00909 - Corporate Governance dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sintesis Literatur dan Implikasi Kelembagaan

Abstract

This article presents a systematic literature synthesis on the concept of corporate governance from the perspective of Islamic economics. Through a review of relevant academic sources, this study identifies the normative foundations, operational definitions, governing principles, institutional structures, implementation instruments, and ultimate objectives of Islamic corporate governance (ICG). The findings indicate that corporate governance in Islamic economics is not merely a mechanism for mitigating agency problems, but also a moral-epistemic project aimed at ensuring Shariah compliance as its core element—distinguishing it fundamentally from conventional governance frameworks. The multi-layer governance structure, particularly the role of the Shariah Supervisory Board (SSB)/Dewan Pengawas Syariah (DPS), constitutes a key differentiating feature. Furthermore, the integration of Good Corporate Governance (GCG), Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), zakat, Shariah governance, and Shariah compliance is positioned as a holistic system oriented toward the achievement of Maqasid al-Shariah. Empirical evidence on the impact of ICG on financial performance and sustainability reporting remains inconclusive, underscoring the importance of definitional consistency, institutional context, and implementation quality in future research and policy agendas.

Keywords: corporate governance, Islamic economics, Shariah governance, Shariah Supervisory Board, Maqasid al-Shariah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menyajikan sintesis literatur sistematis mengenai konsep corporate governance dari perspektif ekonomi Islam. Melalui telaah atas berbagai sumber akademik yang relevan, studi ini mengidentifikasi landasan normatif, definisi operasional, prinsip-prinsip, struktur kelembagaan, instrumen implementasi, dan tujuan akhir tata kelola perusahaan Islami (Islamic corporate governance/ICG). Temuan menunjukkan bahwa corporate governance dalam ekonomi Islam bukan sekadar mekanisme mitigasi problem keagenan, melainkan juga sebuah proyek moral-epistemik untuk memastikan kepatuhan Syariah sebagai elemen inti yang membedakannya secara fundamental dari kerangka tata kelola konvensional. Struktur tata kelola berlapis (multi-layer), khususnya peran Shariah Supervisory Board (SSB)/Dewan Pengawas Syariah (DPS), menjadi fitur pembeda utama. Lebih jauh, integrasi Good Corporate Governance (GCG), Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), zakat, shariah governance, dan shariah compliance diposisikan sebagai sistem holistik yang berorientasi pada pencapaian Maqasid al-Syariah. Bukti empiris mengenai dampak ICG terhadap kinerja keuangan dan pelaporan keberlanjutan masih beragam, sehingga konsistensi definisi, konteks kelembagaan, dan kualitas implementasi perlu menjadi perhatian utama dalam agenda penelitian dan kebijakan ke depan.

Kata kunci: corporate governance, ekonomi Islam, shariah governance, Dewan Pengawas Syariah, Maqasid al-Syariah

________________________________________

1. Pendahuluan: Corporate Governance dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam

Dalam literatur tata kelola modern, corporate governance umumnya dipahami sebagai seperangkat hubungan dan mekanisme yang menghubungkan manajemen, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain, termasuk cara penetapan tujuan korporasi serta pengawasan agar kegiatan perusahaan berjalan selaras dengan hukum dan regulasi yang berlaku (Solihati et al., 2023). Definisi yang berbasis relasi ini konsisten dengan pemahaman bahwa tata kelola perusahaan adalah sistem aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lain, serta berkembang dari problem relasi principal–agent (asimetri informasi dan konflik kepentingan) yang menjadi basis kemunculan praktik tata kelola (Hasan et al., 2022; Suryani et al., 2024). Selain itu, kerangka tata kelola juga sering diposisikan sebagai upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial, serta tujuan individual dan komunal, melalui dorongan efisiensi pemanfaatan sumber daya sekaligus akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (Suryani et al., 2024).

Dalam ekonomi Islam, kebutuhan terhadap tata kelola tidak hanya bertolak dari efisiensi dan mitigasi problem keagenan, tetapi juga dari kebutuhan menjaga "keunikan" (Islamicity) organisasi—yakni kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah sebagai pembeda utama dari entitas konvensional (Atiqah & Rahma, 2018; Oktaviana et al., 2021). Karena itu, literatur sering menggunakan istilah yang beririsan—misalnya Islamic corporate governance (ICG), shari'ah corporate governance, atau shariah governance—untuk menandai bahwa tata kelola harus dimodifikasi agar kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuan Syariah (Athief et al., 2024; Maysyaroh et al., 2024). Namun, sebagian studi juga menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada pemahaman yang benar-benar seragam tentang model tata kelola korporasi "di bawah hukum keuangan Islam," sehingga berbagai upaya konseptual dan kerangka kerja terus berkembang (Athief et al., 2024; Haron et al., 2022).

________________________________________

2. Landasan Normatif-Ekonomis Corporate Governance dalam Islam

2.1 Tauhid, Etika, dan Orientasi Spiritual dalam Tata Kelola

Sebagian kajian menekankan bahwa tata kelola dalam perspektif Islam mengaitkan perilaku bisnis dan praktik pengelolaan dengan dimensi spiritual melalui penekanan pada prinsip-prinsip tata kelola (misalnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan) yang dijalankan dalam kerangka kepatuhan Syariah (Aziz, 2021). Arah ini sejalan dengan argumen bahwa bank/entitas Syariah dibangun di atas kerangka etika yang diturunkan dari hukum Syariah dan menekankan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Wahyudin et al., 2019). Dalam formulasi konseptual lain, fondasi epistemologis tata kelola Islam dirujuk pada tauhid sebagai prinsip dasar, dengan sumber ajaran utama Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga membedakan perspektif tata kelola Islam dari perspektif konvensional (Pranata & Laela, 2020; Uula, 2022).

