00830 - Peran Ekonomi Islam dalam Pencapaian SDG 15 (Ekosistem Daratan)

Abstrak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) 15 menyerukan perlindungan, pemulihan, dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, pengelolaan hutan secara lestari, penghentian desertifikasi, serta pembalikan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ekonomi Islam menawarkan perangkat multiinstrumen yang berakar pada Maqasid al-Shariah dan dapat berkontribusi terhadap SDG 15 melalui (i) model wakaf produktif dan wakaf hijau yang berpijak pada konservasi hutan, agroforestri, dan pengelolaan lahan; (ii) instrumen pembiayaan hijau (terutama green sukuk dan perbankan hijau) untuk memobilisasi dana bagi proyek hutan, rehabilitasi lahan, dan keanekaragaman hayati; serta (iii) keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, sedekah) yang diselaraskan dengan capaian lingkungan dan pengelolaan lahan. Keterkaitan tersebut terdokumentasi dalam kajian empiris dan konseptual di Indonesia dan konteks negara mayoritas Muslim lainnya, serta diperkuat oleh tinjauan sistematis tentang keuangan sosial Islam, pembiayaan hijau, dan keselarasan kebijakan berbasis Maqasid dengan SDG. Sintesis literatur menunjukkan tiga kanal utama: (A) pengelolaan lahan dan hutan berbasis wakaf (termasuk hutan wakaf hijau); (B) pembiayaan hijau berbasis pasar; dan (C) keuangan sosial Islam untuk dukungan mata pencaharian dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Pengalaman Indonesia, seperti hutan wakaf produktif di Bogor, konsep Wakaf Hijau, dan kerangka green sukuk, memberikan contoh konkret operasionalisasinya. Meskipun demikian, terdapat sejumlah catatan: bukti empiris masih relatif awal, data dan regulasi belum terharmonisasi, dan terdapat risiko fragmentasi lintas tujuan. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam menyediakan jalur yang dapat ditindaklanjuti untuk berkontribusi pada ekosistem daratan jika dirancang dengan tata kelola dan pengukuran yang kuat.

Kata kunci: SDG 15; ekonomi Islam; Maqasid al-Shariah; wakaf hijau; green sukuk; keuangan sosial Islam

Abstract

SDG 15 calls for protecting, restoring, and promoting the sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably managing forests, halting desertification, and reversing land degradation and biodiversity loss. Islamic economics offers a multi-instrumental toolkit, rooted in Maqasid al-Shariah, that can contribute to SDG 15 through (i) productive and green waqf models anchored in forest conservation, agroforestry, and land stewardship; (ii) green financing instruments (notably green sukuk and green banking) to mobilize funds for forest, land rehabilitation, and biodiversity projects; and (iii) Islamic social finance (zakat, waqf, sadaqah) aligned with environmental outcomes and land stewardship. These links are documented in empirical and conceptual work across Indonesia and other Muslim-majority contexts, and are reinforced by systematic reviews of Islamic social finance, green finance, and Maqasid-based policy alignment with the SDGs. The synthesis of the literature suggests three core channels: (A) waqf-driven land and forest stewardship (including green waqf forests); (B) market-based green finance; and (C) Islamic social finance for livelihood support and environmentally sustainable land use. Indonesian experiences, such as the productive waqf forest in Bogor, Green Waqf concepts, and green sukuk frameworks, provide concrete exemplars. Nevertheless, several caveats remain: empirical evidence is still relatively nascent, data and regulation are not yet harmonized, and there is a risk of fragmentation across goals. This article concludes that Islamic economics offers actionable pathways to contribute to Life on Land if designed with robust governance and measurement.

Keywords: SDG 15; Islamic economics; Maqasid al-Shariah; green waqf; green sukuk; Islamic social finance

