00861 - Asimetri Informasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Manifestasi, dan Mekanisme Mitigasi

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep asimetri informasi dalam perspektif ekonomi Islam, mencakup definisi, bentuk utama, manifestasi pada praktik keuangan syariah, serta mekanisme mitigasinya. Asimetri informasi dipahami sebagai ketidakseimbangan penguasaan informasi dalam transaksi yang menimbulkan adverse selection dan moral hazard, sekaligus memperlemah keadilan dan akuntabilitas muamalah. Dalam kerangka ekonomi Islam, problem ini tidak semata dilihat sebagai isu efisiensi pasar, melainkan juga isu kepatutan moral yang bersinggungan dengan larangan gharar dan zalim. Kajian ini bersifat literatur dengan menganalisis berbagai sumber dari penelitian terdahulu di bidang perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, akad mudharabah, serta tata kelola korporasi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa asimetri informasi paling kuat muncul pada akad berbasis bagi hasil (profit and loss sharing/PLS), khususnya mudharabah, karena mudharib memiliki informasi lebih banyak daripada shahib al-mal. Mitigasi yang konsisten dengan prinsip Islam menuntut kombinasi transparansi dan kualitas pengungkapan, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit syariah, etika komunikasi tabligh, desain kovenan dan pemantauan, serta pengendalian internal sebagai mekanisme monitoring.

Kata kunci: asimetri informasi, ekonomi Islam, mudharabah, adverse selection, moral hazard, tata kelola syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of information asymmetry from an Islamic economic perspective, encompassing its definition, primary forms, manifestations in Islamic financial practice, and mitigation mechanisms. Information asymmetry is understood as an imbalance in information possession within transactions that gives rise to adverse selection and moral hazard, while simultaneously weakening justice and accountability in muamalah. Within the Islamic economic framework, this problem is not merely viewed as a market efficiency issue, but also as a moral propriety issue that intersects with the prohibition of gharar and zalim. This study is literature-based, analyzing various sources from prior research in Islamic banking, Islamic microfinance institutions, mudharabah contracts, and Islamic corporate governance. The findings indicate that information asymmetry is most pronounced in profit and loss sharing (PLS)-based contracts, particularly mudharabah, as the mudharib possesses more information than the shahib al-mal. Mitigation consistent with Islamic principles requires a combination of transparency and disclosure quality, supervision by the Sharia Supervisory Board (SSB) and sharia audit, tabligh communication ethics, covenant design and monitoring, as well as internal controls as a monitoring mechanism.

Keywords: information asymmetry, Islamic economics, mudharabah, adverse selection, moral hazard, sharia governance

________________________________________

1. Pendahuluan

Asimetri informasi merupakan salah satu problem fundamental dalam teori ekonomi modern yang turut menjadi perhatian serius dalam kerangka ekonomi Islam. Kondisi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak dibanding pihak lain tidak hanya menciptakan inefisiensi pasar, tetapi dalam perspektif syariah juga berpotensi melanggar prinsip keadilan ('adl) dan menimbulkan unsur gharar serta zalim dalam transaksi.

Dalam praktik keuangan syariah, khususnya pada akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, problem asimetri informasi menjadi sangat krusial. Pemilik dana (shahib al-mal) menghadapi keterbatasan akses atas informasi usaha yang dikelola mitra (mudharib), sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan perilaku baik sebelum maupun setelah akad disepakati.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep asimetri informasi dalam perspektif ekonomi Islam, bentuk-bentuk manifestasinya pada berbagai lembaga keuangan syariah, serta mekanisme mitigasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan tata kelola lembaga keuangan syariah yang lebih berkeadilan.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian literatur (library research) yang menganalisis berbagai sumber pustaka terdahulu secara sistematis. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kajian konseptual yang berkaitan dengan asimetri informasi dalam perspektif ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan memetakan konsep, bentuk, manifestasi, dan mekanisme mitigasi asimetri informasi berdasarkan kerangka normatif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Konsep Asimetri Informasi dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, asimetri informasi dipahami sebagai problem transaksi ketika satu pihak menguasai informasi lebih baik atau lebih banyak daripada pihak lain, sehingga pihak yang kurang informasi berpotensi salah memahami objek, risiko, atau konsekuensi akad (Katsurayya et al., 2020; Syarifuddin et al., 2023). Definisi ini sejalan dengan uraian bahwa asimetri informasi merupakan "ketidakseimbangan penguasaan informasi" yang memicu kondisi information asymmetry dalam hubungan bisnis atau keagenan, termasuk pada lembaga keuangan syariah (Adha et al., 2020; Pravitasari, 2019).

