00862 - Zakat sebagai Automatic Stabilizer dalam Perspektif Ekonomi Islam: Mekanisme, Kanal Stabilisasi, dan Syarat Efektivitas

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji konsep automatic stabilizer dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menempatkan zakat sebagai instrumen fiskal utama yang bekerja secara otomatis mengikuti siklus ekonomi tanpa memerlukan intervensi diskresioner pemerintah. Melalui kajian literatur, artikel ini mengidentifikasi mekanisme stabilisasi zakat melalui dua kanal utama: sisi penghimpunan yang bersifat countercyclical dan sisi penyaluran yang menjaga konsumsi minimum kelompok rentan. Selain itu, instrumen pelengkap seperti waqf, infaq, dan sadaqah dianalisis sebagai komponen ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas zakat sebagai automatic stabilizer sangat bergantung pada kualitas institusionalisasi, tata kelola, pengawasan syariah, dan integrasi dengan ekosistem keuangan komersial. Artikel ini juga menyajikan nuansa kritis mengenai kapasitas zakat dalam membangun sistem kesejahteraan modern secara mandiri.

Kata kunci: automatic stabilizer, zakat, ekonomi Islam, kebijakan fiskal Islam, Islamic Social Finance, baitul mal

________________________________________

Abstract

English: This article examines the concept of automatic stabilizer within the Islamic economic perspective, positioning zakat as a primary fiscal instrument that operates automatically in accordance with economic cycles without requiring discretionary government intervention. Through a literature review, this article identifies zakat's stabilization mechanisms via two main channels: the countercyclical collection side and the distribution side that maintains minimum consumption for vulnerable groups. Additionally, complementary instruments such as waqf, infaq, and sadaqah are analyzed as components of long-term socio-economic resilience. Findings indicate that the effectiveness of zakat as an automatic stabilizer depends significantly on the quality of institutionalization, governance, sharia supervision, and integration with the commercial financial ecosystem. This article also presents critical nuances regarding zakat's capacity to independently build a modern welfare system.

Keywords: automatic stabilizer, zakat, Islamic economics, Islamic fiscal policy, Islamic Social Finance, baitul mal

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam diskursus kebijakan fiskal konvensional, automatic stabilizer didefinisikan sebagai mekanisme kebijakan fiskal yang secara otomatis menstabilkan perekonomian tanpa intervensi aktif pemerintah. Konsep ini menjadi salah satu pilar penting dalam manajemen siklus bisnis modern. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah sistem ekonomi Islam memiliki instrumen yang secara fungsional setara atau bahkan melampaui mekanisme tersebut?

Literatur ekonomi Islam kontemporer secara eksplisit menempatkan zakat sebagai natural atau automatic stabilizer yang bekerja melalui mekanisme syariah yang mengikat, bukan melalui kebijakan diskresioner pemerintah. Lebih jauh, instrumen Islamic Social Finance (ISF) yang meliputi zakat, waqf, infaq, dan sadaqah dipandang sebagai komponen integral dari pengelolaan keuangan publik Islam yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kelompok rentan.

Artikel ini bertujuan untuk menyusun sintesis konseptual yang sistematis mengenai mekanisme automatic stabilizer dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan literatur yang tersedia, mengidentifikasi kanal-kanal stabilisasi, instrumen pelengkap, serta syarat-syarat efektivitasnya.

________________________________________

2. Posisi Konsep dalam Kerangka Fiskal Islam

Dalam literatur keuangan publik Islam, instrumen penerimaan dan belanja publik — sering dirujuk melalui konsep baitul mal — mencakup sumber-sumber seperti zakat, infaq, sadaqah, dan waqf, yang dipandang sebagai bagian dari perangkat pengelolaan keuangan negara/umat untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial (Adinugraha et al., 2023; Wijayanti & Widiastuti, 2022). Literatur juga menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik Islam berorientasi pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (maslahah) masyarakat, sehingga desain penerimaan dan belanja publik dipahami bukan semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan, perlindungan kelompok rentan, dan pemenuhan kebutuhan dasar (Hassan & Ibrahim, 2022; Wijayanti & Widiastuti, 2022).

