00844 - Analisis Biaya-Manfaat dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Tolok Ukur Evaluasi Keputusan Ekonomi

Abstract

This article examines the concept of cost-benefit analysis within the framework of Islamic economics, with maqāṣid al-sharī'ah as the primary evaluative standard rather than mere financial utility. Through a systematic literature synthesis, this study demonstrates that cost-benefit analysis in Islamic economics is fundamentally oriented toward the realization of maslahah (benefit/welfare) and the prevention of mafsadah (harm/damage), encompassing five dimensions of protection: religion, life, intellect, lineage, and wealth. The analysis further reveals that Islamic cost-benefit evaluation operates through a hierarchical needs framework—ḍarūriyyāt (essential), ḥājiyyāt (complementary), and taḥsīniyyāt (embellishment)—which governs the prioritization of policy decisions. Empirical evidence from the Islamic banking sector, public budgeting, social finance, and digital transactions indicates that conventional performance measures are insufficient to capture the ethical-social dimensions required by maqāṣid. Operational instruments such as the Maqasid Sharia Index (MSI) and Maqasid-based Performance Evaluation Model (MPEM) are identified as viable tools for quantifying maqāṣid-based benefits and costs. The article concludes that the optimal decision in Islamic economics is the alternative that most robustly upholds maqāṣid while minimizing mafsadah, subject to sharia compliance and principles of justice, even where short-term financial costs may arise.

Keywords: cost-benefit analysis, maqāṣid al-sharī'ah, maslahah, mafsadah, Islamic economics, maqasid sharia index

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep analisis biaya-manfaat dalam kerangka ekonomi Islam, dengan maqāṣid al-sharī'ah sebagai tolok ukur evaluasi utama, bukan semata utilitas finansial. Melalui sintesis literatur yang sistematis, kajian ini menunjukkan bahwa analisis biaya-manfaat dalam ekonomi Islam secara mendasar berorientasi pada realisasi maslahah (kebaikan/kesejahteraan) dan pencegahan mafsadah (bahaya/kerusakan), yang mencakup lima dimensi perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa evaluasi biaya-manfaat Islam beroperasi melalui hierarki kebutuhan—ḍarūriyyāt (esensial), ḥājiyyāt (komplementer), dan taḥsīniyyāt (penyempurna)—yang mengatur prioritas keputusan kebijakan. Bukti empiris dari sektor perbankan Islam, penganggaran publik, keuangan sosial, dan transaksi digital menunjukkan bahwa ukuran kinerja konvensional tidak memadai untuk menangkap dimensi etis-sosial yang dituntut maqāṣid. Instrumen operasional seperti Maqasid Sharia Index (MSI) dan Maqasid-based Performance Evaluation Model (MPEM) diidentifikasi sebagai perangkat yang layak untuk mengkuantifikasi manfaat dan biaya berbasis maqāṣid. Artikel ini menyimpulkan bahwa keputusan optimal dalam ekonomi Islam adalah alternatif yang paling kuat menjaga maqāṣid sekaligus meminimalkan mafsadah, dengan tetap memenuhi kepatuhan syariah dan prinsip keadilan, meskipun dalam sebagian konteks dapat muncul biaya finansial jangka pendek.

Kata kunci: analisis biaya-manfaat, maqāṣid al-sharī'ah, maslahah, mafsadah, ekonomi Islam, maqasid sharia index

1. Pendahuluan

Analisis biaya-manfaat merupakan salah satu instrumen pengambilan keputusan yang paling fundamental dalam ilmu ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, instrumen ini lazimnya bertumpu pada kalkulasi utilitas material dan keuntungan finansial sebagai tolok ukur utama. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, landasan evaluasi tersebut diperluas secara mendasar: keputusan ekonomi tidak cukup dinilai dari sisi keuntungan materi semata, melainkan harus diukur berdasarkan sejauh mana ia merealisasikan tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah).

Persoalan yang mendasar dalam wacana ekonomi Islam kontemporer adalah bagaimana kerangka analitis biaya-manfaat yang berakar dari tradisi ekonomi konvensional dapat dikontekstualisasikan—atau bahkan direkonstruksi—agar sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan syariah. Literatur yang ada menunjukkan bahwa upaya tersebut telah berjalan, khususnya melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis maqāṣid di sektor perbankan Islam, kebijakan publik, dan keuangan sosial. Meskipun demikian, sintesis komprehensif yang memetakan kerangka analisis biaya-manfaat Islam secara sistematis—mulai dari landasan normatif hingga operasionalisasinya—masih terbatas.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan kajian yang sistematis dan terstruktur mengenai analisis biaya-manfaat dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan dimulai dari orientasi dasar dan landasan normatif, dilanjutkan dengan perbedaan konseptual terhadap pendekatan konvensional, kerangka operasional yang terdiri atas delapan langkah, ilustrasi empiris dari berbagai sektor, serta tantangan epistemik dalam penerapannya.

