00890 - Beban Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Normatif, Historis, dan Kontemporer

Abstrak

This article examines the concept of tax burden (dharibah) in Islamic economic thought by synthesizing relevant literature on Islamic public finance, fiscal policy, and taxpayer compliance behavior. The discussion covers the normative definition of tax burden, its legal basis in Islamic jurisprudence, the subjects who bear it, conditions for its legitimacy, historical classification of fiscal instruments, its relationship with zakat obligations, and its implications for compliance behavior of individuals and business entities. The analysis reveals that in Islamic economics, taxes are not merely a fiscal-technical obligation, but a public instrument whose Sharia legitimacy must be maintained through conditions of justice, public benefit objectives, integrity-based governance, and proper integration with redistribution instruments such as zakat. Scholarly opinions vary—from prohibited to permissible to permissible under certain conditions—reflecting the absence of explicit and detailed textual provisions governing taxation in Islamic jurisprudence, as compared to zakat. In the context of modern nation-states, particularly Indonesia, the dual burden of tax and zakat raises institutional design concerns, which some policies have begun to address through provisions allowing zakat as a tax deduction.

Keywords: tax burden, dharibah, Islamic economics, Islamic public finance, zakat, maqasid al-shariah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep beban pajak (dharibah) dalam pemikiran ekonomi Islam melalui sintesis literatur relevan di bidang keuangan publik Islam, kebijakan fiskal, dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pembahasan mencakup definisi normatif beban pajak, dasar hukumnya dalam fikih Islam, subjek yang menanggungnya, syarat-syarat legitimasinya, klasifikasi instrumen fiskal historis, relasinya dengan kewajiban zakat, serta implikasinya terhadap perilaku kepatuhan individu dan badan usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pajak bukan sekadar kewajiban fiskal-teknis, melainkan instrumen publik yang harus dijaga legitimasi syariahnya melalui syarat keadilan, tujuan kemaslahatan, tata kelola yang berintegritas, serta penataan relasi dengan instrumen redistribusi seperti zakat. Perbedaan pandangan ulama—dari yang mengharamkan, membolehkan, hingga membolehkan dengan syarat tertentu—mencerminkan ketiadaan teks yang secara eksplisit dan rinci mengatur perpajakan dalam fikih, berbeda halnya dengan zakat. Dalam konteks negara modern, khususnya Indonesia, dualitas beban pajak dan zakat memunculkan persoalan desain kelembagaan yang sebagian kebijakannya mulai diakomodasi melalui ketentuan zakat sebagai pengurang pajak.

Kata kunci: beban pajak, dharibah, ekonomi Islam, keuangan publik Islam, zakat, maqasid al-syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan negara yang paling fundamental dalam sistem keuangan publik modern. Dalam konteks ekonomi Islam, pembahasan mengenai pajak tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif syariah yang menempatkan kewajiban fiskal dalam relasi erat dengan tujuan kemaslahatan (maqasid al-shariah), keadilan distributif, serta mekanisme redistribusi berbasis agama seperti zakat. Hal ini menjadikan diskursus beban pajak dalam ekonomi Islam jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar kalkulasi fiskal semata.

Istilah yang umum digunakan dalam literatur keuangan publik Islam untuk merujuk pada pajak adalah dharibah, yang secara konseptual dipahami sebagai beban atau kontribusi finansial yang ditetapkan negara kepada masyarakat guna membiayai kebutuhan publik. Namun demikian, konsep ini memiliki karakteristik dan batasan normatif tertentu yang membedakannya dari konsepsi pajak modern-konvensional (Al-Ttaffi et al., 2021; Khofifah et al., 2023; Nasution et al., 2024; Ridwan et al., 2023; Tanno & Putri, 2019).

Tulisan ini bertujuan menyajikan kajian sistematis mengenai konsep beban pajak dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan sintesis literatur yang tersedia. Kajian ini diorganisasi secara tematik, mencakup: (1) pengertian beban pajak dalam ekonomi Islam; (2) dasar normatif dan pembatasan beban pajak; (3) subjek yang menanggung beban pajak; (4) syarat keabsahan beban pajak; (5) klasifikasi instrumen fiskal historis; (6) relasi beban pajak dan zakat; serta (7) implikasi terhadap kepatuhan pajak individu dan badan usaha.

