00829 - Peran Ekonomi Islam dalam SDG 14: Sinergi, Instrumen, dan Jalur Keberlanjutan Samudra

Abstrak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 (SDG 14) menyerukan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya kelautan. Ekonomi Islam makin banyak dibahas sebagai kerangka normatif sekaligus praktis yang dapat berkontribusi pada SDG 14 melalui instrumen pembiayaan, tata kelola, dan kesejahteraan sosial yang khas, seperti wakaf, sukuk, dan penalaran berbasis maqāṣid. Artikel ini merupakan sintesis literatur yang menelaah kajian keuangan Islam, analisis berbasis maqāṣid, dan mekanisme konkret seperti pendanaan berbasis wakaf serta sukuk biru. Hasil telaah menunjukkan bahwa wakaf, termasuk wakaf biru, dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi perlindungan ekosistem pesisir, mangrove, dan keanekaragaman hayati bawah laut. Sukuk biru, yang berasal dari Indonesia, menyediakan jalur patuh syariah untuk memobilisasi modal swasta dan institusional bagi kesehatan laut. Ilustrasi kasus dari Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia memperlihatkan bahwa SDG 14 berinteraksi dengan kebijakan dan tata kelola nasional, sehingga membuka ruang bagi inovasi keuangan Islam. Meskipun demikian, wakaf biru dan sukuk biru masih berada pada tahap awal penerapan, sehingga diperlukan evaluasi empiris, standardisasi, dan perancangan kebijakan yang inklusif.

Kata kunci: ekonomi Islam; SDG 14; maqāṣid; wakaf biru; sukuk biru; ekonomi biru

Abstract

Sustainable Development Goal 14 (SDG 14) calls for conserving and sustainably using oceans, seas, and marine resources to support sustainable development. Islamic economics is increasingly discussed as a normative and practical framework that can contribute to SDG 14 through distinctive instruments for financing, governance, and social welfare, such as waqf, sukuk, and maqāṣid-based reasoning. This article is a literature synthesis that draws on Islamic finance scholarship, maqāṣid-based analyses, and concrete mechanisms such as waqf-based funding and blue sukuk. The review indicates that waqf, including blue waqf, can serve as a sustainable funding source for protecting coastal ecosystems, mangroves, and undersea biodiversity. Blue sukuk, which originated in Indonesia, offers a Shariah-compliant pathway for mobilizing private and institutional capital for ocean health. Case illustrations from Indonesia, Bangladesh, and Malaysia show that SDG 14 interacts with national policy and governance, creating room for Islamic finance innovation. However, blue waqf and blue sukuk remain at an early stage of implementation, so empirical evaluation, standardization, and inclusive policy design are needed.

Keywords: Islamic economics; SDG 14; maqāṣid; blue waqf; blue sukuk; blue economy

1. Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 (Sustainable Development Goal 14/SDG 14) menyerukan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya kelautan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam kajian mutakhir, ekonomi Islam makin banyak dibahas sebagai kerangka normatif dan praktis yang dapat berkontribusi pada SDG 14 melalui instrumen-instrumennya yang khas dalam pembiayaan, tata kelola, dan kesejahteraan sosial (misalnya wakaf, sukuk, dan penalaran berbasis maqāṣid). Para pendukungnya berpendapat bahwa keuangan sosial Islam dan instrumen keuangan Islam dapat melengkapi pendekatan ekonomi biru konvensional dengan memobilisasi modal untuk konservasi laut, perikanan berkelanjutan, dan ketahanan pesisir, sekaligus selaras dengan prinsip etika Islam dan maqāṣid (tujuan-tujuan syariah) (Aysan et al., 2024; Qurrata et al., 2024; Rusydiana et al., 2023).

Sintesis ini bertumpu pada kajian keuangan Islam, analisis berbasis maqāṣid, dan mekanisme konkret seperti pendanaan berbasis wakaf serta sukuk biru. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana lensa ekonomi Islam dapat memperkuat upaya SDG 14, terutama dalam konteks negara berpenduduk mayoritas Muslim dan konteks hukum Islam, tempat instrumen keuangan Islam telah melekat dalam kebijakan dan praktik (Aysan et al., 2024; Qurrata et al., 2024; Rusydiana et al., 2023).

