00843 - APBN dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual, Kelembagaan, dan Instrumen Fiskal

Abstrak

Artikel ini mengkaji Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam perspektif ekonomi Islam melalui sintesis literatur yang relevan. Pembahasan meliputi pengertian dan posisi APBN dalam kebijakan fiskal, padanan konseptualnya dalam ekonomi Islam melalui institusi Baitul Mal, tujuan penganggaran yang berorientasi pada maslahah dan Maqasid al-Shariah, prinsip-prinsip penyusunan dan pengelolaan anggaran, struktur penerimaan dan belanja negara, serta evaluasi terhadap defisit dan instrumen pembiayaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa "APBN menurut ekonomi Islam" lebih tepat dipahami sebagai kerangka normatif dan tata kelola yang menuntut kebijakan fiskal diarahkan pada maslahah, keadilan distribusi, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian pembiayaan agar selaras dengan prinsip syariah. Diversifikasi instrumen fiskal melalui optimalisasi zakat, wakaf, dan sukuk menjadi bagian penting dari upaya reformulasi fiskal Islam dalam konteks negara modern seperti Indonesia.

Kata kunci: APBN, kebijakan fiskal Islam, Baitul Mal, Maqasid al-Shariah, zakat, sukuk

Abstract

This article examines Indonesia's State Budget (APBN) from an Islamic economic perspective through a synthesis of relevant literature. The discussion covers the definition and position of the APBN in fiscal policy, its conceptual counterpart in Islamic economics through the Baitul Mal institution, the objective of budgeting oriented toward maslahah and Maqasid al-Shariah, principles of budget formulation and management, the structure of state revenue and expenditure, as well as an evaluation of deficits and financing instruments. The findings suggest that "APBN according to Islamic economics" is best understood as a normative and governance framework that requires fiscal policy to be directed toward maslahah, distributive justice, transparency, accountability, and prudent financing in accordance with sharia principles. Diversification of fiscal instruments through the optimization of zakat, waqf, and sukuk constitutes an important component of Islamic fiscal reformulation in the context of a modern state such as Indonesia.

Keywords: State Budget (APBN), Islamic fiscal policy, Baitul Mal, Maqasid al-Shariah, zakat, sukuk

1. Pengertian APBN dan Posisinya dalam Kebijakan Fiskal

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipahami sebagai dokumen atau rencana keuangan tahunan yang memuat estimasi (perkiraan) pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk periode satu tahun fiskal (Amtiran & Molidya, 2020; Ana & Sonia, 2024; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dalam literatur yang membahas APBN Indonesia, APBN juga dijelaskan sebagai rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh DPR, serta menjadi instrumen untuk menjalankan fungsi pemerintahan (Amtiran & Molidya, 2020; Ana & Sonia, 2024). Dengan demikian, dalam konteks ekonomi publik modern, APBN adalah ekspresi operasional kebijakan fiskal karena kebijakan fiskal pada dasarnya mengatur penerimaan dan belanja atau pengeluaran negara (Handayani & Huda, 2023; Khairunnisa et al., 2021).

Di Indonesia, dasar konstitusional APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara dan prinsip pelaksanaannya "secara terbuka dan bertanggung jawab" untuk kemakmuran rakyat ditegaskan dalam Pasal 23 UUD 1945 sebagaimana dikutip dan dibahas dalam kajian APBN (Khairunnisa et al., 2021; Yahya, 2015). Literatur tentang pengelolaan keuangan negara juga menegaskan bahwa APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawabannya ditetapkan setiap tahun melalui mekanisme peraturan perundang-undangan (Amtiran & Molidya, 2020), sejalan dengan uraian bahwa APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran, umumnya 1 Januari hingga 31 Desember (Amtiran & Molidya, 2020; Fajrina et al., 2020).