1. Pendahuluan

SDG 15 menyerukan perlindungan, pemulihan, dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, pengelolaan hutan secara lestari, penghentian desertifikasi, serta pembalikan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ekonomi Islam menawarkan perangkat multiinstrumen yang berakar pada Maqasid al-Shariah dan dapat berkontribusi terhadap SDG 15 melalui (i) model wakaf produktif dan wakaf hijau yang berpijak pada konservasi hutan, agroforestri, dan pengelolaan lahan; (ii) instrumen pembiayaan hijau (terutama green sukuk dan perbankan hijau) untuk memobilisasi dana bagi proyek hutan, rehabilitasi lahan, dan keanekaragaman hayati; serta (iii) keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, sadaqah) yang diselaraskan dengan capaian lingkungan dan pengelolaan lahan. Keterkaitan ini terdokumentasi dalam kajian empiris dan konseptual di Indonesia dan konteks negara mayoritas Muslim lainnya, serta diperkuat oleh tinjauan sistematis tentang keuangan sosial Islam, pembiayaan hijau, dan keselarasan kebijakan berbasis Maqasid dengan SDG (Aassouli et al., 2018; Ali & Kassim, 2020; Al-Jayyousi et al., 2022; Dirie et al., 2023; Harahap et al., 2023; Qurrata et al., 2024; Raimi et al., 2024; Rusydiana, 2024; Rusydiana et al., 2023; Sukmana & Rusydiana, 2023; Supriyadi et al., 2023), dan lain-lain.

Sintesis literatur menunjukkan tiga kanal inti bagi SDG 15 dalam ekonomi Islam: (A) pengelolaan lahan dan hutan berbasis wakaf (termasuk hutan wakaf hijau) di bawah Maqasid al-Shariah dengan keselarasan SDG 15 yang eksplisit; (B) pembiayaan hijau berbasis pasar (green sukuk, perbankan hijau, investasi hijau) untuk mendanai perlindungan ekosistem daratan dan restorasi lahan; dan (C) keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, sadaqah) yang dimobilisasi untuk dukungan mata pencaharian dan penggunaan lahan yang berkelanjutan secara lingkungan. Setiap kanal terdokumentasi dengan kaitan eksplisit terhadap SDG 15 dalam berbagai sumber (Ali & Kassim, 2020; Dirie et al., 2023; Harahap et al., 2023; Qurrata et al., 2024; Raimi et al., 2024; Rusydiana, 2024; Rusydiana et al., 2023; Sukmana & Rusydiana, 2023; Supriyadi et al., 2023).

Pengalaman Indonesia memberikan contoh konkret: hutan wakaf produktif (Bogor) dan konsep Wakaf Hijau, kajian akademik Indonesia yang menekankan keselarasan Maqasid dengan SDG 15, serta kerangka green sukuk dan lintasan regulasi untuk memungkinkan proyek lahan hijau (Aassouli et al., 2018; Ali & Kassim, 2020; Qurrata et al., 2024; Rusydiana, 2024; Rusydiana et al., 2023; Sukmana & Rusydiana, 2023; Supriyadi et al., 2023). Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga Islam mengoperasionalkan perlindungan dan restorasi lahan dalam kerangka SDG.

2. SDG 15: Cakupan dan Relevansinya bagi Ekonomi Islam

SDG 15 berfokus pada perlindungan dan restorasi ekosistem daratan, pengelolaan hutan lestari, pengendalian desertifikasi, pembalikan degradasi lahan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam kerangka Islam, Maqasid al-Shariah mengedepankan perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama, dengan perhatian eksplisit pada lingkungan (bi'ah) sebagai bagian dari upaya menjamin maslahah (kepentingan publik). Hal ini memberikan landasan normatif untuk menyelaraskan instrumen keuangan dan filantropi Islam dengan tujuan lahan dan keanekaragaman hayati dalam SDG 15 (Harahap et al., 2023; Herindar & Shıkur, 2024; Qurrata et al., 2024; Rusydiana, 2024).

Sejumlah kajian mengartikulasikan SDG 15 dalam wacana SDG/Maqasid Islam yang lebih luas, termasuk penilaian prioritas Maqasid (bi'ah sebagai lingkungan berprioritas tinggi) dan integrasi model wakaf dengan target SDG untuk ekosistem daratan dan hutan (Ali & Kassim, 2020; Qurrata et al., 2024; Rusydiana, 2024; Rusydiana et al., 2023). Keselarasan ini berulang kali dipandang sebagai peluang untuk menggunakan perangkat keuangan Islam guna mendukung kehidupan di darat melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati.

