00856 - Aset Keuangan Menurut Ekonomi Islam: Perspektif Fikih Muamalah dan Praktik Keuangan Syariah

Abstract

Financial assets — financial claims such as stocks, bonds, and deposits that have monetary value — occupy a significant position in Islamic economic discourse. This article examines the concept of financial assets from the perspective of Islamic fiqh muamalah and sharia financial practice. Using a normative-analytical approach based on Islamic investment literature, this study discusses the definition, sharia principles governing financial assets, and the practical classification of instruments including sharia-compliant stocks (saham syariah), sukuk, and sharia deposits. The findings indicate that financial assets in Islamic economics are permissible provided they meet four layers of sharia compliance: negative screening (free from riba, gharar, and maysir), business screening (halal sectors), contractual compliance (valid akad such as mudharabah, ijarah, and musyarakah), and market conduct compliance (avoidance of interest-based margin trading and short selling). Conventional bonds are problematic due to fixed interest (riba), whereas sukuk is positioned as a sharia alternative based on ownership of underlying assets with profit-sharing returns. Sharia deposits, structured under wadiah or mudharabah contracts, replace fixed interest with profit-sharing mechanisms whose returns are not predetermined.

Keywords: financial assets, Islamic economics, fiqh muamalah, sukuk, sharia capital market

________________________________________

Abstrak

Aset keuangan — klaim finansial seperti saham, obligasi, dan deposito yang memiliki nilai moneter — menempati posisi penting dalam diskursus ekonomi Islam. Artikel ini mengkaji konsep aset keuangan dari perspektif fikih muamalah dan praktik keuangan syariah. Dengan pendekatan normatif-analitis berbasis literatur investasi Islam, kajian ini membahas definisi, prinsip-prinsip syariah yang mengatur aset keuangan, serta klasifikasi praktis instrumen meliputi saham syariah, sukuk, dan deposito syariah. Temuan menunjukkan bahwa aset keuangan dalam ekonomi Islam dibolehkan sepanjang memenuhi empat lapis pemeriksaan syariah: negative screening (bebas dari riba, gharar, dan maysir), business screening (sektor halal), kesesuaian akad (akad yang sah seperti mudharabah, ijarah, dan musyarakah), serta kesesuaian mekanisme transaksi (menghindari margin trading berbunga dan short selling). Obligasi konvensional dipersoalkan karena bunga tetap (riba), sementara sukuk diposisikan sebagai alternatif syariah berbasis kepemilikan atas underlying asset dengan imbal hasil bagi hasil. Deposito syariah yang berstruktur akad wadiah atau mudharabah menggantikan bunga tetap dengan mekanisme bagi hasil yang tidak bersifat pasti.

Kata Kunci: aset keuangan, ekonomi Islam, fikih muamalah, sukuk, pasar modal syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Aset keuangan (financial assets) merupakan salah satu komponen utama dalam sistem investasi modern. Dalam pengertian umum, aset keuangan didefinisikan sebagai klaim finansial seperti saham, obligasi, dan deposito yang memiliki nilai moneter. Seiring berkembangnya sistem keuangan Islam secara global, pertanyaan mengenai status, batasan, dan rekonstruksi syariah atas instrumen-instrumen keuangan tersebut menjadi semakin relevan.

Ekonomi Islam tidak menolak aktivitas investasi secara prinsipil. Justru sebaliknya, investasi dalam Islam dinyatakan dianjurkan, namun harus berada dalam koridor syariah yang ketat (Dewi et al., 2020; Ramly, 2019). Tantangan utama terletak pada kenyataan bahwa banyak instrumen keuangan konvensional — termasuk obligasi berbunga dan deposito berbasis bunga — mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, khususnya larangan riba, gharar, dan maysir.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep aset keuangan dalam kerangka ekonomi Islam, mulai dari definisi dan klasifikasinya, prinsip-prinsip syariah yang membatasinya, hingga rekonstruksi syariah atas masing-masing instrumen utama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur investasi Islam serta menjadi referensi praktis bagi investor Muslim yang ingin memastikan kepatuhan portofolionya terhadap prinsip-prinsip syariah.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan metode kajian pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur primer berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen regulatif yang berkaitan dengan ekonomi Islam, fikih muamalah, pasar modal syariah, dan instrumen keuangan syariah. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan jenis instrumen dan dimensi kepatuhan syariah yang relevan.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Aset Keuangan dalam Ekonomi Islam

