00855 - Arus Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep arus pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam secara konseptual dan normatif. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, kajian ini menelaah bagaimana aliran balas jasa faktor produksi dipahami, diklasifikasikan, dan diarahkan dalam kerangka syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa arus pendapatan dalam ekonomi Islam merujuk pada aliran balas jasa yang diterima pemilik atau penyedia faktor produksi—mencakup upah, sewa, dan keuntungan—sebagai konsekuensi partisipasi dalam proses produksi. Secara normatif, arus pendapatan harus ditopang oleh prinsip keadilan distribusi, kemurnian dari unsur riba, serta didukung mekanisme syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Di samping itu, distribusi dalam Islam tidak terbatas pada kompensasi produksi semata, melainkan juga mencakup instrumen sosial-keagamaan seperti zakat dan wakaf demi terwujudnya falah. Kajian ini menegaskan bahwa arus pendapatan tidak sekadar persoalan teknis pembayaran faktor produksi, tetapi melekat pada agenda keadilan kepemilikan, kompensasi yang sah, dan peran institusi—termasuk negara—dalam mewujudkan kesejahteraan hakiki.

Kata kunci: arus pendapatan, ekonomi Islam, faktor produksi, distribusi, keadilan, falah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of income flow in Islamic economics from conceptual and normative perspectives. Using a literature review approach, this study analyzes how the flow of factor production remuneration is understood, classified, and directed within the Sharia framework. The findings indicate that income flow in Islamic economics refers to the remuneration received by owners or providers of production factors—encompassing wages, rent, and profit—as a consequence of participation in the production process. Normatively, income flow must be supported by the principle of distributive justice, freedom from usury (riba), and underpinned by Sharia-compliant mechanisms such as mudharabah and musyarakah. Furthermore, distribution in Islam is not limited to production compensation alone but also encompasses socio-religious instruments such as zakat and waqf in pursuit of falah. This study affirms that income flow is not merely a technical matter of factor payment, but is inherently tied to the agenda of ownership justice, legitimate compensation, and the role of institutions—including the state—in realizing genuine welfare.

Keywords: income flow, Islamic economics, production factors, distribution, justice, falah

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep arus pendapatan merupakan salah satu elemen fundamental dalam analisis ekonomi, baik dalam tataran mikro maupun makro. Dalam ilmu ekonomi konvensional, pendapatan dipahami sebagai aliran (flow) yang diterima oleh pelaku ekonomi dalam suatu periode tertentu sebagai imbalan atas kontribusi faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Namun demikian, pemahaman ini tidak dapat begitu saja diadopsi secara utuh dalam kerangka ekonomi Islam, mengingat terdapat dimensi normatif dan nilai-nilai syariah yang memengaruhi cara pandang terhadap pendapatan, distribusi, serta instrumen-instrumen ekonomi yang digunakan.

Ekonomi Islam tidak hanya menelaah aspek teknis distribusi pendapatan, tetapi juga menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam setiap transaksi dan relasi ekonomi. Hal ini mencakup keadilan dalam kepemilikan faktor produksi, keabsahan sumber pendapatan, serta mekanisme redistribusi yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian tentang arus pendapatan dalam perspektif Islam menjadi relevan dan penting untuk diperdalam.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian konseptual dan normatif tentang arus pendapatan dalam ekonomi Islam, mencakup: pengertian arus pendapatan, faktor-faktor produksi sebagai penerima arus pendapatan, bentuk-bentuk balas jasa, sirkulasi pendapatan dalam perspektif syariah, ketegangan konsep bunga dan substitusinya, keadilan distribusi sebagai kerangka normatif, serta instrumen distribusi non-produksi. Dengan pendekatan studi literatur yang merujuk pada berbagai karya akademik di bidang ekonomi Islam, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dimaksud.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber referensi akademik yang relevan di bidang ekonomi Islam. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kajian konseptual yang membahas topik arus pendapatan, distribusi, faktor produksi, serta sistem ekonomi Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui teknik sintesis literatur untuk membangun pemahaman yang sistematis dan komprehensif tentang arus pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Arus Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Dalam analisis mikro, pendapatan dipahami sebagai aliran penghasilan (flow) yang diterima dalam suatu periode waktu sebagai balas jasa atas keterlibatan seseorang atau rumah tangga dalam aktivitas ekonomi—khususnya melalui penyediaan faktor-faktor produksi (misalnya sumber daya alam/tanah, tenaga kerja, dan modal) kepada sektor yang melakukan produksi (Sari et al., 2023). Karena itu, arus pendapatan dapat dirumuskan sebagai aliran balas jasa faktor produksi yang mengalir dari kegiatan produksi kepada para pemilik atau penyedia faktor produksi tersebut (Sari et al., 2023).