Dalam kerangka normatif, ekonomi Islam tidak hanya mendeskripsikan perilaku ekonomi, tetapi juga mengarahkan "bagaimana seharusnya berperilaku" demi aktualisasi keadilan ('adl) melalui batasan halal–haram (Haryono, 2016). Karena itu, problem asimetri informasi tidak semata dilihat sebagai isu efisiensi pasar, melainkan juga isu kepatutan moral dan keadilan muamalah (Cipta, 2018; Haryono, 2016).

Keterkaitan khas dalam perspektif Islam adalah bahwa keterbatasan pengetahuan atau informasi dapat dipandang sebagai bentuk ketidakjelasan (gharar), yakni ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang perlu dikurangi melalui pencarian dan pengungkapan informasi (Hasan et al., 2017). Secara konseptual, prinsip syariah dalam perbankan menegaskan larangan transaksi yang mengandung gharar (objek tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak dapat diserahkan saat transaksi) dan zalim (menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain) (Manan, 2024). Karena itu, ketika ketimpangan informasi menciptakan ketidakjelasan material atau membuka ruang ketidakadilan, ia beririsan langsung dengan problem yang menjadi perhatian etika dan tata kelola syariah (Hasan et al., 2017; Manan, 2024).

________________________________________

4. Bentuk Utama Asimetri Informasi: Adverse Selection dan Moral Hazard

Literatur ekonomi dan keuangan syariah mengelompokkan asimetri informasi ke dalam dua bentuk utama, yaitu: (i) adverse selection dan (ii) moral hazard (Katsurayya, Fitrijanti, & Fitriyah, 2020; Syarifuddin et al., 2023).

4.1 Adverse Selection (Pra-Akad)

Adverse selection adalah kondisi ketika satu pihak atau lebih dalam transaksi (atau transaksi potensial) memiliki keunggulan informasi atas pihak lain (Katsurayya, Fitrijanti, & Fitriyah, 2020; Syarifuddin et al., 2023). Dalam konteks pembiayaan, bentuk ini relevan pada tahap seleksi calon mitra atau objek pembiayaan, karena pihak penyedia dana dapat kesulitan menilai kualitas risiko dan karakter pihak yang dibiayai jika informasi yang diterima tidak memadai (Jamal & Enre, 2023; Syarifuddin et al., 2023).

4.2 Moral Hazard (Pascaakad)

Moral hazard adalah kondisi ketika satu pihak dapat mengamati tindakannya dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak dapat mengamati tindakan tersebut secara setara (Katsurayya, Fitrijanti, & Fitriyah, 2020). Dalam praktik pembiayaan syariah, moral hazard dipahami sebagai penyimpangan perilaku akibat ketidakseimbangan informasi antara pemilik dana dan pengelola dana (Jamal & Enre, 2023), termasuk kemungkinan manipulasi pelaporan atau tindakan oportunistik setelah dana diserahkan (Marheni, 2017; Rahmadhani & Khotijah, 2021).

Kedua bentuk ini sering dijelaskan dalam kerangka teori keagenan (principal–agent), yakni ketika pemilik dana (principal) mendelegasikan pengelolaan kepada pengelola (agent), sementara pengelola memiliki informasi lebih banyak (full information) sehingga timbul ketidakseimbangan informasi dan peluang perilaku oportunistik (Anshori, 2024; Rahmadhani & Khotijah, 2021). Literatur perbankan syariah menegaskan bahwa problem principal–agent pada pembiayaan syariah sering muncul akibat ketidakseimbangan informasi antara shahibul mal dan mudharib, yang termanifestasi sebagai adverse selection dan moral hazard (Jamal & Enre, 2023; Wujarso, 2021).