Dalam konteks automatic stabilizer, rujukan yang tersedia tidak memakai definisi makroekonomi konvensional secara formal, tetapi secara eksplisit menyebut zakat sebagai "natural/automatic stabilizer" melalui mekanisme yang bekerja mengikuti siklus ekonomi tanpa menunggu kebijakan diskresioner pemerintah (al., 2023; Weiss, 2020). Dengan demikian, istilah automatic stabilizer dalam sumber yang tersedia terutama merujuk pada: (i) beban kewajiban yang berubah otomatis karena basis zakat (harta/pendapatan/aktivitas ekonomi yang relevan) berubah, dan/atau (ii) fungsi redistribusi yang menjaga daya beli kelompok rentan sehingga fluktuasi ekonomi mereda (al., 2023; Weiss, 2020).

________________________________________

3. Zakat sebagai Automatic Stabilizer: Logika Dasar dan "Otomatisasi"

3.1 Mengapa Zakat Bersifat "Otomatis"?

Zakat diposisikan sebagai instrumen fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam dan disebut sebagai komponen penerimaan publik pada masa Nabi dan pemerintahan awal Islam, dengan pengelolaan terarah melalui institusi — misalnya baitul mal (Billah, 2021; Huq & Khan, 2017). Dalam literatur kontemporer, zakat juga dipahami sebagai bagian dari kebijakan fiskal Islam karena terkait penerimaan (penghimpunan) dan pengeluaran (penyaluran) untuk tujuan sosial-ekonomi (Adinugraha et al., 2023; Billah, 2021; Huq & Khan, 2017).

Sifat "otomatis" dalam stabilisasi muncul karena ketentuan zakat mengikuti aturan syariah yang mengikat — misalnya nisab dan tarif yang bersandar pada nash — sehingga perubahan kewajiban terjadi seiring perubahan kondisi ekonomi wajib zakat, bukan karena pemerintah "mengaktifkan" program baru (Shaikh, 2023). Literatur yang tersedia juga menekankan bahwa nisab dan tarif zakat ditetapkan dalam nash dan tidak dapat diubah, meskipun perlu ijtihad untuk penerapan pada bentuk kekayaan modern (Shaikh, 2023). Hal ini memberi gambaran bahwa "aturan main" zakat bersifat rule-based dan cenderung stabil, sementara besaran realisasi penghimpunannya bergerak mengikuti kondisi ekonomi.

3.2 Mekanisme Stabilisasi dari Sisi Penghimpunan (Countercyclical Burden)

Satu argumen eksplisit dalam literatur menyatakan bahwa zakat bertindak sebagai stabilisator alami/otomatis: ketika ekonomi melemah, penghimpunan zakat "menurun otomatis", yang dipandang memberi ruang bagi pemulihan; sebaliknya, ketika ekonomi membaik, penghimpunan zakat meningkat, yang menurunkan pengeluaran (disposable resources) pihak yang berzakat sehingga dapat meredam fluktuasi aktivitas ekonomi (Weiss, 2020). Literatur lain juga menyatakan bahwa zakat dapat berperan sebagai automatic stabilizer yang mengurangi kedalaman dan durasi penurunan ekonomi (al., 2023).

Secara konseptual, kanal stabilisasinya mirip "pajak yang responsif terhadap basis ekonomi": pada masa ekspansi, basis zakat (harta/keuntungan/aktivitas) meningkat sehingga kewajiban dan penghimpunan meningkat; pada masa kontraksi, basis menurun sehingga kewajiban dan penghimpunan menurun tanpa perlu kebijakan baru (al., 2023; Weiss, 2020). Namun demikian, sumber yang tersedia tidak menyediakan model empiris makro yang memverifikasi kekuatan efek ini lintas negara; klaim yang tersedia terutama bersifat konseptual dan normatif (al., 2023; Billah, 2021; Weiss, 2020).

