00891 - Benchmarking Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerangka Konseptual dan Implementatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep benchmarking ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif melalui sintesis literatur yang ada. Benchmarking dalam ekonomi Islam tidak cukup dipahami sebatas perbandingan rasio keuangan konvensional, melainkan harus mencakup empat dimensi utama: (1) efisiensi dan produktivitas, (2) kesehatan keuangan, risiko, dan stabilitas, (3) kepatuhan syariah dan pencapaian maqāṣid al-sharī'ah, serta (4) tata kelola, transparansi, dan pelaporan sosial-etik. Artikel ini juga mengidentifikasi berbagai metode operasional yang lazim digunakan, antara lain Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist Productivity Index, RGEC, CAMELS, Sharia Maqashid Index (SMI), Maqāṣid-based Performance Evaluation Model (MPEM), dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP). Temuan sintesis menunjukkan bahwa tantangan utama benchmarking ekonomi Islam meliputi keterbatasan benchmark konvensional dalam menangkap tujuan syariah serta persistensi penggunaan suku bunga sebagai acuan penetapan harga. Pengembangan benchmark yang konsisten dengan maqāṣid al-sharī'ah, maslahah, dan akuntabilitas multidimensi menjadi agenda prioritas dalam penguatan benchmarking ekonomi Islam.

Kata Kunci: Benchmarking Ekonomi, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah, Kinerja Syariah, Data Envelopment Analysis

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of economic benchmarking from an Islamic economics perspective through a literature synthesis. Benchmarking in Islamic economics cannot be limited merely to conventional financial ratio comparisons; rather, it must encompass four principal dimensions: (1) efficiency and productivity, (2) financial health, risk, and stability, (3) sharia compliance and maqāṣid al-sharī'ah achievement, and (4) governance, transparency, and socio-ethical reporting. The article also identifies various operational methods commonly employed, including Data Envelopment Analysis (DEA), the Malmquist Productivity Index, RGEC, CAMELS, the Sharia Maqashid Index (SMI), the Maqāṣid-based Performance Evaluation Model (MPEM), and Sharia Conformity and Profitability (SCnP). Synthesis findings indicate that the primary challenges of Islamic economic benchmarking include the limitations of conventional benchmarks in capturing sharia objectives and the persistent use of interest rates as pricing references. Developing benchmarks consistent with maqāṣid al-sharī'ah, maslahah, and multidimensional accountability remains a priority agenda in strengthening Islamic economic benchmarking.

Keywords: Economic Benchmarking, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Sharia Performance, Data Envelopment Analysis

________________________________________

1. Pendahuluan

Benchmarking merupakan instrumen evaluasi kinerja yang telah lama dikenal dalam manajemen dan ekonomi konvensional. Secara umum, benchmarking ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses membandingkan kinerja ekonomi suatu entitas dengan standar atau entitas terbaik guna mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan menyusun tindakan korektif yang tepat. Dalam konteks ekonomi Islam, relevansi benchmarking semakin mengemuka seiring dengan pertumbuhan pesat industri keuangan syariah, baik pada sektor perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan non-bank syariah.

Persoalan mendasar yang muncul adalah apakah pendekatan benchmarking konvensional—yang bertumpu pada rasio keuangan semata—memadai untuk mengevaluasi kinerja institusi yang berbasis syariah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa instrumen evaluasi konvensional dipandang kurang sesuai dengan fitur dan tujuan institusi syariah yang lebih komprehensif (Lauda et al., 2021; Rizal, 2023). Lebih jauh, penggunaan benchmark konvensional, termasuk suku bunga sebagai acuan harga, dapat mengaburkan karakteristik dan tujuan khas ekonomi Islam (Ramdhoni & Fauzi, 2020; Sukardi et al., 2019).

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif mengenai konsep, landasan normatif, dimensi, metode, dan proses benchmarking ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui sintesis literatur yang tersedia, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan sistem evaluasi kinerja yang lebih sesuai dengan tujuan syariah.

________________________________________

2. Definisi dan Posisi Benchmarking dalam Ekonomi Islam

Dalam literatur kelembagaan dan keuangan syariah, benchmarking dapat dipahami sebagai proses evaluasi kinerja dengan membandingkan capaian aktual terhadap standar atau benchmark yang ditetapkan untuk menilai kesenjangan kinerja dan menyusun tindakan korektif. Logika ini tampak eksplisit dalam praktik evaluasi kinerja KJKS BMT yang menegaskan bahwa tujuan evaluasi kinerja adalah membandingkan hasil aktual dengan benchmark yang ditetapkan dan kemudian melakukan perbaikan berkelanjutan (Hibatullah & Nurcahyani, 2022). Pada tataran teknis pengukuran, pendekatan seperti Data Envelopment Analysis (DEA) juga secara eksplisit digunakan untuk menemukan unit yang menjadi acuan (benchmark/frontier) dan membantu mengidentifikasi sumber inefisiensi serta target perbaikan (Aminy et al., 2021).

Dalam ekonomi Islam, benchmarking tidak cukup diposisikan sebagai "pembanding rasio keuangan" semata, karena studi kinerja perbankan syariah menegaskan bahwa instrumen evaluasi "ortodoks" yang hanya berbasis rasio keuangan dipandang kurang sesuai dengan fitur dan tujuan perbankan syariah yang lebih komprehensif (Lauda et al., 2021). Kritik lain menyatakan bahwa penggunaan benchmark konvensional untuk menilai institusi syariah dapat melahirkan stigma bahwa kinerja bank syariah inferior dibanding bank konvensional, sehingga memotivasi pengembangan ukuran berbasis maqāṣid al-sharī'ah (tujuan syariah) dan kepatuhan syariah (Rizal, 2023). Karena itu, benchmarking dalam ekonomi Islam perlu dipahami sebagai perbandingan kinerja terhadap "praktik terbaik" (best practice) yang sekaligus menilai: (i) kinerja ekonomi/finansial, (ii) kepatuhan syariah, dan (iii) kontribusi kemaslahatan (maslahah) sesuai kerangka maqāṣid (Lauda et al., 2021; Rizal, 2023).