Dalam literatur investasi, aset keuangan (financial assets) dipahami sebagai bentuk investasi berbasis kontrak/sekuritas (surat berharga/efek) — berbeda dari aset riil yang berwujud — yang dapat diperdagangkan melalui pasar uang maupun pasar modal (Utsmani, 2017; Wicaksono, 2023). Kategori aset keuangan ini secara eksplisit dicontohkan dengan deposito/sertifikat deposito, saham, obligasi, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana (Kurniasari, 2014; Utsmani, 2017). Bahkan, salah satu rujukan menyatakan bahwa financial asset sering disebut juga efek sebagai istilah kolektif untuk berbagai surat berharga seperti saham dan obligasi serta instrumen surat berharga lainnya (T, 2011).

Dengan demikian, pernyataan bahwa aset keuangan adalah "klaim finansial seperti saham, obligasi, dan deposito yang memiliki nilai moneter" sejalan dengan cara literatur investasi syariah membedakan investasi aset keuangan dari aset riil, sekaligus sejalan dengan contoh-contoh instrumen yang disebutkan (Kurniasari, 2014; T, 2011; Utsmani, 2017).

________________________________________

3.2 Prinsip Dasar Syariah yang Membatasi dan Mengarahkan Aset Keuangan

Aktivitas investasi dalam Islam dinyatakan dianjurkan, tetapi harus berada dalam koridor syariah (Dewi et al., 2020; Ramly, 2019). Dalam kerangka fikih muamalah, terdapat kaidah bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang; prinsip ini dipakai sebagai landasan konseptual aktivitas pasar modal syariah (Husnurrosyidah & Hadi, 2020). Konsekuensinya, status "boleh" investasi aset keuangan bukan bersifat otomatis untuk semua instrumen, melainkan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat syariah pada objek, akad, dan mekanisme transaksi (Abubakar & Handayani, 2017; Husnurrosyidah & Hadi, 2020).

Berbagai rujukan secara konsisten menegaskan norma utama kepatuhan syariah pada instrumen/investasi keuangan: harus bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi/spekulasi) (Dewi et al., 2020; Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Ilman, 2021; Isfandiar, 2016; Kusuma & Amalia, 2019; Susanto et al., 2023). Sejalan dengan itu, investasi juga harus menghindari keterlibatan dengan kegiatan atau produk yang haram — misalnya bisnis minuman keras, babi, perjudian, dan pornografi — sebagai bagian dari penyaringan emiten/instrumen halal (Abubakar & Handayani, 2017). Sebagian literatur juga menambahkan dimensi kehati-hatian terhadap unsur syubhat dan praktik transaksi yang membuka ruang spekulasi (Dewi et al., 2020; Yuliatin, 2012).

Dalam literatur investasi syariah, selain aspek kepatuhan (kehalalan), terdapat penekanan bahwa investasi tetap mempertimbangkan aspek material/finansial (manfaat finansial kompetitif), namun tidak boleh mengorbankan rambu syariah, yaitu kehalalan prosedur dan bidang usaha (Utsmani, 2017).

________________________________________

3.3 Klasifikasi Praktis Aset Keuangan: Pasar Uang versus Pasar Modal

Beberapa rujukan membagi investasi menjadi aset riil dan aset keuangan; aset keuangan kemudian ditempatkan pada dua ranah utama:

• Pasar uang/produk perbankan, misalnya giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, commercial paper, dan surat berharga pasar uang (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Kurniasari, 2014; Wicaksono, 2023).

• Pasar modal, misalnya saham, obligasi, sukuk, reksa dana, serta instrumen turunan tertentu (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Kurniasari, 2014; Wicaksono, 2023).

