00907 - Corporate Finance dalam Kerangka Ekonomi Islam: Fondasi Normatif, Ruang Lingkup Keputusan, dan Agenda Perbaikan

Abstract

This article examines the conceptual framework of corporate finance within the Islamic economic system, synthesizing normative foundations, decision-making scope, and reform agendas drawn from contemporary literature. Corporate finance in Islamic economics is defined as a field that studies and directs corporate financial decisions—including capital structure, asset-based investment, cash management, and social policy design—within Sharīʿah constraints (prohibition of ribā, gharar, maysir, and screening of prohibited activities) and within an ethical and welfare framework (maqāṣid al-sharīʿah) that emphasizes accountability and stakeholder orientation. The analysis reveals significant tensions between the normative aspiration of risk-sharing and the reality of practice, particularly the dominance of non-profit-and-loss sharing instruments such as murābaḥah, the peripheral nature of corporate social responsibility, and the slow adoption of equity-based financing. These findings reinforce the urgency of reforming governance, regulation, accounting, and social orientation so that Islamic corporate finance practice becomes more consistent with its normative claims.

Keywords: corporate finance, Islamic economics, Sharīʿah, maqāṣid al-sharīʿah, Islamic corporate governance, profit and loss sharing

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji kerangka konseptual corporate finance dalam sistem ekonomi Islam dengan mensintesiskan fondasi normatif, ruang lingkup pengambilan keputusan, dan agenda perbaikan yang bersumber dari literatur kontemporer. Corporate finance dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai bidang yang mempelajari dan mengarahkan keputusan keuangan perusahaan—mencakup struktur modal, investasi berbasis aset, manajemen kas, dan desain kebijakan sosial—dalam batasan Sharīʿah (larangan ribā, gharar, maysir, serta penyaringan aktivitas terlarang) dan dalam kerangka etika serta kesejahteraan (maqāṣid al-sharīʿah) yang menekankan akuntabilitas dan orientasi pemangku kepentingan. Analisis menunjukkan adanya ketegangan signifikan antara aspirasi normatif berbagi risiko dan realitas praktik, khususnya dominasi instrumen non-profit-and-loss sharing seperti murābaḥah, sifat periferal tanggung jawab sosial perusahaan, serta lambatnya adopsi pembiayaan berbasis ekuitas. Temuan-temuan ini memperkuat urgensi perbaikan tata kelola, regulasi, akuntansi, dan orientasi sosial agar praktik corporate finance Islam lebih konsisten dengan klaim normatifnya.

Kata Kunci: corporate finance, ekonomi Islam, Sharīʿah, maqāṣid al-sharīʿah, tata kelola perusahaan Islam, profit and loss sharing

________________________________________

1. Pendahuluan

Corporate finance merupakan bidang yang mempelajari pengambilan keputusan keuangan dalam perusahaan. Dalam konteks perkembangan keuangan global, kajian corporate finance tidak lagi terbatas pada paradigma konvensional yang berorientasi memaksimalkan nilai pemegang saham semata. Ekonomi Islam menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan keputusan-keputusan keuangan perusahaan dalam bingkai yang lebih luas, yakni bingkai moral-legal yang bersumber dari Sharīʿah.

Urgensi kajian ini semakin relevan mengingat pesatnya pertumbuhan industri keuangan Islam global, sekaligus munculnya berbagai kritik terhadap kesenjangan antara aspirasi normatif dan capaian praktik di lapangan. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip keuangan Islam telah dirumuskan dengan relatif mapan, implementasinya dalam keputusan keuangan korporat masih menghadapi berbagai tantangan struktural, institusional, dan tata kelola.

Artikel ini bertujuan untuk mensintesiskan pemahaman tentang corporate finance dalam kerangka ekonomi Islam dengan menelaah: (1) fondasi normatif yang membentuk keputusan keuangan korporat Islam; (2) prinsip-prinsip keuangan Islam yang relevan; (3) ruang lingkup keputusan corporate finance dalam perspektif Islam; (4) peran tata kelola sebagai infrastruktur pengambilan keputusan; (5) dimensi sosial dalam keputusan keuangan; serta (6) ketegangan, kritik, dan agenda perbaikan yang diperlukan.

