00832 - Peran Ekonomi Islam dalam Mewujudkan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Abstrak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) 17, yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, menyerukan kolaborasi multipihak lintas sektor dan lintas skala untuk memobilisasi sumber daya, berbagi pengetahuan, dan menyelaraskan upaya menuju pencapaian SDG. Ekonomi Islam, yang berlandaskan maqasid al-shariah, zakat, wakaf, keuangan Islam, dan perbankan etis, menawarkan seperangkat instrumen dan norma tata kelola yang khas untuk mengakselerasi kemitraan lintas sektor dalam rangka mewujudkan SDG 17. Berbagai karya empiris dan konseptual berulang kali menunjukkan bahwa filantropi Islam (zakat, infak, dan sedekah), keuangan produktif (keuangan mikro syariah, perbankan syariah, dan lembaga wakaf), serta instrumen inovatif (keuangan hijau, green sukuk, dan kadaster wakaf) memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, sehingga mendukung agenda SDG secara luas, termasuk SDG 17 itu sendiri. Sintesis ini menguraikan bagaimana ekonomi Islam dapat mengoperasionalkan SDG 17 melalui (a) mobilisasi sumber daya lintas sektor, (b) penguatan intermediasi dan pengawasan melalui lembaga nazir, (c) penyelarasan instrumen keuangan dengan maqasid yang menekankan keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan, serta (d) penguatan kemitraan yang menjembatani kebijakan publik dan pembangunan akar rumput.

Kata kunci: ekonomi Islam; SDG 17; kemitraan; zakat; wakaf; keuangan Islam; maqasid al-shariah

Abstract

SDG 17, Partnerships for the Goals, calls for multi-stakeholder collaboration across sectors and scales to mobilize resources, share knowledge, and align efforts toward the Sustainable Development Goals. Islamic economics, anchored in maqasid al-shariah, zakat, waqf, Islamic finance, and ethical banking, offers a distinctive set of instruments and governance norms that can catalyze cross-sector partnerships in pursuit of SDG 17. Across empirical and conceptual works, Islamic philanthropy (zakat, infaq, and sadaqah), productive finance (Islamic microfinance, banks, and waqf institutions), and innovative instruments (green finance, green sukuk, and cadastres of waqf) are repeatedly shown to facilitate collaboration among government, civil society, and the private sector, thereby supporting the broad SDG agenda, including SDG 17 itself. This synthesis highlights how Islamic economics can operationalize SDG 17 by (a) enabling cross-sector resource mobilization, (b) strengthening intermediation and oversight through nadzir institutions, (c) aligning financial instruments with maqasid that emphasize justice, solidarity, and sustainability, and (d) reinforcing partnerships that bridge public policy and grassroots development.

Keywords: Islamic economics; SDG 17; partnerships; zakat; waqf; Islamic finance; maqasid al-shariah

1. Pendahuluan

SDG 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, menyerukan kolaborasi multipihak lintas sektor dan lintas skala untuk memobilisasi sumber daya, berbagi pengetahuan, dan menyelaraskan upaya menuju SDG. Ekonomi Islam, yang berlandaskan maqasid al-shariah, zakat, wakaf, keuangan Islam, dan perbankan etis, menawarkan seperangkat instrumen dan norma tata kelola yang khas untuk mengakselerasi kemitraan lintas sektor dalam rangka mewujudkan SDG 17. Berbagai karya empiris dan konseptual berulang kali menunjukkan bahwa filantropi Islam (zakat, infak, dan sedekah), keuangan produktif (keuangan mikro syariah, perbankan syariah, dan lembaga wakaf), serta instrumen inovatif (keuangan hijau, green sukuk, dan kadaster wakaf) memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, sehingga mendukung agenda SDG secara luas, termasuk SDG 17 itu sendiri (Apriani dkk., 2024; Asdlori, 2023; Chairy dkk., 2024; Effendi & Nariah, 2023; Muharromah & Mustofa, 2021; Simatupang, 2023; Trimulato dkk., 2021; Trimulato & Nuringsih, 2019; Utama, 2021).

