00842 - Anggaran Berimbang dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Historisitas, dan Relevansinya

Abstract

This article examines the concept of balanced budget (anggaran berimbang) within the framework of Islamic fiscal policy. Using a literature synthesis approach, this study explores the definition, normative principles, classical institutional mechanisms, historical practices, and contemporary developments related to balanced budget in Islamic economics. The findings show that balanced budget in Islamic economics is not merely an accounting identity (G=T), but encompasses normative dimensions of sharia compliance, equitable wealth distribution, and public welfare (maslahah). The classical institution of Baitul Mal served as the primary instrument for managing public revenues and expenditures, with historical evidence from the era of the Prophet Muhammad SAW and the Khulafaur Rasyidin demonstrating the application of balanced budget principles. In contemporary contexts, many modern states—including Indonesia—have shifted toward deficit budgeting, creating a gap between normative-historical narratives and current fiscal realities. This article concludes that the concept of "balance" in Islamic fiscal discourse encompasses six dimensions: accounting definition, sharia spending principles, institutional management, welfare objectives, financing discipline, and limited exceptions for emergency conditions.

Keywords: balanced budget, Islamic fiscal policy, Baitul Mal, Khulafaur Rasyidin, public expenditure

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep anggaran berimbang (balanced budget) dalam kerangka kebijakan fiskal Islam. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, studi ini menelaah definisi, prinsip normatif, mekanisme kelembagaan klasik, praktik historis, serta perkembangan kontemporer terkait anggaran berimbang dalam ekonomi Islam. Temuan menunjukkan bahwa anggaran berimbang dalam ekonomi Islam tidak semata-mata merupakan identitas akuntansi (G=T), melainkan mencakup dimensi normatif kepatuhan syariah, distribusi kekayaan yang berimbang, dan kemaslahatan publik. Institusi Baitul Mal secara klasik berfungsi sebagai instrumen utama pengelolaan penerimaan dan pengeluaran publik, dengan bukti historis dari masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang mencerminkan penerapan prinsip anggaran berimbang. Dalam konteks kontemporer, banyak negara modern—termasuk Indonesia—telah bergeser ke format anggaran defisit, sehingga terdapat kesenjangan antara narasi normatif-historis dengan realitas fiskal yang berlaku saat ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep "berimbang" dalam diskursus fiskal Islam mencakup enam dimensi: definisi akuntansi, prinsip belanja syariah, kelembagaan pengelola, orientasi kemaslahatan, disiplin pembiayaan, dan pengecualian terbatas pada kondisi darurat.

Kata Kunci: anggaran berimbang, kebijakan fiskal Islam, Baitul Mal, Khulafaur Rasyidin, pengeluaran publik

1. Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi negara, mencakup pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan. Dalam diskursus ekonomi konvensional, anggaran berimbang (balanced budget) didefinisikan sebagai kondisi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan dalam satu periode fiskal (Karbila et al., 2020; Refliani et al., 2024).

Sementara itu, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang khas dan berbeda dalam memandang konsep anggaran berimbang. Dimensi normatif, etis, dan spiritualitas turut mewarnai bagaimana konsep ini dipahami dan dioperasionalkan. Lebih dari sekadar keseimbangan teknis antara penerimaan dan pengeluaran, anggaran berimbang dalam ekonomi Islam berakar pada prinsip kemaslahatan, keadilan distributif, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Meskipun demikian, literatur yang secara komprehensif membahas konsep anggaran berimbang dalam perspektif ekonomi Islam—dari aspek definisi, kelembagaan, historisitas, hingga relevansinya di era modern—masih relatif terbatas dan tersebar. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan sintesis terhadap berbagai rujukan akademik yang membahas konsep anggaran berimbang dalam kerangka ekonomi Islam, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang utuh dan sistematis.

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) dengan metode sintesis literatur naratif (narrative literature synthesis). Sumber-sumber yang digunakan merupakan artikel jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang membahas kebijakan fiskal Islam, anggaran berimbang, sejarah keuangan publik Islam, serta perbandingannya dengan praktik fiskal kontemporer. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi utama konsep anggaran berimbang sebagaimana dibahas dalam berbagai rujukan, kemudian disintesiskan menjadi kerangka pemahaman yang koheren.