2. Pengertian dan Orientasi Dasar Analisis Biaya-Manfaat dalam Ekonomi Islam

Analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) dalam perspektif ekonomi Islam dapat dipahami sebagai perbandingan sistematis antara "biaya" (segala bentuk mafsadah/kerusakan/kerugian yang ditimbulkan suatu tindakan) dan "manfaat" (segala bentuk maslahah/kebaikan/kesejahteraan yang dihasilkan) dengan tolok ukur tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah), bukan semata-mata keuntungan finansial atau utilitas material. Orientasi maqāṣid menekankan mewujudkan kebaikan/maslahah dan menghindari bahaya/mafsadah, sehingga keputusan ekonomi diarahkan untuk menghasilkan kesejahteraan yang lebih luas dan menolak kerusakan (Tumanggor, 2024; Uula & Harahap, 2023). Literatur juga menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai panduan moral dalam ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi Islam untuk membangun tatanan yang adil dan etis (Mukhibad et al., 2020; Parisi et al., 2021).

Kerangka maqāṣid yang sering dijadikan rujukan adalah perlindungan lima kebutuhan/esensi dasar (sering disebut al-kulliyyāt al-khams), yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fitria & Arsyi, 2022; Tumanggor, 2024; Uula & Harahap, 2023). Sejumlah kajian juga menekankan bahwa maqāṣid digunakan untuk menilai apakah praktik ekonomi menghasilkan kesejahteraan dan kemaslahatan, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan Islam (Fitria & Arsyi, 2022; Muhammad & Yuningsih, 2020). Dalam studi zakat, maqāṣid juga diposisikan sebagai tujuan hukum Islam yang diarahkan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, serta dibagi dalam tiga level prioritas (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) (Karimullah, 2023).

3. Landasan Normatif: Maslahah-Mafsadah dan Hierarki Kebutuhan

3.1 Prinsip Maslahah dan Mafsadah

Dalam kerangka maqāṣid, esensi evaluasi keputusan adalah menakar maslahah (kebaikan/kesejahteraan) yang hendak dicapai dan mafsadah (bahaya/kerusakan) yang harus dicegah (Syarifah et al., 2022; Tumanggor, 2024; Uula & Harahap, 2023). Prinsip ini sering dirumuskan sebagai "mendatangkan manfaat dan menolak mudarat," yang dipahami sebagai inti tujuan syariah dan dasar penilaian tindakan/produk/kebijakan (Jumaa, 2016; Syarifah et al., 2022). Karena itu, "biaya" dalam analisis biaya-manfaat Islam tidak dibatasi pada biaya uang/anggaran, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk mudarat—misalnya ketidakadilan, kerentanan sosial, kerusakan moral, atau risiko pelanggaran prinsip syariah—yang berlawanan dengan tujuan perlindungan lima esensi maqāṣid (Fitria & Arsyi, 2022; Tumanggor, 2024; Uula & Harahap, 2023).

3.2 Hierarki Prioritas: Ḍarūriyyāt, Ḥājiyyāt, dan Taḥsīniyyāt

Lebih lanjut, penilaian maslahah-mafsadah beroperasi dengan hierarki prioritas: (i) ḍarūriyyāt (kebutuhan esensial/primer), (ii) ḥājiyyāt (sekunder/komplementer), dan (iii) taḥsīniyyāt (tersier/penyempurna). Klasifikasi tiga level ini dinyatakan dalam kajian zakat dan juga dalam literatur yang mengaitkan maqāṣid dengan pemenuhan kebutuhan manusia (Karimullah, 2023), termasuk kajian yang menghubungkan maqāṣid dengan keberlanjutan dan pengukuran praktik, misalnya mengutip pembagian maslahah menjadi ḍarūriyyāt-ḥājiyyāt-taḥsīniyyāt (Muhammad & Yuningsih, 2020). Dengan demikian, analisis biaya-manfaat Islam menuntut pemetaan dampak kebijakan ke level kebutuhan mana yang dipengaruhi, agar pilihan kebijakan tidak mengorbankan ḍarūriyyāt demi pencapaian taḥsīniyyāt (Arsyi, 2024; Karimullah, 2023).