________________________________________

2. Pengertian Corporate Finance dalam Kerangka Ekonomi Islam

Dalam literatur keuangan, corporate finance dipahami sebagai bagian dari studi/praktik keuangan yang terkait dengan keputusan manajemen keuangan perusahaan, termasuk pilihan pembiayaan (misalnya utang vs. ekuitas), pengelolaan arus kas/imbal hasil, serta keputusan keuangan yang terkait aktivitas investasi dan intermediasi perusahaan dalam perekonomian (Nawaz et al., 2023; Research in Corporate and Sharīʿah Governance in the Muslim World: Theory and Practice, 2019).

Kerangka ekonomi Islam menempatkan keputusan-keputusan ini bukan semata sebagai persoalan teknis memaksimalkan keuntungan finansial, melainkan sebagai bagian dari sistem hidup (way of life) yang menuntut keterpaduan antara aktivitas ekonomi dan landasan moral-legal (Sharīʿah), sehingga aktivitas bisnis/keuangan tidak dipisahkan dari kewajiban akuntabilitas kepada Tuhan dan masyarakat (Abdullah & Asutay, 2021; Rafique & Khan, 2021).

Dengan demikian, corporate finance menurut ekonomi Islam dapat disintesiskan sebagai bidang yang mempelajari dan merancang keputusan keuangan perusahaan agar selaras dengan prinsip Sharīʿah (larangan dan kewajiban kontraktual), tujuan-tujuan normatif Islam (misalnya kesejahteraan dan keadilan), serta tata kelola (governance) yang menjamin kepatuhan dan akuntabilitas (Khan, 2021; Rafique & Khan, 2021).

________________________________________

3. Fondasi Normatif: Sharīʿah, Maqāṣid, dan Orientasi Pemangku Kepentingan

Ekonomi Islam dipaparkan sebagai sistem yang berlandaskan Sharīʿah, yang mengatur dimensi kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi, sehingga praktik ekonomi semestinya berbasis fondasi moral dan legitimasi religius (Abdullah & Asutay, 2021; Rafique & Khan, 2021). Dalam konteks tata kelola, literatur menekankan perbedaan orientasi: model corporate governance Barat sering dipahami berporos pemegang saham, sedangkan prinsip-prinsip Islamic corporate governance mengarah pada model berbasis pemangku kepentingan yang mempertimbangkan kepentingan para pihak terkait secara lebih luas (Rafique & Khan, 2021).

Sakti et al. juga menekankan kekhasan Islamic corporate governance karena didorong hukum Sharīʿah dan—berbeda dari kerangka konvensional—memiliki tujuan akhir merealisasikan maqāṣid al-sharīʿah (Khan, 2021). Oleh karena itu, keputusan corporate finance dalam ekonomi Islam idealnya dibaca sebagai keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara Sharīʿah dan sosial, sejalan dengan orientasi kesejahteraan dan keadilan yang menjadi aspirasi dalam diskursus ekonomi/keuangan Islam (Franzoni & Allali, 2023; Khan, 2021; Rafique & Khan, 2021).

________________________________________

4. Prinsip Keuangan Islam yang Membentuk Keputusan Corporate Finance

4.1 Larangan dan Pembatasan Inti: Ribā, Gharar, Maysir, dan Aktivitas yang Merusak

Sumber yang disediakan menegaskan bahwa keuangan Islam berbasis Sharīʿah dan melarang penerimaan serta pembayaran ribā (sering diterjemahkan sebagai bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (judi), termasuk pembatasan atas praktik tertentu seperti short sales (Anwar, 2024). Perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan Islam juga dirumuskan pada perlakuan terhadap bunga/utang: keuangan Islam melarang bunga pada pinjaman personal maupun bisnis, dan menekankan bahwa transaksi harus berbasis aset riil serta terkait perekonomian nyata (Sakti et al., 2021).