Sintesis ini menguraikan bagaimana ekonomi Islam dapat mengoperasionalkan SDG 17 melalui (a) mobilisasi sumber daya lintas sektor, (b) penguatan intermediasi dan pengawasan melalui lembaga nazir, (c) penyelarasan instrumen keuangan dengan maqasid yang menekankan keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan, serta (d) penguatan kemitraan yang menjembatani kebijakan publik dan pembangunan akar rumput.

2. Landasan Konseptual: Ekonomi Islam dan SDG 17

SDG 17 menempatkan kemitraan sebagai penggerak implementasi seluruh 17 tujuan, dengan menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan aktor internasional (Asdlori, 2023; Ningluthfi & Nurohman, 2024). Ekonomi Islam menyediakan model kolaborasi yang saling melengkapi melalui arsitektur keuangan sosialnya (zakat, wakaf, dan keuangan mikro) serta penekanannya pada kesejahteraan kolektif (maslahah) dan kepentingan publik (maqasid shariah) sebagai prinsip pengorganisasian pembangunan (Chairy dkk., 2024; Firdaus, 2022).

Maqasid shariah (tujuan-tujuan syariah) lazim digunakan untuk mengoperasionalkan SDG dengan cara yang menekankan kesejahteraan, keadilan, dan pengelolaan lingkungan, yang secara alamiah selaras dengan semangat SDG 17 tentang kemitraan inklusif dan tanggung jawab bersama (Chairy dkk., 2024; Firdaus, 2022). Literatur menunjukkan bahwa kerangka berbasis maqasid mendukung perancangan dan evaluasi program pembangunan yang melintasi batas publik dan swasta, termasuk administrasi zakat, pendayagunaan wakaf, dan strategi keuangan Islam yang memobilisasi sumber daya untuk kemanfaatan masyarakat (Chairy dkk., 2024; Firdaus, 2022).

3. Instrumen Keuangan Islam sebagai Penggerak Kemitraan SDG 17

3.1 Zakat, Infak, Sedekah, dan Redistribusi Berorientasi Kemitraan

Zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial dengan pola distribusi yang dapat diselaraskan dengan target SDG, antara lain pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sejumlah studi mendokumentasikan bagaimana program zakat disusun untuk memajukan capaian yang relevan dengan SDG sembari tetap berlandaskan maqasid syariah; program-program ini kerap beroperasi pada antarmuka antara kebijakan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan aktor komunitas, sehingga memungkinkan penyampaian capaian kesejahteraan (misalnya pengurangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan) secara kolaboratif selaras dengan SDG (Asdlori, 2023; Ayatina dkk., 2021; Chairy dkk., 2024; Utama, 2021).

Kajian empiris menunjukkan bahwa lembaga zakat (misalnya Baznas dan Baitul Mal) berkoordinasi dengan instansi publik untuk menyalurkan dana ke program-program yang relevan dengan SDG, yang menggambarkan kemitraan setipe SDG 17 secara praktis dalam konteks Indonesia (Mareta dkk., 2024; Rindjani & Hadi, 2022). Sebagai contoh, program zakat produktif yang disalurkan melalui Baznas dan lembaga zakat lokal dideskripsikan berkontribusi pada capaian yang selaras dengan SDG di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, dengan implementasi yang dipandu oleh maqasid dan diarahkan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan (Mareta dkk., 2024; Rindjani & Hadi, 2022).

3.2 Wakaf, Endowmen Berbasis Wakaf, dan Wakaf Hijau

Wakaf merupakan mekanisme endowmen Islam yang telah lama digunakan untuk mendanai barang publik. Literatur kontemporer menganalisis peran wakaf (termasuk wakaf hijau) sebagai instrumen struktural untuk mendanai inisiatif yang selaras dengan SDG (misalnya ketahanan iklim, air dan sanitasi, perlindungan lingkungan, dan pengentasan kemiskinan) serta untuk mendorong kolaborasi lintas sektor (pengawasan nazir, filantropi, dan lembaga publik) (Apriani dkk., 2024; Chairy dkk., 2024; Effendi & Nariah, 2023; Irfany dkk., 2022). Munculnya kerangka wakaf hijau menambahkan dimensi iklim dan lingkungan pada pembiayaan SDG, dengan rekomendasi kebijakan yang menekankan landasan hukum, desain program, dan pelibatan pemangku kepentingan untuk mewujudkan SDG (termasuk SDG 17) melalui tata kelola bersama dan mekanisme pendanaan bersama (Irfany dkk., 2022).