Dalam konteks ekonomi Islam, kerangka ini tetap relevan sebagai deskripsi hubungan rumah tangga–perusahaan, namun dimaknai dan diarahkan oleh tujuan serta norma syariah—misalnya penekanan pada keadilan distribusi dan kehalalan sumber pendapatan (Faizah, 2019; Riyardi & Hasmarini, 2024). Literatur tentang distribusi dalam ekonomi Islam juga menegaskan bahwa persoalan distribusi, termasuk distribusi pendapatan, berkaitan erat dengan kompensasi atas jasa produksi dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan (Faizah, 2019; Riyardi & Hasmarini, 2024).

3.2 Faktor-Faktor Produksi sebagai Penerima Arus Pendapatan

Sejumlah rujukan dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa proses produksi melibatkan faktor-faktor produksi yang secara umum mencakup sumber daya alam/tanah, modal, tenaga kerja, dan—dalam beberapa klasifikasi—kewirausahaan/organisasi/manajemen (Abdullah et al., 2023; MS, 2016; Syukur, 2018). Pembagian ini juga ditegaskan dalam pembahasan pemikiran Baqir al-Sadr yang mengaitkan distribusi pendapatan dengan faktor-faktor seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan manajemen (MS, 2016; Saleh, 2021).

Literatur lain menambahkan bahwa ekonomi Islam menaruh perhatian kuat pada aspek kepemilikan dan distribusi faktor produksi karena kepemilikan faktor produksi berpengaruh besar pada pendapatan yang diterima individu, sehingga keadilan tidak cukup hanya dinilai pada pembagian pendapatan "hasil akhir", melainkan juga pada keadilan akses dan kepemilikan faktor produksi (Riyardi & Hasmarini, 2024).

3.3 Bentuk-Bentuk Balas Jasa sebagai Komponen Arus Pendapatan

3.3.1 Tiga Sumber Pendapatan: Sewa, Upah, dan Keuntungan

Dalam salah satu rujukan yang secara eksplisit merumuskan "tingkat pendapatan menurut pandangan Islam", disebutkan bahwa tiga sumber pendapatan dalam Islam yang berasal dari faktor-faktor produksi adalah sewa, upah, dan keuntungan (Kurniawati & Nurwahidin, 2024). Rumusan ini selaras dengan pemahaman distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil (sebagian hasil penjualan/produk total) kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan—misalnya tenaga kerja, tanah, modal, dan manajemen—dengan besaran yang dipengaruhi peranan masing-masing faktor produksi (MS, 2016; Saleh, 2021).

3.3.2 Upah (Ujrah) untuk Tenaga Kerja dan Tuntutan Keadilan

Dalam pembahasan distribusi syariah, upah diposisikan sebagai salah satu kompensasi penting atas faktor produksi (tenaga kerja) dan memperoleh perhatian karena terkait dengan mekanisme distribusi pendapatan yang sesuai syariah (Faizah, 2019). Dalam perspektif etika produksi berbasis maqasid, hubungan buruh–majikan dinyatakan tidak lepas dari dimensi moral dan sosial, termasuk pemenuhan hak upah, yang digambarkan perlu diberikan sesuai produktivitas kerja (Alimuddin, 2020; Saekhu, 2017).

3.3.3 Sewa (Ijarah) untuk Pemanfaatan Aset/Tanah

Dalam kerangka distribusi pendapatan, pendapatan juga dijelaskan dapat timbul melalui sewa—misalnya sewa tanah atau sewa jasa aset—sebagai balas jasa atas faktor produksi atau aset yang digunakan dalam aktivitas ekonomi (Mochtar, 2020). Sejalan dengan definisi pendapatan sebagai balas jasa faktor produksi, sewa termasuk bentuk pendapatan yang mengalir kepada pemilik aset ketika aset tersebut dimanfaatkan dalam produksi.