Dalam wacana ESG dan investasi, literatur yang tersedia juga menggarisbawahi praktik negative screening pada aktivitas yang dilarang (haram) sebagai strategi yang umum digunakan untuk memastikan kepatuhan Sharīʿah (Suhaimi & Ong, 2022), serta penegasan bahwa keuangan Islam tidak berinvestasi pada aktivitas yang dilarang/merusak (Sadek et al., 2023; Santosa et al., 2020). Implikasi bagi corporate finance adalah bahwa project selection, kebijakan investasi, dan sumber pendanaan harus didesain agar tidak bergantung pada mekanisme ribā dan tidak terkait transaksi yang mengandung gharar/maysir atau sektor yang dilarang (Anwar, 2024; Sakti et al., 2021; Suhaimi & Ong, 2022).

4.2 Prinsip Keterkaitan dengan Ekonomi Riil dan Disiplin terhadap Leverage/Spekulasi

Sejumlah referensi menegaskan karakter struktural keuangan Islam: transaksi berorientasi tujuan ekonomi riil, berbasis aset, serta melibatkan mekanisme risk sharing (berbagi risiko dan imbal hasil) (Anwar, 2024; Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview, 2021). Ahmed menautkan model keuangan Islam dengan upaya mereduksi krisis melalui sistem berbagi risiko (profit and loss sharing) dan pengaitan ekspansi kredit pada pertumbuhan ekonomi riil, termasuk penekanan bahwa pembiayaan semestinya terkait pembelian barang/jasa riil yang dimiliki dan diserahkan (delivery) (Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview, 2021).

Iskandar et al. juga merumuskan proposisi dasar: return atas modal ditentukan ex post (bukan ditetapkan ex ante) dan besarnya merupakan fungsi aktivitas ekonomi yang dibiayai; serta mendorong struktur pembiayaan yang lebih berbasis ekuitas daripada utang untuk menghindari gelembung utang (Research in Corporate and Sharīʿah Governance in the Muslim World: Theory and Practice, 2019). Konsekuensinya, corporate finance dalam ekonomi Islam menuntut perancangan struktur pembiayaan dan kebijakan investasi yang menahan dorongan leverage spekulatif dan lebih konsisten dengan pembiayaan produktif berbasis aset/aktivitas riil (Anwar, 2024; Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview, 2021; Research in Corporate and Sharīʿah Governance in the Muslim World: Theory and Practice, 2019).

4.3 Arsitektur Kontrak: Kemitraan, Jual-Beli, dan Usufruct

Ismail dan Tohirin menjelaskan bahwa fondasi produk/keputusan keuangan Islam bertumpu pada ragam akad, dari kontrak kemitraan hingga kontrak jual-beli dan kontrak usufruct; serta menekankan spirit profit and loss sharing (misalnya muḍārabah dan mushārakah) sebagai mekanisme kooperatif (Sairally, 2013). Sim juga menegaskan bahwa pengaturan inovatif seperti skema profit-and-loss sharing dan sewa (leasing) adalah umum dalam praktik keuangan Islam (Anwar, 2024). Pada tingkat perusahaan, artinya pilihan instrumen pendanaan dan struktur transaksi korporat semestinya "diterjemahkan" melalui akad-akad tersebut agar tetap memenuhi kepatuhan Sharīʿah (Anwar, 2024; Sairally, 2013).

________________________________________

5. Ruang Lingkup Keputusan Corporate Finance dalam Ekonomi Islam

5.1 Keputusan Pendanaan dan Struktur Modal: Ekuitas, PLS, dan Ketegangan Praktik

Beberapa rujukan menggarisbawahi bahwa penekanan keuangan Islam pada pembiayaan ekuitas menuntut tata kelola perusahaan yang efektif karena risiko dan hasil lebih banyak dibagi, sehingga perlindungan investor dan mekanisme governance menjadi krusial (Sakti et al., 2021). Bahkan dalam diskursus Pakistan, transisi menuju keuangan Islam dipandang memerlukan corporate governance yang kuat karena penekanan pada pembiayaan berbasis ekuitas, sementara hak dan perlindungan investor dalam praktik keuangan Islam dinilai belum mapan dibanding sistem Barat (Sakti et al., 2021). Iskandar et al. juga menekankan dorongan agar struktur modal lebih berbasis ekuitas daripada utang, sebagai bagian dari logika menghindari "gelembung utang" (Research in Corporate and Sharīʿah Governance in the Muslim World: Theory and Practice, 2019).