________________________________________

3. Landasan Normatif: Maqāṣid, Maslahah, dan Prioritas Kebutuhan sebagai "Standar" Pembanding

Sejumlah rujukan menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai inti orientasi ekonomi Islam melalui konsep maslahah. Pembahasan pemikiran Asy-Syāṭibī menegaskan orientasi maqāṣid yang melahirkan maslahah dan pentingnya skala prioritas kebutuhan—dharūriyyah, hājiyyah, dan taḥsīniyyah—dalam analisis ekonomi (Ghozali et al., 2022). Perspektif maqāṣid juga ditunjukkan dalam kajian sukuk yang menegaskan bahwa maqāṣid diperlukan bukan hanya untuk merumuskan kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, public finance), tetapi juga untuk pengembangan produk dan regulasi perbankan serta keuangan syariah. Kajian tersebut juga mengklasifikasikan pemenuhan kebutuhan (dharūriyyah, hājiyyah, taḥsīniyyah) sebagai kerangka manfaat sukuk (Aziz & Salsabila, 2023). Dengan demikian, dalam benchmarking ekonomi Islam, "standar terbaik" tidak hanya berupa efisiensi atau profitabilitas, tetapi juga kesesuaian capaian terhadap tujuan maqāṣid dan kemaslahatan (Aziz & Salsabila, 2023; Ghozali et al., 2022).

Konsekuensi praktisnya, "standar benchmark" perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diobservasi. Literatur tata kelola menekankan dimensi akuntabilitas yang khas: Good Corporate Governance (GCG) pada lembaga keuangan syariah diarahkan untuk membangun sistem tata kelola yang efisien, manajemen efektif, keterbukaan pelaporan, dan pencatatan akuntansi yang adil serta transparan sehingga menciptakan akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam (Mahmudah et al., 2022). Karena ekonomi syariah di Indonesia juga memiliki basis legal formal yang mengatur operasional perbankan syariah—misalnya penguatan melalui UU Perbankan Syariah—maka benchmarking juga perlu mempertimbangkan dimensi kepatuhan terhadap regulasi syariah-positif selain maqāṣid (Mulatsih et al., 2024).

________________________________________

4. Problematika Benchmarking Konvensional dalam Ekonomi Islam

4.1 Keterbatasan Benchmark Berbasis Rasio Keuangan

Kajian evaluasi kinerja bank syariah menegaskan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih banyak mengadopsi instrumen ukur konvensional yang terbatas pada rasio keuangan, dan pendekatan tunggal semacam itu dinilai kurang cocok untuk tujuan perbankan syariah (Lauda et al., 2021). Argumen serupa muncul pada riset yang menegaskan bahwa membandingkan kinerja bank syariah hanya dengan benchmark konvensional berpotensi menciptakan persepsi negatif (stigma) dan mengaburkan karakteristik tujuan syariah (Rizal, 2023). Di sisi lain, kajian bibliometrik tentang tren riset ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan dominasi topik perbankan syariah dengan kata kunci seperti efisiensi, profitabilitas, likuiditas, dan NPF, serta merekomendasikan penelitian yang lebih mendalam pada implementasi nilai-nilai syariah sebagai pembeda utama bank syariah dari bank konvensional (Hakim et al., 2022). Kombinasi temuan-temuan ini memperkuat kebutuhan benchmarking yang multidimensi: finansial, kepatuhan syariah, dan tujuan maqāṣid (Hakim et al., 2022; Lauda et al., 2021; Rizal, 2023).

4.2 Isu Benchmark Berbasis Suku Bunga

Dalam praktik penetapan harga produk perbankan syariah, literatur review menyimpulkan masih terdapat pricing yang menjadikan suku bunga sebagai benchmark, padahal idealnya operasional—termasuk pricing—bebas dari elemen bunga. Kajian tersebut juga menawarkan gagasan alternatif "Islamic Pricing Benchmarking" (Ramdhoni & Fauzi, 2020). Studi tentang "rate of profit" juga menyoroti penggunaan benchmark seperti LIBOR/SBI dalam penentuan margin pada pembiayaan dan sukuk, dan mengusulkan penggunaan konsep rate of profit sebagai alternatif untuk mendukung stabilitas pasar keuangan Islam (Rahmati et al., 2018). Lebih jauh, kajian perbandingan ROMD (return mudharabah deposit) dan ROE menggarisbawahi bahwa bank syariah berada dalam tekanan kompetisi sehingga terdorong menggunakan suku bunga sebagai benchmark harga dana untuk menghindari penarikan deposan (Sukardi et al., 2019). Maka, dalam ekonomi Islam, benchmarking kinerja maupun pricing perlu diwaspadai agar tidak sekadar "meniru" benchmark suku bunga, melainkan mengarah pada ukuran yang konsisten dengan prinsip syariah dan struktur risiko-aset riil (Ramdhoni & Fauzi, 2020; Sukardi et al., 2019).

________________________________________

5. Dimensi Benchmarking Ekonomi menurut Ekonomi Islam: Kerangka Sintesis

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, benchmarking ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam paling operasional jika dibangun melalui empat dimensi besar berikut.