2. Padanan Konsep APBN dalam Ekonomi Islam: Baitul Mal dan Orientasi Syariah

Sejumlah literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa dalam sejarah pemerintahan Islam awal, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran publik dilakukan melalui Baitul Mal (Karbila et al., 2020; Wati & Ulrizan, 2024). Karena itu, walaupun istilah "APBN" adalah terminologi sistem keuangan negara modern, beberapa kajian menyatakan bahwa secara fungsional Baitul Mal dapat dipahami sebagai institusi yang menjalankan fungsi serupa, yakni menghimpun sumber penerimaan dan mengalokasikan belanja sesuai ketentuan syariah (Karbila et al., 2020; Wati & Ulrizan, 2024). Bahkan, kajian kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam menempatkan kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN sebagai sarana negara untuk menentukan alokasi dan distribusi keuangan negara, sementara dalam tradisi negara Islam, pengelolaan tersebut berada dalam kerangka Baitul Mal (Karbila et al., 2020; Khairunnisa et al., 2021).

Namun, terdapat nuansa penting: literatur yang meninjau pengelolaan keuangan publik Islam menyatakan bahwa anggaran belanja dalam negara Islam tidak selalu disusun dalam format tahunan seperti APBN modern, meskipun terdapat "bab-bab" belanja tetap yang ditentukan syariah dan bergerak mengikuti penerimaan-pengeluaran (Jaelani, 2018). Nuansa ini penting agar "APBN menurut ekonomi Islam" tidak dipahami sebagai penyalinan bentuk administratif modern secara mentah, melainkan sebagai kerangka nilai, tujuan, dan kaidah syariah yang menuntun penyusunan, pelaksanaan, serta akuntabilitas anggaran (Karbila et al., 2020). Sejalan dengan itu, literatur juga memperingatkan bahwa konsep fiskal Islam klasik tidak tepat diperlakukan sebagai "konsep siap pakai" tanpa reformulasi konteks kontemporer; menolak pajak dan hanya menjadikan zakat tulang punggung fiskal dipandang berisiko jatuh pada konsep yang "utopis".

3. Tujuan APBN Menurut Ekonomi Islam: Kesejahteraan (Maslahah) dan Maqasid al-Shariah

Dalam sintesis literatur, tujuan penganggaran negara dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan (maslahah) dan keadilan distribusi dengan menempatkan nilai material dan spiritual secara seimbang (Handayani & Huda, 2023; Arafah, 2019). Sejumlah kajian menautkan tujuan kebijakan fiskal Islam dan APBN dengan Maqasid al-Shariah, khususnya pemeliharaan unsur-unsur dasar manusia yang sering dirujuk, misalnya pemeliharaan agama atau iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Handayani & Huda, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dalam kerangka ini, belanja publik dipandang bukan sekadar instrumen stabilisasi ekonomi, tetapi juga instrumen untuk memenuhi prioritas kemanusiaan dan sosial sesuai hierarki kebutuhan (Handayani & Huda, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

Beberapa literatur Indonesia secara eksplisit mengaitkan pengeluaran publik dalam APBN dengan Maqasid al-Shariah dan menyatakan bahwa belanja publik dapat diarahkan untuk memenuhi lima kebutuhan dasar tersebut (Handayani & Huda, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Studi yang menganalisis belanja negara Indonesia dengan lensa maqasid juga menekankan bahwa APBN memiliki fungsi ekonomi dan sosial, misalnya alokasi, distribusi, dan stabilisasi, yang secara konseptual dapat dikaitkan dengan perlindungan harta dan fungsi kesejahteraan publik (Ana & Sonia, 2024). Literatur lain yang menekankan fungsi APBN menyebutkan bahwa APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Ana & Sonia, 2024; Sari et al., 2019), sehingga dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi-fungsi ini relevan ketika diarahkan pada tujuan syariah, yaitu maslahah dan keadilan (Arafah, 2019; Sitepu, 2016).

4. Prinsip-Prinsip Penyusunan dan Pengelolaan APBN dalam Ekonomi Islam

4.1 Keadilan dan Pemerataan Distribusi

Literatur fiskal Islam menempatkan distribusi yang adil sebagai concern utama kebijakan fiskal; distribusi yang adil dipandang menjamin keadilan sosial dan mengurangi jurang kaya–miskin (Sitepu, 2016). Dalam kajian kebijakan fiskal Islam, orientasi distribusi tersebut dipandang harus terwujud melalui desain penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam konteks modern tercermin dalam APBN (Arafah, 2019; Sitepu, 2016). Karena itu, kebijakan fiskal Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan, melainkan menekankan mekanisme distribusi yang menyejahterakan (Sitepu, 2016).