Namun, literatur yang tersedia juga menunjukkan ketegangan "ideal vs. realisasi": Minhat dan Dzolkarnaini menemukan bahwa instrumen profit-and-loss sharing "hampir tidak digunakan" dan murābaḥah justru dominan, serta mengangkat diskursus kritis tentang sifat kontestatif dan problem etis murābaḥah sebagaimana dipraktikkan (Pebruary & Hani'ah, 2024). Secara empiris lintas negara, Saleem et al. juga melaporkan bahwa pembiayaan PLS merupakan penggerak yang lebih lemah untuk menyalurkan dana dan output produksi industri lebih dipengaruhi pembiayaan non-PLS; mereka mengaitkan preferensi perusahaan pada non-PLS dengan isu asimetri informasi dan transparansi (Beddu et al., 2023).

Apaydın—dalam konteks Malaysia—juga menggarisbawahi kritik bahwa janji mengganti dominasi utang dengan model berbasis ekuitas berjalan lambat, sementara praktik pembiayaan cenderung terarah pada pembelian real estate dan barang konsumsi tahan lama serta lebih enggan membiayai UKM karena persepsi risiko (Darmawan & Herianingrum, 2020). Sintesisnya: corporate finance Islam secara normatif menekankan risk sharing dan ekuitas, tetapi literatur menunjukkan praktik yang sering bergeser menuju instrumen yang lebih "mirip utang" (sale-based/non-PLS)—yang memunculkan agenda reform governance, desain kontrak, dan infrastruktur pasar agar mendekati aspirasi maqāṣid (Darmawan & Herianingrum, 2020; Pebruary & Hani'ah, 2024).

5.2 Keputusan Investasi dan Pemilihan Proyek: Halal, Berbasis Aset, dan Tujuan Ekonomi Riil

Keuangan Islam mensyaratkan transaksi dengan tujuan ekonomi riil, berbasis aset, serta perilaku yang adil dari para pihak (Anwar, 2024). Ahmed juga menekankan bahwa pembiayaan/kredit semestinya diberikan terutama untuk pembelian barang/jasa riil yang dimiliki penjual dan akan diserahkan kepada pembeli, sehingga aliran keuangan terkait produktivitas dan ekonomi riil (Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview, 2021).

Dalam perspektif ESG dan kepatuhan, praktik negative screening terhadap bisnis klien menjadi mekanisme umum agar institusi/aktivitas tetap sesuai pembatasan Sharīʿah (Suhaimi & Ong, 2022), sementara literatur ESG–keuangan Islam menegaskan larangan investasi pada aktivitas yang dilarang (Sadek et al., 2023; Santosa et al., 2020). Dengan demikian, keputusan investasi korporat—baik capex maupun investasi portofolio perusahaan—secara konseptual harus melewati saringan kepatuhan Sharīʿah dan memastikan keterkaitan dengan aktivitas produktif (bukan spekulatif) (Anwar, 2024; Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview, 2021; Suhaimi & Ong, 2022).

5.3 Keputusan Manajemen Kas dan Pembiayaan Eksternal: Kendala Kepatuhan dan Desain Kebijakan Likuiditas

Guizani dan Abdalkrim secara spesifik meneliti keputusan kepemilikan kas perusahaan dan menemukan bahwa status kepatuhan Sharīʿah berdampak positif pada tingkat cadangan kas serta bahwa perusahaan patuh Sharīʿah menyesuaikan kepemilikan kasnya lebih cepat menuju tingkat target dibanding perusahaan non-patuh; mereka mengaitkan hal ini dengan restriksi Sharīʿah dan kendala pembiayaan eksternal yang lebih ketat (N. A. I. N. Abdullah & Haron, 2022). Implikasi corporate finance Islam di sini adalah: kebijakan kas dan likuiditas perlu memperhitungkan keterbatasan akses pembiayaan eksternal dan kebutuhan menjaga kepatuhan, termasuk pada periode credit crunch sebagaimana disorot sebagai perhatian kebijakan (N. A. I. N. Abdullah & Haron, 2022).

