00831 - Peran Ekonomi Islam dalam SDG 16: Wawasan dari Maqasid Shariah, Wakaf, Zakat, dan Keuangan Islam Berbasis Nilai

Abstrak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) 16 bertujuan memajukan masyarakat yang damai, adil, inklusif, dan bertata kelola baik. Ekonomi Islam yang berlandaskan Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan luhur hukum Islam) menyediakan kerangka normatif dan instrumen praktis untuk mendukung sasaran-sasaran utama SDG 16, yaitu keadilan, akuntabilitas, dan institusi yang kuat. Keuangan sosial Islam, khususnya wakaf dan zakat, menawarkan sifat keabadian, pembagian risiko, dan mekanisme kesejahteraan yang tepat sasaran. Model terpadu wakaf dengan zakat diusulkan untuk mendukung perlindungan sosial, infrastruktur, tata kelola, dan capaian kemanusiaan. Perbankan dan keuangan Islam yang dipandu oleh Value-Based Intermediation (VBI) dan Maqasid mengedepankan maslahah (kepentingan publik), mengurangi mudarat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang melengkapi SDG 16. Dari sisi tata kelola, Siyasah Shar'iyyah dan kebijakan berbasis maqasid menekankan reformasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial melalui penafsiran syariah yang dinamis dan peka konteks. Meskipun demikian, sejumlah sarjana mengingatkan adanya subjektivitas, potensi instrumentalisasi maqasid, serta kebutuhan akan standar dan tata kelola yang kuat agar teori tidak disalahgunakan dalam praktik.

Kata kunci: ekonomi Islam; Maqasid al-Shariah; SDG 16; wakaf; zakat; Value-Based Intermediation

Abstract

Sustainable Development Goal (SDG) 16 seeks to promote peaceful, just, inclusive, and well-governed societies. The Islamic economy, grounded in Maqasid al-Shariah (the higher aims of Islamic law), provides a normative framework and practical instruments to advance SDG 16's core objectives, including justice, accountability, and strong institutions. Islamic social finance, especially waqf and zakat, offers perpetuity, risk-sharing, and targeted welfare mechanisms. Integrated models of waqf with zakat are proposed to support social protection, infrastructure, governance, and humanitarian outcomes. Islamic banking and finance guided by Value-Based Intermediation (VBI) and Maqasid foreground maslahah (public interest), reduce harm, and promote sustainable development in ways that complement SDG 16. On the governance side, Siyasah Shar'iyyah and maqasid-informed policy emphasize reform, accountability, and social justice through a dynamic, context-sensitive interpretation of sharia. However, several scholars caution about subjectivity, the potential instrumentalization of maqasid, and the need for robust standards and governance to avoid the misuse of theory in practice.

Keywords: Islamic economy; Maqasid al-Shariah; SDG 16; waqf; zakat; Value-Based Intermediation

1. Pendahuluan: Islam, Ekonomi, dan SDG 16

SDG 16 merupakan seruan universal untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif, dengan akses terhadap keadilan bagi semua serta institusi yang kokoh. Dalam tradisi keilmuan Islam, Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan luhur syariah) berpusat pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini secara langsung mendasari tujuan keadilan, martabat manusia, dan akuntabilitas, yang merupakan unsur-unsur penting bagi institusi yang kuat dan masyarakat yang damai (Antonio et al., 2020; Elewa, 2020; Fanani, 2024).

Berbagai kajian menempatkan wakaf, zakat, dan keuangan Islam sebagai mekanisme untuk mengoperasionalkan Maqasid dalam bentuk pembangunan yang konkret. Bentuk tersebut mencakup perbaikan tata kelola, perlindungan sosial, dan pertumbuhan inklusif, yaitu bidang-bidang yang selaras dengan ambisi SDG 16 (perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat) serta keterkaitan lintas sektoralnya dengan SDG lain (Dewi et al., 2023; Rusydiana et al., 2023; Sa'adah & Hasanah, 2021; Toni, 2020).