5.1 Dimensi (A): Efisiensi dan Produktivitas (Best Practice Frontier)

DEA Window Analysis (stabilitas efisiensi). Efisiensi dapat dinilai secara dinamis dengan DEA Window Analysis untuk mengamati kestabilan nilai efisiensi dan membandingkan DMU pada periode berbeda (Hosen et al., 2021).

Malmquist Productivity Index. Produktivitas bank syariah dapat diukur dengan metode non-parametrik Malmquist, yang kemudian diintegrasikan dengan indikator likuiditas dan profitabilitas untuk memperluas benchmarking kinerja (Amin & Jaya, 2024).

Pengaruh faktor makro terhadap efisiensi. Kajian efisiensi bank syariah dan konvensional dengan DEA juga mengaitkan inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan pertumbuhan PDB sebagai faktor yang memengaruhi efisiensi. Hasilnya menunjukkan bank konvensional lebih efisien daripada bank syariah pada periode yang dikaji, sehingga menegaskan benchmarking dapat memunculkan gap yang perlu dijelaskan secara struktural (Ahmad & Mustofa, 2022).

Implikasi konseptual: dalam ekonomi Islam, efisiensi penting sebagai amanah pengelolaan sumber daya, tetapi benchmark efisiensi harus dibaca bersama dimensi kepatuhan syariah dan maqāṣid agar "efisien secara finansial" tidak mengorbankan tujuan kemaslahatan (Lauda et al., 2021; Mahmudah et al., 2022; Rizal, 2023).

5.2 Dimensi (B): Kesehatan Keuangan, Risiko, Likuiditas, dan Stabilitas

Benchmarking kinerja bank syariah sering memakai kerangka kesehatan dan risiko—misalnya CAMELS/RGEC—serta indikator risiko pembiayaan.

CAMELS dan perluasan ke ukuran syariah. Kajian kinerja bank syariah menempatkan CAMELS sebagai salah satu pendekatan, namun menekankan perlunya melengkapi dengan instrumen yang menangkap tujuan syariah, seperti Sharia Maqashid Index dan SCnP (Lauda et al., 2021).

RGEC dan komparasi antarbank. Pendekatan RGEC (Risk Profile, GCG, Earnings, Capital) digunakan untuk menilai kesehatan bank; studi perbandingan kinerja bank berbasis RGEC menunjukkan pemetaan faktor Risk Profile, GCG, Earnings, dan Capital sebagai komponen penilaian (Syafrida et al., 2020). Studi lain yang mengombinasikan RGEC dan SCnP pada masa COVID-19 mengklasifikasi tingkat kesehatan bank syariah serta menilai keseimbangan antara profitabilitas dan kesesuaian syariah; temuan ini menegaskan benchmarking perlu membaca "trade-off" profit vs. kepatuhan (Rachmawaty et al., 2021).

Stabilitas (ROA dan Z-score). Stabilitas perbankan syariah juga dapat di-benchmark dengan ukuran ROA dan Z-score. Temuan empiris menunjukkan NPF dan BOPO berdampak negatif terhadap profitabilitas/stabilitas, sehingga benchmarking stabilitas menuntut pemilihan indikator dan interpretasi yang hati-hati (Chattha & Alhabshi, 2021).

Risiko benchmark rate (ROR) dan mismatch likuiditas. Kajian duration gap untuk bank syariah menautkan manajemen risiko ROR dengan standar BCBS/IFSB (Pillar 2) dan menekankan pentingnya sistem pengukuran risiko benchmark rate. Studi tersebut juga menunjukkan kecenderungan bank syariah memiliki duration gap lebih tinggi dibanding konvensional, yang mengindikasikan paparan mismatch likuiditas dan ROR risk (Muslimin et al., 2023).

Implikasi konseptual: benchmarking risiko dalam ekonomi Islam harus memadukan ukuran prudensial (NPF, likuiditas, CAR) dan prinsip tata kelola serta akuntabilitas syariah (GCG, transparansi, kepatuhan) (Mahmudah et al., 2022; Muslimin et al., 2023; Rachmawaty et al., 2021).

5.3 Dimensi (C): Kepatuhan Syariah dan Pencapaian Maqāṣid

Untuk menjadikan benchmarking "islami", literatur menyediakan beberapa instrumen eksplisit.

Sharia Maqashid Index (SMI/MSI). Kajian pengukuran kinerja bank syariah menggunakan Sharia Maqashid Index menegaskan adanya tiga variabel maqāṣid: educating people, establishing justice, dan achieving public interest (Lauda et al., 2021). Studi text-mining atas laporan resmi bank syariah juga menunjukkan MSI dapat dikuantifikasi dari laporan dan dilengkapi analisis kualitatif tentang bagaimana bank mempromosikan maqāṣid melalui teks laporan (Azwita & Wahyudi, 2023).

Maqāṣid-based Performance Evaluation Model (MPEM). MPEM digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah dari sudut maqāṣid dan kepatuhan syariah; studi MPEM menegaskan model ini tidak hanya menunjukkan kinerja keseluruhan, tetapi juga aspek penerapan kesyariahan (Mas'ud et al., 2022).

SCnP (Sharia Conformity and Profitability). SCnP dipakai untuk memetakan bank dalam kuadran keseimbangan profitabilitas dan kesesuaian syariah. Studi RGEC+SCnP saat pandemi menunjukkan adanya bank yang "condong" profit tinggi tetapi conformity rendah, dan sebaliknya, sehingga benchmarking harus menghindari reduksi menjadi profit semata (Rachmawaty et al., 2021). Studi lain juga memosisikan SCnP sebagai instrumen untuk mengevaluasi sharia compliance dan profitabilitas, serta mengkritik praktik penilaian yang masih bertumpu pada benchmark tradisional bank (Wahyudi & Susetyohadi, 2021).