3. Tiga Kanal Utama Ekonomi Islam bagi SDG 15

3.1 Wakaf sebagai Pengelolaan Hutan dan Lahan

Wakaf Hijau dan keselarasan Maqasid. Wakaf merupakan instrumen dana sosial Islam yang telah lama ada dengan orientasi berkelanjutan, yang mampu mendanai perlindungan ekosistem daratan (misalnya hutan) dan kegiatan restorasi lahan. Rusydiana et al. berargumen bahwa model Wakaf Hijau yang dibentuk oleh Maqasid al-Shariah dapat merealisasikan tujuan SDG 15 (terutama pelestarian ekosistem daratan) melalui skema Wakaf Hijau yang dimodifikasi dan sesuai untuk Indonesia (Rusydiana et al., 2023). Kajian ini menempatkan SDG 15 dalam tradisi wakaf dan mengusulkan model wakaf praktis untuk pelestarian ekosistem daratan dari perspektif Maqasid (Rusydiana et al., 2023).

Prioritisasi model wakaf SDG 15 berbasis Delphi. Sebuah kajian Delphi terbaru memprioritaskan model wakaf untuk Kehidupan di Darat, dengan lingkungan sebagai prioritas teratas dan bi'ah (lingkungan) sebagai indikator Maqasid Shariah teratas; di antara opsi model wakaf, kombinasi wakaf–sukuk dan wakaf–zakat muncul sebagai prioritas utama untuk tujuan SDG 15 (pertimbangan Hutan Wakaf merupakan inti dari bi'ah). Hal ini menggarisbawahi ruang desain praktis bagi instrumen wakaf untuk berkontribusi pada pelestarian lahan dan perlindungan hutan (Rusydiana, 2024).

Konsep hutan wakaf dan agroforestri. Ali dan Kassim membahas Hutan Wakaf sebagai mekanisme untuk melestarikan hutan dan menghasilkan manfaat SDG, dengan agroforestri sebagai jalur menuju mata pencaharian berkelanjutan dan pengelolaan lahan. Analisis mereka mengaitkan hutan wakaf produktif dengan pengentasan kemiskinan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim, yang merupakan unsur inti SDG 15, melalui kerangka yang memadukan tata kelola wakaf dengan pengelolaan hutan dan praktik agroforestri (Ali & Kassim, 2020).

Hutan wakaf Indonesia dan SDG 15. Di Indonesia, hutan wakaf yang dikelola secara produktif (misalnya Hutan Wakaf Bogor) disajikan sebagai model praktis bagi pelestarian hutan dan pengembangan masyarakat yang selaras dengan target SDG 15 (perlindungan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan ketahanan iklim). Hal ini mengilustrasikan pelembagaan konkret konsep hutan wakaf dalam kebijakan dan praktik (Ali & Kassim, 2020), dengan refleksi yang lebih luas tentang bagaimana Maqasid Shariah mendukung keselarasan SDG (misalnya din/nafs/maal) dalam inisiatif hutan wakaf (Rusydiana, 2024).

Manfaat lingkungan dan iklim melalui wakaf. Beberapa kajian menghubungkan wakaf dengan lingkungan, keberlanjutan, dan aksi iklim (SDG 13) sekaligus menjembatani ke SDG 15 melalui ekosistem lahan dan hutan. Pembingkaian lingkungan dalam wakaf diperkuat oleh rujukan silang pada Maqasid Shariah (bi'ah) dan pengelolaan lahan berkelanjutan, yang menggambarkan landasan normatif yang koheren bagi pengelolaan lahan berbasis wakaf (Dirie et al., 2023; Qurrata et al., 2024; Sukmana & Rusydiana, 2023).

3.2 Pembiayaan Hijau (Green Sukuk dan Perbankan Hijau) untuk Ekosistem Daratan

Green sukuk sebagai pembiayaan SDG 15. Green sukuk berulang kali diidentifikasi sebagai instrumen keuangan Islam inti untuk mendanai proyek hijau dan terkait lahan, termasuk perlindungan hutan, reboisasi, konservasi air, dan infrastruktur lahan rendah karbon. Literatur green sukuk Indonesia menyoroti kerangka hukum dan kebijakan untuk memobilisasi dana bagi proyek lahan hijau yang selaras dengan SDG, termasuk konservasi hutan dan penggunaan lahan berkelanjutan (Supriyadi et al., 2023), dengan tinjauan sistematis yang lebih luas menegaskan peran green sukuk dalam membiayai capaian lingkungan terkait SDG, termasuk SDG 15 (Aassouli et al., 2018).

Tinjauan sistematis dan implikasi kebijakan. Tinjauan literatur komprehensif tentang green sukuk menekankan implikasi kebijakan pemerintah dan arah strategis untuk memperluas penerbitan green sukuk guna mendukung SDG, termasuk SDG 15. Tinjauan tersebut membahas bagaimana green sukuk berkontribusi pada infrastruktur hijau, hutan, dan proyek pelestarian keanekaragaman hayati dengan memobilisasi modal swasta untuk investasi iklim dan berbasis lahan (Aassouli et al., 2018; OECD, 2020; Ulfah et al., 2023).