3. Pembahasan

3.1 Definisi Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Dalam literatur kebijakan fiskal, anggaran berimbang (balanced budget) merujuk pada kondisi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan—sering dibahas dalam kerangka penerimaan pajak atau pendapatan negara (Karbila et al., 2020; Refliani et al., 2024). Kerangka ini biasanya ditempatkan berdampingan dengan dua rezim anggaran lain, yakni defisit (pengeluaran lebih besar daripada penerimaan) dan surplus (pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan), sebagai klasifikasi posisi anggaran pemerintah (Gunawan, 2023; Karbila et al., 2020; Refliani et al., 2024).

Secara politik anggaran, salah satu tujuan yang dinyatakan bagi anggaran berimbang adalah mendorong kepastian anggaran dan meningkatkan disiplin dalam pengelolaan fiskal (Karbila et al., 2020; Supriatna & Jubaedah, 2021).

3.2 Anggaran Berimbang sebagai Prinsip Pengeluaran Negara dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembahasan anggaran berimbang umumnya muncul sebagai bagian dari prinsip kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas dan mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan (Miskiyah et al., 2022; Mukriyanto, 2022; Zein, 2018). Sejumlah rujukan menegaskan bahwa pemerintah "diharuskan" membelanjakan sesuai kemampuan pendapatan atau pemasukannya, dan kondisi ini disebut anggaran belanja berimbang (Arafah, 2019; Miskiyah et al., 2022; Zein, 2018).

Dalam kerangka ini, prinsip penyusunan anggaran juga sering dirumuskan sebagai berikut: pengeluaran publik ditentukan oleh pendapatan yang tersedia (revenues-constraint), dan karena itu anggaran idealnya surplus atau paling tidak berimbang (Aini, 2019; Anshari, 2016; Basri & Mulyadi, 2019).

Selain aspek teknis keseimbangan arus kas, literatur yang sama menekankan bahwa kebijakan fiskal Islam tidak dipahami netral-etis, melainkan diarahkan pada pemerataan atau distribusi kekayaan yang berimbang dengan menempatkan dimensi material dan spiritual secara seimbang (Aini, 2019; Mukriyanto, 2022; "Untitled," 2015; Wahidah & Sudiarti, 2022). Dengan demikian, "berimbang" dalam diskursus fiskal Islam tidak hanya dibaca sebagai identitas akuntansi (G=T), tetapi juga terkait orientasi distributif dan kemaslahatan penggunaan belanja publik (Aini, 2019; Mukriyanto, 2022; "Untitled," 2015; Wahidah & Sudiarti, 2022).

3.3 Institusi dan Mekanisme: Baitul Mal dan Earmarking Penerimaan

Sejarah fiskal Islam klasik banyak mengaitkan pengelolaan anggaran dengan Baitul Mal, yaitu lembaga yang menangani seluruh harta umat atau keuangan publik yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara (Aini, 2019; Yahya, 2015). Dalam beberapa uraian, sumber penerimaan publik pada periode awal Islam mencakup instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, usyur, dan lain-lain yang dikelola melalui Baitul Mal (Aini, 2019; Miskiyah et al., 2022; Murtadho, 2013; Yahya, 2015).

Salah satu implikasi pentingnya adalah bahwa sebagian penerimaan memiliki ketentuan alokasi (pengeluaran "terikat"). Contohnya, beberapa rujukan menekankan bahwa pendapatan publik seperti zakat memiliki penggunaan yang dibatasi pada kategori tertentu (mustahiq) sehingga memengaruhi struktur belanja negara Islam (Handayani & Huda, 2023; Wahid & Muhsin, 2022). Karena itu, keseimbangan anggaran dalam ekonomi Islam tidak semata-mata "menyamakan total", tetapi juga mensyaratkan kepatuhan alokasi sesuai ketentuan syariah atas jenis penerimaan tertentu (Handayani & Huda, 2023; Wahid & Muhsin, 2022).