2. Landasan Teoretis: Ekonomi Islam, Maqāṣid, dan Keselarasan dengan SDG 14

Kerangka berbasis maqāṣid menyediakan jembatan normatif antara prinsip Islam dan tujuan SDG 14. Keuangan sosial Islam dapat dimobilisasi untuk membela pengelolaan lingkungan (stewardship), termasuk ekosistem bawah laut, sejalan dengan maqāṣid yang menekankan perlindungan jiwa, harta, dan kemaslahatan bersama. Hal ini dibahas secara eksplisit dalam kajian yang memosisikan wakaf sebagai instrumen yang selaras dengan tujuan SDG dan mampu membiayai perlindungan laut dalam perspektif maqāṣid (Rusydiana et al., 2023). Dengan demikian, wakaf dapat digunakan untuk menjaga ekosistem laut dan mendukung SDG 14, dengan lensa maqāṣid sebagai pemandu pemilihan model, misalnya wakaf sukuk (Rusydiana et al., 2023).

Keuangan Islam sebagai perangkat bagi SDG 14 mencakup instrumen keuangan sosial (wakaf dan zakat) dan instrumen pasar modal (sukuk). Kerangka maqāṣid menempatkan perangkat-perangkat ini dalam tujuan yang lebih luas, yaitu memelihara jiwa, akal, harta, dan lingkungan, yang konsisten dengan penekanan SDG 14 pada pelestarian ekosistem laut dan pengurangan polusi (Aysan et al., 2024; Qurrata et al., 2024; Rusydiana et al., 2023).

3. Instrumen Islam untuk SDG 14: Wakaf, Sukuk, dan Hibrida Pembiayaan Biru

3.1 Wakaf dan SDG 14

Wakaf, sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang bersifat abadi, dapat diarahkan untuk pembelaan lingkungan dan perlindungan ekosistem laut. Literatur instrumen sosial Islam terpadu mengidentifikasi wakaf sebagai mekanisme berkelanjutan yang mampu membiayai proyek lingkungan terkait SDG, termasuk perlindungan ekologi bawah laut, dengan perhatian khusus pada Indonesia sebagai contoh yurisdiksi (Rusydiana et al., 2023). Varian wakaf sukuk biru diusulkan sebagai model untuk mendanai tujuan konservasi laut dalam lingkup SDG 14 (Rusydiana et al., 2023). Model berbasis wakaf diposisikan sesuai bagi investasi SDG 14, dengan wakaf sukuk biru sebagai pendekatan pembiayaan yang terarah (Rusydiana et al., 2023). Selain itu, literatur yang lebih luas tentang keuangan sosial Islam menekankan potensi wakaf untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang selaras dengan maqāṣid (Aysan et al., 2024; Rusydiana et al., 2023).

3.2 Wakaf biru

Wakaf biru disajikan sebagai mekanisme pendanaan baru untuk melestarikan ekosistem mangrove dan hutan biru pesisir, dengan keterkaitan pada SDG 14 melalui konservasi berbasis ekosistem (Qurrata et al., 2024).

3.3 Sukuk biru dan keuangan Islam

Literatur keuangan Islam mengakui sukuk biru dan sukuk hijau sebagai instrumen yang dapat memobilisasi modal swasta bagi ekonomi biru, termasuk konservasi laut dan perlindungan keanekaragaman hayati. Analisis perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi lingkungan menyoroti sukuk biru sebagai instrumen baru yang menunjukkan bagaimana konsep perbankan Islam dapat diadaptasi untuk melindungi habitat laut dan mendanai proyek keberlanjutan terkait laut, dengan Indonesia diidentifikasi sebagai asal sukuk biru (Aysan et al., 2024). Sukuk biru dideskripsikan sebagai instrumen baru yang memadukan keuangan Islam dengan konservasi laut (Aysan et al., 2024).

3.4 Pembiayaan biru dan SDG 14

Kajian pembiayaan biru kontemporer menekankan peran instrumen keuangan (termasuk sukuk biru dan obligasi biru) dalam menutup kesenjangan pembiayaan SDG 14, dengan perspektif keuangan Islam yang menawarkan perangkat tambahan untuk memobilisasi modal secara patuh syariah. Tidak semua kajian pembiayaan biru bersifat Islami, tetapi beberapa studi secara eksplisit menghubungkan instrumen keuangan Islam dengan pembiayaan SDG 14 (misalnya sukuk biru dan wakaf) serta membahas bagaimana instrumen tersebut dapat melengkapi kerangka keuangan hijau/biru konvensional (Aysan et al., 2024; Lausche, 2023; Sapriani et al., 2024; Sumaila, 2023). Literatur pembiayaan biru mengidentifikasi instrumen dan kerangka tata kelola yang kondusif bagi SDG 14, termasuk obligasi biru dan sukuk biru yang dapat diadaptasi dengan prinsip keuangan Islam. Literatur tersebut juga membahas lanskap pembiayaan yang lebih luas dan kebutuhan akan aliran modal berskala besar bagi kesehatan laut (Lausche, 2023; Sapriani et al., 2024; Sumaila, 2023).

