00860 - Aset Tidak Berwujud dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Konseptual, Fiqh Muamalah, dan Praktik Keuangan Syariah di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep aset tidak berwujud (intangible assets) dari perspektif ekonomi Islam, mencakup dimensi akuntansi modern, fiqh muamalah, serta praktik keuangan syariah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelaah definisi dan pengakuan aset tidak berwujud berdasarkan PSAK 19, status hukumnya dalam konstruksi fiqh klasik dan kontemporer, serta posisinya sebagai objek akad dalam instrumen keuangan syariah seperti musyārakah, rahn, dan sukuk. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menjadikan "ketidakberwujudan" sebagai penghalang mutlak, melainkan menempatkan kehalalan/nilai syariah, kejelasan hak kepemilikan (property right), dan kompatibilitas akad sebagai parameter kunci. Terdapat ketegangan konseptual antara sebagian konstruksi definisional fiqh yang menekankan syarat keberwujudan materi dengan perkembangan praktik muamalah kontemporer yang mengakui hak-hak tidak berwujud sebagai bernilai ekonomi. Bukti empiris dari sektor perbankan syariah Indonesia memperlihatkan bahwa modal intelektual sebagai representasi aset tidak berwujud memiliki dampak yang beragam terhadap kinerja keuangan, bergantung pada proksi yang digunakan dan komponen yang diuji.

Kata kunci: aset tidak berwujud, ekonomi Islam, fiqh muamalah, keuangan syariah, modal intelektual

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of intangible assets from an Islamic economic perspective, encompassing dimensions of modern accounting, fiqh muamalah, and Islamic finance practice in Indonesia. Using a literature review approach, the article analyzes the definition and recognition of intangible assets under PSAK 19, their legal status in classical and contemporary fiqh constructions, and their position as objects of contract in Islamic financial instruments such as musyārakah, rahn, and sukuk. The findings indicate that Islamic economics does not treat "intangibility" as an absolute barrier; instead, it places the lawfulness/Islamic value (halal), clarity of property rights, and contract compatibility as the key parameters. A conceptual tension exists between certain classical fiqh definitional constructions that emphasize the requirement of material tangibility and contemporary muamalah practice that recognizes intangible rights as economically valuable. Empirical evidence from the Indonesian Islamic banking sector shows that intellectual capital as a representation of intangible assets has varied impacts on financial performance, depending on the proxies used and the components examined.

Keywords: intangible assets, Islamic economics, fiqh muamalah, Islamic finance, intellectual capital

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) yang berkembang pesat, aset tidak berwujud (intangible assets) memainkan peran yang semakin sentral dalam penciptaan nilai perusahaan. Hak paten, merek dagang, goodwill, dan modal intelektual telah menjadi sumber keunggulan kompetitif yang tidak kalah pentingnya dibandingkan aset fisik. Tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh sistem ekonomi konvensional, tetapi juga oleh sistem ekonomi Islam yang harus merespons perkembangan tersebut dalam kerangka prinsip-prinsip syariah.

Secara definitif, aset tidak berwujud adalah aset tanpa wujud fisik namun bernilai ekonomis, seperti hak paten dan merek dagang. Definisi ini sederhana namun menyimpan kompleksitas yang signifikan ketika ditelaah dari perspektif fiqh muamalah, mengingat sebagian konstruksi hukum Islam klasik mensyaratkan keberwujudan materi (tangibility) sebagai salah satu karakteristik harta (māl) yang dapat ditransaksikan.