________________________________________

2. Pengertian Beban Pajak dalam Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, "pajak" sering dijelaskan dengan istilah dharibah dan dipahami sebagai beban atau kontribusi finansial yang ditetapkan negara kepada masyarakat untuk membiayai kebutuhan publik, namun dengan karakteristik dan batasan normatif tertentu yang membedakannya dari konsepsi pajak modern-konvensional. Literatur keuangan publik Islam menempatkan pajak (dharibah) sebagai bagian dari instrumen penerimaan negara di samping instrumen lain seperti zakat, kharaj, jizyah, dan 'ushr, yang secara historis dikenal dalam tata kelola fiskal Islam (Al-Ttaffi et al., 2021; Khofifah et al., 2023; Nasution et al., 2024; Ridwan et al., 2023; Tanno & Putri, 2019).

Sejalan dengan itu, beberapa studi menegaskan bahwa pajak dalam Islam dipandang sebagai kontribusi finansial untuk pembiayaan kebutuhan atau layanan publik—misalnya keamanan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—sehingga aspek "beban" pajak melekat pada fungsi kolektifnya sebagai pembiayaan kemaslahatan (Al-Ttaffi et al., 2021; Mulcahy, 2014; Rashid & Islam, 2024).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia menegaskan adanya perbedaan pandangan ulama tentang legitimasi pajak di luar zakat: terdapat spektrum pandangan "diharamkan", "dibolehkan", dan "dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu" (Swastika & Tobibatussaadah, 2019). Perbedaan ini juga dijelaskan sebagai konsekuensi dari ketiadaan teks yang secara eksplisit dan rinci mengatur pajak dalam fikih—dibandingkan zakat—sehingga membuka ruang ijtihad dan perbedaan pendapat tentang status pemungutan pajak dan desainnya (Hossain et al., 2024; Tanno & Putri, 2019).

________________________________________

3. Dasar Normatif: Tujuan Fiskal Islam dan Pembatasan Beban Pajak

Literatur yang diberikan secara konsisten mengaitkan desain dan pembenaran pajak dalam ekonomi Islam dengan tujuan normatif seperti keadilan dan kesejahteraan sosial atau kemaslahatan. Kajian keuangan publik Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial sebagai landasan pengelolaan penerimaan dan belanja publik (Al-Ttaffi et al., 2021). Dalam kerangka ini, pajak dipandang sah—menurut kelompok ulama yang membolehkan—bila diarahkan untuk mencapai maqasid al-shariah (tujuan syariah) dan mencegah gangguan tatanan sosial, misalnya pembiayaan layanan publik dan penjagaan ketertiban (Prayudyanto & Tamin, 2019; Rashid & Islam, 2024).

Secara spesifik, terdapat argumentasi bahwa pemerintah dapat memungut pajak apabila zakat tidak mencukupi untuk menutup pengeluaran yang dibenarkan syariah, sehingga pajak berfungsi sebagai pelengkap untuk pembiayaan negara ketika kebutuhan publik menuntutnya (Mulcahy, 2014; Prayudyanto & Tamin, 2019).

Namun demikian, beberapa sumber juga menegaskan adanya batasan penting: pajak (dharibah) digambarkan sebagai bersifat sementara dan dipungut saat baitul mal tidak memiliki aset atau kekurangan, serta dapat dihentikan ketika kas negara kembali mencukupi (Shams et al., 2020; Tanno & Putri, 2019). Karakter sementara dan kondisional ini diposisikan sebagai pembeda penting dari sistem pajak yang dipahami "permanen" dalam rezim fiskal modern (Shams et al., 2020). Selain itu, literatur juga mengingatkan dimensi etis: pemungutan pajak tidak boleh jatuh pada praktik tirani atau kezaliman; kehati-hatian ulama dalam membolehkan pajak dikaitkan dengan kekhawatiran beban berlebih pada masyarakat dan penyalahgunaan oleh pengelola atau penguasa (Belouafi, 2022; Shams et al., 2020).