Pembagian ini penting karena dalam ekonomi Islam, problem syariah sering muncul bukan hanya pada "nama instrumen", tetapi pada mekanisme imbal hasil — misalnya bunga tetap — dan sifat objek transaksi — misalnya jual beli utang — yang banyak ditemukan pada instrumen pasar modal/uang konvensional (Dewi et al., 2020; Hastuti & Santoso, 2018; Husnurrosyidah & Hadi, 2020).

________________________________________

3.4 Saham Syariah sebagai Aset Keuangan: Status, Dasar, dan Batasannya

3.4.1 Saham sebagai Bukti Kepemilikan

Dalam perspektif yang dikutip, saham dipahami sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan; kepemilikan saham mencerminkan kepemilikan atas aset perusahaan secara proporsional dan karena itu saham dipandang dapat diperjualbelikan sebagaimana barang/aset (Abubakar & Handayani, 2017; Gorib & Asbaruna, 2022). Definisi ini juga dinyatakan dalam kajian pasar modal syariah bahwa saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan pada perusahaan penerbit dan pemilik saham memiliki hak klaim atas aktiva perusahaan, bergantung pada perkembangan perusahaan (Fathurrahman & Al-Islami, 2023).

Karena saham merepresentasikan penyertaan modal (equity participation), saham sering diposisikan sebagai alternatif yang lebih "selaras" untuk investor Muslim dibanding instrumen utang berbunga (interest-yielding bonds) (Yuliatin, 2012).

3.4.2 Kriteria Saham Syariah: Penyaringan Bisnis Halal dan Kepatuhan Prinsip

Beberapa sumber menegaskan bahwa saham/instrumen dinilai "halal" bila perusahaan penerbit tidak menjalankan usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam, termasuk tidak menjalankan riba dan tidak bergerak pada sektor-sektor haram (Abubakar & Handayani, 2017). Definisi normatif "saham syariah" juga dihubungkan dengan fatwa DSN-MUI yang menyatakan saham syariah adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan bukan saham dengan hak istimewa tertentu (Gorib & Asbaruna, 2022). Kajian lain menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum pasar modal syariah menetapkan kriteria produk investasi yang sesuai ajaran Islam, termasuk pedoman pemilihan saham syariah (Rachmad & Susanty, 2021).

Dalam praktik di Indonesia, saham yang memenuhi kriteria syariah dikumpulkan dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK dan menjadi basis pengelompokan indeks saham syariah (Abubakar & Handayani, 2017; Berutu, 2022). Literatur juga menyebut bahwa DES dan indeks seperti JII/ISSI dipakai sebagai rujukan investor untuk mengidentifikasi saham syariah (Berutu, 2022; Wijaya, 2022).

3.4.3 Larangan Mekanisme Transaksi yang Mengarah pada Riba, Gharar, dan Maysir

Beberapa rujukan menekankan bahwa pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang mengandung gharar dan maysir (Isfandiar, 2016; Ramly, 2019). Dalam konteks praktik, literatur menyoroti risiko spekulasi pada aktivitas jual beli saham dan obligasi ketika motifnya bergeser dari investasi berbasis aktivitas riil menjadi spekulasi (Isfandiar, 2016; Rahmani, 2019). Sebagai contoh kebijakan operasional, Sistem Online Trading Syariah (SOTS) disebut membatasi perdagangan hanya pada saham syariah dan tidak memungkinkan margin trading serta short selling (Yustati, 2017). Larangan margin trading juga ditekankan karena dapat mengandung riba (pembiayaan berbunga) (Wijaya, 2022), dan sebagian literatur memperingatkan penggunaan margin trading karena membuka ruang spekulasi (Yuliatin, 2012).

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi aset keuangan yang dibolehkan jika: (i) emiten dan kegiatannya memenuhi kriteria halal, dan (ii) mekanisme transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba/gharar/maysir, misalnya margin trading berbunga dan short selling (Abubakar & Handayani, 2017; Ramly, 2019; Wijaya, 2022; Yustati, 2017).