________________________________________

4. Kanal Stabilisasi dari Sisi Penyaluran: Menjaga Konsumsi Minimum dan Daya Beli

Selain kanal penghimpunan, literatur menegaskan fungsi zakat sebagai redistribusi yang menjaga konsumsi kebutuhan dasar dan daya beli kelompok miskin. Salah satu sumber menyatakan zakat memungkinkan ekonomi tetap berjalan pada "tingkat minimum" karena negara — melalui baitul mal — menjamin konsumsi kebutuhan dasar dengan dana zakat yang terakumulasi (Adinugraha et al., 2023). Hal ini mengimplikasikan fungsi penyangga ketika terjadi guncangan, karena bantuan kepada mustahiq berpotensi menahan penurunan konsumsi agregat pada kelompok yang kecenderungan konsumsinya tinggi (Adinugraha et al., 2023).

Sumber lain menjelaskan mekanisme mikroekonomi yang relevan untuk stabilisasi: zakat meningkatkan daya beli kaum miskin sehingga mendorong konsumsi, sekaligus menjadi disinsentif penimbunan kekayaan (wealth hoarding) yang dapat menstimulasi investasi (Mustafa et al., 2022). Literatur yang membahas zakat sebagai kebijakan fiskal juga menekankan peran zakat dalam distribusi pendapatan/kekayaan dan stabilisasi aktivitas ekonomi melalui alokasi dan pendistribusian (Billah, 2021).

Di Indonesia, studi ekonometrik yang tersedia menyimpulkan bahwa filantropi Islam — yang mencakup zakat, infaq/sadaqah, dan waqf — menurunkan kemiskinan dalam jangka pendek dan panjang, terutama ketika terintegrasi dengan keuangan komersial Islam (Hasun et al., 2021). Walau studi ini tidak secara khusus menguji "stabilisasi siklus bisnis", temuan penurunan kemiskinan dan pentingnya integrasi memberi dukungan pada kanal stabilisasi melalui penguatan jaring pengaman sosial (Hasun et al., 2021).

________________________________________

5. Kanal Tambahan: Anti-Penimbunan, Dorongan Investasi, dan Inklusi/Ketahanan Keuangan

Beberapa sumber menegaskan bahwa zakat dapat mengurangi penimbunan dan mendorong investasi karena aset yang tidak diinvestasikan akan "terkikis" oleh kewajiban zakat, sehingga mendorong pemilik harta memilih konsumsi produktif atau investasi (Adinugraha et al., 2023). Secara sejalan, literatur lain menyatakan zakat berfungsi sebagai disinsentif penimbunan dan menstimulasi investasi, sembari meningkatkan konsumsi kaum miskin melalui peningkatan daya beli (Mustafa et al., 2022). Kanal ini penting bagi stabilisasi karena penimbunan dapat memperdalam kontraksi permintaan, sedangkan insentif investasi dan konsumsi dapat mempercepat pemulihan — meski sumber yang tersedia tidak mengkuantifikasi besarnya efek makro (Adinugraha et al., 2023; Mustafa et al., 2022).

Pada level ketahanan (resilience), studi empiris di Malaysia menemukan instrumen Islamic Social Finance (ISF) — termasuk zakat dan waqf — berperan penting menstabilkan pendapatan pelaku usaha mikro selama pandemi, dan melaporkan hubungan paling kuat antara stabilitas keuangan dan zakat dibanding instrumen ISF lain dalam model yang mereka uji (Ali et al., 2021). Sumber ini memperkuat gagasan bahwa di tingkat rumah tangga/usaha mikro, zakat dapat bekerja sebagai penyangga (buffer) pendapatan pada saat guncangan (Ali et al., 2021).

________________________________________

6. Peran Waqf, Infaq, dan Sadaqah: Pelengkap Stabilisasi yang Bersifat Struktural

Literatur menempatkan ISF — yang mencakup zakat, waqf, infaq, sadaqah, dan kadang microfinance syariah — sebagai instrumen kesejahteraan dan pemberdayaan (Sunarya & Rusydiana, 2022; Weiss, 2020). Namun, dibanding zakat yang wajib dan berbasis aturan nisab/tarif, waqf biasanya dipahami sebagai endowment yang bersifat perpetual dan inalienable — tidak boleh dicabut/ditarik kembali; bersifat kekal; dan aset pokok dijaga — dengan manfaat/hasilnya digunakan untuk tujuan sosial (S. N. M. Ali et al., 2023; Weiss, 2020). Karena sifatnya sebagai endowment dan hasil investasi/usahanya bisa berkelanjutan, waqf cenderung diposisikan sebagai instrumen penyediaan layanan publik dan pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang — mencakup pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial — yang memperkuat ketahanan struktural masyarakat (S. N. M. Ali et al., 2023; Imaniyati et al., 2024).