________________________________________

4. Siapa yang Menanggung Beban Pajak? Individu dan Badan Usaha

4.1 Prinsip Kemampuan dan Fokus pada Kelompok yang Mampu

Sejumlah sumber menegaskan prinsip bahwa beban pajak dalam kerangka fiskal Islam semestinya ditanggung terutama oleh pihak yang kaya atau berpunya dan mampu memikulnya. Studi tentang kebijakan fiskal Islam menyatakan bahwa sistem perpajakan Islam harus memastikan kelompok kaya dan affluent menanggung beban utama pajak secara proporsional dan adil (Indrawan & Wahyuningsih, 2019; Mustapha et al., 2023).

Literatur lain yang membahas karakteristik pajak Islam juga menyatakan bahwa hanya pihak yang memiliki sumber daya cukup dan mampu menanggung beban yang menjadi sasaran utama perpajakan (Amrin et al., 2022). Dalam kerangka ini, "beban pajak" bukan sekadar kewajiban legal-formal, tetapi harus selaras dengan prinsip keadilan distributif dan menghindari penindasan fiskal (Amrin et al., 2022; Mustapha et al., 2023).

4.2 Penekanan pada Kekayaan (Wealth) dibanding Pendapatan (Income)

Sebagian literatur menegaskan perbedaan konseptual bahwa perpajakan dalam Islam cenderung menekankan kekayaan daripada pendapatan. Nafiu menyatakan bahwa secara fundamental perpajakan dalam Islam menekankan wealth rather than income dan ini membedakannya dari praktik perpajakan di yurisdiksi common law (Hossain et al., 2024). Artikel "Islamic Concept of Zakat and Tax" juga menyebut fokus pajak dalam Islam pada "property/money" dan bukan semata profit/revenue (Kato, 2022).

Bahkan kajian tentang religiositas dan kepatuhan pajak mengulang gagasan bahwa penekanan dasar Islam adalah pajak atas kekayaan yang tersisa pada akhir periode tertentu (Saleh & Tirole, 2021). Konsekuensinya, "beban pajak"—dalam pengertian basis dan subjek—cenderung dibangun di atas kemampuan berbasis kepemilikan atau akumulasi kekayaan, bukan sekadar arus pendapatan (Hossain et al., 2024; Kato, 2022; Saleh & Tirole, 2021).

4.3 Badan Usaha: Beban Pajak dan Dimensi Kepatuhan serta Etika

Walaupun referensi yang disediakan tidak merumuskan teori insidensi pajak perusahaan—yaitu siapa yang secara ekonomi "akhirnya" menanggung—beberapa studi menyoroti bahwa perilaku kepatuhan atau penghindaran pajak pada entitas bisnis memiliki dimensi moral-etik yang relevan dengan ekonomi Islam.

Misalnya, penelitian pada bank syariah menunjukkan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah (SSB)—terutama reputasi dan keahlian—berkaitan dengan penurunan praktik tax avoidance, yang dipahami terkait penilaian "immorality" atas penghindaran pajak (Islam et al., 2020). Studi lain pada entitas dalam Jakarta Islamic Index menunjukkan bahwa pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, menegaskan hubungan antara orientasi etis-sosial berbasis nilai Islam dan perilaku pajak korporasi (Farhang et al., 2009).

Dengan demikian, pada badan usaha, "beban pajak" dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berupa kewajiban fiskal, tetapi juga terkait standar etika dan kepatuhan yang diidealkan dalam tata kelola lembaga atau korporasi yang mengklaim berbasis syariah (Farhang et al., 2009; Islam et al., 2020).

________________________________________

5. Syarat Keabsahan dan Batas Beban Pajak (Dharibah) menurut Literatur

5.1 Syarat Kebutuhan Fiskal yang Sah dan Tujuan Kemaslahatan

Beberapa rujukan menyatakan bahwa pajak dapat dibenarkan ketika diarahkan untuk membiayai pengeluaran negara yang benar-benar diperlukan dan selaras dengan maqasid. Djatmiko merangkum pandangan ulama yang membolehkan pajak dengan prinsip maslahah dan menekankan bahwa sistem pajak yang adil harus membiayai pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan untuk mewujudkan maqashid syariah (Prayudyanto & Tamin, 2019).

