00859 - Aset Tetap dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Implikasinya terhadap Pembiayaan Syariah

Abstrak

Abstract: This article examines the concept of fixed assets (tangible fixed assets) in the perspective of Islamic economics through a conceptual study approach based on a synthesis of relevant academic literature. Fixed assets, defined as physical assets used for more than one period to support production, leasing, or administrative activities—such as machinery and buildings—occupy a central position in Islamic economic thought because of their direct connection to the real sector. In Islamic economics, financial activities are required to be linked to real economic productivity and to avoid interest-based transactions. This article discusses several interconnected dimensions: (1) the accounting definition of fixed assets and its consistency with the principles of Islamic economics; (2) the distinction between tangible assets ('ayn) and debt claims (dayn) in the Shariah framework; (3) the implications for Shariah-compliant financing such as murābaḥah, ijārah, and ṣukūk; (4) depreciation and accountability aspects in the Islamic framework; and (5) the role of fixed assets in Islamic philanthropy, particularly in the waqf institution and productive zakat distribution. The results of this synthesis indicate that the definition of fixed assets in conventional accounting has strong correspondence with the emphasis of Islamic economics on asset-based financing and real sector orientation.

Keywords: fixed assets, tangible assets, Islamic economics, Shariah financing, waqf, depreciation, ṣukūk

________________________________________

Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep aset tetap (tangible fixed assets) dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan kajian konseptual berbasis sintesis literatur akademik yang relevan. Aset tetap, yang didefinisikan sebagai aset fisik yang digunakan lebih dari satu periode untuk mendukung kegiatan produksi, penyewaan, atau administratif—seperti mesin dan gedung—menempati posisi sentral dalam pemikiran ekonomi Islam karena keterkaitan langsungnya dengan sektor riil. Dalam ekonomi Islam, kegiatan keuangan dituntut terhubung dengan produktivitas ekonomi nyata dan menghindari transaksi berbasis bunga. Artikel ini membahas beberapa dimensi yang saling berkaitan: (1) definisi akuntansi aset tetap dan konsistensinya dengan prinsip ekonomi Islam; (2) perbedaan antara aset berwujud ('ayn) dan klaim utang (dayn) dalam kerangka syariah; (3) implikasi terhadap pembiayaan syariah seperti murābaḥah, ijārah, dan ṣukūk; (4) aspek penyusutan dan akuntabilitas dalam kerangka Islam; serta (5) peran aset tetap dalam filantropi Islam, khususnya dalam instrumen waqf dan distribusi zakat produktif. Hasil sintesis menunjukkan bahwa definisi aset tetap dalam akuntansi konvensional memiliki korespondensi yang kuat dengan penekanan ekonomi Islam pada pembiayaan berbasis aset dan orientasi sektor riil.

Kata kunci: aset tetap, aset berwujud, ekonomi Islam, pembiayaan syariah, waqf, penyusutan, ṣukūk

________________________________________

1. Pendahuluan

Aset tetap merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem akuntansi dan manajemen keuangan, baik pada entitas komersial maupun lembaga nirlaba. Secara sederhana, aset tetap dapat dipahami sebagai aset berwujud yang digunakan jangka panjang dalam kegiatan produksi, seperti mesin dan gedung. Definisi ringkas ini, meskipun tampak teknis, menyimpan dimensi yang lebih luas ketika dikaji dalam konteks ekonomi Islam, yang menekankan keterhubungan erat antara aktivitas keuangan dengan sektor ekonomi riil.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan Islam, terdapat penekanan kuat bahwa setiap transaksi dan pembiayaan harus memiliki keterkaitan dengan aset nyata atau kegiatan produktif yang dapat diidentifikasi. Hal ini membuat konsep aset tetap berwujud menjadi sangat relevan, sebab aset seperti mesin dan gedung secara inheren merepresentasikan aktivitas produksi riil yang menjadi fondasi legitimasi dalam sistem keuangan syariah.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan dan mensintesis berbagai perspektif akademik mengenai aset tetap dalam konteks ekonomi Islam, meliputi: definisi dan karakteristik aset tetap berwujud dalam standar akuntansi; relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam; perbedaan konseptual antara 'ayn dan dayn dalam syariah; implikasi terhadap struktur pembiayaan syariah; aspek penyusutan dan akuntabilitas; serta peran aset tetap dalam instrumen filantropi Islam seperti waqf dan distribusi zakat produktif.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian konseptual (conceptual review) berbasis sintesis literatur. Sumber-sumber yang digunakan merupakan artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas topik aset tetap, akuntansi syariah, keuangan Islam, waqf, zakat, dan instrumen pembiayaan syariah. Sintesis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi benang merah konseptual antara definisi akuntansi aset tetap dan prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Aset Tetap (Aktiva Tetap) dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam

Dalam akuntansi, aset tetap berwujud (tangible fixed assets / property, plant and equipment) dipahami sebagai aset yang memiliki wujud fisik, dimiliki untuk dipakai (bukan untuk dijual kembali), dan dipakai lebih dari satu periode untuk mendukung aktivitas operasional seperti produksi/penyediaan barang dan jasa, penyewaan, atau tujuan administratif (Ayoub & El-Mousawi, 2020; Desiana & Diem, 2021; DOĞAN, 2024). Definisi ini selaras dengan penjelasan bahwa aset tetap berwujud adalah aset fisik yang diperoleh untuk digunakan lebih dari satu periode operasi dan mengalami wear and tear sehingga relevan dengan konsep penyusutan (DOĞAN, 2024), serta dengan penegasan PSAK 16 bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi/penyediaan barang atau jasa, disewakan, atau untuk tujuan administratif dan digunakan lebih dari satu periode (Anisa et al., 2021; Desiana & Diem, 2021). Contoh aset tetap berwujud yang lazim disebutkan meliputi tanah/properti, bangunan/gedung, peralatan, mesin, dan perlengkapan (Abdul & Altheebeh, 2016; Haktanır, 2023), yang konsisten dengan ilustrasi aset produksi seperti factory buildings, machinery, dan equipment sebagai aset berumur ekonomis panjang (Haktanır, 2023).

Dalam ekonomi Islam, pembahasan aset tetap berwujud menjadi penting karena literatur ekonomi/keuangan Islam menekankan bahwa kegiatan keuangan seharusnya terhubung dengan aktivitas ekonomi riil dan produktivitas (Abdullah & Nasirin, 2022; Arseto et al., 2022; Sarpini, 2020). Keterkaitan ini muncul karena Islam memandang sektor moneter sebagai mekanisme pembiayaan transaksi/produksi di pasar riil (terutama perdagangan), bukan sektor yang berdiri sendiri terpisah dari kegiatan riil (Sarpini, 2020), dan karena kerangka praktik keuangan Islam menuntut keterkaitan arus keuangan dengan produktivitas sekaligus menghindari transaksi berbasis bunga (interest) yang dilarang (Arseto et al., 2022). Dengan demikian, aset tetap berwujud—misalnya mesin dan gedung yang digunakan jangka panjang dalam produksi—secara konseptual merupakan salah satu "jangkar" (anchor) aktivitas ekonomi riil yang ditekankan dalam ekonomi Islam (Abdullah & Nasirin, 2022; Haktanır, 2023; Sarpini, 2020).

3.2 Konsep Aset Berwujud ('Ayn) versus Klaim Utang (Dayn) dalam Perspektif Syariah

Sebagian literatur menjelaskan adanya nomenklatur Arab yang membedakan aset berwujud nyata sebagai 'ayn dan utang/kewajiban/komitmen sebagai dayn (Ebrahim et al., 2016). Dalam kerangka ini, 'ayn dipandang memberi kejelasan kepemilikan dan meningkatkan transparansi atas aset dan klaim yang didukung aset berwujud (Ebrahim et al., 2016). Argumen konseptualnya adalah bahwa kepemilikan aset berwujud dan klaim keuangan yang ditopang aset berwujud dapat mengurangi masalah adverse selection karena aset berwujud relatif lebih dapat ditelusuri dan dinilai dibanding klaim atas aset tidak berwujud yang sulit dinilai (Ebrahim et al., 2016). Pandangan ini sejalan dengan uraian yang membedakan instrumen keuangan konvensional sebagai "paper assets" yang tidak selalu didukung aset berwujud, sedangkan instrumen keuangan Islam dibedakan—antara lain—oleh kebutuhan adanya aset yang mendasari (underlying) yang memiliki eksistensi fisik/substansi (Saidu et al., 2018).