________________________________________

6. Tata Kelola sebagai Infrastruktur Pengambilan Keputusan Keuangan Islam

6.1 Islamic Corporate Governance dan Peran Pengawasan Sharīʿah

Sakti et al. menekankan bahwa kekhasan Islamic corporate governance terletak pada dorongan hukum Sharīʿah dan tujuan akhirnya yang diarahkan pada realisasi maqāṣid al-sharīʿah (Khan, 2021). Hassan dan Lewis menambahkan bahwa prinsip-prinsip Islamic corporate governance mengarah pada model pemangku kepentingan, menekankan proses konsultatif, dan menempatkan Shariah governance sebagai peran utama dalam korporasi (Rafique & Khan, 2021).

Dalam kajian tata kelola lembaga keuangan Islam, Taskinsoy mengidentifikasi tiga aspek penting tata kelola IBIs: standar AAOIFI untuk akuntansi/audit dan isu tata kelola, peran IFSB dalam supervisi/regulasi, serta Shariah board yang memantau kepatuhan setiap transaksi pada hukum Islam (Nawaz et al., 2023). Bouheni dan Ammi juga menegaskan bahwa bank Islam dapat menggunakan mekanisme governance yang sama seperti bank konvensional "ditambah" perangkat seperti Shariah boards, unit Shariah review, serta badan pemantauan/standar seperti IFSB; dan menegaskan larangan ribā dan investasi pada bisnis yang tidak lawful (Hussain & Shah, 2014).

Secara konseptual, infrastruktur pengawasan ini menjadi prasyarat agar keputusan pendanaan, investasi, dan manajemen risiko korporasi dapat dinilai kepatuhannya sekaligus mengurangi masalah keagenan dan konflik kepentingan (Hussain & Shah, 2014; Nawaz et al., 2023).

6.2 Kebutuhan Kerangka Regulasi dan Akuntansi yang Memadai

Ismail dan Tohirin berargumen bahwa pengembangan instrumen kemitraan ekuitas dalam sistem keuangan memerlukan seperangkat regulasi dan institusi yang berbeda agar tujuan Islam dapat dicapai melalui aktivitas ekonomi/keuangan, sekaligus menilai kerangka institusi kontemporer dapat tidak kompatibel dengan sifat kontrak-kontrak Islam (Sairally, 2013). Alexakis dan Tsikouras menekankan bahwa pertumbuhan sektor keuangan Islam dapat dipengaruhi oleh keberadaan prosedur akuntansi yang sound dan peningkatan perlindungan pemangku kepentingan lembaga keuangan Islam, sehingga area regulasi memerlukan perhatian (Rochayatun & Sayugo, 2021).

Sim, dari sudut statistik makro, juga menekankan kekhasan perlakuan aset non-keuangan dalam pembiayaan Islam (misalnya murābaḥah, ijārah, muḍārabah) yang sering menghasilkan pendapatan melalui penjualan/penyewaan aset dasar, sehingga isu klasifikasi instrumen dan kepemilikan ekonomi menjadi penting untuk koherensi dan komparabilitas (Anwar, 2024). Meski fokus Sim adalah statistik makro, implikasinya tetap relevan secara konseptual: keputusan corporate finance Islam membutuhkan pelaporan dan klasifikasi yang memadai agar transparansi dan akuntabilitas transaksi berbasis aset dapat ditegakkan (Anwar, 2024; Rochayatun & Sayugo, 2021).

________________________________________

7. Dimensi Sosial (CSR/ESG), Redistribusi, dan Maqāṣid dalam Keputusan Keuangan Perusahaan

7.1 CSR/ESG sebagai Konsekuensi Etika dan Orientasi Pemangku Kepentingan

Sairally menunjukkan bahwa—meskipun mayoritas praktisi lembaga keuangan Islam percaya pada peran sosial yang terintegrasi—praktik yang teramati cenderung lebih terbatas: fokus pada tanggung jawab legal, ekonomi, dan kepatuhan Sharīʿah, dengan CSR lebih sebagai aktivitas periferal ketimbang kebijakan inti (Mary et al., 2019). Migdad juga menemukan bahwa CSR sangat dihargai oleh bank Islam Palestina, namun praktiknya kecil dan berefek marginal terhadap pembangunan sosio-ekonomi; dan ia menempatkan temuan ini dalam perdebatan motif laba vs. tujuan kesejahteraan manusia pada lembaga keuangan Islam (Franzoni & Allali, 2023).