3.4 Praktik Historis: Anggaran Berimbang pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin

Sejumlah kajian historis menyatakan bahwa pengelolaan keuangan publik pada masa awal Islam—terutama masa Rasulullah SAW dan periode Khulafaur Rasyidin—dioperasikan dengan asas anggaran berimbang, yang secara ringkas digambarkan sebagai seluruh penerimaan digunakan untuk pengeluaran negara tanpa menumpuk saldo besar (Arham et al., 2024; Murtadho, 2013; Yahya, 2015). Penjelasan ini juga dikaitkan dengan kesederhanaan struktur anggaran awal Islam dan penekanan distribusi untuk kesejahteraan sosial (Arham et al., 2024; Yahya, 2015; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021).

Secara lebih spesifik, literatur tentang masa Abu Bakar As-Shiddiq menyatakan bahwa dalam belanja atau pengeluaran negara, beliau menerapkan sistem anggaran berimbang di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan (Zaimsyah & Syahbuddin, 2021). Sementara itu, kajian tentang masa Umar bin Khattab juga menegaskan penggunaan balanced budget yang dikelola melalui Baitul Mal, dengan instrumen penerimaan yang beragam serta belanja yang disusun berdasarkan skala prioritas—termasuk pemenuhan kebutuhan mustahiq, pertahanan atau keamanan, sosial-keagamaan, dan administrasi (Arifiansyah et al., 2022; Murtadho, 2017). Artikel lain menegaskan pola umum bahwa kebijakan fiskal Khulafaur Rasyidin cenderung melanjutkan kultur Rasulullah SAW, termasuk orientasi balanced budget policy dan distribusi untuk kesejahteraan masyarakat (Arham et al., 2024; Pausiyanti, 2024).

3.5 Hubungan Anggaran Berimbang dengan Utang dan Larangan Riba

Dalam rujukan ekonomi Islam yang membahas pembiayaan negara, utang atau pinjaman sering diperlakukan sebagai penerimaan sekunder dan dipersyaratkan bebas bunga karena ekonomi Islam tidak mengenal riba (Miskiyah et al., 2022; Oktaviana & Harahap, 2020). Literatur lain juga menyatakan bahwa ketika sumber APBN berasal dari utang, semestinya ia bebas dari unsur bunga agar selaras dengan prinsip syariah (Hadaryen & Sugiartono, 2021; Oktaviana & Harahap, 2020). Pada level prinsip penganggaran, beberapa penulis menautkan gagasan anggaran berimbang dengan upaya menghindari kebutuhan pembiayaan yang berpotensi menimbulkan beban—misalnya bunga—yang menyulitkan struktur fiskal (Miskiyah et al., 2022; Oktaviana & Harahap, 2020).

Namun demikian, terdapat nuansa bahwa defisit atau utang tidak selalu diposisikan "mustahil" dalam diskursus Islam. Ada tulisan yang menyatakan anggaran defisit bisa saja digunakan oleh negara, misalnya dalam kondisi tertentu (Fatarib, 2019). Karena itu, sintesis literatur menunjukkan pembedaan antara prinsip normatif (surplus atau berimbang dan disiplin belanja) dengan ruang kebijakan (kemungkinan defisit pada keadaan tertentu), sambil tetap menekankan batas syariah terkait instrumen pembiayaan (Fatarib, 2019; Miskiyah et al., 2022; Oktaviana & Harahap, 2020).

3.6 Keadaan Darurat dan Pengecualian: Defisit sebagai Kasus Terbatas

Beberapa rujukan menyatakan bahwa prinsip awal anggaran berimbang dalam Islam adalah: berapa penghasilan yang diterima menentukan berapa yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali pada keadaan darurat seperti perang atau bencana yang dapat mendorong pungutan khusus atau sumbangan (Khairani et al., 2023). Sejalan dengan itu, ada rujukan yang menyatakan bahwa dalam catatan sejarah, Rasulullah SAW disebut mengalami sekali anggaran defisit yang dikaitkan dengan peristiwa Fath al-Makkah, dan kemudian kembali pulih atau surplus (Maya & Suryanto, 2024; "Untitled," 2015). Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian literatur memandang defisit sebagai pengecualian (exceptional), bukan rezim normal dalam desain fiskal Islam (Khairani et al., 2023; Maya & Suryanto, 2024; "Untitled," 2015).