Literatur yang mencoba memperkaya teori juga mengusulkan pembacaan tata kelola sebagai "kontrol diri" (self-control) yang dijalankan individu dan organisasi dalam bingkai tauhid dan peningkatan kualitas kesalehan individual serta sosial, dengan dukungan moral kenabian (nubuwwah) untuk menjaga karakter humanistik, transendental, dan teleologis dalam aktivitas perusahaan (Zainuri et al., 2023). Dengan demikian, tata kelola dalam ekonomi Islam tidak semata mekanisme kontraktual, tetapi juga sebuah proyek moral-epistemik untuk memastikan aktivitas ekonomi tunduk pada nilai dan tujuan Syariah (Pranata & Laela, 2020; Uula, 2022; Zainuri et al., 2023).

2.2 Shura (Musyawarah), Keadilan, dan Orientasi Pemangku Kepentingan

Sejumlah rujukan menegaskan perbedaan tujuan dan proses pengambilan keputusan: dalam kerangka shari'ah corporate governance, pengambilan keputusan idealnya berlandaskan shura (konsultasi/musyawarah) (Maysyaroh et al., 2024). Selain itu, literatur menguraikan bahwa struktur tata kelola Islam dapat memadukan pendekatan tauhid–shura dan pendekatan pemangku kepentingan, dengan perhatian pada keadilan sosial sebagai bagian dari "keunikan" tata kelola Islam (Maysyaroh et al., 2024). Hal ini konsisten dengan argumen bahwa tata kelola korporasi Islam idealnya dikembangkan berdasarkan stakeholder theory yang mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara adil, serta berlandaskan aturan Syariah terkait kepemilikan dan kontrak (Sulistiyo et al., 2020).

Kajian ringkasan model tata kelola lembaga keuangan juga menempatkan tata kelola Islam sebagai kerangka yang memuat tanggung jawab kepada berbagai pihak (pemasok, nasabah, investment account holders, pemegang saham, manajemen, dewan, masyarakat, karyawan) dengan komitmen sosial dan spiritual, berbeda dari penekanan model konvensional yang umumnya dipengaruhi konteks nasional dan budaya tertentu (Atiqah & Rahma, 2018). Dengan kata lain, orientasi pemangku kepentingan dalam ekonomi Islam bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan konsekuensi dari fondasi etika dan tujuan Syariah yang mengarahkan organisasi menuju keadilan dan kemaslahatan (Atiqah & Rahma, 2018; Sulistiyo et al., 2020; Wahyudin et al., 2019).

________________________________________

3. Definisi Operasional Corporate Governance Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, corporate governance menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai:

Sistem aturan, struktur, proses, dan praktik yang mengarahkan, mengelola, mengendalikan, dan mengawasi perusahaan agar: (i) akuntabel kepada pemangku kepentingan yang luas, (ii) transparan dan adil dalam pengambilan keputusan, serta (iii) memastikan kepatuhan Syariah (shariah compliance) sebagai tujuan inti untuk menjaga integritas/keunikan entitas Syariah.

Rumusan ini berangkat dari: (a) definisi tata kelola sebagai relasi dan mekanisme penetapan tujuan serta pengawasan perusahaan (Solihati et al., 2023); (b) penekanan bahwa tata kelola adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur relasi pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (Hasan et al., 2022; Suryani et al., 2024); dan (c) kekhasan Islam berupa kebutuhan mempertahankan "Islamicity" organisasi melalui kepatuhan Syariah yang menjadi elemen inti shariah governance (Aziz, 2021; Oktaviana et al., 2021). Kajian tentang shariah corporation bahkan menegaskan bahwa kerangka konvensional berbeda dari kerangka Syariah, sehingga dibutuhkan tata kelola khusus dengan kepatuhan Syariah sebagai elemen inti (Maysyaroh et al., 2024; Oktaviana et al., 2021).

________________________________________

4. Prinsip-Prinsip Tata Kelola: Universal GCG dan Dimensi Syariah

4.1 Prinsip Universal (Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi/Keadilan)

Berbagai studi menegaskan bahwa praktik tata kelola yang baik di perbankan—termasuk perbankan Syariah—sering dirangkum dalam prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (Liestyowati, 2024; Maspupah & Hasanah, 2020). Dalam konteks Indonesia, rujukan atas regulasi Bank Indonesia mengenai implementasi GCG untuk bank Syariah juga memuat prinsip-prinsip tersebut, meskipun terdapat variasi terminologi (misalnya penggunaan "profesionalisme" pada sebagian rumusan) (Adznan et al., 2023). Literatur lain menegaskan prinsip GCG dalam pedoman nasional perbankan Indonesia dengan lima prinsip utama yang sejalan (transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan) (Aziz & Ghadas, 2019; Maspupah & Hasanah, 2020).

Konsistensinya tampak pada kajian konseptual yang menyatakan bahwa tata kelola Islam menghubungkan prinsip-prinsip GCG dengan dimensi spiritual (kepatuhan Syariah) (Aziz, 2021), sehingga prinsip universal tersebut tetap relevan namun dioperasionalkan dalam batasan moral-hukum Islam (Aziz, 2021; Wahyudin et al., 2019).