Maqāṣid pada industri keuangan non-bank. Pengukuran kinerja berbasis maqāṣid juga diterapkan pada industri keuangan non-bank syariah—asuransi syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, dan pegadaian—menggunakan metode Simple Additive Weighting, yang menegaskan bahwa benchmarking maqāṣid tidak terbatas pada perbankan (Fauzi, 2020).

Implikasi konseptual: benchmarking dalam ekonomi Islam mengandaikan standar kinerja yang "lebih luas" dari laba, yaitu pencapaian pendidikan, keadilan, kemaslahatan, serta bukti kepatuhan syariah dalam operasi dan pelaporan (Azwita & Wahyudi, 2023; Fauzi, 2020; Lauda et al., 2021; Rachmawaty et al., 2021).

5.4 Dimensi (D): Tata Kelola, Transparansi, dan Pelaporan Sosial-Etik

GCG berperspektif religiusitas dan akuntabilitas. GCG dengan pendekatan Sharia Enterprise Theory/Hahslm Theory diposisikan untuk merefleksikan transparansi dan relasi harmonis kepentingan perusahaan, manusia, alam, dan Allah; pelaporan yang jujur meningkatkan transparansi sebagai nilai Islam (Mahmudah et al., 2022).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB) terhadap Islamic Social Reporting (ISR). Studi empiris pada bank syariah menunjukkan karakteristik DPS—seperti ukuran, jumlah rapat, dualitas posisi, dan profitabilitas—berpengaruh terhadap ISR, yang menyediakan dasar benchmarking tata kelola syariah melalui kualitas pengungkapan sosial (Yusmalinda et al., 2022).

ICSR dan reputasi/kinerja. Studi tentang ICSR pada bank syariah menemukan ICSR tidak signifikan terhadap ROA, tetapi berpengaruh positif terhadap ROE, serta tidak signifikan terhadap proksi reputasi (DPK). Hasil ini menunjukkan bahwa benchmarking "tanggung jawab sosial islami" perlu membedakan kanal dampak—aset vs. ekuitas vs. persepsi publik (Ibrahim, 2021).

Implikasi konseptual: benchmarking ekonomi Islam menilai "kinerja baik" sebagai kombinasi efisiensi, kepatuhan, dampak sosial, dan tata kelola yang transparan (Fauzi, 2020; Ibrahim, 2021; Mahmudah et al., 2022).

________________________________________

6. Metode Operasional Benchmarking dalam Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah

6.1 DEA (Frontier Efficiency Benchmarking) dan Turunannya

DEA digunakan untuk mengukur efisiensi dan sekaligus menentukan DMU yang menjadi benchmark; DEA membantu menemukan penyebab inefisiensi dan target perbaikan manajerial (Aminy et al., 2021). Studi efisiensi bank syariah Indonesia vs. Saudi Arabia menegaskan adanya bank yang menjadi benchmark paling sering pada periode tertentu, memperlihatkan fungsi DEA sebagai "pemilih best practice" (Aminy et al., 2021). DEA Window Analysis digunakan untuk melihat stabilitas efisiensi antarwaktu dan menambah titik data—berguna untuk sampel kecil—sehingga benchmarking dapat memadukan dimensi efisiensi dan stabilitas (Hosen et al., 2021). DEA juga digunakan pada lembaga amil zakat (LAZ) berbasis korporasi bank syariah untuk menilai efisiensi penghimpunan dan penyaluran ZISWA pada beberapa pendekatan: produksi, aset, dan intermediasi (Iswanto et al., 2023). Studi efisiensi bank syariah Indonesia pada masa COVID-19 vs. era new normal juga menggunakan DEA (VRS) untuk melihat kemampuan pengelolaan input-output dan menganalisis sumber inefisiensi pada variabel output (Rahman & Fatwa, 2022).

6.2 Produktivitas (Malmquist), Likuiditas (Liquidity Creation), dan Profitabilitas (ROA)

Integrasi ini ditawarkan dalam studi yang mengukur produktivitas bank syariah dengan Malmquist, menggunakan Liquidity Creation sebagai indikator likuiditas, dan menguji pengaruh produktivitas/likuiditas serta FDR, NPF, dan CAR terhadap ROA. Hasilnya menunjukkan FDR, NPF, dan CAR signifikan terhadap ROA, sedangkan TFP dan LC tidak signifikan pada spesifikasi penelitian (Amin & Jaya, 2024). Kerangka ini secara langsung mendukung benchmarking yang tidak hanya membandingkan output efisiensi, tetapi juga kemampuan mencipta likuiditas dan dampaknya pada profitabilitas (Amin & Jaya, 2024).

6.3 RGEC, CAMELS, dan Indikator Kesehatan Lainnya

RGEC dipakai untuk mengukur kesehatan bank dengan dimensi risk profile, governance, earnings, dan capital; penggunaannya untuk pemetaan kinerja dan pembandingan antarbank tampak eksplisit (Rachmawaty et al., 2021; Syafrida et al., 2020). CAMELS digunakan untuk menilai kesehatan bank—capital, asset quality, management, earning, liquidity—dan sering dijadikan baseline yang kemudian "diperluas" dengan ukuran maqāṣid/SCnP (Lauda et al., 2021). Studi pengukuran risiko, earning, dan capital pada bank syariah juga menunjukkan penggunaan rasio seperti FDR, ROA, ROE, BOPO, dan NOM serta penilaian peringkat untuk benchmarking kinerja antarbank dalam konteks regional (Iswanto et al., 2023).