Di sisi lain, Zafar dan Sulaiman menekankan bahwa agama menambah dimensi etika dan memperluas cakupan moralitas bisnis; mereka menekankan bahwa perbankan Islam memuat legitimasi yang berakar pada kepatuhan etis dan kepentingan pemangku kepentingan, serta menautkan praktik pembiayaan Islam dengan aktivitas ekonomi riil dan pembangunan sosial jangka panjang (Wani, 2022). Abdullah dan Haron menekankan kedekatan prinsip ESG dan keuangan Islam (pencegahan mudarat dan perolehan manfaat), menyoroti negative screening sebagai strategi ESG yang paling umum dalam praktik keuangan Islam, serta merujuk adanya pedoman CSR AAOIFI; namun mereka juga berargumen bahwa bank Islam masih kekurangan investasi memadai pada inisiatif ramah-ESG (Suhaimi & Ong, 2022). Nasution et al. juga menekankan keterkaitan ESG dan keuangan Islam melalui prinsip etika/moral, termasuk penghindaran ribā dan promosi keadilan sosial-ekonomi (Sadek et al., 2023).

Sintesis untuk corporate finance: keputusan pendanaan dan investasi perusahaan dalam kerangka Islam tidak berhenti pada "patuh kontrak", melainkan perlu memasukkan dimensi dampak sosial-lingkungan dan akuntabilitas pemangku kepentingan sebagai konsekuensi logis orientasi etika dan maqāṣid (Khan, 2021; Rafique & Khan, 2021; Sadek et al., 2023; Wani, 2022).

7.2 Instrumen Sosial dan Social Finance sebagai Bagian dari Ekosistem Keputusan Korporat

Khoutem menegaskan bahwa inklusivitas keuangan Islam mencakup dua komponen: risk sharing berbasis pasar dan komponen amal/redistributif; ia juga menyoroti integrasi zakat dan wakaf dalam pembiayaan pertumbuhan sebagai penguat dampak sosial (Nasution et al., 2023). Pada level praktik kelembagaan, Rochayatun dan Sayugo menunjukkan qardhul hasan di lembaga keuangan mikro syariah diposisikan sebagai program CSR berbasis tolong-menolong melalui pinjaman tanpa bunga untuk membantu kaum miskin, serta dijalankan bukan dalam konteks mencari laba melainkan sebagai program CSR (Santosa et al., 2020).

Sintesisnya, dalam corporate finance Islam, desain kebijakan pengeluaran sosial (CSR) dan penggunaan instrumen sosial dapat dipahami sebagai bagian dari strategi realisasi kesejahteraan (maqāṣid) yang melengkapi keputusan pembiayaan komersial (Franzoni & Allali, 2023; Nasution et al., 2023; Santosa et al., 2020).

________________________________________

8. Ketegangan, Kritik, dan Agenda Perbaikan dalam Praktik Corporate Finance Islam

Literatur yang tersedia menegaskan adanya kesenjangan antara aspirasi normatif dan capaian praktik. Hanif dan Ayub, berdasarkan evaluasi lintas negara atas industri jasa keuangan Islam, menyimpulkan bahwa tujuan-tujuan industri tercapai "sampai batas tertentu", tetapi kontribusi yang tampak terhadap keadilan sosio-ekonomi "belum muncul"; mereka juga mengaitkan hal itu dengan divergensi (dalam spirit) akibat integrasi dengan sistem konvensional (Cholisoh & Hadziq, 2021). Sairally menunjukkan pola serupa pada CSR: keyakinan normatif tentang peran sosial tidak sepenuhnya tercermin dalam kebijakan CSR yang terintegrasi (Mary et al., 2019). Apaydin menambahkan kritik bahwa pembiayaan sering mengarah ke real estate/konsumsi dan kurang ke UKM, serta bahwa adopsi instrumen berbasis ekuitas berjalan lambat (Darmawan & Herianingrum, 2020). Minhat dan Dzolkarnaini menguatkan kritik pada level instrumen korporat: dominasi murābaḥah dan minimnya PLS memunculkan diskursus etika dan risiko eksploitasi pada perusahaan yang lemah secara finansial (Pebruary & Hani'ah, 2024).