4.2 Dimensi Khusus: Shariah Compliance sebagai Pembeda Inti

Sejumlah sumber menegaskan bahwa shariah compliance adalah fitur pembeda yang menjadikan tata kelola Islam "unik" dan memerlukan lapisan pengawasan tambahan (Atiqah & Rahma, 2018; Oktaviana et al., 2021). Literatur tentang shariah corporation menekankan bahwa kepatuhan Syariah adalah elemen inti yang menjadikan shariah governance sebagai platform untuk memastikan kepatuhan tersebut sekaligus meningkatkan kepercayaan publik (Maysyaroh et al., 2024). Sementara itu, kajian tata kelola perbankan Syariah di Indonesia menyimpulkan bahwa implementasi ICG belum sepenuhnya terlaksana, dan aspek yang paling menonjol belum optimal adalah sharia compliance pada produk keuangan (Hardiyono et al., 2023).

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, tata kelola tidak cukup "baik" hanya karena memenuhi prosedur konvensional; ia harus memastikan bahwa seluruh transaksi, produk, dan aktivitas operasional tetap berada dalam koridor Syariah (Hardiyono et al., 2023; Maysyaroh et al., 2024; Oktaviana et al., 2021).

________________________________________

5. Struktur Kelembagaan: Organ Tata Kelola dalam Perspektif Islam

5.1 Multi-Layer Governance: RUPS–Dewan–Dewan Pengawas Syariah

Dalam konteks perbankan Syariah Indonesia, struktur tata kelola sering dirumuskan memiliki empat organ utama: RUPS, dewan komisaris, dewan direksi, dan Shariah Supervisory Board (SSB)/Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Suryani et al., 2024). Sejalan dengan ini, tinjauan model tata kelola lembaga keuangan menegaskan adanya lapisan tambahan berupa SSB yang memantau penerapan prinsip Syariah bersama Board of Directors (BOD) untuk menjaga kepatuhan Syariah dan "citra Islam" bank Syariah (Atiqah & Rahma, 2018). Literatur juga menekankan bahwa SSB merupakan bagian utama dalam struktur tata kelola bank Syariah, sehingga tata kelola bank Syariah bersifat multi-layer, berbeda dari bank konvensional yang cenderung single-layer (Usdeldi et al., 2022).

5.2 Peran Inti SSB/DPS: Nasihat, Supervisi, dan Penjagaan Kepatuhan Syariah

Literatur tata kelola Islam menggarisbawahi bahwa organ kunci ICG adalah dewan Syariah (shariah board) yang berfungsi sebagai dewan penasihat sekaligus pengawas kepatuhan Syariah, dengan kewajiban memastikan manajemen mematuhi prinsip Islam (Sulistiyo et al., 2020). Dalam kerangka shariah corporation, kebutuhan atas badan pengawas khusus juga ditegaskan: sebuah badan supervisi khusus harus ditunjuk untuk memonitor agar aktivitas bisnis sesuai prinsip Syariah, termasuk kemungkinan pelaksanaan shari'ah audit oleh komite Syariah di dalam korporasi (Maysyaroh et al., 2024).

Dalam praktik perbankan Indonesia, studi tentang legitimasi bank Syariah menjelaskan bahwa fungsi pengawasan kepatuhan Syariah dijalankan oleh SSB/DPS sebagai badan independen di dalam bank, dengan anggota yang direkomendasikan DSN-MUI (Prayoga & Siswantoro, 2021). Namun, ada pula kritik bahwa posisi SSB di Indonesia dapat mengalami masalah kekuatan dan independensi ketika menjalankan tugas pengawasan dan audit Syariah, sehingga diperlukan penguatan independensi melalui pelatihan (Utami et al., 2021). Variasi temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan organ SSB/DPS adalah syarat penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada desain kelembagaan dan praktik independensi yang nyata (Atiqah & Rahma, 2018; Prayoga & Siswantoro, 2021; Utami et al., 2021).

________________________________________

6. Proses dan Instrumen Implementasi: dari Kebijakan hingga Audit Syariah

6.1 Disclosure (Pengungkapan) sebagai Mekanisme Akuntabilitas

Pengungkapan tata kelola dalam laporan tahunan diposisikan sebagai bentuk akuntabilitas yang penting bagi bank Syariah karena membantu pemangku kepentingan menilai kinerja finansial dan nonfinansial (Putra & Wijayanti, 2020). Studi empiris pada bank umum Syariah di Indonesia membangun Corporate Governance Disclosure Index (CGDI) dan menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan relatif rendah, dengan beberapa dimensi kuat (misalnya pengungkapan anggota dewan dan manajemen risiko) dan dimensi lain lemah (misalnya internal control dan komite dewan) (Nurkhin et al., 2019). Kajian lain tentang Islamic Governance Disclosure (IGD) menegaskan bahwa praktik IGD di bank Syariah dapat diobservasi melalui pengungkapan DPS, laporan DPS, dan zakat (Haron et al., 2022; Prasetiyo, 2022).

Selain itu, penelitian tentang implementasi IGD di Indonesia menekankan bahwa informasi IGD bersumber dari laporan tahunan dan mencakup bagian laporan/opini SSB, profil SSB, corporate governance, dan CSR (Haron et al., 2022; Prasetiyo, 2022). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, pengungkapan tidak hanya memotret tata kelola "umum," tetapi juga aspek Syariah (peran SSB/DPS, zakat, dan laporan kepatuhan) yang menegaskan identitas Syariah entitas (Haron et al., 2022; Nurkhin et al., 2019; Prasetiyo, 2022).