4.2 Skala Prioritas (Maqasid) dan Larangan Pemborosan

Pada sisi belanja, literatur menekankan bahwa pengendalian anggaran yang efisien dan efektif serta penentuan skala prioritas merupakan landasan kebijakan pengeluaran pemerintah dalam Islam (Florencia et al., 2022; Karbila et al., 2020). Sejalan dengan itu, kajian pengeluaran publik berbasis Maqasid al-Shariah memandang bahwa belanja publik idealnya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (maqasid) (Handayani & Huda, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Literatur juga menyebutkan bahwa belanja publik disusun berdasarkan prioritas, misalnya kebutuhan mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial keagamaan, serta administrasi pemerintahan sebagaimana dicontohkan dalam kebijakan fiskal Umar bin Khattab (Handayani & Huda, 2023).

4.3 Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Bagian dari Amanah

APBN juga dipahami sebagai alat pengawasan publik terhadap kinerja fiskal pemerintah (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dalam kajian pengelolaan APBN Indonesia, sistem anggaran berbasis kinerja dipahami sebagai arah reformasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Angrayni et al., 2019; Wahid & Muhsin, 2022). Akan tetapi, literatur juga menggarisbawahi bahwa penyimpangan anggaran dan korupsi masih menjadi isu dalam pengelolaan anggaran (Wahid & Muhsin, 2022), dan kajian systematic literature review tentang fiqh budgeting di Indonesia menempatkan persoalan mark-up anggaran dan kurang transparannya model penganggaran sebagai masalah yang mendorong kebutuhan integrasi konsep fiqh budgeting, meskipun riset terapan masih minim.

4.4 Prinsip Keseimbangan Anggaran (Balanced Budget) dan Kehati-hatian Utang

Banyak literatur sejarah fiskal Islam menyatakan bahwa praktik pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidin cenderung menggunakan prinsip anggaran berimbang (balanced budget) yang dikelola melalui Baitul Mal (Handayani & Huda, 2023; Wati & Ulrizan, 2024). Kajian kebijakan fiskal Umar bin Khattab juga menyebutkan penggunaan sistem anggaran berimbang (balanced budget) (Handayani & Huda, 2023), dan literatur lain menyatakan bahwa pengelolaan penerimaan-pengeluaran dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien sehingga stabilitas anggaran terjaga (Jaelani, 2018).

Dalam konteks kontemporer, beberapa kajian mengakui adanya perbedaan mendasar: Indonesia menerapkan defisit budget sementara tradisi fiskal Islam awal sering dirujuk sebagai berimbang (Handayani & Huda, 2023; Jaelani, 2018; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Literatur yang meninjau kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam juga menyatakan bahwa utang, baik luar negeri maupun dalam negeri, dalam Islam dipandang sebagai penerimaan sekunder, dan praktik utang tidak menjadi instrumen utama sebagaimana dalam rezim fiskal modern tertentu (Karbila et al., 2020).

5. Struktur APBN (Pendapatan–Belanja–Defisit/Surplus–Pembiayaan) dalam Pembacaan Ekonomi Islam

5.1 Pendapatan Negara: Dari Pajak Modern ke Instrumen Fiskal Islam

Dalam APBN modern Indonesia, sumber penerimaan umumnya diklasifikasikan ke dalam pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah (Handayani & Huda, 2023; Satrio, 2022). Literatur tentang zakat dan APBN juga menegaskan bahwa anggaran pendapatan negara modern bersumber dari pajak, PNBP, dan hibah, dengan pajak sebagai sumber terbesar (Satrio, 2022).

Sementara itu, literatur ekonomi Islam menampilkan ragam instrumen penerimaan yang dikenal dalam sejarah kebijakan fiskal Islam, seperti zakat, ushr, jizyah, kharaj, khums, ghanimah, dan kaffarah (Handayani & Huda, 2023; Wati & Ulrizan, 2024). Kajian ekonomi makro Islam juga menyebut instrumen fiskal Islam yang lebih luas, seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, fai', ghanimah, kharaj, jizyah, ushr, dan khumus. Perbedaan struktur penerimaan ini menjadi dasar bagi sejumlah gagasan "kontekstualisasi" fiskal Islam dalam negara modern seperti Indonesia, termasuk wacana integrasi pajak dan zakat (Sitepu, 2016).