________________________________________

5. Manifestasi Asimetri Informasi pada Akad dan Industri Keuangan Syariah

5.1 Perbankan Syariah dan Pasar Dana atau Pembiayaan

Kajian tentang transaksi perbankan syariah di Indonesia menempatkan asimetri informasi sebagai isu besar dalam industri ini, antara lain karena manajemen bank dapat memiliki akses informasi prospek atau risiko yang tidak dimiliki pihak luar (Syarifuddin et al., 2023). Dalam pasar pinjaman, problem asimetri informasi muncul ketika deposan atau pihak luar tidak mampu membedakan tingkat risiko bank. Kondisi ini dikaitkan dengan perilaku deposan yang dapat menempatkan dana pada bank yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, sementara risiko investasinya tidak transparan bagi pasar (Syarifuddin et al., 2023). Studi yang sama menekankan bahwa pengungkapan informasi yang berkualitas buruk dipandang terkait dengan munculnya kasus-kasus perbankan, sehingga peningkatan transparansi direkomendasikan untuk mengurangi insentif terjadinya asimetri informasi berlebihan (Syarifuddin et al., 2023).

5.2 Akad Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah) sebagai Locus Risiko Informasi

Akad berbasis kemitraan dan bagi hasil (profit and loss sharing/PLS) kerap dipandang paling rentan terhadap asimetri informasi karena pemilik dana menghadapi keterbatasan akses atas informasi usaha yang dikelola mitra (Anshori, 2024; Rahmadhani & Khotijah, 2021). Pada mudharabah, literatur menjelaskan bahwa asimetri informasi muncul karena mudharib memiliki informasi lebih pada aspek permintaan atau produktivitas usaha dan pada tingkat usaha atau upaya yang dilakukan, sementara shahib al-mal tidak dapat mengobservasi hal itu secara langsung (Rahmadhani & Khotijah, 2021).

Secara lebih umum, pembiayaan mudharabah disebut menghadapi risiko asimetri informasi dan moral hazard, dan karenanya memerlukan syarat atau kovenan untuk meminimalkan risiko (Fadillah & Paramita, 2021; Rahmadhani & Khotijah, 2021). Literatur lain juga menegaskan bahwa ketika dana telah diserahkan kepada mudharib, bank syariah dapat mengalami kendala akses informasi, sehingga terjadi asimetri informasi (bank tidak mengetahui informasi yang diketahui mudharib) dan pada saat yang sama muncul potensi moral hazard ketika mudharib lebih mengutamakan kepentingannya sendiri (Suharto et al., 2023).

Sejalan dengan itu, studi tentang risiko pembiayaan di bank syariah menegaskan bahwa kontrak mudharabah berpeluang besar menimbulkan imperfect information dan asymmetric information, yang kemudian dapat meningkatkan risiko kerugian bagi pihak principal (bank) dan memperbesar pembiayaan bermasalah (Wujarso, 2021). Kerangka internal control dalam konteks mudharabah juga secara eksplisit mengaitkan keterbatasan informasi pemilik dana atas aktivitas usaha pengelola dana dengan potensi moral hazard dan asimetri informasi (Anshori, 2024).

5.3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan BMT

Pada level mikro, literatur menekankan bahwa pencarian informasi dalam pembiayaan syariah merupakan bagian dari upaya mengurangi ketidakpastian (gharar), dan problem ketidakpastian dapat memunculkan problem informasi asimetris (Hasan et al., 2017). Bahkan, keterbatasan pengetahuan dikategorikan sebagai informasi asimetris yang dalam konsep fikih memunculkan ketidakjelasan (gharar) (Hasan et al., 2017). Dalam konteks kemitraan bisnis, asimetri informasi dipandang mengancam ketepatan keputusan kerja sama dan dapat mendorong eksploitasi sepihak, karena pihak yang menguasai informasi dapat mengambil keputusan strategis atau teknis yang lebih menguntungkan dirinya (Prasojo, 2015).

Secara empiris di lembaga keuangan mikro syariah (BMT), asimetri informasi antara BMT dan nasabah diklasifikasikan menjadi adverse selection dan moral hazard. Ketika nasabah melakukan salah satu bentuk tersebut, informasi yang dibutuhkan BMT untuk analisis nasabah menjadi berkurang (Pangestu & Santoso, 2021). Studi yang sama melaporkan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pembiayaan murabahah, dan kegagalan memperoleh informasi yang semestinya dapat menurunkan profitabilitas serta melemahkan kinerja BMT (Pangestu & Santoso, 2021). Dalam studi multikasus implementasi pembiayaan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah, salah satu problem utama yang diidentifikasi adalah asimetri informasi, disertai kurangnya laporan keuangan dan praktik side stream (Katsurayya, Fitrijanti, & Fiitriyah, 2020).