6.2 Sharia Review, Fungsi Kepatuhan, dan Audit Internal

Evaluasi infrastruktur tata kelola Syariah di perbankan Indonesia menyoroti bahwa proses sharia review oleh DPS didukung oleh fungsi internal bank, terutama fungsi audit internal dan fungsi kepatuhan (Sulistiyo et al., 2020). Sumber yang membandingkan pedoman juga menekankan bahwa memiliki framework memberi kepastian mengenai struktur dan relasi antarkomponen tata kelola Syariah serta memudahkan evaluasi kinerja DPS, termasuk fungsi ex ante dan ex post (Sulistiyo et al., 2020). Di sisi lain, studi adopsi kerangka Malaysia (SGF BNM) menilai adopsi penuh kurang sesuai untuk Indonesia karena keterbatasan SDM berkompetensi ganda (hukum Syariah dan keuangan), sehingga pemisahan unit seperti Shariah Audit, Shariah Review, Shariah Research, dan Shariah Risk Management belum memungkinkan (Sulistiyo et al., 2020).

Kajian lain tentang kesesuaian dengan standar AAOIFI menyimpulkan bahwa bank umum Syariah di Indonesia umumnya telah menerapkan sebagian standar tata kelola AAOIFI, tetapi ada standar yang belum diterapkan secara luas (misalnya Internal Sharia Reviews) (Bastina, 2020). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi tata kelola Islam menuntut integrasi fungsi pengawasan dan kepatuhan yang lebih spesifik daripada tata kelola konvensional, dan desainnya sangat dipengaruhi kesiapan kelembagaan serta sumber daya (Bastina, 2020; Sulistiyo et al., 2020).

6.3 Standar Internasional: AAOIFI, IFSB, dan Kerangka Nasional

Beberapa rujukan menegaskan bahwa institusi internasional seperti AAOIFI dan IFSB menerbitkan pedoman shari'ah governance (misalnya standar tata kelola AAOIFI dan prinsip IFSB), serta menjadi referensi bagi pengembangan tata kelola lembaga keuangan Syariah (Bastina, 2020; Sulistiyo et al., 2020; Uula, 2022). Literatur perbandingan pedoman juga menyatakan bahwa semua kerangka tersebut pada dasarnya bertujuan memastikan bank Islam mematuhi prinsip Syariah (Et.al, 2021; Sulistiyo et al., 2020). Di tingkat lintas-negara, telaah sistem pengawasan Syariah pada negara-negara anggota OKI menilai praktik pengawasan Syariah di banyak negara masih lemah dan terdapat gap yang berkaitan dengan desain regulasi nasional, peran otoritas Syariah nasional, serta tugas dan atribut shariah board institusional (Darmadi, 2013).

Karena itu, ekonomi Islam memandang standard-setting dan regulatory architecture sebagai komponen krusial tata kelola: ia membentuk kapasitas pengawasan dan mempengaruhi kualitas kepatuhan Syariah yang menjadi inti nilai tambah institusional (Bastina, 2020; Darmadi, 2013; Sulistiyo et al., 2020).

________________________________________

7. Tanggung Jawab Sosial, ISR/ICSR, dan Zakat sebagai Bagian dari Tata Kelola Islam

7.1 CSR dalam Perspektif Syariah: Kewajiban dan Maqasid/Maslahah

Kajian perbandingan perspektif common law dan Syariah menegaskan bahwa CSR dalam kerangka Syariah diposisikan sebagai kewajiban, bukan sekadar opsi reputasional; ia dikaitkan dengan kerangka Maqasid al-Syariah dan Maslahah (Rini, 2019). Karena itu, integrasi CSR dalam shariah governance framework dipandang penting untuk melindungi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Rini, 2019).

Dalam literatur pelaporan sosial Islam, ISR/ICSR dipahami sebagai perluasan pelaporan tanggung jawab sosial yang memasukkan nilai-nilai Islam, dengan fondasi teoretik yang merujuk prinsip monoteisme (tauhid) dan tujuan Syariah (Karbhari et al., 2020; Muhibuddin et al., 2023; Sulistiyo et al., 2020). Kerangka ISR sendiri disebut berkembang dari gagasan yang memadukan monoteisme, Syariah, dan etika sebagai dasar pelaporan sosial Islam (Sulistiyo et al., 2020). Dengan demikian, ekonomi Islam menempatkan tanggung jawab sosial dan pelaporannya sebagai bagian inheren dari tata kelola, bukan periferal (Muhibuddin et al., 2023; Rini, 2019; Sulistiyo et al., 2020).

7.2 Integrasi GCG–ICSR–Zakat–Shariah Governance–Shariah Compliance

Studi sintesis literatur pada bank Syariah menekankan bahwa penerapan konsep seperti GCG, ICSR, zakat, shariah governance, dan shariah compliance dibutuhkan untuk menghadapi kompleksitas bisnis, dan integrasi holistiknya dipandang dapat berdampak positif pada kesehatan finansial bank Syariah (Jahja et al., 2021). Dalam kerangka tersebut, GCG dipahami memberi fondasi bagi manajemen risiko dan transparansi, ICSR menambah dimensi sosial-lingkungan, zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan shariah governance dan shariah compliance menjaga integritas lembaga melalui kepatuhan Syariah (Jahja et al., 2021).

Hubungan ini juga bersesuaian dengan penelitian empiris yang menemukan bahwa shariah governance berpengaruh signifikan pada pengungkapan ICSR (implementasi shariah governance memperluas pengungkapan ICSR) (Saadah et al., 2023). Dengan demikian, tata kelola dalam ekonomi Islam cenderung dipahami sebagai sistem terintegrasi: kepatuhan, pengawasan, pelaporan, dan tanggung jawab sosial-ekonomi (termasuk zakat) menjadi satu paket yang membangun legitimasi religius dan sosial institusi (Jahja et al., 2021; Rini, 2019; Saadah et al., 2023).