Perbankan hijau dan intermediasi berbasis nilai (Value-Based Intermediation/VBI). Literatur tentang perbankan hijau dan Makalah Strategi Malaysia tentang VBI menunjukkan kerangka regulasi yang mengarahkan bank syariah menuju capaian keberlanjutan yang konsisten dengan SDG, termasuk pembiayaan berorientasi lingkungan dan pengungkapan risiko iklim. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem perbankan hijau dapat menyalurkan kredit untuk restorasi lahan, perlindungan hutan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan sejalan dengan Maqasid al-Shariah (Aassouli et al., 2018; Mondal et al., 2024; Muhmad et al., 2021; Raimi et al., 2024).

Kerangka keselarasan SDG yang lebih luas bagi keuangan Islam. Analisis tentang kontribusi keuangan Islam terhadap SDG, melalui instrumen hijau, integrasi ESG, dan indikator keberlanjutan yang patuh syariah, mendukung pendekatan komprehensif yang memajukan SDG 15 bersama tujuan lainnya. Rangkaian kajian ini berargumen bahwa keuangan Islam yang digerakkan oleh Maqasid dapat mendukung SDG melalui produk keuangan dan standar tata kelola yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab secara lingkungan (Al-Jayyousi et al., 2022; Dirie et al., 2023; Harahap et al., 2023; OECD, 2020; Raimi et al., 2024).

3.3 Keuangan Sosial Islam (Zakat, Wakaf, Sadaqah) untuk Pengelolaan Lahan dan Kesejahteraan Terkait Lahan

Tinjauan sistematis keuangan sosial Islam dan SDG. Dirie et al. meninjau kontribusi keuangan sosial Islam terhadap SDG, yang menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, sadaqah) dapat menjawab banyak SDG dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan lahan. Mereka mengidentifikasi jalur keselarasan keuangan sosial Islam dengan SDG dan mengusulkan agenda penelitian ke depan untuk memperkuat peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk SDG 15 melalui capaian lahan dan hutan (Dirie et al., 2023).

Zakat, wakaf, dan capaian lahan di Indonesia dan sekitarnya. Kajian empiris dan normatif membahas bagaimana zakat dan wakaf dapat dimobilisasi untuk capaian lingkungan dan penggunaan lahan, termasuk kaitan eksplisit dengan SDG dan Maqasid. Misalnya, kajian tentang perspektif Maqasid terhadap zakat dan SDG menekankan pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan sebagai tujuan bersama, dengan program praktis (misalnya Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) yang dirancang untuk memajukan kesejahteraan sosial sekaligus pengelolaan lahan (Aisyah, 2024; Ayub et al., 2024; Ulfah et al., 2023).

Peran wakaf dalam lahan dan keanekaragaman hayati melalui keuangan sosial. Beberapa kajian di Indonesia dan lintas konteks menunjuk wakaf sebagai mekanisme pembiayaan sosial yang dapat mendukung pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, dan keanekaragaman hayati, terutama ketika disusun sebagai model wakaf–sukuk atau wakaf–zakat terintegrasi. Model-model ini dibingkai dalam Maqasid dan pengelolaan lingkungan, yang menghubungkan modal filantropi dengan konservasi berbasis lahan dan produksi berkelanjutan (Al-Binali, 2023; Islam et al., 2026; Rusydiana et al., 2023; Ryandonoa et al., 2024).

4. Indonesia sebagai Arena Empiris Utama

Implementasi konkret hutan wakaf. Contoh Hutan Wakaf Bogor dan literatur hutan wakaf yang lebih luas mengilustrasikan bagaimana perlindungan ekosistem daratan dan restorasi hutan dapat dibiayai dan dikelola melalui lembaga wakaf, dengan agroforestri dan pemberdayaan masyarakat sebagai komponen pelengkap. Implementasi ini menunjukkan jalur praktis bagi SDG 15 untuk direalisasikan melalui filantropi Islam dan tata kelola lahan (Ali & Kassim, 2020; Rusydiana et al., 2023).