5.4 Dimensi Perilaku: Manipulasi Laporan dan Pengungkapan Tidak Jujur

Asimetri informasi dalam pembiayaan juga dapat bersifat ex-post: pihak peminjam atau borrower dapat memanipulasi laporan keuangan, sehingga seharusnya biaya dilaporkan secara transparan apa adanya (Marheni, 2017). Secara konseptual, literatur mudharabah menyebutkan kecenderungan pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur sebagai bagian dari asymmetric information problem (Rahmadhani & Khotijah, 2021). Karena itu, asimetri informasi tidak hanya terkait kurangnya data, tetapi juga terkait kualitas dan kejujuran pengungkapan yang membentuk keputusan principal (Marheni, 2017; Rahmadhani & Khotijah, 2021).

________________________________________

6. Implikasi Asimetri Informasi menurut Ekonomi Islam

6.1 Peningkatan Risiko dan Penyimpangan Perilaku dalam Pembiayaan PLS

Ketidakseimbangan informasi antara shahibul mal dan mudharib secara eksplisit diposisikan sebagai pemicu adverse selection dan moral hazard dalam pembiayaan perbankan syariah (Jamal & Enre, 2023; Wujarso, 2021). Pada mudharabah, struktur informasi yang lebih "superior" di pihak mudharib membuka peluang tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri (Rahmadhani & Khotijah, 2021), dan literatur risiko pembiayaan menegaskan bahwa imperfect information pada mudharabah meningkatkan risiko kerugian bagi principal serta pembiayaan bermasalah (Wujarso, 2021).

6.2 Kerugian Institusi akibat Penyembunyian Informasi

Dalam konteks tantangan pembiayaan PLS, penyembunyian informasi dipandang dapat menimbulkan asimetri informasi dan merugikan bank. Hambatan utama diidentifikasi sebagai asimetri informasi berupa adverse selection dan moral hazard (Rosidi et al., 2024). Pada sektor perbankan syariah, kualitas pengungkapan yang buruk diposisikan berkorelasi dengan munculnya kasus-kasus perbankan, sehingga peningkatan kualitas informasi dipandang relevan untuk meminimalkan problem (Rosidi et al., 2024; Syarifuddin et al., 2023).

6.3 Distorsi Akuntabilitas dan Potensi Manipulasi Pelaporan

Literatur tata kelola dan pelaporan menegaskan bahwa ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) antara manajemen dan pemilik dapat memberi kesempatan manajer melakukan manajemen laba untuk menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Adha et al., 2020). Studi tentang manajemen laba pada bank syariah juga menyatakan bahwa praktik manajemen laba dijelaskan oleh teori agensi yang disebabkan oleh asimetri informasi (Pravitasari, 2019). Dalam perspektif etika bisnis Islam, konflik kepentingan dan ketidaksempurnaan kontrak antara agent–principal dikaitkan dengan adanya informasi asimetris, dan praktik manipulatif diposisikan tidak sejalan dengan nilai etika Islam yang menjunjung kejujuran (Pravitasari, 2019; Puspitosari, 2020).

________________________________________

7. Mekanisme Mitigasi yang Konsisten dengan Prinsip Ekonomi Islam

7.1 Transparansi dan Kualitas Pengungkapan

Kajian perbankan syariah menegaskan bahwa asimetri informasi dapat diantisipasi dan diminimalkan dengan mengungkapkan informasi yang lebih berkualitas. Regulator juga direkomendasikan meningkatkan transparansi untuk mengurangi insentif asimetri informasi berlebihan (Syarifuddin et al., 2023). Sejalan dengan itu, penelitian kualitas laporan keuangan bank syariah menyatakan bahwa adanya pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi (Abdullah & Ainun, 2017).

