00908 - Zero Economic Profit dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sintesis Konseptual antara Biaya Peluang, Titik Impas, dan Mekanisme Bagi Hasil

Abstract

Zero economic profit is a condition in which total revenue equals total cost, including opportunity cost, so that no economic surplus remains after all sacrifices are accounted for. This article aims to synthesize the concept of zero economic profit from an Islamic economic perspective by integrating three main analytical frameworks: the economic definition of profit incorporating opportunity cost, the break-even point (BEP) as its operational equivalent, and the profit-and-loss sharing (PLS) mechanism as the Islamic contractual basis that explicitly recognizes the possibility of zero profit outcomes. Using a qualitative literature review approach, this study finds that zero economic profit is conceptually consistent with Islamic economic principles. First, it aligns with the recognition of opportunity cost as a legitimate component of economic evaluation under PLS frameworks. Second, it corresponds to the BEP concept in cost-volume-profit (CVP) analysis, where total revenue equals total cost and no profit or loss is incurred. Third, within profit-sharing contracts such as mudharabah, a zero net profit outcome means there is no distributable surplus, which is regarded as a normal consequence of real economic activity bearing genuine risk. Fourth, from an Islamic ethical standpoint, zero economic profit does not signify business failure, provided the activity is conducted within the moral framework of maslahah and social responsibility. Fifth, the prohibition of riba eliminates interest as a fixed cost burden, which under PLS financing does not raise the break-even threshold as it would under conventional interest-based financing. This study contributes to the conceptual elaboration of zero economic profit as an integrated term within Islamic economic discourse.

Keywords: zero economic profit, opportunity cost, break-even point, profit sharing, Islamic economics, PLS, riba

________________________________________

Abstrak

Zero economic profit merupakan kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, termasuk biaya peluang, sehingga tidak tersisa surplus ekonomi setelah seluruh pengorbanan diperhitungkan. Artikel ini bertujuan mensintesiskan konsep zero economic profit dari perspektif ekonomi Islam dengan mengintegrasikan tiga kerangka analisis utama: definisi laba ekonomi yang menyertakan biaya peluang, titik impas (break-even point/BEP) sebagai padanan operasionalnya, serta mekanisme profit and loss sharing (PLS) sebagai basis kontraktual Islam yang secara eksplisit mengakui kemungkinan hasil usaha nol. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur kualitatif, studi ini menemukan bahwa zero economic profit konsisten secara konseptual dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pertama, konsep ini selaras dengan pengakuan biaya peluang sebagai komponen evaluasi ekonomi yang sah dalam kerangka PLS. Kedua, ia berkorespondensi dengan konsep BEP dalam analisis biaya-volume-laba (CVP), yakni keadaan total pendapatan sama dengan total biaya sehingga tidak ada laba maupun rugi. Ketiga, dalam akad bagi hasil seperti mudharabah, laba bersih nol berarti tidak ada surplus yang dapat didistribusikan, dan hal ini dipandang sebagai konsekuensi normal dari aktivitas ekonomi riil yang mengandung risiko. Keempat, dari sudut pandang etika Islam, zero economic profit tidak serta-merta bermakna kegagalan usaha, selama aktivitas tersebut dijalankan dalam koridor moral kemaslahatan dan tanggung jawab sosial. Kelima, larangan riba mengeliminasi bunga sebagai beban biaya tetap, sehingga dalam pembiayaan berbasis PLS tidak terjadi kenaikan titik impas sebagaimana dalam pembiayaan konvensional berbasis bunga. Kajian ini berkontribusi pada elaborasi konseptual zero economic profit sebagai istilah yang terintegrasi dalam wacana ekonomi Islam.

Kata Kunci: zero economic profit, biaya peluang, titik impas, bagi hasil, ekonomi Islam, PLS, riba

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam khazanah ilmu ekonomi, konsep laba (profit) menjadi salah satu variabel sentral yang menentukan arah pengambilan keputusan pelaku usaha. Namun demikian, pemaknaan laba dalam perspektif ekonomi tidak selalu identik dengan pemaknaan dalam perspektif akuntansi. Ekonomi memandang laba sebagai selisih antara total pendapatan dan total biaya yang sudah mencakup biaya peluang (opportunity cost), sedangkan akuntansi cenderung berfokus pada selisih antara total penjualan dan biaya eksplisit produksi (Chandra & Susanti, 2024). Perbedaan mendasar ini melahirkan konsep zero economic profit, yakni keadaan ketika seluruh biaya—eksplisit maupun implisit—telah tertutup oleh pendapatan, namun tidak ada surplus ekonomi yang tersisa.