3.3.4 Keuntungan/Laba dan Prinsip Keuntungan Wajar

Etika distribusi dalam ekonomi Islam menekankan prinsip mencari keuntungan yang wajar dan keadilan sosial, sehingga proses distribusi tidak semata mengejar akumulasi keuntungan, melainkan berada dalam batas norma Islami. Pada saat yang sama, pendapatan juga dipahami sebagai hasil dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia dan dapat berbentuk keuntungan usaha setelah kegiatan produksi dan penjualan (Setyaningsih, 2020).

3.4 Arus Pendapatan dalam Sirkulasi Rumah Tangga–Perusahaan–Pemerintah dalam Perspektif Syariah

Dalam uraian ekonomi mikro syariah, dijelaskan bahwa rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi, dan faktor-faktor tersebut menerima balas jasa: tenaga kerja memperoleh upah dan gaji, tanah memperoleh sewa, dan keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan (Sari et al., 2023). Uraian yang sama juga menggambarkan bahwa arus berbagai jenis pendapatan tersebut mengalir dalam bentuk uang dan kemudian digunakan rumah tangga untuk memperoleh barang atau jasa yang diproduksi sektor perusahaan (Sari et al., 2023).

Penjelasan mengenai "sirkulasi aliran pendapatan" juga muncul dalam pembahasan pola kegiatan perekonomian yang menegaskan bahwa faktor produksi yang dimiliki rumah tangga ditawarkan kepada sektor perusahaan, lalu rumah tangga menerima pendapatan dan mengalokasikannya—termasuk untuk pembayaran pajak dan konsumsi—serta membedakan pendapatan setelah pajak sebagai pendapatan disposabel (Hernawaty et al., 2023).

Dalam perspektif distribusi Islam, sistem distribusi juga dibahas tidak hanya sebagai distribusi pendapatan (income) tetapi juga distribusi kekayaan (wealth), dan distribusi pendapatan biasanya dikaitkan dengan harga jasa produksi sebagai konsekuensi dari proses produksi (Faizah, 2019; Rahmawati, 2011). Literatur ini juga menegaskan adanya perhatian Islam pada penghidupan mereka yang tidak dapat ikut serta dalam proses produksi; artinya, distribusi Islam tidak berhenti pada kompensasi produksi semata (Faizah, 2019; Rahmawati, 2011).

3.5 Ketegangan Konsep Bunga dalam Arus Pendapatan dan Substitusinya melalui Skema Syariah

Dalam akuntansi atau pendekatan pendapatan untuk pendapatan nasional (konvensional), beberapa rujukan menyebut komponen balas jasa faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa, bunga, dan keuntungan (Fachrodzi, 2022; Miftahussalam & Rofiuddin, 2021). Bahkan sebagian uraian ekonomi mikro syariah yang bersifat pengantar masih menyebut "modal mendapat bunga" dalam paparan aliran pendapatan faktor produksi (Sari et al., 2023), yang menunjukkan bahwa sebagian penjelasan memakai format baku akuntansi pendapatan nasional konvensional.

Namun, literatur lain secara tegas menempatkan bunga/riba sebagai elemen yang dilarang dalam ekonomi Islam: sistem bunga/riba dipandang memicu ketidakadilan dan karena itu ekonomi Islam mengharamkan riba (Permatasari, 2020). Karena itu, ketika "imbal hasil modal" dibahas dalam aktivitas produksi, salah satu rujukan menegaskan bahwa modal dalam Islam harus bebas dari riba dan menawarkan skema kerja sama seperti mudharabah atau musyarakah sebagai cara menjaga hak para pihak (pemilik modal dan pengelola) dalam aktivitas produksi (Abidin, 2019; Mochtar, 2020). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, arus pendapatan atas kontribusi modal secara normatif diarahkan melalui mekanisme yang sesuai syariah, bukan melalui bunga yang dikategorikan riba (Abidin, 2019; Mochtar, 2020).

3.6 Keadilan Distribusi sebagai Kerangka Normatif Arus Pendapatan: Baqir al-Sadr dan Distribusi Pra/Pasca Produksi

Literatur tentang Muhammad Baqir al-Sadr menegaskan bahwa distribusi pendapatan dipahami sebagai proses pembagian (sebagian hasil penjualan/produk total) kepada faktor-faktor penentu pendapatan (misalnya tenaga kerja, tanah, modal, manajemen) dan besarnya distribusi ditentukan oleh peranan masing-masing faktor produksi (MS, 2016; Saleh, 2021). Pada saat yang sama, al-Sadr membedakan distribusi menjadi distribusi pra-produksi dan distribusi pasca-produksi (Furqani & Hamid, 2020; Rahmawati, 2011; Riyardi & Hasmarini, 2024).