Ahmed juga menegaskan "kondisi kunci" bahwa pajak harus digunakan untuk mendukung pencapaian maqasid; tanpa itu dapat mengganggu tatanan sosial (Rashid & Islam, 2024). Dalam konteks kebijakan publik modern, tulisan tentang road pricing di Jakarta menegaskan bahwa pemasukan berbasis pungutan semestinya selaras dengan prinsip "Islamic tax income" yang digunakan untuk kepentingan yang membutuhkan dan kurang beruntung, serta menegaskan dasar bahwa pemerintah memiliki justifikasi memungut pajak bila zakat tidak mencukupi pengeluaran yang dibenarkan syariah (Mulcahy, 2014).

5.2 Keadilan Beban: Tidak Menindas, Proporsional, dan Fleksibel

Beberapa sumber mengartikulasikan keadilan sebagai syarat desain beban pajak. Triwibowo dkk. (membahas insentif pajak dalam perspektif ekonomi Islam) mengutip gagasan bahwa penerapan pajak harus memprioritaskan keadilan, dengan kriteria: tidak menindas atau membebani publik, fleksibel sesuai kemampuan, dan didistribusikan secara adil (Indrawan & Wahyuningsih, 2019).

Maulidizen (kajian Ibn Khaldun) juga menyimpulkan konsep pajak yang adil sebagai pajak yang dipungut sesuai kemampuan membayar dan digunakan secara tepat atau adil, serta menekankan risiko hilangnya insentif usaha bila beban terlalu tinggi (Alawneh, 2022). Lebih jauh, tradisi pemikiran fiskal klasik yang dikaitkan dengan Abu Yusuf menekankan pemungutan pajak (kharaj) secara proporsional, serta pentingnya aparat pajak yang berintegritas dan profesional (Nafiu, 2013; Su'ud et al., 2024).

Rangkaian rujukan ini menunjukkan bahwa "beban pajak"—kadar, cara, dan pelaksanaannya—harus menjaga proporsionalitas dan menghindari penindasan, baik dari sisi tarif maupun tata kelola pemungutan (Alawneh, 2022; Indrawan & Wahyuningsih, 2019; Nafiu, 2013; Su'ud et al., 2024).

5.3 Sementara dan Kondisional: Terkait Kondisi Baitul Mal

Sumber-sumber tertentu menyajikan pajak (dharibah) sebagai kewajiban yang tidak bersifat permanen, melainkan muncul ketika kas negara tidak mencukupi. Choirunnisak menyebut karakter pajak (dharibah) dalam syariah: hanya dapat dipungut ketika baitul mal tidak memiliki aset atau kekurangan dan bersifat sementara (Tanno & Putri, 2019). Darvina dkk. mengulang karakter yang sama: pajak syariah bersifat temporer dan dipungut ketika baitul mal kosong atau kurang, serta kewajiban pajak dapat dihapus ketika baitul mal kembali terisi; hal ini dibedakan dari pajak non-Islam yang dipandang permanen (Shams et al., 2020).

Raya (tentang penagihan pajak dengan penyanderaan) menegaskan bahwa sebagian ulama mensyaratkan kebolehan pajak ketika baitul mal benar-benar kosong, dan menekankan kehati-hatian agar tidak membebani masyarakat melebihi kemampuan serta mencegah kerakusan pengelola (Belouafi, 2022). Dengan demikian, "beban pajak" dalam sebagian konsepsi ekonomi Islam bersifat darurat-kondisional, bukan instrumen permanen yang diandalkan tanpa batas (Belouafi, 2022; Shams et al., 2020; Tanno & Putri, 2019).

________________________________________

6. Klasifikasi Instrumen Fiskal dan Konteks Historis Beban Pajak

Literatur keuangan publik Islam menjelaskan bahwa penerimaan negara historis mencakup instrumen seperti zakat, jizyah (pajak kepala), kharaj (pajak tanah), 'ushr (pajak perdagangan atau komoditas), dan khums, yang membentuk arsitektur fiskal klasik (Khofifah et al., 2023; Nasution et al., 2024; Ridwan et al., 2023; Tanno & Putri, 2019).