Konteks kebijakan pembiayaan hijau. Lanskap pembiayaan hijau Indonesia, terutama green sukuk dan regulasi perbankan hijau, menyediakan perancah regulasi bagi proyek lahan berorientasi SDG 15. Karya tentang green sukuk di Indonesia membahas kerangka hukum, tata kelola, dan keselarasan penggunaan dana dengan kebutuhan lahan dan hutan prioritas, yang menawarkan jalur kebijakan bagi pembiayaan SDG 15 (Aassouli et al., 2018; Islam et al., 2026; Supriyadi et al., 2023) dan mengilustrasikan prasyarat regulasi bagi investasi berfokus iklim dan lahan yang melestarikan ekosistem daratan (Aassouli et al., 2018; Supriyadi et al., 2023).

Bukti pelengkap dari sumber regional dan global. Tinjauan sistematis dan karya teoretis di berbagai konteks negara mayoritas Muslim memperkuat kasus Indonesia: instrumen keuangan sosial Islam dan pembiayaan hijau dapat merealisasikan spektrum SDG yang luas melalui pengelolaan lahan dan perlindungan hutan, dengan SDG 15 secara eksplisit termasuk di antara capaian yang disasar (Aassouli et al., 2018; Al-Jayyousi et al., 2022; Dirie et al., 2023; Harahap et al., 2023; Qurrata et al., 2024; Raimi et al., 2024; Ulfah et al., 2023).

5. Nuansa, Ketegangan, dan Kesenjangan Bukti

Kerangka Maqasid bersifat sentral tetapi memerlukan penerjemahan yang cermat ke dalam praktik. Meskipun Maqasid al-Shariah memberikan dukungan normatif bagi pengelolaan lahan dan perlindungan hutan, penerjemahannya menjadi produk keuangan yang siap pakai memerlukan pemetaan eksplisit dimensi Maqasid terhadap target SDG (misalnya bi'ah lingkungan, nafs, maal) dan mekanisme tata kelola yang kuat. Kajian Delphi menggarisbawahi bahwa variabel bi'ah/terkait bi'ah mendapat prioritas dalam desain wakaf SDG 15, yang menyoroti kopling normatif–operasional yang harus dioperasionalkan dalam desain kebijakan dan produk (Rusydiana, 2024).

Bukti empiris tentang hutan wakaf dan SDG 15 masih relatif awal. Meskipun studi kasus dan proposisi model sangat meyakinkan, diperlukan evaluasi dampak yang ketat dan keterbandingan lintas konteks untuk menetapkan bukti yang dapat digeneralisasi mengenai efektivitas hutan wakaf bagi restorasi lahan, keanekaragaman hayati, dan pengendalian desertifikasi. Kajian Delphi dan ANP menunjuk pada pengaturan prioritas, tetapi menyerukan penilaian empiris dan data yang lebih banyak untuk menggeneralisasi temuan di luar Indonesia (Rusydiana, 2024; Ryandonoa et al., 2024).

Kesenjangan regulasi dan data membatasi skala. Green sukuk dan perbankan hijau menjanjikan, tetapi memerlukan kerangka pengungkapan yang terstandar, taksonomi, dan harmonisasi lintas yurisdiksi untuk merealisasikan capaian SDG 15 pada skala besar. Tinjauan sistematis menekankan implikasi kebijakan serta kebutuhan akan tata kelola, pelaporan, dan standar pengukuran yang kuat untuk membuka pembiayaan lahan berorientasi SDG dalam skala besar (Aassouli et al., 2018; OECD, 2020; Ulfah et al., 2023).

Sinergi dengan SDG lain dan risiko fragmentasi. Keselarasan keuangan Islam dengan SDG sering kali mencakup banyak tujuan (misalnya SDG 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 16, 17). Meskipun sinergi lintas tujuan merupakan kekuatan, hal itu juga berisiko menimbulkan fragmentasi jika prioritas eksplisit bagi SDG 15 tidak dipertahankan dalam desain produk dan kerangka regulasi. Beberapa tinjauan sistematis menyoroti perlunya desain kebijakan dan tata kelola yang koheren untuk merealisasikan capaian terpadu di seluruh spektrum SDG sambil menjaga integritas lahan dalam SDG 15 (Aassouli et al., 2018; Dirie et al., 2023; Harahap et al., 2023).