Di sinilah letak urgensi kajian ini: bagaimana ekonomi Islam memposisikan aset tidak berwujud, baik pada tataran konseptual maupun praktik? Pertanyaan ini relevan tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara praktis, mengingat institusi keuangan syariah di Indonesia terus berkembang dan memerlukan kerangka konseptual yang memadai untuk mengelola aset-aset tidak berwujud secara sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menelaah pengertian aset tidak berwujud dalam praktik ekonomi modern dan akuntansi di Indonesia; (2) mengkaji perspektif fiqh/ekonomi Islam mengenai status keberwujudan aset; (3) menganalisis pengakuan hak kekayaan intelektual sebagai huqūq māliyyah dalam hukum-ekonomi syariah; (4) menjelaskan posisi aset tidak berwujud dalam akad-akad keuangan syariah; serta (5) memetakan implikasi dan bukti empiris terkait aset tidak berwujud dalam sektor keuangan syariah Indonesia.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (systematic literature review) dengan menelaah sumber-sumber akademik yang relevan mencakup artikel jurnal ilmiah, kajian hukum syariah, dan studi empiris tentang perbankan syariah Indonesia. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi konvergensi dan ketegangan konseptual di antara sumber-sumber yang dikaji, kemudian menyintesisnya ke dalam kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai aset tidak berwujud dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Aset Tidak Berwujud dalam Praktik Ekonomi Modern dan Akuntansi di Indonesia

Dalam praktik ekonomi modern, aset tidak berwujud dipahami sebagai aset yang tidak dapat direpresentasikan secara fisik tetapi tetap berkontribusi nyata bagi perusahaan (Basri et al., 2021), serta dapat merefleksikan hak/posisi istimewa perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (Basri et al., 2021). Contoh yang lazim disebut sebagai intangible assets mencakup hak cipta, hak paten, goodwill, dan hak-hak lain sejenisnya (Basri et al., 2021). Penegasan bahwa aset dapat bersifat tangible maupun intangible—dengan contoh intangible seperti patents dan brands—juga muncul dalam kajian perbankan syariah yang menempatkan sumber daya tidak berwujud sebagai bagian penting dari daya saing pada era ekonomi modern (Dinaroe et al., 2019).

Dalam standar akuntansi yang banyak dijadikan rujukan praktik bisnis di Indonesia, PSAK 19 dirujuk oleh berbagai studi sebagai landasan definisi bahwa aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan/menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif (Caesar & Isbanah, 2020; Desiana & Diem, 2021; Hidayati & Nandiroh, 2023; Nur & Faradis, 2022; Wiranata & Rama, 2018). Sejumlah kajian juga menekankan aspek pengakuan akuntansi bahwa PSAK 19 mensyaratkan pengakuan aset tidak berwujud terkait keberadaan manfaat ekonomi masa depan dan keterukuran biaya perolehan secara andal; namun syarat ini dapat menyulitkan pelaporan beberapa komponen nilai tidak berwujud (misalnya modal intelektual tertentu) dalam laporan keuangan (Caesar & Isbanah, 2020; Hidayati & Nandiroh, 2023). Dalam konteks pengukuran, studi pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index mencatat bahwa banyak aset non-keuangan (termasuk intangible assets) diukur dengan historical cost dibanding fair value (Basri et al., 2021).

3.2 Perspektif Fiqh/Ekonomi Islam: Status "Harta/Aset" dan Isu Keberwujudan

Dalam diskursus fiqh yang dibahas pada kajian industri halal dan teori aset syariah, pemahaman aset menjadi krusial karena aset adalah objek transaksi (ma'qūd 'alaih) dan terkait proses perpindahan kepemilikan (intiqāl al-milkiyyah) (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018). Kajian tersebut menekankan bahwa pembahasan laba tidak bermakna jika objek yang menghasilkan laba adalah aset yang statusnya tidak halal, karena "harta haram" dalam pandangan syariah diperlakukan seolah tidak memiliki eksistensi yang relevan untuk dilaporkan atau diperhitungkan sebagai harta bernilai dalam kerangka syariah (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018). Karena itu, kajian yang sama merumuskan bahwa hanya aset yang memiliki "nilai syariah" yang dapat ditransaksikan melalui akad yang syar'iy (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018).