5.2 Zakat sebagai Instrumen Fiskal: Peluang Integrasi dan Batasan Syariah

Zakat diposisikan sebagai instrumen fiskal dan redistribusi pendapatan dalam ekonomi Islam (Miskiyah et al., 2022), serta disebut memiliki kedudukan penting dalam keuangan publik Islam awal sebagai sumber pendapatan negara sekaligus penopang pengeluaran (government expenditure dan transfer) (Miskiyah et al., 2022). Sejumlah literatur Indonesia mendorong gagasan memasukkan zakat ke postur APBN, baik melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, maupun penataan pos penerimaan dan pos belanja terkait pengentasan kemiskinan (Aini, 2021; Florencia et al., 2022). Kajian tentang zakat sebagai sumber kekayaan negara bahkan mengusulkan mekanisme sentralisasi penghimpunan zakat ke rekening kas negara untuk kemudian dianggarkan dalam APBN dan didistribusikan kepada mustahik sesuai syariah (Aini, 2021).

Akan tetapi, literatur juga menegaskan adanya pro-kontra dan batasan konseptual: zakat dapat dipandang sebagai restricted fund yang penggunaannya harus sesuai ketentuan syariah, sehingga tidak sepenuhnya fleksibel seperti penerimaan umum negara. Sejalan dengan itu, gagasan pemanfaatan zakat untuk menutup defisit juga memerlukan kehati-hatian karena fungsi dan batas penerima (asnaf) diatur syariah.

5.3 Wakaf dan Filantropi Islam sebagai Alternatif atau Komplemen Pembiayaan Publik

Selain zakat, literatur menempatkan wakaf sebagai potensi alternatif pendanaan barang publik dan barang publik campuran, serta dapat membantu pembiayaan publik secara tidak langsung sebagai sumber dukungan fiskal (OKTIVANY et al., 2024). Studi lain juga mengembangkan gagasan kontribusi wakaf dalam keuangan negara melalui skema community-driven development untuk meringankan beban APBN dan memperkuat ketepatan sasaran belanja serta kontrol sosial terhadap korupsi (Juanda & Gladiola, 2022). Dalam kerangka ekonomi Islam, instrumen semacam wakaf dipahami sebagai bagian dari kemungkinan diversifikasi pembiayaan publik yang konsisten dengan nilai syariah (Juanda & Gladiola, 2022; OKTIVANY et al., 2024).

6. Belanja Negara (Pengeluaran) Menurut Ekonomi Islam: Orientasi Maqasid dan Pro-Kesejahteraan

Pada sisi pengeluaran, literatur menekankan bahwa belanja publik dalam ekonomi Islam diarahkan untuk pemenuhan kepentingan umum (public interest) dan kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Kajian pengeluaran publik Indonesia berbasis maqasid menyatakan bahwa pengeluaran publik dapat dipahami sebagai alat efektif menghasilkan sumber daya ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan fokus pada realisasi tujuan Maqasid al-Shariah (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

Dalam contoh historis, kebijakan fiskal Umar bin Khattab mengalokasikan belanja negara berdasarkan skala prioritas, termasuk kebutuhan mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial keagamaan, dan administrasi pemerintahan (Handayani & Huda, 2023). Literatur mengenai kebijakan fiskal masa Rasulullah dan Khulafa' juga menyebut bahwa belanja pemerintah pada masa Rasulullah meliputi pembiayaan pertahanan, penyaluran zakat kepada yang berhak, gaji pegawai, pembayaran utang negara, dan bantuan untuk musafir, dengan asas anggaran berimbang (Wati & Ulrizan, 2024). Dengan demikian, sintesis literatur menunjukkan bahwa "APBN menurut ekonomi Islam" pada intinya menuntut agar belanja negara: (i) memprioritaskan kebutuhan dasar dan keadilan sosial, (ii) disusun dengan skala prioritas yang jelas, dan (iii) dijalankan secara efisien dan akuntabel sebagai amanah (Florencia et al., 2022; Handayani & Huda, 2023; Karbila et al., 2020).