Dalam perspektif maqashid dan tanggung jawab sosial bank syariah, bank syariah dinyatakan memiliki kewajiban mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, serta mudah diakses stakeholder (NENA & LAILAULFA, 2021), yang secara fungsional diposisikan sebagai mekanisme penurunan ketimpangan informasi antara bank dan pengguna informasi (Abdullah & Ainun, 2017; NENA & LAILAULFA, 2021).

Dalam ranah perlindungan konsumen perbankan, keterbukaan informasi produk dan keterbukaan mengenai kondisi, kinerja, serta risiko bank diposisikan sebagai bagian kerangka hukum untuk mengatasi permasalahan informasi asimetris. Problem asimetri informasi dihubungkan dengan moral hazard, adverse selection, dan signalling, sehingga keterbukaan informasi produk yang memadai diperlukan agar nasabah memahami manfaat dan risiko (Nasution, 2020). Dengan demikian, transparansi bukan hanya preferensi manajerial, tetapi juga instrumen perlindungan pihak yang secara informasi lebih lemah (Nasution, 2020; NENA & LAILAULFA, 2021).

7.2 Tata Kelola Syariah, DPS, dan Audit Syariah

Islamic Corporate Governance (ICG) dipahami sebagai corporate governance dalam perspektif Islam yang bertujuan serupa dengan tata kelola pada umumnya tetapi berlandaskan nilai agama. ICG memadukan hukum Islam dengan model stakeholder (Katsurayya, Fitrijanti, & Fitriyah, 2020). Karena bank syariah membawa mandat kepatuhan syariah, mekanisme pengawasan seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) diposisikan penting. Keberadaan DPS dinyatakan dapat mengurangi informasi asimetris yang menjadi penyebab kurangnya pengetahuan nasabah tentang produk dan pengelolaan bank syariah, sehingga meningkatkan rasa aman masyarakat dalam bertransaksi (NENA & LAILAULFA, 2021).

Dari sisi assurance, audit syariah diposisikan sebagai proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi bukti kepatuhan pada prinsip syariah (termasuk rujukan standar), dan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik (Widyastuti, 2020). Literatur audit syariah juga secara eksplisit menyatakan bahwa pada bank syariah berpotensi terjadi asimetri informasi yang sangat tinggi sehingga relevansi teori keagenan meningkat, dan transformasi budaya etika bisnis Islam diperlukan dalam rangka memperkuat good corporate governance (GCG) (Widyastuti, 2020). Artinya, mitigasi asimetri informasi dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada "lebih banyak informasi", tetapi juga mencakup institusi pengawasan kepatuhan dan audit yang memverifikasi kualitas serta kesesuaian pengungkapan (NENA & LAILAULFA, 2021; Widyastuti, 2020).

7.3 Etika Komunikasi (Tabligh) dan Akuntabilitas Amanah

Dalam konstruksi keuangan syariah, konsep tabligh (keterbukaan menyampaikan informasi yang jelas dan lengkap) diposisikan sebagai metafora untuk meminimalkan asimetri informasi: agen perlu terbuka kepada shahibul mal agar aktivitas mudharib diketahui principal (Putri & Budiartha, 2019). Penjabaran tabligh tersebut mencakup transparansi informasi melalui penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan program kerja, hingga transparansi pengelolaan dan distribusi dana sosial (zakat, infak, sedekah) (Putri & Budiartha, 2019). Kerangka ini koheren dengan tuntutan pengungkapan bank syariah yang harus memadai, jelas, dan mudah diakses, karena keduanya mengarahkan pada pengurangan kesenjangan informasi yang merusak keadilan transaksi (NENA & LAILAULFA, 2021; Putri & Budiartha, 2019).

7.4 Desain Kontrak, Kovenan, Screening, dan Pemantauan

Literatur mudharabah menegaskan bahwa risiko asimetri informasi dapat diminimalkan melalui penetapan syarat atau kovenan yang harus dipatuhi nasabah (Rahmadhani & Khotijah, 2021). Secara lebih rinci, kajian studi kasus mudharabah menguraikan syarat untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan moral hazard, antara lain persyaratan terkait porsi modal peminjam, pemilihan bisnis berisiko lebih kecil, dan transparansi arus kas (Rahmadhani & Khotijah, 2021). Kajian lain menekankan upaya pengendalian risiko mudharabah melalui penetapan kovenan seperti batas rasio hutang terhadap modal, batas rasio aset tetap terhadap total aset, kovenan pemantauan, serta penetapan kovenan bagi hasil dengan akad revenue sharing (Fadillah & Paramita, 2021). Dalam perspektif problem principal–agent perbankan syariah, pemanfaatan informasi yang memadai dan penetapan skema bagi hasil yang optimal diposisikan sebagai cara menekan adverse selection dan moral hazard, disertai kebutuhan pengawasan korporasi dan penerapan prinsip GCG (Jamal & Enre, 2023).