Sintesis ini berargumen bahwa tradisi ekonomi Muslim merupakan perpaduan antara filantropi Islam (wakaf, zakat), keuangan berbagi risiko, dan kebijakan berorientasi maqasid. Perpaduan ini menawarkan jalur yang kuat secara teoretis dan dapat diimplementasikan secara praktis untuk memajukan sasaran-sasaran SDG 16, sambil mengakui adanya perdebatan mengenai keluasan tafsir dan metode maqasid (Elewa, 2020; Fanani, 2024; Güney, 2024).

2. Landasan Teoretis: Maqasid al-Shariah dan SDG 16

Maqasid al-Shariah adalah teori hukum Islam yang bersifat purposif, yang berupaya mewujudkan kesejahteraan manusia melalui penafsiran yang berprinsip dan peka konteks. Lima perlindungan klasik dalam usul al-shari'ah, yakni din (agama), nafs (jiwa), 'aql (akal), nasl (keturunan), dan mal (harta), lazim dijadikan landasan keadilan sosial dan kewajaran ekonomi, sehingga selaras dengan tujuan keadilan dan tata kelola dalam SDG 16 (Antonio et al., 2020; Elewa, 2020; Toni, 2020).

Kerangka maqasid klasik telah berkembang dalam kajian kontemporer. Analisis Al-Ghazali, Al-Shatibi, dan Ibn Ashur diperluas oleh para penafsir modern yang menekankan tujuan umum (al-maqasid al-'ammah), tujuan khusus (al-maqasid al-khassah), dan tujuan parsial (al-maqasid al-juz'iyyah). Para penafsir tersebut juga menekankan maslahah (kepentingan publik) sebagai standar bersama yang memandu penafsiran dan kebijakan (Elewa, 2020; Fanani, 2024; Qoyum, 2018; Rizki et al., 2022).

Sejumlah sarjana mengingatkan bahwa maqasid dapat digunakan, atau disalahgunakan, untuk membenarkan beragam kebijakan. Analisis kontemporer menyoroti subjektivitas penentuan maqasid, potensi distorsi dalam klasifikasi, dan perlunya standar tingkat makro maupun mikro untuk mencegah manipulasi maqasid demi tujuan yang bersifat jumlah-nol (zero-sum) atau non-Islami (Güney, 2024). Pada saat yang sama, terdapat konsensus luas bahwa maqasid menawarkan kerangka yang berorientasi ke depan dan berlandaskan etika untuk mengevaluasi hukum, kebijakan, dan instrumen keuangan berdasarkan kesejahteraan manusia dan kepentingan publik (Elewa, 2020; Fanani, 2024; Qoyum, 2018).

3. Keuangan Sosial Islam dan SDG 16: Wakaf, Zakat, dan Value-Based Intermediation

3.1 Wakaf sebagai instrumen pembangunan abadi yang selaras dengan SDG 16

Wakaf dipandang sebagai instrumen moral yang abadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Daya tahan dan fokus sosial wakaf membuatnya sangat cocok untuk membiayai institusi jangka panjang dan barang publik, termasuk infrastruktur terkait keadilan dan tata kelola yang menjadi sasaran SDG 16. Model wakaf diusulkan untuk diintegrasikan dengan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sehingga membentuk instrumen pendanaan sosial yang berpotensi memajukan SDG 16 melalui dukungan terhadap perdamaian, institusi inklusif, dan kesejahteraan sosial (Rusydiana et al., 2023, 2024).

Model-model berbasis kasus menekankan bahwa aliran pendapatan wakaf yang berkelanjutan dapat mendanai infrastruktur, perlindungan sosial, dan kegiatan pembangunan kapasitas. Kombinasi wakaf dengan ZIS diargumentasikan dapat meningkatkan mobilisasi dana bagi proyek kemanusiaan yang berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, sejalan dengan tujuan kesejahteraan sosial berbasis maqasid (Rusydiana et al., 2023).

Literatur juga mengakui kompatibilitas wakaf yang lebih luas dengan SDG dan maqasid shariah. Sifat wakaf yang sosial dan berakar secara religius dinilai mendukung pembangunan inklusif dan layanan berbasis permintaan yang memajukan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi (maslahah) lintas generasi (Rusydiana et al., 2024).