7. Defisit APBN, Utang, dan Instrumen Pembiayaan: Evaluasi Ekonomi Islam

7.1 Defisit dalam Praktik Modern dan Kritik Normatif Islam

Literatur yang membahas APBN Indonesia mengakui bahwa praktik defisit merupakan fenomena umum dan juga terjadi di negara-negara muslim (Yahya, 2015). Kajian lain menegaskan bahwa Indonesia saat ini menerapkan sistem defisit budget, berbeda dengan gambaran historis fiskal Islam yang sering diposisikan berimbang (Handayani & Huda, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Dalam perspektif ekonomi Islam, isu defisit menjadi penting karena pembiayaannya kerap terkait utang dan beban bunga, sementara literatur menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, utang negara idealnya terbebas dari unsur bunga (riba) (Sarah et al., 2023).

7.2 Sukuk atau SBSN sebagai Alternatif Pembiayaan yang Diperdebatkan

Dalam konteks pembiayaan defisit, literatur menempatkan sukuk (SBSN) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan negara untuk membiayai APBN termasuk proyek pembangunan (Aziz, 2015; Kurniati & Devi, 2022). Kajian konseptual menyatakan bahwa kebutuhan pembiayaan defisit dapat mendorong penerbitan sukuk negara dan sukuk dipandang sebagai instrumen keuangan publik yang disarankan dalam ekonomi Islam (Aziz, 2015; Kurniati & Devi, 2022). Studi komparatif SBSN versus SUN menekankan perbedaan karakter: sukuk memerlukan underlying asset dan harus bebas dari riba, gharar, serta maysir, sedangkan obligasi konvensional (SUN) terkait risiko suku bunga; keduanya dinilai sama-sama berfungsi menutup defisit tetapi berbeda dasar syariahnya (Moedy & Ling, 2024).

Di sisi lain, kajian normatif-kritis menyatakan bahwa pemanfaatan sukuk untuk membiayai defisit APBN dapat dipersoalkan bila APBN dipahami sebagai konsumtif semata; namun jika defisit digunakan untuk aktivitas produktif termasuk belanja modal, maka penerbitan sukuk dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka ekonomi Islam (Yahya, 2015). Literatur lain yang meninjau penerbitan SUN dan SBSN pada era pandemi dalam tinjauan ekonomi Islam menyatakan bahwa SUN dinilai melanggar prinsip anti-kezaliman karena menggunakan bunga (riba) dan tanpa underlying asset, sementara SBSN dipandang berbasis kerja sama (musharaka) dan berdampak positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode yang diteliti (Arham et al., 2024). Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya nuansa: instrumen pembiayaan modern dapat dievaluasi berdasarkan struktur akad, keberadaan underlying asset, dan tujuan penggunaan dana (Arham et al., 2024; Moedy & Ling, 2024; Yahya, 2015).

8. Implikasi untuk Perumusan "APBN Menurut Ekonomi Islam" di Indonesia

Berdasarkan sintesis literatur, formulasi "APBN menurut ekonomi Islam" dalam konteks negara modern Indonesia lebih tepat dipahami sebagai kerangka normatif dan tata kelola, bukan sekadar mengganti label APBN menjadi Baitul Mal. Secara konseptual, literatur menuntut agar kebijakan fiskal dan APBN diarahkan pada (i) maslahah dan Maqasid al-Shariah (Arafah, 2019; Handayani & Huda, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021), (ii) fungsi alokasi–distribusi–stabilisasi yang berkeadilan (Arafah, 2019; Sitepu, 2016), (iii) transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi dan mark-up (Angrayni et al., 2019), dan (iv) kehati-hatian pembiayaan defisit agar selaras syariah, terutama menghindari riba (Arham et al., 2024; Sarah et al., 2023).