Walaupun ekonomi/keuangan Islam sering menekankan asset-based/asset-backed dan kedekatan pada aset berwujud (Saidu et al., 2018), literatur syariah juga menegaskan bahwa hak tidak berwujud tetap dapat diakui dan dilindungi; misalnya dibedakan bahwa aset berwujud adalah aset yang fisik, sedangkan aset tidak berwujud tidak memiliki eksistensi fisik, namun tetap dapat menjadi bagian aktivitas keuangan modern (Bouheraoua et al., 2015). Bahkan, terdapat pembahasan bahwa pembiayaan aset tidak berwujud dapat dimungkinkan dalam kondisi tertentu dan dengan struktur syariah yang sesuai (Bouheraoua et al., 2015). Nuansa ini penting agar penekanan pada aset tetap berwujud tidak disalahpahami sebagai penolakan total atas aset tidak berwujud, melainkan sebagai dorongan agar klaim/kontrak tetap memiliki dasar nilai, kejelasan, dan tata kelola yang memadai (Bouheraoua et al., 2015; Ebrahim et al., 2016).

3.3 Implikasi terhadap Pembiayaan dan Transaksi: Kewajiban Keterkaitan dengan Aset Riil

Literatur menyatakan bahwa karena transaksi berbasis bunga dilarang, Islam mendorong aktivitas bisnis dan perdagangan yang menghasilkan keuntungan yang sah, serta menautkan arus keuangan dengan produktivitas (Arseto et al., 2022). Dalam konteks ini, sistem keuangan Islam dipahami tidak mendorong pembentukan utang melalui pinjam-meminjam langsung, melainkan mensyaratkan penciptaan kewajiban/utang melalui jual-beli atau sewa atas aset berwujud dengan mode pembiayaan seperti murābaḥah, ijārah, salam, istisnā', dan ṣukūk (Arseto et al., 2022). Klaim "utang harus asset-backed" juga ditegaskan dalam kajian perusahaan patuh syariah yang menyatakan bahwa utang harus diciptakan dari penjualan atau sewa aset riil dan bahwa terdapat pandangan normatif bahwa tingkat utang semestinya ditopang oleh aset berwujud (Ramli & Haron, 2017). Penekanan bahwa pembiayaan perbankan syariah berwujud "tangible goods (assets)" melalui skema jual-beli, sewa, atau bagi hasil juga muncul dalam kajian yang menekankan karakter asset & production based system pada lembaga keuangan Islam (Abdullah & Nasirin, 2022).

Instrumen ṣukūk sering digunakan sebagai contoh kuat keterkaitan pembiayaan dengan aset. Definisi AAOIFI yang dikutip dalam literatur menyatakan bahwa ṣukūk adalah sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan kepemilikan tidak terpisah atas aset berwujud, manfaat (usufruct), jasa, atau aset proyek/kegiatan investasi tertentu, sehingga pemegangnya memiliki porsi kepemilikan atas aset yang mendasari (Guermazi, 2020). Sejalan dengan itu, kajian lain menjelaskan bahwa ṣukūk merepresentasikan kepemilikan proporsional atas aset (atau kumpulan aset) serta pengalihan risiko dan imbal hasil dari aset dan arus kasnya kepada pemegang ṣukūk, dengan kemungkinan aset yang mendasari berupa aset berwujud maupun bentuk lain yang dibolehkan struktur syariahnya (Bahmani, 2015). Di tingkat prinsip, putusan/penjelasan yang menekankan "sistem ekonomi dan keuangan Islam berbasis aktivitas ekonomi riil" juga memperkuat argumentasi bahwa aset riil—termasuk aset tetap berwujud—memegang peran sentral sebagai dasar legitimasi kegiatan pembiayaan (Abdullah & Nasirin, 2022; Arseto et al., 2022; Mansoori & Ayub, 2022).