3.2 Zakat sebagai instrumen berbasis maqasid untuk SDG 16

Program zakat, terutama yang dikelola oleh lembaga nasional (misalnya BAZNAS di Indonesia), dikaitkan secara eksplisit dengan SDG melalui lensa Maqasid. Program zakat yang dibingkai oleh maqasid al-shariah menekankan kesejahteraan mustahik dan keselarasan dengan tujuan kepentingan publik, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Bidang-bidang tersebut beririsan dengan SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), SDG 4 (pendidikan berkualitas), dan SDG 16 (perdamaian dan institusi yang kuat) (Sa'adah & Hasanah, 2021; Toni, 2020).

Pelembagaan zakat (seperti pada program Provinsi Bengkulu) menunjukkan bagaimana pemberdayaan berbasis zakat dapat menjawab berbagai kategori maqasid (din, nafs, nasl, 'aql, mal) dalam proyek pembangunan yang konkret. Hal ini menegaskan keterkaitan antara tata kelola zakat dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan maqasid shariah (Toni, 2020).

Literatur tentang zakat dan SDG juga menyoroti perlunya mengukur dan memantau capaian maqasid dalam program zakat. Pengukuran ini penting agar distribusi dan penggunaan zakat memelihara dan memajukan kesejahteraan sosial, keadilan, serta kebaikan publik sesuai dengan tujuan tata kelola SDG 16 (Sa'adah & Hasanah, 2021; Toni, 2020).

3.3 Value-Based Intermediation (VBI) dan keuangan Islam untuk SDG 16

Value-Based Intermediation (VBI) menata ulang perbankan dan keuangan Islam menuju capaian yang memaksimalkan maslahah dan meminimalkan mafsadah. VBI menyelaraskan aktivitas keuangan dengan tujuan Maqasid dan pembangunan berkelanjutan, sehingga mendukung penekanan SDG 16 pada keadilan, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola (Dewi et al., 2023).

Argumen mengenai VBI bertumpu pada gagasan bahwa instrumen keuangan Islam harus dirancang dan disampaikan untuk mewujudkan maqasid syariah dan SDG, termasuk keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan perlindungan lingkungan. Perspektif ini mengaitkan etika keuangan Islam dengan agenda tata kelola dan pembangunan perdamaian dalam SDG 16 (Dewi et al., 2023).

Kajian empiris dan teoretis tentang maqasid dalam keuangan Islam menekankan perlunya standar tingkat makro dan mikro. Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk dan akad menghasilkan maslahah yang sejati, mengurangi dampak yang merugikan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan integritas institusi (Fanani, 2024; Güney, 2024; Qoyum, 2018).

4. Maqasid Shariah dalam Kebijakan Ekonomi dan Perbankan: Implikasi bagi SDG 16

Maqasid Shariah menyediakan kerangka untuk mengukur dan memandu aktivitas ekonomi agar mendukung keadilan sosial dan tata kelola. Tinjauan sistematis tentang maqasid dalam perbankan Islam menunjukkan bahwa ukuran kinerja berbasis maqasid menghubungkan nilai-nilai religius dengan capaian ekonomi, termasuk keadilan dalam distribusi pendapatan, pengembangan pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Unsur-unsur ini penting bagi institusi yang kuat dan tata kelola inklusif dalam SDG 16 (Fanani, 2024; Qoyum, 2018; Rizki et al., 2022; Toni, 2020).

Kajian maqasid kontemporer mengakui bahwa penerapan maqasid pada keuangan modern memerlukan metodologi yang cermat untuk menghindari pensejajaran yang sirkular atau subjektif dengan maslahah. Analisis kritis menekankan bahwa standar, maqasid tingkat makro dan mikro, tata kelola, serta ketelitian metodologis sangat penting untuk menjaga integritas kebijakan dan keuangan berbasis maqasid (Fanani, 2024; Güney, 2024; Qoyum, 2018).

Kajian tentang maqasid dalam keuangan Islam juga memperingatkan agar maqasid tidak disalahgunakan untuk membenarkan praktik keuangan yang dipertanyakan (misalnya akad tertentu). Kajian tersebut mengusulkan standar dan tata kelola yang kuat agar produk berbasis maqasid benar-benar memajukan kesejahteraan publik dan tujuan terkait SDG (Güney, 2024).