Choirunnisak merangkum bahwa pajak dalam istilah Islam dikaitkan dengan kategori jizyah, kharaj, dan 'ushr (Tanno & Putri, 2019). Hamdi dan Widiastuti menguraikan sumber pendapatan negara menurut Abu Ubaid dan Ad-Dawudi, termasuk pemilahan pendapatan periodik seperti jizyah, kharaj, dan usyur (Khofifah et al., 2023). Studi historis tentang negara Islam awal juga menyebut sumber-sumber pendapatan seperti zakat, ushr, jizya, fay, khums, dan kharaj (Ridwan et al., 2023). Ini memberi konteks bahwa "beban pajak" dalam sejarah Islam dibedakan menurut subjek atau objeknya—misalnya pajak tanah, pajak perdagangan, pajak kepala—dan tidak dipahami sebagai satu instrumen tunggal yang seragam (Khofifah et al., 2023; Nasution et al., 2024; Ridwan et al., 2023; Tanno & Putri, 2019).

Pada saat yang sama, beberapa tulisan menunjukkan perubahan sejarah dalam relasi zakat dan pajak. Irkhami menyinggung bahwa dalam perkembangan modern, kewajiban zakat kerap tersubordinasi pada kewajiban pajak akibat dominasi konsep politik-ekonomi Barat (Nasution et al., 2024). Shams dkk. menyatakan secara historis zakat adalah kewajiban Islam, sedangkan pajak "ditetapkan bagi non-Muslim", lalu menjadi pertanyaan mengapa di banyak negara Muslim pajak dipungut dari warga Muslim (Kato, 2022). Setyaningrum membedakan bahwa dalam model penerimaan negara Islam, instrumen wajib untuk Muslim berupa zakat/'ushr, sedangkan jizyah/kharaj untuk non-Muslim, serta pajak tidak diposisikan sebagai instrumen permanen; sekaligus menekankan kebutuhan penyesuaian nomenklatur bila diterapkan dalam konteks negara modern (Naqvi & Hashmi, 2013).

Dengan demikian, beban pajak dalam ekonomi Islam sering dibahas dalam ketegangan antara desain historis-klasik dan kebutuhan tata kelola fiskal negara modern (Kato, 2022; Naqvi & Hashmi, 2013; Nasution et al., 2024).

________________________________________

7. Relasi Beban Pajak dan Beban Zakat: Problem Beban Ganda dan Integrasi Kebijakan

Dalam konteks negara modern—khususnya Indonesia dalam referensi yang diberikan—literatur banyak membahas dualitas kewajiban: Muslim menunaikan zakat sebagai kewajiban agama, sekaligus pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan. Djatmiko menyatakan bahwa zakat wajib bagi Muslim yang memenuhi nishab, sementara pajak tetap harus dibayar sebagai kewajiban warga negara; ia juga mencatat adanya pengaturan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan mengusulkan penguatan agar zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan (tax credit) (Prayudyanto & Tamin, 2019).

Mustofa dan Fata juga menyatakan bahwa dilema dualisme zakat dan pajak di Indonesia "relatif dimitigasi" melalui regulasi yang menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun belum berdampak signifikan dan merekomendasikan zakat sebagai pengurang langsung (tax credit) untuk optimalisasi (AbuBakar & AbdulRahman, 2007). Faisal dkk. menegaskan rasionalitas pengurangan zakat dari basis pajak untuk mencegah "double burden" (beban ganda) atas wajib pajak Muslim (Triyawan, 2018). Studi lain tentang integrasi zakat dan pajak juga menegaskan pentingnya sinergi, termasuk argumen bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan akan berdampak lebih besar dibanding sekadar pengurang penghasilan kena pajak (Djatmiko, 2019; Nur et al., 2022).

Selain perspektif kebijakan, sumber-sumber juga menekankan perbedaan basis legal dan alokasi: zakat diatur oleh ketentuan syariah dalam pemungutan dan pendistribusiannya, sedangkan pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan negara (Abdulagatov, 2022). Nuzulia dan Ryandhono menyatakan zakat memecahkan masalah pada level mikro, sementara pajak pada level makro, dan Indonesia mengeluarkan kebijakan zakat dan pajak untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 (Irkhami, 2019).