3.4 Aset Tetap Berwujud, Penyusutan (Depreciation), dan Akuntabilitas dalam Kerangka Syariah

Karena aset tetap berwujud digunakan jangka panjang dan mengalami penurunan kapasitas/manfaat, konsep penyusutan menjadi elemen penting. Definisi penyusutan sebagai alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya dan keterkaitannya dengan pola konsumsi manfaat ekonomi aset ditegaskan dalam rujukan IAS 16 (Ayoub & El-Mousawi, 2020). Literatur lain juga memformulasikan penyusutan sebagai pengurangan biaya aset atau distribusi sistematis biaya historis aset selama periode produksinya (DOĞAN, 2024). Penjelasan bahwa aset tetap berwujud mengalami wear and tear dan depresiasi selama periode operasi memperkuat alasan mengapa penyusutan relevan dalam pelaporan dan pengukuran kinerja (DOĞAN, 2024; Haktanır, 2023).

IAS 16 menekankan bahwa standar tidak memaksakan satu metode penyusutan tertentu, namun prosedur harus merefleksikan konsumsi manfaat ekonomi aset, dan contoh metode mencakup garis lurus, saldo menurun, serta unit produksi (Ayoub & El-Mousawi, 2020). Ragam metode ini juga konsisten dengan uraian bahwa penyusutan dapat dihitung berbasis output/produksi (metode unit produksi) dan bahwa contoh aset tetap berwujud seperti bangunan, mesin, dan peralatan merupakan bagian integral produksi yang aus seiring waktu (DOĞAN, 2024; Haktanır, 2023). Dalam ekonomi Islam, implikasi penyusutan juga dapat bersinggungan dengan distribusi hasil, misalnya literatur musyārakah menegaskan bahwa kebijakan akuntansi—termasuk penyusutan—dapat memengaruhi besaran hasil usaha yang menjadi dasar pembagian (Sarpini, 2020).

Dalam konteks lembaga sosial Islam, nuansa akuntansi aset tetap juga muncul. Kajian distribusi zakat dalam bentuk aset produktif membahas bahwa lembaga pengelola zakat dapat menyalurkan zakat dalam bentuk aset produktif seperti mesin jahit atau mesin perahu agar penerima zakat dapat menghasilkan pendapatan jangka panjang (Rashid & Sulaiman, 2020). Kajian yang sama menilai model biaya (cost model) lebih sesuai untuk aset yang dipegang lembaga (bukan untuk mengambil manfaat kenaikan nilai pasar) dan mendiskusikan isu penyusutan atas aset produktif yang dipegang lembaga, bahkan menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu bisa jadi tidak perlu penyusutan untuk aset produktif tersebut (sehingga menunjukkan adanya pertimbangan tujuan kepemilikan dan substansi penggunaan aset) (Rashid & Sulaiman, 2020). Pernyataan ini tidak identik dengan standar aset tetap komersial pada umumnya, tetapi menunjukkan bahwa dalam praktik ekonomi Islam, perlakuan atas aset tetap berwujud dapat berbeda tergantung tujuan kelembagaan dan sifat kemanfaatannya (Abdul & Altheebeh, 2016; Rashid & Sulaiman, 2020).

3.5 Aset Tetap sebagai Basis Filantropi Produktif: Waqf dan Pemeliharaan Aset

Dalam instrumen waqf, literatur lapangan mendefinisikan waqf sebagai mendonasikan aset tetap seperti real estate atau bangunan agar dikelola dan dimanfaatkan hasilnya (Abdul & Altheebeh, 2016). Dalam kerangka ini, aset tetap dipahami sebagai aset yang diperoleh untuk digunakan dalam proses operasional, bukan untuk dijual kembali, dan dimiliki untuk periode lebih dari satu tahun atau lebih lama dari siklus operasi (Abdul & Altheebeh, 2016). Literatur yang sama menegaskan bahwa aset tetap berwujud dalam waqf mencakup real estate, perbaikan, bangunan, dan peralatan (Abdul & Altheebeh, 2016), sehingga aset tetap berwujud (misalnya gedung) bukan hanya faktor produksi sektor privat, tetapi juga dapat menjadi "modal sosial" yang menghasilkan manfaat berkelanjutan melalui pendapatan/manfaat yang ditarik dari aset tersebut (Abdul & Altheebeh, 2016).