5. Tata Kelola, Kebijakan, dan Kerangka Maqasid: Implikasi bagi SDG 16

Maqasid Shariah menginformasikan tata kelola dan kebijakan melalui Siyasah Shar'iyyah (etika politik Islam), yang menekankan keadilan, kesejahteraan publik, dan akuntabilitas. Lensa ini mendukung pendekatan berorientasi reformasi terhadap kebijakan publik dan perancangan institusi yang selaras dengan seruan SDG 16 akan tata kelola yang kuat, transparan, dan inklusif (Hamid, 2018; Razak et al., 2019).

Literatur tentang tata kelola berbasis maqasid menekankan perlunya penalaran hukum yang dinamis dan adaptif, yang mampu menanggapi perubahan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertahankan landasan etis. Hal ini mencakup pendekatan terhadap hukum keluarga, hubungan antaragama, dan kebijakan publik yang mencerminkan maqasid sebagai kerangka hidup bagi keadilan dan pluralisme dalam konteks tata kelola (Hamid, 2018; Harisudin & Choriri, 2021; Qoyum, 2018; Razak et al., 2019).

Contoh-contoh di Indonesia menggambarkan bagaimana kebijakan berbasis maqasid dan perangkat keuangan sosial (misalnya zakat, wakaf, dan reformasi regulasi) dapat berkontribusi pada tujuan SDG 16. Kontribusi tersebut berupa pembangunan institusi yang tepercaya, pengurangan ketimpangan, serta dukungan terhadap program perlindungan dan kesejahteraan sosial (Firdausi, 2023; Qoyum, 2018; Sa'adah & Hasanah, 2021; Toni, 2020).

6. Studi Kasus dan Implikasi Regional

6.1 Indonesia: wakaf, zakat, dan tata kelola yang selaras dengan maqasid

Model pembangunan berbasis wakaf yang selaras dengan SDG 16 (dengan penekanan pada perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat) menggambarkan bagaimana keuangan sosial Islam dapat melengkapi institusi negara. Wakaf mendanai infrastruktur, layanan sosial, dan respons kemanusiaan dengan aliran dana yang tahan lama (Rusydiana et al., 2023).

Tata kelola zakat di Indonesia (BAZNAS) menunjukkan bagaimana nilai-nilai maqasid dapat dioperasionalkan melalui program pemberdayaan masyarakat dan intervensi tepat sasaran yang selaras dengan SDG, termasuk SDG 1, 3, 4, dan 16, melalui pemberdayaan mustahik dan program berkelanjutan (Sa'adah & Hasanah, 2021; Toni, 2020).

Konteks Indonesia memberikan pelajaran praktis tentang reformasi berbasis maqasid dalam hukum keluarga, isu antaragama, dan tata kelola. Pelajaran ini menggambarkan jalan menuju sektor publik yang berwawasan maqasid yang mendukung tujuan SDG 16 bagi tata kelola inklusif dan keadilan sosial (Ahmad, 2024; Qoyum, 2018; Rizki et al., 2022).

6.2 Dimensi kemanusiaan dan hak asasi manusia

Maqasid Shariah menyediakan kerangka bagi tindakan kemanusiaan dan perlindungan pengungsi ketika diintegrasikan dengan hukum internasional. Dalam konteks Indonesia, kemanusiaan berbasis maqasid mendukung kewajiban untuk melindungi kehidupan, martabat, dan keamanan, yang merupakan perhatian inti SDG 16 dalam konteks seperti respons kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya dan tata kelola regional (Fanani, 2024; Maula, 2024).

Literatur maqasid yang lebih luas berargumen bahwa kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, dan capaian keadilan merupakan inti proyek maqasid, termasuk studi kasus tentang hubungan antaragama, antiekstremisme, dan harmoni sosial. Dimensi-dimensi ini selaras dengan penekanan SDG 16 pada masyarakat yang damai dan inklusif serta perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka tata kelola (Al-Ayubi & Halawatuddu'a, 2021; Güney, 2024; Razak et al., 2019).