________________________________________

3.5 Obligasi versus Sukuk: Mengapa Utang Berbunga Problematik dan Bagaimana Rekonstruksi Syariahnya

3.5.1 Obligasi Konvensional sebagai Surat Utang Berbunga

Sejumlah rujukan mendefinisikan obligasi (bond) sebagai surat utang jangka panjang dengan kewajiban membayar bunga secara periodik dan pengembalian pokok pada jatuh tempo (T, 2011). Literatur lain menyatakan bahwa obligasi adalah instrumen investasi, namun praktik obligasi konvensional mengandung riba karena penetapan bunga (interest rate) ditentukan sejak awal transaksi (Dewi et al., 2020). Kajian fikih normatif juga menekankan bahwa hakikat obligasi adalah utang yang mewajibkan pembayaran pokok ditambah tambahan tertentu berupa bunga, dan tambahan ini dipandang sebagai riba oleh sebagian ulama kontemporer (Fauzi, 2016), selaras dengan posisi yang menolak obligasi konvensional karena unsur riba (Dewi et al., 2020).

Karena itu, penggantian atau rekonstruksi obligasi menjadi instrumen yang sesuai syariah dipandang perlu agar aktivitas penghimpunan dana tidak jatuh pada riba (Dewi et al., 2020; Fadllan, 2015).

3.5.2 Sukuk sebagai Bukti Kepemilikan atas Underlying Asset/Proyek

Berbagai rujukan menyatakan bahwa dalam literatur keuangan Islam, obligasi syariah lebih dikenal sebagai sukuk (Susanto et al., 2023). Definisi sukuk ditegaskan sebagai efek syariah berupa sertifikat kepemilikan yang mewakili bagian tidak terpisahkan (undivided share) atas aset yang mendasarinya (underlying asset) (Hanifah & Pantas, 2022; Kusuma & Amalia, 2019). Literatur lain merumuskan sukuk sebagai sertifikat yang merepresentasikan bukti bagian kepemilikan atas aset berwujud, manfaat (usufruct), jasa, atau aset proyek tertentu (Wafa, 2010).

Karakter kunci yang berulang di berbagai sumber adalah bahwa sukuk bukan surat utang, melainkan bukti penyertaan/kepemilikan bersama atas aset/proyek sehingga penerbitan sukuk mensyaratkan adanya underlying asset (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Muhayatsyah, 2020; Rahmani, 2019). Dalam pembeda yang tegas, disebutkan bahwa klaim kepemilikan sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik dan penggunaan dana sukuk harus untuk usaha halal (Rahmani, 2019). Literatur tentang penerbitan sukuk juga menyatakan sukuk memberi investor hak atas bagian pendapatan dari aset berbasis sukuk serta hak penjualan atas aset sukuk (Dewi et al., 2020; Rahmani, 2019).

3.5.3 Mekanisme Imbal Hasil: Bagi Hasil, Margin, dan Fee — Bukan Bunga

Perbedaan fundamental yang ditekankan antara sukuk dan obligasi konvensional adalah penolakan bunga tetap yang ditetapkan sejak awal (Dewi et al., 2020; Susanto et al., 2023). Rujukan menyebut sukuk/obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Islam yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang sukuk dalam bentuk bagi hasil/margin/fee serta mengembalikan dana pada saat jatuh tempo (Hanifah & Pantas, 2022; Kusuma & Amalia, 2019). Literatur lain menegaskan bahwa sukuk bukan fixed interest-bearing debt, melainkan penghimpunan dana berbasis prinsip bagi hasil/penyertaan (Dewi et al., 2020).

Struktur sukuk juga disebut dapat menggunakan akad-akad seperti mudharabah/musyarakah (bagi hasil) atau murabahah/salam/istishna' (margin/fee) untuk menghindari riba (Dewi et al., 2020). Rujukan lain menambahkan bahwa investasi sukuk dapat berbasis akad ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna', salam, atau kombinasi akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta diawasi otoritas terkait (Wafa, 2010).