Dalam analisis konsep keadilan distributif al-Sadr, dinyatakan pula bahwa al-Sadr menempatkan distribusi sebagai isu yang mendahului produksi dan menekankan pentingnya hak kepemilikan (property ownership rights) serta kompensasi dalam mewujudkan keadilan distributif; negara juga dipandang memiliki peran penting dalam pengaturan ekonomi dan penegakan keadilan distribusi (Furqani & Hamid, 2020; Riyardi & Hasmarini, 2024).

Keterkaitan dengan arus pendapatan menjadi jelas: distribusi pasca-produksi diposisikan sebagai distribusi output produksi setelah pengkombinasian faktor-faktor (sumber daya alam, alat produksi, dan kerja manusia), yang pada praktiknya terwujud sebagai kompensasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam produksi (Furqani & Hamid, 2020; Rahmawati, 2011). Hal ini menguatkan bahwa arus pendapatan dalam ekonomi Islam tidak hanya persoalan teknis pembayaran faktor produksi, tetapi melekat pada agenda keadilan kepemilikan, kompensasi yang sah, dan peran institusi (termasuk negara) (Furqani & Hamid, 2020; Riyardi & Hasmarini, 2024).

3.7 Instrumen Distribusi Non-Produksi: Zakat dan Mekanisme Distribusi Syariah

Salah satu rujukan menegaskan bahwa selain distribusi pendapatan yang terkait produksi, sebagian penulis ekonomi Islam menilai perlu ada sistem distribusi yang tidak terkait produksi karena tidak semua masyarakat dapat ikut andil dalam produksi, namun ini tidak berarti Islam mengabaikan kompensasi produksi (Faizah, 2019; Rahmawati, 2011). Dalam kerangka ini, pembahasan distribusi syariah mencakup lembaga dan instrumen seperti zakat dan wakaf sebagai bagian dari sistem distribusi berbasis syariah (Faizah, 2019; Rahmawati, 2011).

Dalam kajian pendapatan nasional perspektif Islam, dinyatakan bahwa pengukuran pendapatan nasional dalam ekonomi Islam perlu memasukkan instrumen seperti ZISWAF, dan tujuan akhirnya dirumuskan dengan konsep falah (kesejahteraan hakiki) sehingga tidak berhenti pada agregat material semata (Rahmah et al., 2024). Selaras dengan itu, ada rujukan yang menyatakan pengukuran pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam sama dengan konvensional tetapi dengan tambahan unsur zakat dalam proses perhitungan GNP, serta menekankan bahwa maksimalisasi pertumbuhan pendapatan nasional tanpa mempedulikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan umum tidak dapat menjadi sasaran utama perekonomian Islam (Abidin, 2014; Rahmawati, 2011). Dengan demikian, arus pendapatan dalam ekonomi Islam secara normatif dipadukan dengan tata kelola distribusi yang memasukkan dimensi keadilan dan instrumen sosial-keagamaan (Rahmah et al., 2024; Rahmawati, 2011).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis berbagai rujukan yang telah diuraikan, arus pendapatan dalam ekonomi Islam dapat ditegaskan sebagai berikut:

Pertama, arus pendapatan merupakan aliran balas jasa yang diterima pemilik atau penyedia faktor produksi sebagai konsekuensi partisipasi dalam proses produksi (pendapatan sebagai flow periodik) (Sari et al., 2023).

Kedua, bentuk utama arus pendapatan merujuk pada upah, sewa, dan keuntungan sebagai sumber pendapatan yang berasal dari faktor-faktor produksi (Kurniawati & Nurwahidin, 2024), serta dipahami dalam kerangka kompensasi faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, tanah, modal, dan manajemen (MS, 2016; Saleh, 2021).

Ketiga, secara normatif, arus pendapatan harus ditopang oleh keadilan distribusi—termasuk keadilan kepemilikan faktor produksi dan kompensasi—serta menjauhi elemen yang dilarang, seperti riba, dengan alternatif mekanisme syariah seperti mudharabah dan musyarakah untuk relasi modal–usaha (Riyardi & Hasmarini, 2024; Abidin, 2019).