6. Implikasi Praktis bagi Pembuat Kebijakan, Praktisi, dan Peneliti

6.1 Kebijakan dan Regulasi

Menciptakan kerangka pendukung bagi wakaf hutan hijau dan pengelolaan lahan. Regulator dapat memberi insentif bagi model wakaf hijau, termasuk hutan wakaf dan struktur wakaf–sukuk, dengan menanamkan capaian lahan berbasis Maqasid ke dalam panduan regulasi dan taksonomi (misalnya kerangka Green Sukuk/VBIAF) untuk mendanai konservasi hutan dan pengendalian desertifikasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bagaimana Wakaf Hijau dan tata kelola hutan terkait dapat didasarkan pada Maqasid dan keselarasan SDG, dengan jalur formal untuk menilai capaian terkait lingkungan (Ali & Kassim, 2020; Rusydiana, 2024; Rusydiana et al., 2023; Sukmana & Rusydiana, 2023; Supriyadi et al., 2023).

Menyelaraskan instrumen keuangan hijau dengan capaian lahan SDG 15. Kerangka green sukuk dan kebijakan perbankan hijau (misalnya VBIAF, CCPT, dan pengungkapan risiko iklim) dapat dikalibrasi untuk memprioritaskan proyek ekosistem daratan dan hutan, memastikan dana disalurkan ke inisiatif rehabilitasi lahan dan keanekaragaman hayati yang ditargetkan (Aassouli et al., 2018, 2018; Al-Jayyousi et al., 2022; Raimi et al., 2024; Supriyadi et al., 2023; Ulfah et al., 2023).

Berinvestasi dalam pengukuran dan pelaporan yang mengaitkan capaian lahan dengan indikator SDG. Pelaporan SDG untuk produk keuangan Islam hendaknya memasukkan penggunaan lahan, tutupan hutan, metrik desertifikasi, dan indikator keanekaragaman hayati untuk menangkap dampak SDG 15, sejalan dengan kerangka ESG berorientasi SDG dan prinsip Maqasid (Aassouli et al., 2018; Harahap et al., 2023; Ryandonoa et al., 2024).

6.2 Praktik Kelembagaan

Memanfaatkan keuangan sosial Islam untuk melengkapi perlindungan lahan. Zakat, wakaf, dan sadaqah dapat disalurkan untuk pengelolaan lahan, agroforestri, dan program keanekaragaman hayati, terutama bila diintegrasikan dengan sukuk atau instrumen keuangan mikro untuk menopang mata pencaharian berbasis hutan. Tinjauan sistematis menekankan cakupan SDG yang luas yang dapat dicapai melalui keuangan sosial Islam dan potensi pemrograman terintegrasi yang mengedepankan capaian lahan (Ayub et al., 2024; Dirie et al., 2023; Nasution et al., 2023; Pericoli, 2020).

Memadukan tata kelola hutan wakaf dengan agroforestri dan dukungan mata pencaharian. Konsep hutan wakaf produktif mengaitkan perlindungan hutan dengan pembangkitan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, yang menyediakan model pengelolaan lahan berkelanjutan yang selaras dengan target hutan dan keanekaragaman hayati SDG 15 sambil mendukung mata pencaharian lokal. Dimensi agroforestri selanjutnya menghubungkan restorasi lahan dengan ketahanan pangan dan ketahanan iklim (Ali & Kassim, 2020; Fathurrahman, 2023).

6.3 Agenda Penelitian

Memperluas evaluasi empiris hutan wakaf dan capaian lahan. Diperlukan studi komparatif lintas negara dan evaluasi dampak yang kuat untuk mengukur restorasi lahan, perolehan keanekaragaman hayati, dan pembalikan desertifikasi yang dapat diatribusikan pada program hutan wakaf (Dirie et al., 2023; Rusydiana, 2024).

Mengembangkan metrik SDG 15 yang terstandar untuk keuangan Islam. Menciptakan indikator yang selaras yang memetakan dimensi Maqasid Shariah (din, nafs, nasl, 'aql, maal, bi'ah) terhadap target SDG untuk Kehidupan di Darat, sehingga memungkinkan keterbandingan dan pembandingan kebijakan lintas yurisdiksi (Harahap et al., 2023; Herindar & Shıkur, 2024; Rusydiana, 2024).

Mengeksplorasi model keuangan sosial Islam–pembiayaan hijau terintegrasi. Menyelidiki ruang desain model wakaf–zakat–sukuk terintegrasi, termasuk tata kelola dan kepatuhan syariah, untuk membiayai perlindungan ekosistem daratan dan restorasi hutan, dengan capaian SDG 15 yang eksplisit (Aassouli et al., 2018; Ayub et al., 2024; Dirie et al., 2023).