Karena waqf melibatkan amanah aset jangka panjang, kajian tersebut juga menekankan perlunya prosedur pengendalian/audit aset tetap, seperti inventarisasi fisik, verifikasi catatan, serta perhatian pada penyusutan dan konsistensi metode penyusutan (Abdul & Altheebeh, 2016). Fokus pada pengendalian ini konsisten dengan logika bahwa aset tetap berwujud bernilai dan berumur panjang sehingga rentan terhadap penurunan manfaat, perubahan kondisi, atau salah saji jika tata kelola aset lemah (Abdul & Altheebeh, 2016; DOĞAN, 2024).

________________________________________

4. Sintesis: Aset Tetap menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, aset tetap (berwujud) menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut.

Pertama, secara substansi ekonomi dan akuntansi, aset tetap berwujud adalah aset fisik yang digunakan lebih dari satu periode untuk produksi/penyediaan jasa, penyewaan, atau administrasi, contohnya gedung dan mesin (Ayoub & El-Mousawi, 2020; Desiana & Diem, 2021; DOĞAN, 2024; Haktanır, 2023).

Kedua, secara prinsip ekonomi Islam, aset tetap berwujud menegaskan orientasi pada sektor riil dan produktivitas, karena ekonomi/keuangan Islam menautkan pembiayaan dengan aktivitas ekonomi riil dan perdagangan serta melarang bunga (Abdullah & Nasirin, 2022; Arseto et al., 2022; Sarpini, 2020).

Ketiga, dalam struktur transaksi syariah, aset berwujud ('ayn) menjadi basis penting bagi pembentukan klaim yang lebih transparan dibanding klaim utang murni (dayn), sekaligus menjadi dasar legitimasi pembiayaan berbasis jual-beli/sewa dan instrumen seperti ṣukūk yang merepresentasikan kepemilikan atas aset yang mendasari (Arseto et al., 2022; Ebrahim et al., 2016; Guermazi, 2020; Ramli & Haron, 2017).

Keempat, dari sisi akuntabilitas, karena aset tetap berwujud mengalami konsumsi manfaat ekonomi, penyusutan dipahami sebagai alokasi sistematis nilai yang dapat disusutkan selama umur manfaat, dengan metode yang merefleksikan pola konsumsi manfaat (Ayoub & El-Mousawi, 2020; DOĞAN, 2024), sementara pada lembaga sosial Islam (misalnya pengelola zakat) perlakuan penyusutan dapat dipertimbangkan menurut tujuan kepemilikan dan karakter aset produktif yang disalurkan (Rashid & Sulaiman, 2020).

Kelima, dalam filantropi Islam, aset tetap berwujud dapat menjadi objek waqf (misalnya tanah dan bangunan) yang harus dijaga, diaudit, dan dikembangkan agar manfaatnya berkelanjutan (Abdul & Altheebeh, 2016).

________________________________________

5. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa definisi ringkas aset tetap sebagai "aset berwujud yang digunakan jangka panjang dalam kegiatan produksi, seperti mesin dan gedung" memiliki korespondensi yang kuat dengan definisi akuntansi aset tetap (Ayoub & El-Mousawi, 2020; Desiana & Diem, 2021; DOĞAN, 2024) dan sekaligus konsisten dengan penekanan ekonomi Islam pada keterhubungan pembiayaan dan aktivitas riil berbasis aset (Abdullah & Nasirin, 2022; Arseto et al., 2022; Sarpini, 2020). Dalam perspektif ekonomi Islam, aset tetap berwujud bukan sekadar elemen teknis akuntansi, melainkan merupakan representasi konkret dari prinsip bahwa setiap klaim keuangan harus berakar pada nilai dan aktivitas ekonomi yang nyata. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implementasi praktis pengelolaan aset tetap di berbagai lembaga keuangan dan sosial Islam dalam konteks standar akuntansi syariah yang terus berkembang.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdul, Z., & Altheebeh, H. (2016). Control and Development of Waqf Funds (Endowment funds) in Modern State "A Field Study of Jordan (Endowment) Awqaf". International Journal of Managerial Studies and Research, 4(2). https://doi.org/10.20431/2349-0349.0402005