3.7 Perkembangan Modern: Pergeseran dari Berimbang Menuju Defisit dan Konteks Indonesia

Tidak semua literatur menyatakan bahwa praktik kontemporer tetap berpegang pada anggaran berimbang. Ada kajian yang menyebut bahwa pada periode modern terjadi perubahan, yakni mulai digunakannya anggaran defisit dengan meninggalkan kebijakan anggaran berimbang yang dianggap tidak berorientasi dalam konteks tertentu (Akbar et al., 2024). Dalam pembahasan kebijakan fiskal Indonesia, beberapa tulisan menyatakan bahwa Indonesia saat ini menggunakan deficit budget dalam APBN (Mukriyanto, 2022; Murtadho, 2017).

Literatur yang membandingkan kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia juga secara eksplisit membedakan: masa Umar menggunakan balanced budget melalui Baitul Mal, sedangkan Indonesia menerapkan deficit budget (Murtadho, 2017). Dengan demikian, terdapat perbedaan penting antara (i) narasi normatif-historis yang menekankan anggaran berimbang pada periode awal Islam (Arham et al., 2024; Arifiansyah et al., 2022; Yahya, 2015; Zaimsyah & Syahbuddin, 2021), dan (ii) realitas kelembagaan-fiskal modern—termasuk Indonesia dan sebagian pengalaman modern lainnya—yang banyak bergerak dalam format defisit (Akbar et al., 2024; Mukriyanto, 2022; Murtadho, 2017).

4. Sintesis: Makna "Berimbang" Menurut Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, anggaran berimbang menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan ke dalam enam dimensi sebagai berikut.

Pertama, definisi akuntansi, yaitu pengeluaran negara disusun setara dengan penerimaan pada periode anggaran (balanced budget) (Gunawan, 2023; Karbila et al., 2020; Refliani et al., 2024).

Kedua, prinsip syariah dalam belanja, yaitu negara membelanjakan sesuai kemampuan pendapatan; pendapatan yang tersedia menjadi batas penentu belanja, kecuali dalam keadaan darurat (Anshari, 2016; Khairani et al., 2023; Miskiyah et al., 2022).

Ketiga, institusi pengelola, yaitu praktik klasik dikaitkan dengan Baitul Mal sebagai pengelola penerimaan dan pengeluaran publik (Aini, 2019; Arifiansyah et al., 2022; Yahya, 2015).

Keempat, orientasi tujuan, yaitu keseimbangan anggaran terhubung dengan tujuan kesejahteraan atau kemaslahatan serta distribusi kekayaan yang berimbang secara material dan spiritual (Aini, 2019; Mukriyanto, 2022; "Untitled," 2015; Wahidah & Sudiarti, 2022).

Kelima, disiplin pembiayaan, yaitu pembiayaan melalui utang diperlakukan secara hati-hati; jika dilakukan, harus bebas riba atau bunga dan sering disebut sebagai penerimaan sekunder (Hadaryen & Sugiartono, 2021; Miskiyah et al., 2022; Oktaviana & Harahap, 2020).

Keenam, pengecualian terbatas, yaitu defisit dapat muncul dalam kondisi darurat seperti perang atau bencana, dan dalam beberapa narasi sejarah dipahami sebagai kasus terbatas, bukan rezim normal (Khairani et al., 2023; Maya & Suryanto, 2024; "Untitled," 2015).

5. Penutup

Konsep anggaran berimbang dalam ekonomi Islam merupakan konsep yang kaya dimensi dan tidak dapat direduksi hanya pada aspek teknis keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ia mencakup dimensi akuntansi, prinsip syariah, kelembagaan, orientasi kemaslahatan, disiplin pembiayaan, serta pengecualian terbatas dalam kondisi darurat.

Praktik historis pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan penerapan nyata prinsip anggaran berimbang melalui institusi Baitul Mal, dengan distribusi yang diprioritaskan untuk kesejahteraan sosial. Namun, perkembangan kontemporer—termasuk di Indonesia—menunjukkan pergeseran signifikan menuju format anggaran defisit, sehingga terdapat kesenjangan antara ideal normatif-historis dengan realitas kelembagaan-fiskal masa kini.