Dalam ranah instrumen, literatur menawarkan dua arah besar yang tidak selalu saling meniadakan: (1) reformulasi dan integrasi fiskal Islam dengan sistem modern, misalnya tidak menolak pajak secara simplistis, dan mengadopsi dimensi etika Islam ke fiskal modern (Sitepu, 2016); dan (2) diversifikasi sumber yang lebih dekat dengan instrumen Islam seperti optimalisasi zakat dan wakaf, dengan memperhatikan batasan syariah (restricted fund) serta kebutuhan regulasi dan kelembagaan (Aini, 2021; Juanda & Gladiola, 2022). Dengan demikian, "APBN menurut ekonomi Islam" pada praktiknya adalah APBN yang berorientasi maqasid, berkeadilan distribusinya, bersih tata kelolanya, serta lebih konsisten dengan prinsip syariah pada sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan (Handayani & Huda, 2023; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021; Karbila et al., 2020).

Daftar Pustaka

Aini, I. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 17(2). https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798

Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan Keuangan Negara. Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs), 12(2). https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693

Ana, P., & Sonia, G. (2024). Analisis Anggaran Belanja Negara Perspektif Maqasid Syariah (APBN Tahun 2019–2022). Al-Fiqh, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.343

Angrayni, S., Aimon, H., & Putri, D. Z. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Ecosains Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 8(2), 93. https://doi.org/10.24036/ecosains.11522557.00

Arafah, Muh. (2019). Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(1), 19–40. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.450

Arham, M., Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Din, K., & Husain, H. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal dan Belanja Negara dalam Perspektif Islam. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 7(1), 68–78. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077

Aziz, A. (2015). Analisis Urgensitas Pinjaman Luar Negeri Indonesia dalam Rangka Pembiayaan Defisit APBN. Kajian Ekonomi dan Keuangan, 15(1), 47. https://doi.org/10.31685/kek.v15i1.78

Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 100. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918

Florencia, E., Venia, G., & Cokrojoyo, N. F. (2022). The Impact of the Deficit on the Government Budget Debt for the Period 2009 to 2021. https://doi.org/10.31219/osf.io/k26qz

Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2759. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824

Jaelani, A. (2018). Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(1), 128. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871

Juanda, B., & Gladiola, S. (2022). Analisis Keberlanjutan serta Pengaruh Surat Berharga Negara dan Faktor Lainnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 7(3), 239–254. https://doi.org/10.33105/itrev.v7i3.529

Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. Al-Muqayyad, 3(2), 153–168. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283

Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2021). Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk untuk Pembangunan Indonesia). Ekobis Syariah, 1(2), 11. https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9997

Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016–2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(2), 187–208. https://doi.org/10.30736/jes.v7i2.365

Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69–83. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33

Moedy, B. K., & Ling, M. (2024). Dampak Akselerasi Belanja terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 9(2), 125–140. https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.884

OKTIVANY, C., AGUSTRIA, F., & TIKA, S. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. Kendali Economics and Social Humanities, 2(3), 180–190. https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.122

Sarah, M., Hani, R. A., & Fara, A. (2023). [Judul tidak tersedia]. Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 12(2), 236. https://doi.org/10.36272/jes.v12i2.270

Sari, N. W. R., Sariana, K., Utami, K. M., & Dewi, I. A. R. (2019). Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 7(2). https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19954

Satrio, A. A. (2022). Zakat sebagai Alternatif Pendapatan Negara. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 244. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11761

Sitepu, B. (2016). Analisis Anggaran Pemerintah (APBN dan APBN-P) dalam Perspektif Demokrasi Multipartai dan Koalisi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 17(1), 28–43. https://doi.org/10.21002/jepi.v17i1.605

Wahid, S. H., & Muhsin, M. (2022). Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 87–108. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.4856

Wati, S., & Ulrizan, U. (2024). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samustida Tahun 2022 Perspektif Maqashid al-Syariah. Al-Fiqh, 2(1), 66–79. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.450

Yahya, M. (2015). Analisis Normatif Kritis Kebijakan Pemanfaatan Obligasi Syariah (Sukuk) dalam Menutup Defisit APBN. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 37–56. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.2.793

Zaimsyah, A. M., & Syahbuddin, S. (2021). Pengeluaran Publik Indonesia: Tinjauan Maqasid Syariah. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(2), 289–299. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.737