4. Perbedaan Kunci dengan Analisis Biaya-Manfaat Konvensional

Sejumlah studi yang menilai kinerja dan kepatuhan lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa pengukuran kinerja berbasis ukuran konvensional semata tidak memadai untuk menangkap tujuan etis-maqāṣid lembaga syariah. Misalnya, kajian yang membandingkan pengukuran bank menyatakan bahwa pengukuran konvensional tidak benar-benar merefleksikan "higher ethical objectives" lembaga perbankan Islam dan menimbulkan defisit pencapaian maqāṣid (Maulida & Ali, 2023). Literatur lain menegaskan bahwa penilaian kinerja bank syariah sering terlalu bertumpu pada kinerja finansial, padahal bank syariah memiliki peran sosial yang perlu mendapat porsi ukur yang proporsional; karena itu diusulkan formulasi penilaian kinerja bank yang menggabungkan aspek finansial dan sosial berbasis maqāṣid kontemporer (Nastiti, 2023). Tinjauan sistematis juga menyimpulkan bahwa maqāṣid dapat diadopsi sebagai ukuran kinerja perbankan Islam, namun hasil-hasil empiris menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga regulator memerlukan instrumen dan pedoman yang lebih seragam (Rosmanidar et al., 2021).

Konsekuensinya, "manfaat" dalam analisis biaya-manfaat ekonomi Islam harus mencakup dimensi sosial dan spiritual yang relevan dengan maqāṣid—misalnya kesejahteraan sosial, keadilan, distribusi—sejalan dengan argumen bahwa institusi keuangan Islam bukan hanya entitas profit, tetapi juga harus memberi manfaat sosial melalui instrumen sosial (zakat, infaq, sedekah/CSR, qardul hasan) (Rosmanidar et al., 2021), serta sejalan dengan formulasi kinerja bank berbasis maqāṣid yang menyeimbangkan peran bisnis dan sosial (Nastiti, 2023).

5. Kerangka Operasional Analisis Biaya-Manfaat Berbasis Maqāṣid

Berikut disajikan kerangka langkah yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang berulang di literatur—maqāṣid, maslahah-mafsadah, hierarki kebutuhan—sekaligus memanfaatkan praktik pengukuran maqāṣid yang sudah digunakan dalam studi perbankan dan kebijakan.

5.1 Menetapkan Alternatif Keputusan/Kebijakan dan Ruang Lingkup Dampak

Karena maqāṣid dipahami sebagai tujuan syariah yang mencakup kesejahteraan manusia, maka sejak awal alternatif kebijakan perlu didefinisikan beserta ruang lingkup dampak sosial-ekonomi dan moral yang akan dinilai (Parisi et al., 2021; Uula & Harahap, 2023). Dalam kebijakan ekonomi Islam, maqāṣid diposisikan sebagai "kompas" untuk memastikan kebijakan selaras nilai-nilai Islam dan berdampak pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mukhibad et al., 2020; Parisi et al., 2021).

5.2 Sharia Compliance Screening sebagai "Kendala" Biaya-Manfaat

Sejumlah penelitian perbankan global menegaskan bahwa bank Islam beroperasi dengan prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan maysir (Hamid et al., 2016). Dalam konteks fintech (securities crowdfunding), kesesuaian dengan maqāṣid juga dikaitkan dengan ketiadaan unsur riba, maysir, gharar, dan mudarat agar harta terjaga halal dan aman (Firdausi, 2023). Dengan demikian, dalam analisis biaya-manfaat Islam, alternatif kebijakan yang secara inheren mengandung unsur yang dilarang—atau berisiko kuat melanggar prinsip tersebut—perlu diperlakukan sebagai biaya syariah (bahkan dapat menjadi alasan penolakan), karena bertentangan dengan tujuan penjagaan harta dan tujuan syariah yang lebih luas (Firdausi, 2023; Hamid et al., 2016).

5.3 Memetakan Manfaat dan Biaya ke Dimensi Maqāṣid (Lima Perlindungan)

Langkah berikutnya adalah memetakan setiap manfaat/biaya dari alternatif kebijakan terhadap lima perlindungan maqāṣid. Literatur mendefinisikan maqāṣid sebagai upaya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fitria & Arsyi, 2022; Tumanggor, 2024; Uula & Harahap, 2023). Dalam penerapan kebijakan/produk, pemetaan ini juga tampak pada studi CWLD yang mengaitkan desain produk dengan tujuan pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi melalui kerangka maqāṣid (Uula & Harahap, 2023), serta pada studi yang mengaitkan maqāṣid dengan evaluasi kesejahteraan dan partisipasi sosial (Uula & Harahap, 2023). Dengan pemetaan ini, "manfaat" tidak direduksi menjadi pendapatan/efisiensi saja, melainkan juga mencakup penguatan kesejahteraan sosial dan keadilan sesuai maqāṣid (Nastiti, 2023; Uula & Harahap, 2023).