Satu literatur secara tegas membedakan fungsi zakat dan waqf: zakat berperan membantu mengurangi kelaparan dan menyeimbangkan ketimpangan yang muncul dari ketidaksempurnaan pasar, sedangkan waqf — termasuk cash/corporate waqf — diposisikan untuk memenuhi kebutuhan social infrastructure development dan mobilisasi sumber daya bagi proyek sosial yang tidak cocok dibiayai oleh zakat (Ridwan et al., 2023). Pembedaan ini penting bagi desain stabilisasi: zakat lebih dekat ke mekanisme transfer/redistribusi periodik yang bisa bereaksi relatif cepat, sedangkan waqf memperkuat sisi penawaran layanan publik dan aset sosial yang menopang stabilitas jangka panjang (Ridwan et al., 2023; Weiss, 2020).

Di Indonesia, inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dijelaskan sebagai penempatan dana wakaf uang pada sukuk negara untuk mendukung program pembangunan fasilitas sosial, yang melibatkan beragam institusi seperti BWI, BI, Kemenkeu, dan LKS (Naisabur et al., 2023). Walau CWLS bukan "automatic stabilizer" dalam arti bergerak otomatis mengikuti siklus ekonomi, literatur ini menunjukkan bagaimana waqf dapat diintegrasikan dengan keuangan publik untuk memperkuat penyediaan fasilitas sosial dan pertumbuhan yang lebih merata (Naisabur et al., 2023).

________________________________________

7. Syarat Efektivitas: Institusionalisasi, Tata Kelola, Regulasi, dan Integrasi Ekosistem

Literatur menegaskan bahwa dampak zakat dan waqf seringkali "di bawah potensi" karena persoalan tata kelola dan penegakan (governance and enforcement), serta kompleksitas penerapan fikih klasik pada bentuk kekayaan modern (Shaikh, 2023). Karena itu, pembaruan ijtihad dan penguatan tata kelola institusi dipandang krusial agar zakat/waqf dapat berfungsi konsisten dalam ekonomi kontemporer (Shaikh, 2023).

Dalam konteks Indonesia, efektivitas filantropi Islam dikaitkan dengan dukungan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Azwar et al., 2021; Hasun et al., 2021). Studi yuridis juga menekankan struktur kelembagaan pengelolaan wakaf uang — yang melibatkan BWI, nazhir, dan LKS — serta menunjukkan bahwa pembagian peran dapat menimbulkan inefisiensi jika koordinasi dan kapasitas kelembagaan lemah (Adnan & Uyuni, 2023).

Literatur lain mengusulkan kerangka tata kelola terintegrasi (integrated governance framework) untuk ISF, yang menempatkan zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan waqf sebagai instrumen investasi dalam skema proyek bersama, termasuk model pengukuran dampak "4ER" (Economic Rescue, Recovery, Reinforcement, Resilience) (Sunarya & Rusydiana, 2022). Dalam perspektif stabilisasi, integrasi ini relevan karena mempertemukan bantuan jangka pendek (rescue/recovery) dan penguatan kapasitas jangka panjang (reinforcement/resilience) dalam satu desain kebijakan sosial-ekonomi (Sunarya & Rusydiana, 2022).

Penguatan pengawasan syariah dan akuntabilitas juga ditekankan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga ZISWAF diposisikan berperan mengawal kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas pelaporan, serta memastikan perhitungan dan distribusi zakat dilakukan secara benar (Iqbal et al., 2022). Digitalisasi juga disebut sebagai sarana memperluas partisipasi dan integrasi sektor keuangan komersial dengan sektor sosial (zakat/waqf), sehingga manfaat ekonomi lebih luas dapat dirasakan (Ilhamiwati & Busriadi, 2021; Iqbal et al., 2022). Studi tentang pengelolaan zakat pada masa pandemi juga menekankan inovasi digital dalam penghimpunan dan penyaluran ZIS untuk merespons dampak guncangan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi melalui peningkatan daya beli mustahiq (Ilhamiwati & Busriadi, 2021).