4. Ilustrasi Kasus dan Relevansi Regional

Indonesia. Indonesia menonjol sebagai asal sukuk biru dan disorot sebagai kasus tempat konsep keuangan Islam bertemu dengan tujuan konservasi laut. Model sukuk biru disajikan sebagai wahana untuk mendukung perlindungan samudra dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, sejalan dengan logika maqāṣid tentang pengelolaan lingkungan (Aysan et al., 2024).

Bangladesh. Pengembangan ekonomi biru Bangladesh kerap dibingkai dalam target SDG 14 (misalnya perikanan berkelanjutan, pengelolaan pesisir, dan perlindungan keanekaragaman hayati laut). Kajian ilmiah membahas keselarasan SDG 14 dalam konteks Bangladesh dan menyoroti aspek kebijakan serta tata kelola yang relevan bagi sumber daya laut berkelanjutan, yaitu kerangka yang berpotensi dilengkapi instrumen keuangan Islam melalui pendanaan berbasis wakaf atau struktur sukuk (Financing the Ocean Back to Health in Southeast Asia:, 2021; Sumaila, 2023). Tata kelola terumbu karang dan komitmen SDG 14 di Bangladesh juga menyediakan latar kebijakan konkret tempat model pendanaan berbasis keuangan Islam (misalnya wakaf dan sukuk biru) dapat diintegrasikan ke dalam strategi konservasi, dengan mempertimbangkan aspek regulasi dan kelembagaan yang dijelaskan dalam literatur tata kelola terumbu karang Bangladesh (Financing the Ocean Back to Health in Southeast Asia:, 2021).

Malaysia. Keselarasan ekonomi biru Malaysia dengan SDG didokumentasikan, yang menunjukkan bagaimana strategi ekonomi biru nasional terhubung dengan SDG 14 (dan SDG lainnya). Instrumen keuangan Islam dapat diadaptasi dalam konteks ini untuk memobilisasi pembiayaan swasta bagi proyek konservasi laut dan perikanan berkelanjutan yang selaras dengan rencana ekonomi biru nasional (Bhuyan et al., 2021).

5. Sintesis: Cara Ekonomi Islam Memajukan SDG 14 secara Konkret

5.1 Pembiayaan konservasi laut melalui instrumen yang selaras dengan maqāṣid

Pembiayaan berbasis wakaf (termasuk wakaf biru) menawarkan model sumber dana yang abadi untuk melindungi ekosistem pesisir, mangrove, dan keanekaragaman hayati bawah laut, dengan kerangka maqāṣid yang menekankan perlindungan jiwa dan kemaslahatan bersama. Literatur mengidentifikasi wakaf sebagai instrumen berkelanjutan yang sesuai bagi SDG 14, dengan varian sukuk-wakaf yang diusulkan untuk menyalurkan sumber daya bagi perlindungan ekologi bawah laut dan proyek konservasi biru (Rusydiana et al., 2023).

Kerangka wakaf biru secara eksplisit menargetkan ekosistem mangrove dan hutan pesisir sebagai objek pembiayaan, yang mengaitkan pengelolaan dana berbasis syariah dengan capaian lingkungan yang selaras dengan target SDG 14 (misalnya perlindungan dan restorasi ekosistem pesisir) (Qurrata et al., 2024).

Sukuk dan hibrida pembiayaan biru menyediakan cara patuh syariah untuk memobilisasi modal institusional dan swasta bagi kesehatan laut, termasuk sukuk biru (yang berasal dari Indonesia) dan kerangka pembiayaan biru yang dapat distrukturkan untuk mendanai kawasan konservasi laut, perikanan berkelanjutan, dan ketahanan pesisir (Aysan et al., 2024; Lausche, 2023; Sapriani et al., 2024).

5.2 Perancangan kebijakan dan tata kelola yang dikatalisasi etika Islam

Pendekatan maqāṣid mendukung rancangan tata kelola yang menyeimbangkan integritas ekologis dengan kesejahteraan manusia, sehingga berpotensi memberikan legitimasi normatif bagi kolaborasi publik-swasta dalam konservasi laut di bawah SDG 14. Literatur instrumen sosial Islam terpadu secara eksplisit mengaitkan wakaf dan maqāṣid dengan capaian SDG, sehingga menyediakan landasan doktrinal untuk memanfaatkan keuangan Islam dalam portofolio kebijakan SDG 14 (Rusydiana et al., 2023).