Di sisi lain, ekonomi Islam memiliki kerangka normatif tersendiri dalam memandang aktivitas usaha dan hasilnya. Bisnis dalam perspektif Islam tidak semata-mata berorientasi pada surplus materi, melainkan terhubung dengan standar etika, tanggung jawab sosial, serta pencapaian al-falāh (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan al-ṭayyibah (kebaikan) (Rosida, 2019). Mekanisme keuangan Islam, khususnya kontrak berbasis profit and loss sharing (PLS) seperti mudharabah, secara struktural mengakui bahwa hasil usaha bisa positif, negatif, maupun nol sebagai konsekuensi wajar dari aktivitas ekonomi riil yang menanggung risiko (Fakhrunnas, 2017; Larasati et al., 2018).

Persoalannya, belum terdapat satu elaborasi konseptual yang secara sistematis mempertemukan konsep zero economic profit dengan kerangka ekonomi Islam secara terpadu. Sebagian besar literatur membahas konsep ini secara parsial: sebagian dari sudut pandang akuntansi/manajerial dalam analisis BEP dan CVP (Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017; Nikmah & Rakhmawati, 2022), sebagian dari sudut pandang mekanisme bagi hasil syariah (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Muhamad, 2010), dan sebagian lagi dari sudut pandang etika bisnis Islam (Harahap, 2016; Maulana & Marasabessy, 2018; Rosida, 2019).

Artikel ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mensintesiskan kerangka-kerangka analisis yang relevan ke dalam satu narasi konseptual yang koheren. Secara khusus, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana konsep zero economic profit dapat dipahami dan diposisikan dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup dimensi definisional-ekonomis, operasional-manajerial, kontraktual-syariah, etika, dan struktur pembiayaan?

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur kualitatif (qualitative literature review) dengan metode analisis konseptual. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas konsep laba ekonomi, biaya peluang, titik impas, mekanisme bagi hasil syariah, etika bisnis Islam, serta pembiayaan berbasis PLS. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesiskan temuan dari berbagai sumber tersebut ke dalam kerangka konseptual yang integratif. Konsep zero economic profit digunakan sebagai simpul penghubung (conceptual node) yang mempertemukan berbagai perspektif analisis tersebut.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Konsep Zero Economic Profit: Definisi Umum

Dalam analisis laba dari sudut pandang ekonomi, laba dimaknai sebagai peningkatan aset investor setelah seluruh pengorbanan biaya terkait investasi dikurangkan, termasuk biaya peluang (opportunity cost) (Chandra & Susanti, 2024). Karena itu, zero economic profit (laba ekonomi nol) merujuk pada keadaan ketika total pendapatan (total revenue) sama dengan total biaya (total cost) yang sudah mencakup biaya peluang (Chandra & Susanti, 2024; Widodo & Fahrizal, 2022). Dengan kata lain, setelah semua biaya eksplisit dan implisit (biaya peluang) diperhitungkan, usaha tidak menghasilkan surplus ekonomi tambahan (- et al., 2021; Chandra & Susanti, 2024).

Dalam literatur akuntansi dan manajemen, kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya juga dijelaskan sebagai titik impas (break-even point, BEP), yakni perusahaan atau organisasi "tidak mendapat laba dan juga tidak menderita rugi" (laba = nol) (- et al., 2021; Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017). Formulasi dasar laba sebagai selisih antara total penerimaan dan total biaya dinyatakan secara eksplisit sebagai $\Pi = TR - TC$ (Harmadi, 2018). Maka, ketika $TR = TC$, laba menjadi nol atau berada di titik impas (- et al., 2021; Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017).

3.2 Laba Ekonomi versus Laba Akuntansi: Peran Biaya Peluang

Terdapat pembedaan konseptual yang penting antara laba dalam perspektif ekonomi dan perspektif akuntansi. Laba ekonomi memperhitungkan pengorbanan biaya yang berkaitan dengan investasi termasuk biaya peluang (Chandra & Susanti, 2024), sedangkan laba akuntansi dipahami sebagai selisih antara total penjualan dan biaya produksi yang pada praktik umum terutama menyoroti biaya eksplisit (Chandra & Susanti, 2024).