________________________________________

8. Nuansa dan Kritik: Zakat sebagai Kanal Paralel dan Perdebatan Kapasitas Welfare State

Meskipun zakat sering dibahas sebagai instrumen fiskal dan stabilisasi, satu sumber penting menekankan bahwa zakat dalam praktik kerap menjadi kanal paralel atau suplementer dalam penghimpunan dan distribusi, bukan satu-satunya basis sistem kesejahteraan modern. Literatur tersebut juga mencatat adanya perdebatan di kalangan sarjana mengenai sejauh mana zakat dapat dipahami sebagai "pajak" negara modern dan apakah negara Islam dapat memungut pajak di luar zakat (Wisudanto et al., 2023).

Sumber yang sama mengutip kritik Kuran yang menolak klaim bahwa zakat memiliki kapasitas besar untuk mengurangi ketimpangan secara masif, dan menilai dampaknya sering lebih terkait legitimasi kekayaan dan stabilisasi politik ketimbang pemerataan yang mendalam (Wisudanto et al., 2023). Ia juga menyebut bahwa zakat sering tidak digunakan sebagai modal/investasi (seed money) sehingga efeknya terbatas terhadap kemiskinan struktural (Wisudanto et al., 2023). Kritik ini selaras dengan literatur yang menekankan kebutuhan tata kelola dan desain pemanfaatan yang lebih produktif agar potensi zakat/waqf tidak berhenti pada bantuan konsumtif semata (Adnan & Uyuni, 2023; Shaikh, 2023; Sunarya & Rusydiana, 2022).

________________________________________

9. Simpulan

Sintesis dari sumber-sumber yang tersedia menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, zakat dapat dirasionalisasi sebagai automatic stabilizer melalui perubahan otomatis penghimpunan dan fungsi redistribusi yang menjaga konsumsi minimum (Adinugraha et al., 2023; al., 2023; Mustafa et al., 2022; Weiss, 2020). Kedua, efektivitasnya sangat bergantung pada institusionalisasi, kepatuhan syariah, tata kelola, dan integrasi dengan ekosistem keuangan komersial maupun kebijakan publik, serta tetap menjadi objek perdebatan mengenai kapasitasnya membangun welfare system modern (Adnan & Uyuni, 2023; Hasun et al., 2021; Shaikh, 2023; Sunarya & Rusydiana, 2022; Wisudanto et al., 2023).

Secara ringkas, mekanisme "automatic stabilizer" versi ekonomi Islam yang dapat dibangun dari literatur yang tersedia mencakup lima hal. Pertama, zakat sebagai stabilisator otomatis dari sisi beban kewajiban: saat ekonomi melemah, penghimpunan zakat turun otomatis; saat ekonomi menguat, penghimpunan naik sehingga menahan fluktuasi (al., 2023; Weiss, 2020). Kedua, zakat sebagai stabilisator dari sisi transfer: penyaluran zakat menjaga konsumsi minimum dan daya beli mustahiq serta mendukung pengurangan kemiskinan (Adinugraha et al., 2023; Hasun et al., 2021; Mustafa et al., 2022). Ketiga, kanal perilaku: zakat mengurangi penimbunan dan mendorong investasi/aktivitas produktif, yang relevan bagi stabilisasi (Adinugraha et al., 2023; Mustafa et al., 2022). Keempat, instrumen pelengkap berupa waqf, infaq, dan sadaqah yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi dan penyediaan infrastruktur sosial, dengan kontribusi stabilisasi yang lebih struktural dan bergantung pada desain kelembagaan/investasi (Naisabur et al., 2023; Ridwan et al., 2023; Weiss, 2020). Kelima, syarat kunci yang mencakup tata kelola, regulasi, pengawasan syariah, akuntabilitas, dan integrasi ekosistem sosial-komersial untuk mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi (Adnan & Uyuni, 2023; Hasun et al., 2021; Iqbal et al., 2022; Shaikh, 2023; Sunarya & Rusydiana, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 45–62. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4