Inovasi dalam pengelolaan wakaf (wakaf digital, pendekatan urun dana, dan instrumen berbasis wakaf) menggambarkan bagaimana filantropi Islam dapat memobilisasi modal swasta dan sumber daya masyarakat sipil untuk mendukung program SDG, sehingga memperkuat kemitraan lintas aktor dan sektor (Dirie dkk., 2023).

3.3 Keuangan Mikro Islam dan Intermediasi Keuangan Berbasis Produk

Keuangan mikro Islam (LKMS seperti BPRS dan BMT) telah menunjukkan potensi dalam menyelaraskan inklusi keuangan dan pengurangan kemiskinan dengan SDG, termasuk pembiayaan produktif bagi UMKM dan keselarasan dengan indikator SDG lokal. Indikator pertumbuhan (misalnya pertumbuhan pembiayaan yang pesat dan peningkatan pembiayaan produktif) menunjukkan potensi keuangan mikro Islam untuk melengkapi program pembangunan pemerintah dan memungkinkan kemitraan dengan pemerintah daerah serta aktor masyarakat sipil, yang merupakan dinamika inti SDG 17 (Apriani dkk., 2024; Asdlori, 2023).

Gambaran kuantitatif menunjukkan bahwa sektor keuangan mikro Islam dapat mendukung target SDG dengan memperluas akses permodalan bagi usaha mikro dan memungkinkan investasi produktif yang mendorong pertumbuhan inklusif, sebagai bagian dari paket kebijakan yang selaras dengan SDG secara lebih luas (Apriani dkk., 2024). Hal ini mencontohkan bagaimana lembaga keuangan Islam dapat menjadi mitra strategis dalam SDG 17 dengan menyediakan intermediasi keuangan dan pendanaan bagi proyek pembangunan bersama.

3.4 Keuangan Hijau Islam dan SDG

Instrumen keuangan hijau Islam, khususnya green sukuk, dirancang untuk mendanai proyek yang berkelanjutan secara lingkungan dan mendukung capaian terkait SDG (termasuk aksi iklim, infrastruktur berkelanjutan, dan pertumbuhan inklusif). Program Green Sukuk Indonesia menggambarkan bagaimana sektor publik dan swasta bergabung untuk membiayai proyek hijau, dengan imperatif kemitraan SDG 17 dilayani melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan investor (Alfarizi, 2023; Apriani dkk., 2024).

Literatur Green Sukuk menekankan peran kebijakan pemerintah dan pelaku pasar keuangan dalam mengembangkan pipeline proyek hijau, sekaligus mengakui perlunya literasi keuangan dan partisipasi pasar melalui kemitraan yang melintasi sektor dan yurisdiksi (Alfarizi, 2023; Mareta dkk., 2024). Hal ini memperkuat pandangan bahwa keuangan Islam dapat berkontribusi pada SDG 17 dengan menyediakan instrumen yang memobilisasi modal swasta bagi proyek kepentingan publik bekerja sama dengan negara.

4. Contoh Kasus dan Peran Kelembagaan dalam Kemitraan Berorientasi SDG 17

• Otoritas zakat regional di Aceh dan daerah lain. Penelitian tentang Otoritas Baitul Mal Aceh menunjukkan keselarasan pengelolaan aset keagamaan dengan target SDG, dengan memanfaatkan otoritas dan struktur tata kelola untuk menyalurkan dana dengan cara yang beririsan dengan tujuan SDG (distribusi konsumtif versus produktif; pengurangan kemiskinan) serta melembagakan kemitraan dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil (Kurniawan, 2022).