Konsep biaya peluang sendiri dijelaskan sebagai manfaat yang dikorbankan karena suatu input tidak digunakan pada alternatif terbaiknya. Untuk mengukurnya, perusahaan membebankan setiap input pada nilai moneter yang setara dengan pengorbanan untuk memperoleh input tersebut (Widodo & Fahrizal, 2022). Dengan demikian, zero economic profit hanya dapat dipahami secara tepat bila struktur biaya yang dihitung memang sudah memasukkan dimensi biaya peluang sebagaimana ditekankan dalam definisi laba ekonomi (Chandra & Susanti, 2024; Widodo & Fahrizal, 2022).

Dalam kerangka pengukuran kinerja berbasis economic profit, misalnya Economic Value Added (EVA), economic profit juga diterangkan sebagai besaran yang diperoleh setelah mengurangi seluruh biaya operasi dan biaya peluang penggunaan modal (opportunity cost of capital employed) (Nikmah & Rakhmawati, 2022). Ini konsisten dengan gagasan bahwa zero economic profit terjadi bila pendapatan hanya cukup menutup biaya operasi sekaligus biaya peluang modal, sehingga tidak ada nilai ekonomi residu setelahnya (Chandra & Susanti, 2024; Nikmah & Rakhmawati, 2022).

3.3 Zero Economic Profit sebagai Laba Normal dan Titik Impas Operasional

Sejumlah sumber mengaitkan keadaan $TR = TC$ dengan kondisi "profit nol" atau "balance" (seimbang) (Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017), dan bahkan menyebutnya sebagai normal/minimal profit karena pendapatan menutup seluruh biaya perusahaan (Lestari, 2017). Dalam praktik analisis CVP/BEP, titik impas didefinisikan sebagai tingkat aktivitas ketika organisasi tidak laba dan tidak rugi karena total pendapatan sama dengan total biaya (- et al., 2021; Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017). Karena itu, zero economic profit dapat diposisikan sebagai bentuk "titik impas" dalam pengertian ekonomi ketika komponen biaya yang dipakai sudah lengkap, yakni termasuk biaya peluang (Chandra & Susanti, 2024; Widodo & Fahrizal, 2022).

Secara manajerial, analisis BEP/CVP dipaparkan sebagai alat untuk memahami hubungan biaya–volume–laba dan untuk mengetahui pada jumlah penjualan berapa pendapatan menyamai biaya (laba nol) (- et al., 2021; Hendi & Jessica, 2021). Dalam bahasa yang digunakan sumber CVP, BEP adalah keadaan "tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan" karena pendapatan yang diterima sama dengan total biaya yang dikeluarkan (Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017). Ini memperlihatkan koherensi: BEP adalah bentuk zero profit berbasis akuntansi/manajerial, sedangkan zero economic profit menekankan bahwa biaya yang dimasukkan mencakup opportunity cost (Chandra & Susanti, 2024; Widodo & Fahrizal, 2022).

3.4 Bingkai Ekonomi Islam: Tujuan Usaha, Etika, dan Keadilan

Dalam ekonomi dan bisnis Islam, aktivitas bisnis dipahami memiliki tujuan memperoleh keuntungan (profit), namun juga terkait kelangsungan hidup, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial (Harahap, 2016). Bahkan, prinsip-prinsip bisnis Islam dalam rujukan yang dikaji mencakup aspek seperti good profit dan barokah cost, di mana barokah cost dikaitkan dengan memasukkan biaya-biaya untuk menekan atau menghapus eksternalitas melalui internalisasi eksternalitas pada sektor produksi, dengan penekanan bahwa bisnis mengambil keuntungan tanpa merugikan pihak lain dan idealnya memberi manfaat luas (Harahap, 2016). Dengan demikian, evaluasi "keuntungan" dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai tujuan tunggal, tetapi terhubung dengan standar etika dan kemaslahatan (Harahap, 2016).

Pada level konseptual perusahaan, disebutkan bahwa tujuan perusahaan Islami adalah memaksimalkan profit sekaligus memaksimalkan kebahagiaan (al-falāh) dan kebaikan (al-ṭayyibah) serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat (Rosida, 2019). Di sisi lain, sumber lain juga menyatakan bahwa bisnis memang bertujuan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut "bukan diperoleh tanpa berlandaskan moral-agama" (Maulana & Marasabessy, 2018). Dengan kerangka ini, kondisi zero economic profit tetap dapat dibaca sebagai satu kemungkinan hasil usaha (bukan anomali), karena orientasi perusahaan Islam tidak direduksi hanya pada surplus ekonomi, melainkan juga pada capaian etika dan kemaslahatan yang menyertai proses usaha (Harahap, 2016; Maulana & Marasabessy, 2018; Rosida, 2019).