3.5.4 Landasan Kelembagaan dan Regulatif: Fatwa DSN-MUI dan Hukum Positif Indonesia

Sebagai prasyarat legitimasi, literatur menyebut bahwa DSN-MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa terkait sukuk/obligasi syariah, termasuk fatwa tentang obligasi syariah dan fatwa yang mengatur struktur akad seperti mudharabah dan ijarah (Isfandiar, 2016). Di tingkat hukum positif, pasar modal syariah Indonesia memperoleh tonggak penting dengan berlakunya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai dasar penerbitan sukuk negara (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Trimulato, 2021). Bahkan disebutkan bahwa pemerintah Indonesia pada 26 Agustus 2008 menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 untuk pertama kalinya (Husnurrosyidah & Hadi, 2020). Kerangka ini juga dipakai untuk membedakan sukuk dari obligasi: investor sukuk memperoleh hasil dari pengelolaan aset sukuk, dan di situlah letak perbedaannya dari obligasi (Abubakar & Handayani, 2017).

3.5.5 Nuansa dan Perdebatan: Jual Beli Utang dan Kontroversi Islamic Debt Certificates

Tidak semua perdebatan selesai pada level istilah. Literatur mencatat adanya perbedaan pandangan terkait praktik yang menyerupai perdagangan utang (bai' al-dayn) dalam konteks pasar sekunder instrumen tertentu (Abubakar & Handayani, 2017; Fadllan, 2015). Sebuah rujukan mencontohkan praktik Malaysia yang menerbitkan Islamic debt certificates melalui sekuritisasi aset berbasis akad murabahah, namun praktik ini memunculkan kritik karena dianggap pendapatan dari jual beli utang adalah riba; bahkan dikutip pandangan bahwa apa yang dipraktikkan atas nama "Islamic Bonds" dalam kasus tersebut dinilai "tidak Islami" oleh sebagian pihak (Fadllan, 2015). Literatur lain menyatakan peluang pasar sekunder obligasi syariah bisa kecil jika perdagangan utang dipandang terlarang, meskipun terdapat yurisdiksi yang mengambil pendekatan berbeda (Abubakar & Handayani, 2017).

Nuansa ini penting: ekonomi Islam tidak hanya menilai "label sukuk", tetapi menilai substansi akad, objek, dan struktur — terutama apakah struktur itu benar-benar berbasis kepemilikan underlying asset atau bergeser menjadi klaim utang yang diperdagangkan (Fadllan, 2015; Rahmani, 2019).

________________________________________

3.6 Deposito sebagai Aset Keuangan: Dari Bunga Tetap (Riba) ke Bagi Hasil (Mudharabah)

3.6.1 Deposito Konvensional dan Problem Bunga sebagai Riba

Beberapa rujukan menegaskan bahwa salah satu pembedaan operasional utama bank syariah dan bank konvensional adalah penghapusan bunga pada aktivitas perbankan syariah (Yuliatin, 2012). Dalam literatur yang membahas konsep suku bunga dari perspektif syariah, suku bunga dalam sistem pinjam-meminjam uang dikategorikan sebagai riba nasi'ah (Fadilla & Khalidin, 2021). Karena itu, deposito konvensional yang berbasis bunga diposisikan sebagai instrumen yang perlu dihindari oleh investor Muslim yang ingin patuh syariah (Fadilla & Khalidin, 2021; Yuliatin, 2012).

3.6.2 Deposito Syariah: Wadiah atau Mudharabah dengan Return Berbasis Bagi Hasil

Literatur menyebut produk penghimpunan dana bank syariah dapat berbentuk giro/tabungan berdasarkan wadiah serta tabungan/deposito berjangka berdasarkan wadiah atau mudharabah (Yuliatin, 2012). Secara konsep, deposito mudharabah menggantikan konsep bunga: bank syariah menawarkan deposito mudharabah dengan prinsip bagi hasil (Sulistyawati et al., 2020).

Bagi hasil dalam bank Islam ditegaskan bersifat tidak pasti dan tidak tetap; besar kecilnya tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank (Sulistyawati et al., 2020). Sejalan dengan itu, kajian risiko-return pada bank syariah menegaskan bahwa dalam sistem profit-loss sharing tidak ada fixed and certain return sebagaimana bunga; yang disepakati di awal adalah nisbah, sedangkan hasil riil baru diketahui setelah dana menghasilkan (Ramly, 2019).