6.4 Indeks/Score Berbasis Maqāṣid dan Kepatuhan Syariah (MSI/MPEM/SCnP)

Instrumen ini secara eksplisit dimaksudkan untuk menangkap tujuan syariah yang tidak tertangkap oleh benchmark konvensional (Azwita & Wahyudi, 2023; Lauda et al., 2021; Rachmawaty et al., 2021; Wahyudi & Susetyohadi, 2021). Bahkan, pendekatan text-mining MSI menunjukkan bahwa benchmarking maqāṣid dapat dilakukan bukan hanya dari angka rasio, tetapi juga dari bukti naratif kebijakan dan program bank pada laporan resmi (Azwita & Wahyudi, 2023).

6.5 Benchmark di Pasar Modal Syariah dan Investasi

Kajian pasar modal syariah menegaskan bahwa Jakarta Islamic Index (JII) dibentuk sebagai benchmark untuk mengukur kinerja investasi saham berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan investor (Hidayat et al., 2021). Studi kinerja reksa dana syariah juga menegaskan benchmark dipakai untuk membandingkan return portofolio terhadap alternatif investasi seimbang; penelitian tersebut secara eksplisit menggunakan JII sebagai indeks pasar reksa dana syariah (Biduri et al., 2022). Di sisi screening saham syariah, studi komparatif Indonesia–Malaysia menunjukkan adanya benchmark rasio—seperti batas rasio utang berbasis bunga terhadap aset dan batas pendapatan non-halal—sebagai kriteria seleksi saham syariah (Rachmatulloh & Solekah, 2021). Ini menunjukkan benchmarking dalam ekonomi Islam juga mencakup "benchmark kepatuhan" (compliance thresholds) pada level instrumen pasar.

6.6 Benchmarking pada Fungsi Sosial Islam (Zakat, Qard Al-Hasan, BMT)

Model platform qard al-hasan menekankan pentingnya informasi dampak program dan bahkan menyebut kebutuhan pelaporan ekuivalen return investasi (jika dibenchmark ke industri) serta default rate; ini menegaskan benchmarking juga dipakai untuk mengomunikasikan kinerja sosial-produktif secara terukur (Fakhrunnas et al., 2018). Kajian zakat pada platform e-commerce menekankan perlunya panduan yang jelas untuk perhitungan zakat yang akurat, termasuk benchmark harga emas/perak yang diperbarui serta transparansi pelaporan dana zakat; ini memperluas benchmarking ke ranah standar perhitungan dan akuntabilitas filantropi digital (Kholis, 2018). Studi pengawasan KJKS BMT menampilkan penggunaan benchmark kinerja seperti dana investasi, non-performing loans, pendapatan, dan keanggotaan untuk evaluasi program pengembangan usaha mikro, sekaligus menegaskan evaluasi dilakukan sebelum RAT untuk merumuskan tindakan korektif (Hibatullah & Nurcahyani, 2022).

________________________________________

7. Proses Benchmarking Ekonomi menurut Ekonomi Islam: Langkah-Langkah Implementatif

Berikut adalah rancangan proses benchmarking yang disintesis dari pola-pola penelitian di atas, dengan penekanan pada maqāṣid, kepatuhan, dan akuntabilitas.

Langkah 1 — Menetapkan tujuan dan "nilai acuan" (maqāṣid dan akuntabilitas)

Pertama, tetapkan tujuan benchmarking bukan hanya peningkatan kinerja finansial, tetapi juga pencapaian maqāṣid/maslahah dan kepatuhan syariah (Aziz & Salsabila, 2023; Azwita & Wahyudi, 2023; Fauzi, 2020; Rizal, 2023). Kedua, jadikan prinsip akuntabilitas—kepada Tuhan, manusia, dan alam—serta transparansi sebagai standar tata kelola yang menyertai benchmarking (Mahmudah et al., 2022; Yusmalinda et al., 2022).

Langkah 2 — Menentukan objek, pembanding (peer group), dan tipe benchmark

Objek dapat berupa bank syariah, industri non-bank syariah, LAZ korporasi bank syariah, koperasi syariah/BMT, atau instrumen pasar modal syariah (saham/reksa dana/sukuk) karena literatur menunjukkan benchmarking diterapkan pada seluruh spektrum tersebut (Biduri et al., 2022; Fauzi, 2020; Hibatullah & Nurcahyani, 2022; Hidayat et al., 2021; Iswanto et al., 2023). Pembanding dapat berupa "best in class" internal (antarbank syariah domestik), lintas negara (misalnya Indonesia–Saudi Arabia), atau lintas tipe (syariah vs. konvensional) dengan catatan interpretasi harus mempertimbangkan perbedaan tujuan dan fitur syariah (Ahmad & Mustofa, 2022; Aminy et al., 2021; Lauda et al., 2021; Rizal, 2023).