Namun demikian, literatur yang sama juga menunjukkan adanya nuansa perbedaan pandangan mengenai syarat "kebendaan" (tangibility) dalam definisi harta. Secara khusus, dikemukakan bahwa ada pandangan (dinisbahkan pada Az Zarqo' dalam ringkasan kajian) yang memberi kekhususan bahwa aset/harta harus berwujud materi dan dapat diraba, yang men-takhsis definisi aset dalam fiqh sehingga menimbulkan implikasi bahwa yang intangible dan/atau sulit dikuantifikasi dapat diperdebatkan statusnya sebagai "aset" dalam konteks tijārah tertentu (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018). Kajian tersebut bahkan mengaitkan posisi ini dengan implikasi normatif tertentu (misalnya konsekuensi pada kewajiban zakat dalam konteks "aset" yang didefinisikan sebagai harta bernilai/mutaqawwam) (Hasan et al., 2022). Dengan demikian, dalam literatur yang tersedia, terdapat ketegangan konseptual: di satu sisi ekonomi modern dan praktik akuntansi mengakui intangible assets (Basri et al., 2021; Nur & Faradis, 2022), sementara sebagian konstruksi definisional fiqh dapat menekankan syarat keberwujudan materi (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018).

3.3 Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual sebagai "Hak Kebendaan/Huqūq Māliyyah" dalam Praktik Hukum-Ekonomi Syariah di Indonesia

Walaupun terdapat perdebatan konseptual terkait syarat "berwujud", kajian hukum syariah atas hak merek menunjukkan jalur argumentasi pengakuan intangible assets sebagai objek bernilai ekonomi dalam muamalah kontemporer. Studi mengenai hak merek sebagai objek dalam perjanjian rahn menegaskan bahwa hak merek adalah benda tidak berwujud (intangible object) dalam hukum perdata Indonesia dan dapat dialihkan kepada pihak lain (Khoerunisa et al., 2023). Studi tersebut juga menyatakan bahwa ulama Hanafiyyah membolehkan merek menjadi marhūn karena memenuhi syarat rahn, dan disebut pula adanya penjelasan MUI (fatwa tahun 2005) yang menempatkan merek sebagai huqūq māliyyah (hak harta/kekayaan) serta dilindungi hukum (Khoerunisa et al., 2023). Argumen ini sekaligus menautkan HKI/IPRs sebagai hak ekonomis yang diberikan hukum kepada pencipta/penemu atas karya intelektual, sehingga konsep "property" terhadap karya intelektual muncul karena adanya manfaat ekonomi dan nilai ekonomis yang melekat (Khoerunisa et al., 2023).

Selaras dengan itu, kajian tentang rahn tasjīly dan kesesuaiannya dengan jaminan fidusia menyatakan bahwa dalam perkembangan pengaturan jaminan, objek jaminan fidusia dapat mencakup objek bergerak tidak berwujud (intangible movable objects), dan hal yang sama juga berlaku untuk rahn tasjīly (Syaripudin et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan praktik lembaga keuangan dan kebutuhan pembiayaan syariah, aset tidak berwujud dapat diposisikan sebagai objek jaminan dalam struktur yang dianggap kompatibel dengan prinsip syariah (meskipun terdapat catatan tentang kekuatan mengikat fatwa dalam praktik dan kebutuhan penataan regulasi) (Syaripudin et al., 2022).

3.4 Aset Tidak Berwujud sebagai Kontribusi Modal/Objek Akad dalam Kontrak Syariah: Musyārakah, Rahn, dan Sukuk

3.4.1 Musyārakah: Kontribusi Modal dapat Berupa Intangible Assets (Goodwill, Hak Paten, Reputasi, Kepercayaan)

Pada akad kemitraan (musyārakah), terdapat rujukan eksplisit bahwa kontribusi para pihak dapat mencakup aset berwujud maupun tidak berwujud. Dalam kajian pembiayaan wakaf tanah produktif, musyārakah digambarkan sebagai kerja sama usaha di mana para pihak dapat menyertakan modalnya baik intangible maupun tangible dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Fitri & Nuraini, 2023). Kajian tersebut bahkan merinci bahwa kepesertaan dapat berupa dana, keahlian, kepemilikan, peralatan, barang perdagangan, atau intangible aset seperti goodwill atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan, dan barang lain yang dapat dinilai dengan uang (Fitri & Nuraini, 2023). Sejalan dengan itu, telaah risiko pembiayaan berbasis ekuitas juga menyebut bahwa sumber daya musyārakah dapat terdiri dari tangible dan intangible resources, dan bentuk kontribusi dapat mencakup intangible asset serta komoditas lain yang dapat dinilai dengan uang (Setianto & Sukmana, 2016). Studi lain mengenai pembiayaan KPR subsidi di bank syariah juga menyatakan bahwa musyārakah melibatkan penggabungan sumber daya tangible dan intangible oleh para pihak (Imawan et al., 2020). Rangkaian referensi ini mendukung kesimpulan bahwa dalam praktik ekonomi Islam kontemporer, intangible assets dapat menjadi bagian dari kontribusi modal pada akad kemitraan (Fitri & Nuraini, 2023; Imawan et al., 2020).

