00857 - Aset Lancar dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Akuntansi Syariah: Kajian Konseptual, Normatif, dan Manajerial

Abstrak

Aset lancar merupakan salah satu komponen fundamental dalam laporan keuangan yang lazim dikaji dari sudut pandang akuntansi konvensional. Namun, dalam kerangka ekonomi Islam dan akuntansi syariah, konsep ini memperoleh dimensi normatif yang lebih kaya, mencakup aspek akuntabilitas, zakat, dan pengelolaan dana umat. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual pengertian, fungsi pelaporan, relevansi zakat, serta implikasi manajerial aset lancar dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan sintesis literatur akuntansi syariah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa aset lancar dalam ekonomi Islam tetap mempertahankan definisi akuntansi berbasis likuiditas dan horizon waktu satu tahun, namun diperkaya dengan tiga dimensi normatif: (i) kewajiban pencatatan dan pengungkapan sebagai bagian etika muamalah; (ii) relevansi sebagai harta berkembang yang menjadi basis zakat perusahaan; serta (iii) kebutuhan perluasan klasifikasi menuju zakatable versus non-zakatable assets. Dalam konteks lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS), aset lancar juga dipahami sebagai aset yang harus segera disalurkan, sehingga memiliki konotasi operasional dan amanah yang kuat.

Kata kunci: aset lancar, ekonomi Islam, akuntansi syariah, zakat perusahaan, PSAK 109

________________________________________

Abstract

Current assets are one of the fundamental components in financial statements commonly studied from a conventional accounting perspective. However, within the framework of Islamic economics and Islamic accounting, this concept acquires a richer normative dimension encompassing aspects of accountability, zakat, and the management of public funds. This article aims to conceptually examine the definition, reporting function, zakat relevance, and managerial implications of current assets from an Islamic economics perspective based on a synthesis of relevant Islamic accounting literature. The findings indicate that current assets in Islamic economics retain the liquidity-based accounting definition and the one-year time horizon, yet are enriched by three normative dimensions: (i) the obligation of recording and disclosure as part of muamalah ethics; (ii) relevance as growing wealth (mal al-nami) forming the basis of corporate zakat; and (iii) the need to extend classification toward zakatable versus non-zakatable assets. In the context of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) institutions, current assets are also understood as assets that must be promptly distributed, carrying strong operational and fiduciary connotations.

Keywords: current assets, Islamic economics, Islamic accounting, corporate zakat, PSAK 109

________________________________________

1. Pengantar: Aset Lancar dalam Kerangka Ekonomi dan Akuntansi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi (muamalah) menuntut adanya pencatatan dan pertanggungjawaban atas transaksi dan posisi harta, dan kerangka normatif ini sering dirujuk pada anjuran pencatatan transaksi dalam QS. Al-Baqarah 2:282 yang dipahami sebagai basis akuntabilitas (accountability) dalam pelaporan (Amelia et al., 2024; Nabila et al., 2021; Puspitasari & Habiburrochman, 2013). Literatur akuntansi syariah juga menegaskan bahwa akuntansi syariah tidak dipahami sebagai aktivitas yang "netral nilai", melainkan terikat pada nilai keadilan, kebenaran, dan amanah dalam pertanggungjawaban (Amelia et al., 2024; Hafiya & Faraby, 2024; Puspitasari & Habiburrochman, 2013).

Dalam konteks inilah pembahasan aset lancar menjadi penting, karena aset—terutama yang "mudah berputar"—sering menjadi fokus penilaian posisi keuangan sekaligus relevan dalam diskursus zakat perusahaan dan pelaporan lembaga pengelola ZIS (zakat, infak, sedekah) (Falahuddin & Aprilia, 2017; Prihatiningtias et al., 2022; Sulistiani & Maha, 2018).

________________________________________

2. Definisi Aset Lancar (Current Assets) dan Karakteristik Utamanya

2.1 Definisi Operasional: Likuid dan Berputar Cepat (Umumnya ≤ 1 Tahun)

Salah satu uraian eksplisit menyatakan bahwa aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, dan aset lancar merupakan aset yang paling liquid (paling cepat dan mudah ditunaikan) (Hafiya & Faraby, 2024). Sumber yang sama menegaskan bahwa jangka waktu perputaran/manfaat aset lancar umumnya selama 1 tahun atau dalam satu siklus normal perusahaan, sehingga manfaatnya cepat habis dan akan "tergantikan" oleh aktiva lainnya secara berulang sesuai siklus operasi (Hafiya & Faraby, 2024).