Langkah 3 — Memilih indikator multidimensi (keuangan + syariah + sosial)

Pemetaan indikator berdasarkan literatur mencakup: (a) keuangan/risiko: ROA, CAR, FDR, NPF, BOPO, dan ukuran likuiditas/stabilitas (misalnya Z-score) (Amin & Jaya, 2024; Chattha & Alhabshi, 2021; Iswanto et al., 2023; Syafrida et al., 2020); (b) kepatuhan syariah & maqāṣid: MSI/SMI/MPEM dan SCnP untuk memetakan education–justice–welfare serta keseimbangan conformity vs. profitability (Azwita & Wahyudi, 2023; Lauda et al., 2021; Rachmawaty et al., 2021; Wahyudi & Susetyohadi, 2021); (c) sosial & tata kelola: ISR dan indikator tata kelola syariah (peran DPS/SSB) serta ICSR sebagai bagian benchmarking dampak sosial-etik (Ibrahim, 2021; Mahmudah et al., 2022; Yusmalinda et al., 2022); serta (d) benchmark kepatuhan instrumen pasar: kriteria screening saham syariah (threshold rasio) dan benchmark indeks JII untuk kinerja investasi syariah (Biduri et al., 2022; Hidayat et al., 2021; Rachmatulloh & Solekah, 2021).

Langkah 4 — Pengumpulan data dan pembuktian kepatuhan

Benchmarking yang maqāṣid-oriented membutuhkan kombinasi data numerik dan naratif: data laporan keuangan/annual report untuk rasio kinerja dan pengukuran indeks maqāṣid (Lauda et al., 2021; Mas'ud et al., 2022; Yusmalinda et al., 2022); data teks laporan untuk menilai promosi maqāṣid secara kualitatif melalui text-mining (Azwita & Wahyudi, 2023); dan untuk filantropi digital, data prosedur dan dokumen transaksi/pelaporan diperlukan untuk menguji akurasi perhitungan dan transparansi (Kholis, 2018).

Langkah 5 — Analisis kesenjangan (gap) dan penetapan target perbaikan

Pada DEA, gap dianalisis melalui identifikasi sumber inefisiensi dan target perbaikan (Aminy et al., 2021). Pada benchmarking kesehatan (RGEC/CAMELS), gap dipetakan melalui peringkat komposit dan analisis komponen risk/earnings/capital/governance (Lauda et al., 2021; Rachmawaty et al., 2021; Syafrida et al., 2020). Pada SCnP, gap dapat berupa ketidakseimbangan antara profitabilitas dan sharia conformity yang tampak dari kuadran kinerja (Rachmawaty et al., 2021; Wahyudi & Susetyohadi, 2021).

Langkah 6 — Tindakan korektif yang konsisten dengan syariah

Tindakan korektif mencakup: perbaikan manajemen efisiensi dan intermediasi pembiayaan (Amin & Jaya, 2024; Aminy et al., 2021; Rahman & Fatwa, 2022); penguatan tata kelola/transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaporan sosial (Mahmudah et al., 2022; Yusmalinda et al., 2022); reformulasi benchmark pricing agar tidak menjadikan bunga sebagai rujukan utama (Rahmati et al., 2018; Ramdhoni & Fauzi, 2020); serta penguatan mekanisme pelaporan dampak program sosial, termasuk metrik yang dapat dibenchmark seperti return ekuivalen dan default rate (Fakhrunnas et al., 2018).

Langkah 7 — Monitoring berkelanjutan dan pelaporan publik

Benchmarking dipahami sebagai proses berulang (continuous review) karena evaluasi kinerja dibanding benchmark tidak berhenti pada satu siklus; hal ini ditegaskan dalam konteks evaluasi kinerja KJKS BMT (Hibatullah & Nurcahyani, 2022). Monitoring juga relevan untuk konteks risiko benchmark rate (ROR) yang menuntut sistem pengukuran berkelanjutan sesuai standar kehati-hatian (Muslimin et al., 2023).

________________________________________

8. Ilustrasi Empiris Penerapan Benchmarking Ekonomi Islam

8.1 Benchmarking Efisiensi Lintas Negara (DEA)

Studi DEA pada bank syariah Indonesia dan Saudi Arabia (2018–2020) menunjukkan benchmarking dapat mengidentifikasi periode ketika rata-rata efisiensi satu negara lebih tinggi daripada negara lain—berbeda menurut CRS/VRS—serta menunjukkan DMU yang paling sering menjadi benchmark pada periode tertentu (Aminy et al., 2021). Ini mengilustrasikan bahwa benchmarking dalam ekonomi Islam dapat bersifat komparatif lintas yurisdiksi sambil tetap memakai metodologi kuantitatif frontier.

8.2 Benchmarking Keseimbangan Profit vs. Kepatuhan (RGEC + SCnP)

Riset yang mengombinasikan RGEC dan SCnP pada masa pandemi menunjukkan bahwa bank dapat tergolong sehat secara RGEC namun menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan sharia conformity dan profitability, sehingga benchmarking yang islami perlu membaca dua lapis kinerja tersebut secara serentak (Rachmawaty et al., 2021). Riset SCnP lainnya juga menegaskan kebutuhan mengkritisi benchmark tradisional yang mengabaikan karakteristik syariah (Wahyudi & Susetyohadi, 2021).

8.3 Benchmarking Fungsi Sosial: Zakat/LAZ dan Qard Al-Hasan

Efisiensi LAZ berbasis korporasi bank syariah diukur dengan DEA untuk menilai kemampuan menghimpun dan menyalurkan dana sosial (Iswanto et al., 2023), sementara model qard al-hasan menekankan pelaporan dampak dan metrik yang dapat dibenchmark terhadap industri serta default rate (Fakhrunnas et al., 2018). Pada level ekosistem digital, studi zakat e-commerce menuntut benchmark harga emas/perak yang terus diperbarui dan transparansi pelaporan dana (Kholis, 2018). Ketiganya menunjukkan benchmarking ekonomi Islam mencakup kinerja sosial dan filantropi sebagai komponen inheren, bukan tambahan.