3.4.2 Rahn (Gadai) dan Rahn Tasjīly: Intangible Assets sebagai Objek Jaminan

Sebagaimana dibahas di atas, hak merek sebagai intangible object diposisikan dapat memenuhi syarat sebagai marhūn dalam rahn menurut argumentasi yang dibahas (Hanafiyyah dan fatwa MUI 2005) (Khoerunisa et al., 2023). Selain itu, rahn tasjīly yang dibandingkan dengan fidusia menegaskan perluasan objek jaminan hingga mencakup intangible objects (Syaripudin et al., 2022). Dengan demikian, dalam lanskap hukum-ekonomi syariah Indonesia yang dibahas oleh referensi, intangible assets (khususnya HKI seperti merek) dapat diperlakukan sebagai harta bernilai untuk tujuan penjaminan (Khoerunisa et al., 2023; Syaripudin et al., 2022).

3.4.3 Sukuk: Bukti Kepemilikan atas Aset (termasuk Intangible/Kontrak Proyek), Mensyaratkan Underlying Asset

Dalam literatur sukuk, ditekankan bahwa sukuk adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan (claim) atas aset, dan aset tersebut dapat berupa tangible, intangible, maupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu; penerbit berkewajiban membayar imbal hasil (nisbah/bagi hasil) kepada pemegang sukuk dan mengembalikan dana sesuai jatuh tempo (Nurjihad, 2023). Rumusan serupa ditegaskan pula: sukuk sebagai bukti kepemilikan atas aset dapat mencakup bentuk tangible, intangible, atau kontrak proyek (Hidayah, 2014). Kajian tentang infrastruktur hukum sukuk menekankan definisi sukuk menurut standar (misalnya AAOIFI) sebagai sertifikat yang merepresentasikan kepemilikan tidak terbagi atas tangible assets, usufruct, dan services, serta menegaskan karakteristik wajib sukuk berupa underlying assets yang membedakan sukuk dari obligasi; keuntungan investasi berasal dari pengelolaan aset sesuai akad (Pidola & Julina, 2021). Kajian lain juga menyatakan bahwa instrumen syariah menuntut adanya transaksi yang melibatkan tangible dan intangible assets, sehingga sukuk diposisikan sebagai instrumen investasi yang berbeda dari surat utang murni (Mardika et al., 2022). Secara sintesis, referensi menempatkan aset—termasuk intangible dalam batasan tertentu—sebagai bagian yang mungkin dari struktur kepemilikan/underlying pada sukuk, dengan syarat kerangka transaksi tetap mengikuti prinsip syariah dan keberadaan underlying asset menjadi fitur pembeda utama (Hidayah, 2014; Mardika et al., 2022).

3.5 Implikasi Ekonomi Islam: Syarat "Nilai Syariah/Kehalalan" dan Risiko Ketidakpatuhan Syariah terhadap Nilai Aset

Kerangka teori aset syariah dalam kajian industri halal menegaskan kembali bahwa transaksi yang menghasilkan laba harus bertumpu pada aset yang halal; jika tidak, diskursus laba menjadi tidak relevan karena aset haram dipandang tidak bernilai secara syariah (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018). Dalam kerangka yang sama, hanya aset yang memiliki nilai syariah yang dapat ditransaksikan dengan akad syar'iy (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018). Karena itu, untuk contoh praktis seperti paten atau merek, isu kunci dalam ekonomi Islam bukan semata "berwujud/tidak berwujud", melainkan juga status kepemilikan yang sah dan keterikatan pada koridor syariah sebagaimana ditekankan oleh kajian aset syariah (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018) dan kajian hak merek (yang menautkan merek sebagai huqūq māliyyah) (Khoerunisa et al., 2023).