Keempat, arus pendapatan juga berinteraksi dengan mekanisme distribusi syariah yang melampaui kompensasi produksi, misalnya zakat, karena distribusi dalam Islam tidak hanya terkait produksi dan bertujuan menuju falah (Faizah, 2019; Rahmawati, 2011).

Dengan demikian, arus pendapatan dalam ekonomi Islam bukan sekadar persoalan teknis pembayaran faktor produksi, melainkan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai keadilan, kehalalan, dan kesejahteraan hakiki.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, F. D., Saleh, C., Rasyid, F. A., & Witro, D. (2023). Analisis perdagangan internasional melalui model politik Heckscher-Ohlin terhadap kepentingan ekonomi nasional perspektif hukum ekonomi Islam. Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum, 2(2), 249–259. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11483

Abidin, Z. (2014). Meneropong konsep pertumbuhan ekonomi: Telaah atas kontribusi sistem ekonomi Islam atas sistem ekonomi konvensional. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(2), 356–367. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.334

Abidin, Z. (2019). Meneropong konsep pertumbuhan ekonomi: Telaah atas kontribusi sistem ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi konvensional dalam konsep pertumbuhan ekonomi. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 1(2), 173–185. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2561

Alimuddin, A. (2020). Etika produksi dalam pandangan maqasid syariah. Nizham: Journal of Islamic Studies, 8(01), 50. https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720

Fachrodzi, A. A. (2022). Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. https://doi.org/10.31219/osf.io/c3s4j

Faizah, F. N. (2019). Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang produksi. Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 1(2), 55–68. https://doi.org/10.36407/serambi.v1i2.71

Furqani, H., & Hamid, A. (2020). Konsep distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan perbandingannya dengan teori keadilan distribusi kontemporer. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(2), 107–123. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123

Hernawaty, H., Hasibuan, A. R. H., & Fatwani, R. (2023). Perilaku masyarakat dalam pengelolaan modal pinjaman Amartha pembiayaan murabahah usaha mikro kecil perspektif ekonomi Islam. El-Amwal, 6(2), 109. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i2.12884

Kurniawati, F., & Nurwahidin, N. (2024). Analisis perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Syntax Idea, 6(3), 1403–1418. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3048

Miftahussalam, M., & Rofiuddin, M. (2021). Pengaruh PDRB, indeks pembangunan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Journal of Economics Research and Policy Studies, 1(1), 40–54. https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.63

Mochtar, S. S. (2020). Studi komparasi pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang produksi. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 274. https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1522

MS, A. H. (2016). Distribusi faktor produksi: Pemerataan kesejahteraan ekonomi melalui distribusi faktor produksi. Jurnal Hukum Islam, 8(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v8i1.583

Permatasari, S. V. (2020). Analisis permintaan terhadap perilaku konsumen dan produsen dalam Islam pada masyarakat. Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 29–43. https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.2.1.29-43

Rahmah, Z. Z., Yuliani, Y., Mutfarida, B., Purnama, C., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., & Rahmah, Y. (2024). Manajemen pendapatan nasional dan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam: Analisis kritis. Jurnal Manajemen dan Bisnis Performa, 21(1), 32–44. https://doi.org/10.29313/performa.v21i1.3713

Rahmawati, Y. (2011). Refleksi sistem distribusi syariah pada lembaga zakat dan wakaf dalam perekonomian Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 3(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2498

Riyardi, A., & Hasmarini, M. I. (2024). Analisis tingkat kriminalitas yang mengancam industri mikro dan kecil. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(1), 77–90. https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2694

Saekhu, S. (2017). Dampak indikator makro ekonomi terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 103–130. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1828

Saleh, M. (2021). Pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash Shadr. Muhafadzah, 1(1), 68–79. https://doi.org/10.53888/muhafadzah.v1i1.340

Sari, K., Majid, M. N., & Subhan, M. (2023). Pengaruh harga dan produksi karet terhadap pendapatan petani karet di Desa Aurcino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, 3(1), 88–105. https://doi.org/10.55606/jurimea.v3i1.244

Setyaningsih, L. A. (2020). Analisis perilaku konsumen, produsen dan pasar Islam pada masyarakat. Asset: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.24269/asset.v3i2.3018

Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2), 33–51. https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559