Definisi berbasis jangka waktu "kurang dari satu tahun" juga tampak pada konteks aset biologis: aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar bila transformasi biologisnya kurang dari satu tahun atau setahun (Aini et al., 2023), dan kajian agrikultur lain juga menegaskan pengakuan aset biologis sebagai aset lancar maupun aset tetap ditentukan oleh masa manfaat/umur transformasinya (Muddatstsir & Kismawadi, 2018). Selain berbasis waktu, literatur praktik ijarah juga menunjukkan bahwa klasifikasi aset sebagai aset lancar/aset tidak lancar dapat ditentukan sesuai tujuan penggunaan aset (Ansahrizal et al., 2022).

2.2 Contoh Pos Aset Lancar

Contoh aset lancar yang disebutkan secara eksplisit mencakup kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan, perlengkapan, investasi jangka pendek, beban dibayar di muka, dan penghasilan yang masih akan diterima (Hafiya & Faraby, 2024). Dalam pembahasan manajemen keuangan jangka pendek pada bisnis Islami, penggunaan jangka pendek juga diilustrasikan sebagai aktiva lancar yang diwujudkan dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan (Sofyan, 2020). Dalam konteks lembaga amil zakat, contoh aset kelolaan yang termasuk aset lancar dapat berupa piutang bergulir (Hanifa & Arfiansyah, 2024; Sulistiani & Maha, 2018).

________________________________________

3. Aset Lancar dalam Pelaporan Keuangan Syariah: Penyajian dan Fungsi Akuntabilitas

Pada lembaga amil zakat, laporan posisi keuangan mencakup nilai aset, liabilitas, dan saldo dana; dan aset dapat terdiri dari aset lancar dan aset tetap (Prihatiningtias et al., 2022). PSAK 109 (sebagaimana dikutip dalam studi-studi terkait) juga menempatkan perubahan aset kelolaan sebagai bagian pelaporan, di mana laporan perubahan aset kelolaan memuat aset kelolaan yang termasuk aset lancar serta aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar (beserta akumulasi penyisihan/penyusutan) (Ayumiati, 2018; Hanifa & Arfiansyah, 2024; Prihatiningtias et al., 2022; Sulistiani & Maha, 2018).

Dengan demikian, dalam institusi pengelola ZIS, aset lancar bukan hanya konsep "likuiditas", tetapi juga kategori pelaporan yang dibutuhkan untuk menunjukkan bagaimana dana umat dikelola dan berubah dari waktu ke waktu (Ayumiati, 2018; Hanifa & Arfiansyah, 2024; Sulistiani & Maha, 2018).

Dimensi etika dan akuntabilitas dalam akuntansi Islam juga ditekankan melalui gagasan pengungkapan yang menyeluruh; salah satu kajian menegaskan bahwa dalam konsep akuntabilitas sosial Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dampak operasi perusahaan, sehingga gagasan "konservatisme keterbukaan informasi" dinilai tidak mendapat tempat dalam akuntansi Islam (Prihatiningtias et al., 2022). Basis normatif pencatatan transaksi (QS. Al-Baqarah 2:282) juga kembali ditekankan sebagai landasan pertanggungjawaban dalam praktik pencatatan dan pelaporan (Nabila et al., 2021; Puspitasari & Habiburrochman, 2013).

________________________________________

4. Aset Lancar sebagai Harta yang Relevan untuk Zakat dalam Ekonomi Islam

4.1 Aset Lancar sebagai "Harta Berkembang" (Zakatable Wealth) dalam Zakat Perusahaan

Dalam kajian perbandingan metode zakat perusahaan, dijelaskan suatu pendekatan (dirujuk sebagai Metode Bazis DKI) yang mendasarkan pengenaan zakat pada aset lancar yang dikurangkan dengan utang lancar (Falahuddin & Aprilia, 2017). Kajian yang sama menyatakan alasan konseptualnya: aset lancar dinyatakan sebagai harta wajib zakat karena merupakan harta kekayaan perusahaan yang mengalir untuk dikelola dan dikembangkan agar menghasilkan keuntungan; ini dikaitkan dengan syarat harta wajib zakat sebagai harta yang berkembang (ada penambahan, nyata maupun tidak nyata) (Falahuddin & Aprilia, 2017).