5.4 Mengklasifikasi Dampak Menurut Hierarki Kebutuhan: Ḍarūriyyāt-Ḥājiyyāt-Taḥsīniyyāt

Karena maqāṣid memiliki level prioritas, dampak yang berkaitan dengan kebutuhan esensial (ḍarūriyyāt) harus diprioritaskan. Pembagian tiga level maqāṣid dinyatakan secara eksplisit dalam kajian zakat (Karimullah, 2023) dan juga dalam literatur yang mengaitkannya dengan kebutuhan manusia (Muhammad & Yuningsih, 2020). Implikasi praktisnya: analisis biaya-manfaat Islam mesti menyatakan apakah suatu manfaat/biaya menyentuh kebutuhan esensial—misalnya menjaga jiwa/hidup—atau hanya penyempurna (taḥsīniyyāt), karena keputusan yang melanggar kebutuhan esensial berpotensi bertentangan dengan maqāṣid (Arsyi, 2024; Karimullah, 2023). Studi pengelolaan anggaran pemerintah Aceh juga menunjukkan bahwa urutan prioritas maqāṣid dapat dipahami secara kontekstual; dalam kondisi darurat, perlindungan jiwa dapat diprioritaskan dibanding perlindungan agama, sekalipun ada urutan yang dirumuskan ulama (Arsyi, 2024).

5.5 Menilai Keadilan (ʻAdl) dan Distribusi Kesejahteraan sebagai Komponen Manfaat

Sejumlah literatur menekankan bahwa penerapan maqāṣid dalam ekonomi dan institusi syariah berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan publik. Misalnya, studi maqāṣid pada transaksi e-commerce menunjukkan peran khiyar sebagai mekanisme preventif untuk mencegah kerugian/kezaliman, menegakkan transparansi dan kerelaan pihak, serta mewujudkan keadilan transaksi; analisis ini diletakkan dalam maqāṣid untuk menjaga kepentingan dan menghindari harm/kerugian (Hayatudin & Adam, 2020). Pada level kelembagaan, kajian kinerja bank syariah juga menegaskan bahwa penilaian perlu melampaui profit dan memasukkan aspek sosial demi selaras dengan tujuan ekonomi syariah yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan (falāh/maslahah) (Nastiti, 2023), selaras dengan argumen bahwa lembaga keuangan Islam harus memberi kontribusi pada tujuan ekonomi-sosial dan keadilan dalam masyarakat (Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018).

5.6 Mengoperasionalkan Penilaian dengan Instrumen/Indikator Maqāṣid yang Tersedia

Untuk membuat perbandingan "biaya-manfaat" lebih terstruktur, literatur perbankan Islam telah mengembangkan pendekatan indeks.

Pertama, Maqasid Sharia Index (MSI/MI). Beberapa studi menjelaskan bahwa MSI menilai pencapaian maqāṣid melalui dimensi yang sering dirujuk pada pengelompokan Abu Zahrah: pendidikan individu (tahdhib al-fard), penegakan keadilan (iqāmah al-ʻadl), dan pencapaian kemaslahatan/kesejahteraan (jalb al-maslahah) (Fauzi et al., 2024; Prasetiyo & Rofiah, 2021). Kajian efisiensi-versus-MSI juga menggunakan MSI untuk menilai kinerja bank dalam perspektif nilai Islam di samping efisiensi (Prasetiyo & Rofiah, 2021), dan studi lain menegaskan bahwa pengukuran berbasis MSI diperlukan karena bank syariah perlu mempertimbangkan aspek kemaslahatan sesuai maqāṣid, bukan hanya profit (Amaroh & Masturin, 2018).

Kedua, Maqasid-based Performance Evaluation Model (MPEM). Literatur pengukuran kinerja bank syariah dengan MPEM menegaskan model ini tidak hanya menunjukkan kinerja "seperti biasa," tetapi juga menampilkan aspek penerapan kesyariahan (Izza & Ikhwan, 2023). Pendekatan seperti MPEM memperluas "manfaat" yang dinilai agar mencakup kepatuhan syariah, sejalan dengan pemahaman bahwa maqāṣid merupakan tujuan syariah dan dekat dengan masalih (Izza & Ikhwan, 2023).

Instrumen seperti MSI/MI atau MPEM dapat dipakai sebagai proksi untuk manfaat dan biaya sosial-etis—misalnya "benefit" = peningkatan skor maqāṣid; "cost" = penurunan skor maqāṣid atau munculnya indikator ketidakadilan/kesejahteraan yang rendah—sesuai cara literatur mengoperasionalkan pencapaian maqāṣid di lembaga syariah (Fauzi et al., 2024; Izza & Ikhwan, 2023; Prasetiyo & Rofiah, 2021).