Keseluruhan literatur ini mengindikasikan bahwa pembahasan "beban pajak" dalam ekonomi Islam—khususnya di negara modern—sering tidak dapat dipisahkan dari persoalan desain kelembagaan agar beban kewajiban (zakat + pajak) tidak melemahkan kepatuhan atau menimbulkan ketidakadilan (AbuBakar & AbdulRahman, 2007; Irkhami, 2019; Nur et al., 2022; Prayudyanto & Tamin, 2019; Triyawan, 2018).

________________________________________

8. Implikasi terhadap Kepatuhan: Beban Pajak sebagai Faktor Perilaku Individu dan Bisnis

Beberapa studi menunjukkan bahwa persepsi religius dan moral dapat memengaruhi respons terhadap beban pajak. Studi di Yaman menguji perspektif Muslim tentang "hak pemerintah memungut pajak" yang diringkas menjadi tiga kategori (forbidden, permissible, permissible under certain conditions) dan menemukan perspektif tersebut berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kepatuhan pajak, serta menunjukkan keputusan ketidakpatuhan terkait dengan tarif dan penalti (Swastika & Tobibatussaadah, 2019).

Studi panel pada negara SAARC menemukan religiositas berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak—semakin tinggi religiositas, semakin rendah tax evasion—dan tata kelola sektor publik yang lebih baik juga menurunkan tax evasion (Richardson & O'Neill, 2020). Dalam konteks Indonesia, Fidiana menjelaskan kepatuhan pajak dipengaruhi faktor holistik (rasional-ekonomi, sosial, spiritual): pajak dipandang sebagai keputusan ekonomi yang mengurangi atau menambah kekayaan sehingga dapat memicu upaya meminimalkan, tetapi pada dimensi spiritual pajak juga dapat dipandang sebagai kewajiban religius "seperti zakat" (Triyanta et al., 2023). Pada korporasi syariah, penelitian menambahkan dimensi tata kelola dan etika: ICSR berkaitan dengan penurunan agresivitas pajak (Farhang et al., 2009), dan karakteristik SSB pada bank syariah berkaitan dengan penurunan tax avoidance (Islam et al., 2020).

Dengan demikian, literatur yang tersedia menyiratkan bahwa "beban pajak" dalam kerangka ekonomi Islam tidak hanya merupakan isu fiskal-teknis, tetapi juga isu legitimasi normatif dan institusional: kepatuhan cenderung terkait dengan apakah pajak dipandang sah secara moral atau keagamaan, adil dalam desainnya, dan digunakan untuk tujuan publik yang benar (Prayudyanto & Tamin, 2019; Rashid & Islam, 2024; Swastika & Tobibatussaadah, 2019; Triyanta et al., 2023).

________________________________________

9. Sintesis: Rumusan Beban Pajak (Dharibah) menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan yang tersedia, "beban pajak" menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut—dengan catatan adanya perbedaan pendapat ulama:

Pertama, hakikat beban: pajak/dharibah adalah beban finansial yang ditetapkan negara untuk pembiayaan kebutuhan publik, dengan orientasi kemaslahatan dan layanan publik (Al-Ttaffi et al., 2021; Mulcahy, 2014; Rashid & Islam, 2024).

Kedua, subjek beban: beban pajak selayaknya dipikul terutama oleh pihak yang mampu atau berpunya dan diatur secara proporsional-adil (Amrin et al., 2022; Mustapha et al., 2023; Nafiu, 2013).

Ketiga, batasan legitimasi: terdapat spektrum pandangan ulama (haram–boleh–boleh bersyarat), yang menegaskan bahwa kebolehan pajak sering dikaitkan dengan syarat kebutuhan fiskal yang sah, keterkaitan dengan maqasid, dan pencegahan kezaliman (Belouafi, 2022; Prayudyanto & Tamin, 2019; Swastika & Tobibatussaadah, 2019).