7. Nuansa, Perdebatan, dan Keterbatasan

Meskipun pendekatan berbasis maqasid menawarkan jalur yang berprinsip menuju SDG 16, para sarjana secara konsisten mencatat potensi subjektivitas tafsir. Pembedaan antara maqasid 'ammah, khassah, dan juz'iyyah, serta kebutuhan akan metodologi yang kuat dan terstandar, merupakan tema yang berulang dalam kajian maqasid kontemporer (Elewa, 2020; Fanani, 2024; Güney, 2024; Qoyum, 2018).

Terdapat seruan yang kian menguat akan indikator terukur dan penilaian dampak untuk melacak capaian berbasis maqasid, terutama dalam keuangan Islam dan program keuangan sosial (wakaf, zakat, VBI). Literatur menyarankan bahwa metrik yang jelas dan mekanisme tata kelola sangat penting untuk memastikan inisiatif berbasis maqasid menghasilkan maslahah yang sejati dan selaras dengan capaian SDG (Fanani, 2024; Firdausi, 2023; Güney, 2024; Qoyum, 2018).

Beberapa kajian menekankan bahwa kerangka maqasid harus direkonsiliasi dengan tata kelola sekuler dan norma hak asasi manusia universal dalam masyarakat majemuk. Rekonsiliasi ini menyeimbangkan nilai-nilai yang berlandaskan agama dengan standar internasional tentang keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum (Ahmad, 2024; Harisudin & Choriri, 2021; Razak et al., 2019).

8. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Pertama, mengintegrasikan keuangan sosial berbasis maqasid ke dalam rencana pembangunan nasional dan strategi SDG. Wakaf dan zakat, terutama bila dikelola bersama atau dikoordinasikan dengan instrumen ZIS, dapat menciptakan aliran dana yang langgeng bagi barang publik dan institusi yang dibutuhkan SDG 16, terutama dalam infrastruktur pembangunan perdamaian dan tata kelola (Firdausi, 2023; Rusydiana et al., 2023; Sa'adah & Hasanah, 2021; Toni, 2020).

Kedua, mempromosikan Value-Based Intermediation (VBI) dalam perbankan Islam sebagai jalur untuk menyelaraskan intermediasi keuangan dengan maqasid dan capaian SDG 16 (keadilan, kesejahteraan sosial, dan akuntabilitas) (Dewi et al., 2023; Güney, 2024).

Ketiga, memperkuat perancangan kebijakan dan tata kelola berbasis maqasid melalui target maqasid yang eksplisit, mekanisme pengawasan, dan kerangka pengukuran terstandar. Langkah ini menjamin penggunaan zakat, wakaf, dan perangkat keuangan sosial Islam lainnya yang transparan dan akuntabel dalam mendukung SDG 16 (Güney, 2024; Hamid, 2018; Qoyum, 2018; Razak et al., 2019).

Keempat, mendorong kolaborasi interdisipliner antara sarjana hukum Islam, praktisi pembangunan, dan pembuat kebijakan untuk merancang bersama program berwawasan maqasid yang menjawab tantangan perdamaian dan tata kelola SDG 16, termasuk perlindungan pengungsi, dialog antaragama, dan upaya antikorupsi (Fanani, 2024; Harisudin & Choriri, 2021; Maula, 2024; Razak et al., 2019).

9. Kesimpulan

Ekonomi Islam, dengan fondasi Maqasid Shariah dan instrumen keuangan sosialnya (wakaf, zakat, dan VBI), menawarkan jalur yang berprinsip dan kaya instrumen untuk memajukan tujuan inti SDG 16, yakni masyarakat yang damai, adil, dan inklusif dengan institusi yang kuat. Sinergi antara Maqasid, keuangan sosial Islam, dan model tata kelola modern mendukung SDG 16 melalui:

1. Integrasi wakaf-ZIS untuk pendanaan kesejahteraan dan institusi yang berkelanjutan (Firdausi, 2023; Rusydiana et al., 2023; Sa'adah & Hasanah, 2021; Toni, 2020).