8.4 Benchmarking Investasi Syariah: Indeks Pasar dan Screening

JII diposisikan sebagai benchmark kinerja investasi saham syariah (Hidayat et al., 2021), dan riset reksa dana syariah secara eksplisit menggunakan JII sebagai benchmark pasar untuk mengevaluasi apakah manajer investasi mengungguli atau mengunderperform pasar (Biduri et al., 2022). Sementara itu, screening saham syariah menggunakan benchmark rasio tertentu dan menunjukkan perbedaan benchmark Indonesia vs. Malaysia (Rachmatulloh & Solekah, 2021). Ini mengindikasikan bahwa benchmarking ekonomi Islam pada sektor pasar modal menggabungkan benchmark kinerja (indeks pasar) dan benchmark kepatuhan (screening thresholds).

________________________________________

9. Catatan Kritis dan Agenda Penguatan Benchmarking Ekonomi Islam

Pertama, kesenjangan antara kinerja finansial dan tujuan syariah berulang muncul sebagai motif pengembangan indeks maqāṣid dan model seperti MPEM/MSI/SCnP, karena benchmark konvensional dianggap tidak cukup menangkap tujuan bank syariah (Lauda et al., 2021; Mas'ud et al., 2022; Rachmawaty et al., 2021; Rizal, 2023; Wahyudi & Susetyohadi, 2021).

Kedua, dependensi pada benchmark suku bunga dalam pricing dan manajemen margin masih menjadi isu yang diangkat literatur, sehingga agenda pengembangan benchmark berbasis rate of profit dan aktivitas ekonomi riil menjadi relevan untuk konsistensi ekonomi Islam (Ramdhoni & Fauzi, 2020; Sukardi et al., 2019).

Ketiga, tata kelola dan pelaporan sosial dapat dijadikan domain benchmarking tersendiri—misalnya ISR yang dipengaruhi karakteristik DPS—namun hasil ICSR menunjukkan dampak tidak seragam pada ROA/ROE/reputasi, sehingga benchmarking sosial memerlukan desain indikator yang lebih tajam dan tidak sekadar "jumlah program CSR" (Ibrahim, 2021; Yusmalinda et al., 2022).

Keempat, literatur juga menunjukkan peran standar dan regulator—misalnya pentingnya sistem pengukuran risiko benchmark rate pada bank syariah menurut kerangka IFSB/BCBS—sehingga benchmarking perlu kompatibel dengan praktik kehati-hatian dan regulasi (Mulatsih et al., 2024; Muslimin et al., 2023).

________________________________________

10. Kesimpulan

Benchmarking ekonomi menurut ekonomi Islam adalah proses pembandingan kinerja yang tidak berhenti pada rasio finansial, melainkan menilai praktik terbaik melalui kombinasi: (1) efisiensi–produktivitas melalui DEA/Malmquist; (2) kesehatan–risiko–stabilitas melalui RGEC/CAMELS/Z-score dan ukuran risiko; (3) kepatuhan syariah dan pencapaian maqāṣid melalui MSI/MPEM/SCnP; serta (4) tata kelola–akuntabilitas–pelaporan sosial melalui GCG, ISR, dan ICSR (Amin & Jaya, 2024; Azwita & Wahyudi, 2023; Hibatullah & Nurcahyani, 2022; Ibrahim, 2021; Mahmudah et al., 2022; Rachmawaty et al., 2021; Rizal, 2023).

Literatur juga menegaskan tantangan penting berupa keterbatasan benchmark konvensional dan isu benchmarking berbasis suku bunga, sehingga penguatan benchmark yang konsisten dengan tujuan syariah (maqāṣid/maslahah) dan transparansi akuntabilitas menjadi inti pengembangan benchmarking ekonomi Islam (Lauda et al., 2021; Mahmudah et al., 2022; Ramdhoni & Fauzi, 2020; Rizal, 2023; Sukardi et al., 2019).

Ke depan, pengembangan sistem benchmarking ekonomi Islam yang komprehensif menuntut: (1) standardisasi indikator maqāṣid yang terukur dan dapat dibandingkan lintas institusi; (2) pengembangan benchmark pricing yang berbasis aktivitas ekonomi riil dan bebas dari elemen bunga; (3) penguatan peran regulator dalam mengintegrasikan dimensi kepatuhan syariah ke dalam kerangka kehati-hatian; serta (4) perluasan cakupan benchmarking ke seluruh ekosistem keuangan syariah, termasuk fungsi sosial dan filantropi Islam.

________________________________________

Daftar Referensi

Ahmad, Z. I., & Mustofa, M. (2022). Advantages of Dinar and Dirham and Profit Sharing System In Monetary Policy. Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 9(1), 16–33. https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13306

Amin, S. M. M., & Jaya, T. J. (2024). The Effect of Bank Performance and Macroeconomics on the Profitability of Indonesian Sharia Commercial Banks. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 95–114. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.34141

Aminy, M. M., Syapriatama, I., Fahdiansyah, R., Suhirman, G., & Salahuddin, Muh. (2021). Mapping the Trend of Islamic Economic Studies Indexed in Sinta Website: A Bibliometric Analysis. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 10(2), 307–324. https://doi.org/10.22373/share.v10i2.10465

Aziz, R. M., & Salsabila, F. L. (2023). Good Corporate Governance with Religiosity Approach in Realizing Accountability at Sharia Financial Institution. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 111–125. https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.8226

Azwita, L., & Wahyudi, R. (2023). Non-Performing Financing Risk Analysis: An Islamic Rural Bank During Pandemic COVID-19. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 840–855. https://doi.org/10.30651/justeko.v7i2.20425