Terkait risiko, studi tentang profitabilitas perbankan syariah menegaskan adanya risiko syariah non-compliance, di mana ketidakpatuhan terhadap norma/prinsip syariah dapat berdampak negatif pada nilai aset bank syariah dan menimbulkan kerugian pendapatan investasi/reinvestasi (Rahma, 2018). Ini memberikan konteks penting: sekalipun aset tidak berwujud (misalnya reputasi, merek, atau modal intelektual) bernilai ekonomi, nilainya dalam institusi syariah dapat terkait erat dengan kepatuhan syariah yang menjadi fondasi legitimasi aktivitas ekonomi (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018; Rahma, 2018).

3.6 Relevansi Empiris pada Sektor Keuangan Syariah: Intangible Assets sebagai "Intellectual Capital" dan Penciptaan Nilai

Dalam literatur perbankan/keuangan syariah, intangible assets sering diperdebatkan dan dioperasionalisasi sebagai intellectual capital (IC), dan beberapa studi menekankan bahwa IC (sebagai bagian dari intangible assets) perlu dikelola untuk menciptakan value added (Dinaroe et al., 2019; Wiranata & Rama, 2018; Wiratama, 2020). Sejumlah penelitian empiris pada perbankan syariah Indonesia melaporkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas/ROA, baik pada studi yang menguji IC terhadap ROA secara langsung maupun melalui variabel mediasi tertentu (Nasrifah, 2019; Rambe et al., 2024; Rizal, 2023; Syah, 2021; Wiratama, 2020). Selain itu, studi efisiensi teknis perbankan syariah juga menekankan pentingnya sumber daya tidak berwujud (misalnya nilai merek, sistem digital, teknologi) dan menemukan adanya keterkaitan signifikan antara metrik intellectual capital dan efisiensi teknis (Dinaroe et al., 2019).

Namun demikian, bukti empiris tidak sepenuhnya seragam. Studi pada Islamicity Financial Performance Index (IFPI) menunjukkan bahwa secara parsial intellectual capital tidak berpengaruh terhadap proksi IFPI (PSR) meskipun variabel lain (misalnya tata kelola bisnis syariah) berpengaruh (Wiranata & Rama, 2018). Studi lain yang menelaah IC pada profitabilitas bank syariah Indonesia menyatakan bahwa IC secara agregat tidak signifikan memengaruhi profitabilitas, tetapi beberapa komponennya (misalnya human capital dan structural capital) menunjukkan pengaruh signifikan (Bakti et al., 2022). Variasi temuan ini memperlihatkan bahwa sekalipun intangible assets/IC sering diposisikan sebagai sumber daya strategis, dampaknya dapat berbeda tergantung proksi kinerja, komponen IC yang diuji, dan desain penelitian (Bakti et al., 2022; Wiranata & Rama, 2018; Wiratama, 2020).

Dari sisi metodologis pengukuran, beberapa studi perbankan syariah menegaskan penggunaan VAIC untuk menyajikan informasi tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan tidak berwujud (Hamda & Sudarmawan, 2023; Naufallita & Hendratmi, 2019). Ini konsisten dengan argumen umum dalam literatur yang menganggap aset tidak berwujud relevan dalam menjelaskan kinerja dan daya saing lembaga keuangan syariah (Dinaroe et al., 2019; Hamda & Sudarmawan, 2023; Naufallita & Hendratmi, 2019; Wiratama, 2020).

________________________________________

4. Sintesis: Definisi Operasional Aset Tidak Berwujud Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis referensi yang tersedia, aset tidak berwujud menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, secara ekonomi/akuntansi: aset non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimiliki untuk mendukung aktivitas ekonomis (produksi/penyediaan jasa/sewa/administrasi), dengan contoh seperti hak paten, hak merek, goodwill, dan hak cipta (Basri et al., 2021; Khoerunisa et al., 2023; Nur & Faradis, 2022).

Kedua, secara syariah (nilai/objek akad): aset harus memiliki nilai syariah agar dapat ditransaksikan melalui akad syar'iy; aset haram diposisikan tidak bernilai secara syariah untuk tujuan pelaporan/pertukaran yang sah (Hasan et al., 2022; Purnomo, 2018).