• Pengelolaan zakat dan keselarasan SDG di Indonesia. Sejumlah karya menunjukkan bahwa SDG sedang dioperasionalkan dalam administrasi dan pemrograman zakat, dengan keterlibatan multipihak antara aktor publik, LSM, dan swasta untuk mewujudkan capaian yang relevan dengan SDG (misalnya pengurangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan) (Muharromah & Mustofa, 2021; Rokhlinasari & Widagdo, 2023; Simatupang, 2023).

• Wakaf hijau dan SDG 15 sebagai titik awal kolaborasi lintas sektor. Meskipun berfokus pada perlindungan lingkungan, literatur wakaf hijau menekankan kolaborasi antara donor, lembaga wakaf, otoritas publik, dan masyarakat untuk mewujudkan SDG, termasuk dimensi kemitraan (SDG 17) melalui tata kelola terkoordinasi dan saling-silang program (Irfany dkk., 2022).

• Green Sukuk dan SDG. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan hijau melibatkan kolaborasi multiaktor (negara, lembaga keuangan, investor, dan pengembang proyek) untuk menyalurkan modal ke kegiatan yang relevan dengan SDG, yang menggambarkan kemitraan berorientasi SDG 17 dalam praktik (Alfarizi, 2023; Apriani dkk., 2024).

• Pembiayaan berbasis maqasid dan pendekatan terpadu. Kajian ilmiah tentang pendekatan maqasid al-shariah terhadap SDG menekankan bahwa keuangan Islam dapat menjadi jembatan kolaborasi lintas sektor dengan menyelaraskan arus keuangan dengan tujuan kesejahteraan bersama, sehingga mendukung SDG 17 melalui tata kelola terpadu (Chairy dkk., 2024; Firdaus, 2022).

5. Mekanisme dan Tata Kelola: Bagaimana Ekonomi Islam Memperkuat SDG 17

Rancangan dan tata kelola berbasis maqasid. Dengan menjangkarkan program pembangunan pada maqasid al-shariah, ekonomi Islam menyediakan kerangka normatif untuk mengevaluasi capaian kemitraan dari segi keadilan, kesejahteraan publik, dan pengelolaan lingkungan, yang melengkapi penekanan SDG 17 pada tata kelola kolaboratif dan tanggung jawab bersama (Chairy dkk., 2024; Firdaus, 2022).

Pengawasan nazir dan tata kelola pendanaan berbasis endowmen. Pengaturan kelembagaan yang menetapkan pengawasan nazir atas wakaf dan distribusi zakat mendukung kemitraan yang kredibel dan akuntabel, memungkinkan penghimpunan sumber daya lintas aktor publik dan swasta sekaligus melindungi kepentingan penerima manfaat (dan selaras dengan dimensi pengawasan dan akuntabilitas SDG 17) (Chairy dkk., 2024; Irfany dkk., 2022).

Intermediasi lintas sektor. Lembaga keuangan Islam sering beroperasi pada simpul antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan menyediakan intermediasi keuangan, kapasitas teknis, dan pelaksanaan program yang memungkinkan kegiatan SDG bersama (misalnya saluran zakat produktif, kolaborasi keuangan mikro, dan penyampaian layanan berbasis wakaf) (Apriani dkk., 2024; Rindjani & Hadi, 2022; Utama, 2021).

Inovasi dan tata kelola digital. Wakaf digital dan program SDG berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menggambarkan bagaimana teknologi dapat memperluas jangkauan dan transparansi kemitraan, yang merupakan pemungkin kunci bagi SDG 17 dalam konteks Indonesia dan dunia Muslim yang lebih luas (Dirie dkk., 2023).

6. Nuansa, Ketegangan, dan Cakupan SDG 17 dalam Ekonomi Islam

Pelengkap, bukan pengganti. Filantropi dan keuangan Islam menyediakan instrumen yang melengkapi upaya sektor publik dan program SDG, bukan menggantikan fungsi pemerintah. Sejumlah studi menekankan bahwa SDG diupayakan melalui kolaborasi multipihak; keuangan Islam menambahkan instrumen dan modalitas tata kelola baru pada ragam tersebut (Apriani dkk., 2024; Asdlori, 2023; Ningluthfi & Nurohman, 2024).