Keempat, sementara dan kondisional (dalam sebagian konsepsi): pajak dipandang temporer dan muncul ketika baitul mal kosong atau kurang; karenanya negara semestinya meminimalkan pajak saat kas mencukupi (Belouafi, 2022; Shams et al., 2020; Tanno & Putri, 2019).

Kelima, keadilan penggunaan: penggunaan dana pajak harus untuk kepentingan warga atau negara; sebagian literatur bahkan menyatakan bila pajak tidak untuk kesejahteraan dan pembangunan, pemungutannya dipandang tidak sah (unlawful) (Amrin et al., 2022; Kato, 2022; Mulcahy, 2014).

Keenam, relasi dengan zakat: beban pajak dalam masyarakat Muslim modern sering beririsan dengan beban zakat; desain kebijakan—misalnya zakat sebagai pengurang pajak—diposisikan untuk mengurangi beban ganda dan menguatkan kesejahteraan (AbuBakar & AbdulRahman, 2007; Nur et al., 2022; Prayudyanto & Tamin, 2019; Triyawan, 2018).

________________________________________

10. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pajak bukan sekadar kewajiban fiskal, melainkan instrumen publik yang harus dijaga legitimasi syariahnya melalui syarat keadilan, tujuan kemaslahatan, tata kelola yang berintegritas, dan penataan relasi dengan instrumen redistribusi seperti zakat (Al-Ttaffi et al., 2021; Nafiu, 2013; Prayudyanto & Tamin, 2019; Triyanta et al., 2023).

Perbedaan pandangan ulama—dari yang mengharamkan hingga yang membolehkan dengan syarat tertentu—mencerminkan dinamika ijtihad dalam merespons realitas fiskal yang terus berkembang. Sementara itu, dalam konteks negara modern seperti Indonesia, tantangan nyata terletak pada integrasi antara sistem zakat dan pajak agar tidak menimbulkan beban ganda bagi wajib pajak Muslim, serta agar kedua instrumen tersebut dapat saling memperkuat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penelitian ke depan diharapkan dapat mengkaji lebih jauh efektivitas kebijakan integrasi zakat-pajak secara empiris, serta mengeksplorasi model tata kelola fiskal Islam yang dapat diadaptasi dalam kerangka hukum negara modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdulagatov, Z. (2022). Zakat in the Islamic consciousness of Dagestanis: History and current trends. History Archeology and Ethnography of the Caucasus, 18(4), 975–992. https://doi.org/10.32653/ch184975-992

AbuBakar, N., & AbdulRahman, A. (2007). A comparative study of zakah and modern taxation. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 20(1), 25–40. https://doi.org/10.4197/islec.20-1.2

Al-Ttaffi, L. H. A., Abdul-Jabbar, H., & Bin‐Nashwan, S. A. (2021). Does religious perspective influence tax non-compliance? Evidence from Yemen. International Journal of Ethics and Systems, 37(2), 222–244. https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2020-0062

Alawneh, A. M. (2022). Relationship between fiscal policy and Islamic finance: A case study of the Jordan Islamic Bank. International Journal of Asian Social Science, 12(7), 249–263. https://doi.org/10.55493/5007.v12i7.4545

Amrin, A., Khairusoalihin, K., & Muthoifin, M. (2022). Tax modernization in Indonesia: Study of Abu Yusuf's thinking on taxation in the book of Al-Kharaj. Profetika Jurnal Studi Islam, 30–42. https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16792

Belouafi, A. (2022). Towards a just monetary and economic system. https://doi.org/10.20944/preprints202211.0483.v1

Djatmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 9(1), 135. https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162

Farhang, Mossavar-Rahmani, Hamid, & Maleki. (2009). Islamic economics versus market economics: The concept of taxations. Chinese Business Review, 08(12). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2009.12.003

Hossain, Md. S., Ali, Md. S., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Tax avoidance and tax evasion: Current insights and future research directions from an emerging economy. Asian Journal of Accounting Research, 9(3), 275–292. https://doi.org/10.1108/ajar-09-2023-0305

Indrawan, I. W., & Wahyuningsih, W. (2019). Literature review on REITs and Islamic REITs and lessons learned for Islamic REITs in Indonesia. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), 2(1). https://doi.org/10.18196/ijief.2114