Literatur pembiayaan biru menekankan arsitektur tata kelola dan kolaborasi multipemangku kepentingan. Instrumen keuangan Islam dapat disematkan dalam kerangka tata kelola yang lebih luas untuk menarik investasi swasta sekaligus menjamin ekuitas sosial dan pengelolaan lingkungan, konsisten dengan sifat lintas sektor SDG 14 (Lausche, 2023; Sumaila, 2023; Wisz et al., 2020).

5.3 Implikasi praktis bagi konteks negara mayoritas Muslim

Dengan memanfaatkan sukuk biru dan instrumen wakaf, pembuat kebijakan dan pelaku keuangan di yurisdiksi berpenduduk mayoritas Muslim dapat mempercepat implementasi SDG 14 melalui mobilisasi modal yang patuh syariah. Kepemimpinan Indonesia dalam pengembangan sukuk biru menunjukkan model praktis yang dapat ditiru atau diadaptasi di negara tetangga dan pusat-pusat keuangan Islam (Aysan et al., 2024).

Bangladesh, Malaysia, dan konteks regional lainnya menawarkan lingkungan yang subur bagi prakarsa SDG 14 berbasis keuangan Islam, seperti perlindungan pesisir yang didanai wakaf, restorasi mangrove melalui wakaf biru, dan program konservasi laut yang dibiayai sukuk. Prakarsa tersebut dapat diintegrasikan ke dalam strategi ekonomi biru nasional, selaras dengan target SDG 14 dan rencana pembangunan nasional (Bhuyan et al., 2021; Financing the Ocean Back to Health in Southeast Asia:, 2021; Qurrata et al., 2024).

6. Kesenjangan, Perdebatan, dan Agenda Riset ke Depan

Kerangka maqāṣid memberikan legitimasi moral, tetapi perlu diterjemahkan dengan saksama ke dalam instrumen kebijakan yang dapat menarik pembiayaan swasta sekaligus menjamin akuntabilitas dan capaian yang terukur. Literatur mencatat bahwa ekonomi Islam cenderung beroperasi pada tingkat komunitas dan mungkin memerlukan mekanisme kelembagaan yang lebih jelas untuk implementasi yang lebih luas dalam pembiayaan lingkungan, sebagaimana disoroti dalam analisis perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi lingkungan yang lebih luas (Aysan et al., 2024).

Wakaf biru dan sukuk biru menjanjikan secara konseptual, tetapi masih berada pada tahap awal penerapan praktis. Kerangka wakaf biru disajikan sebagai kerangka konseptual dengan pengaturan tata kelola yang masih harus diimplementasikan, sehingga evaluasi empiris dan studi kasus yang dapat diskalakan masih diperlukan (Qurrata et al., 2024).

Kesenjangan pembiayaan SDG 14 tetap besar di banyak konteks. Instrumen keuangan Islam harus diskalakan, distandardisasi, dan diintegrasikan dengan ekosistem pembiayaan biru yang ada agar efektif secara maksimal. Literatur pembiayaan biru mendokumentasikan kesenjangan pendanaan SDG 14 yang substansial dan menyoroti potensi instrumen inovatif (misalnya obligasi biru dan sukuk biru) untuk menutup kesenjangan tersebut. Varian khusus keuangan Islam dapat mempercepat kemajuan apabila diharmonisasikan dengan standar global dan kebutuhan lokal (Lausche, 2023; Sapriani et al., 2024; Sumaila, 2023).

Terkait efek lintas sektor dan trade-off, meskipun keuangan Islam dapat berkontribusi pada SDG 14, perhatian perlu diberikan pada ekuitas distributif dan inklusi sosial, karena sebagian literatur tentang tata kelola ekonomi biru menyoroti potensi ketimpangan dalam akses sumber daya dan pengambilan keputusan. Integrasi instrumen keuangan sosial Islam dengan tata kelola yang inklusif dapat menjawab kekhawatiran ini, tetapi memerlukan perancangan dan pemantauan kebijakan yang disengaja (Bhuiyan & Darda, 2021; Ivanova et al., 2024; Kennedy, 2024).