Biduri, S., Hariyanto, W., Hermawan, S., & Nindiyah, E. W. (2022). Islamic Financial Bank Performance in Indonesia and Malaysia. Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 111. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i1.1491

Chattha, J. A., & Alhabshi, S. M. (2021). Estimation of Duration Gap and its Determinants for Islamic Banks: Empirical Evidence using Two-Step Robust GMM. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 13(1), 17–66. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.13868

Fakhrunnas, F., Nahar, F. H., & Albana, H. F. (2018). Effects of Macroeconomics Factors toward Efficiency in Banking. Jejak, 11(2), 390–400. https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16059

Fauzi, M. (2020). Determinant Market Power of Sharia Banking in Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 285–307. https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.4374

Ghozali, M., Kamri, N. B., & Khafid, M. A. Z. (2022). The Merger of Indonesian Islamic Banks: Impact on the Islamic Economy Development. Al-Iktisab Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 23. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551

Hakim, S., Monady, H., & Safitri, N. (2022). Pricing Mechanism for Collateral Auctions in Problematic Financing at Bank Syariah Indonesia, Palangka Raya. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, 13(2), 98–107. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v13i2.7536

Hibatullah, I., & Nurcahyani, A. (2022). Analysis Efficiency of Islamic Bank in Indonesia and Saudi Arabia With Data Envelopment Analysis Approach. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 12(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v12i2.306

Hidayat, N. W., Wardini, A. K., & Wati, L. N. (2021). Determining the Performance of Sharia Commercial Banks with Moderation of Non Performing Financing Ratio in Indonesia. Riset, 3(2), 563–580. https://doi.org/10.37641/riset.v3i2.92

Hosen, M. N., Muhari, S., & Kardius, K. C. (2021). The Effects of Productivity and Liquidity on the Profitability of Islamic Banks in Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 13(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22585

Ibrahim, A. (2021). Diverse Perspectives in Islamic Banking and Finance: Insights from Indonesia. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 10(1), i–iv. https://doi.org/10.22373/share.v10i1.10073

Iswanto, B., Pratiwi, A., & Anwar, I. (2023). Measuring the Performance of Islamic Banks through Risk Profile, Earning, and Capital. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan Dan Akuntansi, 15(1), 1–19. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v15i1.4631

Kholis, N. (2018). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia. Millah Journal of Religious Studies, 1–30. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1

Lauda, F., Fitri, R., & Hasanah, Q. (2021). Determinants of Islamic Bank Share Price Fluctuation During the Covid 19 Pandemic: The Case of BTPN Syariah Bank Shares. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 13(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.22479

Mahmudah, S., Ghozali, M. L., & Ritonga, I. (2022). Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa DSN-MUI/IX/2020. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 139. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12296

Mas'ud, R., El-badriati, B., & Azizurrohman, M. (2022). An Islamic Perspectives, the Current State of Indonesia in the Globalization Era. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 350–374. https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5701

Mulatsih, L. S., Prabantarikso, M., Purnomo, H., Judijanto, L., & Alfiana, A. (2024). How Different is The Financial Performance of Sharia-Based Banks? Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 309–326. https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2622

Muslimin, M., Purwanto, S. A., & Jafri, M. (2023). Sharia Family Financial Planning Post Covid-19 Pandemic: Sharia Maqashid Approach. Die Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen, 14(1), 78–88. https://doi.org/10.30996/die.v14i1.8333

Rachmatulloh, D. P., & Solekah, N. A. (2021). Antecedents of Saving Decision at Sharia Banks: Islamic Financial Literacy, Religiosity and Service Quality (Studies on Millennial Generation). Al-Tijary, 97–111. https://doi.org/10.21093/at.v6i2.2669

Rachmawaty, R., Zaerofi, A., & Jati, W. (2021). Implementation Model of Qard Al Hasan for Indonesian Islamic Banking. Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 199. https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.898

Rahman, W., & Fatwa, N. (2022). The Urgency of Establishing a World Class Takāful Operator in Indonesia: Reason and Concept. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 14(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.22464

Rahmati, A., Mulyadi, D., & Januddin, J. (2018). Analysis of Low Realization For Mudharabah Financing at Muamalat Indonesia Bank, Banda Aceh. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences, 1(4), 215–223. https://doi.org/10.33258/birci.v1i4.111

Ramdhoni, M. I., & Fauzi, F. A. (2020). An Analysis of Islamic Banks Performance using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS. International Journal of Applied Business Research, 2(01), 15–30. https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.79

Rizal, F. (2023). Analysis of the Performance of Rural Sharia Banks in Indonesia During the Covid-19 Pandemic. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 3(1), 105–119. https://doi.org/10.21154/invest.v3i1.6025

Sukardi, B., Fachrurazi, F., & Supriyanto, S. (2019). Sharia Maqashid's Inclusive Performance and Contribution to The Sharia Non-Bank Financial Industry in Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 283–310. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.4325

Syafrida, I., Aminah, I., & Awaludin, T. (2020). Securities Issuance Considerations As an External Funding Source for Sharia Commercial Banks. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 211–233. https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.4787

Wahyudi, R., & Susetyohadi, A. (2021). The Efficiency of Amil Zakat Institutions (LAZ) in Indonesian Islamic Banks: Data Envelopment Analysis Approach. Madania Jurnal Kajian Keislaman, 25(2), 169. https://doi.org/10.29300/madania.v25i2.4978

Yusmalinda, Y., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After the Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh. Justicia Islamica, 19(1), 1–20. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009