Pengukuran dan akuntabilitas. Meskipun program zakat dan wakaf dirancang berdasarkan maqasid, terdapat pertanyaan praktis tentang cara mengukur kontribusi filantropi keagamaan terhadap SDG dengan tetap menjaga legitimasi teologis dan maksud sosialnya. Beberapa sumber membahas keselarasan dengan SDG pada tingkat programatik dan menyerukan tata kelola terpadu untuk memaksimalkan dampak (dengan tetap mengakui tujuan berbasis maqasid) (Chairy dkk., 2024; Muharromah & Mustofa, 2021; Simatupang, 2023).

Potensi regional dan lintas batas. Literatur kerja sama regional dan Selatan–Selatan menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam dapat berfungsi sebagai wahana alih praktik dan pembiayaan pembangunan lintas batas, yang berkontribusi pada logika kemitraan global SDG 17 (Hutabarat & Damayanti, 2023; Simanjuntak dkk., 2024). Hal ini menunjukkan potensi ekonomi Islam untuk memperluas skala kemitraan melampaui batas negara dengan tetap menghormati maqasid dan norma sosial setempat (Hutabarat & Damayanti, 2023; Simanjuntak dkk., 2024).

7. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Praktis

• Memperkuat tata kelola nazir untuk program wakaf/zakat yang selaras dengan SDG. Memformalkan kerangka hukum dan pengembangan kapasitas bagi lembaga wakaf/nazir agar berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendanai proyek berorientasi SDG, khususnya yang terkait dengan kemitraan SDG 17 (Chairy dkk., 2024; Irfany dkk., 2022).

• Memperluas keuangan hijau Islam sebagai platform kolaborasi. Mendorong kemitraan publik–swasta melalui kerangka green sukuk dan wakaf hijau yang menghubungkan modal swasta dengan tujuan keberlanjutan publik, dengan pelaporan SDG 17 yang eksplisit dan mekanisme tata kelola bersama untuk memantau kemajuan (Alfarizi, 2023; Apriani dkk., 2024).

• Meningkatkan skala keuangan mikro Islam dalam kolaborasi SDG 17. Mendorong kemitraan antara penyedia keuangan mikro Islam, program pembangunan pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil untuk menyalurkan pendanaan produktif bagi UMKM dan usaha komunitas yang memajukan capaian SDG di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan (Apriani dkk., 2024; Asdlori, 2023).

• Melembagakan penilaian dampak berbasis maqasid. Mengembangkan kerangka evaluasi yang mencerminkan prioritas maqasid (maslahah, maqasid al-Ḥaqq, dan pengelolaan lingkungan) sambil melacak indikator SDG 17 demi transparansi dan akuntabilitas kemitraan lintas aktor (Chairy dkk., 2024; Firdaus, 2022).

8. Simpulan

Ekonomi Islam menawarkan perangkat yang kokoh untuk memajukan SDG 17 melalui kemitraan. Zakat, infak, dan wakaf menciptakan saluran kolaborasi lintas sektor; keuangan mikro Islam dan instrumen keuangan hijau memobilisasi modal swasta untuk barang publik; tata kelola wakaf dan penalaran berbasis maqasid menjangkarkan kemitraan pada keadilan dan kesejahteraan. Secara bersama-sama, unsur-unsur ini menyediakan jalur praktis untuk mengoperasionalkan "Kemitraan untuk Mencapai Tujuan" dengan menghubungkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam program SDG yang didanai dan dilaksanakan bersama. Literatur Indonesia dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim secara konsisten menunjukkan bahwa keuangan dan filantropi Islam dapat mengkatalisasi kemitraan setipe SDG 17, sekaligus menggarisbawahi perlunya tata kelola, akuntabilitas, dan pengukuran yang baik agar kemitraan tersebut menghasilkan capaian pembangunan yang nyata dan berkeadilan (Apriani dkk., 2024; Asdlori, 2023; Chairy dkk., 2024; Kurniawan, 2022; Muharromah & Mustofa, 2021; Ningluthfi & Nurohman, 2024; Simatupang, 2023; Trimulato dkk., 2021; Trimulato & Nuringsih, 2019; Utama, 2021).