7. Simpulan

Ekonomi Islam, yang berlandaskan etika berbasis maqāṣid dan dioperasionalkan melalui wakaf, sukuk, dan instrumen keuangan Islam lainnya, menawarkan seperangkat alat yang berpotensi kuat untuk memajukan SDG 14. Literatur instrumen sosial Islam terpadu menunjukkan bahwa wakaf dapat menopang tujuan SDG 14 dengan membiayai prakarsa perlindungan laut, sedangkan varian sukuk biru menyediakan cara patuh syariah untuk memobilisasi modal bagi kesehatan laut dan ketahanan pesisir. Karya konseptual dan empiris tentang wakaf biru (mangrove dan hutan biru) dan sukuk biru (yang berasal dari Indonesia) mengilustrasikan mekanisme konkret untuk mendanai SDG 14, melengkapi pendekatan pembiayaan biru konvensional, dan selaras dengan etika keagamaan serta pengelolaan berbasis komunitas (Aysan et al., 2024; Qurrata et al., 2024; Rusydiana et al., 2023).

Studi kasus regional dari Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia memperlihatkan bagaimana keselarasan SDG 14 berinteraksi dengan kebijakan dan tata kelola, sehingga menciptakan landasan yang subur bagi inovasi keuangan Islam untuk berkembang dan terintegrasi dengan strategi ekonomi biru nasional (Aysan et al., 2024; Bhuyan et al., 2021; Financing the Ocean Back to Health in Southeast Asia:, 2021). Literatur pembiayaan samudra yang lebih luas memberikan konteks mengenai skala dan urgensi pendanaan SDG 14 serta mengidentifikasi peluang untuk memadukan instrumen keuangan Islam dengan kerangka pembiayaan biru yang telah mapan guna menutup kesenjangan pembiayaan SDG 14, sembari menjaga ekuitas sosial dan integritas lingkungan (Lausche, 2023; Sapriani et al., 2024; Sumaila, 2023).

Daftar Pustaka

Aysan, A. F., Canga, M., & Kayani, U. N. (2024). A Comparative Analysis between Islamic Economics and Environmental Economics: Historical Development and its Significance for Contemporary Challenges. Journal of Balkan Economies and Management, 1(1), 27–52. https://doi.org/10.51331/bema02

Bhuiyan, Md. A. H., & Darda, Md. A. (2021). Tourism for sustainable development goals (SDGs) achievement in Bangladesh. Bangladesh Journal of Public Administration, 29(2), 53–63. https://doi.org/10.36609/bjpa.v29i2.224

Bhuyan, Md. S., Islam, Md. N., Ali, M. M., Rashed-Un-Nabi, Md., Alam, Md. W., Das, M., Roy, R., Das, M. K., Mojumder, I. A., & Mustary, S. (2021). Blue economy prospect, opportunities, challenges, risks, and sustainable development pathways in Bangladesh. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1001892/v1

Financing the Ocean Back to Health in Southeast Asia: (2021). https://doi.org/10.22617/tcs210453-2

Ivanova, A., Serrano, R. L., & Torres, A. G. (2024). Blue Economy in APEC: Pathway towards Sustainability, Climate Action and Inclusion. Modern Economy, 15(05), 547–565. https://doi.org/10.4236/me.2024.155028

Kennedy, T. J. (2024). Advancing Ocean Sustainability for Climate-Resilient Change. https://doi.org/10.5772/intechopen.1005309

Lausche, B. J. (2023). Sustainable investing in protected areas and biodiversity: key enabling conditions in policy, law, and institutions. https://doi.org/10.2305/wfbe7266

Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Alma'amun, S., Wahid, H., Ismail, A. G., & Purwanti, P. (2024). Blue Waqf Framework for Blue Forest Sustainability: A Conceptual Framework. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15088

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Integrated Islamic Social Instrument for Sustainable Development: Case of SDG-14. Accounting and Sustainability, 2(1). https://doi.org/10.58968/as.v2i1.329

Sapriani, S., Kusumaningtyas, R. O., & Elfaki, K. E. (2024). Strengthening Blue Economy Policy to Achieve Sustainable Fisheries. Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (Jsderi), 2(1), 1–19. https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.23

Sumaila, U. R. (2023). Ocean Finance: Financing the Transition to a Sustainable Ocean Economy. 309–331. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16277-0_9

Wisz, M. S., Satterthwaite, E. V., Fudge, M., Fischer, M., Polejack, A., John, M. St., Fletcher, S., & Rudd, M. A. (2020). 100 Opportunities for More Inclusive Ocean Research: Cross-Disciplinary Research Questions for Sustainable Ocean Governance and Management. Frontiers in Marine Science, 7. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00576