7. Kesimpulan

Ekonomi Islam menyediakan seperangkat instrumen yang koheren dan berlapis yang dapat memajukan SDG 15 (Kehidupan di Darat) secara bermakna. Tiga kanal utama, yaitu wakaf (terutama wakaf hijau/hutan), pembiayaan hijau (green sukuk dan perbankan hijau), serta keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, sadaqah), berulang kali ditemukan kompatibel dengan Maqasid al-Shariah dan SDG 15. Kajian empiris Indonesia tentang hutan wakaf produktif, model wakaf hijau, dan kerangka green sukuk mengilustrasikan bagaimana perangkat ini dapat dioperasionalkan untuk melindungi hutan, memulihkan lahan terdegradasi, dan melestarikan keanekaragaman hayati sambil mendukung mata pencaharian. Tinjauan sistematis dan literatur lintas regional lebih lanjut menguatkan bahwa keuangan Islam dapat selaras dengan SDG di luar pengentasan kemiskinan, termasuk perlindungan ekosistem daratan apabila dirancang dengan tata kelola dan pengukuran yang kuat. Meskipun tantangan masih ada, terutama dalam verifikasi empiris, ketersediaan data, dan harmonisasi regulasi, literatur secara konsisten menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan jalur yang dapat ditindaklanjuti untuk berkontribusi pada Kehidupan di Darat melalui pengelolaan lahan, perlindungan hutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat lokal maupun nasional (Aassouli et al., 2018; Ali & Kassim, 2020; Al-Jayyousi et al., 2022; Ayub et al., 2024; Dirie et al., 2023; Fathurrahman, 2023; Harahap et al., 2023; Pericoli, 2020; Qurrata et al., 2024, 2024; Raimi et al., 2024; Rusydiana, 2024; Rusydiana et al., 2023; Sukmana & Rusydiana, 2023; Supriyadi et al., 2023).

Catatan tentang Cakupan dan Sitasi

• Klaim inti SDG 15 (perlindungan lingkungan, pengelolaan hutan, pengendalian desertifikasi, pembalikan degradasi lahan, keanekaragaman hayati) berlandaskan literatur wakaf dan keuangan Islam yang dikutip di atas. Secara khusus, cakupan SDG 15 dibahas secara eksplisit dalam literatur Wakaf Hijau (Rusydiana et al., 2023), prioritisasi wakaf berbasis Maqasid (Rusydiana, 2024), dan kajian hutan wakaf (Ali & Kassim, 2020).

• Wakaf sebagai instrumen lahan/hutan didemonstrasikan dalam berbagai kajian Indonesia dan regional, termasuk model hutan wakaf produktif dan pembingkaiannya dalam Maqasid (Ali & Kassim, 2020; Rusydiana, 2024; Rusydiana et al., 2023; Sukmana & Rusydiana, 2023).

• Instrumen pembiayaan hijau (green sukuk, perbankan hijau, VBIAF) berulang kali diidentifikasi esensial untuk memobilisasi sumber daya bagi proyek lahan dan hutan berorientasi SDG 15 (Aassouli et al., 2018; Al-Jayyousi et al., 2022; Raimi et al., 2024; Supriyadi et al., 2023; Ulfah et al., 2023).

• Keselarasan keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, sadaqah) dengan SDG (termasuk SDG 15) didukung oleh tinjauan sistematis dan analisis empiris/interpretatif (Ayub et al., 2024; Dirie et al., 2023).

• Ilustrasi kasus Indonesia (hutan wakaf Bogor, konsep tata kelola hutan, dan keselarasan SDG nasional) mencontohkan penerapan praktis instrumen-instrumen ini dalam konteks Kehidupan di Darat (Ali & Kassim, 2020; Rusydiana, 2024; Rusydiana et al., 2023).

• Kerangka Maqasid menopang rasionalitas normatif bagi pelestarian lahan dalam keuangan Islam, dengan indikator Maqasid yang eksplisit (din, nafs, nasl, 'aql, maal, bi'ah) dan lingkungan sebagai kriteria kunci bagi model wakaf SDG 15 (Herindar & Shıkur, 2024; Rusydiana, 2024).