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam deposito dapat menjadi aset keuangan yang dibolehkan jika struktur imbal hasilnya berbasis akad syariah — misalnya mudharabah/wadiah — dan bukan bunga tetap (Ramly, 2019; Sulistyawati et al., 2020; Yuliatin, 2012).

________________________________________

3.7 Kriteria Operasional Aset Keuangan yang Sharia-Compliant: Sintesis Indikator

Berdasarkan sintesis berbagai rujukan di atas, aset keuangan — saham, sukuk, deposito, dan instrumen lain — cenderung dinilai sesuai ekonomi Islam bila memenuhi empat lapis pemeriksaan berikut:

1. Kepatuhan prinsip larangan (negative screening): bebas dari riba, gharar, dan maysir (Dewi et al., 2020; Ilman, 2021; Isfandiar, 2016; Kusuma & Amalia, 2019; Ramly, 2019).

2. Kepatuhan bidang usaha/objek (business screening): tidak terkait sektor haram dan tidak menjalankan praktik riba (Abubakar & Handayani, 2017; Gorib & Asbaruna, 2022; Rachmad & Susanty, 2021).

3. Kesesuaian akad (contractual form): penggunaan akad muamalah yang dibenarkan, misalnya mudharabah/ijarah/musyarakah, sebagai basis legalisasi produk/efek syariah (Dewi et al., 2020; Isfandiar, 2016; Wafa, 2010).

4. Kesesuaian mekanisme transaksi (market conduct): menghindari mekanisme seperti margin trading berbunga dan short selling yang dilarang dalam sistem perdagangan syariah (Wijaya, 2022; Yustati, 2017).

Dalam konteks pasar modal syariah, proses ini dipraktikkan melalui identifikasi instrumen syariah (saham, sukuk, reksa dana), penetapan kriteria syariah, dan analisis laporan keuangan emiten untuk memastikan kesesuaian (Susanto et al., 2023).

________________________________________

4. Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam, aset keuangan mencakup instrumen klaim/kontrak (efek) seperti saham, obligasi/sukuk, dan deposito yang memiliki nilai moneter dan diperdagangkan di pasar uang maupun pasar modal (T, 2011; Utsmani, 2017). Namun, status syariahnya ditentukan oleh kepatuhan pada prinsip muamalah: menghindari riba, gharar, dan maysir; memastikan kehalalan bidang usaha; serta menggunakan akad yang sah dan mekanisme transaksi yang tidak spekulatif atau berunsur riba (Abubakar & Handayani, 2017; Dewi et al., 2020; Ramly, 2019; Yustati, 2017).

Obligasi konvensional berbunga dipersoalkan karena riba, sementara sukuk diposisikan sebagai alternatif syariah berbasis kepemilikan underlying asset dan imbal hasil bagi hasil/margin/fee (Dewi et al., 2020; Hanifah & Pantas, 2022; Kusuma & Amalia, 2019; Rahmani, 2019). Sementara itu, deposito syariah dipahami terutama melalui wadiah/mudharabah dengan return berbasis bagi hasil yang tidak tetap, bukan bunga (Ramly, 2019; Sulistyawati et al., 2020; Yuliatin, 2012).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348

Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw

Dewi, D. M., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitijanti, T. (2020). Tinjauan sukuk korporasi di Indonesia dari perspektif penawaran, permintaan dan regulasi. Journal of Business and Economics Research (JBE), 1(1), 11–16. https://doi.org/10.47065/jbe.v1i1.57

Fadilla, F., & Khalidin, B. (2021). The effect of SBI levels on price stability sharia shares in sharia capital market according to the perspective of syirkah. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 11(2), 145. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.8431

Fadllan, F. (2015). Obligasi syariah: Antara konsep dan implementasinya. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(2), 163. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.479

Fathurrahman, A., & Al-Islami, H. (2023). Pengaruh pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional: Pendekatan metode vector error correction model (VECM). Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance, 6(1), 111–124. https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12883