Pada titik ini, ekonomi Islam tidak sekadar mengadopsi klasifikasi akuntansi, tetapi memberi penekanan normatif bahwa harta yang "berputar" dan berkembang menjadi perhatian utama dalam kewajiban zakat (Falahuddin & Aprilia, 2017; Wulandari & Machali, 2019).

4.2 Pembedaan dengan Aset Tetap dalam Konteks Zakat

Sumber yang sama menyatakan bahwa aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan aset tetap lainnya tidak menjadi harta yang dikenai zakat karena merupakan harta yang tidak bergerak dan tidak menghasilkan keuntungan; aset tetap digunakan untuk memfasilitasi operasional, kecuali jika aset tetap tersebut disewakan maka zakat terkait dapat dikenakan pada hasil keuntungan sewanya (bukan pada nilai aset tetapnya) (Falahuddin & Aprilia, 2017). Argumen ini memperjelas bahwa dalam zakat perusahaan yang dianalogikan dengan zakat perniagaan, fokus utama bisa diarahkan pada komponen harta yang "berputar" (yang dalam praktik sering dicerminkan oleh aset lancar) (Falahuddin & Aprilia, 2017).

4.3 Implikasi Konseptual: Klasifikasi Zakatable Assets vs Non-Zakatable Assets

Dalam pemikiran akuntansi syariah, salah satu karya menekankan bahwa prinsip zakat dapat mengubah orientasi laporan keuangan agar lebih memperhatikan posisi keuangan karena aset merupakan objek zakat (Wulandari & Machali, 2019). Sumber yang sama juga mengusulkan bahwa klasifikasi aset dalam laporan keuangan seharusnya tidak hanya "aset lancar dan aset tetap", tetapi juga pembedaan zakatable assets dan non-zakatable assets bila klasifikasi aset dizakati dan non-zakat diterapkan (Wulandari & Machali, 2019). Ini menunjukkan bahwa kategori "aset lancar" (yang lazim dalam akuntansi) dapat beririsan, tetapi tidak selalu identik, dengan kategori normatif "harta wajib zakat" dalam ekonomi Islam (Falahuddin & Aprilia, 2017; Wulandari & Machali, 2019).

________________________________________

5. Aset Lancar dalam Pengelolaan ZIS (Infak/Sedekah): Pengakuan, Klasifikasi, dan Pengukuran

Dalam PSAK 109 (sebagaimana dikutip oleh beberapa studi), infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas, dan aset nonkas tersebut dapat berupa aset lancar atau tidak lancar (Ayumiati, 2018; Hanifa & Arfiansyah, 2024; Kurnia, 2020). Salah satu kajian yang membahas penerapan PSAK 109 menegaskan bahwa aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai SAK yang relevan (Kurnia, 2020).

Kajian lain yang merangkum penerapan PSAK 109 menyatakan bahwa penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan aset lancar dipahami sebagai aset yang harus segera disalurkan, misalnya bahan habis pakai seperti bahan makanan (Hanifa & Arfiansyah, 2024). Dengan demikian, "aset lancar" dalam lembaga ZIS mempunyai konotasi operasional yang sangat kuat: bukan hanya mudah dicairkan, tetapi juga sering dikaitkan dengan prioritas penyaluran/manfaat jangka pendek sesuai amanah pemberi (Hanifa & Arfiansyah, 2024; Kurnia, 2020).

________________________________________

6. Aset Lancar, Likuiditas, dan Modal Kerja: Implikasi Manajerial yang Dibahas dalam Literatur Bernuansa Islam

Dalam analisis kinerja dan evaluasi kondisi keuangan, aset lancar sering dipakai untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek melalui current ratio, yang dijelaskan sebagai rasio untuk menilai ketersediaan aset lancar dalam memenuhi kewajiban lancar, dengan rumus aktiva lancar / utang lancar (AC, 2014). Literatur yang sama mengaitkan praktik evaluasi kinerja melalui laporan keuangan (termasuk rasio) dengan prinsip bahwa tindakan manusia memperhatikan masa lalu sebagai perencanaan masa depan, sehingga evaluasi (melalui laporan keuangan/rasio) dipakai sebagai pembelajaran mengambil kebijakan yang lebih baik (AC, 2014).