Irkhami, N. (2019). Zakat, kharāj, 'ushr, and jizya as the instruments of Islamic public finance: A contemporary study. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 8(1), 90. https://doi.org/10.22373/share.v8i1.3804

Islam, A., Rashid, Md. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020). Public policies and tax evasion: Evidence from SAARC countries. Heliyon, 6(11), e05449. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05449

Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. PLOS ONE, 17(9), e0275113. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113

Khofifah, N. N., Bahrun, A., Oktriawan, W., & Muhammad, A. A. (2023). The effect of religiosity and disposable income on interest in saving Purwakarta community in Islamic banks. Suhuf, 35(2), 1–10. https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i2.23030

Mulcahy, M. (2014). Purifying Islamic equities: The interest tax shield. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7(4), 473–484. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2013-0120

Mustapha, Z., Kunhibava, S., Muneeza, A., Khalid, M. B., & Sen, T. M. (2023). Social sukuk for sustainable development: Review of Sukuk Prihatin, Ihsan Sukuk (Malaysia) and Cash Waqf Linked Sukuk (Indonesia). I-IECONS E-Proceedings, 940–953. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.115

Nafiu, O. S. (2013). A framework of Islamic economics with reference to Islamic taxation and allowable expenditures. IIUM Law Journal, 20(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v20i2.92

Naqvi, I. H., & Hashmi, M. S. (2013). Analyses of the GNP formula: The Islamic perspective. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 9(2), 63–88. https://doi.org/10.12816/0001602

Nasution, J., Nasution, M. I., & Murtadla, A. A. (2024). Modernizing zakat in Indonesia, from Masdar Farid Mas'udi, Safwan Idris, and Didin Hafidhuddin. Suhuf, 36(1), 55–65. https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4412

Nur, M. A., Febriyanti, A. R., Rusgianto, S., & Herianingrum, S. (2022). Islamic banking financial inclusion and tax revenue in OIC countries: To what extent do they correlate? Shirkah Journal of Economics and Business, 7(3), 302–317. https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i3.498

Prayudyanto, M. N., & Tamin, O. Z. (2019). Is road pricing a sustainable policy? Jakarta case. MATEC Web of Conferences, 280, 04019. https://doi.org/10.1051/matecconf/201928004019

Rashid, Md. H. U., & Islam, A. (2024). Does economic freedom matter in tax evasion? Empirical evidence from Asian countries. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3858125/v1

Richardson, E., & O'Neill, S. (2020). Islamic mortgage-alternatives in Ireland: A comparative reflection on a decade of consumer appetite in the face of legislative uncertainty. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3759265

Ridwan, M., Pagalung, G., Luthfi, M., & Amin, A. R. M. (2023). Maqashid syari'ah index model in sharia bank. Bukhori Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam, 3(1), 29–41. https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i1.2283

Saleh, M., & Tirole, J. (2021). Taxing identity: Theory and evidence from early Islam. Econometrica, 89(4), 1881–1919. https://doi.org/10.3982/ecta17265

Shams, A., Akhter, Z., & Bukhair, N. B. (2020). Islamic concept of zakat and tax: Similarities and differences. Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities, 4(2), 50–56. https://doi.org/10.53575/e6.v4.02(20).50-56

Su'ud, A., Putri, D., & Tjaraka, H. (2024). A study of the relevance of the concepts of taxes in Islam (Abu Yusuf's philosophy perspective). Al-Insyiroh Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 51–84. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.6554

Swastika, P., & Tobibatussaadah, T. (2019). The relevance of risk sharing for modern economies. https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289398

Tanno, A., & Putri, A. Z. (2019). Religiosity perspective in tax avoidance: Case study in Indonesia. KnE Social Sciences, 3(14), 69. https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4299

Triyanta, A., Hassan, R., Ali, M., & Thontowi, J. (2023). Legal policy and the exemplary growth of Islamic banking business: The case of Malaysia. International Journal of Law and Politics Studies, 5(1), 55–62. https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.7

Triyawan, A. (2018). Tax exemption goods trade on ASEAN Free Trade Area (AFTA) according to Islamic economics. Islamic Economics Journal, 4(1), 47. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2898