Abdullah, R. S., & Nasirin, W. K. (2022). Types of linkages between Islamic bank financing, interest rate and economic growth factors: Evidence from Aceh Province with Granger Causality Test. Al-Bay Journal of Sharia Economic and Business, 1(2), 44–54. https://doi.org/10.24952/bay.v1i2.6001

Anisa, M., Amelia, N., & Pebriana, R. (2021). Comparison of fixed assets depreciation method and direction influence on company profits in PT Akasha Wira International Tbk. International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS), 1(1), 11–17. https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v1i1.12

Arseto, D. D., Hiya, N., Majid, M., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Literature study: Global financial crisis and Islamic finance as a solution. Jurnal Aktual, 20(1). https://doi.org/10.47232/aktual.v20i1.121

Ayoub, M., & El-Mousawi, H. (2020). Extent of commitment of accountants in Lebanon to implementing the International Accounting Standard 16: Property, plant and equipment (an empirical study). Research in Economics and Management, 5(1), 38. https://doi.org/10.22158/rem.v5n1p38

Bahmani, M. (2015). Financing through the conversion of physical properties into securities: Juridical-economic study. International Journal of Management & Information Technology, 10(8), 2393–2399. https://doi.org/10.24297/ijmit.v10i8.587

Bouheraoua, S., Mohamad, S., Kasri, N. S., & Abdullah, S. (2015). Shariah issues in intangible assets. Jurnal Syariah, 23(2), 287–324. https://doi.org/10.22452/js.vol23no2.5

Desiana, L., & Diem, M. J. (2021). Financial distress ditinjau dari leverage, intangible asset, tangible asset dan ukuran perusahaan. I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 7(2), 71–84. https://doi.org/10.19109/ifinance.v7i2.9728

DOĞAN, Z. (2024). Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde amortisman ile ilgili yer alan düzenlemelerin karşılaştırılması. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 1(1), 103–122. https://doi.org/10.29228/ijbemp.76396

Ebrahim, M. S., Jaafar, A., Omar, F. A., & Salleh, M. O. (2016). Can Islamic injunctions indemnify the structural flaws of securitized debt? Journal of Corporate Finance, 37, 271–286. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.01.002

Guermazi, I. (2020). The determinants of Sukūk issuance in GCC countries. Islamic Economic Studies, 28(1), 25–45. https://doi.org/10.1108/ies-08-2019-0026

Haktanır, E. (2023). Book depreciation methods under intuitionistic fuzzy environment. Journal of Turkish Operations Management, 7(2), 1780–1789. https://doi.org/10.56554/jtom.1142729

Mansoori, M. T., & Ayub, M. (2022). Federal Sharī'ah Court's judgement on Ribā: An appraisal and some suggestions. Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 12(01). https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1201-002

Ramli, N. E., & Haron, R. (2017). Target capital structure and speed of adjustment: A dynamic evidence from Shariah approved firms in Malaysia. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 14(2), 65–91. https://doi.org/10.12816/0045780

Rashid, H. M. Ab., & Sulaiman, M. (2020). Distribution of zakat in the form of productive assets: Certain theoretical, practical and accounting implications. IPN Journal of Research and Practice in Public Sector Accounting and Management, 10(01), 63–77. https://doi.org/10.58458/ipnj.v10.01.04.0064

Saidu, S., Junaidu, A. S., & Jibril, R. S. (2018). Financial instruments: Islamic versus conventional. https://doi.org/10.5772/intechopen.76775

Sarpini, S. (2020). Application of musyarakah in Islamic banking. Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB), 1(1), 173–190. https://doi.org/10.21580/jiemb.2019.1.1.3710