3.5 Zero Economic Profit dalam Mekanisme Bagi Hasil

3.5.1 Definisi "Profit" yang Menjadi Basis Bagi Hasil

Dalam pembahasan profit sharing di berbagai sumber perbankan dan keuangan syariah, profit didefinisikan sebagai perbedaan yang timbul ketika total pendapatan lebih besar dari total biaya (Muḥammad, 2008; Nurrachmi & Setiawan, 2020; Syaputra, 2017). Keuntungan yang dibagikan dalam skema ini ditegaskan sebagai keuntungan bersih (net profit), yakni kelebihan setelah total biaya dikurangkan dari total pendapatan (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Nurrachmi & Setiawan, 2020). Karena profit sharing dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan biaya terkait, maka profit sharing secara definisional bergantung pada apakah net profit positif, negatif, atau nol (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Muhamad, 2010).

3.5.2 Profit Bisa Positif, Negatif, atau Nol

Sumber-sumber yang membahas mekanisme bagi hasil menyatakan secara eksplisit bahwa keuntungan usaha bisa negatif (rugi), positif (ada sisa setelah pendapatan dikurangi biaya), dan nol ketika pendapatan dan biaya seimbang (balance) (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Larasati et al., 2018). Pernyataan "nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance" ini secara langsung identik dengan kondisi laba nol atau impas dalam terminologi BEP (Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017; Larasati et al., 2018). Karena itu, dalam kerangka akad syariah berbasis bagi hasil, zero economic profit dapat dipahami sebagai keadaan net profit nol: pendapatan hanya menutup biaya yang relevan sehingga tidak ada surplus untuk dibagikan (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Larasati et al., 2018).

3.5.3 Pembedaan Profit Sharing versus Revenue Sharing

Literatur yang sama menekankan perbedaan pokok sebagai berikut. Pertama, profit sharing: bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya, sehingga basisnya adalah net profit (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Muhamad, 2010). Kedua, revenue sharing: bagi hasil dihitung dari total pendapatan sebelum dikurangi biaya pengelolaan dana, sehingga basisnya adalah gross revenue (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Muhamad, 2010).

Karena profit sharing berbasis net profit, maka jika $TR = TC$ dan laba bersih nol, konsekuensinya adalah besaran yang "dibagi-hasilkan" pada komponen profit menjadi nol (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Larasati et al., 2018). Sebaliknya, pada revenue sharing, pembagian didasarkan pada pendapatan bruto sebelum biaya, sehingga struktur insentif dan penanggung biaya menjadi berbeda dari profit sharing (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Muhamad, 2010).

3.5.4 PLS sebagai Aksioma Berbagi Risiko dalam Keuangan Islam

Kontrak mudharabah dipaparkan sebagai kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (principal) dan pengelola (agent), dan disebut merefleksikan inti ekonomi Islam bahwa pembagian risiko—kerugian maupun keuntungan—adalah aksioma fundamental (Fakhrunnas, 2017). Pada level prinsip, ini menegaskan bahwa hasil usaha, termasuk kemungkinan zero profit, dipandang sebagai konsekuensi normal dari aktivitas riil yang mengandung risiko, bukan sebagai anomali yang harus dieliminasi dengan fixed return (Fakhrunnas, 2017; Larasati et al., 2018).

3.6 Zero Economic Profit dan Larangan Riba: Implikasi pada Struktur Biaya

Sumber-sumber yang membandingkan pembiayaan berbasis bunga dengan pembiayaan syariah menekankan bahwa bunga (interest) menambah biaya tetap (fixed cost), karena berapa pun tingkat output atau produksi pada skala tertentu, besaran bunga tidak terpengaruh (Muhamad, 2010; Rosida, 2019). Konsekuensinya, bertambahnya biaya tetap akibat bunga akan menaikkan biaya tetap rata-rata per unit dan biaya rata-rata per unit, sehingga berpotensi menekan daya saing harga produk (Muhamad, 2010; Rosida, 2019). Dalam kerangka CVP/BEP, kenaikan fixed cost ini dipaparkan dapat mendorong BEP bergeser sehingga titik impas menjadi lebih sulit dicapai pada kuantitas yang sama (Rochison et al., 2024).