7.3 Shariah Enterprise Theory (SET): Akuntabilitas Vertikal dan Horizontal

Sebagian penelitian menggunakan SET untuk menegaskan bahwa akuntabilitas entitas Syariah tidak hanya kepada pemilik, tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lebih luas dan bahkan kepada Allah (dimensi vertikal), sehingga pelaporan sosial/CSR menjadi ekspresi akuntabilitas tersebut (Karbhari et al., 2020; Maspupah & Hasanah, 2020; Setiabudhi, 2022). Kajian pengungkapan CSR bank Syariah berbasis indeks SET misalnya menunjukkan adanya pembedaan antara akuntabilitas vertikal kepada Allah dan akuntabilitas horizontal (kepada pelanggan, karyawan, alam), yang dalam praktik pelaporannya belum selalu terpenuhi secara utuh terutama pada dimensi lingkungan (Setiabudhi, 2022). Studi semiotik atas laporan tahunan bank Syariah juga menyatakan bahwa nilai-nilai Islam tampak dalam bagian laporan DPS, komisaris, direksi, informasi corporate governance, dan CSR; kehadiran nilai Islam ini dipandang menciptakan sharia value-added (Karbhari et al., 2020).

Dengan demikian, ekonomi Islam memaknai corporate governance sebagai mekanisme yang mewujudkan akuntabilitas berlapis (vertikal-horizontal) yang terartikulasikan melalui struktur pengawasan Syariah dan pelaporan nilai sosial-etis (Karbhari et al., 2020; Maspupah & Hasanah, 2020; Setiabudhi, 2022).

________________________________________

8. Tujuan Akhir: Maqasid al-Syariah, Legitimasi, Kepercayaan, dan Kinerja

8.1 Maqasid al-Syariah sebagai Orientasi Kinerja Tata Kelola

Beberapa studi menempatkan tujuan tata kelola bank Syariah bukan sekadar profitabilitas, melainkan pencapaian maqasid al-syariah melalui tata kelola dan karakteristik dewan (termasuk SSB) (Suryani et al., 2024). Penelitian kuantitatif di Indonesia juga menguji dampak GCG terhadap Sharia Maqashid Index dan menemukan adanya pengaruh signifikan GCG terhadap indeks tersebut, meski indeks maqashid pada bank umum Syariah disebut belum menunjukkan peningkatan signifikan sehingga memerlukan strategi peningkatan kinerja (Herry et al., 2019). Di sisi lain, riset tentang Shariah business good governance (GGBS) di bank umum Syariah Indonesia menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, yang diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa penguatan implementasi prinsip tata kelola bisnis Syariah berasosiasi dengan perbaikan pertumbuhan laba (Santika, 2019).

Secara konseptual, pendekatan maqasid juga dipakai untuk menilai "kinerja sosial" dan tujuan keadilan serta kemaslahatan yang membedakan bank Syariah dari entitas konvensional, sehingga corporate governance dalam ekonomi Islam seharusnya diarahkan pada pencapaian tujuan Syariah tersebut (Herry et al., 2019; Santika, 2019; Suryani et al., 2024).

8.2 Legitimasi dan Reputasi: Sharia Governance sebagai Sumber Religious Legitimacy

Kajian teori institusional menyimpulkan bahwa kerangka shariah governance yang dirancang baik dapat membantu bank Islam melaksanakan, memonitor, dan mengendalikan kewajiban sosial, religius, dan akuntabilitas, sekaligus mendukung citra organisasi dan legitimasi religius (Dosinta & Yunita, 2024). Studi tentang CSR dan legitimasi di bank Syariah Indonesia juga menegaskan bahwa bank Syariah perlu memperoleh Shariah legitimacy melalui kepatuhan Syariah dan penerimaan pemangku kepentingan, dan bahwa kepatuhan Syariah perlu diungkapkan (Prayoga & Siswantoro, 2021).

Dengan demikian, corporate governance dalam ekonomi Islam memiliki dimensi legitimasi yang kuat: tata kelola bukan hanya alat kontrol internal, tetapi juga mekanisme institusional untuk membangun pengakuan sosial dan religius melalui kepatuhan serta pelaporan yang dapat dipercaya (Dosinta & Yunita, 2024; Jahja et al., 2021; Prayoga & Siswantoro, 2021).

8.3 Kepercayaan Nasabah: Transparansi, Kepatuhan Syariah, dan Persepsi Publik

Penelitian empiris di bank Syariah menunjukkan bahwa dari prinsip GCG yang diuji, transparansi berpengaruh positif pada kepercayaan nasabah, dan shariah compliance juga berpengaruh positif serta menjadi indikator besar dalam peningkatan kepercayaan ("The Factors That Influences of the Fraud in Syariah Bank," 2020). Studi lain pada persepsi nasabah "zillennial" menemukan bahwa implementasi sharia governance berkontribusi signifikan dan positif terhadap reputasi, kepercayaan, dan loyalitas bank Syariah; reputasi meningkatkan kepercayaan, dan kepercayaan meningkatkan loyalitas (Azwirman et al., 2019). Temuan ini sejalan dengan pemaknaan umum bahwa shariah governance menekankan independensi, akuntabilitas, dan transparansi untuk memastikan kepatuhan Syariah, yang pada gilirannya relevan bagi reputasi dan relasi dengan pemangku kepentingan (Aziz, 2021; Azwirman et al., 2019).

________________________________________

9. Bukti Empiris yang Beragam: Dampak ICG/SG pada Kinerja

Literatur menunjukkan hasil empiris yang tidak selalu konsisten, yang penting dicatat sebagai nuansa akademik:

Temuan positif (sebagian konteks):

• Shariah governance berpengaruh signifikan pada pengungkapan ICSR di perbankan Syariah Indonesia (Saadah et al., 2023).