Ketiga, secara fiqh muamalah kontemporer: terdapat ruang pengakuan terhadap hak-hak ekonomis (misalnya merek sebagai huqūq māliyyah) yang dapat menjadi objek akad/jaminan (rahn) dalam argumentasi yang dibahas, dan perkembangan praktik jaminan juga mencakup objek tidak berwujud (Khoerunisa et al., 2023; Syaripudin et al., 2022).

Keempat, dalam kontrak/produk keuangan syariah: (a) pada musyārakah, kontribusi modal dapat berupa intangible assets (goodwill, paten, reputasi, kepercayaan) yang dapat dinilai dengan uang (Fitri & Nuraini, 2023; Imawan et al., 2020); (b) pada sukuk, struktur kepemilikan dapat merujuk pada aset yang mencakup tangible, usufruct, services, dan dalam beberapa rumusan juga mencakup aset/kontrak proyek termasuk intangible; keberadaan underlying asset adalah karakteristik pembeda utama (Hidayah, 2014; Mardika et al., 2022).

Kelima, nuansa perbedaan pandangan: sebagian konstruksi definisional fiqh (dalam kajian teori aset syariah) menekankan syarat "berwujud dan dapat diraba", sehingga status aset intangible dapat diperdebatkan pada level konseptual tertentu, meskipun praktik muamalah kontemporer menunjukkan mekanisme pengakuan hak-hak tidak berwujud sebagai bernilai ekonomi (Fitri & Nuraini, 2023; Hasan et al., 2022; Khoerunisa et al., 2023; Purnomo, 2018).

________________________________________

5. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar menilai "ketidakberwujudan" sebagai penghalang, melainkan menempatkan kehalalan/nilai syariah, kejelasan hak (property right), dan kompatibilitas akad sebagai parameter kunci dalam menilai aset tidak berwujud. Sementara perdebatan definisional fiqh mengenai syarat kebendaan tetap perlu dicatat sebagai nuansa ilmiah, perkembangan muamalah kontemporer—yang tercermin dalam fatwa MUI, praktik rahn atas hak merek, kontribusi modal intangible dalam musyārakah, serta struktur underlying sukuk—menunjukkan arah pengakuan yang semakin luas terhadap aset tidak berwujud dalam sistem keuangan syariah Indonesia.

Implikasi praktis dari kajian ini mencakup perlunya pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih akomodatif terhadap pengukuran dan pelaporan aset tidak berwujud, serta pentingnya pengawasan syariah yang memastikan bahwa pengakuan dan pengelolaan aset tidak berwujud tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek pengukuran nilai aset tidak berwujud dalam kerangka maqāṣid syariah, serta menguji secara empiris dampak berbagai jenis aset tidak berwujud terhadap kinerja institusi keuangan syariah dengan metodologi yang lebih komprehensif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Bakti, F. P., Achmad, A., & Rifa'i, A. F. (2022). Analysis of the characteristics of financial risk in contract with the principle of profit-sharing in sharia banking. Awang Long Law Review, 5(1), 19–28. https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.530

Basri, R. G. M., Mulyana, R., & Tanjung, H. (2021). The influence of intellectual capital on Islamic banks profitability: A mediation analysis of non-profitability performance and Islamicity Financial Performance Index. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 13(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v13i2.23038

Caesar, J. A., & Isbanah, Y. (2020). Pengaruh intellectual capital, non performing financing (NPF), & financing to deposit ratio (FDR) terhadap kinerja keuangan bank syariah tahun 2014–2018. Jurnal Ilmu Manajemen, 8(4), 1455. https://doi.org/10.26740/jim.v8n4.p1455-1467

Desiana, L., & Diem, M. J. (2021). Financial distress ditinjau dari leverage, intangible asset, tangible asset dan ukuran perusahaan. I-Finance a Research Journal on Islamic Finance, 7(2), 71–84. https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i2.9728

Dinaroe, D., Mulya, I., & Mutia, E. (2019). Islamicity Financial Performance Index perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 5(1), 99–112. https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.14217