Selain itu, Farooq memperingatkan bahwa fokus diskursus yang terlalu sempit pada persamaan ribā = bunga dapat membuat ketidakadilan (ẓulm) lain terabaikan; ia menegaskan rent-seeking dapat terjadi bahkan ketika larangan ribā/gharar/maysir dipatuhi, sehingga industri keuangan Islam tetap rentan memfasilitasi rent-seeking (LAMBADA et al., 2022). Farooq et al. juga menghubungkan mandat Islam untuk mencegah konsentrasi kekayaan dengan pertanyaan apakah struktur kepemilikan bank Islam mendukung sirkulasi kekayaan yang luas; studi mereka pada Bahrain menunjukkan pola kepemilikan yang memberi kredibilitas pada konsentrasi kekayaan (Hashim, 2017).

Sintesisnya: agenda corporate finance Islam tidak hanya reform instrumen dan kontrak, tetapi juga reform tata kelola, transparansi, dan insentif agar keputusan keuangan korporat tidak melahirkan rent extraction dan konsentrasi kekayaan yang bertentangan dengan aspirasi keadilan (Hashim, 2017; LAMBADA et al., 2022).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang telah diuraikan, corporate finance menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai bidang yang mempelajari dan mengarahkan keputusan keuangan perusahaan—pendanaan/struktur modal, investasi berbasis aset dan ekonomi riil, manajemen kas, serta desain kebijakan sosial—dalam batasan Sharīʿah (larangan ribā, gharar, maysir, dan penyaringan aktivitas terlarang) serta dalam kerangka tujuan etika dan kesejahteraan (maqāṣid) yang menekankan akuntabilitas dan orientasi pemangku kepentingan (Anwar, 2024; Khan, 2021; Rafique & Khan, 2021; Sadek et al., 2023; Sakti et al., 2021; Wani, 2022).

Literatur yang sama juga menunjukkan ketegangan signifikan antara aspirasi risk sharing dan realisasi praktik (dominasi non-PLS/murābaḥah, CSR yang periferal), sehingga memperkuat urgensi perbaikan tata kelola, regulasi, akuntansi, dan orientasi sosial agar praktik corporate finance lebih konsisten dengan klaim normatif ekonomi Islam (Beddu et al., 2023; Cholisoh & Hadziq, 2021; Mary et al., 2019; Pebruary & Hani'ah, 2024).

Ke depan, pengembangan corporate finance Islam membutuhkan pendekatan yang komprehensif: tidak hanya pembenahan pada tataran instrumen dan kontrak, tetapi juga penguatan infrastruktur tata kelola, kerangka regulasi dan akuntansi yang kompatibel dengan karakteristik khas transaksi Islam, serta komitmen yang lebih serius terhadap dimensi sosial dan redistribusi sebagai bagian integral dari keputusan keuangan korporat.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, H., & Asutay, M. (2021). Constituting Islamic Corporate Governance Theory through Islamic Moral Economy. 13–35. https://doi.org/10.1108/978-1-80043-786-920211002

Abdullah, N. A. I. N., & Haron, R. (2022). ESG reporting practices among Islamic banks: A global perspective. Iium Law Journal, 30(S2), 01–36. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30is2.755

Anwar, M. (2024). The impact of Islamic financial deepening on economic growth in Indonesia. Airlangga Journal of Innovation Management, 5(1), 78–90. https://doi.org/10.20473/ajim.v5i1.51402

Beddu, M. J., Eravia, D., Nulatifah, N., Aslina, N., Ruhmah, A. A., Addiningrum, F. M., & Azhari, M. I. (2023). Mudharabah: Sustainable Sharia investment model. Al-Muqayyad, 6(2), 126–139. https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1289

Cholisoh, L., & Hadziq, M. F. (2021). Implementation of GCG (Good Corporate Governance) on the prevention of fraud financing in Islamic banks. El-Qish Journal of Islamic Economics, 1(2), 98–108. https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1569.2021

Darmawan, Z. C., & Herianingrum, S. (2020). Good Corporate Governance model in Indonesian Islamic banking. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 5(02), 94. https://doi.org/10.47312/aifer.v5i02.373