Di sisi lain, konsep modal kerja juga dijelaskan sebagai seluruh aktiva lancar, atau sebagai aktiva lancar dikurangi utang lancar (modal kerja bersih), dan aktiva lancar (kas, piutang, persediaan) dipahami mengalami perputaran dalam waktu pendek (N. Puspitasari, 2012). Secara konseptual, uraian tentang modal kerja ini memperkuat makna aset lancar sebagai sumber daya jangka pendek yang menopang operasi dan likuiditas entitas (Hafiya & Faraby, 2024; N. Puspitasari, 2012).

Dalam konteks pengelolaan keuangan keluarga menurut ekonomi Islam, pelatihan pengelolaan keuangan syar'i juga memasukkan aspek mengenali komponen aset lancar, aset tetap, dan bentuk-bentuk investasi yang dimiliki sebagai bagian dari pemetaan kondisi keuangan (Hidayatullah, 2020). Ini menunjukkan bahwa klasifikasi "aset lancar" tidak hanya relevan bagi korporasi/lembaga, tetapi juga dipakai dalam literasi pengelolaan keuangan rumah tangga bernuansa ekonomi Islam (Hidayatullah, 2020).

________________________________________

7. Sintesis: Rumusan Aset Lancar Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, aset lancar menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, definisi inti (akuntansi/ekonomi): aset yang paling likuid, mudah ditunaikan/dicairkan, dan berputar cepat; jangka waktu perputaran/manfaatnya umumnya sekitar 1 tahun atau satu siklus normal perusahaan (Hafiya & Faraby, 2024), dan dalam konteks tertentu (misalnya aset biologis) dapat ditentukan oleh masa transformasi biologis kurang dari satu tahun atau setahun (Aini et al., 2023; Muddatstsir & Kismawadi, 2018).

Kedua, fungsi pelaporan dan amanah: bagian dari aset yang perlu disajikan dalam laporan posisi keuangan dan dapat muncul dalam laporan perubahan aset kelolaan pada lembaga amil, sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi yang ditekankan dalam akuntansi Islam (Hanifa & Arfiansyah, 2024; Nabila et al., 2021; Prihatiningtias et al., 2022; Y. Puspitasari & Habiburrochman, 2013; Sulistiani & Maha, 2018).

Ketiga, dimensi zakat (normatif): aset lancar dapat dipandang sebagai bagian dari harta berkembang yang relevan sebagai dasar penilaian zakat perusahaan (misalnya aset lancar dikurangi utang lancar), sedangkan aset tetap operasional umumnya tidak menjadi objek zakat kecuali menghasilkan manfaat komersial tertentu (misalnya hasil sewa) (Falahuddin & Aprilia, 2017). Namun, literatur akuntansi syariah juga menegaskan perlunya pembedaan lebih normatif antara zakatable dan non-zakatable assets, sehingga "aset lancar" tidak otomatis identik dengan "objek zakat", meskipun sering beririsan (Falahuddin & Aprilia, 2017; Wulandari & Machali, 2019).

Keempat, konteks ZIS (amil): aset nonkas yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar/tidak lancar; aset lancar pada konteks ini bahkan dipahami sebagai aset yang harus segera disalurkan, dan pengukurannya (untuk aset nonkas lancar) dapat menggunakan nilai perolehan sebagaimana dirujuk dari PSAK 109 (Ayumiati, 2018; Hanifa & Arfiansyah, 2024; Kurnia, 2020).