5.7 Agregasi dan Pembobotan untuk Membandingkan Alternatif (Multi-Kriteria)

Karena maqāṣid bersifat multidimensi, praktik penelitian sering menggunakan metode pembobotan untuk agregasi. Studi perbandingan efisiensi dan MSI menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) untuk membangun MSI (Prasetiyo & Rofiah, 2021), dan studi lain tentang kinerja bank syariah pra/selama COVID-19 juga menyatakan bahwa pengukuran indeks maqāṣid dilakukan dengan SAW dan terdiri atas indikator pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan (Amaroh & Masturin, 2018). Kajian kepatuhan perbankan juga menyebut penggunaan SAW untuk mengkuantifikasi indikator maqāṣid berbasis pengungkapan laporan tahunan (Maulida & Ali, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa, pada tataran operasional, perbandingan biaya-manfaat dapat diwujudkan sebagai perbandingan skor teragregasi atas beberapa dimensi maqāṣid, bukan hanya kalkulasi tunggal moneter (Amaroh & Masturin, 2018; Maulida & Ali, 2023; Prasetiyo & Rofiah, 2021).

5.8 Keputusan dan Evaluasi Pascaimplementasi (Governance, Akuntabilitas, dan Risiko Penyimpangan)

Literatur menekankan pentingnya tata kelola syariah dan pengawasan. Kajian tata kelola korporasi syariah berbasis MSI menunjukkan bahwa skor MSI perbankan syariah masih rendah dan mengindikasikan MSI belum menjadi tujuan yang harus dicapai dalam manajemen bank syariah Indonesia (Hendri, 2021). Studi global tentang sharia supervisory board (SSB) juga menegaskan fungsi SSB sebagai pengawasan agar bank beroperasi sesuai prinsip syariah yang tercermin dalam elemen maqāṣid (Hamid et al., 2016). Dengan demikian, analisis biaya-manfaat Islam tidak berhenti pada keputusan ex ante, tetapi membutuhkan evaluasi ex post untuk memastikan manfaat maqāṣid benar-benar tercapai dan risiko penyimpangan diminimalkan (Hamid et al., 2016; Hendri, 2021).

6. Ilustrasi Empiris dan Pelajaran Metodologis dari Berbagai Sektor

6.1 Perbankan: Trade-off antara Efisiensi/ROA dan Pencapaian Maqāṣid

Studi perbandingan bank konvensional dan bank Islam di Indonesia menunjukkan bahwa bank konvensional lebih efisien dibanding bank Islam (kecuali periode krisis), sementara indeks maqāṣid bank konvensional lebih rendah daripada bank Islam; namun indeks maqāṣid bank Islam dinyatakan masih sangat rendah (Prasetiyo & Rofiah, 2021). Hal ini menguatkan bahwa analisis biaya-manfaat Islam yang hanya memakai ukuran efisiensi dapat "menyembunyikan" biaya sosial-etis, sehingga perlu dilengkapi dengan ukuran maqāṣid (Prasetiyo & Rofiah, 2021).

Bukti lain menunjukkan bahwa hubungan maqāṣid dan kinerja finansial tidak tunggal. Kajian yang menguji kinerja etik-sosial menemukan adanya biaya finansial untuk mencapai maqāṣid: terdapat hubungan negatif signifikan antara MSI dan ROA untuk bank Islam dalam model regresi panel; sementara pada variasi indeks (Limited MSI/LMSI) ditemukan hubungan positif terhadap ROA, yang dijelaskan penulis sebagai akibat perbedaan elemen perhitungan MSI vs LMSI (Maulida & Ali, 2023). Studi lain pada bank Islam Indonesia juga menemukan MI (maqasid index) tidak berpengaruh signifikan pada ROA, namun pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA (Hija, 2024). Selain itu, determinan kinerja berbasis maqāṣid di Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan bagi-hasil (mudharabah dan musyarakah) berpengaruh positif pada kinerja berbasis maqāṣid, sedangkan perilaku pengambilan risiko berdampak negatif dan efisiensi biaya tidak berpengaruh (Ardila et al., 2019). Tinjauan sistematis juga menyatakan banyak studi empiris, tetapi tidak konsisten (Rosmanidar et al., 2021). Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa dalam analisis biaya-manfaat Islam, "biaya" dan "manfaat" perlu dipisahkan secara konseptual: manfaat maqāṣid bisa meningkat meskipun ada biaya pada indikator finansial tertentu, atau sebaliknya (Ardila et al., 2019; Hija, 2024; Maulida & Ali, 2023; Rosmanidar et al., 2021).