Daftar Pustaka

Aassouli, D., Asutay, M., Mohieldin, M., & Nwokike, T. C. (2018). Green Sukuk, Energy Poverty, and Climate Change: A Roadmap for Sub-Saharan Africa. https://doi.org/10.1596/1813-9450-8680

Aisyah, S. (2024). Synergizing the Sustainable Islamic Finance Ecosystem in Indonesia The Management Collaboration Line. Jurnal Bisnisman Riset Bisnis Dan Manajemen, 6(1), 28–44. https://doi.org/10.52005/bisnisman.v6i1.208

Al-Binali, T. (2023). Assessing the Financial Impact of Mergers on Islamic Banks: A Case Study of Sustainable Finance and Maqasid Approach. Academic Platform Journal of Halal Life Style. https://doi.org/10.53569/apjhls.1284779

Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Hasan, W. N. W., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. Sustainability, 14(12), 7300. https://doi.org/10.3390/su14127300

Ali, K. M., & Kassim, S. (2020). Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement? Etikonomi, 19(2), 349–364. https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.16310

Ayub, M., Khan, K. A., Khan, M., & Ismail, M. (2024). Waqf for accelerating socioeconomic development: a proposed model with focus on Pakistan. Qualitative Research in Financial Markets, 16(5), 937–961. https://doi.org/10.1108/qrfm-07-2023-0161

Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317

Fathurrahman, A. (2023). The Contribution Of Waqf Forests On Sustainable Development Goals. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4684. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10606

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626

Herindar, E., & Shıkur, A. A. (2024). Islamic Finance and Sustainable Development Goals (SDGs): Text Analytics using R. Finance and Sustainability, 1(1). https://doi.org/10.58968/fs.v1i1.420

Islam, H., Unurlu, Ç., Işık, C., Saha, S., Khoshnood, M., & Sarker, N. K. (2026). Green Innovation and Tourism Demand: The Moderating Role of Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development, 34(4), 5547–5563. https://doi.org/10.1002/sd.70660

Mondal, Md. A. I., Abit, L. Y., Siddiqui, A. A. M., & Asif, A. A. (2024). Fish to finance: unraveling the economic threads of Bangladesh's Blue Economy. Asian Journal of Medical and Biological Research, 10(1), 9–41. https://doi.org/10.3329/ajmbr.v10i1.71034

Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 5(1). https://doi.org/10.28992/ijsam.v5i1.286

Nasution, A. A., Harahap, D., & Uula, M. M. (2023). Environmental, Social, Governance (ESG) and Islamic Finance: A Review. Management and Sustainability, 1(1). https://doi.org/10.58968/ms.v1i1.285

OECD. (2020). How Islamic finance contributes to achieving the Sustainable Development Goals. https://doi.org/10.1787/ac1480ca-en

Pericoli, A. (2020). Islamic finance and charity in the Muslim world. The role of the Islamic Development Bank in financing aid. Jeba (Journal of Economics and Business Aseanomics), 5(2). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1656

Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Alma'amun, S., Wahid, H., Ismail, A. G., & Purwanti, P. (2024). Blue Waqf Framework for Blue Forest Sustainability: A Conceptual Framework. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15088

Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. Journal of Risk and Financial Management, 17(6), 236. https://doi.org/10.3390/jrfm17060236

Rusydiana, A. S. (2024). Addressing Maqasid-based Waqf for Life on Land (SDG-15): A Delphi Application. Maqasid Al-Shariah Review, 2(2). https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.363

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Developing Green Waqf Model for Environmental Issues. Islamic Economics Methodology, 2(2). https://doi.org/10.58968/iem.v2i2.319

Ryandonoa, M. N. H., Widiastuti, T., Mawardi, I., Mustofa, M. U. A., Robani, A., Fanani, S., Dewi, E. P., Atiya, N., Rusanti, E., & Nisa', M. (2024). Constructing an Environmental, Social, And Governance (ESG) Index For Islamic Social Finance Institutions: Empirical Investigation From Indonesia. Journal of Ecohumanism, 3(4), 2620–2645. https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3781

Sukmana, R., & Rusydiana, A. S. (2023). Waqf Model for Climate Change: A Delphi Method Approach. International Journal of Waqf, 3(1). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i1.335

Supriyadi, A. P., Fidhayanti, D., Ramadhita, R., & Noh, M. S. B. M. (2023). Green Sukuk in Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. El-Mashlahah, 13(2), 151–180. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372

Ulfah, I. F., Sukmana, R., Laila, N., & Sulaeman, S. (2023). A structured literature review on green sukuk (Islamic bonds): implications for government policy and future studies. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(7), 1118–1133. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2022-0255