• SSB (sebagai proksi sharia governance) ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan (sustainability performance) bank Syariah Indonesia; frekuensi rapat SSB juga berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan, meski keragaman anggota SSB dapat berdampak negatif pada dimensi ekonomi dan sosial (Ghadas & Aziz, 2017).

• Shariah business good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba bank umum Syariah (Santika, 2019).

• Integrasi GCG–ICSR–zakat–SG–SC diposisikan sebagai strategi yang dapat berdampak positif bagi kesehatan finansial bank Syariah dalam sintesis literatur (Jahja et al., 2021).

Temuan tidak signifikan/berlawanan (sebagian konteks):

• Studi pada perusahaan manufaktur patuh Syariah di Malaysia dan Indonesia tidak menemukan hubungan signifikan antara ICG dan sustainability reporting, dan mengusulkan salah satu alasan berupa rendahnya proporsi perusahaan yang memiliki struktur ICG (Uula & Harahap, 2023).

• Studi lain pada perbankan Syariah Indonesia menemukan bahwa Islamic corporate governance dapat memengaruhi kinerja keuangan, tetapi tidak secara langsung memengaruhi earnings management (pengaruhnya harus melalui kinerja keuangan) (Adib & Nabiha, 2016).

Variasi ini menunjukkan bahwa (i) definisi dan proksi ICG/SG (misalnya komposit GCG, atribut SSB, indeks disclosure, atau variabel rapat) berbeda antarstudy (Ghadas & Aziz, 2017; Suryani et al., 2024; Uula & Harahap, 2023), (ii) konteks kelembagaan dan industri (bank vs. manufaktur) memengaruhi hasil (Saadah et al., 2023; Uula & Harahap, 2023), dan (iii) ada ketegangan operasional antara target kepatuhan Syariah, kualitas pengungkapan, dan indikator kinerja finansial jangka pendek yang dapat menghasilkan hubungan yang berbeda (Adib & Nabiha, 2016; Jahja et al., 2021; Mešković et al., 2023).

________________________________________

10. Tantangan Implementasi Tata Kelola Islam dan Implikasi Kebijakan

10.1 Ketiadaan Model yang Seragam dan Kebutuhan Framework yang Sesuai Konteks

Sejumlah studi menegaskan bahwa belum ada pemahaman/model yang benar-benar seragam mengenai corporate governance dalam hukum keuangan Islam dan bahwa model shariah governance di lembaga keuangan Islam "masih belum ada" dalam arti belum terkonsolidasi sebagai model yang mapan (Athief et al., 2024; Haron et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, evaluasi menunjukkan adopsi penuh SGF Malaysia kurang sesuai antara lain karena keterbatasan SDM berkompetensi ganda, sehingga desain framework nasional yang sesuai karakter infrastruktur Indonesia dipandang penting (Sulistiyo et al., 2020). Kajian lain juga menegaskan urgensi membandingkan dan menyusun framework yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pedoman AAOIFI, IFSB, dan panduan nasional (Bastina, 2020; Et.al, 2021).

10.2 Kekuatan dan Independensi SSB/DPS

Meskipun SSB/DPS adalah organ inti, kritik menyoroti potensi lemahnya kekuasaan dan independensi SSB dalam menjalankan tugas pengawasan dan audit Syariah, yang bertentangan dengan ekspektasi normatif atas posisi dan fungsi SSB (Utami et al., 2021). Di sisi lain, studi legitimasi menekankan SSB sebagai badan independen internal bank dengan rekomendasi DSN-MUI, menunjukkan desain kelembagaan formal telah tersedia namun efektivitasnya dapat bervariasi (Prayoga & Siswantoro, 2021; Utami et al., 2021). Perbedaan ini menyiratkan bahwa penguatan tata kelola Islam memerlukan bukan hanya keberadaan struktur, tetapi juga governance capacity (kompetensi, independensi, prosedur audit/review) yang memadai (Darmadi, 2013; Sulistiyo et al., 2020; Utami et al., 2021).

10.3 Kualitas Pengungkapan dan Kebutuhan Regulasi Pelaporan

Temuan rata-rata tingkat pengungkapan tata kelola yang relatif rendah pada bank Syariah Indonesia menjadi sinyal perlunya peningkatan praktik disclosure (Nurkhin et al., 2019). Sejalan dengan itu, studi yang menguji hubungan GCG/SSB/CSR/SC terhadap kinerja menyarankan pembuat kebijakan untuk meluncurkan regulasi mengenai pengungkapan dimensi GCG, SSB, CSR, dan SC dalam laporan tahunan bank Syariah (Hasan et al., 2022). Karena tata kelola Islam juga menuntut pengungkapan aspek Syariah (DPS, zakat, kepatuhan), kebijakan disclosure menjadi instrumen penting untuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dan untuk memperkuat legitimasi institusional (Hasan et al., 2022; Nurkhin et al., 2019; Prasetiyo, 2022; Prayoga & Siswantoro, 2021).