Literatur tata kelola juga memberi konteks "biaya" maqāṣid: dominasi pembiayaan berbasis utang (fixed income) dikaitkan dengan rendahnya MSI dan preferensi bank menghindari sistem yang lebih adil seperti profit-and-loss sharing (Hendri, 2021). Kajian teori-praktik keuangan Islam juga menyimpulkan adanya kesenjangan karena pergeseran alokasi pembiayaan ke instrumen utang dibanding instrumen ekuitas, serta dikaitkan dengan penyalahgunaan norma maqāṣid (Al-basyar & Yuliana, 2020). Karena itu, analisis biaya-manfaat Islam pada kebijakan pembiayaan dapat menjadikan "pergeseran ke utang" sebagai biaya (mafsadah) bila melemahkan keadilan dan tujuan maqāṣid, sementara penguatan profit-and-loss sharing (PLS) dapat dinilai sebagai manfaat (maslahah) karena berasosiasi positif dengan kinerja maqāṣid (Al-basyar & Yuliana, 2020; Ardila et al., 2019; Hendri, 2021).

6.2 Kebijakan Publik dan Anggaran: Evaluasi Belanja Berdasarkan Maqāṣid dan Konteks Darurat

Studi pengelolaan anggaran Aceh menganalisis realisasi belanja daerah menggunakan maqāṣid dan menyimpulkan penentuan belanja "moderat" dan mencerminkan realisasi maqāṣid meskipun kurang optimal; studi ini juga menekankan adanya perbedaan urutan implementasi perlindungan—misalnya posisi perlindungan harta—dibanding urutan yang dirumuskan sebagian ulama, dan menegaskan bahwa prioritas dapat berubah dalam kondisi darurat (perlindungan jiwa dapat didahulukan) (Arsyi, 2024). Hal ini memberikan pelajaran langsung bagi analisis biaya-manfaat Islam pada kebijakan fiskal: pembobotan manfaat/biaya harus mempertimbangkan hierarki kebutuhan dan konteks (darurat vs. normal), bukan urutan yang dipahami secara kaku (Arsyi, 2024; Karimullah, 2023).

Pada program pengentasan kemiskinan, evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) menyatakan bahwa program tersebut sesuai dengan tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan (Pratama et al., 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana "manfaat" kebijakan sosial dapat dievaluasi sebagai pemenuhan multidimensi maqāṣid, tidak hanya keberhasilan finansial/anggaran (Pratama et al., 2022; Uula & Harahap, 2023).

6.3 Keuangan Sosial dan Produk Berorientasi Kesejahteraan: CWLD sebagai Contoh Penilaian Manfaat yang Luas

Studi tentang Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) menekankan bahwa produk ini dirancang untuk menyelaraskan tujuan maqāṣid—pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi—melalui kerangka perlindungan iman (deen) dan harta (maal) serta pemberian akses sumber daya produktif bagi kaum miskin (Uula & Harahap, 2023). Dengan demikian, analisis biaya-manfaat Islam pada inovasi produk sosial-keuangan dapat menempatkan manfaat utama pada dimensi kesejahteraan dan keadilan sosial (maslahah), bukan semata return finansial, konsisten dengan orientasi maqāṣid (Maftukhatusolikhah & Rusydi, 2018; Nastiti, 2023; Uula & Harahap, 2023).

6.4 Keberlanjutan dan Pelaporan: Manfaat Maqāṣid yang Belum Tercermin dalam Kinerja Finansial

Studi praktik keberlanjutan bank Islam Indonesia yang mengubah item GRI dengan teori maqāṣid menyatakan bahwa tingkat praktik keberlanjutan rata-rata sangat rendah dan tidak berhubungan dengan kinerja finansial; studi ini menekankan perlunya pedoman keberlanjutan yang sesuai untuk perbankan Islam (Rusydiana & Ali, 2022). Kajian tersebut juga menjelaskan maqāṣid sebagai upaya perlindungan lima unsur (deen, nafs, aql, nasl, maal) dan mengaitkan maqāṣid dengan konsep kesejahteraan manusia (Rusydiana & Ali, 2022). Temuan ini relevan untuk analisis biaya-manfaat Islam: manfaat sosial-lingkungan (maqāṣid) dapat bersifat nyata dan normatif penting, meskipun tidak segera tercermin pada ukuran finansial; karenanya "manfaat" harus didefinisikan dan diukur sesuai maqāṣid (Maulida & Ali, 2023; Rosmanidar et al., 2021; Rusydiana & Ali, 2022).