Sebaliknya, pembiayaan Islami berbasis profit/revenue sharing dipaparkan tidak membebani biaya tetap atau biaya variabel dalam bentuk bunga, sehingga struktur biaya sektor riil tidak mendapatkan tambahan fixed cost bunga sebagaimana pada pembiayaan konvensional (Muhamad, 2010; Rosida, 2019). Analisis model Islamic peer-to-peer financing juga secara eksplisit mengkritik skema pembiayaan yang memindahkan biaya dana dan menerapkan sistem bunga atau fixed cost, serta menawarkan model berbasis profit and loss sharing yang tidak menempatkan fixed cost bunga sebagai beban UMKM (Rochison et al., 2024). Dalam konteks zero economic profit, poin ini relevan karena kemampuan mencapai kondisi "impas"—yakni pendapatan menutup biaya—sangat dipengaruhi oleh apakah struktur biaya diperberat oleh fixed cost bunga atau tidak (Khoiruddin, 2017; Muhamad, 2010; Rochison et al., 2024).

Selain aspek biaya, rujukan tentang pembiayaan syariah di sektor pertanian juga menegaskan bahwa sistem bunga mengandung unsur riba dan dipandang merugikan, serta menawarkan akad seperti mudharabah dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah kesepakatan dan opsi metode revenue sharing atau profit and loss sharing (Purwantoro, 2019). Ini menguatkan bahwa dalam ekonomi Islam, pencapaian laba—termasuk keadaan nol—dipahami dalam mekanisme berbagi hasil dan risiko yang terkait kegiatan riil, bukan dari penguncian return berbasis bunga (Larasati et al., 2018; Purwantoro, 2019).

3.7 Biaya Peluang dalam Evaluasi Syariah: Relevansinya bagi Zero Economic Profit

Kajian evaluasi proyek dengan pendekatan Islami menyatakan bahwa meskipun rate of return (r) merupakan opportunity cost, r dapat diterima sebagai tingkat diskon karena investasi riil selalu menghadapi risiko. Karena itu, aliran dana didiskon bukan dengan tingkat bunga tanpa risiko, melainkan oleh opportunity cost (Pangemanan & Valdez, 2022). Namun, penerimaan r sebagai diskon disebut memiliki prasyarat dalam kerangka profit and loss sharing (PLS), termasuk penetapan keuntungan yang tidak dilakukan di awal transaksi melainkan setelah masa investasi selesai dengan melihat rata-rata pendapatan (Pangemanan & Valdez, 2022). Ini penting bagi konsep zero economic profit: ekonomi Islam dalam rujukan ini tidak menolak logika "biaya peluang" sebagai komponen evaluasi, tetapi mengaitkannya dengan realisasi hasil usaha dan mekanisme PLS, bukan dengan risk-free interest (Fakhrunnas, 2017; Pangemanan & Valdez, 2022).

Dengan demikian, zero economic profit dalam kerangka Islam dapat dipahami konsisten dengan dua hal sekaligus: (i) biaya peluang sebagai bagian dari kalkulasi ekonomi (Chandra & Susanti, 2024; Pangemanan & Valdez, 2022; Widodo & Fahrizal, 2022), dan (ii) hasil usaha yang tidak dipastikan di muka—bisa positif, negatif, maupun nol—dalam PLS (Fakhrunnas, 2017; Khoiruddin & Noekent, 2017; Larasati et al., 2018).

________________________________________

4. Sintesis dan Diskusi

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, zero economic profit menurut perspektif ekonomi Islam dapat disintesiskan melalui lima dimensi berikut.

Pertama, secara definisional-ekonomis, laba ekonomi nol adalah keadaan ketika pendapatan menutup total biaya yang relevan, termasuk biaya peluang (opportunity cost), sehingga tidak ada surplus ekonomi setelah seluruh pengorbanan diperhitungkan (Chandra & Susanti, 2024; Nikmah & Rakhmawati, 2022; Widodo & Fahrizal, 2022).

Kedua, secara operasional-manajerial, keadaan ini identik dengan titik impas (BEP), yakni total pendapatan sama dengan total biaya sehingga laba = 0 (tidak untung dan tidak rugi) (- et al., 2021; Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017).