Franzoni, S., & Allali, A. A. (2023). Corporate governance of Islamic banks: A sustainable model to protect the participatory depositor? Journal of Banking Regulation, 25(1), 42–48. https://doi.org/10.1057/s41261-022-00214-3

Hashim, A. Md. (2017). Editorial. Isra International Journal of Islamic Finance, 9(2), 114–116. https://doi.org/10.1108/ijif-10-2017-0035

Hussain, S., & Shah, I. (2014). Islamic banking and finance in the corporate sectors of India and Sri Lanka: An empirical estimation. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 10(3), 151–170. https://doi.org/10.12816/0025958

Khan, I. A. (2021). The role of Islamic law in convergence to Western corporate governance features in Pakistan. Journal of Law & Social Studies, 3(2), 93–103. https://doi.org/10.52279/jlss.03.02.93103

LAMBADA, O. M. C., Lindrianasari, L., Widiyanti, A., & Andi, K. (2022). The effect of bank soundness ratio on profitability with Islamic Social Responsibility (ISR) disclosure as moderating variable. International Journal of Business and Economic Studies, 4(2), 86–101. https://doi.org/10.54821/uiecd.1124164

Mary, M., Mediawati, E., & Adirestuty, F. (2019). The analysis of third-party funds, state sukuk, and corporate sukuk towards financial deepening in Indonesia. Review of Islamic Economics and Finance, 2(2), 53–66. https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.22158

Monetary Policy, Islamic Finance, and Islamic Corporate Governance: An International Overview. (2021). https://doi.org/10.1108/9781800437869

Nasution, A. A., Harahap, D., & Uula, M. M. (2023). Environmental, Social, Governance (ESG) and Islamic Finance: A review. Management and Sustainability, 1(1). https://doi.org/10.58968/ms.v1i1.285

Nawaz, T., Virk, N., & Butt, H. A. (2023). Guest editorial: Shariah governance in Islamic banks: Challenges and opportunities. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(6), 841–848. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2023-390

Pebruary, S., & Hani'ah, I. (2024). Examining the impact of zakah and Islamic finance on national economic growth. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 115–130. https://doi.org/10.20885/jeki.vol10.iss1.art9

Rafique, W., & Khan, M. J. (2021). A comparison between the Islamic and Western corporate governance model with special emphasis on Pakistan. Current Trends in Law and Society, 1(1), 18–27. https://doi.org/10.52131/clts.2021.0101.0003

Research in Corporate and Sharīʿah Governance in the Muslim World: Theory and Practice. (2019). https://doi.org/10.1108/9781789730074

Rochayatun, S., & Sayugo, M. Z. (2021). Interpreting Qardhul Hasan between business and Islamic Corporate Social Responsibility. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210416.008

Sadek, D. M., Bakar, S. A., Taher, M. S. I. M., & Daud, M. B. H. (2023). Uncovering trends and research gaps in corporate governance and Islamic finance. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(SI14), 149–155. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8isi14.5068

Sairally, B. S. (2013). Evaluating the corporate social performance of Islamic financial institutions: An empirical study. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(3), 238–260. https://doi.org/10.1108/imefm-02-2013-0026

Sakti, M. R. P., Tareq, M. A., & Kamiyama, H. (2021). Corporate governance from an Islamic moral economy perspective: The dimensions and analysis. Signifikan Jurnal Ilmu Ekonomi, 10(2), 359–378. https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.21511

Santosa, P. W., Setianingrum, A., & Huda, N. (2020). The relationship of macro-risk indicators, internal factors, and risk profile of Islamic banking in Indonesia. Etikonomi, 19(2), 221–236. https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15528

Suhaimi, A. S. A., & Ong, H. (2022). Revisit bonds market and aggregate output nexus: The Malaysian case. International Journal of Management Finance and Accounting, 3(2), 20–30. https://doi.org/10.33093/ijomfa.2022.3.2.2

Wani, A. S. (2022). The genesis of Islamic finance system: Exploring the mainsprings and emerging markets. International Journal of Financial Accounting and Management, 4(1), 31–47. https://doi.org/10.35912/ijfam.v4i1.850