et al., 2021; Παϊζάνος, n.d.); (b) memperkuat wakaf untuk menurunkan belanja pemerintah/defisit dan mengurangi kebutuhan utang sehingga menekan crowding out (Elasrag, 2017; Middle East and North Africa Economic Developments and Prospects, September 2011: Investing for Growth and Jobs, 2013); (c) menggunakan sukuk sebagai alternatif syariah—misalnya mengganti treasury bills—namun tetap mengelola risiko dominasi pembiayaan pemerintah yang dapat meng-crowd out sektor korporasi (Anugrahaeni, 2017; Fund, 2013), sejalan dengan kehati-hatian IMF soal pembiayaan domestik dan kredit swasta (Faiz, 2023; Husain et al., 2023); serta (d) menata komposisi belanja agar lebih produktif dan berorientasi maslahah, karena dampak terhadap sektor swasta bisa ambigu—bisa crowding in atau crowding out—bergantung pada institusi dan desain belanja (Atabaev et al., 2018; Budiyanto et al., 2015; Kuncoro, 2016; Musa et al., 2020; Ratnasari et al., 2022).

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak sekadar "menolak crowding out", tetapi menggeser fokus dari relasi G–r–I (belanja–bunga–investasi) menuju arsitektur pembiayaan bebas riba, instrumen sosial (zakat/wakaf), dan kualitas belanja publik agar peran negara tidak menggeser peran sektor swasta secara tidak produktif, melainkan mendorong kemaslahatan dan—dalam kondisi tertentu—dapat pula bersifat komplementer terhadap investasi swasta (Florencia, 2022; Irawan & Lubis, 2023; Kuncoro, 2016; Musa et al., 2020; Ratnasari et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abbas, Z. (2022). The three gaps phenomenon in Pakistan: Evidence and implications. Journal of Development and Social Sciences, 3(II). https://doi.org/10.47205/jdss.2022(3-ii)106

Andni, R., Widodo, S. F. A., & Afendi, A. H. (2023). Investment multiplier effect of Hajj funds on economic growth in Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 17(2), 313–334. https://doi.org/10.15642/islamica.2023.17.2.313-334

Anugrahaeni, P. (2017). Analysis of Indonesian sovereign green bond and green sukuk initiatives. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.31685/kek.v1i1.266

Atabaev, N., Ganiev, J., & Alymkulova, N. (2018). Crowding-out (or -in) effect in transition economies: Kyrgyzstan case. International Journal of Development Issues, 17(1), 102–113. https://doi.org/10.1108/ijdi-09-2017-0144

Budiyanto, B., Priyarsono, D. S., Sinaga, B. M., & Sudaryanto, T. (2015). Regional governments spending, private investment and employment performance in Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 18(3), 197–208. https://doi.org/10.31685/kek.v18i3.23

Darmawan, I. D. M. B. A. (2022). Dampak utang luar negeri terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi, 15(2), 57–69. https://doi.org/10.24071/jpea.v15i2.5077

Elasrag, H. (2017). Towards a new role of the institution of waqf. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3011290

Faiz, I. A. (2023). Critical perspective on public deficits: Contrasting conventional and Islamic views. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(8), 1315–1337. https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2021-0245

Florencia, E. (2022). The impact of the deficit on the government budget debt for the period 2009 to 2021. https://doi.org/10.31219/osf.io/sekvz

Fund, I. M. (2013). The Republic of Yemen. Rapport Des Services Du FMI Sur Les Économies Nationales (IMF Staff Country Reports French), 2013(246), 1. https://doi.org/10.5089/9781475554045.002

Gazali, M. (2019). Defisit anggaran utang negara dan optimalisasi zakat dalam APBN gagasan ekonomi Islam. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan, 2. https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5770

Hany, I. H. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada 15 negara OKI tahun 2014–2018. Telaah Bisnis, 20(1), 23. https://doi.org/10.35917/tb.v20i1.157

Husain, S., Alam, M. N., Hisam, M. W., & Paliwal, L. R. (2023). Crowding-in or crowding-out? The linkage between private investment and public debt of India using symmetric and asymmetric cointegration methodology. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 16(2), 336–344. https://doi.org/10.33094/ijaefa.v16i2.992

Irawan, R., & Lubis, I. (2023). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012–2022. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.17019

Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi terbarukan dan ekonomi syariah: Sinergitas mewujudkan sustainable development. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347

Kuncoro, H. (2016). Ekspansi pengeluaran pemerintah dan responsivitas sektor swasta. Economic Journal of Emerging Markets, 53–63. https://doi.org/10.20885/ejem.v5i1.6900

Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project based sukuk (PBS) and its implementation in economic development in Indonesia. Al-Adalah, 16(1), 41–66. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988

Madani, N. A., & Dahruji, D. (2022). The analysis of influence state expenditures, Islamic banking finance and foreign investment (PMA) economic growth in Indonesia 2017–2022. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(2), 273–294. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.273-294

Middle East and North Africa economic developments and prospects, September 2011: Investing for growth and jobs. (2013). https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9888-3

Musa, G. I., Bahari, Z., & Aziz, A. H. A. (2020). The impact of Islamic capital market on Malaysian real economy. JEM, 54(2). https://doi.org/10.17576/jem-2020-5402-08

Rafikhalif, D., & Nirmalawati, D. (2021). Analisis pengaruh utang luar negeri pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (periode 1980–2019). Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 10(1), 1. https://doi.org/10.24036/ecosains.11563157.00

Ratnasari, R. T., Laila, N., Ismail, S., Mahphoth, M. H., & Rahmat, S. (2022). A possibility of using the waqf funding for the sustainability of tourism sector: A qualitative approach. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i11/14593

Παϊζάνος, Ε. (n.d.). Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής και ο ρόλος της περιβαλλοντικής πολιτικής. https://doi.org/10.12681/eadd/36572