Ketiga, dalam mekanisme syariah berbasis bagi hasil, keadaan laba nol adalah salah satu kemungkinan hasil usaha yang diakui—profit bisa positif, negatif, atau nol—dan pada basis profit sharing (net profit), laba nol berarti tidak ada profit bersih yang dapat didistribusikan (Akhlaq et al., 2021; Khoiruddin & Noekent, 2017; Larasati et al., 2018).

Keempat, secara etika ekonomi Islam, orientasi usaha tidak semata mengejar surplus materi, melainkan juga mencakup tanggung jawab sosial, prinsip "tidak merugikan pihak lain", serta tujuan al-falāh dan kebaikan. Karena itu, kondisi laba ekonomi nol tidak otomatis bermakna "gagal" bila aktivitas usaha tetap berjalan dalam koridor moral dan kemaslahatan yang ditekankan (Harahap, 2016; Maulana & Marasabessy, 2018; Rosida, 2019).

Kelima, dari sisi pembiayaan, ekonomi Islam mengkritik tambahan fixed cost bunga yang menaikkan biaya dan mendorong titik impas menjauh, sementara PLS/revenue sharing diposisikan sebagai alternatif yang tidak menambahkan beban bunga tetap pada biaya produksi sektor riil (Muhamad, 2010; Rochison et al., 2024; Rosida, 2019).

Perlu ditegaskan bahwa sumber-sumber yang tersedia lebih kuat dalam menjelaskan zero profit sebagai: (i) konsekuensi perhitungan $TR$ dan $TC$ dalam BEP, (ii) konsekuensi mekanisme bagi hasil dengan net profit = 0 sehingga tidak ada profit untuk dibagi, dan (iii) relevansi biaya peluang dalam evaluasi ekonomi—termasuk evaluasi Islami berbasis opportunity cost dan PLS. Namun, sumber yang dikaji tidak secara eksplisit membangun satu istilah baku "zero economic profit" sebagai terminologi ekonomi Islam yang berdiri sendiri. Yang dapat dilakukan adalah menyepadankan konsep tersebut dengan perangkat yang memang dibahas: opportunity cost dalam laba ekonomi (Chandra & Susanti, 2024; Widodo & Fahrizal, 2022), BEP (Hendi & Jessica, 2021; Khoiruddin, 2017), serta PLS/profit sharing yang mengakui kemungkinan hasil nol (Fakhrunnas, 2017; Larasati et al., 2018).

________________________________________

5. Kesimpulan

Artikel ini telah mensintesiskan konsep zero economic profit dalam perspektif ekonomi Islam melalui integrasi lima dimensi analisis: definisional-ekonomis, operasional-manajerial, kontraktual-syariah, etika, dan struktural-pembiayaan. Temuan utama kajian ini menunjukkan bahwa zero economic profit bukanlah konsep yang asing dalam kerangka ekonomi Islam, melainkan dapat dipahami secara koheren melalui konsep titik impas (BEP), mekanisme PLS yang mengakui hasil usaha nol sebagai konsekuensi normal, pengakuan biaya peluang sebagai komponen evaluasi yang sah, serta larangan riba yang mengeliminasi fixed cost bunga dari struktur biaya produksi.

Dari sudut pandang etika Islam, kondisi laba ekonomi nol tidak serta-merta bermakna kegagalan usaha, melainkan merupakan salah satu kemungkinan hasil dari aktivitas riil yang dijalankan dalam koridor moral dan kemaslahatan. Hal ini membedakan kerangka ekonomi Islam dari ekonomi konvensional yang cenderung memandang zero profit semata sebagai batas bawah kelangsungan usaha.

Kajian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sumber yang tersedia, yang umumnya berbahasa Indonesia dan tidak secara eksplisit membangun terminologi "zero economic profit" dalam wacana ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji sumber-sumber berbahasa Arab dan Inggris dalam ekonomi Islam guna memperkuat elaborasi konseptual ini, serta menguji relevansi empirisnya dalam konteks lembaga keuangan syariah dan sektor UMKM berbasis pembiayaan PLS.