7.5 Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko sebagai Mekanisme Monitoring

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, keterbatasan informasi pemilik dana atas aktivitas pengelola dana diposisikan sebagai sumber potensi moral hazard dan asimetri informasi (Anshori, 2024). Karena itu, manajemen risiko dan mekanisme pemantauan diposisikan dapat membantu mengurangi asimetri informasi dan menghindari perilaku oportunistik (Anshori, 2024). Secara empiris, penelitian pengendalian internal pada lembaga keuangan mikro syariah menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang memadai dapat menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) pada pembiayaan mudharabah (Anshori, 2024), yang konsisten dengan tesis bahwa penguatan monitoring dan kualitas proses internal merupakan bagian dari mitigasi konsekuensi asimetri informasi pada kontrak berbasis amanah (Anshori, 2024; Jamal & Enre, 2023).

________________________________________

8. Kesimpulan

Menurut ekonomi Islam, asimetri informasi adalah ketidakseimbangan penguasaan informasi dalam transaksi yang menimbulkan adverse selection dan moral hazard serta memperlemah keadilan dan akuntabilitas muamalah (Jamal & Enre, 2023; Katsurayya, Fitrijanti, & Fiitriyah, 2020; Katsurayya, Fitrijanti, & Fitriyah, 2020). Dalam praktik keuangan syariah, terutama akad PLS seperti mudharabah, problem ini menguat karena pengelola usaha (mudharib) memiliki informasi lebih banyak daripada pemilik dana (shahibul mal), sehingga membuka ruang manipulasi pelaporan dan penyimpangan perilaku (Marheni, 2017; Rahmadhani & Khotijah, 2021; Suharto et al., 2023).

Mitigasi yang konsisten dengan prinsip Islam menuntut kombinasi: (1) transparansi dan kualitas pengungkapan (NENA & LAILAULFA, 2021; Syarifuddin et al., 2023); (2) pengawasan DPS dan audit syariah (NENA & LAILAULFA, 2021; Widyastuti, 2020); (3) etika komunikasi tabligh (Putri & Budiartha, 2019); (4) desain kovenan dan pemantauan (Fadillah & Paramita, 2021); serta (5) pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai mekanisme monitoring (Anshori, 2024).

Penelitian mendatang disarankan untuk menguji secara empiris efektivitas masing-masing mekanisme mitigasi tersebut pada berbagai segmen lembaga keuangan syariah di Indonesia, serta mengkaji sejauh mana integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola mampu mereduksi dampak asimetri informasi secara nyata.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. W., & Ainun, N. (2017). Implementasi nilai-nilai Islam dalam manajemen laba efisien perbankan syariah di Indonesia. Al-Ulum, 17(1). https://doi.org/10.30603/au.v17i1.120

Adha, S. I., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia. Journal of Sharia Economics, 1(1), 37–57. https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.626

Anshori, M. H. (2024). Analisis laporan keuangan terhadap pergerakan harga saham pada perusahaan sub sektor perbankan syariah dalam Bursa Efek Indonesia 2020–2021. Jurnal Studi Islam dan Sosial, 7(1), 52–72. https://doi.org/10.61941/iklila.v7i1.180

Cipta, H. (2018). Risiko di bank syariah: Suatu pengantar. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 3(1), 26–46. https://doi.org/10.32923/asy.v3i1.1152

Fadillah, N. N. A., & Paramita, R. A. S. (2021). Pengaruh CAR, NPF, FDR, inflasi dan BI rate terhadap profitabilitas perusahaan perbankan syariah di Indonesia periode 2014–2018. Jurnal Ilmu Manajemen, 9(1), 191. https://doi.org/10.26740/jim.v9n1.p191-204