Fitri, R., & Nuraini, D. (2023). Effect of CASA, fee-based income, and intellectual capital towards profitability of Islamic banking in Indonesia. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 14(1), 35–50. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v14i1.35-50

Hamda, I., & Sudarmawan, B. N. (2023). The effect of macroeconomics variables on Islamic bank stability during COVID-19 pandemic: Evidence from Indonesia. Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 12(1), 59–76. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.682

Hasan, A., Amilin, A., & Nasaruddin, I. Y. (2022). Does intellectual capital and Islamic corporate governance affect financial performance and earning management on sharia banking in Indonesia? Afebi Islamic Finance and Economic Review, 6(01), 57. https://doi.org/10.47312/aifer.v6i01.399

Hidayah, K. (2014). Kajian hukum Islam terhadap hak merek sebagai obyek dalam perjanjian rahn. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 6(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187

Hidayati, I., & Nandiroh, U. (2023). Technical efficiency and intellectual capital Islamic banks in Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 18(2), 357. https://doi.org/10.24843/jiab.2023.v18.i02.p11

Imawan, R. N., Wijayantini, B., & Hafidzi, A. H. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan free assets pada perusahaan yang mengalami financial distress (studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index). Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 4(2), 229–246. https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.728

Khoerunisa, N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hartikasari, A. I. (2023). The influence of intellectual capital and characteristics of the sharia supervisory board on the performance of Islamic maqashid. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 2(1), 207–228. https://doi.org/10.55927/ministal.v2i1.2183

Mardika, I. H., Ermalina, E., & Junarti, J. (2022). The effect of intellectual capital and disclosure on the value and performance of Islamic banking in Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320859

Nasrifah, M. (2019). Sukuk (obligasi syariah) dalam perspektif keuangan Islam. Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 5(2), 165–179. https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120

Naufallita, Q., & Hendratmi, A. (2019). The influence of intellectual capital on return on assets and return on equity sharia rural bank 2015–2017 period. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 5(2), 124. https://doi.org/10.20473/jebis.v5i2.11787

Nur, S., & Faradis, J. (2022). The influence of intellectual capital on the performance of employees: A case study of PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga. Global Review of Islamic Economics and Business, 9(2), 097–108. https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-09

Nurjihad, N. (2023). Legal conformity between rahn tasjily and fiduciary guarantee and obstacles to implementation in Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5

Pidola, V. A., & Julina, J. (2021). Pengaruh value added intellectual capital (VAIC) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2015–2019. Kutubkhanah, 21(1), 48. https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i1.13354

Purnomo, H. (2018). Intellectual capital approach for a better corporate governance of sharia banking. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 11(1), 105. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i1.3204

Rahma, Y. (2018). The effect of intellectual capital and Islamic performance index on financial performance. Akuntabilitas, 11(1). https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8804

Rambe, J. H., Imsar, I., & Anggraini, T. (2024). Analysis of priority banking officer (PBO) marketing strategy in increasing the number of priority customers viewed from a maqashid syariah perspective: Bank Sumut KC Syariah Padangsidimpuan. Istinbath, 23(1), 168–188. https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.752

Rizal, F. (2023). Analysis of the performance of rural sharia banks in Indonesia during the Covid-19 pandemic. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 3(1), 105–119. https://doi.org/10.21154/invest.v3i1.6025

Setianto, R. H., & Sukmana, R. (2016). Intellectual capital and Islamic banks performance; evidence from Indonesia and Malaysia. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), 376. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1736

Syah, T. A. (2021). The role of good corporate governance (GCG) in maximizing the financial performance of Islamic banking in Indonesia. Citizen Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(1). https://doi.org/10.53866/jimi.v1i1.4

Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Furkony, D. K., & Hamid, A. (2022). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Naratas, 4(2), 1–10. https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330

Wiranata, S., & Rama, A. (2018). Intellectual capital dan kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia: Sebuah kajian konsep dan empiris. Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 3(2), 195. https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.178

Wiratama, D. (2020). Analisis peran sukuk al-intifa'a sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. I-Economics a Research Journal on Islamic Economics, 6(1), 35–46. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v6i1.5379