2. Keuangan Islam dan kebijakan publik berpandu maqasid untuk memajukan maslahah dan mengurangi mafsadah dengan cara yang mendasari tata kelola yang akuntabel (Dewi et al., 2023; Elewa, 2020; Fanani, 2024; Güney, 2024; Qoyum, 2018).

3. Kerangka tata kelola yang menggunakan Siyasah Shar'iyyah dan kebijakan berwawasan maqasid untuk memperkuat institusi dan menjaga kesejahteraan publik tetap menjadi pusat perancangan kebijakan (Hamid, 2018; Harisudin & Choriri, 2021; Qoyum, 2018; Razak et al., 2019).

Meskipun demikian, penerapan yang bertanggung jawab memerlukan perhatian pada ketelitian metodologis, pengamanan terhadap penyalahgunaan maqasid yang bersifat subjektif atau instrumental, serta kriteria tata kelola yang kuat. Hal ini diperlukan agar program berbasis maqasid menghasilkan maslahah nyata bagi seluruh lapisan masyarakat (Fanani, 2024; Güney, 2024).

Daftar Pustaka

Ahmad, M. (2024). Nahdlatul Ulama's Maslahah Family Movement for Sustainable Development Goals in Indonesia: Maqasid al-Sharia Perspectives. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 10(1), 59–77. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7262

Al-Ayubi, S., & Halawatuddu'a, S. (2021). MAQASID AL-SHARIA IN ISLAMIC FINANCE. Jurnal Al-Dustur, 4(2), 197–215. https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1823

Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). ABU ZAHRAH'S MAQASID SHARIA MODEL AS A PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(3). https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30

Dewi, S., Yaswirman, Y., Helmi, H., & Henmaidi, H. (2023). Value Based Intermediation (VBI) as a Sharia Banking Strategy in Supporting Sustainable Development in Indonesia. Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 5(3). https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i3.4155

Elewa, A. (2020). Maqasid al-Shari`ah. American Journal of Islam and Society, 28(4), 117–124. https://doi.org/10.35632/ajis.v28i4.1226

Fanani, Z. (2024). Nikāh Sirri and Its Impact: The Perspective of Maqashid Ash-Shari'ah of Imam Asy-Syathiby. At-Tahdzib Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 12(2), 171–181. https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i2.455

Firdausi, S. K. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Zakat Studies. Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.334

Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. Religions, 15(1), 114. https://doi.org/10.3390/rel15010114

Hamid, S. (2018). 4 Drawing a Synergy between Theory and Practice – A Move towards a More Stakeholder-Oriented Regulatory Framework for Modern Islamic Finance Institutions: A Comparative Analysis. 117–147. https://doi.org/10.1163/9789004346888_005

Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1), 471. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159

Huda, M., Shofia, N., Solehudin, E., Rozikin, O., & Ahyani, H. (2024). Development of Progressive Islamic Law in Indonesia Regarding "Apostasy" as Grounds for Divorce: Insights from Maqasid Sharia. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 6(1), 73. https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36754

Maula, B. S. (2024). Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari'ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism. Mazahib, 23(1), 1–40. https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.7942

Qoyum, A. (2018). Maqasid Ash-Shariʻah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 12(2). https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.150

Razak, M. I. A., Ramli, M. A., Rahim, R. A. A., Pawi, A. A. A., Yusof, M. Y., & Hassan, P. (2019). The Fiqh Wasaṭiyyah Approach Towards the Involvement of Malaysian Women in Religious Extremism Phenomenon. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 19(2), 105–124. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.479

Rizki, D., Oktalita, F., & Sodiqin, A. (2022). Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(2), 501. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Waqf Development Model for SDG-16 (Peace, Justice and Strong Institutions). Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.318

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Sanrego, Y. D. (2024). Waqf Development Model for SDG-10: An ANP Approach. Economics and Sustainability, 1(1). https://doi.org/10.58968/es.v1i1.412

Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 302–326. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4990

Toni, H. (2020). Zakat Institution and Maqasid al-Shariʻa: A Study of a Community Empowerment-Based Zakat Program Run by the BAZNAS Bengkulu Province. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 20(2), 277–291. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.644