________________________________________

8. Kesimpulan

Aset lancar dalam kerangka ekonomi Islam tetap mempertahankan ciri akuntansi yang menekankan likuiditas dan horizon jangka pendek (umumnya sekitar satu tahun/siklus operasi) beserta contoh posnya (kas, piutang, persediaan, dan lain-lain) (Hafiya & Faraby, 2024; Sofyan, 2020). Namun, ekonomi Islam dan akuntansi syariah menambahkan dimensi normatif yang kuat: (i) penegasan akuntabilitas dan kewajiban pencatatan/pengungkapan sebagai bagian etika muamalah (Nabila et al., 2021; Prihatiningtias et al., 2022; Y. Puspitasari & Habiburrochman, 2013); (ii) relevansi aset lancar sebagai harta berkembang yang sering dipakai sebagai basis zakat perusahaan (dengan pengurang utang lancar) dan pembedaan dengan aset tetap (Falahuddin & Aprilia, 2017); serta (iii) kebutuhan memperluas klasifikasi dari sekadar "lancar vs tetap" menuju "zakatable vs non-zakatable" ketika tujuan pelaporan mencakup fungsi zakat (Wulandari & Machali, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

AC, A. M. (2014). Akuntansi syariah: Pendekatan normatif, historis dan aplikatif. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 59–75. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366

Aini, S. W., Syahputri, S. S., & Hasanah, N. (2023). Analisis tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity) tahun 2019–2021. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 2(6), 2092–2099. https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1008

Amelia, F., Ramadani, M. D., Nduru, Y. C., & Nasirwan, N. (2024). Analisis penerapan akuntansi aset biologis pada usaha pertanian cabai di Aras Kabu, Lubuk Pakam ditinjau dari perspektif Islam. Hemat: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation, 1(2), 829–841. https://doi.org/10.57235/hemat.v1i2.2858

Ansahrizal, W., Nurlaila, N., & Harahap, R. D. (2022). Pemikiran Mohammad Nizarul Alim tentang akuntansi syariah. Madinah: Jurnal Studi Islam, 9(1), 30–45. https://doi.org/10.58518/madinah.v9i1.1369

Ayumiati, A. (2018). Akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan (Studi pada Baitulmal Kota Langsa). Ekobis Syariah, 2(2), 35. https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10105

Falahuddin, F., & Aprilia, I. (2017). Analisis penerapan akuntansi pembiayaan ijarah berdasarkan PSAK Nomor 107 pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 71. https://doi.org/10.29103/jak.v5i2.1815

Hafiya, H., & Faraby, M. E. (2024). Analisis etika bisnis Islam terhadap mekanisme penetapan harga lelang barang agunan di Bank KB Bukopin Syariah Surabaya. Distribusi: Journal of Management and Business, 12(1), 133–146. https://doi.org/10.29303/distribusi.v12i1.507

Hanifa, L. N., & Arfiansyah, M. A. (2024). Analisis akses pembiayaan dan penerapan murabahah pada Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Amanah Ummah Gumpang. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3704–3719. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1183

Hidayatullah, M. S. (2020). Studi Al-Qur'an dan hadis tentang eksistensi dan konstruksi akuntansi syariah. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 14(2), 209–226. https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.543

Kurnia, R. A. E. (2020). Menelaah elemen etika bisnis dalam manajemen risiko bank syariah. Iqtishaduna, 11(2), 18–38. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2444

Muddatstsir, U. D. A., & Kismawadi, E. R. (2018). Akuntan syariah di era modern, urgent kah di Indonesia? Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 1(1). https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i1.373

Nabila, P. A., Habbe, A. H., & Rahman, Abd. (2021). Komparasi perbandingan metode perhitungan zakat perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 135–142. https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14805

Prihatiningtias, Y. W., Putri, E. R., Nurkholis, N., & Ekowati, W. H. (2022). Determinan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII). Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 6(1), 114–132. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i1.5001

Puspitasari, N. (2012). Model proporsi tabarru' dan ujrah pada bisnis asuransi umum syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(1), 43–55. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.03

Puspitasari, Y., & Habiburrochman, H. (2013). Penerapan PSAK No. 109 atas pengungkapan wajib dan sukarela. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. https://doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7211

Sofyan, S. (2020). Kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan konvensional perspektif ekonomi syariah pasca bencana di Sulawesi Tengah. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 81. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2741

Sulistiani, D., & Maha, F. W. O. (2018). Determinan profitabilitas perusahaan yang melakukan Initial Public Offering. Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen, 3(1). https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.27

Wulandari, D. T. R., & Machali, I. (2019). Wealth management sebagai strategi pengelolaan aset di PPPA Daarul Qur'an Yogyakarta. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), 199–218. https://doi.org/10.14421/manageria.2019.42-02