________________________________________

11. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, corporate governance menurut ekonomi Islam adalah tata kelola perusahaan yang:

1. Memadukan prinsip tata kelola universal (misalnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi/keadilan) (Aziz, 2021; Liestyowati, 2024; Maspupah & Hasanah, 2020);

2. Menambahkan dimensi khas Islam berupa kepatuhan Syariah sebagai inti (core)—yang menuntut struktur pengawasan tambahan (SSB/DPS), proses sharia review/audit, dan pelaporan kepatuhan (Atiqah & Rahma, 2018; Bastina, 2020; Maysyaroh et al., 2024; Sulistiyo et al., 2020);

3. Berorientasi pemangku kepentingan luas dan menempatkan tujuan sosial-keadilan-kemaslahatan (maqasid) sebagai orientasi, bukan sekadar maksimalisasi keuntungan (Herry et al., 2019; Rini, 2019; Sulistiyo et al., 2020; Suryani et al., 2024);

4. Menjadikan CSR/ICSR/ISR dan zakat sebagai bagian integral dari akuntabilitas dan legitimasi, bukan sekadar aktivitas opsional (Jahja et al., 2021; Rini, 2019; Setiabudhi, 2022); serta

5. Bersifat institusional dan kontekstual, sehingga membutuhkan kerangka (framework) yang jelas dan sesuai kapasitas kelembagaan, serta penguatan independensi/kompetensi pengawas Syariah (Darmadi, 2013; Dosinta & Yunita, 2024; Sulistiyo et al., 2020; Utami et al., 2021).

Secara akademik, literatur juga menunjukkan bahwa dampak ICG/SG terhadap kinerja finansial, pelaporan keberlanjutan, dan perilaku manajerial tidak selalu konsisten, sehingga agenda penelitian dan kebijakan perlu memperhatikan definisi/proksi yang digunakan, konteks industri, serta kualitas implementasi dan pengungkapan (Adib & Nabiha, 2016; Ghadas & Aziz, 2017; Mešković et al., 2023; Saadah et al., 2023; Uula & Harahap, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adib, N., & Nabiha, A. K. S. (2016). Straddling between Regulation and Innovation: A Case Study of an Islamic Bank in Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2898

Adznan, S., Sori, Z. B. M., & Mohamad, S. (2023). Intellectual capital disclosures (ICD) of Islamic banks under IFRS versus AAOIFI regimes: an international evidence. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(6), 1009–1027. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2022-0284

Athief, F. H. N., Zaky, R. A., Virgiawan, R., Fathoni, M. A., & Rofiqo, A. (2024). Capturing Islamic bank performance in Indonesia during the COVID-19 crisis: RGEC and SCNP approaches. Banks and Bank Systems, 19(2), 15–29. https://doi.org/10.21511/bbs.19(2).2024.02

Atiqah, & Rahma, Y. (2018). Islamic Corporate Governance and Islamic Social Responsibility Towards Maqashid Shariah. Kne Social Sciences, 3(8), 70. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2501

Aziz, H. A. (2021). Corporate Social Responsibility in Corporate Governance: The Common Law and Shariah Perspective. Psychology and Education Journal, 58(2), 1557–1562. https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.2309

Aziz, H. A., & Ghadas, Z. A. A. (2019). The Propose Governance Framework for Shariah Corporation. International Journal of Law Government and Communication, 84–90. https://doi.org/10.35631/ijlgc.415009

Azwirman, A., Basri, Y. Z., Zulhelmy, Z., & Mariyanti, T. (2019). Factors Influencing the Islamic Financial Performance on Sharia Banking in Indonesia by Circular Causation Model. International Journal of Islamic Business, 4(2), 1–14. https://doi.org/10.32890/ijib2019.4.2.1

Bastina, Y. B. A. D. (2020). Sharia Supervisory Board, Audit Committee, and Corporate Social Responsibility Disclosure. Jurnal Akuntansi, 23(3), 349. https://doi.org/10.24912/ja.v23i3.600

Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report. Humanomics, 29(1), 4–23. https://doi.org/10.1108/08288661311299295

Dosinta, N. F., & Yunita, K. (2024). Corporate governance and Islamic social reporting: Indonesia Islamic banking development roadmap era. Journal of Contemporary Accounting, 27–41. https://doi.org/10.20885/jca.vol6.iss1.art3

Et.al, A. S. J. (2021). CSR and Legitimacy of Indonesian Islamic Banks. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (Turcomat), 12(3), 1242–1251. https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.875

Ghadas, Z. A. A., & Aziz, H. binti A. (2017). Legal Framework of Shari'ah Corporations in Malaysia: Special Reference to Waqf Corporation. Journal of Modern Accounting and Auditing, 13(3). https://doi.org/10.17265/1548-6583/2017.03.004

Hardiyono, H., Lestari, D. M., Furwanti, R., & Latiep, I. F. (2023). Criticism of Sharia Supervisory Board Position at Islamic Financial Institution: Evidence from Indonesia. Iqtishoduna, 19(2), 119–132. https://doi.org/10.18860/iq.v19i2.20753

Haron, H., So, I. G., Gui, A., Sari, S. A., Ramli, N. M., & Jamil, N. N. (2022). The Relationship between Islamic Corporate Governance, Human Governance, Usage of Information Technology and Sustainability Reporting: Comparison of Shariah Compliant Companies in Malaysia and Indonesia. International Journal of Business and Society, 23(3), 1443–1461. https://doi.org/10.33736/ijbs.5174.2022

Hasan, A., Amilin, A., & Nasaruddin, I. Y. (2022). Does Intellectual Capital and Islamic Corporate Governance Affect Financial Performance and Earning Management on Sharia Banking in Indonesia? Afebi Islamic Finance and Economic Review, 6(01), 57. https://doi.org/10.47312/aifer.v6i01.399

Herry, E., Permana, P. Y. E., Aji, W. B., & Muhtadi, R. (2019). Total Quality Management Development and Sharia Governance Efforts in Sharia Micro Financial Institutions to Improve Market Share. Ijieeb International Journal of Integrated Education Engineering and Business, 2(1), 27–35. https://doi.org/10.29138/ijieeb.v2i1.809

Jahja, A. S., Ramalu, S. A. L. S., & Razimi, M. S. A. (2021). Identification of Indonesian Islamic Banks' Stakeholders. Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima, 2(2), 57–65. https://doi.org/10.34012/jebim.v2i2.1470