Adnan, M., & Uyuni, B. (2023). Optimizing the role of the Sharia Supervisory Council (DPS) at the ZISWAF institution. Al-Risalah, 14(1), 134–153. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i1.2250

Ali, K. M., Kassim, S., Jannah, M., & Ali, Z. M. (2021). Enhancing the role of zakat and waqf on social forestry program in Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 1–26. https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6657

Ali, S. N. M., Arshad, H., Fauzi, N. S., & Ghonim, S. M. A. A. (2023). Exploring the role of fiqh waqie in waqf and zakat collaboration framework for hostel development. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(23), 81–86. https://doi.org/10.21834/ebpj.v8i23.4494

al., D. S. et. (2023). Quo vadis of Islamic law in national law. Russian Law Journal, 11(3). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1257

Azwar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic philanthropy and poverty reduction in Indonesia: The role of integrated Islamic social and commercial finance institutions. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 274–301. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5026

Billah, M. M. (2021). Islamic wealth and the SDGs. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2

Hassan, H., & Ibrahim, S. M. (2022). The role of waqf management in the establishment of social welfare: A case study of Yobe Islamic Centre, Nigeria. International Journal of Sukuk and Waqf Research, 1–9. https://doi.org/10.46281/ijswr.v3i1.1988

Hasun, F., Tanjung, H., Wiryono, S. K., & Choudhury, M. A. (2021). The framework of food security and the food security ecosystem: Tawhidi perspective. International Journal of Halal Research, 3(1), 42–59. https://doi.org/10.18517/ijhr.3.1.42-59.2021

Huq, M. A., & Khan, F. (2017). The role of cash waqf in the development of Islamic higher education in Bangladesh. Journal of Islamic Economics Banking and Finance, 13(4), 45–65. https://doi.org/10.12816/0051001

Ilhamiwati, M., & Busriadi, B. (2021). Analysis of the strategy for collection of cash waqf funds at Baiturrahim Mosque, Lubuk Landai Village, Bungo Regency. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(2), 121–136. https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1104

Imaniyati, N. S., Firmansyah, A., Alamsyah, I. F., & Kamilah, A. (2024). The function of sharia banks in optimizing waqf as the integration of the commercial economy and social economy to improve public welfare. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16848

Iqbal, M., Sumantri, R., & Khoirunnisa, R. (2022). Acceleration of financial technology growth in Islamic banks as an existence effort to face the pandemic of COVID-19. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 7(2), 21. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i2.251

Mustafa, Z., Dzalihu'zzabir, M. F. H., Moin, N. A. A., Shamsuddin, A. E., Fauzi, N. A. M., & Sabri, N. H. S. B. (2022). Islamic social finance and its roles in developing Islamic economy in addressing various issues during the Covid-19 pandemic. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15290

Naisabur, N., Putra, H. M., Naisabur, C. A. P., Farid, D., & Ahyani, H. (2023). Islamic philanthropy fiqh in modern context. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 24–35. https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21068

Ridwan, R., Putra, R. A., & Khairi, P. M. (2023). Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 12(1), 110. https://doi.org/10.36272/jes.v12i1.281

Shaikh, S. A. (2023). Institutionalization of zakat and waqf in contemporary economies. Policy Perspectives, 20(2). https://doi.org/10.13169/polipers.20.2.ra5

Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). A qualitative review on Islamic sustainable finance. Al-Muzara'ah, 10(2), 197–212. https://doi.org/10.29244/jam.10.2.197-212

Weiss, H. (2020). Muslim NGOs, zakat and the provision of social welfare in Sub-Saharan Africa: An introduction (pp. 1–38). https://doi.org/10.1007/978-3-030-38308-4_1

Wijayanti, D., & Widiastuti, T. (2022). Zakat and waqf as an economic development. Afebi Islamic Finance and Economic Review, 5(02), 106. https://doi.org/10.47312/aifer.v5i02.375

Wisudanto, W., Thalib, P., Arif, M. S., & Kholiq, M. N. K. N. (2023). Implementation strategics of productive waqf and zakat funding integration model toward sustainable character development: A case study of Universitas Airlangga. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 8(1), 133. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6726