________________________________________

Daftar Pustaka

-, M., Daud, R., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Revenue sharing or profit sharing? Akuntan alasannya. Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance, 4(2), 345–355. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7521

Akhlaq, S. K., Possumah, B. T., & Anwar, E. S. (2021). Analisis strategi pengelolaan wakaf sebagai bisnis sosial Islam: Studi kasus Yayasan Wakaf Produktif Pengelola Aset Islami Indonesia. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 5(2), 127–145. https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.743

Chandra, E., & Susanti, M. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi cash holding pada perusahaan manufaktur di BEI. Jurnal Paradigma Akuntansi, 6(2), 797–807. https://doi.org/10.24912/jpa.v6i2.29725

Fakhrunnas, F. (2017). Efisiensi perbankan Islam di Asia Tenggara. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 3(1), 27–35. https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1/art4

Harahap, R. M. (2016). Resiko moral hazard pada perbankan syariah di Indonesia. Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 12(1). https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.347

Harmadi, H. A. (2018). Determinan struktur modal perusahaan di negara-negara Asia Tenggara. Jurnal Siasat Bisnis, 22(2), 144–163. https://doi.org/10.20885/jsb.vol22.iss2.art3

Hendi, H., & Jessica, J. (2021). Analisis penentu biaya kesulitan keuangan. MBR (Management and Business Review), 5(2), 202–223. https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.5927

Khoiruddin, M. (2017). Upaya meminimumkan agency problem dengan menggunakan konsep Islam tentang perusahaan. Journal Competency of Business, 1(2), 73–98. https://doi.org/10.47200/jcob.v1i2.646

Khoiruddin, M., & Noekent, V. (2017). Meminimumkan agency problem dan agency cost dengan menggunakan konsep Islam tentang perusahaan: Antara teori dan praktik. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 149–167. https://doi.org/10.20885/jeki.vol1.iss2.art3

Larasati, P. P., Fitriyah, S., Widiastuti, T., & Berkah, D. (2018). Pembiayaan syariah di sektor pertanian: Solusi permasalahan riba dalam perspektif sosial dan ekonomi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 3(2), 139. https://doi.org/10.20473/jebis.v3i2.6756

Lestari, D. (2017). Profitability, growth opportunities, leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 2, 227–240. https://doi.org/10.36226/jrmb.v2is1.56

Maulana, I., & Marasabessy, R. H. (2018). Kebijakan moneter tanpa bunga. Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(1), 95–109. https://doi.org/10.36769/asy.v19i1.26

Muhamad, M. (2010). Minimalisasi masalah agency melalui screening adverse selection dalam pembiayaan mudarabah di bank syari'ah. Tsaqafah, 6(1), 43. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i1.138

Muḥammad, M. (2008). Penyesuaian masalah agensi (agency problem) dalam kontrak pembiayaan mudharabah. Unisia, 31(68), 1–19. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art1

Nikmah, F. M., & Rakhmawati, I. (2022). Analisis biaya volume dan laba dalam perencanaan laba jangka pendek. Journal of Islamic Accounting Competency, 2(2), 29–42. https://doi.org/10.30631/jisacc.v2i2.1087

Nurrachmi, I., & Setiawan, S. (2020). Analisis penerapan business model canvas pada koperasi syariah. Malia (Terakreditasi), 12(1), 67–78. https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1896

Pangemanan, M. G., & Valdez, M. A. (2022). Perencanaan rumah makan vegetarian ala Chinese food di Kota Bekasi, Jawa Barat. Journal of Research on Business and Tourism, 2(2), 134. https://doi.org/10.37535/104002220225

Purwantoro, P. (2019). Evaluasi pengembangan UMKM Kabupaten Rokan Hulu menggunakan business model canvas. Jurnal Daya Saing, 5(3), 244–252. https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i3.401

Rochison, M., Fitriyani, Y., Purwanto, P., Rifki, M., & Hidayat, Y. N. (2024). Analisis manajemen pembiayaan pada lembaga KSPPS BMT Ar-Rohmah Bandongan Magelang. Journal of Sharia Economics, 5(1), 87–99. https://doi.org/10.22373/jose.v5i1.4198

Rosida, R. (2019). Analisis break even point sebagai alat perencanaan laba pada perusahaan Browcyl Brownis Pisang Khas Makassar. Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 1(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.796

Syaputra, A. D. (2017). Hubungan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syari'ah dengan keinginan nasabah untuk berinvestasi di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 18(2), 21. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1919

Widodo, A., & Fahrizal, F. (2022). Implementasi etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi komunikasi. Mauizoh Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi, 7(2), 163–180. https://doi.org/10.30631/mauizoh.v7i2.66