6.5 Transaksi Digital dan Perlindungan Pihak Berkontrak: Contoh "Biaya" berupa Potensi Ketidakadilan/Kerugian

Studi e-commerce tentang khiyar menegaskan bahwa hak opsi mencegah kerugian/kezaliman dan berperan menjaga transparansi, manfaat, dan kerelaan pihak; hal ini diposisikan sebagai mekanisme preventif untuk mewujudkan keadilan dan melindungi pihak dari harm/kerugian dalam kerangka maqāṣid (Hayatudin & Adam, 2020). Dalam konteks fintech crowdfunding di Indonesia, kajian SSC menyatakan bahwa implementasi SSC selaras dengan perlindungan lima unsur maqāṣid dan menekankan ketiadaan riba/maysir/gharar/mudarat sebagai cara menjaga harta tetap halal dan aman (Firdausi, 2023). Kedua kajian ini menunjukkan bahwa analisis biaya-manfaat Islam untuk inovasi digital perlu memasukkan "biaya" berupa potensi kerugian/ketidakadilan dan risiko unsur terlarang, serta "manfaat" berupa keamanan, ketenangan, dan keadilan transaksi dalam maqāṣid (Firdausi, 2023; Hayatudin & Adam, 2020).

7. Tantangan Epistemik dan Risiko Penyalahgunaan

Literatur bibliometrik tentang implementasi maqāṣid dalam studi ekonomi menyoroti tantangan realisasi maqāṣid, termasuk perlunya pemahaman yang tepat, metode implementasi yang benar, potensi konflik antara maqāṣid makro dan mikro, serta kemungkinan penyalahgunaan maqāṣid untuk membenarkan kontrak yang sebenarnya bertentangan dengan nash syariah (Rusydiana & Firmansyah, 2018). Selain itu, terdapat literatur yang mencatat adanya perbedaan pandangan ulama kontemporer mengenai posisi maqāṣid sebagai metode penetapan hukum, yang sebagian berakar pada kebingungan dalam mendefinisikan dan mengategorikan maslahah mursalah dan maqāṣid (Irfan & Rusmita, 2023).

Implikasi langsung bagi analisis biaya-manfaat Islam adalah: (i) kebutuhan justifikasi metodologis yang transparan—mengapa suatu manfaat dianggap maslahah dan pada level mana—dan (ii) perlunya mekanisme tata kelola dan pengawasan agar analisis tidak menjadi alat legitimasi kebijakan/produk yang menyimpang (Hamid et al., 2016; Irfan & Rusmita, 2023; Rusydiana & Firmansyah, 2018).

8. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber, analisis biaya-manfaat menurut ekonomi Islam secara prinsip:

• Berorientasi pada realisasi maslahah dan penolakan mafsadah sebagai inti maqāṣid (Syarifah et al., 2022; Tumanggor, 2024; Uula & Harahap, 2023);

• Mengevaluasi manfaat/biaya dalam lima dimensi perlindungan maqāṣid—agama, jiwa, akal, keturunan, harta—(Fitria & Arsyi, 2022; Tumanggor, 2024; Uula & Harahap, 2023);

• Menerapkan hierarki prioritas (ḍarūriyyāt-ḥājiyyāt-taḥsīniyyāt) serta membuka ruang kontekstualisasi, khususnya dalam kondisi darurat (Arsyi, 2024; Karimullah, 2023);

• Dapat dioperasionalkan dengan perangkat multi-indikator—misalnya MSI/MI atau MPEM—yang menilai pendidikan/keadilan/kemaslahatan dan/atau kepatuhan syariah (Fauzi et al., 2024; Izza & Ikhwan, 2023; Prasetiyo & Rofiah, 2021);

• Mengakui adanya trade-off yang mungkin muncul antara pencapaian maqāṣid dan indikator finansial, dengan bukti empiris yang beragam dan tidak selalu konsisten, sehingga penilaian harus secara eksplisit memisahkan tujuan maqāṣid dari tujuan profit semata (Hija, 2024; Maulida & Ali, 2023; Rosmanidar et al., 2021).

Dengan kerangka ini, "keputusan terbaik" dalam ekonomi Islam adalah alternatif yang paling kuat menjaga dan meningkatkan maqāṣid (maslahah publik) serta paling kecil menimbulkan mafsadah—seraya memenuhi kepatuhan syariah dan prinsip keadilan—meskipun dalam sebagian konteks dapat muncul biaya finansial jangka pendek yang perlu dikelola melalui tata kelola syariah dan evaluasi berkelanjutan (Hamid et al., 2016; Hendri, 2021; Maulida & Ali, 2023; Rusydiana & Firmansyah, 2018).