Fauzi, A. (2016). Obligasi antara profit dan risiko: Sebuah kajian fiqih normatif dan sosiologis. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 26(1), 159–180. https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.208

Gorib, R. I., & Asbaruna, L. W. (2022). Investasi berbasis syariah di Indonesia. Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), 5(2), 63–75. https://doi.org/10.32627/maps.v5i2.428

Hanifah, I. N., & Pantas, P. E. (2022). Pengaruh indikator makroekonomi terhadap volume perdagangan sukuk ritel di Indonesia. Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 2(2), 99–114. https://doi.org/10.21154/etihad.v2i2.4355

Hastuti, E. S., & Santoso, B. (2018). Metode analytic network process (ANP) untuk menganalisis faktor belum diterapkannya municipal Islamic bonds pada daerah berpotensi sukuk di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(1), 1. https://doi.org/10.30659/ekobis.19.1.1-15

Husnurrosyidah, H., & Hadi, N. (2020). Investasi keuangan haji melalui sukuk negara: Model Maqashid al-Syari'ah. Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2). https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3787

Ilman, A. N. (2021). Hukum perbankan syariah dan pasar modal syariah yang berperan sebagai jantung ekonomi. https://doi.org/10.31219/osf.io/ba6qn

Isfandiar, A. A. (2016). Akad muamalah di pasar modal syariah. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.604

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk: Tinjauan teoritis. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

Kusuma, S. W. D., & Amalia, N. (2019). SBSN PBS dan SUKRI sebagai instrumen pemerintah dalam pembiayaan APBN dan investasi masyarakat. Asy-Syari'ah, 21(1), 91–104. https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4661

Muhayatsyah, A. (2020). Aspek syariah pada instrumen sukuk: Analisis penerapan sukuk wakaf di Indonesia. J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research, 2(2), 67–91. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i2.891

Rachmad, D., & Susanty, A. P. (2021). Investasi pasar modal syariah Indonesia: Peluang dan tantangan di tengah pandemi Covid-19 (dalam perspektif fatwa ulama). Jurnal Hukum Respublica, 21(2). https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8322

Rahmani, S. (2019). Manajemen risiko reputasi dalam pasar modal syariah. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(2), 270–282. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.182

Ramly, A. R. (2019). Konsep gharar dan maysir dan aplikasinya pada lembaga keuangan Islam. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1(1), 62–82. https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107

Sulistyawati, A. I., Hidayah, N., & Santoso, A. (2020). Analisis determinan deposito mudharabah. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 133. https://doi.org/10.32400/iaj.28894

Susanto, R. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian seputar pasar modal syariah. At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 167–185. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1759

T, A. E. Z. (2011). Gagasan, tantangan dan prospek investasi syariah dalam pertarungan politik ekonomi global. Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 44–58. https://doi.org/10.30631/nf.v4i2.1265

Trimulato, T. (2021). Analysis produk keuangan syariah sukuk. Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 120–137. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72

Utsmani, N. F. H. M. M. (2017). Rekonstruksi obligasi: Investasi dalam perspektif syariah. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 1(1), 1–25. https://doi.org/10.30762/q.v1i1.483

Wafa, M. A. K. (2010). Analisa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat permintaan sukuk ritel-I (periode Maret 2009–Juni 2010). La_Riba, 4(2), 161–178. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art2

Wicaksono, J. W. (2023). Distribusi portofolio financial asset syariah: Pendekatan risk and return. Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, 7(1), 55–76. https://doi.org/10.61088/dinar.v7i1.642

Wijaya, U. S. H. (2022). Pengaruh green finance, volatilitas, risiko, dan regulasi terhadap keputusan investasi pascaCovid-19 di Indonesia. Jurnal Ecoment Global, 7(2). https://doi.org/10.35908/jeg.v7i2.2170

Yuliatin, Y. (2012). Perbankan dalam dimensi konvensional dan syariah. Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 5(2). https://doi.org/10.30631/nf.v5i2.1239

Yustati, H. (2017). Efektivitas pemanfaatan sistem online trading syariah dalam meningkatkan investor saham di pasar modal syariah. Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(2). https://doi.org/10.35448/jiec.v1i2.2558