Daftar Pustaka

Alfarizi, M. (2023). Determinasi adopsi ekonomi sirkular, model bisnis inovatif dan dukungan anggaran negara: Investigasi UMKM Indonesia berbasis PLS-SEM. Jurnal BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 16(1), 37–56. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i1.777

Apriani, A., Putri, A. N., Ardiansyah, M., Asiillah, R. A. A., Solihah, A., & Sari, D. O. V. (2024). Keuangan mikro syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan: Menyelaraskan prinsip dengan praktik. Journal of Economics and Business, 2(1), 99–108. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.477

Asdlori, A. (2023). Pendidikan Islam sebagai pilar pembangunan berkelanjutan: Peran sistem pendidikan pesantren dalam implementasi SDGs. Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi, 6(1), 124. https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2530

Ayatina, H., Mashabi, I., Alifa, H. L., Zahara, W., & Makfi, M. M. (2021). Peran hukum keluarga sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia. At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 3(2), 721–730. https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1

Chairy, A., Istiqomah, I., & Nahdiyah, A. C. F. (2024). Sustainable Development Goals (SDGs) dan pendidikan Islam di perguruan tinggi: Sinergi untuk masa depan. Academia Jurnal Inovasi Riset Akademik, 4(3), 124–134. https://doi.org/10.51878/academia.v4i3.3631

Dirie, K. A., Alam, Md. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: A systematic literature review and future research agenda. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/ijoes-12-2022-0317

Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi pengelolaan zakat dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 218. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.20195

Firdaus, S. (2022). Al-Qur'an dan pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia: Analisis maqashid syariah untuk pencapaian SDGs. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 120–138. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594

Hutabarat, L., & Damayanti, A. (2023). Diplomasi ekonomi Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan. Intermestic Journal of International Studies, 7(2), 428. https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.3

Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Hasanah, Q. (2022). Strategi pengembangan green waqf dalam mendukung SDG 15 di Indonesia. Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika, 4(4). https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i4.15

Kurniawan, R. (2022). Otoritas Baitul Mal Aceh dalam menyukseskan Sustainable Development Goals. Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(2), 53. https://doi.org/10.24014/jiik.v12i2.17494

Mareta, A. P., Anggraini, F. D., Kustiyah, K., & Hayati, M. (2024). Kontribusi green sukuk pada implementasi tujuan pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Anggaran Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2(4), 157–166. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.955

Muharromah, G. L., & Mustofa, M. (2021). Paradigma SDGs dalam manajemen zakat di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 13(1), 1–16. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2788

Ningluthfi, A. C., & Nurohman, Y. A. (2024). Peran Islamic green banking terhadap Sustainable Development Goals di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(5), 3689–3703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1182

Rindjani, S. F., & Hadi, R. (2022). The utilization optimizing of productive zakat in implementation sustainable development goals to improve mustahik's welfare. Social Science Studies, 2(5), 368–386. https://doi.org/10.47153/sss25.4282022

Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2023). Zakat sebagai instrumen keuangan syariah inklusif dalam mewujudkan Suistanable Development Goals. Journal of Economics and Business Ubs, 12(6), 3979–3988. https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1523

Simanjuntak, L., Satya, L. S., Braggi, M. C., & Kitorang, K. (2024). Analisis kolaborasi penta-helix dalam implementasi Sustainable Development Goals pada Program Desa Berdaya - Taman Inspirasi Waibu. Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syari'ah, 13(1), 100–111. https://doi.org/10.24903/je.v13i1.2685

Simatupang, H. Y. (2023). Indonesian AID: Media diplomasi Indonesia sebagai new emerging country. Jurnal Pir Power in International Relations, 8(1), 55–67. https://doi.org/10.22303/pir.v8i1.5

Trimulato, T., & Nuringsih, N. (2019). Keterkaitan lembaga keuangan mikro syariah dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 159. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9869

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pembiayaan produktif UMKM di bank syariah. Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 10(1), 19–38. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269

Utama, R. P. (2021). Peran zakat, infak, sedekah dalam mewujudkan Sustainanble Development Goals di Indonesia. Kutubkhanah, 21(2). https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v21i2.15639