Daftar Pustaka

Al-basyar, M. M., & Yuliana, I. (2020). Investments in Shares of Islamic Studies Thinking Jasser Auda. Ekuitas Jurnal Pendidikan Ekonomi, 8(1), 1. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v8i1.22957

Amaroh, S., & Masturin, M. (2018). The Determinants of Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks in Indonesia. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 11(2), 354. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3961

Ardila, I., Fadhila, N., Astuti, R., & Purnama, N. I. (2019). The Performance Of Islamic Banking With Maqashid Index. https://doi.org/10.4108/eai.8-10-2018.2288737

Arsyi, M. (2024). Maqasid Shariah Implementation on Sukuk Analysis. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(2). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.338

Fauzi, A., Zikri, A., Hendri, K., & Agustar, A. (2024). The Essence of Family Planning in Islam: Achieving Family Well-Being Through Maqashid Shariah. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(2), 258–270. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8421

Firdausi, S. K. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Zakat Studies. Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.334

Fitria, L., & Arsyi, M. (2022). A Bibliometric Mapping on Maqasid Shariah in Islamic Perspective. Maqasid Al-Shariah Review, 1(1). https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.257

Hamid, W., Salim, U., Djumahir, D., & Aisjah, S. (2016). Trade Principles and Sharia-Adherence Banking Performance Analysis by Employing Maqasid Islamic Sharia Index Approach: Study on Indonesian Sharia Bank. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 59(11), 66–74. https://doi.org/10.18551/rjoas.2016-11.09

Hayatudin, A., & Adam, P. (2020). Application of maqāṣid al-sharī'ah in murābahah contract in sharia financial institutions. Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 2(2), 85–94. https://doi.org/10.18326/ijier.v2i2.4311

Hendri, L. (2021). Examining Maqasid Sharia Attainment: Case of Financing Products of Bank Muamalat Indonesia. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(2), 216–230. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.13

Hija, L. N. (2024). Bibliometric Mapping on Maqasid Shariah in Waqf Implementation. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(2). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i2.337

Irfan, M., & Rusmita, S. A. (2023). Exploring Islamic Fintech: A Bibliometric Approach. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 9(1), 233–249. https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.45713

Izza, N. N., & Ikhwan, I. (2023). Exploring the Nexus of Maqasid Shariah and Economics. Tamkin Journal, 2(1). https://doi.org/10.58968/tj.v2i1.225

Jumaa, M. A. A. M. S. (2016). Islamic Finance in Theory and Practice. Chinese Business Review, 15(7). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2016.07.003

Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in The Development of Islamic Economic Policies. Muʻāmalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747

Maftukhatusolikhah, M., & Rusydi, M. (2018). The Commodification of Religion in the Maqāṣid Al-Shariah Perspective. Mazahib, 35–60. https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1188

Maulida, S., & Ali, M. M. (2023). Maqasid Shariah Index: A Literature Review. Maqasid Al-Shariah Review, 2(1). https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.309

Muhammad, R., & Yuningsih, A. (2020). Shariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com. Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 75. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472

Mukhibad, H., Rochmatullah, M. R., Warsina, W., Rahmawati, R., & Setiawan, D. (2020). Islamic corporate governance and performance based on maqasid sharia index: Study in Indonesia. Jurnal Siasat Bisnis, 24(2), 114–126. https://doi.org/10.20885/jsb.vol24.iss2.art2

Nastiti, A. S. (2023). Exploring the Dynamics of Maqashid Performance in Indonesian Islamic Banking. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 12(2), 367–385. https://doi.org/10.22373/share.v12i2.16950

Parisi, S. A., Fahmi, I., & Andati, T. (2021). Efficiency vs the Maqasid Shariah Index: A Comparative Study of Conventional and Islamic Banks in Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 7(2), 252. https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.252

Prasetiyo, L., & Rofiah, K. (2021). The Formulation of Islamic Bank Performance Based on Contemporary Maqasid al-Sharia. Justicia Islamica, 18(2), 318–334. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.3163

Pratama, B. C., Kamaluddin, A., & Saad, S. (2022). Social Performance of Islamic Banks in South-East Asia: Is Intellectual Capital and Sharia Supervisory Boards Matters? QAS, 23(186). https://doi.org/10.47750/qas/23.186.18

Rosmanidar, E., Hadi, A. A. A., & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: A Conceptual Review of Two Decades. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 5(1), 16–33. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056

Rusydiana, A. S., & Ali, M. M. (2022). The Application of Maqasid Shariah on Banking Industry. MSR, 1(1). https://doi.org/10.58968/msr.v1i1.261

Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Efficiency versus Maqashid Sharia Index: an Application on Indonesian Islamic Bank. Shirkah Journal of Economics and Business, 2(2). https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.154

Syarifah, L., Muhfiatun, M., Fitrijanti, T., & Prasojo, P. (2022). Maqasid Sharia and Islamic Bank Performance: A Systematic Review. I-Economics a Research Journal on Islamic Economics, 7(2), 94–111. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.9167

Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724

Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223