Kajian lebih lanjut diperlukan untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip fiskal Islam dapat diadaptasi secara kontekstual dalam sistem keuangan negara modern, khususnya dalam upaya mendekatkan kebijakan fiskal dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah.

Daftar Pustaka

Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 17(2). https://doi.org/10.32694/010760

Akbar, R., Oktafiani, S., Ayu, N. P., Hidayat, F., & Rahmah, M. (2024). Relevansi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Utsman Bin Affan di Indonesia. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 7(1), 58–67. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.5115

Anshari, A. (2016). Strategi Rekonstruksi Ekonomi Pesantren Masa Depan. Ittihad, 14(25). https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i25.859

Arafah, Muh. (2019). Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 13(1), 19–40. https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.450

Arham, M., Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Din, K., & Husain, H. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam. Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 7(1), 68–78. https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077

Arifiansyah, F., Kinanti, R. A., & Fitriyah, D. B. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia dalam Perspektif Islam. Iqtisadie Journal of Islamic Banking and Shariah Economy, 2(1). https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.219

Basri, Y. Z., & Mulyadi, S. S. (2019). Strategi dan Proses Pengurangan Defisit Anggaran Pemerintah. Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi dan Keuangan Publik, 1(1), 47–58. https://doi.org/10.25105/jipak.v1i1.4415

Fatarib, H. (2019). Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Istinbath Jurnal Hukum, 15(2), 337. https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265

Gunawan, S. (2023). Kebijakan Fiskal Perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/j65bf

Hadaryen, Y. A., & Sugiartono, E. (2021). Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa dengan Menggunakan Konsep Value for Money. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, 1(2), 134–140. https://doi.org/10.25047/asersi.v1i2.2777

Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2759. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824

Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. Al-Muqayyad, 3(2), 153–168. https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283

Khairani, K., Azmi, F., Tambak, S. P., Syahputra, D., & Siregar, A. (2023). Perencanaan Keuangan (RAPBS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dalam Pengembangan Sekolah di SMK Al-Washliyah 9 Perbaungan. Eduinovasi Journal of Basic Educational Studies, 4(1), 279–292. https://doi.org/10.47467/edui.v4i1.4307

Maya, M. N., & Suryanto, S. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan Value for Money pada PT Perkebunan Nusantara VIII. Journal of Economic Business and Accounting (Costing), 7(5), 390–396. https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.9530

Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69–83. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33

Mukriyanto, K. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016–2020. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(4), 477–486. https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.405

Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 33–50. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759

Murtadho, A. (2017). Nalar Hukum Islam terhadap Konsep Perpajakan Modern. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 13(2), 266–292. https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.691

Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Nazharat Jurnal Kebudayaan, 26(01), 283–307. https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29

Pausiyanti, H. (2024). Analisis Perspektif Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Kebijakan Fiskal Islam. Rayah Al-Islam, 8(1), 32–42. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.909

Refliani, R., Lestari, S. I., Hidayatullah, S., & Hidayat, F. (2024). Kebijakan Fiskal Zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dirham Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 87–95. https://doi.org/10.53990/dirham.v5i2.282

Supriatna, S., & Jubaedah, D. (2021). Kebijakan Fiskal Masa Al-Khilafah Al-Islamiyah. Asy-Syari'ah, 22(2), 291–312. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116

Untitled. (2015). Millah Journal of Religious Studies, 15(1). https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1

Wahid, S. H., & Muhsin, M. (2022). Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 87–108. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.4856

Wahidah, N., & Sudiarti, S. (2022). Value for Money Analysis in Measuring the Realization of the Program of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Medan City in Review from the Islamic Economy. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 3(2). https://doi.org/10.53697/emak.v3i2.501

Yahya, M. (2015). Analisis Normatif Kritis Kebijakan Pemanfaatan Obligasi Syariah (Sukuk) dalam Menutup Defisit APBN. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 37–56. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.2.793

Zaimsyah, A. M., & Syahbuddin, S. (2021). Pengeluaran Publik Indonesia: Tinjauan Maqasid Syariah. Ar-Ribhu Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 2(2), 289–299. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.737

Zein, A. S. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 6(1), 1. https://doi.org/10.24952/masharif.v6i1.1122