Karbhari, Y., Alam, Md. K., & Rahman, Md. M. (2020). Relevance of the application of institutional theory in Shariah governance of Islamic banks. Psu Research Review, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.1108/prr-05-2020-0015

Liestyowati, L. (2024). Islamic Ethics in Business and Finance: Implication for Corporate Governance and Responsibility. Accounting Studies and Tax Journal (Count), 1(3), 195–213. https://doi.org/10.62207/h5emhx78

Maspupah, I., & Hasanah, S. M. (2020). Comparison of Good Corporate Governance Disclosure and Achievement of the Maqashid Shariah between Indonesian and Malaysian Islamic Banks. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 3(01), 63. https://doi.org/10.47312/aifer.v3i01.254

Maysyaroh, S., Rusydiana, A. S., & Febriani, D. (2024). Zillennial Perceptions of Sharia Governance Implementation and Its Implications on the Reputation, Trust, and Loyalty of Islamic Banks. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 11(1), 105–120. https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp105-120

Mešković, A., Kozarević, E., & Avdukić, A. (2023). The influence of national and individual Islamic governance on Islamic banks' social performance. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(6), 911–941. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2022-0077

Muhibuddin, M., Umiyati, Suswanto, R. E., & Haningdiyah, D. I. (2023). Islamic Social Reporting, Islamic Corporate Governance, Zakat Perfoming Ratio on the Reputation of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Akuntansi Jurnal Akuntansi Integratif, 9(1), 51–61. https://doi.org/10.29080/jai.v9i1.1206

Nurkhin, A., Wahyudin, A., Fachrurrozie, F., Widiatami, A. K., & Sari, P. N. (2019). The Comparison of Islamic Governance Disclosure Practices in Indonesian Sharia Banks. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 4(02), 123. https://doi.org/10.47312/aifer.v4i02.437

Oktaviana, U. K., Jaya, T. J., & Miranti, T. (2021). The Role of Islamic Social Reporting, Islamic Corporate Governance and Maqashid Syariah Index on Firm Value with Firm Size as Moderation Variable. 529. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.028

Pranata, M. W., & Laela, S. F. (2020). Board Characteristics, Good Corporate Governance and Maqȃshid Performance in Islamic Banking. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(2), 463–486. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1189

Prasetiyo, L. (2022). Developing The Performance Measurement System Based on Maqashid for Islamic Banks. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 5(1), 77–104. https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3800

Prayoga, A., & Siswantoro, D. (2021). Sustainability Practices and Financial Performance: Evidence from Islamic Banking in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2020.2302993

Putra, R., & Wijayanti, R. R. (2020). Islamic Values in the Annual Reports of the Shariah Bank to Create a Sharia Value-Added. Journal of Accounting and Investment, 21(1). https://doi.org/10.18196/jai.2101139

Rini, N. (2019). The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia. Tijab (The International Journal of Applied Business), 2(1), 29. https://doi.org/10.20473/tijab.v2.i1.2018.29-38

Saadah, N., Zakiy, F. S., & Agriyanto, R. (2023). The Embodiment of Corporate Social Responsibility in Sharia Enterprise Theory. Journal of Islamic Economic Laws, 30–44. https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21134

Santika, A. (2019). The Influence of Sharia Compliance against Fraud on the Sharia Banks in Indonesia. I-Economics a Research Journal on Islamic Economics, 5(2), 102–115. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v5i2.4082

Setiabudhi, H. (2022). Analisis Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 8(2). https://doi.org/10.25134/jrka.v8i2.8258

Solihati, G. P., Suhardiyanto, H., Hakim, D. B., & Irawan, T. (2023). Integrating Good Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility, Zakat, Syariah Governance, and Syariah Compliance: Exploring their Interconnected Impact on the Financial Health of Islamic Commercial Banks. Journal of Contemporary Administration and Management (Adman), 1(3), 271–277. https://doi.org/10.61100/adman.v1i3.94

Sulistiyo, A. B., Wardayati, S. M., Hidayatullah, A., & Riesky, S. S. N. (2020). Effect of Islamic corporate governance on customer trust: empirical study on Islamic bank. Asian Journal of Islamic Management (Ajim), 2(1), 12–24. https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss1.art2

Suryani, Y., Siregar, S., & Nurlaila, N. (2024). Shariah Governance, Leverage, And Their Impact on Islamic Corporate Social Responsibility in Sharia Banking in Indonesia. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 26(1), 143–155. https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20482

The Factors That Influences of the Fraud in Syariah Bank. (2020). Journal of Critical Reviews, 7(02). https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.95

Usdeldi, U., Nasir, M., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 26(1), 247–264. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158

Utami, S. A., Rohmana, Y., Firmansyah, F., & Hermawan, R. (2021). The Performance Of Islamic Banking Based On Sharia Maqashid Index (SMI). Review of Islamic Economics and Finance, 4(2), 99–116. https://doi.org/10.17509/rief.v4i2.41115

Uula, M. M. (2022). Research Map on Islamic Audit Literatures. Review on Islamic Accounting, 2(2). https://doi.org/10.58968/ria.v2i2.168

Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223

Wahyudin, A., Fachrurrozie, F., Nurkhin, A., & Baswara, S. Y. (2019). The Implementation of Islamic Governance Disclosure: An Empirical Study of Indonesian Islamic Banking. Kne Social Sciences, 3(11), 417. https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4024

Zainuri, Z., Cholifah, U., & Pandini, E. A. (2023). The Influence of Maqasid Shariah Index and Shariah Business Good Governance on the Profit Growth of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 10(4), 415–426. https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp415-426