Haryono, S. (2016). Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 15(1), 103. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.103-118

Hasan, B. A. N., Roziq, A., & Mas'ud, I. (2017). Kompetensi account officer dan informasi asimetri terhadap kinerja murabahah dengan risiko sebagai variabel intervening (Studi di BMT Kabupaten Banyuwangi dan Jember). E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 4(1), 12. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4562

Jamal, J., & Enre, A. (2023). Konstruksi agency theory untuk meminimalisir asymmetry information dalam teori keuangan syariah perspektif tabligh. Point: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 5(2), 163–171. https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2092

Katsurayya, H., Fitrijanti, T., & Fiitriyah, F. K. (2020). Bagaimana deposit structure dan ownership concentration memengaruhi pengungkapan Islamic corporate governance? Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 8(1), 21–38. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.109

Katsurayya, H., Fitrijanti, T., & Fitriyah, F. K. (2020). Pengaruh deposit structure dan ownership concentration terhadap pengungkapan Islamic corporate governance pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 16–31. https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.194

Manan, A. (2024). Pengaruh pengendalian internal terhadap non performing financing pembiayaan mudharabah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 13(2), 181. https://doi.org/10.36080/jak.v13i2.3288

Marheni, M. (2017). Analisis kepatuhan prinsip-prinsip syariah terhadap kesehatan finansial dan fraud pada bank umum syariah. Asy-Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(1), 143–170. https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596

NENA, Y., & LAILAULFA, I. (2021). Improving financial performance through Islamic corporate governance, Islamic corporate social, and intellectual capital. Dirham: Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 30–50. https://doi.org/10.53990/dirham.v2i1.139

Nasution, L. Z. (2020). Analisis manajemen risiko pembiayaan mikro syariah berbasis karakteristik masyarakat (Studi pada Koperasi Mitra Manindo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara). Islamic Circle, 1(1), 1–26. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.97

Pangestu, R. D., & Santoso, S. B. (2021). Pengaruh dewan komisaris, dewan pengawas syariah, financing to deposit ratio (FDR), dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Review of Applied Accounting Research (RAAR), 1(2), 27. https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11865

Prasojo, P. (2015). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 2(1), 59–69. https://doi.org/10.24815/jdab.v2i1.3613

Pravitasari, D. (2019). Audit syariah pada lembaga keuangan syariah guna mewujudkan good corporate governance (Studi multisitus pada Baitul Maal Wat Tamwil di Tulungagung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kediri). Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2), 22–37. https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.861

Puspitosari, I. (2020). Tingkat relevansi dan faithful representation laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Al-Qardh, 4(2), 115–128. https://doi.org/10.23971/jaq.v4i2.1569

Putri, H. V., & Budiartha, I. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, rasio resiko bank, dan kualitas aktiva produktif terhadap kepercayaan investor. E-Jurnal Akuntansi, 28(3), 2035. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p25

Rahmadhani, B., & Khotijah, S. A. (2021). Upaya pengendalian risiko pembiayaan bagi hasil mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Edukasi (Ekonomi Pendidikan dan Akuntansi), 9(2), 99. https://doi.org/10.25157/je.v9i2.5748

Rosidi, R., Putri, I. L. A., & Nugraha, R. A. (2024). Financing to deposit ratio dan non-performing financing: Peran Islamic corporate governance. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal), 15(2), 161–175. https://doi.org/10.18860/em.v15i2.24638

Suharto, B., Anwar, M. W., Fauzi, F., & Novian, H. (2023). Perbandingan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3874. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11354

Syarifuddin, M. S., Purnamasari, D. S., & Safitri, F. I. (2023). Muslim literacy in choosing a banking system in Indonesia between Islamic banks or conventional banks (Literasi Muslim dalam memilih sistem perbankan di Indonesia antara bank syariah atau bank konvensional). Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 6(1), 1. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9272

Widyastuti, E. (2020). Urgensi optimalisasi pembiayaan mudharabah sebagai core product perbankan syariah Indonesia. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 150–175. https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.4024

Wujarso, R. (2021). Mekanisme pembagian laba rugi pembiayaan sebagai sebuah tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia. Journal of Information System Applied Management Accounting and Research, 5(3), 558. https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i3.398